Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - …ikortikomdajatim.com/wp-content/uploads/2017/12/Laporan... · IKORTI berazaskan Pancasila ... sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran
Post on 10-May-2018
230 Views
Preview:
Transcript
1 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Laporan Pelaksanaan
Kongres 10 IKORTI Medan, 19 Oktober 2017
Steering Committee, November 2017
2 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Kongres ke 10 Ikorti telah dilaksanakan di Medan pada
hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 dengan lancar dan sukses.
Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kongres tersebut, bersama ini kami sampaikan
Laporan Pelaksanaan Kongres 10 Ikorti.
Kami mengucapkan terimakasih pada Steering Committee, Organizing Committee,
Presidium, anggota Ikorti serta peserta kongres dan pihak lain yang telah membantu
kelancaran kegiatan ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kekhilafan selama
persiapan, pelaksanaan maupun laporan ini.
Harapan kami, laporan ini dapat diterima dengan baik.
Wassalamu’alaikum wr wb
Jakarta, November 2017
Dr. Rini Susanti, drg., Sp.Ort
Ketua Steering Committee
3 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................... 2
Daftar Isi ............................................................................................................. 3
Paparan Laporan Ketua Steering Committee Kongres 10 IKORTI .................... 5
Paparan Laporan Pertanggungjawaban Ketua PP IKORTI 2014-2017 .............. 11
Materi Kongres 10 IKORTI ................................................................................
Usulan Perubahan AD ART dari tiap Komda .................................................... 40
Usulan Pembahasan Umum dari tiap Komda .................................................... 76
AD ART IKORTI Hasil Kongres 10 IKORTI .................................................. 79
Ketetapan-Ketetapan Kongres 10 IKORTI ....................................................... 94
Lampiran ...........................................................................................................
Visi Misi Calon Ketua Umum PP IKORTI 2017-2020 .................................... 112
Lampiran Foto Kongres 10 IKORTI ................................................................. 115
4 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Paparan Laporan Ketua Steering Committee
Kongres 10 IKORTI
(Ikatan Ortodontis Indonesia)
5 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
6 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
7 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
8 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
9 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
10 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Paparan Laporan
Pertanggungjawaban KETUA PP IKORTI 2014-2017
11 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
12 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
13 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
14 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
15 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
16 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
17 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
18 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
19 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
20 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
21 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
22 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
23 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
24 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
25 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
26 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
27 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
28 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
29 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
30 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
31 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
32 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
33 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
34 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
35 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
36 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
37 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
38 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
MATERI KONGRES 10
Ikatan Ortodontis Indonesia (10
th Indonesian Association Of Orthodontist National Congress)
39 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
USULAN PERUBAHAN AD ART
DARI TIAP KOMDA
40 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
USULAN REVISI ANGGARAN DASAR IKATAN ORTODONTIS INDONESIA
NO NASKAH ASLI USULAN PERUBAHAN
KET Komda Jaya
Komda Jabar Komda Jatim
Komda DIY/Jateng Komda SulSel
Komda Sumut
MUKADDIMAH Sesuai dengan kemajuan dan prkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat dalam semua bidang termasuk bidang ilmu kedokteran gigi, khususnya ortodontik maka perlu adanya satu wadah atau ikatan bagi para spesialis ortodontik (ortodontis) dalam bentuk suatu organisasi yang bernaung dibawah PDGI. Pembentukan organisasi ini bertujuan untk ikut serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi, mulut dan wajah khususnya dalam bidang ortodontik, guna menunjang pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Ayat 1 : Organisasi ini diberi nama Ikatan Ortodontis Indonesia disingkat IKORTI atau dalam Bahasa Inggris sebagai Indonesian Association of Orthodontists,
SOP bila IAO diadakan diluar iao bali (Usulan SC: ditempatkan di ART atau diluar AD/ART sebagai Ketentuan Organisasi
41 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Nama dan Status
disingkat IAO Ayat 2 : Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) / Indonesian Association of Orthodontists (IAO) adalah satu-satunya organisasi profesi dokter gigi spesialis ortodonti (Ortodontis) yang diakui di Indonesia dan Internasional
Pasal 2 Tempat dan
Tanggal Didirikan
IKORTI didirikan di Bandung pada tanggal 26 September 1974
Pasal 3 Tempat
Kedudukan
Sekretariat Pengurus Pusat IKORTI berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia
Sekretariat Pengurus Pusat IKORTI tidak harus berkedudukan di Ibukota negara RI. Lokasi sekretariat dapat diputuskan dalam Kongres Nasional Ikorti.
Sekretariat Pengurus Pusat IKORTI diharapkan mempunyai tempat sendiri dengan staf independent dan professional.
secretariat IKORTI Pusat mengikuti domisili ketua terpilih selama IKORTI belum mempunyai kantor
BAB II AZAS,
PEDOMAN
IKORTI berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945
42 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
DAN LAMBANG
Pasal 4
Azas
Pasal 5 Pedoman
IKORTI berpedoman pada sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran gigi Indonesia
Ikorti berpedoman juga pada UU Praktek Kedokteran (Usulan SC: mengacu pada perundang-undangan yang berlaku)
Pasal 6 Lambang
Mengikuti lambang PDGI dengan tambahan tulisan IKORTI
BAB III VISI, MISI,
TUJUAN SERTA FUNGSI
Pasal 7
Visi dan Misi
Ayat 1 : a. Visi : Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORT) / Indonesian Association of Orthodontists (IAO) sebagai organisasi ortodontis di Indonesia yang bertaraf Internasional
b. Misi :
1. Mempersatukan
1. taraf orthodontis kompetensinya diakui internasional
2. langkah-langkah menuju kepada visi (diakui internasional)
PasaL 7 poin 4 : Kompetensi diakui dunia, sehingga bisa bekerja di luar Indonesia (Saran SC: poin 2 ditambahkan
43 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
para ortodontis Indonesia dalam satu wadah organisasi profesi
2. Meningkatkan kualitas ilmu dan profesionalisme melalui pendidikan berkelanjutan guna pelayanan ortodontik bagi masyarakat
3. Menjalin kerjasama dengan ikatan ortodontis internasional
kata “nasional dan internasional” setelah kata masyarakat
Pasal 8 Tujuan
Ayat 1 : Tujuan organisasi IKORTI adalah membina, mendorong, meningkatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan para anggotanya di bidang ortodontik
Ayat 2 : Memberi informasi dan meningkatkan mutu pelayanan ortoodontik bagi masyarakat Ayat 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan
44 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
melindungi anggota
Pasal 9 Fungsi
Ayat 1 : IKORTI membantu dan memberikan saran kepada PDGI baik diminta maupun tidak, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan profesi di bidang ortodontik
Ayat 2 : IKORTI Dapat bekerjasama dengan instansi, institusi, serta ikatan profesi lainnya dalam forum nasional maupun internasional guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir Ayat 3 : IKORTI berperan aktif dan memberi rekomendasi Ijin Praktek dan dalam penyelenggaraan seminar, symposium, kegiatan ilmiah dalam bidang ortodontik
Ikorti berperan aktif juga dalam pengabdian masyarakat Saran SC: ditambahkan pada ayat 3
BAB IV ORGANISASI
Pasal 10 Susunan
Organisasi
Susunan Organisasi IKORTI terdiri dari :
1. Pengurus Pusat dan Komda
2. Dewan Penasihat 3. Badan Khusus :
penggantian pengurus di audit eksternal Usul Sc: dimasukkan di ketentuan organisasi ( di luar AD/ART)
45 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
- Kolegium Ortodonti
- Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Ortodonti
- Badan Pembela Anggota
Pasal 11 Kedaulatan Organisasi
Kedaulatan tertinggi organisasi IKORTI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui :
1. KONGRES di tingkat pusat
2. Rapat Umum Anggota di tingkat Komda
- Dalam pasal ini sekalian menetapkan pengaturan beeding tempat seminar IAO dan kongres nasional Ikorti dengan memprioritaskan kepada Komda yang belum pernah melaksanakan atau menjadi penyelenggara IAO Usul SC:
masukkan
dalam aturan
tambahan
- Pembiayaan Kongres
46 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Nasional dibiayai oleh PP Ikorti Usul SC:
masukkan
dalam aturan
tambahan
- Pengaturan tentang peserta Kongres Nasional yaitu ortodontis yang telah mempunyai STR dan menjadi anggota Ikorti Komda
Usul Sc: Memiliki sertifikat kompetensi ortodonti dan menjadi anggota ikorti - Peserta Kongres
Nasional adalah peserta seminar IAO
Pasal 12 Keputusan Organisasi
IKORTI mempunyai tingkatan keputusan secara hierarkis sebagai berikut :
1. Anggaran Dasar
47 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Keputusan Kongres 4. Keputusan Rapat
Kerja 5. Keputusan Rapat
Pengurus Pusat 6. Keputusan Ketua
Pengurus Pusat 7. Keputusan Rapat
Umum Anggota
Pasal 13 Macam
Keanggotaan
Macam keanggotaan IKORTI : 1. Anggota biasa 2. Anggota kehormatan
Dijelaskan kriteria yang termasuk anggota kehormatan Ikorti Usul SC: Dimasukkan dalam ART
BAB V KEKAYAAN
Pasal 14
Kekayaan organisasi diperoleh dari :
1. Iuran Wajib 2. Usaha lain 3. Bantuan lain yang
tidak mengikat
Iuran anggota setelah konggres medan 2017
sumber keuangan darimana saja :
Iuran anggota Event yang
menjadi agenda rutin IAO
Saran SC; poin di atas sudah ada di ART Pembagian keuntungan Usul Sc; masuk dalam aturan tambahan
48 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
BAB VI KETENTUAN
LAIN
Pasal 15 Perubahan Anggaran
Dasar
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan didalam Raker
Pasal 16 Pembubaran
Organisasi
Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh :
1. Suatu Kongres Luar Biasa
2. Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan seperti diatur dalam BAB VII
Pasal 17 Penutup
Hal-hal yang belum diatur alam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar IKORTI.
