LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD …ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/asset/files/informasi/B_1_3_CAL… · 4.4.Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan
Post on 30-Oct-2020
7 Views
Preview:
Transcript
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI
TAHUN ANGGARAN 2018
Lampiran VI
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan keuangan SKPD RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e)
Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Klaten, Desember 2018
PENGGUNA ANGGARAN
dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 196505261997031006
DAFTAR ISI
Halaman
I Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
II Laporan Realisasi Anggaran SKPD
III Neraca Komparatif SKPD
IV Laporan Operasional SKPD
V Laporan Perubahan Ekuitas SKPD
VI Laporan Arus Kas SKPD
VII Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih SKPD
VIII Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab 1 Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan
Bab 4 Kebijakan Akuntansi
4.1.Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
4.2.Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
4.3.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.4.Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam
SAP pada SKPD
j
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Pendapatan
5.1.2. Belanja
5.1.3. Surplus/Defisit
5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca
5.2.1. Aset
5.2.2. Kewajiban
5.2.3. Ekuitas
5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
5.3.1. Pendapatan
5.3.2. Beban
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
Bab 7 Penutup
Lampiran Tambahan
1
Bab I
Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh RSJD Dr.
RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan
anggaran yang telah ditetapkan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan
mencukupi kebutuhan kasnya.
2. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai
pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas
sebagai suatu entitas pelaporan.
Laporan Keuangan RSJD Dr. RM.Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2
Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar
dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang
mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam
waktu 12 (dua belas) bulan.
Laporan Operasional
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas
yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan
transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama
periode tertentu.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan
Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan
untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
3
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Pelaporan keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negri No. 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta penerapan Peraturan Mentri Dalam Negri No. 64
Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Bab 1 Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Bab 4 Kebijakan Akuntansi
4.1.Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
4.2.Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.4.Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada
SKPD
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Pendapatan
5.1.2. Belanja
5.1.3. SiLPA
4
5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca
5.2.1. Aset
5.2.2. Kewajiban
5.2.3. Ekuitas
5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
5.3.1. Pendapatan
5.3.2. Beban
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
Bab 7 Penutup
Lampiran Tambahan
5
Bab II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
2.1. Ekonomi Makro
Secara makro, BI rate 2018 sebesar 6% dengan tingkat inflasi nasional 3,13%. Cadangan devisa
nasional turun menjadi 120.654 (M1) dan kurs rupiah terhadap dolar amerika per 31 Desember 2018
senilai Rp14.481,-. Secara regional, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2018 mengalami kenaikan
0,05% dari data 2017 sebesar 5,27% pada tahun 2018 menjadi 5,32%. Jumlah penduduk meningkat
menjadi 34,49 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,51% dan inflasi
regional sebesar 2,82%.
Tabel 2.1 Keadaan Makro Ekonomi Nasional dan Regional
No ASPEK MAKRO 2016 2017 2018
1. BI Rate – 7Day Repo Rate*) 6,5% 4,25% 6%
2. Tingkat Inflasi Nasional *) 3,5% 3,61% 3,13%
3. Cadangan Devisa (M1) *) 116.362 130.196 120.654
4. Kurs 1 US$ (Rp) *) 13.436 13.616 14.481
5. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah **) 5,28% 5,27% 5,32%
6. Jumlah Penduduk (juta orang) **) 34,02 34,26 34,49
7. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,63% 4,57% 4,51%
8. Tingkat Inflasi Regional **) 2,36% 3,71% 2,82%
*) Sumber data dari Bank Indonesia
**) Sumber data dari BPS Jawa Tengah
2.2. Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan Jawa Tengah mengacu pada kebijakan keuangan nasional dengan menitik
beratkan pada “mboten korupsi, mboten ngapusi” pada reformasi birokrasi nya. Fokus kebijakan
keuangan ditujukan pada keunggulan daerah masing-masing. Jawa Tengah masih termasuk dalam
daerah yang menarik sebagai tujuan investasi, sehingga pertumbuhan investasi Jawa Tengah cukup
tinggi. Sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata dan hasil kebudayaan masih menjadi penopang
utama penghasilan daerah.
2.3. Pencapaian Target Kinerja SKPD
Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku
kepentingan terkait, disamping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja yang telah dibuat,
telah dilakukan pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan sebagai berikut:
a. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018 sebesar 107,71% untuk semua kegiatan.
b. Capaian kinerja keuangan tingkat kesehatan BLUD RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sebesar
Rp51.400.179.496, Realisasi anggaran bersumber dari APBD sebesar 82,54% sedangkan realisasi
pendapatan bersumber dari BLUD sebesar 89,75%.
6
Dari program dan kegiatan yang telah terlaksana pada tahun anggaran 2018 dapat menjawab
beberapa isu strategis yaitu mengenai:
a. Profesionalisme kinerja SDM yang belum optimal diperbaiki dengan berbagai pelaksanaan
Bimtek/Pelatihan/IHT yang dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan tenaga
kesehatan dan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan seperti: ESQ, Budaya Kerja,
Sosialisasi kegiatan WBK, dan lainnya serta peningkatan akuntabilitas pada reward &
punishment SDM dengan mendorong SKP online.
b. Terbatasnya lahan & letak geografis RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sehingga kurang mendukung
pengembangan jenis layanan serta optimalisasi penggunaan alat kedokteran untuk menunjang
pelayanan kesehatan yang memenuhi standar RS khusus kelas A. Optimalisasi penggunaan alat
kedokteran sesuai standar RS khusus kelas A dilaksanakan dengan pembaharuan alat kedokteran
dan penunjang sesuai kebutuhan pelayanan yang terlaksana pada kegiatan pemenuhan sarana
pelayanan kesehatan, kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan rujukan (DAK) serta
pada kegiatan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) yang terintegrasi untuk
monitoring dan evaluasi dalam rangka pelayanan kepada pasien, dengan pelaksanaan kegiatan
kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan pada belanja modal guna meningkatkan proses
integrasi SIM RS (pada tahun 2018 dilakukan pembaharuan bridging antara SIM RS dengan
Layanan BPJS).
Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja 2018
NO INDIKATOR TARGET 2018 REALISASI 2018 % CAPAIAN
1 Angka penggunaan tempat tidur /Bed
Occupancy Rate (BOR) 65 % 66,06 % 101,63
2 Lamanya pasien dirawat/ Length of Stay (LOS) ≤25 12,45 hari 200,80
3 Jumlah Peningkatan angka kunjungan rawat
jalan 15.000 kunjungan 116 kunjungan 0,77
4 Presentase terpenuhinya kebutuhan
ketenagaan sesuai standar ketenagaan RS 85% 98,13% 115,44
5 Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar
profesi 10 % 14,21% 142,1
6
Presentase pelayanan sesuai standar
akreditasi Komite Akreditasi rumah Sakit
(KARS) versi terbaru
100% 100% 100
7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 % 83,64 % 98,4
8 Persentase pelayanan sesuai standar ISO
9001 100% 100 % 100
9 Persentase sarana dan prasarana yang sesuai
standar rumah sakit kelas A khusus 90% 99,19% 110,21
Capaian Rata-rata 107,71
7
Bab III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Sesuai misi ke enam Jawa Tengah, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat dimana salah satunya adalah kesehatan, maka RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi selalu berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanannya agar tujuan dari sasaran
yang telah ditetapkan dapat berhasil. Berbagai strategi dilaksanakan demi menunjang program
kegiatan demi tercapainya outcome yang diharapkan.
Managemen logistik yang baik dengan penyediaan bahan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai dan
bahan material lainnya serta bahan makanan pasien diharapkan menghasilkan pelayanan kesehatan
yang sesuai standar pelayanan minimalnya.
Peningkatan kualitas serta kuantitas sumberdaya manusia menjadi strategi selanjutnya untuk dapat
menghasilkan layanan yang berkualitas. Tersedianya sumberdaya manusia secara kualitas dan
kuantitas semakin dibutuhkan pada saat ini karena layanan yang semakin berkembang.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lintas sektor juga dilaksanakan agar persepsi masyarakat
mengenai kesehatan terus berkembang sehingga tercipta masyarakat sadar sehat jiwa. Berbagai
penyuluhan baik di dalam rumah sakit maupun di puskesmas telah dilaksanakan.
Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan selalu ditingkatkan, pemenuhan alat yang
modern, kalibrasi yang teratur serta perawatan gedung selalu dilakukan agar pelayanan tetap terjaga
kualitasnya. Sebagai bentuk pemenuhan quality improvement yang berkelanjutan, RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi selalu mengikuti standar akreditasi terbaru serta pemenuhan sertifikasi SMM ISO 9001.
Dengan pelayanan yang selalu sesuai standar dan tersertifikasi oleh pihak ketiga diharapkan patient
safety dan kualitas mutu terus terjaga.
Tabel 3.1 Realisasi indikator kinerja
No
Indikator Kinerja Program dalam RKPD/RPJMD Realisasi Indikator Kinerja Prioritas
dalam
RKPD
Keterangan Indikator Kinerja Target 2017 2018 %
Real
1 Program Pelayanan Kesehatan
- BOR
- LOS
- Cakupan Rawat Jalan
- Cakupan Rawat Inap
65
25
132.700
11.440
68,75
12,82
129.751
3.551
66,06
12,45
129.867
3.509
101,63
200,80
88,95
24,49
Target adalah
akumulasi 3
RSJD
2 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi 82,5 86,85 100 100
3 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)
-Presentasi cakupan kesehatan pelayanan BLUD 100 100 100 100
8
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
Pemberlakuan universal health coverage di tahun 2019 menjadi isu bagi setiap rumah sakit.
Dengan dilaksanakan nya semua layanan kesehatan yang di cover oleh jaminan (BPJS) bisa jadi
merupakan kendala bagi rumah sakit, khususnya pada RSJD Dr. RM. Soedjarwadi dimana menjadi
rujukan terakhir (Kelas A). Rujukan terakhir dapat pula diartikan lingkup layanan yang diberikan
semakin sempit (sub spesialis/kekhususan). Disamping itu cepatnya perubahan regulasi tentang
tehnis pelayanan peserta JKN serta belum mantapnya sistem rujukan pelayanan kesehatan di Jawa
Tengah mempengaruhi jumlah kunjungan pasien. Dengan program promosi dan pemberdayaan
masyarakat diharapkan dapat mengurangi dampak dari perubahan kebijakan.
Lokasi utama pelayanan tidak pada jalur utama, transportasi kurang optimal dan lahan yang sempit.
Ruang gerak terbatas dan pengembangan pelayanan terhambat oleh sempitnya lahan dapat
menyebabkan kurang terpenuhinya standar bangunan. Dengan pengembangan teknologi informasi
diharap dapat mempermudah proses pelayanan.
Sebagai Rumah Sakit Tipe A sejak 2013, kegiatan dan pelayanan di RSJD dR. RM. Soedjarwadi
semakin berkembang, namun tidak sejalan dengan itu, struktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi masih
mengacu pada Perda No 8 Tahun 2008 dan struktur yang ada masih mengacu RS Tipe B, sehingga
terjadi banyak gesekan antar pelayanan dan kegiatan serta beban kerja yang lebih besar.
Serta kendala dilapangan mengenai belum cukupnya rasio tenaga strategis fungsional
dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien.
9
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018
Satuan Kerja Perangkat Daerah : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
Fungsi : Urusan Kesehatan
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah
No Program/
Kegiatan Jumlah
Anggaran
Realisasi Realisasi Keterangan
(Tidak
Terserapnya
Anggaran ≤ 96%)
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran –
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
5.223.200.000 5.162.046.962 100 98,83
2 Program Pelayanan Kesehatan –
Kegiatan Pemenuhan Sarana
Pelayanan Kesehatan
2.721.800.000 2.558.506.855 100 94,00 Sisa lelang
3 Program Pelayanan Kesehatan –
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan
Rujukan (DAK)
2.000.000.000 1.744.005.410 100 87,20 Sisa lelang
4 Program Sumberdaya Manusia
Kesehatan –
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan
Tenaga Kesehatan
400.000.000 360.030.290 100 90,01 Sisa hasil kegiatan
5 Program Promosi dan Pemberdayaan –
Kegiatan Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kemitraan tingkat Provinsi
500.000.000 468.672.020 100 93,73 Sisa hasil kegiatan
6 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan BLUD –
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD
51.431.361.000 41.106.917.959 100 79,93 Efisiensi tanpa
mengurangi target
kinerja
62.276.361.000 51.400.179.496 100 82.54
10
Bab IV
Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai
suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas
asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang
(monetary measurement).
