Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - …ikortikomdajatim.com/wp-content/uploads/2017/12/Laporan... · IKORTI berazaskan Pancasila ... sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran

1 Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - 2017 |

Laporan Pelaksanaan

Kongres 10 IKORTI Medan, 19 Oktober 2017

Steering Committee, November 2017


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Kongres ke 10 Ikorti telah dilaksanakan di Medan pada

hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 dengan lancar dan sukses.

Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kongres tersebut, bersama ini kami sampaikan

Laporan Pelaksanaan Kongres 10 Ikorti.

Kami mengucapkan terimakasih pada Steering Committee, Organizing Committee,

Presidium, anggota Ikorti serta peserta kongres dan pihak lain yang telah membantu

kelancaran kegiatan ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kekhilafan selama

persiapan, pelaksanaan maupun laporan ini.

Harapan kami, laporan ini dapat diterima dengan baik.

Wassalamu’alaikum wr wb

Jakarta, November 2017

Dr. Rini Susanti, drg., Sp.Ort

Ketua Steering Committee


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................... 2

Daftar Isi ............................................................................................................. 3

Paparan Laporan Ketua Steering Committee Kongres 10 IKORTI .................... 5

Paparan Laporan Pertanggungjawaban Ketua PP IKORTI 2014-2017 .............. 11

Materi Kongres 10 IKORTI ................................................................................

Usulan Perubahan AD ART dari tiap Komda .................................................... 40

Usulan Pembahasan Umum dari tiap Komda .................................................... 76

AD ART IKORTI Hasil Kongres 10 IKORTI .................................................. 79

Ketetapan-Ketetapan Kongres 10 IKORTI ....................................................... 94

Lampiran ...........................................................................................................

Visi Misi Calon Ketua Umum PP IKORTI 2017-2020 .................................... 112

Lampiran Foto Kongres 10 IKORTI ................................................................. 115


Paparan Laporan Ketua Steering Committee

Kongres 10 IKORTI

(Ikatan Ortodontis Indonesia)







Paparan Laporan

Pertanggungjawaban KETUA PP IKORTI 2014-2017





























MATERI KONGRES 10

Ikatan Ortodontis Indonesia (10

th Indonesian Association Of Orthodontist National Congress)


USULAN PERUBAHAN AD ART

DARI TIAP KOMDA


USULAN REVISI ANGGARAN DASAR IKATAN ORTODONTIS INDONESIA

NO NASKAH ASLI USULAN PERUBAHAN

KET Komda Jaya

Komda Jabar Komda Jatim

Komda DIY/Jateng Komda SulSel

Komda Sumut

MUKADDIMAH Sesuai dengan kemajuan dan prkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat dalam semua bidang termasuk bidang ilmu kedokteran gigi, khususnya ortodontik maka perlu adanya satu wadah atau ikatan bagi para spesialis ortodontik (ortodontis) dalam bentuk suatu organisasi yang bernaung dibawah PDGI. Pembentukan organisasi ini bertujuan untk ikut serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi, mulut dan wajah khususnya dalam bidang ortodontik, guna menunjang pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Ayat 1 : Organisasi ini diberi nama Ikatan Ortodontis Indonesia disingkat IKORTI atau dalam Bahasa Inggris sebagai Indonesian Association of Orthodontists,

SOP bila IAO diadakan diluar iao bali (Usulan SC: ditempatkan di ART atau diluar AD/ART sebagai Ketentuan Organisasi


Nama dan Status

disingkat IAO Ayat 2 : Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) / Indonesian Association of Orthodontists (IAO) adalah satu-satunya organisasi profesi dokter gigi spesialis ortodonti (Ortodontis) yang diakui di Indonesia dan Internasional

Pasal 2 Tempat dan

Tanggal Didirikan

IKORTI didirikan di Bandung pada tanggal 26 September 1974

Pasal 3 Tempat

Kedudukan

Sekretariat Pengurus Pusat IKORTI berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia

Sekretariat Pengurus Pusat IKORTI tidak harus berkedudukan di Ibukota negara RI. Lokasi sekretariat dapat diputuskan dalam Kongres Nasional Ikorti.

