Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah ...kc.umn.ac.id/204/2/BAB I.pdf · 3 Dalam segi profesi, Tama S Langkun sebagai Ketua Divisi Investigasi ICW pada 17 Agustus 2014
Post on 15-Sep-2019
0 Views
Preview:
Transcript
Team project ©2017 Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP
Hak cipta dan penggunaan kembali:
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.
Copyright and reuse:
This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pejabat, sebuah kata yang identik terhadap pekerja atau karyawan dari
sebuah instansi pemerintahan. Pejabat sendiri berasal dari penggabungan dua
kata yakni pe- yang memilki arti pemegang serta jabat dari kata jabatan atau
pangkat. Semestinya seseorang yang telah memiliki jabatan adalah orang yang
terpilih dan memilki kredibilitas yang baik. Tapi di Indonesia justru sebaliknya,
istilah pejabat seringkali dilekatkan dengan korupsi serta rakus, bahkan istilah
pejabat Indonesia kerap kali di gambarkan dalam gambaran tikus berdasi.
Gambaran ini dinyatakan pada lirik lagu Iwan Fals yang berjudul tikus kantor.
Lagu tersebut merupakan kritik untuk pejabat yang berkerja di pemerintahan
yang kerap korupsi. Dalam lagu tersebut Iwan Fals menganalogikan tikus
sebagai pejabat yang berpakaian rapi berdasi. Kucing menggambarkan pengawas
pejabat Hukum. Robert Klitgaard dalam Edy Herry (2016, h. 34) menjelaskan
korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Robert
mengklasifikasikan korupsi menjadi dua yaitu freelance dan sistematik.
Tindakan korupsi dikatakan freelance apabila individu atau kelompok
mengambil keuntungan melalui kekuasaan yang dimilikinya, yang mendukung
terjadi penyuapan. Sedangkan korupsi sistematik jika tindakan tersebut
mengakibatkan kerugian ekonomi politik.
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
2
Akibat dari tindakan pejabat yang gemar korupsi, persepsi masyarakat
pun tinggi mengenai tindakan korupsi, implikasi dari hal tersebut adalah
ketidakpercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini
dibuktikan pada hasil indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh TII
(Transparancy International Indonesia) yang mengatakan Indeks persepsi
korupsi 2015 menempatkan Indonesia di posisi 117 dari 175 negara di dunia
dengan level korupsi masih tinggi. Hingga akhir 2014, Indonesia memiliki skor
34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih) (Nur
dan Feri, 2015, para. 1)
Tidak tanggung tanggung dalam enam bulan pertama akibat korupsi
Indonesia telah merugi hingga triliyunan rupiah, itu pun hanya yang terungkap.
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil tren korupsi semester I di tahun
2014. Menurut ICW, jumlah kerugian negara akibat adanya dugaan tindak
pidana korupsi di Indonesia mencapai Rp 3,7 triliun pada semester I tahun 2014
(Laurel Benny, 2014, para. 1).
Kegiatan pejabat dalam tindak korupsi tidak hanya dalam skala
kenegaraan tapi praktik dalam cakupan daerah pun dilakukan. Dalam berita
Nasional.Tempo.com, Emerson mengatakan jumlah pejabat pemerintah daerah
sebagai koruptor meningkat dari dua tahun sebelumnya. Pada laporan ICW
tahun 2012, ada 48 pejabat pemda yang melakukan korupsi. Satu tahun
berikutnya, ada 60 pejabat pemda jadi terdakwa kasus korupsi. "Dari 261
terdakwa korupsi tahun ini, ada 101 pejabat pemda yang terbukti sebagai
koruptor," kata Emerson pada 3 Agustus 2014 (Yolanda Ryan, 2014, para. 2).
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
3
Dalam segi profesi, Tama S Langkun sebagai Ketua Divisi Investigasi
ICW pada 17 Agustus 2014 menemukan 6 jabatan yang sering melakukan
korupsi. Jabatan teratas yang tersangkut kasus korupsi yaitu pejabat negara
kemudian diikuti kelompok swasta. Dalam temuannya ia mengatakan :
"Pertama, pejabat atau pegawai pemda/kementerian (42,6 persen).
