MEMAHAMI TUGAS PEKERJAAN PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA … · Barang/Jasa PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara PjPHP/PPHP
Post on 11-Jan-2020
27 Views
Preview:
Transcript
SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.
MEMAHAMI TUGASPEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL
PEKERJAANDALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
FASILITATOR
-
NAMA : SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.TTL : TULUNGAGUNG, 17 MEI 1971ALAMAT : JL. YOS SUDARSO III /16 TULUNGAGUNGTELPON : 0853 3008 8181EMAIL : zuhriku@gmail.comPEKERJAAN : - PNS DINKES KAB. TULUNGAGUNG
- POKJA ULP KAB. TULUNGAGUNG - FASILITATOR DIKLAT DASAR & LANJUTAN LKPP
- FASILITATOR PENGADAAN ALKES LKPPFASILITATOR PENGADAAN B/J BLUD
PELAKUPENGADAAN
PA KPA PPK PP POKJA
PENGGUNAANGGARAN
KUASAPENGGUNAANGGARAN
PEJABATPEMBUAT
KOMITMEN
PEJABATPENGADAAN
POKJAPEMILIHAN
PELAKUPENGADAAN
AGENPjPHP/PPHP
SWA PENYEDIA
AGENPENGADAAN
PJBT/PANITIAPEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN
PENYELENGGARASWAKELOLA
PENYEDIA
Tugas dan kewenangan PA
a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)
Tindakan pengeluaran anggaranmengadakan perjanjianmenetapkan perencanaan pengadaanMenetapkan & mengumumkan RUPmelaksanakan Konsolidasimenetapkan PL utk Tender ulang gagalmenetapkan PPK, PP, PPHPmenetapkan Penyelenggara Swakelolamenetapkan tim teknismenetapkan tim juri/ahli utk sayembara/kontesmenyatakan Tender gagal/Seleksi gagalmenetapkan pemenang utk pagu 100M & 10M
APBD
APBN
PELIMPAHANPA KE KPA
Pasal 9
Tugas dan kewenangan KPA
1.2.3.
4.
5.
Melaksanakan pendelegasian dari PA.Menjawab Sanggah BandingDapat menugaskan PPK untuk melaksanakan :a. Tindakan pengeluaran anggaran belanjab. mengadakan perjanjianKPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan B/JDalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuksebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
Pasal 10
Tugas PPK (1)
a.b.c.d.e.f.
g.h.
MENYUSUN PERENCANAAN PENGADAAN;MENETAPKAN SPESIFIKASI TEKNIS/KAK;MENETAPKAN RANCANGAN KONTRAK;MENETAPKAN HPS;MENETAPKAN BESARAN UANG MUKA;MENGUSULKAN PERUBAHAN JADWALKEGIATAN;MENETAPKAN TIM PENDUKUNG;MENETAPKAN TIM ATAU TENAGA AHLI;
Pasal 11
Tugas PPK (2)
i.
j.
k.l.
m.
n.
o.