Asumsi kemandirian entitas mempunyai arti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan
dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut
keberadaannya dan tidak bermaksud melakukan likuidasi (going concern concept).
Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai
dengan satuan uang (monetary measurement). Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya
analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) maka Badan Layanan Usaha Daerah
adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang
secara organisatoris membawahinya, dalam hal ini RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
sebagai entitas akuntansi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas pelaporan.
Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola
kekayaan negara yang dipisahkan maka Badan Layanan Umum Daerah juga merupakan entitas
pelaporan.
Konsolidasi laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada pemerintah daerah yang secara
organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh
organisasi yang membawahinya, maka dalam hal ini RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
menggunakan standar akuntansi yang sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diperbarui dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
no. 89 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri no.64 tahun 2013 menyatakan dalam rangka pengintegrasian
laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan laporan keuangan kementerian
negara/lembaga, Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang
11
menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengacu
pada PSAP 13 dan Peraturan Mentri Dalam Negri no.79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah.
Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud diatas adalah penggunaan
basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas.
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016 sesuai
dengan isi dan lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah no.120 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperbarui dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah
no.89 tahun 2018.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan pada SKPD
Penerapan kebijakan akuntansi pada laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 ini
sepenuhnya mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah no.120 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jika belum ada kebijakan yang berkaitan pada pengakuan
maupun pengukuran suatu akun maka digunakan Peraturan Pemerintah no. 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negri no. 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual serta Peraturan Mentri Dalam Negri no.79
tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
12
Bab V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
5.1.1.1. Pendapatan Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 40.389.585.351,00 atau 89,75% dari target 45.000.000.000 dan
untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 41.108.831.098,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Pendapatan Asli daerah 45.000.000.000 40.389.585.351,00 89,75 41.108.831.098,00
Pendapatan Transfer - - - -
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - -
Jumlah 45.000.000.000 40.389.585.351,00 89,75 41.108.831.098,00
5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 40.389.585.351,00 atau 89,75% dari target 45.000.000.000 dan
untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 41.108.831.098,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah - - - -
Pendapatan Retribusi Daerah - - - -
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45.000.000.000 40.389.585.351,00 89,75 41.108.831.098,00
Jumlah 45.000.000.000 40.389.585.351,00 89,75 41.108.831.098,00
5.1.1.1.1.1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 40.389.585.351,00 atau 89,75% dari target 45.000.000.000 dan
untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 41.108.831.098,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Penerimaan dari BLUD 45.000.000.000 40.389.585.351,00 89,75 41.108.831.098,00
Jumlah 45.000.000.000 40.389.585.351,00 89,75 41.108.831.098,00
5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA
5.1.2.1. BELANJA OPERASI
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 75.126.981.009,00 atau 90,31% dari anggaran 66.992.320.000
dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 65.765.333.337,00 dengan rincian sebagai berikut:
13
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai 39.003.162.000,00 38.068.636.238,00 97,60 37.270.657.495,00
Belanja Barang & Jasa 44.187.361.000,00 37.497.815.883,00 84,86 28.494.675.842,00
Jumlah 83.190.523.000,00 75.566.452.121,00 90,84 65.765.333.337,00
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 38.068.636.238,00 atau 97,60% dari anggaran 39.003.162.000,00
dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 37.270.657.495,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai Tidak Langsung 31.135.962.000,00 30.853.167.905,00 98,63 30.168.643.970,00
Belanja Pegawai langsung 7.867.200.000,00 7.215.468.333,00 90,27 7.102.013.525,00
Jumlah 39.003.162.000,00 38.068.636.238,00 97,60 37.270.657.495,00
5.1.2.1.2. Belanja Barang
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 37.497.815.883,00 atau 84,86% dari anggaran 44.187.361.000,00
dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 28.494.675.842,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Belanja Bahan/Material 2.645.000.000,00 2.642.574.191,00 99,91 1.009.718.619,00
Belanja Jasa Kantor 500.000.000,00 468.672.020,00 93,73 283.558.931,00
Belanja Premi Asuransi 11.000.000,00 10.062.000,00 91,47 10.062.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000.000,00 2.142.210.771,00 97,37 -
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
400.000.000,00 360.030.290,00 90,01 337.744.545,00
Belanja Barang & Jasa BLUD 38.431.361.000,00 31.434.795.499,00 82,94 26.853.591.747,00
Jumlah 44.187.361.000,00 37.497.815.883,00 84,86 28.494.675.842,00
5.1.2.1.3. Belanja Modal
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 6.686.895.280,00 atau 65,42% dari anggaran 10.221.800.000,00
dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 7.137.630.988,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Belanja Peralatan dan Mesin 7.721.800.000,00 5.762.344.280,00 74,62 4.817.061.848,00
Belanja Gedung dan Bangunan 2.500.000.000,00 924.551.000,00 36,98 2.320.569.140,00
Jumlah 10.221.800.000,00 6.686.895.280,00 65,42 7.137.630.988,00
5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah APBD
Tidak ada kegiatan pembelian tanah dengan dana APBD di Tahun Anggaran 2018 dan 2017.
14
5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 4.302.512.265 atau 91,12% dari anggaran 4.721.800.000 dan
untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 9.134.277.251 dengan rincian sebagai berikut:
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Belanja Alat-alat Besar 1.175.000.000 955.200.000 81,29 -
Belanja Alat-alat Angkut - - - 350.530.000
Belanja Alat-alat Kedokteran 3.546.800.000 3.347.312.265 94,38 2.300.268.398
Jumlah 4.721.800.000 4.302.512.265 91,12 2.650.798.398
5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD
Tidak ada kegiatan belanja modal Gedung dan Bangunan dengan dana APBD di Tahun 2018.
