Peran Serta Masyarakat Melaporkan Dugaan Korupsi-Divisi Investigasi ICW

LOGO

Peran Serta MasyarakatMelaporkan Dugaan Korupsi

Tama S Langkun

Divisi Investigasi ICW

Melaporkan Kasus Korupsi

Mengenal dan Memahami Korupsi

Investigasi Masyarakat

Menyusun Laporan (Sistematika)

Advokasi Kasus dan Kampanye

MelaporkanMelaporkanDugaan Dugaan Korupsi!Korupsi!

www.antikorupsi.org-Tama S Langkun

Mengenal Korupsiwww.antikorupsi.org-Tama S Langkun

Apa itu Korupsi

KonvensionalPerilaku mencari keuntungan pribadi oleh seseorang yang memiliki otoritas publik

Perspektif EkonomiKorupsi dipahami sebagai transaksi aktor publik dan swasta untuk mengekspolitasi sumber daya- sumber ekonomi tertentu yang dianggap dapat memberikan keuntungan lebih

Perspektif SosialKorupsi di pahami sebagai perilaku menyimpangkan peran formal dari peran publik untuk memperoleh kesejahteraan pribadi dan melibatkan tidak hanya unsur personal tetapi keluarga dekat dan klik pribadi


Rumus Korupsi

Menurut R. Klitgard

C = D + M – A

C : Corruption

D : Discrestion

M : Monopoli

A : Accountablility


Sumber: UU 31/1999 jo 20/2001Sumber: UU 31/1999 jo 20/2001

7 Klasifikasi Korupsi

KORUPSIKORUPSI

11

66

22

33

44

77

55

Konflik Kepentingan

Merugikan Keuangan Negara

Suap

Perbuatan Curang

Penggelapan dalam Jabatan

Gratifikasi

Pemerasan


Paket Institusi Pemberantasan Korupsi

Anticorruption Criminal Justice SystemAnticorruption Criminal Justice System

POLRIPOLRI Kejaksaan KPKPengadilan Pengadilan

Umum/Umum/TIPIKORTIPIKOR


Aktor Pemberantasan Korupsi

KY

MAKPK

Kejaksaan

POLRI

Pemberantasan KORUPSI

Masyarakat SIPIL

BPK/P


Dasar Hukum Utama Pemberantasan Korupsi

Tama S Langkiun 2010www.antikorupsi.org

Tap MPR Nomor XI/MPR/19981

UU No. 28 tahun 19992

UU No. 31/1999 jo UU 20/20013


UU 7/2006 (Ratifikasi UNCAC,2003)5



AAApa Itu Investigasi

BBKasus-kasus yang bisa di Investigasi

CCPrinsip-prinsip Investigasi

DDTahapan Investigasi



Apa Itu Investigasi

Secara Sederhana didefinisikan sebagai upaya pembuktian

Upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran – atau bahkan kesalahan- sebuah fakta.

Melakukan kegiatan investigatif sebenarnya lebih dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan. Tetapi juga kembali menyusun berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian


Kasus yang di Investigasi

Investigasi dilakukan untuk mengungkap fakta yang merugikan- masyarakat umum (publik) baik secara langsung maupun tidak

Persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dan cukup masuk akal mempengaruhi kehidupan sosial mayoritas masyarakat umum

Adanya indikasi bahwa pihak-pihak tertentu mencoba untuk menyembunyikan kejanggalan dari hadapan publik

Dalam Konteks korupsi harus ada indikasi yang memenuhi unsur korupsi


Prinsip-prinsip Investigasi

Mengungkap fakta dibalik fakta Dilakukan secara tertutup/ diam-diam Menggunakan cara-cara luar biasa Melindungi informan dan saksi


Tahap Investigasi

Tahap awala. Adanya Petunjuk Awalb. Investigasi Pendahuluan (Riset Awal)c. Pembentukan Hipotesisd. Pencarian dan Pendalaman Literature. Wawancara dengan Sumber Ahli dan pakarf. Pelacakan Dokumeng. Wawancara Sumber Ahli


Tahap Investigasi

Tahap Keduaa. Pengamatan langsung dilapanganb. Pengorganisasian Berkasc. Wawancara lebih lanjutd. Pengorganisasian data dan faktae. Penulisan laporanf. Pemeriksaan ulang atas faktag. Pemeriksaan atas kemungkinan pencemaran nama baik


Tujuan Investigasi Masyarakat

Mensubtitusi/melengkapi/mengontrol proses penyidikan resmi

Mendorong dan mengawal proses hukumMendorong partisipasi masyarakatMembangun kesadaran umum

Menyusun Laporan Korupsi

Apa Saja Yang Disiapkan ?

