LKIP 2019 - rsud-bahteramas.go.idrsud-bahteramas.go.id/wp-content/uploads/2020/07/LKIP-2019.pdf · LKIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas merupakan wahana untuk menyampaikan
Post on 16-Jul-2020
5 Views
Preview:
Transcript
1
LKIP 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
RSUD BAHTERAMAS
PROV. SULTRA
WWW.rsud-bahteramas.go.id
(0401) 3195611
i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, akhirnya Laporan Kinerja Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Tahun 2018 dapat diselesaikan. Dalam
proses penyusunan senantiasa berupaya mengacu pada instruksi Presiden No.
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi
No. 53 Tahun 2014 bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi
LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas merupakan
wahana untuk menyampaikan pelaporan kinerja dalam meningkatkan
akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari misi, tujuan,
sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai
dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD
Bahteramas Tahun 2018-2023. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan merujuk
kepada indikator kinerja dengan orientasinya adalah output, outcome yang
telah ditetapkan dan direalisasikan setiap tahun.
Pada Kesempatan ini kami sampaikan ucapkan terima kasih
kepada para Pejabat di lingkung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,
Wakil Direktur di lingkungan RSUD Bahteramas, Kepala Bidang dan Bagian di
lingkungan RSUD Bahteramas, rekan/teman sejawat di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan informasi, saran, kritik
dan pendapat yang bersifat membangun guna penyempurnaan dalam
penyusunan LKIP tahun 2019. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi
ii
pengelolaan dan penataan dalam peningkatan Penyelenggaraan
pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih
baik dan khususnya pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra
Kendari, Maret 2020
plt.DIREKTUR RSUD BAHTERAMAS
dr. H. Syarif Subiyakto, Sp.JP, (K)FIHA
NIP. 196711281998031003
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) RSUD Bahteramas Tahun 2019 ini
merupakan laporan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan pelaksanaan
program, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan selama tahun
2019. Pada Tahun 2019 hasil sasaran yang telah dicapai adalah sebagai berikut:
1. Sasaran 1 yaitu terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayana kesehatan sesuai
standar akreditasi, pelaksanaannya menggunakan dana BLUD dengan
capaian kinerja 100% , serapan anggaran 98% dan tingkat efisiensi 1,02
2. Sasaran 2 yaitu terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian
yang bermutu, pelaksanaannya menggunakan dana BLUD dengan capaian
kinerja 100% , serapan anggaran 62% dan tingkat efisiensi 1,61
3. Sasaran 3 yaitu terwujudnya pelayanan unggulan dan pengembangan
dengan capaian kinerja 400% , serapan anggaran 94% dan tingkat efisiensi
4,39
4. Sasaran 4 yaitu terwujudnya kualitas tata kelola rumah sakit yang
professional, berintegritas dan beretika dengan rata-rata capaian kinerja
96,6% , rata-rata serapan anggaran 83,8% dan tingkat efisiensi 1,15
5. Sasaran 5 yaitu terwujudnya system jaringan rujukan yang efektif dengan
capaian kinerja 100% , karena sasaran ini tidak mendapat pembiayaan baik
dari APBD maupun BLUD maka serapan anggaran dan tingkat efisiensi tidak
dapat dihitung
6. Sasaran 6 yaitu terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan rata-
rata capaian kinerja 88,8% , rata-rata serapan anggaran 75% dan tingkat
efisiensi 0,59
7. Sasaran 7 yaitu terwujudnya pelaksanaan SPM RS dengan capaian kinerja
97,4% , karena sasaran ini tidak mendapat pembiayaan baik dari APBD
maupun BLUD maka serapan anggaran dan tingkat efisiensi tidak dapat
dihitung
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................. iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... iv
BAB I ........................................................................................................................................................ 1
PENDAHULUAN .................................................................................................................................. 1
1.1. GAMBARAN UMUM .................................................................................................... 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................................. 2
1.3. DASAR HUKUM ............................................................................................................ 2
1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................................... 3
1.5. SRUKTUR ORGANISASI ............................................................................................. 3
1.6. ISU STRATEGIS ............................................................................................................ 5
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN ........................................................................................ 6
BAB II ...................................................................................................................................................... 8
PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................................ 8
2.1. VISI RSUD BAHTERAMAS ......................................................................................... 8
2.2. MISI, TUJUAN DAN SASARAN .................................................................................. 8
Misi ...................................................................................................................... 8
Tujuan ................................................................................................................. 9
Sasaran ................................................................................................................ 9
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA ................................................................................ 12
2.4. PERJANJIAN KINERJA .............................................................................................. 15
BAB III .................................................................................................................................................. 21
AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................................. 21
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ................................................... 22
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ...................... 23
3.3 CAPAIAN KINERJA RSUD BAHTERAMAS TAHUN 2019 .................................... 47
BAB IV .................................................................................................................................................. 49
P E N U T U P .................................................................................................................................... 49
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. GAMBARAN UMUM
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk
menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala
tugas dan kewajibannya.
Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam
reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem
pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil
(outcome) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang
diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti
instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan
memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih
tinggi.
Beriringan dengan motto “Melayani Dengan Hati Dan Senyum” RSUD
Bahteramas senantiasa berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang
mengharuskannya terus berbenah diri. Dengan Rahmat Allah SWT beberapa
tahun terakhir ini beberapa kemajuan telah nampak di RSUD Bahteramas, yang
tidak lepas dukungan penuh dari kebijakan Pemerintah dan DPR Provinsi Sulawesi
Tenggara (Pemprov Sulawesi Tenggara) serta kerja sama yang baik dari
masyarakat.
2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Bahteramas ini adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban secara tertulis
atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya
pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada RSUD
Bahteramas.
1.3. DASAR HUKUM
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011
tentang Petunujuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007
tentang Pedoman Penyusunan RBA Rumah Sakit Badan Layanan Umum
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 44 tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan RKT, PK dan LAKIP
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Darah Tahun 2018-2023
3
1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok dan fungsi RSUD Bahteramas, mengacu pada Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara No. 65 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara adalah: melaksanakan upaya
kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan
penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya
peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, RSUD
Bahteramas mempunyai fungsi, yakni :
Menyelenggarakan pelayanan medik;
Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik;
Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
Menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, dan
Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
1.5. SRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi RSUD Bahteramas berdasarkan PP Nomor 41 Tahun
2007 dibentuk melalui Perda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008
dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2008
Pimpinan RSUD Bahteramas disebut Direktur dan menduduki jabatan
struktural eselon II.b. Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yaitu:
Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dan wakil Direktur
Perencanaan dan Diklat, masing-masing menduduki jabatan struktural eselon III.a.