49 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
USULAN REVISI ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ORTODONTIS INDONESIA
NO NASKAH ASLI USULAN PERUBAHAN
KET Komda Jaya Komda Jabar Komda Jatim
Komda DIY/Jateng Komda SulSel
Komda Sumut
BAB I ORGANISASI
Pasal 1 Pengurus Pusat
a. Status : Merupakan pelaksana
tertinggi organisasi
b. Pengurus Pusat terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Bidang sekurang-kurangnya
3 bidang 6. Dewan penasehat
c. Tugas dan Wewenang
Tugas :
1. Melaksanakan Keputusan dan Rekomendasi kongres
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu kepada Keputusan dan Rekomendasi kongres
3. Melaksanakan pembinaan Komda
4. Melaksanakan Pengukuhan Pengurus Komda
5. Melaksanakan Raker
Poin e. memiliki STR yang masih berlaku Memiliki keanggotaan PDGI yang masih berlaku
Tugas : Poin 11. Dijelaskan kriteria yang termasuk anggota kehormatan Ikorti Usul SC: masuk dalam pasal 8 tentang keanggotaan Wewenang : 3. Menerbitkan Kartu Anggota 3. Menerbitkan kartu angota merupakan tugas bukan wewenang, sebelum masa kerja
Ketua IKORTI terpilih membentuk kepengurusan bersama semua ketua KOMDA
Usul Sc: aturan tambahan
Calon ketua IKORTI Pusat hanya bisa dipilih oleh anggota IKORTI yang diterima oleh panitia kongres satu minggu sebelum hari pemilihan
Usul Sc; masukkan
50 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
6. Melaksanakan KONGRES 7. Memberikan perlindungan
dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan anggota
8. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
9. Menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait seperti, ikatan profesi, mitra kerja, Lembaga-lembaga negara, Lembaga swasta, baik didalam maupun luar negeri
10. Mensosialisasikan dan menindaklanjuti segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi ortodontis
Wewenang : 1. Melantik Pengurus Komda 2. Mengeluarkan surat
keputusan, MOU, dan lain-lain yang bersifat strategis untuk kepentingan organisasi
3. Menerbitkan Kartu Anggota
berakhir hendaknya kartu anggota sudah dibagikan.
dalam aturan tambahan
51 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
d. Masa Kerja 1. Periode kepengurusan PP
IKORTI adalah 3 (tiga) tahun
2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena, meninggal, berhalangan tetap, maka Wakil Ketua menjadi Pelaksana Tugas Ketua PP IKORTI sampai periode kepengurusan berakhir
3. Serah terima Pegurus Pusat lama ke Pengurus Pusat baru dilaksanakan langsung pada saat Kongres
4. Ketua Pengurus Pusat maksimal dapat menjabat 2 periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut
5. Ketua Pengurus Pusat tidak boleh merangkap jabatan (ketua) dalam struktur organisasi IKORTI
e. Tata Cara Pengelolaan 1. Pengurus Pusat
menjalankan tugasnya segera setelah serah terima jabatan
2. Untuk mdnyelenggarakan kegiatannya PP harus
52 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
mengadakan rapt-rapat berupa rapat pleno.
3. Kriteria Calon Ketua PP : a. Anggota Biasa
(dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota)
b. Berpengalaman dalam organisasi IKORTI sekurang-kurangnya 1 (satu) periode kepengurusan baik di PP maupun Komda
c. Mempunyai Surat Tanda Registrasi
d. Surat keterangan sehat dari institusi yang berwenang
e. Mengajukan surat kesediaan
Pasal 2 Pengurus Komda
a. Status 1. Pengurus Komda adalah
suatu badan pengurus dalam satu provinsi
2. Ketua Pengurus Komda dipilih dalam rapat umum anggota
3. Ketua Komda bertanggungjawab kepada rapat umum anggota
4. Pengurus Komda dapat dibentuk di setiap provinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 anggota
53 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
b. Susunan Pengurus Komda sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
c. Tugas dan Wewenang Pengurus Komda 1. Melaksanakan pelimpahan
wewenang yang diberikan oleh PP IKORTI yang diatur dalam surat keputusan PP
2. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota
3. Membina hubungna dengan seuruh pihak di wilayahnya yang berkaitan dengan profesi
4. Pengurus Komda memberikan laporan kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 1 (satu) kepengurusan
5. Melakukan pembinaan anggota
d. Masa Kerja 1. Periode kepengurusan
Komda adalah 3 (tiga) tahun
2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya
54 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
karena, meninggal, berhalangan tetap, maka Wakil Ketua/Sekretaris melanjutkan sampai masa bakti ketua lama atau mengadakan Rapat Umum Anggota
e. Tata Cara Pengelolaan 1. Rapat Umum Anggota
diadakan selambat-lambatnya 6 (eam) bulan sesudah kongres untuk memilih Ketua Komda
2. Dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat umum anggota kepengurusan Komda harus terbentuk
3. Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun
4. Ketua Komda maksimal 2 kali perode sesuai kepengurusan PP
5. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata Laksana Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART
55 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
BAB II BADAN-BADAN
KHUSUS KOLEGIUM
ORTODONTI
Pasal 3
a. Status 1. Kolegium ortodonti adalah
badan fungsional pengampu ilmu ortodonti
2. Kolegium ortodonti bertanggungjawab kepada PP IKORTI
b. Keanggotaan
1. Anggota kolegium ortodonti adalah : Ketua PP IKORTI, anggota IKORTI yang menjabat sebagai (ex officio) 5 orang Kepala Departemen / Bagian ortodonti di FKG penyelenggara pendidikan spesialis ortodonti yang berwenang, 5 orang koordinator Pendidikan Spesialis Ortodonti (ex officio), Guru Besar Spesialis Ortodonti yang masih aktif di institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, serta 1 orang Spesialis Ortodonti dengan pengalaman lebih dari 10
b.1. Anggota kolegium ortodonti adalah : Ketua PP IKORTI, anggota IKORTI yang menjabat sebagai (ex officio) 5 orang kepala departemen / bagian ortodonti di FKG penyelenggara pendidikan spesialis ortodonti yang berwenang, 5 orang ketua program studi (KPS) yang masih aktif di instusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, guru besar/Professor yang masih dan pernah bekerja
56 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
tahun berpraktek sebagai spesialis ortodonti.