5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan APBD
Tidak ada kegiatan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan dana APBD di Tahun 2018.
5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tidak ada kegiatan belanja modal Aset Tetap Lainnya dengan dana APBD di Tahun 2018.
5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 1.459.832.015 atau 48,66% dari anggaran 3.000.000.000 dan
untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.166.263.450 dengan rincian sebagai berikut:
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Belanja Alat-alat Besar 33.000.000 23.075.000 69,92 52.950.000
Belanja Alat-alat Angkutan 5.500.000 4.785.000 87,00 -
Belanja Alat-alat Bengkel 121.500.000 99.080.000 81,55 4.009.500
Belanja Alat-alat Pertanian - - - 990.000
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 1.170.000.000 846.193.415 72,32 1.919.662.700
Belanja Alat-alat Studio 45.000.000 37.070.000 82,38 37.306.250
Belanja Alat-alat Kedokteran 1.300.000.000 156.822.350 12,06 134.165.000
Belanja Alat-alat Laboratorium 25.000.000 9.424.250 37,70 17.180.000
Belanja Alat-alat Komputer 300.000.000 283.382.000 94,46 -
Jumlah 3.000.000.000 1.459.832.015 48,66 2.166.263.450
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 924.551.000 atau 36,98% dari anggaran 2.500.000.000 dan untuk
Tahun Anggaran 2017 sebesar 5.053.296.599 dengan rincian sebagai berikut:
15
2018 % Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Belanja Gedung 2.028.734.000 836.132.000 41,21 2.320.569.140
Belanja Tugu Titik Kontrol/Pasti 471.266.000 88.419.000 18,76 -
Jumlah 2.500.000.000 924.551.000 36,98 2.320.569.140
5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar (41.863.762.050,00) dengan RK PPKD sebesar 41.146.429.442,00,
sedangkan Tahun 2017 sebesar (31.794.133.227,00)
5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1. Aset
Total Aset per 31 Desember 2018 sebesar 90.002.447.638,84 turun sebesar 7.018.022.923,54 atau 7,23%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 97.020.470.562,38.
5.2.1.1. Aset Lancar
Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar 16.524.040.902,28 turun sebesar 139.678.075,17 atau 0,84%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 16.663.718.977,45
5.2.1.1.1. Kas
Kas per 31 Desember 2018 sebesar 6.431.360.919,00 naik sebesar 3.033.593.236,00 atau 89,28%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 3.397.767.683,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 2017
Kas di Bendahara Penerimaan - 8.666.947
Kas BLUD 5.714.028.311 6.422.693.972
Jumlah 5.714.028.311 6.431.360.919
5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Tidak ada saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor sampai dengan tanggal 31
Desember 2018. Saldo Kas tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian:
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 Setoran Sisa Kas UP/GU 70.504.400 08/STS/2018 tanggal 27 Desember 2018
Jumlah 70.504.400
b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
Tidak ada saldo Kas di Bendahara Penerimaan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember
2018 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.
16
c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain
Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara
Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2018 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban
kepada pihak ketiga.
5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
a. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan dari uang pendapatan
yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2018.
NO URAIAN 2018 2017
1 Kas Bendahara Penerima - 8.666.947
Jumlah - 8.666.947
Saldo Kas yang belum disetor dengan rincian :
NO URAIAN 2018 2017
1 Pendapatan yang belum disetor - 8.666.947
Jumlah - 8.666.947
Untuk tahun 2018, kas dari pendapatan yang belum disetor termasuk ke Kas BLUD.
5.2.1.1.1.3. Kas BLUD
Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupun yang ada di rekening bank yang merupakan selisih antara
penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD dan bagian dari
SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah.
Kas bendahara penerimaan BLUD merupakan kas dari pendapatan tanggal 31 Desember 2018 yang
belum disetorkan ke rekening bank bendahara BLUD, sedang deposito merupakan deposito berjangka
pada Bank Jateng dengan jangka waktu 3 bulan tingkat bunga 5%/tahun.
NO URAIAN 2018 2017
1 Kas Bendahara Penerimaan BLUD 4.676.396 -
2 Kas Bendahara BLUD – Rekening Koran 3.115.466.130 3.922.693.972
3 Kas Bendahara BLUD – Brankas 93.885.785 -
4 Kas Bendahara BLUD – Deposito (< 3bulan) 2.500.000.000 -
Jumlah 5.714.028.311 3.922.693.972
5.2.1.1.2. Setara Kas
5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD
Deposito BLUD merupakan bagian dari SiLPA. Rekening ini penempatan deposito berjangka waktu
satu sampai tiga bulan. Deposito BLUD per 31 Desember 2018 sebesar 2.500.000.000 diakui pada Kas
Bendahara BLUD.
17
5.2.1.1.3. Piutang
Piutang per 31 Desember 2018 sebesar 6.847.022.213,04 naik sebesar 973.437.291,45 atau 15,69%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 5.901.587.700,45 dengan rincian sebagai berikut:
2018 2017
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 7.179.451.864,04 6.206.014.572,59
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (332.429.651) (304.426.872,14)
Piutang Lainnya Netto 6.847.022.213,04 5.901.587.700,45
5.2.1.1.3.1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang lain-lain PAD yang Sah meliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian
lancar tuntutan ganti rugi. Contohnya adalah piutang pendapatan Pasien dan Askes pada RSUD/RSJD.
Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 sebesar 6.847.022.213,04 naik sebesar
973.437.291,45 atau 15,69% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 5.901.587.700,45
dengan rincian sebagai berikut:
2018 2017
Piutang Pasien RSJD 200.548.812 189.947.888
Piutang BPJS RSJD 6.965.292.000 5.947.381.421
Piutang Bunga Deposito 6.043.956 8.904.110
Piutang IPWL 7.567.096 59.781.154
Jumlah 7.179.451.864 6.206.014.573
5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Lainnya
Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan
tidak dapat tertagih per 31 Desember 2018. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31
Desember 2018 sebesar 332.429.652 turun sebesar 28.002.778,86 atau 9,2% dibandingkan saldo per
31 Desember 2017 sebesar 304.426.872 dengan rincian sebagai berikut:
2018 2017
Piutang Cadangan Piutang Cadangan
- lancar 6.859.614.169 34.298.071 5.893.859.707 29.469.299
- menunggak 1-2 tahun 7.752.829 775.283 18.308.936 1.830.894
- menunggak 2-3 tahun 18.308.936 9.154.468 9.790.600 4.895.300
- menunggak 3-5 tahun 11.288.200 5.644.100 31.647.900 15.823.950
- menunggak lebih dari 5 tahun
282.557.730 282.557.730 252.407.430 252.407.430
Jumlah 7.179.451.864 332.429.652 6.206.014.573 304.426.872
5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka
Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar
pada Tahun 2018 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2018 sehingga pembayaran
tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah.