4
Wakil Direktur Pelayanan membawahi 3 (tiga) bidang, yakni Bidang
Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Keperawatan, dan Bidang Penunjang
Pelayanan. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi 3 (tiga) bagian,
yakni Bagian Umum, Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian Keuangan. Wakil
Direktur Perencanaan dan Diklat membawahi 3 (tiga) Bidang, yakni Bidang
Perencanaan dan Evaluasi, Bidang Informasi dan Rekam Medis, Bidang Diklat dan
Litbang. Kepala Bidang dan Kepala Bagian menduduki jabatan struktural eselon
III. B.
Masing-masing Kepala Bidang membawahi seksi, yaitu :
1. Kepala Bidang Pelayanan Medik membawahi Seksi Pelayanan Fasilitas Medik,
dan Seksi Pelayanan Mutu dan Pelayanan Medik,
2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan membawahi Seksi Asuhan
Keperawatan dan Seksi Manajemen Keperawatan,
3. Kepala Bidang Penunjang Pelayanan membawahi Seksi Pelayanan Fasilitas
Penunjang Medis dan Seksi Pengendalian Mutu dan Medis,
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi membawahi Seksi Penyusunan
Program dan Anggaran dan Seksi Evaluasi Penyusunan Laporan,
5. Kepala Bidang Informasi dan Rekam Medis membawahi Seksi Sistim Informasi
dan Pemasaran dan Seksi Rekam Medis,
6. Kepala Bidang Diklat dan Litbang membawahi Seksi Diklat dan Seksi Litbang
& Perpustakaan.
Masing-masing Kepala Bagian membawahi Sub Bagian, yaitu :
1. Bagian Umum membawahi Sub Bagian Administrasi dan Ketatausahaan, Sub
Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, dan Sub Bagian Humas dan Hukum,
2. Bagian Sumber Daya Manusia membawahi Sub Bagian Administrasi
Kepegawaian dan Penempatan, Sub Bagian Pengembangan SDM, dan Sub
Bagian Mutasi dan Akreditasi,
5
3. Bagian Keuangan membawahi Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian
Akuntansi dan Verifikasi, dan Sub Bagian Mobilisai Dana.
Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian menduduki jabatan struktural eselon IV.a.
Selain jabatan struktural RSUD Bahteramas juga terdapat jabatan fungsional,
yakni kepala-kepala instalasi yang dibawahi langsung oleh Wakil Direktur.
Terdapat juga Komite Rumah sakit, Satuan Pengawas Intern dan Jabatan
Fungsional lainnya.
Instalasi yang ada di RSUD Bahteramas adalah: Instalasi Rawat Jalan, Instalasi
Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Perawatan Intensif (ICU),
Instalasi Radiologi, Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium), Instalasi Patologi
Anatomi, Instalasi Farmasi, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Rehabilitas Medik,
Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Sanitasi,
Instalasi Binatu dan Sterilisasi dan Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Gas
Medik.
1.6. ISU STRATEGIS
Berdasarkan hasil capaian pembangunan provinsi Sulawesi Tenggara selama 2013
– 2019 dapat ditarik kesimpulan tentang isu strategis bidang kesehatan yang
dihadapi oleh pemerintah Sulawesi Tenggara khususnya RSUD Bahteramas
Provinsi Sulawesi Tenggara. Isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Prevalensi penderita penyakit tidak menular semakin bertambah
2. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar Permenkes
Nomor 75 Tahun 2014 tentang puskesmas dan Permenkes Nomor 56 Tahun
2014 tentang rumah sakit
3. Ketersediaan SDM Kesehatan yang belum sesuai dengan standar
6
4. Bertambahnya jumlah PMKS dan rendahnya penanganan Penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya terkait target SPM skala
provinsi yaitu fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, disabilitas dan
penanganan bencana alam dalam skala provinsi
5. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi Kominukasi) dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
6. Intergrasi sektor dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi
Tenggara telah mengambil langkah-langkah kebijakan seperti penambahan
tempat tidur di ruang perawatan, pengembangan layanan unggul, pemenuhan
fasilitas pelayanan kesehatan dengan pengadaan alat-alat kesehatan dan
pembangunan gedung pelayanan kesehatan serta penerimaan pegawai ASN dan
Non ASN.
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan LKIP RSUD Bahteramas Tahun 2019 disusun dengan
sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu
Strategis, Sistematika penyusunan LKIP.
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menguraikan tentang Perencanaan Kinerja, Rencana Strategis, Indikator Kinerja
Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis Hasil Reviu, Rencana Strategis,
Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja. Disajikan gambaran singkat
tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan tentang Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran,
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Prestasi. Dalam bab ini juga diuraikan
mengenai pencapaian sarana-sarana dengan pengungkapan dan penyajian dari
hasil pengukuran kinerja RSUD Bahteramas.
BAB IV PENUTUP
Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan
keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja
RSUD Bahteramas, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan
kinerja periode berikutnya
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas
disusun berdasarkan skala prioritas yang mengacu pada Visi dan Misi Rumah
Sakit secara bertahap dan berkelanjutan.
Dalam mencapai hal tersebut, tentunya beberapa langkah-langkah atau strategi
yang dilakukan agar rencana ini dapat terealisasi dengan baik supaya masyarakat
mampu menjangkau pelayanan kesehatan secara adil dan merata demi
terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.
2.1. VISI RSUD BAHTERAMAS
RSUD Bahteramas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu
pada visi dan misi pemerintah daerah dan visi pembangunan kesehatan Provinsi
Sulawesi Tenggara. Visi RSUD Bahteramas adalah “Rumah Sakit Rujukan Pilihan di
Indonesia Timur Tahun 2023”.
2.2. MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Misi Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut RSUD Bahteramas Provinsi
Sultra mempunyai misi yakni:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan bermutu yang
mengutamakan keselamatan pasien.
2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas
dan berdaya saing
9
3. Mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit berbasis teknologi
terkini.
4. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan pegawai.
5. Mewujudkan suasana rumah sakit yang asri, nyaman, komunikatif dan
informatif
Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan
mengutamakan keselamatan pasien
2. Mewujudkan rumah sakit pendidikan yang berkualitas
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar dan berkualitas
4. Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, berintegritas
dan beretika
5. Meningkatkan kepuasan pelayanan pasien, peserta didik dan kesejahteraan
pegawai.