2. Apabila Ketua PP merangkap sebagai Ketua departemen atau program studi maka wakil ketua PP menggantikan ketua PP sebagai anggota kolegium.
3. Apabila ketua kolegium merangkap sebagai ketua departemen atau ketua program studi sudah habis masa jabatan sebagai ketua departemen atau ketua program studi maka kolegium mengadakan pemilihan ketua baru
c. Tugas dan Wewenang 1. Memberikan pertimbangan
dan saran, mengenai disiplin ilmu ortodonti, diminta auatu tidak diminta kepada ketua PP
2. Melakukan koordinasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengampu ilmu ortodonti
3. Menyelesaikan masalah yang timbul antara kolegium ortodonti dan kolegium lain yang terkait
di institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, serta 1 orang spesialis ortodonti dengan pengalaman lebih dari 10 tahun berpraktek sebagai spesialis Ortodonti,
57 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
dengan ruang lingkup spesialisasi ortodonti
4. Menyusun stadar yang terkait dengan profesi dokter gigi spesialis ortodonti dan berkoordinasi dengan KKI
5. Melaksanakan uji kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti dan menerbitkan sertifikat kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti
6. Melakukan pembinaan terhadap keprofesionalan dokter gigi spesialis ortodonti
d. Masa Kerja 1. Masa kerja anggota
kolegium ortodonti sama dengan masa kerja PP
2. Kepengurusan kolegium ortodonti berakhir setelah kepengurusan yang baru terbentuk
e. Struktur Organisasi Terdiri dari :
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Anggota Kolegium
58 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Ortodonti Ketua Kolegium Ortodonti berasal dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme pemilihan yang disepakati. Ketua Kolegium Ortodonti terpilih disahkan oleh Ketua PP IKORTI Fungsi : 1. Divisi Akreditasi 2. Divisi Uji Kompetensi 3. Divisi Sertifikasi 4. Divisi Pembinaan 5. Divisi Kurikulum
Pasal 4 Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi
(MKEKG)
a. Status MKEKG adalah perangkat PDGI
yang merupakan badan
otonom dengan makksud
menjamin kenetralan sikap dan
keputusannya. Pengelolaan
MKEKG harus terpisah dari
berbagai kelengkapan
organisasi PDGI lainnya.
b. Kedudukan dan Wilayah Kerja 1. MKEKG pusat berada di
tempat kedudukan Pengurus Besar PDGI
59 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
2. MKEKG Wilayah berada di tempat kedudukan pengurus PDGI wilayah dengan wikayah kerja tingkat provinsi
3. MKEKG cabang berada di tempat kedudukan pengurus PDGI cabang dengan wilayah kerja tingkat kabupaten/Kota
4. Dalam hal MKEKG Wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang yang berkedudukan di ibukota provinsi melaksanakan fungsi MKEKG di wilayah tersebut
5. Dalam hal pengurus PDGI wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang juga belum terbentuk, maka tugas-tugas MKEKG di Wilayah/Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh MKEKG Cabang terdekat.
6. Penunjukan dan pelimpahan tugas sebagaimana disebut dalam butir 4 dan 5 diatas, ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar PDGI
60 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
c. Tugas dan Wewenang Tugas :
1. Melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan, penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi untuk seluruh dokter gigi yang berada di wilayah kerjanya
2. Melaksanakan tugas bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan bersama Pengurus PDGI lainnya
3. Melaksanakan tugas penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan melalui masing-masing MKEKG
Wewenang : 1. Menyampaikan
pertimbangan dan usul secara lisan maupun tertulis, dimintta maupun tidak diminta, tentang pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi kepada Ketua PDGI
2. Meninjau dan memutuskan kembali suatu pertimbangan atau usul yang dinilai kurang tepat oleh Ketua PDGI dengan
61 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
memperhatikan pertimbangan pengurus PDGI
3. Memberikan [ertimbangan atau usul kepada yang berwenang atas pelanggaran etika melalui PDGI
4. Mengadakan konsultasi timbal balik dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Etik Kedokteran Gigi.
d. Masa Kerja 1. Masa kerja anggota MKEKG
sama dengan masa kerja PDGI
2. Masa kerja anggota MKEKG tidak tetap berakhir setelah kasus yang disidangkan selesai.
e. Tata Cara penyelenggaraan Tata cara penyelenggaraan
MKEKG diatur dalam peraturan
TATA LAKSANA
PENYELENGGARAAN MKEKG
62 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
BAB III
Pasal 5 Kongres
a. Status 1. Kongres memegang
wewenang tertinggi organisasi
2. Kongres merupakan musyawarah anggota di tingkat nasional
3. Kongres diadakan 3 (tiga) tahun sekali
4. Dalam keadaan luar biasa, dapat diadakan ongres Luar Bisa sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Komda
b. Tugas dan Wewenang Tugas :
1. Menetapkan dana tau melakukan perubahan AD ART
2. Menetapkan garis besar program
3. Memilih Ketua PP IKORTI 4. Mengukuhkan Ketua
Kolegium ortodonti terpilih
Wewenang : 1. Menilai dan mengesahkan
pertanggungjawaban PP IKORTI periode yang lalu
Peserta kongres adalah seorang ortodontis yang memiliki ijasah sp ortodonti yang diakui oleh pemerintah RI dan tercatat sebagai anggota komda
Sudah ada dalam ART pasal 9
lokasi kongres an annual meeting sudah diputuskan pada saat kongres
Usul Sc: dimasukkan dalam tugas kongres poin 5: Menetapkan tempat dan
63 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
2. Menetapkan dan mengesahkan Komda baru
c. Tata Cara Pengelolaan 1. Kongres diselenggarakan
oleh Pengurus Pusat 2. Pengurus Pusat menunjuk
panitia pengaran (SC) dan panitia pelaksana Kongres (OC)
3. Peserta Kongres adalah semua anggota IKORTI
4. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah anggota IKORTI
5. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuh, maka Kongres diundur selama 15 menit, sesudahnya Kongres dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir
6. Ketua SC memimpin rapat sampai pengesahan tata tertib siding
7. Setelah tata tertib disetujui Konges, Ketua SC memimpin pemilihan anggota Presidium yang terdiri dari tujuh orang : 6 orang mewakili Komda dan 1 orang mewakili PP
pelaksana kongres berikutnya
64 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
8. Sidang selanjutnya dipimpin oleh Presidium
Pasal 6 Rapat Umum
Anggota
a. Status 1. Rapat Umum Anggota
merupakan rapa angoota di tingkat Komda
2. Diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres
b. Tugas dan Wewenang 1. Meminta
pertanggungjawaban Pengurus Komda mengenai pelaksanaan program kerja komda
2. Memilih Ketua Komda baru 3. Menetapkan garis-garis
besar program kerja Pengurus Komda periode berikutnya.
c. Tata Cara Pengelolaan 1. Setiap anggota Komda
mempunyai hak bicara dan suara
2. Rapat Umum Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota
3. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Umum
65 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Anggota ditunda selama 15 menit dan sesudahnya Rapat Umum Anggota dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir
4. Pengurus baru dilantik oleh PP IKORTI
5. Hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur dalam suatu tata tertib tersendiiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum ini.