Sekretariat Pengurus Pusat IKORTI diharapkan mempunyai tempat sendiri dengan staf independent dan professional.

secretariat IKORTI Pusat mengikuti domisili ketua terpilih selama IKORTI belum mempunyai kantor

BAB II AZAS,

PEDOMAN

IKORTI berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945


DAN LAMBANG

Pasal 4

Azas

Pasal 5 Pedoman

IKORTI berpedoman pada sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran gigi Indonesia

Ikorti berpedoman juga pada UU Praktek Kedokteran (Usulan SC: mengacu pada perundang-undangan yang berlaku)

Pasal 6 Lambang

Mengikuti lambang PDGI dengan tambahan tulisan IKORTI

BAB III VISI, MISI,

TUJUAN SERTA FUNGSI

Pasal 7

Visi dan Misi

Ayat 1 : a. Visi : Ikatan Ortodontis

Indonesia (IKORT) / Indonesian Association of Orthodontists (IAO) sebagai organisasi ortodontis di Indonesia yang bertaraf Internasional

b. Misi :

1. Mempersatukan

1. taraf orthodontis kompetensinya diakui internasional

2. langkah-langkah menuju kepada visi (diakui internasional)

PasaL 7 poin 4 : Kompetensi diakui dunia, sehingga bisa bekerja di luar Indonesia (Saran SC: poin 2 ditambahkan


para ortodontis Indonesia dalam satu wadah organisasi profesi

2. Meningkatkan kualitas ilmu dan profesionalisme melalui pendidikan berkelanjutan guna pelayanan ortodontik bagi masyarakat

3. Menjalin kerjasama dengan ikatan ortodontis internasional

kata “nasional dan internasional” setelah kata masyarakat

Pasal 8 Tujuan

Ayat 1 : Tujuan organisasi IKORTI adalah membina, mendorong, meningkatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan para anggotanya di bidang ortodontik

Ayat 2 : Memberi informasi dan meningkatkan mutu pelayanan ortoodontik bagi masyarakat Ayat 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan


melindungi anggota

Pasal 9 Fungsi

Ayat 1 : IKORTI membantu dan memberikan saran kepada PDGI baik diminta maupun tidak, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan profesi di bidang ortodontik

Ayat 2 : IKORTI Dapat bekerjasama dengan instansi, institusi, serta ikatan profesi lainnya dalam forum nasional maupun internasional guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir Ayat 3 : IKORTI berperan aktif dan memberi rekomendasi Ijin Praktek dan dalam penyelenggaraan seminar, symposium, kegiatan ilmiah dalam bidang ortodontik

Ikorti berperan aktif juga dalam pengabdian masyarakat Saran SC: ditambahkan pada ayat 3

BAB IV ORGANISASI

Pasal 10 Susunan

Organisasi

Susunan Organisasi IKORTI terdiri dari :

1. Pengurus Pusat dan Komda

2. Dewan Penasihat 3. Badan Khusus :

penggantian pengurus di audit eksternal Usul Sc: dimasukkan di ketentuan organisasi ( di luar AD/ART)


- Kolegium Ortodonti

- Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Ortodonti

- Badan Pembela Anggota

Pasal 11 Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan tertinggi organisasi IKORTI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui :

1. KONGRES di tingkat pusat

2. Rapat Umum Anggota di tingkat Komda

- Dalam pasal ini sekalian menetapkan pengaturan beeding tempat seminar IAO dan kongres nasional Ikorti dengan memprioritaskan kepada Komda yang belum pernah melaksanakan atau menjadi penyelenggara IAO Usul SC:

masukkan

dalam aturan

tambahan

- Pembiayaan Kongres


Nasional dibiayai oleh PP Ikorti Usul SC:

masukkan

dalam aturan

tambahan

- Pengaturan tentang peserta Kongres Nasional yaitu ortodontis yang telah mempunyai STR dan menjadi anggota Ikorti Komda

Usul Sc: Memiliki sertifikat kompetensi ortodonti dan menjadi anggota ikorti - Peserta Kongres

Nasional adalah peserta seminar IAO

Pasal 12 Keputusan Organisasi

IKORTI mempunyai tingkatan keputusan secara hierarkis sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar


2. Anggaran Rumah Tangga

3. Keputusan Kongres 4. Keputusan Rapat

Kerja 5. Keputusan Rapat

Pengurus Pusat 6. Keputusan Ketua

Pengurus Pusat 7. Keputusan Rapat

Umum Anggota

Pasal 13 Macam

Keanggotaan

Macam keanggotaan IKORTI : 1. Anggota biasa 2. Anggota kehormatan

Dijelaskan kriteria yang termasuk anggota kehormatan Ikorti Usul SC: Dimasukkan dalam ART

BAB V KEKAYAAN

Pasal 14

Kekayaan organisasi diperoleh dari :

