MEMAHAMI TUGAS PEKERJAAN PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA … · Barang/Jasa PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara PjPHP/PPHP

SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.

MEMAHAMI TUGASPEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL

PEKERJAANDALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

FASILITATOR

-

NAMA : SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.TTL : TULUNGAGUNG, 17 MEI 1971ALAMAT : JL. YOS SUDARSO III /16 TULUNGAGUNGTELPON : 0853 3008 8181EMAIL : [email protected] : - PNS DINKES KAB. TULUNGAGUNG

- POKJA ULP KAB. TULUNGAGUNG - FASILITATOR DIKLAT DASAR & LANJUTAN LKPP

- FASILITATOR PENGADAAN ALKES LKPPFASILITATOR PENGADAAN B/J BLUD

PELAKUPENGADAAN

PA KPA PPK PP POKJA

PENGGUNAANGGARAN

KUASAPENGGUNAANGGARAN

PEJABATPEMBUAT

KOMITMEN

PEJABATPENGADAAN

POKJAPEMILIHAN

PELAKUPENGADAAN

AGENPjPHP/PPHP

SWA PENYEDIA

AGENPENGADAAN

PJBT/PANITIAPEMERIKSA

HASIL PEKERJAAN

PENYELENGGARASWAKELOLA

PENYEDIA

Tugas dan kewenangan PA

a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)

Tindakan pengeluaran anggaranmengadakan perjanjianmenetapkan perencanaan pengadaanMenetapkan & mengumumkan RUPmelaksanakan Konsolidasimenetapkan PL utk Tender ulang gagalmenetapkan PPK, PP, PPHPmenetapkan Penyelenggara Swakelolamenetapkan tim teknismenetapkan tim juri/ahli utk sayembara/kontesmenyatakan Tender gagal/Seleksi gagalmenetapkan pemenang utk pagu 100M & 10M

APBD

APBN

PELIMPAHANPA KE KPA

Pasal 9

Tugas dan kewenangan KPA

1.2.3.

4.

5.

Melaksanakan pendelegasian dari PA.Menjawab Sanggah BandingDapat menugaskan PPK untuk melaksanakan :a. Tindakan pengeluaran anggaran belanjab. mengadakan perjanjianKPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan B/JDalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuksebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 10

Tugas PPK (1)

a.b.c.d.e.f.

g.h.

MENYUSUN PERENCANAAN PENGADAAN;MENETAPKAN SPESIFIKASI TEKNIS/KAK;MENETAPKAN RANCANGAN KONTRAK;MENETAPKAN HPS;MENETAPKAN BESARAN UANG MUKA;MENGUSULKAN PERUBAHAN JADWALKEGIATAN;MENETAPKAN TIM PENDUKUNG;MENETAPKAN TIM ATAU TENAGA AHLI;

Pasal 11

Tugas PPK (2)

i.

j.

k.l.

m.

n.

o.

MELAKSANAKAN E-PURCHASING NILAI DIATAS 200 JUTAMENETAPKAN SURAT PENUNJUKANPENYEDIAMENGENDALIKAN KONTRAKMELAPORKAN PELAKSANAAN KEPADA PA/KPAMENYERAHKAN HASIL PEKERJAAN KEPADAPA/KPAMENYIMPAN DAN MENJAGA SELURUHDOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATANMENILAI KINERJA PENYEDIA. Pasal 11

9Pasal 1 angka 14 & Pasal15

Pejabat administrasi/pejabat

fungsional/personel yang ditetapkanoleh PA/KPA yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan PBJ

Tugas

Memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ

B/PK/JL JKPaling banyak Rp 200 Juta Paling banyak Rp 100 Juta

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)

10Pasal 1 angka 15 &

Pasal 15

Tim yang bertugas memeriksaadministrasi hasil pekerjaan PBJ

B/PK/JL JK

Paling sedikitdi atas Rp 200 Juta

Paling sedikit di atas Rp 100 Juta

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ

Tugas

PA/KPA padaKementerian/Lembaga/PemerintahDaerahmenetapkanPjPHP/PPHP

PengangkatandanpemberhentianPjPHP/PPHPtidak terikattahun anggaran

PjPHP/PPHPdapat ditetapkandari PengelolaPengadaanBarang/Jasa

PjPHP/PPHPtidak bolehdirangkap olehPejabatPenandatanganSurat PerintahMembayar(PPSPM) atauBendahara