MELAKSANAKAN E-PURCHASING NILAI DIATAS 200 JUTAMENETAPKAN SURAT PENUNJUKANPENYEDIAMENGENDALIKAN KONTRAKMELAPORKAN PELAKSANAAN KEPADA PA/KPAMENYERAHKAN HASIL PEKERJAAN KEPADAPA/KPAMENYIMPAN DAN MENJAGA SELURUHDOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATANMENILAI KINERJA PENYEDIA. Pasal 11
9Pasal 1 angka 14 & Pasal15
Pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang ditetapkanoleh PA/KPA yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan PBJ
Tugas
Memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ
B/PK/JL JKPaling banyak Rp 200 Juta Paling banyak Rp 100 Juta
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)
10Pasal 1 angka 15 &
Pasal 15
Tim yang bertugas memeriksaadministrasi hasil pekerjaan PBJ
B/PK/JL JK
Paling sedikitdi atas Rp 200 Juta
Paling sedikit di atas Rp 100 Juta
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
Memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ
Tugas
PA/KPA padaKementerian/Lembaga/PemerintahDaerahmenetapkanPjPHP/PPHP
PengangkatandanpemberhentianPjPHP/PPHPtidak terikattahun anggaran
PjPHP/PPHPdapat ditetapkandari PengelolaPengadaanBarang/Jasa
PjPHP/PPHPtidak bolehdirangkap olehPejabatPenandatanganSurat PerintahMembayar(PPSPM) atauBendahara
PjPHP/PPHPdapatditetapkan dariPengelolaPengadaanBarang/Jasa
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
Per-LKPP15/2018
MEMILIKIINTEGRITAS DAN
DISIPLIN
MEMILIKIPENGALAMAN DI
BIDANG PENGADAANBARANG/JASA
MEMAHAMIADMINISTRASI PROSESPENGADAAN BARANG/JASA
MENANDATANGANIPAKTA INTEGRITAS
UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PJPHP/PPHPHARUS MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT :
Per-LKPP15/2018
PPK PAKET YANGSAMA
PEJABAT PENGADAANPAKET YG SAMA
POKJA PEMILIHANPAKET YANG SAMA
PEJABATPENANDATANGANSURAT PERINTAHBAYAR / BENDAHARA
PJPHP/PPHP DILARANG MERANGKAPSEBAGAI :
DokumenPEMERIKSAANADMINISTRATIF PROSESPENGADAAN BARANG/JASA
Dokumen Program/Penganggaran❶
❷
❹
❸
Surat penetapan PPK
Dokumen PerencanaanPengadaan
RUP/SIRUP
DokumenPEMERIKSAANADMINISTRATIF PROSESPENGADAAN BARANG/JASA
Dokumen PersiapanPengadaan
Dokumen Pemilihan Penyedi
Dokumen Kontrak, perubahaserta pengendaliannya
Dokumen Serah Terima HasiPekerjaan
Apabila hasil pemeriksaanadministrasi ditemukanketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHPmelalui PA/KPAmemerintahkan PejabatPenandatangananKontrak untukmemperbaiki dan/ataumelengkapi kekurangandokumen administratif
HASIL PEMERIKSAANADMINISTRATIF PROSESPENGADAAN BARANG/JASA
Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara
HASIL PEMERIKSAANApabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumenadministratif
01 02KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN ADA TETAPITIDAK SESUAI DENGANKETENTUAN DALAMPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEKURANGANDOKUMEN TIDAKLENGKAP SEHINGGATIDAK SESUAI DENGANKETENTUAN DALAMPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MAKA PPHP/PjPHP HARUS MEMAHAMI KETENTUANADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHAPAN PENGADAAN
•ABC
PERENCANAAN
IdentifikasiKebutuhan
PELAKSANAANPERSIAPAN
Jenis Pengadaan
Cara Pengadaan
Jadwal
Anggaran
SpesifikasiTeknis/KAK
HPSRancangan
KontrakJaminan-jaminan
Metode Pemilihan
Metode EvaluasiMetode Pemilihan
MetodePenyampaian
Jadwal Pemilihan
Kualifikasi
Pelaks. Pemilihan
SPPBJ
KontrakPengendalian
KontrakCara Pembayaran
Addendum -Denda
Serah TerimaHasil Pekerjaan
SWAKELOLA
20
Tipe IDirencanakan,
dilaksanakan &diawasi oleh
K/L/Perangkat
DaerahPenanggun
g JawabAnggaran
Tipe IIDirencanakan& diawasi olehK/L Perangkat
DaerahPenanggung
JawabAnggaran &
dilaksanakanoleh K/L/PDPelaksanaSwakelola
Tipe IIIDirencanakan& diawasi olehK/L/Perangkat
DaerahPenanggung
JawabAnggaran &
dilaksanakanoleh
OrganisasiKemasyara
-katan
Tipe IVDirencanakan K/
L/PD PenanggungJawab dan/atau
berdasarkanusulan pokmas &
dilaksanakan sertadiawasi olehKelompok
Masyarakatpelaksana
CARA MEMPEROLEH BARANG/JASA YANG DIKERJAKAN SENDIRI OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PERANGKAT DAERAH, KEMENTERIAN /LEMBAGA/ PERANGKAT DAERAH LAIN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ATAU KELOMPOK MASYARAKAT
Perlem LKPP8/2018
TUJUAN SWAKELOLA :
a.
b.
c.
d.e.f.
g.