Sasaran
Sasaran Strategis RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:
1. Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar
akreditasi
2. Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
3. Terwujudnya pelayanan unggulan dan pengembangan
4. Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif
5. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran
6. Terwujudnya kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan
beretika
7. Terwujudnya pelaksanaan pelayanan standar pelayanan minimal
10
Kaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel. Misi RPJMD, Tujuan dan Sasaran Strategis RSUD Bahteramas
VISI RPJMD Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat
VISI RSUD BAHTERAMAS Rumah Sakit Rujukan Pilihan di Indonesia TimurTahun 2023
MISI RPJMD
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan,
kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan yang
berkualitas dan terakreditasi
dengan
mengutamakankeselamatanpasien
Terwujudnya efisiensi dan kualitas
pelayanan kesehatan sesuai standar
akreditasi
Pemantapan penerapan prosedur
pelayanan dan etika profesi
Kebijakan OperasionalMedik
Kebijakan Efisiensi dan Efektifitas
Pelayanan
Mewujudkan rumah sakit
pendidikan yang berkualitas
Terwujudnya integrasi pelayanan,
pendidikan dan
penelitian yang bermutu
Pengembangan personil dan
Organisasi
Kebijakan Organisasi
Kebijakan Efisiensi dan Efektifitas
Pelayanan
Meningkatkan sarana dan
prasarana yang terstandar dan
berkualitas
Terwujudnya pelayanan unggulan dan
pengembangan
Pengembangan bisnis Rumah Sakit Kebijakan Efisiensi dan Efektifitas
Pelayanan
MISI RPJMD Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance)
serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas tata kelola
rumah sakit yang profesional,
berintegritas dan beretika
Terwujudnya kualitas tata kelola rumah
sakit yang profesional, berintegritas dan
beretika
Pengembangan personil dan
Organisasi
Kebijakan Organisasi
11
Meningkatkan kepuasan
pelayanan pasien, peserta didik
dan kesejahteraan pegawai
Terwujudnya system jaringan rujukan
yang efektif Pengembangan bisnis rumah sakit
Kebijakan Efisiensi danEfektifitas
Pelayanan
Terwujudnya SPM RS
Pengembangan personil dan
Organisasi
Kebijakan Organisasi
Kebijakan Operasional Medik
Kebijakan Efisiensi dan Efektifitas
Pelayanan
Terwujudnya efisiensi dan efektifitas
anggaran
Peningkatan monitoring dan
evaluasi Kebijakan Anggaran
12
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan
tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Tabel. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RSUD Bahteramas
N
O TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA
TAHUN KE
201
9
(Bas
e
Line
)
1
(201
9)
2
(202
0)
3
(202
1)
4
(202
2)
5
(202
3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sasaran Strategis RPJMD : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
1.
Meningkatk
an
pelayanan
yang
berkualitas
dan
terakreditasi
dengan
mengutama
kan
keselamatan
pasien
1.
Terwujudnya
efisiensi dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
akreditasi
persentase
elemen
penilaian
akreditasi
rumah sakit
yang
memenuhi
standar
akreditasi
93% 100% 85% 88% 90% 95%
2.
Mewujudkan
rumah sakit
pendidikan
yang
berkualitas
2.
Terwujudnya
integrasi
pelayanan,
pendidikan
dan
penelitian
yang
bermutu
persentase
elemen
penilaian
akreditasi
rumah sakit
pendidikan
yang
memenuhi
standar
79% 79% 79% 85% 85% 90%
13
akreditasi
3.
Meningkatk
an sarana
dan
prasarana
yang
terstandar
dan
berkualitas
3.
Terwujudnya
pelayanan
unggulan
dan
pengemban
gan
Jumlah
pelayanan
unggulan
2 2 2 2 2 2
Jenis
pengemban
gan
pelayanan
0 1 2 3 3 4
Sasaran Strategis RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset serta kinerja
pemerintahan daerah
4.
Meningkatk
an kualitas
tata kelola
rumah sakit
yang
profesional,
berintegritas
dan beretika
4.
Terwujudnya
kualitas tata
kelola rumah
sakit yang
profesional,
berintegritas
dan beretika
persentase
capaian
target
kinerja unit
80% 81% 81.5
% 82%
82.5
% 83%
Presentasi
SDM yang
mempunyai
kompetensi
sesuai
persyaratan
15% 35% 50% 75% 85% 95%
Indeks
Budaya
Kinerja
0 65 67 69 70 73
Sasaran Strategis RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5.
Meningkatk
an
pelayanan
pasien,
peserta didik
dan
kesejahteraa
n pegawai.
Terwujudnya
sistem
jaringan
rujukan
yang efektif
persentase
MoU rujukan
aktif
100
% 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya
efisiensi dan
efektifitas
anggaran
Rasiio
pendapatan
terhadap
biaya
operasional
1.16 1.25 1.23 1.23 1.22 1.22
opini atas
audit
eksternal
82 84 86 88 90
Terwujudnya
pelaksanaan
Persentase
indikator 69% 74% 81% 87% 93% 100%
14
standar
pelayanan
minimal
(SPM) RS
Standar
pelayanan
Minimal
yang
mencapai
target
Sumber: RENSTRA RSUD Bahteramas 2019 - 2020
11 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
2.4. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem
Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi
pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan
bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai
penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan
kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pemberi amanah dan
Direktur RSUD Bahteramas sebagai penerima amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :
Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan Direktur RSUD Bahteramas
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;
11 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
3. Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja RSUD
Bahteramas
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan :
Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan
dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam
proses pencapaian tujuan dan sasaran.
17 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Tabel.Perjanjian Kinerja RSUD Bahteramas Tahun 2019
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN DAN
SASARAN
TARGET PROGRAM ANGGARAN KET
Meningkatkan
pelayanan yang
berkualitas dan
terakreditasi dengan
mengutamakan
keselamatan pasien
Jumlah nilai kinerja
pelayanan 28
Terwujudnya efisiensi
dan kualitas pelayanan
kesehatan sesuai
standar akreditasi
Persentase elemen
penilaian akreditasi
rumah sakit yang
memenuhi standar
akreditasi
100% Program Standarisasi
Pelayanan Rumah Sakit 0
Dibiayai lewat kas
BLUD
Rp.490.000.000.-
Mewujudkan rumah
sakit pendidikan
yang berkualitas
Capaian nilai RS
Pendidikan 79
Terwujudnya integrasi
pelayanan, pendidikan
dan penelitian yang
bermutu
Persentase elemen
penilaian akreditasi
rumah sakit pendidikan
yang memenuhi standar
akreditasi
79%
Program Penelitian dan
Pengembangan RS 0
Dibiayai lewat kas
BLUD
Rp.50.000.000.-
Program Pengembangan
dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan 0
Dibiayai lewat kas
BLUD
Rp.365.300.000.-
18 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Meningkatkan sarana
dan prasarana yang
terstandar dan
berkualitas
Presentase ketersediaan
sarana terhadap standar
yang telah ditetapkan
65%
Terwujudnya pelayanan
unggulan dan
pengembangan
Jumlah pelayanan
unggulan 2
Program Pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana RS/RS jiwa/RS
Paru/RS mata
19.120.900.160
Jenis pengembangan
pelayanan 0
Program Peningkatan
sistem perencanaan dan
pelaporan
0
Program Pemeliharaan
sarana dan prasarana
RS/RS jiwa/RS Paru/RS
mata
0
Dibiayai lewat kas
BLUD
Rp.5.027.081.000.-
Meningkatkan
kualitas tata kelola
rumah sakit yang
profesional,
berintegritas dan
beretika
Jumlah nilai capaian
kinerja keuangan rumah
sakit
17.5
Terwujudnya kualitas
tata kelola rumah sakit
yang profesional,
integritas dan beretika
Persentase capaian
target kinerja unit
81%
Program Pelayanan
administrasi perkantoran 704.700.000
19 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat
100,000,000
Presentasi SDM yang
mempunyai kompetensi
sesuai persyaratan
35%
Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0
Dibiayai lewat kas
BLUD
Rp.800.000.000.-
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
0
Indeks Budaya Kinerja 65 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 0
Dibiayai lewat kas
BLUD
Rp.250.000.000.-
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
0
Meningkatkan
kepuasan pelayanan
pasien, peserta didik
dan kesejahteraan
pegawai
Jumlah nilai capaian
kinerja mutu pelayanan
dan manfaat bagi
masyarakat
31.5
Terwujudnya sistem
jaringan rujukan yang
efektif
Persentase MoU rujukan
aktif 100%
Program kemitraan
pelayanan kesehatan 0
20 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Terwujudnya efisiensi
dan efektifitas anggaran
Persentase pendapatan
terhadap biaya
operasional
1.25 Program Peningkatan
pelayanan BLUD 153.327.765.655
Opini atas audit eksternal 82
Terwujudnya
pelaksanaan standar
pelayanan minimal
(SPM) RS
Persentase capaian
pemenuhan SPM RS 74%
Program pemenuhan
SPM RS 0
21 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. RSUD
Bahteramas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD
Bahteramas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2019.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RSUD
Bahteramas.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran
kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
22 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama
(IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-
masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran
kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-
rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya
dikelompokan sebagai berikut:
Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja
No
Capaian Kinerja
Interpretasi 1.