PjPHP/PPHPdapatditetapkan dariPengelolaPengadaanBarang/Jasa

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Per-LKPP15/2018

MEMILIKIINTEGRITAS DAN

DISIPLIN

MEMILIKIPENGALAMAN DI

BIDANG PENGADAANBARANG/JASA

MEMAHAMIADMINISTRASI PROSESPENGADAAN BARANG/JASA

MENANDATANGANIPAKTA INTEGRITAS

UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PJPHP/PPHPHARUS MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT :

Per-LKPP15/2018

PPK PAKET YANGSAMA

PEJABAT PENGADAANPAKET YG SAMA

POKJA PEMILIHANPAKET YANG SAMA

PEJABATPENANDATANGANSURAT PERINTAHBAYAR / BENDAHARA

PJPHP/PPHP DILARANG MERANGKAPSEBAGAI :

DokumenPEMERIKSAANADMINISTRATIF PROSESPENGADAAN BARANG/JASA

Dokumen Program/Penganggaran❶

❷

❹

❸

Surat penetapan PPK

Dokumen PerencanaanPengadaan

RUP/SIRUP

DokumenPEMERIKSAANADMINISTRATIF PROSESPENGADAAN BARANG/JASA

Dokumen PersiapanPengadaan

Dokumen Pemilihan Penyedi

Dokumen Kontrak, perubahaserta pengendaliannya

Dokumen Serah Terima HasiPekerjaan

Apabila hasil pemeriksaanadministrasi ditemukanketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHPmelalui PA/KPAmemerintahkan PejabatPenandatangananKontrak untukmemperbaiki dan/ataumelengkapi kekurangandokumen administratif

HASIL PEMERIKSAANADMINISTRATIF PROSESPENGADAAN BARANG/JASA

Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara

HASIL PEMERIKSAANApabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA

memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumenadministratif

01 02KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN ADA TETAPITIDAK SESUAI DENGANKETENTUAN DALAMPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEKURANGANDOKUMEN TIDAKLENGKAP SEHINGGATIDAK SESUAI DENGANKETENTUAN DALAMPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MAKA PPHP/PjPHP HARUS MEMAHAMI KETENTUANADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MEMAHAMIPROSES PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH

TAHAPAN PENGADAAN

•ABC

PERENCANAAN

IdentifikasiKebutuhan

PELAKSANAANPERSIAPAN

Jenis Pengadaan

Cara Pengadaan

Jadwal

Anggaran

SpesifikasiTeknis/KAK

HPSRancangan

KontrakJaminan-jaminan

Metode Pemilihan

Metode EvaluasiMetode Pemilihan

MetodePenyampaian

Jadwal Pemilihan

Kualifikasi

Pelaks. Pemilihan

SPPBJ

KontrakPengendalian

KontrakCara Pembayaran

Addendum -Denda

Serah TerimaHasil Pekerjaan

SWAKELOLA

20

Tipe IDirencanakan,

dilaksanakan &diawasi oleh

K/L/Perangkat

DaerahPenanggun

g JawabAnggaran

Tipe IIDirencanakan& diawasi olehK/L Perangkat

DaerahPenanggung

JawabAnggaran &

dilaksanakanoleh K/L/PDPelaksanaSwakelola

Tipe IIIDirencanakan& diawasi olehK/L/Perangkat

DaerahPenanggung

JawabAnggaran &

dilaksanakanoleh

OrganisasiKemasyara

-katan

Tipe IVDirencanakan K/

L/PD PenanggungJawab dan/atau

berdasarkanusulan pokmas &

dilaksanakan sertadiawasi olehKelompok

Masyarakatpelaksana

CARA MEMPEROLEH BARANG/JASA YANG DIKERJAKAN SENDIRI OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PERANGKAT DAERAH, KEMENTERIAN /LEMBAGA/ PERANGKAT DAERAH LAIN,

ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ATAU KELOMPOK MASYARAKAT

Perlem LKPP8/2018

TUJUAN SWAKELOLA :

a.

b.

c.

d.e.f.

g.