Memenuhi kebutuhan B/J yang tidak disediakan olehpelaku usaha;Memenuhi kebutuhan B/J yang tidak diminati olehpelaku usaha karena nilai kecil dan/atau lokasi yangsulit dijangkau;Memenuhi kebutuhan B/J dengan mengoptimalkanpenggunaan sumber daya yang dimiliki K/L/PD;Meningkatkan kemampuan teknis SDM di K/L/PD;Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jikadilaksanakan melalui Swakelola; dan/atauMemenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasiayang mampu disediakan oleh K/L/PD yangbersangkutan.
KEADAAN DARURAT
Berlaku pada keadaan darurat berdasarkan status keadaandarurat yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dan/ataukeadaan tertentu
PPK memilih dan menunjuk penyedia terdekat yang sedangmelaksanakan kegiatan sejenis atau pelaku usahan lain yagdianggap mampu dan memenuhi kualifikasi untukmelaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan
SWAKELOLA : Penangnan darurat yang dilaksanakan oleh K/L/PD atau melibatkan K/L/PD lain, partisipasi ormas, negaralain, organisasi internasional, masyarakat dan/atau pelakuusahan dalam rangka membantu, menolong, mengevakuasi,menyelamatkan serta memberikan pelayanan kapadakorban/pihak terdampak
Peraturan LKPP no. 13 tahun 2018)
PBJ DI LUAR NEGERI
Pengadaan Barang/Jasa yangdilaksanakan di luar negeriberpedoman pada ketentuan dalamPeraturan Presiden iniDalam hal ketentuan dalam Perprestidak dapat dilaksanakan, pelaksanaanPBJmenyesuaikan dengan ketentuan PBJdi negara setempatKetentuan lebih lanjut mengenai tata caraPengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri diaturoleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang luar negeri setelahberkonsultasi dengan LKPP
PENELITIAN
Penelitian dilakukan oleh PA/KPA pada K/L/PDsebagai penyelenggara penelitian dan pelaksanapenelitian
Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasilkompetisi atau penugasan
Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diaturdengan peraturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang riset, teknologi,dan pendidikan tinggi
INTERNASIONAL
Pengadaan Pekerjaan Konstruksidengan nilai paling sedikit di atas Rp1 triliunPengadaan Barang/Jasa Lainnyadengan nilai paling sedikit di atas Rp50 miliarPengadaan Jasa Konsultansi dengannilai paling sedikit di atas Rp 25miliar; atauPengadaan Barang/Jasa yangdibiayai oleh Lembaga PenjaminK dit Ek t K dit S t
BADANLAYANAN
UMUMDIATUR
TERSENDIRIDENGAN
PERATURANPIMPINAN BLU
TARIFDIPUBLIKA
SIKAN
PRAKTIKBISNIS
YG SUDAHMAPAN
DIATURDENGAN
UNDANG2LAIN
PENGADAAN B/J YANG DIKECUALIKANDARI PERPRES 16/2018
Pengadaan B/J yang dilaksanakan berdasarkan tarif B/J yang dipublikasikansecara luas kepada masyarakat merupakan PBJ yang telah memiliki harga
satuan barang/jasa, pungutan, atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah
TARIF YANG DIPUBLIKASIKAN
PERSAINGANSEHAT,TERBUKA
TERBATAS,MEKANISME
SENDIRI
SENI BUDAYA,KREATIF
PROFESI
Jumlah permintaanlebih besar daripenawaran dan/ataumemiliki mekanismepasar tersendirisehingga pembeli yangmenyampaikanpenawaran
Pengadaan Barang/Jasa yangmerupakan karyaseni dan budayadan/atau industrikratif
PBJ yang pelaksanaantransaksi dan
usahanya telahberlaku secara umum
dalam persainganusaha
yang sehat, terbukadan Pemerintah telahmenetapkan standar
biaya untuk hargabarang/jasa tersebut
Pengadaan Jasa Profesitertentu yang standar
honorarium/jasa,layanan, kode etik
ditetapkan perkumpulanprofesi
PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN
PERSAINGANSEHAT,TERBUKA
PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN
Tahapan Perencanaan : Sesuai Perpres 16/2018
Tahapan Persiapan : PPK menyusun spesifikasi, RABdan rancangan kontrak
1.