2.
3.
> 100 %
=100 %
< 100 %
Melebihi/Melampaui Target
Sesuai Target
Tidak Mencapai Target
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka
setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis.
IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran
strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan
berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi
tersebut.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari
instansi pemerintah yang bersangkutan. RSUD Bahteramas telah menetapkan 11
(sebelas) Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama RSUD Bahteramas tahun
2019 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Utama telah melampaui target, dan
23 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sesuai target dan 5 (lima) tidak
mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel.Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2019
No.
Sasaran
Jumlah
Indikator
Sasaran
Tingkat Pencapaian Sasaran
Melampaui
target
(>100%)
Sesuai Target
(100%)
Belum Mencapai
Target (<100%)
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Sasaran 1 1 - - 1 100 - -
2. Sasaran 2 1 - - 1 100 - -
3. Sasaran 3 2 1 400 1 - - -
4. Sasaran 4 3 1 143 - - 2 146,7
5. Sasaran 5 1 - - 1 100 - -
6. Sasaran 6 2 - - - - 2 88,8
7. Sasaran 7 1 - - - - 1 97,4
Jumlah 11 2 4 5 Sumber : Hasil Pengolahan data, 2019
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang
mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur
adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan
dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan anatara
target dan realisasi akan diketahui prporsi capaian pencapaiankinerja dalam
bentuk prosentase.
Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan msi
instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja
dan Indikator Kinerja Utama RSUD Bahteramas Tahun 2019 yang menetapkan
24 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
7 (tujuh) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (outcome dan output
penting)
Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan
tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan
dengaan menggunakan data penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan data
pembiayaan dalam pencapaian sasaran sebagaimana terlampir.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian
indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka
capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase
capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada
angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja
dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja
yang diharapkan.
25 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Dalam laporan ini, RSUD Bahteramas dapat memberikan gambaran
penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok
indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari
masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2019-2023 maupun Renja Tahun 2019. Pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
instansi pemerintah.
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan
datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan
cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun
realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh
instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan
oleh suatu input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas
yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat
atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap
perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab
terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan
dilaksanakan.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan
pembandingan- pembandingan antara lain :
- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan standar nasional atau internasional
26 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah
dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada
indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra RSUD
Bahteramas tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Sasaran 1
Terwujudnya Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Akreditasi
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
417/Menkes/PER/2011 yang dimaksud dengan Akreditasi Rumah Sakit adalah
pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar
pelayanan rumah sakit yang berlaku. Standar pelayanan yang dinilai meliputi
Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis dan standar asuhan
keperawatan.
Pada sasaran 1 ini RSUD Bahteramas menetapkan indicator kinerja
utamanya adalah Prosentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang
memenuhi standar akreditasi, khususnya akreditasi pelayanan. Sejak Tahun 2017
RSUD Bahteramas telah terakreditasi Paripurna berdasarkan Akreditasi KARS Edisi
1.0, setiap 2 tahun penilaian akreditasi akan di ulang dengan tujuan rumah sakit
dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan.
Pada penilaian ulang yang dilaksanakan pada bulan November 2019,
RSUD Bahteramas kembali memperoleh nilai Paripurna sesuai target yang
ditetapkan yaitu 100%. Penilaian akreditasi ini dilakukan oleh Komisi Akreditasi
Rumah Sakit (KARS).
27 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Berikut pencapaian penilaian akreditasi pelayanan rumah sakit di provinsi
Sulawesi Tenggara
Tabel. Capaian Tingkat Akreditasi Rumah Sakit di Sulawesi Tenggara
NAMA RUMAH SAKIT KELAS PEMILIK KAB / KOTA STATUS
RS Siloam Hospital Buton C Perusahaan Kota Bau-Bau Tingkat Paripurna
RSUD Konawe C Pemkab Konawe Tingkat Paripurna
RS Bahteramas Provinsi Sultra B Pemprop Kota Kendari Tingkat Paripurna
RS Jiwa Kendari B Pemprop Kota Kendari Tingkat Utama
RS Tk.IV Dr. R Ismoyo Kendari C TNI AD Kota Kendari Tingkat Utama
RS Santa Anna C Organisasi Sosial Kota Kendari Tingkat Madya
RSUD Kota Bau Bau C Pemkot Kota Bau-Bau Tingkat Madya
RS Umum Aliyah III D Swasta/ Lainnya Kota Kendari Tingkat Madya
RSUD Kabupaten Buton C Pemkab Buton Tingkat Madya
RS Umum Tiara Sentosa D Perusahaan Kota Kendari Tingkat Madya
RS Benyamin Guluh Kolaka C Pemkab Kolaka Tingkat Madya
RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan D Pemkab Konawe Kepulauan Tingkat Madya
RSUD Kabupaten Buton Selatan D Pemkab Buton Tingkat Dasar
RSUD Kabupaten Wakatobi D Pemkab Wakatobi Tingkat Dasar
RSUD Kabupaten Muna Barat D Pemkab Muna Tingkat Dasar
RSUD Kabupaten Buton Tengah D Pemkab Buton Tengah Tingkat Dasar
RSUD Konawe Selatan C Pemkab Konawe Selatan Lulus Perdana
RSUD Kota Kendari C Pemkot Kota Kendari Lulus Perdana
RS Aliyah D Swasta/ Lainnya Kota Kendari Lulus Perdana
RS Bhayangkara Kendari C POLRI Kota Kendari Lulus Perdana
RSUD Raha C Pemkab Muna Lulus Perdana
RSUD Kabupaten Bombana C Pemkab Bombana Lulus Perdana
RS Hati Mulia D Perorangan Kota Kendari Lulus Perdana
RS Umum Aliyah II D Perusahaan Kota Kendari Lulus Perdana
RS Umum Dewi Sartika D Swasta/ Lainnya Kota Kendari Lulus Perdana
RSUD Kabupaten Buton Utara D Pemkab Buton Lulus Perdana
RSUD H.M.Djafar Harun C Pemkab Kolaka Lulus Perdana
RSUD Kabupaten Kolaka Timur D Pemkab Kolaka Timur Lulus Perdana
RS Umum Setia Bunda D Swasta/ Lainnya Konawe Lulus Perdana
RSUD Kab.Konawe Utara D Pemkab Kolaka Utara Lulus Perdana
Sumber: beta.kars.or.id. 2019