Kedua, direktur/komisaris/konsultan/pegawai swasta (18,9 persen),ketiga, kepala
dinas (8,6 persen). Keempat, anggota DPR atau DPRD (7,5 persen), kelima,
direktur/komisaris/pejabat pegawai BUMN atau BUMD (5,1 persen), dan
terakhir kepala daerah (3,7 persen)," Amal dan (Herdi Muhardi. 2014, para. 5).
Seperti dalam pepatah yang mengatakan seseorang dipercaya
berdasarkan ucapannya. Agar dapat menjalankan pemerintahan yang baik
pejabat harus bisa meyakinkan publik dan menarik kepercayaan publik. Salah
satu cara pejabat dalam menarik kepercayaan publik adalah melakukan obral
janji serta beretorika manis demi membujuk publik untuk percaya kepada diri
pejabat tersebut. Dalam penelitian ini konsentrasi peneliti tertuju pada retorika
pejabat ketika berbicara kepada publik.
Retorika atau komunikasi retoris pada masa Aristoteles merupakan suatu
seni berpidato dengan tujuan untuk mempersuasi publik. Pada masa tersebut
retorika dipergunakan oleh majelis legislatur dan dipergunakan dalam pertemuan
pada masyarakat. Sehingga Retorika tidak dapat dipisahkan dalam hal persuasi
khususnya tindakan persuasi dari legislatur ke masyarakatnya (Deddy Mulyana,
h. 146). Dalam perkembangannya Retorika tidak hanya dipandang lagi sebagai
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
4
keterampilan seni berpidato, Littlejohn Stephen dan Karen (2009, h.72)
mengatakan pada awalnya, ilmu ini berhubungan dengan persuasi, sehingga
retorika adalah seni penyusunan agrumen dan pembuatan naskah pidato.
Kemudian, berkembang sampai meliputi proses “Adjusting ideas to people and
people to ideas” dalam artian menyesuaikan ide ke orang orang dan orang-orang
ke dalam ide dalam segala jenis pesan. Fokus dari retorika telah diperluas
bahkan lebih mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk
mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat ia
tinggal. Dengan kata lain retorika kini lebih ke bagaimana mempengaruhi orang
lain lewat ide ide atau gagasan gagasan agar orang atau publik yang menerima
pesan tertarik dan terbujuk untuk melakukan atau menyetujui apa yang kita
pikirkan.
Ber-retorika memang bukan suatu hal yang bermasalah, tetapi akan
menjadi masalah apabila apa yang dikatakan atau yang disampaikan itu tidak
sesuai dengan kenyataan. Contohnya pada iklan politik partai Demokrat yang
terdiri dari beberapa kader serta pejabat RI antara lain Susilo Bambang
Yudhoyono (sebagai Penasehat Partai dan Mantan Presiden RI), Edhie Baskoro
Yudhoyono (Ketua Departemen Kaderisasi), Anas Urbaningrum (Ketua Umum
Partai), Angelina Sondakh (Sekertaris Fraksi Partai Demokrat), Andi
Mallarangeng (Menteri Olah Raga) beretorika politik mengkatakan dengan tegas
Anti korupsi, pada saat berkuasa justru keterbalikannya dari 5 orang yang
disebut di atas (dalam iklan katakan tidak pada korupsi), tiga diantaranya
menjadi tersangka korupsi. Andi Mallarangeng serta Angelina Sondakh terjerat
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
5
kasus korupsi wisma atlet, serta Anas Urbaningrum terjerat kasus Hambalang.
Hanya Susilo Bambang Yudhoyono serta Edhi Baskoro yang masih belum
terbukti tapi tetap di issukan terjerat tindak korupsi.