2.
3.
4.
Tahapan Pelaksanaan :Pemilihan penyedia dilakukan dengan non kompetisi dengannegosiasi atau pemesananPP/Personil lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaanpemilihan penyedia untuk nilai pagu sampai 200 juta.Pokja Pemilihan melaksanakan persiapan dan pelaksanaanpemilihan penyedia utuk nilai pagu > 200 jutaSerah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaankontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar/yangditetapkan penyedia
TERBATAS,MEKANISMESENDIRI
PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN
Tahapan Perencanaan : Sesuai Perpres 16/2018
Tahapan Persiapan : PPK menyusun spesifikasi/kriteria, RAB dan rancangankontrak (bila ada)
1.2.
3.
4.
5.
Tahapan Pelaksanaan :Pemilihan penyedia dilakukan dengan mengikuti lelangUntuk nilai pagu sampai 200 juta dilaksanakan PP dan diatas200 juta oleh pokja PemilihanDalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, PPatau Pokja dibantu Tim TeknisTim teknis memeriksa kesesuaian teknis dan penilaian hargaatas barang/jasa, PP/Pokja menyampaikan penawaranSerah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaankontrak dilakukan secara langsung, berdasar SPK atau online
PROFESI
PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN
Tahapan Perencanaan : Sesuai Perpres 16/2018
Tahapan Persiapan : PPK menyusun KAK, RAB danrancangan kontrak
1.
2.
3.
4.
Tahapan Pelaksanaan :Untuk nilai pagu sampai 200 juta dilaksanakan PP dengan nonkompetisiNilai diatas 200 juta oleh pokja Pemilihan dengan kompetisi;atau non kompetisi dalam hal reputasi/hak eksklusif 1penyediaTim Teknis membantu PP atau Pokja dalam menyusun kriteriateknis dan perkiraan harga pasarPembayaran kepada penyedia berdasar SPK atau SuratPerjanjian
Senibudaya,kreatif
PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN
Tahapan Perencanaan : Sesuai Perpres 16/2018
Tahapan Persiapan : PPK menyusun spesifikasi/kriteria/KAK, RAB danrancangan kontrak
1.
2.
3.
4.
Tahapan Pelaksanaan :Untuk nilai pagu sampai 200 juta dilaksanakan PP dengan nonkompetisiNilai diatas 200 juta oleh pokja Pemilihan dengan kompetisi;atau non kompetisi dalam hal reputasi/hak eksklusif 1penyediaTim Juri/Tim Teknis bertugas membantu PP/Pokjamengevaluasi proposal peserta atau penilaian paparan/wawancara peserta pemilihanPembayaran kepada penyedia berdasar SPK atau SuratPerjanjian
DIATUR DG UNDANG2 LAIN
Pengadaan untuk barang/jasa yang diatur denganketentuan dalam peraturan perundang-undanganlainnya meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang telahdiatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan lain dan pelaksanaannya baik sebagianmaupun seluruhnya dikecualikan dari ketentuanPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan untuk barang/jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturanperundang-undangan lainnya meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang telah diatur
ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan lain dan pelaksanaannya baiksebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DIATURKETENTUAN DLMPERUNDANG2-AN
LAIN
top related