Memenuhi kebutuhan B/J yang tidak disediakan olehpelaku usaha;Memenuhi kebutuhan B/J yang tidak diminati olehpelaku usaha karena nilai kecil dan/atau lokasi yangsulit dijangkau;Memenuhi kebutuhan B/J dengan mengoptimalkanpenggunaan sumber daya yang dimiliki K/L/PD;Meningkatkan kemampuan teknis SDM di K/L/PD;Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jikadilaksanakan melalui Swakelola; dan/atauMemenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasiayang mampu disediakan oleh K/L/PD yangbersangkutan.

PENGADAAN KHUSUS

KEADAANDARURAT

PBJ DILUAR NEGERI

PENGECUALIAN

INTERNASIONAL

PENELITIAN

❸❷❶ ❹

KEADAAN DARURAT

Berlaku pada keadaan darurat berdasarkan status keadaandarurat yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dan/ataukeadaan tertentu

PPK memilih dan menunjuk penyedia terdekat yang sedangmelaksanakan kegiatan sejenis atau pelaku usahan lain yagdianggap mampu dan memenuhi kualifikasi untukmelaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan

SWAKELOLA : Penangnan darurat yang dilaksanakan oleh K/L/PD atau melibatkan K/L/PD lain, partisipasi ormas, negaralain, organisasi internasional, masyarakat dan/atau pelakuusahan dalam rangka membantu, menolong, mengevakuasi,menyelamatkan serta memberikan pelayanan kapadakorban/pihak terdampak

Peraturan LKPP no. 13 tahun 2018)

PBJ DI LUAR NEGERI

Pengadaan Barang/Jasa yangdilaksanakan di luar negeriberpedoman pada ketentuan dalamPeraturan Presiden iniDalam hal ketentuan dalam Perprestidak dapat dilaksanakan, pelaksanaanPBJmenyesuaikan dengan ketentuan PBJdi negara setempatKetentuan lebih lanjut mengenai tata caraPengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri diaturoleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang luar negeri setelahberkonsultasi dengan LKPP

PENELITIAN

Penelitian dilakukan oleh PA/KPA pada K/L/PDsebagai penyelenggara penelitian dan pelaksanapenelitian

Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasilkompetisi atau penugasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diaturdengan peraturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang riset, teknologi,dan pendidikan tinggi

INTERNASIONAL

Pengadaan Pekerjaan Konstruksidengan nilai paling sedikit di atas Rp1 triliunPengadaan Barang/Jasa Lainnyadengan nilai paling sedikit di atas Rp50 miliarPengadaan Jasa Konsultansi dengannilai paling sedikit di atas Rp 25miliar; atauPengadaan Barang/Jasa yangdibiayai oleh Lembaga PenjaminK dit Ek t K dit S t

BADANLAYANAN

UMUMDIATUR

TERSENDIRIDENGAN

PERATURANPIMPINAN BLU

TARIFDIPUBLIKA

SIKAN

PRAKTIKBISNIS

YG SUDAHMAPAN

DIATURDENGAN

UNDANG2LAIN

PENGADAAN B/J YANG DIKECUALIKANDARI PERPRES 16/2018

BLU/BLUD

DIATUR OLEHPEMIMPIN BLUDIATUR KEPALADAERAH (BLUD)

Pengadaan B/J yang dilaksanakan berdasarkan tarif B/J yang dipublikasikansecara luas kepada masyarakat merupakan PBJ yang telah memiliki harga

satuan barang/jasa, pungutan, atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah

TARIF YANG DIPUBLIKASIKAN

PERSAINGANSEHAT,TERBUKA

TERBATAS,MEKANISME

SENDIRI

SENI BUDAYA,KREATIF

PROFESI

Jumlah permintaanlebih besar daripenawaran dan/ataumemiliki mekanismepasar tersendirisehingga pembeli yangmenyampaikanpenawaran