Gambar 1.1 Iklan katakan tidak pada korupsi
Sumber : diolah melalui Youtube.com
Seperti peneliti katakan sebelumnya retorika memang bukan suatu hal
yang bermasalah, tetapi akan menjadi masalah apabila apa yang dikatakan atau
yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Tujuan
utama retorika adalah membujuk, dalam membujuk diperlukan suatu cara untuk
dapat menarik kepercayaan dari orang yang akan dibujuk. Dalam hal
kepemimpinan kepiawaian retorika sangatlah penting, hal ini menjadi tulang
punggung dalam menjebatani antara kepentingan atau kebijakan organisasi
dengan dukungan publiknya. Seperti yang di katakan oleh Herick dalam Zainul
Maarif (2015, h.6) membuktikan pentingnya retorika sebagai bahan pelajaran
dan menjadi hidup baru dalam sebuah pembelajaran,
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
6
“Meanwhile, rhetoric has become an important topic of study in recent
years, and its significance to public discussion of important political,
social, and even scientific issues has been widely recognized. Scholars
and teachers have expressed great interest in topic. Many colleges and
universities are again offering courses in rhetoric after having banished
the term from their curricula for years, and dozens of books are
published every year with rhetoric in their titles”.
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan retorika saat ini telah menjadi
topik pembelajaran yang hangat, dan menjadi diskusi penting mengenai politik,
social, dan karya ilmiah yang telah diakui secara luas. Guru maupun para sarjana
sangat mengapresiasi dengan baik mengenai ketertarikannya kepada retorika.
Banyak perguruan tinggi maupun universitas yang menawarkan kursus retorika
sebagai pelajaran tambahan dalam kurikulumnya yang telah lama dilupakan, dan
lusinan buku telah diterbitkan setiap tahunnya dengan tema retorika di setiap
judul mereka. Dalam pendapat Herric tersebut, tidak diragukan lagi akan
pentingnya retorika dalam hidup suatu kepemimpinan. Dengan Adanya
kemampuan beretorika sebagai bahan pembelajaran yang mengalamai
pembaharuan hidup diharapkan pemimpin dapat mempersuasi public demi
tercapainnya kebijakan atau tujuan dari kelompok yang dipimpinnya khususnya
politik.
Ditengah ketidakpercayaan masyarakat Indonesia oleh karena
korupsiyang mempermainkan kepercayaan masyarakatanya dengan muncul
suatu tokoh yang fenomenal dan kontroversial. Tokoh tersebut adalah Basuki
Tjahaya Purnama dengan nama panggilan Basuki atau kerap dipanggil “Ahok”.
Basuki memulai karier politiknya sebagai Bupati Belitung Timur pada tahun
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
7
2005 – 2006. Dalam kepemimpinannya sebagai Bupati Belitung Timur, Basuki
memang sudah menjadi sorotan publik, karena Basuki merupakan Bupati
pertama Belitung Timur serta merupakan kaum minoritas di Belitung Timur
sendiri. Dibuktikan dengan tulisan Fabian Januarius Kuwado Pada
megapolitan.kompas.com di tanggal 15 Febuari 2014
“Ahok adalah bupati pertama dari etnis Tionghoa, jumlahnya 30 persen
dari minoritas warga yang ada di Belitung. Selain itu, Ahok adalah
bupati pertama yang dipilih secara demokratis. Setelah Kepulauan
Bangka-Belitung berdiri sebagai sebuah provinsi pada 2001, Kabupaten
Belitung Timur waktu itu dipimpin oleh seorang pelaksana tugas
bupati. Ahok kemudian terpilih sebagai bupati pertama pada 2005 di
Belitung Timur.”
Kepemimpinan Basuki dimasa jabatan Bupatinya pun tidak sekedar
wacana tetapi memang memilki hasil. Muhammad Salim (45), warga Manggar,
ingat betul bagaimana Basuki melakukan pembangunan besar-besaran ketika ia
menjadi bupati. Ahok membangun kantor pusat pemerintahan menjadi satu
kawasan di Belitung Timur, menyulap jalan-jalan menjadi hotmix, dan yang
paling diingat adalah kesehatan gratis bagi warga di sana. (Fabian Januarius,
2014, para 5 dan 7).