Pasal 7 Rapat Kerja
a. Status 1. Rapat Kerja adalah Rapat
Kerja Pengurus Pusat dengan Pengurus Komda
2. Peserta terdiri dari Pengurus Pusar dan delegasi pengurus Komda yang dikukuhkan dengan surat tugas
3. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali selam periode kepengurusan, waktu pelaksanaan sekurang-kurangya satu tahun sebelum kongres
4. Penyelenggara Rapat Kerja adalah Pengurus Pusat IKORTI
66 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
b. Tugas dan Wewenang 1. Mengadakan evaluasi
program yang telah dilaksanakan dan menetapkan program kerja selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat kongres
2. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kongres berikutnya
c. Tata Cara Pengelolaan 1. Rapat Kerja diadakan oleh
Pengurus Pusat 2. Rapat Kerja dianggap sah
apabila dihadiri oleh setengah jumlah Komda
3. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja diundur selama 15 menit dan setelah itu Rapat dianggap sah dengan jumlah yang hadir
4. Peserta Rapat Kerja mempunyai hak bicara dan hak suara
5. Rapat Kerja dipimpin oleh Pengurus Pusat IKORTI
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum ini akan diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
67 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
BAB IV KEANGGOTAAN
Pasal 8
Ketentuan
1. Anggota Biasa adalah ortodontis warga negara Republik Indonesia yang memiliki ijazah yang diakui oleh pemerintah RI
2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa dalam bidang ortodonti
- Anggota Biasa adalah Ortodontis warga Negara RI yang telah memiliki ijazah pendidikan dokter gigi spesialis Ortodonti yang diakui oleh pemerintah RI, atau lulusan pendidikan spesialis Ortodonti dari luar negeri yang telah mengikuti adaptasi di PPDGS Ortodonti yang diakui oleh pemerintah RI
- Penetapan
68 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
anggota kehormatan dilakukan oleh kolegium Ortodonti dan PP Ikorti
Pasal 9 Syarat-syarat Keanggotaan
Calon anggota harus mempunyai ijazah dokter gigi spesialis ortodonti kecuali anggota kehormatan
Pasal 10 Hak Anggota
1. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memilih dan dipilih sebagai pengurus
2. Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih
3. Tiap anggota mendapatkan hak
69 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
perlindungan dan pembelaan dalam tugas profesinya
4. Tiap anggota hanya berhak mendapatkan satu KTA (Nasional)
5. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus antara lain tentang peningkatan keprofesiannya
6. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi IKORTI untuk kepentingan keanggotaannya/keprofesiannya
Pasal 11 Kewajiban Anggota
1. Anggota Biasa berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan sumpah Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dank ode etik Kedokteran Gigi, AD/ART, segala peraturan dan keputusan IKORTI
2. Membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan serta kewajiban laiinya, kecuali anggota kehormatan
3. Berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan IKORTI
4. Menjaga dan mempertahankan kehormatan IKORTI
5. Meingkatkan pengetahuan ortodonti dan meningkatkan
70 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
rasa kesejawatan sesama anggota IKORTI
Pasal 12 Berakhirya
Keanggotaan
Berakhirnya masa keanggotaan dapat terjadi apabila :
1. Meninggal Dunia 2. Mengundurkan diri atas
permintaan sendiri dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Komda dan selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Pusat dana tau atas usul Pengurus Komda yang bersangkutan
3. Tidak melaksanakan kewajbannya sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART selama-lamanya 3 tahun
Kasus anggota PP IKORTI Komda DIY Jateng mengajukan pengunduran diri
anggota yang minta berhenti regulasinya
Saran SC: sudah diatur dalam ART pasal 12
Pasal 13 Pemberhentian
Keanggotaan
Keanggotaan diberhentikan sementara dana tau tetap sebagai anggota IKORTI apabila :
1. Melanggar kode etik kedokteran gigi dana tau AD/ART IKORTI
2. Anggota yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana pasal 12 ayat (1) tidak berhak menarik kembali iuran keanggotaan, uang pangkal dan sumbangan
71 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
lain yang ada dalam organisasi dan tetap berkewajiban mempertanggung jawabkan/menyelesaikan.
BAB V KEUANGAN DAN
HARTA BENDA ORGANISASI
Pasal 14
Sumber Keuangan 1. Sumber keuangan organisasi
diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lainnya yang sah
2. Dana abadi dari usaha-usaha lain dan tata cara memperoleh keuangan serta oenataan administrasi keuangan diatur lebih lanjut
Iuran dan Distribusi iuran 1. Besarya uang pendaftaran
menjadi anggota IKORTI adalah Rp. 500.000,-
2. Besarnya iuran anggota minimal Rp. 250.000,- per tahun
3. Setiap Komda wajib menyetorkan Rp. 75.000,-/anggota/tahun kepada PP IKORTI
4. Iuran anggota Komda harus disetorkan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum kongres
72 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 15
Penggunaan Keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pasal 14 digunakan untuk kepentingan organisasi, meliputi :
1. Kesekretariatan 2. Pelaksanaan rapat 3. Perjalanan Dinas pengurus
atau anggota yang diutus oleh organisasi
4. Melaksanakan program-program organisasi
5. Kegiatan social, kemanusiaan dan keagamaan
6. Lain-lain yang dipandang perlu
Pasal 16 Pengendalian keuangan dan
kekayaan
1. Keuangan dan harta benda organisasi harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus maupun anggota
2. Pemindahan atau pengalihan keuangan dan hbenda kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha yang hanya dapat dilakukan menurut ketentuan organisasi
73 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Pasal 17 Pertanggungjawaban
keuangan dan kekayaan
1. Pengurus wajib membuat laporan keuangan dan harta benda organisasi setiap kongres
2. Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta benda organisasi
BAB VI KETENTUAN LAIN
Pasal 18
Syarat perubahan AD/ART
Untuk mengubah AD/ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir pada saat kongres
Pasal 19 Tata Cara perubahan
AD/ART
Usulan perubahan AD/ART dibahas melalui Rapat Kerja
Pasal 20 Pembubaran
Organisasi
1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota
2. Sesudah pembubaran segala kekayaan IKORTI diserahkan kepada badan social atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh kongres
74 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
BAB VII PENUTUP
Pasal 21
1. Hal-hal yang diperlukan dan tidak tercantum dalam AD/ART ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam AD/ART IKORTI
2. AD/ART disahkan oleh Kongres IKORTI
USULAN PEMBAHASAN UMUM
DARI TIAP KOMDA
76 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
USULAN PEMBAHASAN UMUM IKATAN ORTODONTIS INDONESIA
No Topik Usulan Pembahasan
Ket Komda Jaya Komda Jabar Komda Jatim
Komda DIY/Jateng
Komda SulSel
Komda Sumut
1 PROGRAM IKORTI
Selain kegiatan Annual Meeting yang diadakan setiap tahun, Ikorti perlu juga mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat.
Usulan SC: PP memfasilitasi Pembentukan komda baru di wilayah yang belum ada komda (meliputi regional) dan sudah memenuhi syarat jumlah anggota
Usulan SC: Pelaksana dan tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam Kongres
77 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
2 HUBUNGAN MEDIKOLEGAL
Diperlukan pendampingan dari Ikorti apabila ada anggota yang tersangkut sengketa medis.
Diperlukan penertiban kegiatan kursus yang diadakan oleh anggota Ikorti, perlu dicantumkan pada AD/ART bahwa anggota IKORTI tidak di perkenankan memberikan kursus HO, kecuali telah diakui kepakarannya oleh instansi yang terkait.
3 PEMBAHASAN LAIN
Diperlukan aturan pada
dental supplier khususnya
alat dan bahan orto yang
telah terdaftar pada
badan terkait, supaya
pembelian alat dan bahan
orto hanya dapat dilayani
bila menggunakan resep.