28 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Pembiayaan sasaran ini awalnya dialokasi dalam Renstra RSUD Bahteramas
melalui Program Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit namun berdasarkan kebijakan
anggaran yang dikeluarkan oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya
pembiayaan program ini berasal dari kas rumah sakit melalui program
Peningkatan Pelayanan BLUD sub kegiatan belanja standarisasi pelayanan dengan
besar anggaran Rp. 490.000.000.- dan terealisasi Rp. 480.213.982.-
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 1 terwujudnya efisiensi dan kualitas
pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi dapat dihitung melalui perbandingan
prosentase capaian sasaran dengan prosentase penyerapan anggaran dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 1
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2019
%
Program Tahun 2019
% Target Realisasi
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1 Persentase elemen
penilaian akreditasi
yang memenuhi
standar
% 100 100 100 490.000.000 480.213.982 98
Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran 1 100 Prosentase penyerapan
anggaran
98
Tingkat Efisiensi 100/98= 1,02 Sumber : Hasil Pengolahan data, 2019
29 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Tabel Faktor pendukung, penghambat dan Rekomendasi Pencapaian
Sasaran 1
Faktor Pendukung
Faktor Penghambat
Rekomendasi
1. Adanya komitmen yang kuat
dari Gubernur Sulawesi
Tenggara untuk
meningkatkan mutu dan
kinerja pelayanan rujukan di
RSUD Bahteramas
2. RSUD Bahteramas
merupakan rumah sakit
rujukan regional Sultra
3. RSUD Bahteramas memiliki
sarana dan prasarana serta
dokter spesialis/sub spesialis
yang lebih lengkap
dibandingkan rumah sakit
lain di Sultra
1. Masih ada keterbatasan
ketersedian alat
kedokteran dan dokter
sub spesialis
2. Proses/prosedur
rujukan peserta JKN
yang belum optimal
3. Keterlambatan rujukan
pasien dari fasilitas
pelayanan kesehatan
lainnya sehingga pasien
tiba di RSUD
Bahteramas dalam
kondisi kritis/terminal
1. Penambahan alat
kedokteran yang belum
tersedia
2. Rekuitmen/pendidikan
berkelanjutan untuk
menambah dokter
spesialis/sub spesialis
3. Kerja sama dengan
fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya terkait
dengan rujukan pasien
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2019
30 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Sasaran 2
Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan Dan Penelitian Yang Bermutu
Pada Sasaran 2 ini indikator Kinerja yang digunakan adalah prosentase
elemen penilaian akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar
akreditasi. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015, yang
dimaksud dengan Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai
fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secaraa
terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi,
pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara
multiprofesi.
RSUD Bahteramas menjadi rumah sakit pendidikan berkerjasama dengan
Universitas Haluoleo Kendari. Kerja sama ini dimulai sejak 2015. Penilaian untuk
akreditasi rumah sakit pendidikan diulang setiap 3 tahun sekali dengan
pendampingan atau bimbingan yang dilaksanakan setiap tahun. Pada tahun
2018 telah dilakukan penilaian ulang akreditasi rumah sakit pendidikan dengan
hasil terakreditasi B.
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008
jenjang penilaian akreditasi rumah sakit pendidikan adalah :
1. Akreditasi A, bila nilai pencapaian standar RS Pendidikan lebih dari 79% -
100%
2. Akreditasi B, bila nilai pencapaian standar RS Pendidikan lebih dari 60% -
79%
3. Akreditasi C, bila nilai pencapaian standar RS Pendidikan lebih dari 33% -
60%
31 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Dengan dasar ini RSUD Bahteramas telah mencapai nilai 79% sehingga
masih masuk terakreditasi B dan menjadi satu-satunya rumah sakit pendidikan
di Sulawesi Tenggara.
Pembiayaan untuk sasaran 2 ini Pembiayaan sasaran ini awalnya dialokasi
dalam Renstra RSUD Bahteramas melalui program Penelitian dan Pengembangan RS
dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
namun berdasarkan kebijakan anggaran yang dikeluarkan oleh BPKAD Provinsi
Sulawesi Tenggara akhirnya pembiayaan program ini berasal dari kas rumah sakit
melalui program Peningkatan Pelayanan BLUD sub kegiatan Biaya Pelatihan
Terintegrasi dan Biaya Penelitian Tenaga RS. Besar pembiayaan sasaran 2 sebagai
berikut:
Tabel. Program Program, Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 2
PROGRAM ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) %
Program Penelitian
dan Pengembangan
RS
50.000.000.- 0 0
Program
Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM
Kesehatan
365.300.000.- 257.614.210.- 71
Total 415.300.000.- 257.614.210.- 62
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
32 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 2
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2019
%
Program Tahun 2019
% Target Realisasi
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1 prosentase elemen
penilaian akreditasi
rumah sakit
pendidikan yang
memenuhi standar
akreditasi
% 79 79 100 415.300.000.- 257.614.210.- 62
Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran 1 100 Prosentase penyerapan
anggaran
62
Tingkat Efisiensi 100/71= 1,61 Sumber : Hasil Pengolahan data, 2019
Tabel. Faktor Pendukung, Penghambat dan Rekomendasi Pencapaian
Sasaran 2
Faktor Pendukung
Faktor Penghambat
Rekomendasi
1. Ada MoU dengan Fakultas
Kedokteran Univ. Haluoelo
Kendari
2. Tersedia sarana dan
prasarana yang menunjang
kegiatan pendidikan
3. Ketersedian dana untuk
pengembangan tenaga/
SDM
4. Tersedianya buku bacaan
perpustakaan
1. Masih ada sarana
prasarana yang belum
tersedia seperti : ruangan
dan alat laboratorium
skill, phantom kesehatan
( alat peraga), tidak ada
tenaga perpustakaan
2. Dana yang tersedia
belum dapat mengcover
kebutuhan (terbatas)
3. Belum ada tenaga terlatih
tentang litbang dan etik
penelitian
4. Tidak tersedia dana
khusus pengembangan
perpustakaan
1. Meminta tenaga dokter
spesialis yang memiliki
persyaratan sebagai
tenaga pendidik klinis
2. Penyediaan ruangan dan
pengadaan lab skill
3. Penyediaan tenaga D3
perpustakaan
4. Penyediaan dana
prioritas pengembangan
SDM
5. Pelaksanaan pelatihan
manajemen litbang dan
etik penelitian
6. Usul disediakan dana
perpustakaan setiap
tahun
Sumber : Bidang Diklat , 2019
33 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Sasaran 3
Terwujudnya Pelayanan Unggulan dan Pengembangan
Layanan unggulan (atau dalam istilah internasional dikenal sebagai center of
excellent) merupakan suatu layanan yang penuh dengan inovasi, didukung oleh
teknologi terbaik dibidangnya, biasanya komprehensif pada layanan klinik yang fokus
pada suatu penyakit tertentu, serta tidak dimiliki oleh pesaing. Untuk mendukung
terjadinya suatu layanan unggulan, biasanya layanan ini didukung oleh fasilitas fisik,
dimana suatu layanan unggulan merupakan satu unit tersendiri yang seolah-olah
terpisah dari layanan lain di RS. Dengan pemisahan fisik ini, masyarakat maupun
petugas kesehatan di RS lebih mudah membedakan layanan unggulan ini
dibandingkan dengan yang tidak unggulan. Dalam Renstra RSUD Bahteramas Tahun
2018-2023 Sasaran ke-3 ini memiliki indikator jumlah layanan unggulan dan jenis
pengembangan pelayanan.