1. Iuran Wajib 2. Usaha lain 3. Bantuan lain yang

tidak mengikat

Iuran anggota setelah konggres medan 2017

sumber keuangan darimana saja :

Iuran anggota Event yang

menjadi agenda rutin IAO

Saran SC; poin di atas sudah ada di ART Pembagian keuntungan Usul Sc; masuk dalam aturan tambahan


BAB VI KETENTUAN

LAIN

Pasal 15 Perubahan Anggaran

Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan didalam Raker

Pasal 16 Pembubaran

Organisasi

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh :

1. Suatu Kongres Luar Biasa

2. Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan seperti diatur dalam BAB VII

Pasal 17 Penutup

Hal-hal yang belum diatur alam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar IKORTI.


USULAN REVISI ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ORTODONTIS INDONESIA

NO NASKAH ASLI USULAN PERUBAHAN

KET Komda Jaya Komda Jabar Komda Jatim

Komda DIY/Jateng Komda SulSel

Komda Sumut

BAB I ORGANISASI

Pasal 1 Pengurus Pusat

a. Status : Merupakan pelaksana

tertinggi organisasi

b. Pengurus Pusat terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Bidang sekurang-kurangnya

3 bidang 6. Dewan penasehat

c. Tugas dan Wewenang

Tugas :

1. Melaksanakan Keputusan dan Rekomendasi kongres

2. Menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu kepada Keputusan dan Rekomendasi kongres

3. Melaksanakan pembinaan Komda

4. Melaksanakan Pengukuhan Pengurus Komda

5. Melaksanakan Raker

Poin e. memiliki STR yang masih berlaku Memiliki keanggotaan PDGI yang masih berlaku

Tugas : Poin 11. Dijelaskan kriteria yang termasuk anggota kehormatan Ikorti Usul SC: masuk dalam pasal 8 tentang keanggotaan Wewenang : 3. Menerbitkan Kartu Anggota 3. Menerbitkan kartu angota merupakan tugas bukan wewenang, sebelum masa kerja

Ketua IKORTI terpilih membentuk kepengurusan bersama semua ketua KOMDA

Usul Sc: aturan tambahan

Calon ketua IKORTI Pusat hanya bisa dipilih oleh anggota IKORTI yang diterima oleh panitia kongres satu minggu sebelum hari pemilihan

Usul Sc; masukkan


6. Melaksanakan KONGRES 7. Memberikan perlindungan

dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan anggota

8. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota

9. Menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait seperti, ikatan profesi, mitra kerja, Lembaga-lembaga negara, Lembaga swasta, baik didalam maupun luar negeri

10. Mensosialisasikan dan menindaklanjuti segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi ortodontis

Wewenang : 1. Melantik Pengurus Komda 2. Mengeluarkan surat

keputusan, MOU, dan lain-lain yang bersifat strategis untuk kepentingan organisasi

3. Menerbitkan Kartu Anggota

berakhir hendaknya kartu anggota sudah dibagikan.

dalam aturan tambahan


d. Masa Kerja 1. Periode kepengurusan PP

IKORTI adalah 3 (tiga) tahun

2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena, meninggal, berhalangan tetap, maka Wakil Ketua menjadi Pelaksana Tugas Ketua PP IKORTI sampai periode kepengurusan berakhir

3. Serah terima Pegurus Pusat lama ke Pengurus Pusat baru dilaksanakan langsung pada saat Kongres

4. Ketua Pengurus Pusat maksimal dapat menjabat 2 periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut

5. Ketua Pengurus Pusat tidak boleh merangkap jabatan (ketua) dalam struktur organisasi IKORTI

e. Tata Cara Pengelolaan 1. Pengurus Pusat

menjalankan tugasnya segera setelah serah terima jabatan

2. Untuk mdnyelenggarakan kegiatannya PP harus


mengadakan rapt-rapat berupa rapat pleno.