78 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
AD ART IKORTI HASIL KONGRES 10 IKORTI
Medan, Oktober 2017
79 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
ANGGARAN DASAR
IKATAN ORTODONTIS INDONESIA
MUKADDIMAH
Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat
dalam semua bidang termasuk bidang ilmu kedokteran gigi, khususnya ortodontik maka perlu
adanya satu wadah atau ikatan bagi para spesialis ortodontik (ortodontis) dalam bentuk suatu
organisasi yang bernaung dibawah PDGI. Pembentukan organisasi ini bertujuan untk ikut serta
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi, mulut dan wajah khususnya dalam bidang
ortodontik, guna menunjang pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama dan Status
Ayat 1 : Organisasi ini diberi nama Ikatan Ortodontis Indonesia disingkat IKORTI atau dalam Bahasa
Inggris sebagai Indonesian Association of Orthodontists, disingkat IAO.
Ayat 2 : Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) / Indonesian Association of Orthodontists (IAO) adalah
satu-satunya organisasi profesi dokter gigi spesialis ortodonti (Ortodontis) yang diakui di
Indonesia dan Internasional
Pasal 2
Tempat dan Tanggal Didirikan
IKORTI didirikan di Bandung pada tanggal 26 September 1974
Pasal 3
Tempat Kedudukan
Sekretariat Pengurus Pusat IKORTI berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia
BAB II
AZAS, PEDOMAN DAN LAMBANG
Pasal 4
Azas
IKORTI berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945
80 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Pasal 5
Pedoman
IKORTI berpedoman pada sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran gigi Indonesia
Pasal 6
Lambang
Mengikuti lambang PDGI dengan tambahan tulisan IKORTI
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN SERTA FUNGSI
Pasal 7
Visi dan Misi
Ayat 1 :
a. Visi : Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORT) / Indonesian Association of Orthodontists (IAO) sebagai organisasi ortodontis di Indonesia yang bertaraf Internasional
b. Misi : 1. Mempersatukan para ortodontis Indonesia dalam satu wadah organisasi profesi
2. Meningkatkan kualitas ilmu dan profesionalisme melalui pendidikan berkelanjutan guna pelayanan ortodontik bagi masyarakat nasional dan internasional
3. Menjalin kerjasama dengan ikatan ortodontis internasional
Pasal 8
Tujuan
Ayat 1 : Tujuan organisasi IKORTI adalah membina, mendorong, meningkatkan serta
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan para anggotanya
di bidang ortodontik
Ayat 2 : Memberi informasi dan meningkatkan mutu pelayanan ortoodontik bagi masyarakat
Ayat 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan melindungi anggota
Pasal 9
Fungsi
Ayat 1 : IKORTI membantu dan memberikan saran kepada PDGI baik diminta maupun tidak, dalam
menangani masalah yang berkaitan dengan profesi di bidang ortodontik
Ayat 2 : IKORTI Dapat bekerjasama dengan instansi, institusi, serta ikatan profesi lainnya dalam
forum nasional maupun internasional guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang mutakhir
81 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Ayat 3 : IKORTI berperan aktif dan memberi rekomendasi Ijin Praktek dan dalam penyelenggaraan
seminar, symposium, kegiatan ilmiah dalam bidang ortodontik dan juga pengabdian
masyarakat
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 10
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi IKORTI terdiri dari :
1. Pengurus Pusat dan Komda 2. Dewan Penasihat 3. Badan Khusus : - Kolegium Ortodonti - Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Ortodonti - Badan Pembela Anggota - Dewan pengawas
Pasal 11
Kedaulatan Organisasi
Kedaulatan tertinggi organisasi IKORTI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya
melalui :
1. KONGRES di tingkat pusat 2. Rapat Umum Anggota di tingkat Komda
Pasal 12
Keputusan Organisasi
IKORTI mempunyai tingkatan keputusan secara hierarkis sebagai berikut :
1. Anggaran Dasar 2. Anggaran Rumah Tangga 3. Keputusan Kongres 4. Keputusan Rapat Kerja 5. Keputusan Rapat Pengurus Pusat 6. Keputusan Ketua Pengurus Pusat 7. Keputusan Rapat Umum Anggota
82 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Pasal 13
Macam Keanggotaan
Macam keanggotaan IKORTI :
1. Anggota biasa 2. Anggota kehormatan
BAB V
KEKAYAAN
Pasal 14
Kekayaan organisasi diperoleh dari :
1. Iuran Wajib 2. Usaha lain 3. Bantuan lain yang tidak mengikat
BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan terlebih dahulu dilakukan
pembahasan didalam Raker
Pasal 16
Pembubaran Organisasi
Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh :
1. Suatu Kongres Luar Biasa 2. Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 tentang
organisasi kemasyarakatan seperti diatur dalam BAB VII
Pasal 17
Penutup
Hal-hal yang belum diatur alam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar IKORTI.
83 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ORTODONTIS INDONESIA
BAB I
ORGANISASI
Pasal 1
Pengurus Pusat
a. Status :
Merupakan pelaksana tertinggi organisasi
b. Pengurus Pusat terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Bidang sekurang-kurangnya 3 bidang 6. Dewan penasehat
c. Tugas dan Wewenang
Tugas :
1. Melaksanakan Keputusan dan Rekomendasi kongres 2. Menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu kepada Keputusan dan
Rekomendasi kongres 3. Melaksanakan pembinaan Komda 4. Melaksanakan Pengukuhan Pengurus Komda 5. Melaksanakan Raker 6. Melaksanakan KONGRES 7. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan anggota 8. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota 9. Menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait seperti, ikatan
profesi, mitra kerja, Lembaga-lembaga negara, Lembaga swasta, baik didalam maupun luar negeri
10. Mensosialisasikan dan menindaklanjuti segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi ortodontis
Wewenang :
1. Melantik Pengurus Komda 2. Mengeluarkan surat keputusan, MOU, dan lain-lain yang bersifat strategis untuk
kepentingan organisasi 3. Menerbitkan Kartu Anggota
84 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
d. Masa Kerja
1. Periode kepengurusan PP IKORTI adalah 3 (tiga) tahun 2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena, meninggal, berhalangan tetap,
maka Wakil Ketua menjadi Pelaksana Tugas Ketua PP IKORTI sampai periode kepengurusan berakhir
3. Serah terima Pegurus Pusat lama ke Pengurus Pusat baru dilaksanakan langsung pada saat Kongres
4. Ketua Pengurus Pusat maksimal dapat menjabat 2 periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut
5. Ketua Pengurus Pusat tidak boleh merangkap jabatan (ketua) dalam struktur organisasi IKORTI
e. Tata Cara Pengelolaan 1. Pengurus Pusat menjalankan tugasnya segera setelah serah terima jabatan 2. Untuk menyelenggarakan kegiatannya PP harus mengadakan rapt-rapat berupa rapat
pleno. 3. Kriteria Calon Ketua PP :
a. Anggota Biasa (dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota) b. berpengalaman dalam organisasi IKORTI sekurang-kurangnya 1 (satu) periode
kepengurusan baik di PP maupun Komda c. Mempunyai Surat Tanda Registrasi d. Surat keterangan sehat dari institusi yang berwenang e. Mengajukan surat kesediaan f. Memiliki keanggotaan PDGI yang masih berlaku
Pasal 2
Pengurus Komda
a. Status
1. Pengurus Komda adalah suatu badan pengurus dalam satu provinsi 2. Ketua Pengurus Komda dipilih dalam rapat umum anggota 3. Ketua Komda bertanggungjawab kepada rapat umum anggota 4. Pengurus Komda dapat dibentuk di setiap provinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya
5 anggota
b. Susunan Pengurus Komda sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
c. Tugas dan Wewenang Pengurus Komda
1. Melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh PP IKORTI yang diatur dalam surat keputusan PP
2. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota 3. Membina hubungna dengan seuruh pihak di wilayahnya yang berkaitan dengan profesi 4. Pengurus Komda memberikan laporan kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya
sekali dalam waktu 1 (satu) kepengurusan 5. Melakukan pembinaan anggota
85 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
d. Masa Kerja 1. Periode kepengurusan Komda adalah 3 (tiga) tahun 2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena, meninggal, berhalangan tetap,
maka Wakil Ketua/Sekretaris melanjutkan sampai masa bakti ketua lama atau mengadakan Rapat Umum Anggota
e. Tata Cara Pengelolaan 1. Rapat Umum Anggota diadakan selambat-lambatnya 6 (eam) bulan sesudah kongres
untuk memilih Ketua Komda 2. Dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat umum anggota kepengurusan Komda harus
terbentuk 3. Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun 4. Ketua Komda maksimal 2 kali perode sesuai kepengurusan PP 5. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata
Laksana Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART
BAB II
BADAN-BADAN KHUSUS
KOLEGIUM ORTODONTI
Pasal 3 a. Status
1. Kolegium ortodonti adalah badan fungsional pengampu ilmu ortodonti 2. Kolegium ortodonti bertanggungjawab kepada PP IKORTI
b. Keanggotaan
1. Anggota kolegium ortodonti adalah : Ketua PP IKORTI, anggota IKORTI yang menjabat sebagai (ex officio) 5 orang Kepala Departemen / Bagian ortodonti di FKG penyelenggara pendidikan spesialis ortodonti yang berwenang, 5 orang koordinator Pendidikan Spesialis Ortodonti (ex officio), Guru Besar Spesialis Ortodonti yang masih dan pernah bekerja di institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, serta 1 orang Spesialis Ortodonti yang masih aktif dan berpengalaman lebih dari 10 tahun berpraktek sebagai spesialis ortodonti yang mewakili masing-masing komda yang memiliki prodi spesialis Orthodonti.