18
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar 74.296.225,00 turun sebesar 16.207.775,00
atau 17,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 90.504.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:
2018 2017
Asuransi BMD 74.296.225,00 90.504.000,00
Jumlah 74.296.225,00 90.504.000,00
5.2.1.1.5. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil
perhitungan fisik per 31 Desember 2018, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per
31 Desember 2018 sebesar 3.888.694.153,23 turun sebesar 351.572.204,77 atau 8,29% dibandingkan
saldo per 31 Desember 2017 sebesar 4.240.266.358,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 2017
Persediaan Bahan 170.294.848,00 -
Persediaan Alat/Bahan Kantor 1.842.041.773,23 763.105.983,00
Persediaan Obat 1.765.938.872,00 3.441.332.706,00
Persediaan Makanan dan Minuman 110.418.660,00 35.827.669,00
Jumlah 3.888.694.153,23 4.240.266.358,00
Di tahun 2018, sesuai Peraturan Mentri Dalam Negri no.103 tahun 2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi BMD maka terdapat koreksi dari persediaan bahan yang tadinya masuk ke obat semua
(2017) kami breakdown menjadi obat dan bahan laboraorium/radiologi serta cetakan rekam medis
masuk kedalam persediaan alat/bahan kantor. Diluar persediaan yang telah tercatat, terdapat
persediaan yang telah expired dan sudah dikeluarkan dari perhitungan persediaan. Persediaan yang
telah expired terlampir.
5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang
Tidak ada investasi jangka panjang pada tahun anggaran 2018 dan 2017.
5.2.1.3. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar 72.771.882.391,81 turun sebesar 6.879.490.900,16 atau
8,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 79.561.373.291,97 dengan rincian sebagai
berikut:
19
Rincian mutasi aset tetap (diluar akumulasi penyusutan) terdiri dari:
Saldo Awal 139.996.371.455
Penambahan
Belanja Modal 6.686.895.280
Mutasi Masuk -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap 343.031.000
Jumlah 7.029.926.280
Berkurang Ekstrakontable 91.435.600 Reklasifikasi Keluar antar aset tetap 2.027.155.410 Mutasi Keluar - Koreksi 160.000.000 Jumlah 2.278.591.010 Grand Total 144.747.706.725
Mutasi bertambah adalah sebagai berikut:
Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2018.
Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis
rekening aset tetap yang seharusnya.
Mutasi berkurang adalah sebagai berikut:
Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap
dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.
Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis
rekening aset tetap yang seharusnya.
Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.
5.2.1.3.1. Tanah
Tanah per 31 Desember 2018 sebesar 14.192.500.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2017
sebesar 14.192.500.000,00. dengan rincian sebagai berikut:
2018 Bertambah Berkurang 2017
Tanah 14.192.500.000,00 - - 14.192.500.000,00
Jumlah 14.192.500.000,00 - - 14.192.500.000,00
5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar 78.524.996.605,00 naik sebesar 3.826.079.270,00
atau 5,12% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 74.698.917.335,00 dengan rincian
sebagai berikut:
2018 Bertambah Berkurang 2017
Alat Berat 1.543.063.049,00 978.275.000,00 3.509.000,00 568.297.049,00
Alat Angkut 3.242.806.623,00 4.785.000,00 990.000,00 3.239.011.623,00
Alat Bengkel dan Ukur 110.865.000,00 99.080.000,00 6.703.200,00 18.488.200,00
Alat Pertanian dan Peternakan 4.448.000,00 - - 4.448.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.988.118.584,00 846.193.415,00 568.399.442,00 11.710.324.116,00
Alat Studio dan Komunikasi 367.323.700,00 37.070.000,00 8.322.800,00 338.576.500,00
Alat Kedokteran 57.033.811.092,00 3.504.134.615,00 1.399.926.450,00 54.929.602.927,00
20
2018 Bertambah Berkurang 2017
Alat Laboratorium 1.993.934.905,00 351.750.250,00 250.299.200,00 1.892.483.855,00
Alat Komputer 2.240.625.652,00 283.382.000,00 40.440.918,00 1.997.684.570,00
Jumlah 78.524.996.605,00 6.104.670.280,00 2.278.591.010 74.698.917.335,00
Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari:
Saldo Awal 74.698.917.855,00
Penambahan Belanja Modal 5.762.344.280,00 Reklasifikasi Masuk 342.326.000,00 Jumlah 6.104.670.280,00 Berkurang Ekstrakontable 91.435.600,00 Reklasifikasi Antar Aset Tetap 343.031.000,00 Reklasifikasi Aset Lainnya 1.684.124.410,00 Koreksi 160.000.000,00 Jumlah 2.278.591.010,00 Grand Total 78.524.996.605,00
5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar 46.937.773.061,00 naik sebesar 924.551.000,00
dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 46.013.222.061,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 Bertambah Berkurang 2017
Gedung 45.780.742.980,00 836.132.000,00 - 44.944.610.980,00
Monumen - - - 1.068.611.081,00
Bangunan tugu titik/pasti 1.157.030.081,00 88.419.000,00 - -
Jumlah 46.937.773.061,00 924.551.000,00 - 46.013.222.061,00
Pada tahun 2018 pemindahan akun dari monumen menjadi bangunan tugu titik/pasti yaitu tembok
(pagar) keliling rumah sakit.