Dalam Renstra RSUD Bahteramas Tahun 2018-2023 yang termasuk dalam
layanan unggulan dan layanan pengembangan adalah:
- Layanan Unggulan :
• Kemoterapi
• Cathlab
• PICU
• NICU
• Endoscopy Laparascopy
• Bronchoscopy
• Hemodialisa
• Ambulans Centre
- Layanan Pengembangan :
• Pengembangan cardiac centre
• Pengembangan stroke centre
• trauma centre
34 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
• pusat layanan hiperbarik
• Pengembangan Instalasi rawat jalan (poli eksekutif)
• Pengembangan cancer centre
Selanjutnya untuk pencapaian pada sasaran 3 dapat dilihat pada
tabel Analisis Pencapaian Sasaran 3 terhadap target Renstra sebagai berikut:
Tabel. Analisis Pencapaian Sasaran 3 terhadap Target Tahun 2019
No Indikator Sasaran 3
Satuan
Target
Tahun
2019
Realisasi
Tahun
2019
Capaian
Terhadap
Target 2019
1. Jumlah layanan unggulan jenis 2 8 400%
2 Jenis pengembangan
pelayanan jenis 0 0 0
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2019 Sasaran ini di biayai lewat program dengan rincian sebagai berikut:
Tabel.
Program, Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 3
No Program Anggaran Realisasi % Ket
1 Program pengadaan
peningkatan sarana
dan prasarana RS
19.120.900.160 18.831.447.343 98
2 Program peningkatan
system perencananaan
dan pelaporan
0 0 0
3 Program pemeliharaan
sarana dan prasarana
RS
5.027.081.000 4.080.597.458 81 Pembiayaan
lewat BLUD
Jumlah 24.147.981.160 22.912.044.801 94,8
35 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 3 melalui perbandingan dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 3
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
% Program Tahun 2019
% Target Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 Jumlah layanan
unggulan
jenis 2 8 400
24.147.981.160 22.912.044.801 94 2 Jenis
pengembangan
pelayanan
jenis 0 0 0
Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran 3 400 Prosentase penyerapan anggaran 94
Tingkat Efisiensi 400/91= 4,39
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2019
Adapun hal – hal yang mempengaruhi capaian sasaran 3 dapat di kategorikan menjadi
berikut ini:
Tabel
Faktor Pendukung, Penghambat dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 3
Faktor Pendukung Faktor Penghambat Rekomendasi
1. Adanya dukungan
dari Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tenggara untuk
pelaksanaan
penyelenggaraan
layanan unggulan
2. Tersedianya sumber
daya untuk
penyelenggaraan
layanan unggulan
3. RSUD Bahteramas
merupakan rumah
sakit rujukan utama
di Sulawesi
Tenggara
1. Besarnya biaya
yang dibutuhkan
untuk
penyelenggaraan
layanan
pengembangan
1. Komitmen
Anggaran dari
pemerintah daerah
untuk
penyelenggaraan
layanan
pengembangan
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2019
36 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Sasaran 4
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Yang Professional, Integritas
Dan Beretika
Pada sasaran ini indikator yang digunakan adalah :
Tabel. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target 2019
NO IKU TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
TAHUN 2019
1 Prosentase capaian
target kinerja unit 81% 56,52% 69,7%
2. Prosentase SDM yang
mempunyai kompetensi
sesuai persyaratan
35% 50% 143%
3. Indeks budaya kerja 65 50 77%
Di tahun 2019 RSUD Bahteramas memiliki 23 unit pelayanan dan 9 unit kerja,
dengan pegawai ASN 774 orang dan non ASN 208 orang dari seluruh pegawai
RSUD Bahteramas setengahnya telah mempunyai kompetensi sesuai persyaratan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Indeks Budaya Kerja RSUD Bahteramas baru dihitung pada tahun ini dengan
menggunakan 3 komponen penilaian , yaitu :
1. Penerapan nilai – nilai dasar budaya kerja dalam kepemimpinan dan
manajemen
2. Penerapan nilai – nilai dasar budaya kerja dalam pola piker dan cara kerja
3. Penerapan nilai – nilai dasar budaya kerja dalam perilaku bekerja.
hasil yang diperoleh dari perhitungan ketiga komponen tersebut adalah 50 poin
artinya pengembangan budaya kerja pegawai di RSUD Bahteramas masuk
kategori “BELUM BAGUS”.