Pada tahun 2012 menjadi tahun awal dimana Ahok menginjakan kaki
pertama kali sebagai pejabat nomor 2 di DKI Jakarta sebagai wakil gubernur
periode 2012-2014. Selama menjadi wakil gubernur Basuki memang terkenal
dengan ketegasannya bahkan karena ketegasan tersebut Basuki menuai banyak
kecaman bahkan musuh. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita dari news
liputan6 oleh Andi Muttya Kenteng menuliskan 6 “Musuh” Ahok di DKI Jakarta
antara lain :
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
8
(1) Warga Waduk Pluit, kasus ini Ahok bertindak merelokasi warga
Waduk Pluit guna normalisasi Waduk Pluit. Seperti biasanya warga enggan
untuk direlokasi, hal ini membuat Ahok gemas. Ahok yang 'gemas' pada warga
pun tak tahan untuk mengeluarkan komentar pedasnya.
"Kalau merebut lahan negara, itu namanya otak orang komunis. Itu
ingetin kita ke cerita komunis yang merampok tanah orang. Kita harus
tegas," cetus Ahok 11 Mei 2013 lalu.
Kata komunis ini pun ditanggapi serius warga Waduk Pluit. Padahal
ucapan komunis oleh Ahok itu tak ditujukan untuk warga. Kata komunis
dimaksudkan bagi mereka, para pengusaha yang menyewakan tanah negara di
Waduk Pluit. Mereka-lah yang diduga berada di balik aksi warga.
(2) Komnas HAM, Dalam kasus ini Ahok kesal karena tujuan baiknya
dalam menormalisasi dan melindungi aset negara yakni waduk Pluit harus
dijegal oleh tuntutan warga bahwa Ahok melakukan tindak pelanggaran HAM.
Dalam kasus ini Ahok menyindir Komnas HAM sebagai berikut :
"Komnas HAM yang terhormat. Mesti ditinjau ulang tuh pengertiannya
Komnas HAM. Perlu saya kasih kuliah umum mereka soal HAM itu apa?
Ya, saya jelasin HAM itu apa gitu lho. Kalau ini (bendungan atau pintu
air) roboh, apa komentar orang terhadap Pak Gubernur dan saya?
Mereka akan mengatakan kami membiarkan orang mati kan? Ini
melanggar HAM!" serang Ahok 16 Mei 2013 lalu.
(3) Warga Fatmawati, Ahok dituntut oleh Warga Fatmawati oleh karena
kepemimpinan Jokowi - Ahok dinilai ingkar janji mengenai pembangunan MRT
bawah tanah tetapi Ahok justru memilih membangun MRT layang dengan
konsekuensi beberapa warga Fatmawati harus direlokasi. Ahok pun dengan
ketus menjawab :
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
9
"Saya pilih, dia (warga Fatmawati) tidak pilih saya lagi asal proyek
MRT jalan. Jadi tantangan saya sama mereka, jangan pilih saya lagi.
Ingat baik-baik! Kita sudah putuskan dengan Pak Gubernur, sekalipun
seluruh Jakarta tidak mau pilih kami kembali 2017, transportasi makro
harus jalan di DKI, apapun risikonya," ujar Ahok 18 Juli 2013 lalu.
(4) PKL Tanah Abang, Kasus PKL Tanah Abang merupakan kasus yang
begitu fenomenal, karena tanah abang sendiri sekian puluh tahun terkenal
sebagai lokasi penyebab macet dan terkenal sebagai kandang dari preman
Jakarta. Ahok dalam kasus ini berupaya dalam menertibkan PKL di Tanah
Abang bahkan Ahok mengancam PKL Tanah Abang yang ngeyel dipenjarakan.
(5) LSM Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)
merilis data dana operasional blusukan Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok.