Pengadaan Barang/Jasa yangmerupakan karyaseni dan budayadan/atau industrikratif

PBJ yang pelaksanaantransaksi dan

usahanya telahberlaku secara umum

dalam persainganusaha

yang sehat, terbukadan Pemerintah telahmenetapkan standar

biaya untuk hargabarang/jasa tersebut

Pengadaan Jasa Profesitertentu yang standar

honorarium/jasa,layanan, kode etik

ditetapkan perkumpulanprofesi

PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN

PERSAINGANSEHAT,TERBUKA

PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN

Tahapan Perencanaan : Sesuai Perpres 16/2018

Tahapan Persiapan : PPK menyusun spesifikasi, RABdan rancangan kontrak

1.

2.

3.

4.

Tahapan Pelaksanaan :Pemilihan penyedia dilakukan dengan non kompetisi dengannegosiasi atau pemesananPP/Personil lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaanpemilihan penyedia untuk nilai pagu sampai 200 juta.Pokja Pemilihan melaksanakan persiapan dan pelaksanaanpemilihan penyedia utuk nilai pagu > 200 jutaSerah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaankontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar/yangditetapkan penyedia

TERBATAS,MEKANISMESENDIRI

PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN

Tahapan Perencanaan : Sesuai Perpres 16/2018

Tahapan Persiapan : PPK menyusun spesifikasi/kriteria, RAB dan rancangankontrak (bila ada)

1.2.

3.

4.

5.

Tahapan Pelaksanaan :Pemilihan penyedia dilakukan dengan mengikuti lelangUntuk nilai pagu sampai 200 juta dilaksanakan PP dan diatas200 juta oleh pokja PemilihanDalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, PPatau Pokja dibantu Tim TeknisTim teknis memeriksa kesesuaian teknis dan penilaian hargaatas barang/jasa, PP/Pokja menyampaikan penawaranSerah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaankontrak dilakukan secara langsung, berdasar SPK atau online

PROFESI

PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN

Tahapan Perencanaan : Sesuai Perpres 16/2018

Tahapan Persiapan : PPK menyusun KAK, RAB danrancangan kontrak

1.

2.

3.

4.

Tahapan Pelaksanaan :Untuk nilai pagu sampai 200 juta dilaksanakan PP dengan nonkompetisiNilai diatas 200 juta oleh pokja Pemilihan dengan kompetisi;atau non kompetisi dalam hal reputasi/hak eksklusif 1penyediaTim Teknis membantu PP atau Pokja dalam menyusun kriteriateknis dan perkiraan harga pasarPembayaran kepada penyedia berdasar SPK atau SuratPerjanjian

Senibudaya,kreatif

PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN

Tahapan Perencanaan : Sesuai Perpres 16/2018

Tahapan Persiapan : PPK menyusun spesifikasi/kriteria/KAK, RAB danrancangan kontrak

1.

2.

3.

4.

Tahapan Pelaksanaan :Untuk nilai pagu sampai 200 juta dilaksanakan PP dengan nonkompetisiNilai diatas 200 juta oleh pokja Pemilihan dengan kompetisi;atau non kompetisi dalam hal reputasi/hak eksklusif 1penyediaTim Juri/Tim Teknis bertugas membantu PP/Pokjamengevaluasi proposal peserta atau penilaian paparan/wawancara peserta pemilihanPembayaran kepada penyedia berdasar SPK atau SuratPerjanjian

DIATUR DG UNDANG2 LAIN

Pengadaan untuk barang/jasa yang diatur denganketentuan dalam peraturan perundang-undanganlainnya meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang telahdiatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan lain dan pelaksanaannya baik sebagianmaupun seluruhnya dikecualikan dari ketentuanPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan untuk barang/jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturanperundang-undangan lainnya meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang telah diatur

ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan lain dan pelaksanaannya baiksebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari ketentuan Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DIATURKETENTUAN DLMPERUNDANG2-AN

LAIN

SELAMATBERDISKUSI