5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar 4.869.852.629,00 sama dengan saldo per 31
Desember 2017 sebesar 4.869.852.629,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 Bertambah Berkurang 2017
Jalan dan Jembatan 96.997.000,00 - - 96.997.000,00
Bangunan Air/Irigasi 1.180.539.500,00 - - 1.180.539.500,00
Instalasi 3.592.316.129,00 - - 3.592.316.129,00
Jumlah 4.869.852.629,00 - - 4.869.852.629,00
5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar 181.672.830,00 naik 705.000,00 dari saldo per 31
Desember 2017 sebesar 180.967.830,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 Bertambah Berkurang 2017
Buku Perpustakaan 63.672.830,00 705.000,00 - 63.672.830,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
117.295.000,00 - -
117.295.000,00
Jumlah 181.672.830,00 705.000,00 180.967.830,00
Terdapat penambahan 5 item buku selama tahun 2018.
21
5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar 40.911.600,00 sama dengan saldo per 31
Desember 2017 sebesar 40.911.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian pembangunan 2018 Bertambah Berkurang 2017
Perencanaan instalasi air bersih 40.911.600,00 - - 40.911.600,00
Jumlah 40.911.600,00 - - 40.911.600,00
Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan
No
Pembangunan yg menjadi KDP
Lokasi
No
Kontrak
Nilai
Kontrak
Masa
Pelaksanaan
Realisasi Fisik (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan instalasi air bersih Klaten 40.911.600 2015 40.911.600 100
5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar 71.975.824.333,19 naik sebesar
11.540.826.170,16 atau 19,10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar
60.434.998.163,03 dengan rincian sebagai berikut:
2018 2017
Alat Besar 682.526.674,00 562.483.549,00
Alat Angkut 2.227.342.879,25 1.975.276.080,50
Alat Bengkel 26.035.000,00 13.568.450,00
Alat Pertanian 3.953.000,00 3.705.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.686.865.373,15 10.860.686.349,35
Alat Studio dan Komunikasi 295.134.850,00 264.291.700,00
Alat Kedokteran 44.183.104.530,40 35.405.898.463,60
Alat Laboratorium 1.118.297.136,25 1.105.710.679,38
Alat Keamanan - -
Gedung 10.146.698.445,83 9.040.848.516,86
Monumen 350.411.982,17 350.411.982,17
Jalan dan Jembatan 67.897.900,00 58.198.200,00
Bangunan Air dan Irigasi 167.481.595,83 132.049.425,00
Instalasi 765.560.141,68 661.869.267,17
Jaringan - -
Jumlah 71.975.824.333,19 60.434.998.163,03
5.2.1.5. Aset Lainnya
Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar 706.524.344,75 turun sebesar 88.853.948,21 atau
11,17% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 795.378.292,96 dengan rincian sebagai
berikut:
2018 2017
Aset Dikerjasamakan - -
- -
- -
22
2018 2017
Aset Tak Berwujud 1.406.042.169,00 1.246.042.169,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (702.642.824,25) (456.506.376,04)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto
703.399.344,75
789.535.792,96
2018 2017
Barang Rusak Berat 1.684.124.410,00 1.062.596.048,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (1.680.999.410,00) (1.056.753.548,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto 3.125.000,00
5.842.500,00
Jumlah Aset Lainnya
706.524.344,75
795.378.292,96
5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan
Tidak ada aset yang dikerjasamakan.
5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar 1.406.042.169,00 naik sebesar 160.000.000,00 atau
20,27% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 1.246.042.169,00. Pertambahan asset tak
berwujud tahun 2018 adalah pengembangan SIM RS dan bridging dengan BPJS.
5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud
Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar (702.642.824,25) naik sebesar
(86.136.448,21) atau 10,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (456.506.376,04).
5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat
Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar 1.684.124.410,00 naik sebesar 621.528.362,00
(58,49%) dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar 1.062.596.048,00 merupakan barang rusak dan
tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dengan rincian
sebagai berikut:
2018 2017
Alat Besar 3.509.000,00 25,712,350,00
Alat Angkut 990.000,00 4,810,000,00
Alat Bengkel 6.703.200,00 2,575,500,00
Alat Pertanian - 1,596,000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 318.094.442,00 677,063,958,00
Alat Studio dan Komunikasi 8.322.800,00 8,716,600,00
Alat Kedokteran 1.055.764.850,00 331,816,640,00
Alat Laboratorium 250.299.200,00 5,900,000,00
Alat komputer 40.440.918,00 -
Barang Bercorak Kebudayaan - 4,405,000,00
Jumlah 1.684.124.410,00 1.062.596.048
23
5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat
Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar (1.650.742.160,00) naik senilai
(624.245.862,00) atau 59,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (1.056.753.548,00)
dengan rincian sebagai berikut:
2018 2017
Alat Besar (3.509.000,00) (25.712.350,00)
Alat Angkut (990.000,00) (4.810.000,00)
Alat Bengkel (6.703.200) (2.575.500,00)
Alat Pertanian - (1.596.000,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga (318.094.442,00) (677.063.958,00)
Alat Studio dan Komunikasi (8.322.800,00) (8.716.600,00)
Alat Kedokteran (1.055.764.850,00) (330.981.640,00)
Alat Laboratorium (216.916.950,00) (4.462.500,00)
Alat Komputer (40.440.918,00) -
Barang Bercorak Kebudayaan - -
Jumlah (1.650.742.160,00) (1.056.753.548,00)
5.2.2. KEWAJIBAN
Total Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar 2.049.929.490 atau turun sebesar 2.941.297.242
(58,93%) dari saldo tahun 2017 yaitu 4.991.226.732.
5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar 2.049.929.490 atau turun sebesar
2.941.297.242 (58,93%) dari saldo tahun 2017 yaitu 4.991.226.732.
5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga
Tidak ada Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2018 dan saldo per 31 Desember
2017.
5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Tidak ada Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 dan
saldo per 31 Desember 2017.
5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka
Tidak adak Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017.
24
5.1.1.1.4. Utang Belanja
Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar 2.049.929.490 atau turun sebesar 2.941.297.242
(58,93%) dari saldo tahun 2017 yaitu 4.991.226.732.