2. Apabila Ketua PP merangkap sebagai Ketua departemen atau program studi maka wakil ketua PP menggantikan ketua PP sebagai anggota kolegium.
3. Apabila ketua kolegium merangkap sebagai ketua departemen atau ketua program studi sudah habis masa jabatan sebagai ketua departemen atau ketua program studi maka kolegium mengadakan pemilihan ketua baru
c. Tugas dan Wewenang 1. Memberikan pertimbangan dan saran, mengenai disiplin ilmu ortodonti, diminta auatu
tidak diminta kepada ketua PP 2. Melakukan koordinasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengampu ilmu ortodonti 3. Menyelesaikan masalah yang timbul antara kolegium ortodonti dan kolegium lain yang
terkait dengan ruang lingkup spesialisasi ortodonti
86 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
4. Menyusun stadar yang terkait dengan profesi dokter gigi spesialis ortodonti dan berkoordinasi dengan KKI
5. Melaksanakan uji kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti dan menerbitkan sertifikat kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti
6. Melakukan pembinaan terhadap keprofesionalan dokter gigi spesialis ortodonti
d. Masa Kerja 1. Masa kerja anggota kolegium ortodonti sama dengan masa kerja PP 2. Kepengurusan kolegium ortodonti berakhir setelah kepengurusan yang baru terbentuk
e. Struktur Organisasi Terdiri dari :
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Anggota Kolegium Ortodonti
Ketua Kolegium Ortodonti berasal dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme pemilihan yang
disepakati.
Ketua Kolegium Ortodonti terpilih disahkan oleh Ketua PP IKORTI
Fungsi :
1. Divisi Akreditasi 2. Divisi Uji Kompetensi 3. Divisi Sertifikasi 4. Divisi Pembinaan 5. Divisi Kurikulum
Pasal 4
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG)
a. Status
MKEKG adalah perangkat PDGI yang merupakan badan otonom dengan makksud menjamin
kenetralan sikap dan keputusannya. Pengelolaan MKEKG harus terpisah dari berbagai
kelengkapan organisasi PDGI lainnya.
b. Kedudukan dan Wilayah Kerja 1. MKEKG pusat berada di tempat kedudukan Pengurus Besar PDGI 2. MKEKG Wilayah berada di tempat kedudukan pengurus PDGI wilayah dengan wikayah
kerja tingkat provinsi 3. MKEKG cabang berada di tempat kedudukan pengurus PDGI cabang dengan wilayah
kerja tingkat kabupaten/Kota 4. Dalam hal MKEKG Wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang yang berkedudukan di
ibukota provinsi melaksanakan fungsi MKEKG di wilayah tersebut 5. Dalam hal pengurus PDGI wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang juga belum
terbentuk, maka tugas-tugas MKEKG di Wilayah/Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh MKEKG Cabang terdekat.
87 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
6. Penunjukan dan pelimpahan tugas sebagaimana disebut dalam butir 4 dan 5 diatas, ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar PDGI
c. Tugas dan Wewenang Tugas :
1. Melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan, penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi untuk seluruh dokter gigi yang berada di wilayah kerjanya
2. Melaksanakan tugas bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan bersama Pengurus PDGI lainnya
3. Melaksanakan tugas penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan melalui masing-masing MKEKG
Wewenang :
1. Menyampaikan pertimbangan dan usul secara lisan maupun tertulis, dimintta maupun tidak diminta, tentang pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi kepada Ketua PDGI
2. Meninjau dan memutuskan kembali suatu pertimbangan atau usul yang dinilai kurang tepat oleh Ketua PDGI dengan memperhatikan pertimbangan pengurus PDGI
3. Memberikan [ertimbangan atau usul kepada yang berwenang atas pelanggaran etika melalui PDGI
4. Mengadakan konsultasi timbal balik dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Etik Kedokteran Gigi.
d. Masa Kerja 1. Masa kerja anggota MKEKG sama dengan masa kerja PDGI 2. Masa kerja anggota MKEKG tidak tetap berakhir setelah kasus yang disidangkan selesai.
e. Tata Cara penyelenggaraan
Tata cara penyelenggaraan MKEKG diatur dalam peraturan TATA LAKSANA
PENYELENGGARAAN MKEKG
BAB III
Pasal 5
Kongres
a. Status
1. Kongres memegang wewenang tertinggi organisasi 2. Kongres merupakan musyawarah anggota di tingkat nasional 3. Kongres diadakan 3 (tiga) tahun sekal 4. Dalam keadaan luar biasa, dapat diadakan ongres Luar Bisa sewaktu-waktu atas usul
sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Komda
b. Tugas dan Wewenang Tugas :
1. Menetapkan dana tau melakukan perubahan AD ART 2. Menetapkan garis besar program 3. Memilih Ketua PP IKORTI 4. Mengukuhkan Ketua Kolegium ortodonti terpilih 5. Menetapkan tempat dan pelaksana kongres berikutnya
88 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Wewenang :
1. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban PP IKORTI periode yang lalu 2. Menetapkan dan mengesahkan Komda baru
c. Tata Cara Pengelolaan 1. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat 2. Pengurus Pusat menunjuk panitia pengaran (SC) dan panitia pelaksana Kongres (OC) 3. Peserta Kongres adalah semua anggota IKORTI 4. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah anggota IKORTI 5. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuh, maka Kongres diundur selama 15 menit,
sesudahnya Kongres dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir 6. Ketua SC memimpin rapat sampai pengesahan tata tertib sidang 7. Setelah tata tertib disetujui Konges, Ketua SC memimpin pemilihan anggota Presidium
yang terdiri dari tujuh orang : 6 orang mewakili Komda dan 1 orang mewakili PP 8. Sidang selanjutnya dipimpin oleh Presidium
Pasal 6
Rapat Umum Anggota
a. Status
1. Rapat Umum Anggota merupakan rapa angoota di tingkat Komda 2. Diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres
b. Tugas dan Wewenang 1. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Komda mengenai pelaksanaan program kerja
komda 2. Memilih Ketua Komda baru 3. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Komda periode berikutnya.
c. Tata Cara Pengelolaan 1. Setiap anggota Komda mempunyai hak bicara dan suara 2. Rapat Umum Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah
anggota 3. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Anggota ditunda
selama 15 menit dan sesudahnya Rapat Umum Anggota dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir
4. Pengurus baru dilantik oleh PP IKORTI 5. Hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur dalam suatu tata tertib
tersendiiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum ini.