- Mengetahui format pelaporan penegak hukum- Menyusun laporan yang sistematis- Strategi Kerjasama dengan aparat penegak hukum- Memfasilitasi dalam pelaporan


Kerangka Penulisan LaporanKerangka Penulisan Laporan

Menjelaskan duduk permasalahan/Posisi kasus (5 W 1 H; What, Who , Why, Where, When dan How), Kronologis, Modus dan kecukupan bukti pendukung

Diuraikan secara umum dan singkat mengenai latar belakang tindak pidana korupsi sejak proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Latar Bekalang

Permasalahan Indikasi Korupsi

Kesimpulan rekomendasi

Berisi kesimpulan apakah perbuatan yang idlakukan sudah memenuhi tindak pidana korupsi? Dan rekomensi apa yang harus dilakukan APH

Penguraian unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan UU No 31/99 jo 20/2001 tentang tindak pidana korupsi


Apa Yang Dilakukan?

Membaca ulang laporan yang kita sampaikan untuk memperjelas posisi kasus, aktor yang terlibat.

Mengetahui aturan dan pengetahuan tentang hak pelapor.

Membangun komunikasi personal dengan jaksa/polisi.

Rekam jejak terhadap personal aparat hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)

Pertukaran informasi dengan aparat hukum Terus melengkapi data dan dokumen. Terlibat dalam proses gelar perkara.


Advokasi dan Kampanye


Landasan Hukum bagi masyarakat

UU No 31/1999 Jo No. 20/2001 Pasal 41 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

PP 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPK

UU No 30/2002 Tentang KPK Pasal 15 Mengenai Perlindungan Saksi dan Pelapor


Mengapa Perlu Terlibat?

Adanya Jaminan Secara Hukum Kewajiban Setiap Anggota Masyarakat Masyarakat adalah Korban Utama Korupsi Penerapan Fungsi Kontrol Sosial Meningkatkan Mutu Demokrasi Mendorong Tata Pemerintahan yang Lebih

Transparan dan Akuntabel


Tantangan yang Dihadapi

Melawan kebebasan memperoleh informasi Perlindungan hukum bagi saksi pelapor Tidak terbukanya ruang hukum bagi masyarakat

untuk menggugat koruptor, melalui mekanisme hukum alternatif seperti class action dan legal standing

Godaan besar: Penyuapan dan Kepentingan Politik Ancaman/Intimidasi fisik yang mengarah pada diri

atau keluarga


Peluang dan Kesempatan

Kebebasan pers yang kian membaik Berdirinya KPK, Ombudsman, PPATK, Pengadilan

Tipikor, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Informasi

Kesadaran yang semakin tinggi terhadap buruknya dampak korupsi

Tumbuh berkembangnya lembaga pengawas (watchdog) di banyak daerah


Masalah

Alasan klasik aparat : tidak cukup bukti.. Atau tidak ada unsur kerugian negara

Hambatan politik : kasus megakorupsi.Tidak peduli : aparat tidak merasa berkepentingan

langsung dengan dampak korupsi yang ditimbulkan.Mafia peradilan masih merajalela.Media buying untuk mengaburkan kasus.


Jadikan gerakan semua orang

Pengaruhi orang baik dipemerintahan dan bisnis sebagai sumber organisasi sebagai informasi reguler

Tampung keluhkesah orang yang dirugikanLibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang

tersedia banyak dimasyarakat


Strategi Advokasi

• Sampaikan laporan lengkap ke APH terpercaya• Siapkan saksi-saksi penting untuk mendukung laporan• Monitor terus perkembangan kasusnya• Gunakan media untuk mengontrol proses hukum dan

membangun kesadaran masyarakat (Konferensi Perss)• Beri informasi dan pemahaman yang cukup para news

maker, pengamat, dll• Jadikan kasus yang dilaporkan publik• Bentuk tim hukum jika perlu untuk mengahadapi

gugatan balik


www.themegallery.com

Terimakasih dan Jangan Jadi Koruptor

Peran Serta Masyarakat Melaporkan Dugaan Korupsi-Divisi Investigasi ICW

Documents