No Utang Belanja Nilai Bukti Bayar
Utang Belanja – Barang dan Jasa
Jasa Pelayanan BPJS Oktober 2018 725.247.842 0304/BKK/BLUD/2019
Jasa Pelayanan BPJS November 2018 714.979.976 0427/BKK/BLUD/2019
Jasa Pelayanan BPJS Desember 2018 609.701.672 -
Jasa Pelayanan 2018 2.049.929.490
No
Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi
%
Hak
Dinas
Sudah
Dibayar
TA. 2018
Kurang
Dibayar
1 2 3 4 5 6 7 8
1 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
Jasa Pelayanan BPJS Okt
725.247.842
725.247.842
Jasa Pelayanan BPJS Nov
714.979.976
714.979.976
Jasa Pelayanan BPJS Des
609.701.672
609.701.672
2.049.929.490 2.049.929.490
5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya
Tidak ada Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018.
5.2.3. EKUITAS
Total Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar 87.952.518.148,85 turun sebesar 4.076.725.681,54
atau 4,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 92.029.243.830,39
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1. PENDAPATAN-LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak
pemerintah untuk menagih selama TA 2018. Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 sebesar
41.378.739.215,45 naik sebesar 625.115.976 atau 1,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017
sebesar 40.753.623.239,00 dengan rincian sebagai berikut:
2018 2017
Pendapatan Asli daerah - -
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 41.378.739.215,45 40.753.623.239,00
Jumlah 41.378.739.215,45 40.753.623.239,00
25
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar 41.378.739.215,45 naik sebesar
625.115.976 atau 1,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 40.753.623.239,00
dengan rincian sebagai berikut:
2018 2017
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 41.378.739.215,45 40.753.623.239,00
Jumlah 41.378.739.215,45 40.753.623.239,00
5.3.1.1.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2018 sebesar 41.378.739.215,45 naik sebesar
625.115.976 atau 1,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 40.753.623.239,00
dengan rincian sebagai berikut:
2017 2016
Penerimaan dari BLUD 41.378.739.215,45 40.753.623.239,00
Jumlah 41.378.739.215,45 40.753.623.239,00
5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Tidak ada Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2018.
5.3.2. BEBAN
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen
pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31
Desember 2018 sebesar 87.072.027.953,23 naik sebesar 3.283.379.066,14 atau 3,92% dibandingkan
saldo per 31 Desember 2017 sebesar 83.788.648.887,08.
5.3.2.1. Beban Operasional
Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar 87.072.027.953,23 naik sebesar 3.283.379.066,14
atau 3,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 83.788.648.887,08, secara rinci sebagai
berikut:
2018 2017
Beban Pegawai 38.068.636.238,00 37.270.657.495,00
Beban Persediaan 13.720.731.026,99 11.395.882.283,00
Beban Jasa 17.844.253.443,00 18.105.076.552,23
Beban Pemeliharaan 1.082.665.092,00 1.119.037.716,00
Beban Perjalanan Dinas 1.582.733.786,00 769.133.960,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi 13.471.962.028,37 13.443.131.281,00
Beban Penyisihan Piutang 28.002.778,86 5.720.862,12
Beban Lain-lain 1.273.043.560,00 1.680.008.737,00
Jumlah 87.072.027.953,23 83.788.648.887,08
26
5.3.2.1.1. Beban Pegawai
Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar 38.068.636.238,00 naik sebesar 797.978.743,00 atau
2,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 37.270.657.495,00. Secara rinci sebagai
berikut:
2018 2017
Beban Pegawai Tidak langsung 30.853.167.905,00 30.168.643.970,00
Beban Pegawai Langsung 7.215.468.333,00 7.102.013.525,00
Jumlah 38.068.636.238,00 37.270.657.495,00
5.3.2.1.2. Beban Persediaan
Beban persediaan per 31 Desember 2018 sebesar 13.720.731.026,99 naik sebesar 2.324.848.744 atau
20,4% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 11.395.882.283,00. Secara rinci sebagai
berikut:
2018 2017
Beban Habis Pakai 4.598.338.031,65 948.621.564,00
Beban Bahan Material 6.629.524.563,38 8.232.777.313,00
Beban Pakaian Dinas 309.621.200,00 35.695.200,00
Beban Makanan & Minuman 2.183.247.231,97 2.178.788.206,00
Jumlah 13.720.731.026,99 11.395.882.283,00
Peningkatan beban habis pakai dan penurunan beban bahan material karena ada pembetulan akun
sesuai kodefikasi BMD, sehingga bahan laboratorium dikeluarkan dari bahan material dan masuk
habis pakai.
5.3.2.1.3. Beban Jasa
Beban jasa per 31 Desember 2018 sebesar 17.844.253.443,00 turun sebesar 260.823.109 atau 1,44%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 18.105.076.552,33. Secara rinci sebagai berikut:
2018 2017
Beban jasa kantor 17.044.149.731,00 17.660.654.769,00
Beban premi asuransi 540.037.112,00 92.662.283,33
Beban sewa 161.082.000,00 74.558.000,00
Beban konsultasi 85.234.600,00 277.201.500,00
Jumlah 17.844.253.443,00 18.105.076.552,33
Penurunan jasa kantor terkait pemindahan akun premi asuransi pegawai yang mengakibatkan kenaikan
beban premi asuransi (tahun 2018 masuk beban premi asuransi), sedang peningkatan beban sewa
karena terjadi kerusakan genset sehingga sewa genset naik.
5.3.2.1.4. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan per 31 Desember 2018 sebesar 1.082.665.092,00 turun 36.372.624,00 atau 3,25%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 1.119.037.716,00. Secara rinci sebagai berikut:
27
2018 2017
Beban perawatan kendaraan 329.985.616,00 643.371.950,00
Beban pemeliharaan 752.679.476,00 475.665.766,00
Jumlah 1.082.665.092,00 1.119.037.716,00
Penurunan beban perawatan terkait perubahan akun (2017 perawatan termasuk alat dan mesin sedang
pemeliharaan hanya bangunan) yang pada tahun 2018 perawatan khusus untuk kendaraan sedang
pemeliharaan terbagi menjadi peralatan mesin dan bangunan.