Dalam rilis itu disebut Jokowi-Ahok menghabiskan dana senilai Rp 26,6 miliar
per tahun. Dengan wacana tersebut Ahok geram karna Ahok melakukan tindak
blusukan resmi dan sesuai undang undang. Ahok pun menampik dengan
mengatakan "Anda cuma 2 pilihan Fitra. Bagi saya, Anda bermain politik atau
Anda ini yang ngomong agak bodoh," kata Ahok 25 Juli lalu.
(6) DPRD Jakarta, Pada saat kasus penertiban PKL Tanah Abang Ahok
mewacanakan untuk memecat pejabat daerah atau PNS yang terlibat, tapi jika
ada Pejabat DPRD yang bermain maka Ahok menyilakan kepada rakyat yang
memecat. Ahok mengatakan "Kalau DPRD ya rakyat yang mecat, kalau ada pun
dia nggak mungkin keluar, malu dong,". Dengan perkataan ini Anggota DPRD
Haji Lulung terpancing dan mengatakan "Ahok bilang, ada oknum DPRD
bermain di Tanah Abang, sekarang saya bilang, saya jawab nih, Wakil Gubernur
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
10
harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu
sembarangan," ujar Lulung 25 Juli lalu. (Andi Muttya, 2013, para. 3-27)
Tidak hanya kepada warganya ataupun DPRD sebagai pejabat yang
statusnya setara dengan jabatan Ahok, Wartawan atau media berita pun juga
tidak luput dari amarah Ahok. Bahkan karena ucapan Ahok yang kasar membuat
salah satu media besar di Indonesia yaitu Kompas TV dikenakan sanksi oleh
KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Dikutip dari vivanews dalam wawancaranya,
KPI memberikan sanksi dengan alasan
"Tayangan yang memuat ungkapan atau perkataan kasar/kotor demikian
dilarang untuk ditampilkan, karena sangat tidak santun, merendahkan
martabat manusia, dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi
masyarakat serta rentan untuk ditiru oleh khalayak, terutama anak-anak
dan remaja," (Aries Setiawan. 2015, para. 4)
Berikut perkataan kasar dan kotor Gubernur DKI Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok yang digarisbawahi KPI Pusat saat wawancara langsung di
Kompas TV;
“…istri saya mau nerima CSR untuk main di kota tua. Lu buktiin aja
nenek lu sialan bangsat gua bilang. Lu buktiin aja. Gue juga udah keki”.
“…lu lawan bini gua kalah lu mati aja lu. Kasih taik aja muka lu”.
“…kalau betul ada suap 12,7 triliun kenapa si DPRD membatalkan
lapor ke Bareskrim? Kok goblok sekali lu orang? …kalau ada bukti
memang nyuap apa lu laporin dong bego. …bego banget lu gitu lho.
…sementara ada bukti gua mau nyuap lu 12,7 triliun, kok lu nggak
berani laporin? Gua kuatir lu kemaluan lu punya ga nih? …eh dibalikin
ini yang buat suap. Sialan nggak tuh? Makanya gua bilang panggil gua
datang ke angket. Kapan lu panggil biar gua jelasin semua.”
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
11
“Gua bukain lu taik-taik semua itu seperti apa. …nggak apa-apa, biar
orang tau emang taik gua bilang…. …kalau bukan taik apa? Kotoran.
Silakan. Emang taik namanya kok. Emang taik, mau bilang apa. …TV
jangan pernah wawancara gua live kalo nggak suka kata gua taik segala
macem. Itu bodohnya anda mau live dengan saya…”
(Aries Setiawan. 2015, para. 12-16)
Tidak hanya gaya bicara Ahok saja yang menimbulkan polemik serta
permusuhan. Retorika Ahok dalam berpidato pun tak jauh berbeda pidato Ahok
justru lebih kontroversial dengan bahasa yang seringkali kasar serta dengan gaya
tegas. Retorika Ahok yang paling kontroversial adalah ketika pidato
memperingati hari anak sedunia di Ancol di hadapan anak anak.