Pasal 7
Rapat Kerja
a. Status
1. Rapat Kerja adalah Rapat Kerja Pengurus Pusat dengan Pengurus Komda 2. Peserta terdiri dari Pengurus Pusar dan delegasi pengurus Komda yang dikukuhkan
dengan surat tugas 3. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali selam periode kepengurusan, waktu
pelaksanaan sekurang-kurangya satu tahun sebelum kongres
89 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
4. Penyelenggara Rapat Kerja adalah Pengurus Pusat IKORTI
b. Tugas dan Wewenang 1. Mengadakan evaluasi program yang telah dilaksanakan dan menetapkan program kerja
selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat kongres 2. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kongres berikutnya
c. Tata Cara Pengelolaan
1. Rapat Kerja diadakan oleh Pengurus Pusat 2. Rapat Kerja dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Komda 3. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja diundur selama 15 menit dan
setelah itu Rapat dianggap sah dengan jumlah yang hadir 4. Peserta Rapat Kerja mempunyai hak bicara dan hak suara 5. Rapat Kerja dipimpin oleh Pengurus Pusat IKORTI 6. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum ini akan diatur tersendiri
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 8
Ketentuan
1. Anggota Biasa adalah ortodontis warga negara Republik Indonesia yang memiliki ijazah yang
diakui oleh pemerintah RI 2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa dalam bidang ortodonti
Pasal 9
Syarat-syarat Keanggotaan
Calon anggota harus mempunyai ijazah dokter gigi spesialis ortodonti dan telah lulus ujian
kompetensi dan mendaftar sebagai anggota ikorti kecuali anggota kehormatan
Pasal 10
Hak Anggota
1. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan
maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memilih dan dipilih sebagai pengurus
2. Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih
3. Tiap anggota mendapatkan hak perlindungan dan pembelaan dalam tugas profesinya 4. Tiap anggota hanya berhak mendapatkan satu KTA (Nasional) 5. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus antara lain tentang peningkatan
keprofesiannya 6. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi IKORTI untuk kepentingan
keanggotaannya/keprofesiannya
90 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Pasal 11
Kewajiban Anggota
1. Anggota Biasa berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan sumpah
Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dank ode etik Kedokteran Gigi, AD/ART, segala peraturan dan keputusan IKORTI
2. Membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan serta kewajiban laiinya, kecuali anggota kehormatan
3. Berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan IKORTI 4. Menjaga dan mempertahankan kehormatan IKORTI 5. Meingkatkan pengetahuan ortodonti dan meningkatkan rasa kesejawatan sesama anggota
IKORTI
Pasal 12
Berakhirya Keanggotaan
Berakhirnya masa keanggotaan dapat terjadi apabila :
1. Meninggal Dunia 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan mengajukan secara tertulis kepada
Pengurus Komda dan selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Pusat dana tau atas usul Pengurus Komda yang bersangkutan
3. Tidak melaksanakan kewajbannya sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART selama-lamanya 3 tahun
Pasal 13
Pemberhentian Keanggotaan
Keanggotaan diberhentikan sementara dana tau tetap sebagai anggota IKORTI apabila :
1. Melanggar kode etik kedokteran gigi dana tau AD/ART IKORTI 2. Anggota yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana pasal 12 ayat (1) tidak berhak
menarik kembali iuran keanggotaan, uang pangkal dan sumbangan lain yang ada dalam organisasi dan tetap berkewajiban mempertanggung jawabkan/menyelesaikan.
BAB V
KEUANGAN DAN HARTA BENDA ORGANISASI
Pasal 14 Sumber Keuangan
1. Sumber keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lainnya yang sah
2. Dana abadi dari usaha-usaha lain dan tata cara memperoleh keuangan serta oenataan administrasi keuangan diatur lebih lanjut
91 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Iuran dan Distribusi iuran
1. Besarya uang pendaftaran menjadi anggota IKORTI adalah Rp. 500.000,- 2. Besarnya iuran anggota minimal Rp. 250.000,- per tahun 3. Setiap Komda wajib menyetorkan Rp. 75.000,-/anggota/tahun kepada PP IKORTI 4. Iuran anggota Komda harus disetorkan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum kongres
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 15 Penggunaan
Keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pasal 14 digunakan untuk kepentingan organisasi,
meliputi :
1. Kesekretariatan 2. Pelaksanaan rapat 3. Perjalanan Dinas pengurus atau anggota yang diutus oleh organisasi 4. Melaksanakan program-program organisasi 5. Kegiatan social, kemanusiaan dan keagamaan 6. Lain-lain yang dipandang perlu
Pasal 16
Pengendalian keuangan dan kekayaan
1. Keuangan dan harta benda organisasi harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan
pribadi pengurus maupun anggota 2. Pemindahan atau pengalihan keuangan dan hbenda kepada pihak lain serta investasi
dana dan usaha yang hanya dapat dilakukan menurut ketentuan organisasi
Pasal 17
Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan
1. Pengurus wajib membuat laporan keuangan dan harta benda organisasi setiap kongres 2. Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta
benda organisasi
BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 18
Syarat perubahan AD/ART
Untuk mengubah AD/ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah
anggota yang hadir pada saat kongres
92 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Pasal 19
Tata Cara perubahan AD/ART
Usulan perubahan AD/ART dibahas melalui Rapat Kerja
Pasal 20
Pembubaran Organisasi
1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk
maksud tersebut yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota
2. Sesudah pembubaran segala kekayaan IKORTI diserahkan kepada badan social atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh kongres
BAB VII
PENUTUP
Pasal 21
1. Hal-hal yang diperlukan dan tidak tercantum dalam AD/ART ini akan ditetapkan oleh
Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam AD/ART IKORTI
2. AD/ART disahkan oleh Kongres IKORTI
93 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Ketetapan - Ketetapan
Kongres 10 IKORTI
Ikatan Ortodontis Indonesia
94 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
SURAT KETETAPAN
No. 01/SC/Kongres 10-IKORTI/X/2017
Tentang
Pengesahan Tata Tertib Kongres ke 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)
Dengan memohon rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI), setelah :
Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia
berjalan efektif sesuai dengan susunan acara, tertib dan demokratis
serta sesuai dengan konstitusi organisasi.
2. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu
menetapkan dan mengesahkan Tata Tertib Kongres 10 Ikatan
Ortodontis Indonesia (IKORTI).
Mengingat : 1. AD/ART PDGI
2. AD/ART IKORTI
3. Susunan Acara Kongres IKORTI
4. Tata Tertib Kongres IKORTI
Memperhatikan : Saran dan pendapat dari peserta Kongres 10 Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Tata Tertib Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) sebagaimana terlampir
2. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali
jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
95 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
96 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
SURAT KETETAPAN
No. 02/SC/Kongres 10-IKORTI/X/2017
Tentang
Presidium Sidang Kongres ke 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)
Dengan memohon rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI), setelah :
Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia
berjalan efektif sesuai dengan susunan acara, tertib dan demokratis
serta sesuai dengan konstitusi organisasi.
2. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu
menetapkan dan mengesahkan Presidium Sidang Kongres 10
Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI).
Mengingat : 1. AD/ART PDGI
2. AD/ART IKORTI
3. Susunan Acara Kongres IKORTI
4. Tata Tertib Kongres IKORTI
Memperhatikan : Saran dan pendapat dari peserta Kongres 10 Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Presidium sidang terpilih Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) yaitu :
1. Syarwan, drg, Sp. Ort
2. Dr. Rini Susanti, drg, Sp.Ort
3. Dicky Abdillah M Harun, drg., Sp.Ort
4. Arya Bramanta, drg, Sp.Ort
5. Arif Dani, drg, Sp.Ort
6. Bramantio, drg, Sp.Ort
7. Ardiansyah, drg, Sp.Ort
2. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali
jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
97 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
98 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
SURAT KETETAPAN
No. 03/PS/Kongres 10-IKORTI/X/2017
Tentang
Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat Ikatan Ortodontis Indonesia
(IKORTI) Periode 2014-2017
Dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI), setelah :
Menimbang : 1. Bahwa pelaksana Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia
diharapkan menjadi media evaluasi dan media menggerakkan
organisasi menuju ke arah lebih baik serta sesuai dengan konstitusi
organisasi.
2. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu
menetapkan dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban
Pengurus Pusat Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) Periode
2014-2017.
Mengingat : 1. AD/ART PDGI
2. AD/ART IKORTI
3. Aturan Organisasi Kolegium Ortodonti Indonesia
Memperhatikan : 1. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI) Periode 2014-2017
2. Saran dan pendapat serta tanggapan dari peserta kongres 10 Ikatan
Ortodontis Indonesia (IKORTI)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban pengurus pusat Ikatan Ortodontis Indonesia
(IKORTI) periode 2014-2017 dengan catatan.
2. Catatan pada poin 1 yaitu, harus dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik selama
±50 hari mulai dari sekarang.
3. Dengan ini pengurus pusat ikorti periode 2014-2017 dinyatakan demisioner.
4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali
jikalau terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
99 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
100 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
101 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Rekomendasi Organisasi
1. Kongres berikutnya akan dilaksanakan tahun 2020 di Denpasar Bali.
2. Selama belum mempunyai sekretariat tetap, kedudukan sekretariat pusat Ikorti
mengikuti domisili ketua PP Ikorti dan Pengurus periode 2017 -2020 diberi amanah
untuk pengadaan Sekretariat Permanen.
3. Laporan Pertanggung jawaban Ketua harus tertulis dan lengkap sebagai bukti fisik
dan harus dibagikan kesemua Komda dan di Audit oleh Accounting Public selambat-
lambatnya 50 hari dari setelah acara Kongres.
4. Peserta kongres harus memiliki sertifikat kompetensi ortodonti dan menjadi anggota
ikorti serta sudah melunasi pembayaran iuran ke komda masing2 sampai tahun
berjalan.
5. Pembiayaan Kongres Nasional dibiayai oleh PP Ikorti.
6. Peserta Kongres Nasional adalah peserta seminar IAO.
7. Pembagian keuntungan antara pelaksana IAO dan PP Ikorti (aturan tambahan).
8. Ketua IKORTI terpilih membentuk kepengurusan bersama semua ketua KOMDA
(aturan tambahan).
102 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
SURAT KETETAPAN
Nomor : 05/PS/Kongres 10-IKORTI/X/2017
Tentang
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
Ikatan Ortodontis Indonesia(IKORTI)
Dengan memohon Rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI), setelah :
Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) sebagai
organisasi dianggap perlu dan penting untuk memiliki aturan
main organisasi untuk menggerakkan organisasi serta menjadi
koridor anggota organisasi
2. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu
mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)
Mengingat : 1. AD/ART PDGI
2. Hasil Rapat Kerja di Surabaya
3. Saran dari Kolegium Ortodonti Indonesia
Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) yang
lalu.
2. Saran dan pendapat serta tanggapan dari peserta sidang pleno
Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan
Ortodontis Indonesia (IKORTI) untuk masa berlaku periode 2017-2020.
2. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali
jikalau terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
103 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
104 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
SURAT KETETAPAN
Nomor : 06/PS/Kongres 10-IKORTI/X/2017
Tentang
Penetapan Anggota Kolegium Ortodonti Indonesia dari Unsur Klinisi
Periode 2017-2020
Dengan memohon Rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI), setelah :
Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu
menetapkan anggota Kolegium Ortodonti Indonesia dari unsur
klinisi periode 2017-2020
2. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu
menetapkan bakal calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan
Ortodontis Indonesia (IKORTI) periode 2017-2020
Mengingat : 1. AD/ART PDGI
2. Rapat IKORTI di Medan
3. Kriteria dan Mekanisme Pemilihan Anggota Kolegium Ortodonti
Indonesia dari unsur klinisi
Memperhatikan : 1. AD/ART Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Anggota Kolegium ortodonti Indonesia dari unsur klinisi antara lain :
a. Nurhayati Harahap, drg., Sp.Ort(K)
b. Jusuf Sjamsudin, drg., Sp.Ort(K)
c. Dr. Sri Suparwitri, drg., Sp.Ort(K)
d. Dr. Rini Susanti, drg., Sp.Ort
e. Isnaniah Malik, drg., Sp.Ort(K)
2. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali
jikalau terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
105 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
106 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
SURAT KETETAPAN
Nomor : 07/PS/Kongres 10-IKORTI/X/2017
Tentang
Penetapan Dewan Pengawas Ikatan Ortodontis Indonesia
Periode 2017-2020
Dengan memohon Rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI), setelah :
Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu
menetapkan Dewan Pengawas Ikatan Ortodonti Indonesia
periode 2017-2020
2. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu
menetapkan bakal calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan
Ortodontis Indonesia (IKORTI) periode 2017-2020
Mengingat : 1. AD/ART PDGI
2. Rapat IKORTI di Medan
3. Kriteria dan Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas Ikatan
Ortodontis Indonesia (IKORTI)
Memperhatikan : 1. AD/ART Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Dewan Pengawas Anggota Ikatan Ortodonti Indonesia antara lain :
a. Himawan Halim, drg., DMD, MS, Sp.Ort, PhD
b. Tono Sidharta Hambali, drg., Sp.Ort.(K)
c. Dr. Eka Erwansyah, drg. M.Kes., Sp.Ort
d. Pambudi Rahardjo, drg., MS., Sp.Ort(K)
e. Darmawan Sutantyo, drg., SU., Sp.Ort(K)
2. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali
jikalau terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
107 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
108 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
109 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
SURAT KETETAPAN
Nomor : 09/PS/Kongres 10-IKORTI/X/2017
Tentang
Penetapan Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ortodontis Indonesia
(IKORTI) Periode 2017-2020
Dengan memohon Rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis
Indonesia (IKORTI), setelah :
Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) sebagai organisasi
dianggap perlu dan penting untuk melakukan pemilihan Ketua
Umum organisasi untuk memimpin dan menggerakkan organisasi
sesuai konstitusi organisasi.
2. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu
menetapkan bakal calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan
Ortodontis Indonesia (IKORTI) periode 2017-2020.
Mengingat : 1. AD/ART PDGI
2. Rapat IKORTI di Surabaya, Bandung dan Bali
3. Kriteria dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum
Memperhatikan : 1. AD/ART Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)
2. Hasil Pemilihan Calon Ketua Umum PP IKORTI
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Saudari Krisnawati, drg., Sp.Ort(K) sebagai Ketua Umum terpilih Pengurus Pusat
Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) untuk periode 2017-2020 dengan
perolehan suara 221 (Dr. Endah Mardiati, drg, MS., Sp.Ort(K) = 205 suara)
2. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali
jikalau terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
110 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
111 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
LAMPIRAN VISI MISI
BALON KETUA PP
IKORTI 2017-2020
112 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
1. Visi dan Misi Calon Ketua Umum PP Ikatan Ortodontis Indonesia Periode 2017-
2020.
A. Drg. Krisnawati., Sp.Ort(K)
B.
C.
D.
E.
113 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
B. Dr. drg. Endah Mardiati, M.S., Sp.Ort(K)
Sampai laporan ini dicetak, materi belum diterima Steering Committee.
114 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
LAMPIRAN FOTO
KONGRES 10 IKORTI
115 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Steering Committee Kongres 10 IKORTI
Presidium sidang kongres 10 Ikorti sedang menyimak paparan salah satu Balon Ketua PP Ikorti 2017-2020
116 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Suasana Kongres 10 IKORTI
117 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Pemilihan Ketua PP IKORTI 2017-2020
Ketua Presidium Congress drg Syarwan, Sp.Ort dan Ketua Steering Committee Dr. drg. Rini
Susanti, Sp.Ort
118 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |
Presidium Sidang, Steering Committee dan Ketua PP IKORTI terpilih periode 2017-2020
Steering Committee menyusun laporan pelaksanaan kongres
top related