5.3.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2018 sebesar 1.582.733.786,00 naik 813.599.826 atau
105,78% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 769.133.960,00. Secara rinci sebagai
berikut:
2018 2017
Beban perjalanan dinas 1.582.733.786,00 769.133.960,00
Jumlah 1.582.733.786,00 769.133.960,00
Peningkatan beban perjalanan dinas tahun 2018 dikarenakan termasuk didalamnya perjalanan dinas
seluruh pegawai pada kegiatan peningkatan mutu dan ESQ bagi pegawai.
5.3.2.1.6. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset
Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2018 sebesar 13.471.962.028,37 naik sebesar
28.830.747 atau 0,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 13.443.131.281,63.
2018 2017
Beban Penyusutan Aset Tetap 13.191.568.330,16 13.223.200.294,59
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 250.136.448,21 214.136.448,24
Beban Penyusutan Aset Lain-lain 30.257.250,00 5.794.538,80
Jumlah 13.471.962.028,37 13.443.131.281,63
5.3.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang
Beban penyisihan piutang per 31 Desember 2018 sebesar 28.002.778,86 naik sebesar 22.281.917 atau
389,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 5.720.862,12.
2018 2017
Beban Penyisihan Piutang 28.002.778,86 5.720.862,12
Jumlah 28.002.778,86 5.720.862,12
5.3.2.1.8. Beban Lain-Lain
Beban Lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar 5.718.626,62 turun sebesar 7.955.034,72 atau 58,18%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 13.673.661,34
2018 2017
Beban Barang Jasa Selain Jasa Kantor 1.181.607.960,00 1.635.508.737,00
Beban Aset Ekstracomptable 91.435.600,00 44.500.000,00
Jumlah 1.273.043.560,00 1.680.008.737,00
28
Termasuk beban barang jasa selain jasa kantor adalah cetak dan penggandaan, makan minum kegiatan
rapat serta beban peningkatan kualitas SDM (kursus/bintek).
5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional
5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar
Defisit operasional merupakan selisih antara nilai penyusutan asset yang dihapuskan (asset lainnya)
dengan nilai asset yang dihapuskan.
5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas
awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas dan ekuitas akhir.
Nilai RK PPKD sesuai dengan SP2D yang cair (dana APBD) sedang koreksi terjadi karena ada
perubahan nilai persediaan (karena penghitungan nilai menggunakan harga terakhir dan ada koreksi jumlah
persediaan) terjadi koreksi piutang (IPWL karena hasil audit BPKP), serta koreksi nilai penyusutan asset
(dari SIM Aset).
5.5. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS
Arus kas masuk aktivitas operasi adalah pendapatan-LRA yang secara kas telah diterima, sedang arus
keluar adalah total belanja dari aktivitas operasi (pegawai dan barang jasa). Investasi merupakan belanja
barang modal selama tahun anggaran berjalan.
Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran melalui perhitungan dari pihak ketiga (pungutan pajak)
dan arus keluar nya merupakan setoran pajak yang telah dipungut.
Saldo kas merupakan saldo yang ada di bendahara BLUD dan merupakan SiLPA tahun berjalan yang
akan digunakan untuk kegiatan operasional BLUD tahun berikutnya.
29
Bab VI
Penjelasan Informasi Non Keuangan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan Rumah Sakit
Kelas A Khusus (non Pendidikan) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Kabupaten
Klaten, dengan kapasitas 199 tempat tidur, adapun gambaran secara umum sebagai berikut:
IDENTITAS RUMAH SAKIT
Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten
Alamat : Jl. Ki Pandanaran KM. 02 Klaten Kode Pos 57425
Telepon: 0272-32143 Faximile: 0272-321418
Kepemilikan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Klasifikasi Rumah Sakit : Rumah Sakit Khusus Jiwa
Kelas Rumah Sakit : Kelas A
Kapasitas Tempat Tidur : 199 TT
Lay Out RSJD Dr. RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Posisi RSJD Dr. RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sangat strategis, karena
di Kabupaten Klaten tidak ada Rumah Sakit Jiwa lainnya yang menjadi pesaing, dan kedudukannya terletak
pada jalur lintas utama antara Gunung Kidul Bagian Utara, sehingga menjadi tujuan utama dan paling dekat
30
bagi masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit. Disamping itu, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah telah menjadi Rumah Sakit tipe A Khusus jiwa.
Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Klaten dan semakin
meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa, berdasarkan analisa
tersebut perlu adanya peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit guna penunjang Operasional Pelayanan.
Demikian pula kelayakan ruang rawat inap sebagai upaya dalam memberikan pelayanan pada
masyarakat secara maksimal sesuai dengan etika-etika pelayanan bidang kesehatan.
Visi
Rumah Sakit Jiwa pilihan pertama masyarakat dengan layanan lengkap, bermutu tinggi dan dengan
ilmu terkini
Misi
1. Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi semua lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan.
3. Menjamin layanan kesehatan yang selalu terakreditasi dan tersertifikasi secara nasional maupun
internasional.
4. Mewujudkan penataan rumah sakit yang modern dan konsisten dengan Master Plan.
5. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan jiwa.
Motto
Melayani dengan Ketulusan Hati
SDM RSJD Dr. RM Soedjarwadi Berdasarkan Jenis Ketenagaan
NO JENIS KETENAGAAN TOTAL PNS APBD BLUD KONSULEN
1 MEDIS 32 19 0 12 1
2 KEPERAWATAN 175 107 6 62
3 KESEHATAN LAIN 94 42 1 51
4 ADMINISTRASI 75 30 1 44
5 TEKNIS 46 10 5 31
6 STRUKTURAL 5 5 0 0
JUMLAH 426 212 13 200 1
Sumber: Urusan Kepegawaian, 31 Desember 2018
Struktur Organisasi
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DIREKTUR
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PELAYANAN MEDIK & NON MEDIK
SEKSI PENUNJANG MEDIK & NON MEDIK
SEKSI KEPERAWATAN
31
Bab VII
Penutup
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi disusun guna mengungkapkan
informasi baik keuangan dan non keuangan agar dapat memberikan penjelasan terhadap laporan keuangan
secara keseluruhan.
top related