Berikut perkataan dilayangkan Ahok pada Pidato peringatan Hari Anak
Nasional 2015 di Panggung Maksima, Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta Utara,
Rabu, 26 Agustus 2015. Dikutip dari tulisan Bayu Adi (2015, para. 6,9 dan 15)
pada saat ditanyakan oleh Muhammad Salman Al-Farisi, seorang anak binaan
Dinas Sosial DKI di Panti Sosial Asuhan "Tahun lalu uang jajan kami dikasih
langsung, tahun ini kenapa tidak Pak?," Lalu Ahok menjawabnya "Kami
khawatir bapakmu butuh duit, kemudian uang KJP-mu dipinjam untuk dia kawin
lagi,". Dalam hal ini Ahok berpikir bahwa pertanyaan ini adalah titipan dari
orang tua si anak dan Ahok pun menambahkan “Sampaikan pada bapaknya, kata
Gubernur, orang tua yang seperti itu kurang ajar," ujar Ahok
Dari penjabaran gaya bahasa serta retorika Ahok di atas dapat dikatakan
banyak dari ucapan Ahok bersifat kontroversional, dan tentunya menuai
kontroversi seperti permusuhan bahkan menuai sanksi. Dibalik itu semua yang
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
12
membuat peneliti tertarik kepada Ahok adalah kepercayaan publik terhadap
Ahok masih tinggi bahkan publik Jakarta khususnya masih loyal terhadap Ahok.
Ahok memang terkenal buruk dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan
adanya Survey dari litbang Kompas pada 15-20 April 2015, yang menghasilkan
bahwa karakter Ahok selama menjadi pejabat di Jakarta mendapat nilai minim
dalam hal komunikasi.
Gambar 1.2 Penilaian responden tentang karakter Gubernur DKI Jakarta
Sumber : Litbang Kompas yang diakses via megapolitan.kompas.com
Dibalik gaya retorika atau kemampuan komunikasi Ahok yang ketus,
tegas dan kontroversial Ahok merupakan sosok yang perhatian dengan
warganya. Dikutip dari Komaruddin Bagja (2015, para. 2) pengamat politik M
Budiyatna mengatakan bahwa Ucapan-ucapan Ahok itu memang kontroversial,
sering kasar. Tapi ingat Ahok seorang pekerja keras, banyak perubahan yang
telah dilakukannya baik sebagai Gubernur maupun saat menjadi Wakil
Gubernur mendampingi Joko Widodo,"
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
13
Pernyataan M Budiyatna benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan.
Survey litbang Kompas 10 – 15 April menggambarkan persentase kepuasan
masyarakat mengenai kinerja Ahok dan hasilnya pun sangat baik.
Gambar 1.3 hasil survey penilaian karakter dan kepuasan kinerja Basuki
Sumber : Litbang Kompas diakses via megapolitan.kompas.com
Tidak hanya survey versi litbang kompas, Survey Populi Center
menggambarkan bahwa Ahok merupakan pemimpin daerah terbaik. Hasil survey
ini di kutip dari rappler.com Survey Populi center melibatkan 1,200 responden
dari 34 provinsi yang dipilih dengan metode acak bertingkat pada 16 – 22
Januari.
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
14
Gambar 1.4 hasil survey pemimpin daerah terbaik
Sumber : Populi center diakses melalui rappler.com
Dengan adanya banyak bukti diberbagai pemberitaan di media massa
maka dapat dikatakan segala retorika yang Basuki ucapkan tidak hanya sekedar
wacana tetapi Basuki dibalik itu melakukan kinerja dan hasilnya dapat diterima
dan dinikmati oleh warganya sendiri.