37 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Anggaran untuk sasaran ini dibiayai lewat program :
Tabel. Program, Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 4
No Program Anggaran Realisasi % Ket
1 Program pelayanan
administrasi
perkantoran
704.700.000.- 660.200.000.- 94
2 Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
100.000.000.- 97.510.000.- 98
3 Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
800.000.000.- 609.835.785 76,2 Pembiayaan lewat
BLUD sub
kegiatan Pelatihan
Internal dan
Eksternal
4 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
0 0 0
5 Program
peningkatan disiplin
aparatur
250.000.000.- 187.280.500.- 75 Pembiayaan lewat
BLUD sub
kegiatan Belanja
pakaian khas
daerah dan
pakaian kerja
lapangan
6 Program
peningkatan
pengembangan
system laporan
capaian kinerja dan
keuangan
0 0 0
1.854.700.000 1.554.826.285 83,8
Analisis efisiensi antara capaian sasaran 4 dan program adalah :
38 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Tabel. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 4
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2019 %
Program %
Target Realisasi Nama Anggaran Realisasi
1 Prosentase
capaian target
kinerja unit
% 81 56,5 69,7 Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
704.700.000.- 660.200.000.- 94
Program
promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
100.000.000.- 97.510.000.- 98
2 Prosentase
SDM yang
mempunyai
kompetensi
sesuai
persyaratan
% 35 50 143 Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
800.000.000.- 609.835.785 76,2
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
0 0 0
3 Indeks budaya
kerja
poin 65 50 77 Program
peningkatan
disiplin
aparatur
250.000.000.- 187.280.500.- 75
Program
peningkatan
pengembanga
n system
laporan
capaian kinerja
dan keuangan
0 0 0
Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran 3 96,6 83,8
Tingkat Efisiensi Sasaran 4 96,6/83,8=1,15
Tabel
Faktor pendukung, penghambat dan Rekomendasi pencapaian sasaran 4
Faktor Pendukung Faktor Penghambat Rekomendasi
1. Sumber daya
manusia yang
cukup besar
1. Belum seluruh
pegawai
menerapkan nilai-
nilai dasar budaya
kerja
1. Sosialisasi dan
Implementasi
budaya kerja mulai
dari pimpinan
sampai staf
2. Komitmen Anggaran
dari Pemerintah
daerah
39 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Sasaran 5
Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang Efektif
Undang – undang tentang rumah sakit menentukan bahwa pemerintah
dan asosiasi rumah sakit membentuk jejaring dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan. Jejaring tersebut meliputi informasi, saranan, prasarana,
pelayanan, rujukan, penyediaan alat dan pendidikan serta tenaga.
Terbentuknya jejaring tersebut sangat penting untuk menjalin sinergi antar
regulator dengan pelaksana pelayanan dan antar sesame pelaksana pelayanan
kesehatan yang muaranya ialah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat.
Dalam sasaran ke-5 ini indikator kinerja utama yang dipakai adalah
prosentase MoU rujukan aktif. Pada tahun 2019 RSUD Bahteramas telah menjalin
kerjasama dengan beberapa institusi baik pemerintah maupun swasta dalam
rangka membangun jejaring rujukan dengan RSUD Bahteramas sebagai pusat
rujukan. Hasilnya sebagai berikut :
Pada tahun 2019 RSUD Bahteramas telah melakukan perjanjian kerjasama
baik dalam bidang pelayanan kesehatan, penelitian dan pendidikan dengan
beberapa institusi pemerintah dan swasta. Jumlah perjanjian yang berhasil
disepakati mencapai 26 MoU dan semuanya berstatus aktif sedangkan di tahun
2018 terdapat 29 MoU aktif. Terjadinya penurunan lebih dikarenakan adanya
kebijakan BPJS tentang system rujukan pelayanan kesehatan.
Sasaran ini dibiaya lewat Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan. Pada
tahun 2019 program ini tidak mendapat anggaran dari APBD.
40 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Tabel. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 5
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2019 %
Program Tahun 2019 %
Target Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 prosentase
MoU rujukan
aktif
% 100 100 100
0 0 0
Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran 5 100 Prosentase penyerapan anggaran 0
Tingkat Efisiensi 100/0= 0
Tabel . Faktor pendukung, penghambat dan Rekomendasi pencapaian
sasaran 5
Faktor Pendukung
Faktor Penghambat
Rekomendasi
1. Adanya keharusan bagi
rumah sakit untuk
membangun system
rujukan dalam peraturan
akreditasi rumah sakit
2. Tersedianya institusi
pemerintah dan swasta
yang ingin melakukan
kerja sama dengan RSUD
Bahteramas
3. RSUD Bahteramas adalah
rumah sakit rujukan
provinsi dan satu-satunya
rumah sakit pendidikan di
Sulawesi Tenggara
1. Pembiayaan yang tidak
didukung oleh APBD
1. Komitmen Anggaran dari
Pemerintah daerah
41 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Sasaran 6
Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Anggaran memiliki peranan penting dalam suatu organisasi baik
organisasi pemerintah. Menyusun anggaran dari setiap program organisasi dapat
menjadi tugas yang cukup berat dan membebani. Namun demikian, hal ini sangat
penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan
memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya
dengan baik. Tujuan finansial tentunya memiliki keterkaitan dengan faktor
anggaran belanja dan pendapatan pada setiap organisasi yang ada.
Sasaran ini di hitung dengan 2 indikator yaitu rasio pendapatan terhadap
biaya dan opini atas audit eksternal.
Indikator rasio pendapatan terhadap biaya.
Biaya yang dimaksud dalam indikator ini adalah seluruh biaya opersional yang
digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber
dari dana BLUD. Dan pendapatan yang dimaksud adalah Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas
barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang
berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga
keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung
dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.
Berikut hasil perhitungan untuk indikator ini:
42 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Biaya operasional
Tahun 2019 (Rp)
Pendapatan Tahun
2019 (Rp)
% Capaian Target
114.654.075.385.- 126.798.878.151.- 111% 1,11 1,25
Rasio pendapatan terhadap biaya di RSUD Bahteramas dapat dikatakan efisien
karena pendapatan lebih tinggi dari biaya operasional, Indikator di atas
merupakan salah satu indikator dalam penilaian kesehatan Badan Layanan
Umum pada aspek keuangan dimana capaian di atas telah melampaui PB > 65
% Walaupun masih dibawah target rasio yang diinginkan.
Indikator Opini atas Audit Eksternal
Indikator ini belum dapat diketahui hasilnya karena saat ini RSUD Bahteramas
masih dalam pemeriksaan inspektorat. Sehingga auditor yang telah ditunjuk
untuk mengaudit keuangan RSUD Bahteramas belum dapat bekerja.
Sasaran ke-6 ini dibiayai lewat program peningkatan pelayanan BLUD. Dengan
besar anggaran Rp. 153.327.765.655.- dan terealisasi sebesar Rp.
114.654.075.385.- atau 75%.
Tabel
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 6
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2019 %
Program Tahun 2019 %
Target Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 Rasio
pendapatan
terhadap
biaya
poin 1,25 1,11 88,8
153.327.765.655.- 114.654.075.385.- 75
2 Opini atas
audit
eksternal
poin 82 0 0
Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran 6 44,4 Prosentase penyerapan anggaran 75
Tingkat Efisiensi 44,4/75= 0,59
43 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Tabel
Faktor pendukung, penghambat dan Rekomendasi pencapaian sasaran 6
Faktor Pendukung
Faktor Penghambat
Rekomendasi
4. Adanya dukungan dari
Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara untuk
pelaksanaan Pengelolaan
keuangan BLUD di
Sulawesi Tenggara
5. Tersedianya sumber daya
yang besar di Sulawesi
Tenggara
6. RSUD Bahteramas
merupakan rumah sakit
rujukan utama di Sulawesi
Tenggara
2. Pelaksanaan BLUD yang
masih terpengaruh
kebijakan APBD sehingga
mengurangi fleksibilitas
dalam BLUD
3. Masih adanya stigma
dimasyarakat tentang
pelayanan kesehatan yang
buruk di rumah sakit
pemerintah sehingga
masyarakat ekonomi atas
lebih memilih fasilitas
kesehatan lain
1. Memanfaatkan kebijakan
pengelolaan keuangan BLUD
dengan lebih maksimal
2. Meningkatkan kualitas
sumber daya yang tersedia
3. Membuka jenis-jenis
pelayanan baru sesuai kondisi
kesehatan masyarakat
44 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Sasaran 7
Terwujudnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS
Menurut PP 65/2005 pasal 1 ayat 6 yang berbunyi“standar pelayanan
minimal (SPM) adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal”.
RSUD Bahteramas sebagai rumah sakit rujukan provinsi Sulawesi Tenggara
lewat Peraturan Gubernur telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Bahteramas sebanyak 173 indikator SPM.
Pada sasaran 7 ini indicator kinerja utama yang digunakan adalah Prosentase
capaian pemenuhan SPM RS.
Dari 173 indikator SPM sebanyak 42 indikator belum memenuhi standar
atau sebesar 24,3% belum memenuhi standar SPM. Berikut capaian SPM RSUD
Bahteramas dari tahun 2017 – 2019:
Grafik. Capaian SPM Tahun 2017 – 2019
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2017 2018 2019
tdk penuhi target
penuhi target
jumlah indikator SPM
45 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Dari grafik tersebut dapat diketahui dari tahun 2017 – 2019 jumlah indikator SPM
yang memenuhi target terus mengalami peningkatan.
Menurut survey kepuasan pasien Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan di RSUD Bahteramas pada tahun 2018 masuk dalam Kategori “BAIK”
dengan nilai 79,75 sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi
kategori “KURANG BAIK” dengan nilai 75,34.
Berdasarkan SPM RSUD Bahteramas kepuasan pasien unit layanan dapat
dimasukan dalam sesuai standar SPM atau belum sesuai standar SPM, yaitu:
Tabel. Hasil Survey Kepuasan Pasien Tahun 2018 - 2019
UNIT LAYANAN
STANDAR SPM
2018 2019
BAIK &
SESUAI
BAIK &
BELUM
BAIK &
SESUAI
BAIK &
BELUM
KURANG BAIK
& BELUM
IGD √ √
LAB √ √
UTD √ √
FARMASI √
REKAM MEDIK √ √
IBS √
PICU √
NICU √
RUANG VVIP √ √
KLS 1 √ √
KLS 3 √
RAWAT JALAN √ √
KLS 2 √ √
ICU/ICCU √ √
PICU √
RADIOLOGI √
REHAB MEDIK √
KEBIDANAN √ √
PELAY. GIZI √
PEMULASARAN JENAZAH √ √
Pembiayaan sasaran 7 melalui Program Pemenuhan SPM, namun program ini
tidak mendapat pendanaan dari APBD.
46 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
Tabel. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 6
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2019 %
Program Tahun 2019 %
Target Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 Prosentase
pemenuhan
SPM
% 74 76 97,4
0 0 0
Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran 6 97,4 Prosentase penyerapan anggaran 0
Tingkat Efisiensi 97,4/0= 0
Tabel. Faktor pendukung, penghambat dan Rekomendasi pencapaian sasaran
6
Faktor Pendukung
Faktor Penghambat
Rekomendasi
1. Adanya Akreditasi RS
sehingga RS harus
menyelenggarakan
pelayanan sesuai SPM
2. RSUD Bahteramas
merupakan rumah sakit
rujukan utama di Sulawesi
Tenggara
1. Pencatatan monitoring
SPM oleh tenaga medis
belum optimal
2. Beberapa indicator SPM
memerlukan biaya yang
besar untuk dicapai
1. Optimalisasi monitoring
SPM oleh tenaga medis
2. Komitmen Pemerintah
Daerah untuk pembiayaan
pemenuhan SPM
47 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
3.3 CAPAIAN KINERJA RSUD BAHTERAMAS TAHUN 2019
Tabel. Analisa Capaian Kinerja RSUBahteramas Tahun 2019
NO SASARAN IKU KINERJA ANGGARAN TINGKAT
EFISIENSI SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)
1 Terwujudnya
efisiensi dan
kualitas
pelayanan
kesehatan sesuai
standar akreditasi
persentase
elemen penilaian
akreditasi rumah
sakit yang
memenuhi
standar akreditasi
% 100 100 100 490.000.000.- 480.213.982.- 98 1,02
2 Terwujudnya
integrasi
pelayanan,
pendidikan dan
penelitian yang
bermutu
persentase
elemen penilaian
akreditasi rumah
sakit pendidikan
yang memenuhi
standar akreditasi
% 79 79 100 415.300.000.- 257.614.210.- 62 1,61
3 Terwujudnya
pelayanan
unggulan dan
pengembangan
Jumlah pelayanan
unggulan
jenis 2 8 400 24.147.981.160.- 22.912.044.801.- 94 4,39
Jenis
pengembangan
pelayanan
jenis 0 0 0
4 Terwujudnya
kualitas tata
persentase
capaian target
% 81 56,5 69,7 1.854.700.000.- 1.554.826.285.- 83,8 1,15
48 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
kelola rumah
sakit yang
profesional,
berintegritas dan
beretika
kinerja unit
Presentasi SDM
yang mempunyai
kompetensi sesuai
persyaratan
% 35 50 143
Indeks Budaya
Kinerja
poin 65 50 77
5 Terwujudnya
sistem jaringan
rujukan yang
efektif
persentase MoU
rujukan aktif
% 100 100 100 0 0 0 -
6 Terwujudnya
efisiensi dan
efektifitas
anggaran
Rasio pendapatan
terhadap biaya
operasional
Poin 1,25 1,11 88,8 153.327.765.655.- 114.654.072.385.- 75 0,59
opini atas audit
eksternal
Poin 82 0 0
7 Terwujudnya
pelaksanaan
standar
pelayanan
minimal (SPM) RS
Persentase
indikator Standar
pelayanan
Minimal yang
mencapai target
% 74 76 97,4 0 0 0 -
Rata-rata 108,73 1,25
49 | L K I P B A H T E R A M A S 2 0 1 9
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Bahteramas Tahun
2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam
memenuhi harapan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP RSUD Bahteramas Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja
RSUD Bahteramas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik
berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis
kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
RSUD Bahteramas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai
dianggarkan melalui DPA Tahun Anggaran 2019 melalui Belanja Langsung
sebesar Rp.173.253.365.815,- sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp.134.243.232.728.- atau dengan serapan dana mencapai
77,5%. Rata-rata capaian kinerja sebesar 108,73% dengan tingkat efisiensi 1,25.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD
Bahteramas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja RSUD
Bahteramas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun
fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif
untuk membangun rumah sakit.
Kendari, Maret 2020
plt.DIREKTUR RSUD BAHTERAMAS
dr. H. Syarif Subiyakto, Sp.JP, (K)FIHA
NIP. 196711281998031003
top related