Dari fenomena serta permasalahan diatas peneliti tertarik meneliti
mengenai Retorika Basuki khususnya dalam hal pidato Basuki. Basuki dinilai
buruk dalam kemampuan berkomunikasi serta sering kali menimbulkan
kecaman permusuhan hingga diberikan sanksi, tetapi Basuki justru mendapatkan
dukungan serta loyalitas warganya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil
empat sampel pidato Basuki Tjahaya Purnama dengan tema korupsi. Empat
sampel tersebut diambil berdasarkan waktu yaitu pada tahun 2014 dan tahun
2015, masing masing pertahunnya peneliti mengambil dua sampel. Jadi total
sampel menjadi empat pidato. Sampel pertama adalah pidato Basuki pada
tanggal 04 September 2014 yang berjudul ”Peresmian Transaksi Sewa Rusun
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
15
Melalui Bank DKI”. Kedua pada tanggal 14 Desember 2014 dengan judul
“Orasi Kebangsaan Dalam Acara Demokrasi Tanpa Korupsi”. Ketiga pidato
pada tanggal 14 Desember 2014 dengan judul “Orasi Kebangsaan Dalam Acara
Demokrasi Tanpa Korupsi” dan terakhir pidato keempat pada tanggal 15 Sept
2015 dengan judul “Saya Perempuan Anti Korupsi”. Fokus penelitian yang
dilakukan peneliti adalah mengkaji tentang gaya bahasa dan pendekatan retorika
Basuki Tjahaya Purnama dalam mempersuasi publik, dalam hal ini Basuki
mempersuasi audiens atau pendengarnya.
Penelitian ini menjadi penting dalam mempelajari bagaimana cara
seorang pejabat dalam mempersuasi warganya atau publiknya, khususnya
ditengah pandangan miring mengenai reputasi pejabat di Indonesia. Bagi peneliti
Basuki merupakan suatu fenomena yang unik, Basuki memiliki kemampuan
berkomunikasi yang payah atau kurang begitu baik tetapi bisa dipercaya dan
justru mendapat dukungan yang baik dari warga Jakarta. Untuk menelaah lebih
lanjut maka tinjaukan teoritis yang akan peneliti gunakan adalah teori gaya
bahasa Gorys Keraf dan teori pendekatan retorika Aristoteles yakni Ethos,
Pathos dan Logos dalam menganalisis pendekatan retorika, peneliti juga
menggunakan gaya konsep komunikasi Robert Norton dalam hal gaya
komunikasi individual (pribadi komunikator ke lawan bicara), sedangkan
analisis persuasi publik peneliti menggunakan teori lima motif imbauan milik
Jalaluddin Rakhmat.
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
16
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada point sebelumnya,
maka peneliti membulatkan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana argumen atau motivasi yang di lakukan oleh Basuki
Tjahaya Purnama (Ahok) ketika berpidato berdasarkan pendekatan
Retorika Aristoteles (ethos, pathos dan logos)
2. Bagaimana gaya bahasa Basuki Tjahaya Purnama dalam berpidato
sebagai pengkajian linguistik khususnya dalam teori gaya bahasa
milik Gorys Keraf
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui argumen atau motivasi yang dilakukan oleh Basuki
Tjahaya Purnama (Ahok) ketika berpidato berdasarkan pendekatan
retorika Aristoteles (ethos, pathos, dan logos)
2. Memaparkan gaya bahasa Basuki Tjahaya Purnama dalam berpidato
sebagai pengkajian linguistik khususnya dalam teori gaya bahasa
milik Gorys Keraf.
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
17
1.4. Manfaat Penelitian
Dengan terselesaikannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal :
1.4.1. Manfaat Akademis
Memberi kontribusi bagi perkembangan kajian keilmuan
komunikasi mengenai retorika pemimpin dalam memepersuasi publik.
selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan
tambahan untuk penelitian selanjutnya, yakni sebagai referensi penelitian
ilmu komunikasi khususnya dalam hal retorika kepemimpinan.
1.4.2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada
pemimpin - pemimpin organisasi sekarang dan dimasa yang akan datang,
khususnya dalam hal mempersuasi publik.
Gaya bahasa..., Berthier Pandu Juwandono, FIKOM UMN, 2016
top related