3. Kriteria Calon Ketua PP : a. Anggota Biasa

(dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota)

b. Berpengalaman dalam organisasi IKORTI sekurang-kurangnya 1 (satu) periode kepengurusan baik di PP maupun Komda

c. Mempunyai Surat Tanda Registrasi

d. Surat keterangan sehat dari institusi yang berwenang

e. Mengajukan surat kesediaan

Pasal 2 Pengurus Komda

a. Status 1. Pengurus Komda adalah

suatu badan pengurus dalam satu provinsi

2. Ketua Pengurus Komda dipilih dalam rapat umum anggota

3. Ketua Komda bertanggungjawab kepada rapat umum anggota

4. Pengurus Komda dapat dibentuk di setiap provinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 anggota


b. Susunan Pengurus Komda sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara

c. Tugas dan Wewenang Pengurus Komda 1. Melaksanakan pelimpahan

wewenang yang diberikan oleh PP IKORTI yang diatur dalam surat keputusan PP

2. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota

3. Membina hubungna dengan seuruh pihak di wilayahnya yang berkaitan dengan profesi

4. Pengurus Komda memberikan laporan kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 1 (satu) kepengurusan

5. Melakukan pembinaan anggota

d. Masa Kerja 1. Periode kepengurusan

Komda adalah 3 (tiga) tahun

2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya


karena, meninggal, berhalangan tetap, maka Wakil Ketua/Sekretaris melanjutkan sampai masa bakti ketua lama atau mengadakan Rapat Umum Anggota

e. Tata Cara Pengelolaan 1. Rapat Umum Anggota

diadakan selambat-lambatnya 6 (eam) bulan sesudah kongres untuk memilih Ketua Komda

2. Dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat umum anggota kepengurusan Komda harus terbentuk

3. Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun

4. Ketua Komda maksimal 2 kali perode sesuai kepengurusan PP

5. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata Laksana Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART


BAB II BADAN-BADAN

KHUSUS KOLEGIUM

ORTODONTI

Pasal 3

a. Status 1. Kolegium ortodonti adalah

badan fungsional pengampu ilmu ortodonti

2. Kolegium ortodonti bertanggungjawab kepada PP IKORTI

b. Keanggotaan

1. Anggota kolegium ortodonti adalah : Ketua PP IKORTI, anggota IKORTI yang menjabat sebagai (ex officio) 5 orang Kepala Departemen / Bagian ortodonti di FKG penyelenggara pendidikan spesialis ortodonti yang berwenang, 5 orang koordinator Pendidikan Spesialis Ortodonti (ex officio), Guru Besar Spesialis Ortodonti yang masih aktif di institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, serta 1 orang Spesialis Ortodonti dengan pengalaman lebih dari 10

b.1. Anggota kolegium ortodonti adalah : Ketua PP IKORTI, anggota IKORTI yang menjabat sebagai (ex officio) 5 orang kepala departemen / bagian ortodonti di FKG penyelenggara pendidikan spesialis ortodonti yang berwenang, 5 orang ketua program studi (KPS) yang masih aktif di instusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, guru besar/Professor yang masih dan pernah bekerja


tahun berpraktek sebagai spesialis ortodonti.

2. Apabila Ketua PP merangkap sebagai Ketua departemen atau program studi maka wakil ketua PP menggantikan ketua PP sebagai anggota kolegium.

3. Apabila ketua kolegium merangkap sebagai ketua departemen atau ketua program studi sudah habis masa jabatan sebagai ketua departemen atau ketua program studi maka kolegium mengadakan pemilihan ketua baru

c. Tugas dan Wewenang 1. Memberikan pertimbangan

dan saran, mengenai disiplin ilmu ortodonti, diminta auatu tidak diminta kepada ketua PP

2. Melakukan koordinasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengampu ilmu ortodonti

3. Menyelesaikan masalah yang timbul antara kolegium ortodonti dan kolegium lain yang terkait

di institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, serta 1 orang spesialis ortodonti dengan pengalaman lebih dari 10 tahun berpraktek sebagai spesialis Ortodonti,


dengan ruang lingkup spesialisasi ortodonti

4. Menyusun stadar yang terkait dengan profesi dokter gigi spesialis ortodonti dan berkoordinasi dengan KKI

5. Melaksanakan uji kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti dan menerbitkan sertifikat kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti

6. Melakukan pembinaan terhadap keprofesionalan dokter gigi spesialis ortodonti

d. Masa Kerja 1. Masa kerja anggota

kolegium ortodonti sama dengan masa kerja PP

2. Kepengurusan kolegium ortodonti berakhir setelah kepengurusan yang baru terbentuk

e. Struktur Organisasi Terdiri dari :

1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Anggota Kolegium


Ortodonti Ketua Kolegium Ortodonti berasal dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme pemilihan yang disepakati. Ketua Kolegium Ortodonti terpilih disahkan oleh Ketua PP IKORTI Fungsi : 1. Divisi Akreditasi 2. Divisi Uji Kompetensi 3. Divisi Sertifikasi 4. Divisi Pembinaan 5. Divisi Kurikulum

Pasal 4 Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi

(MKEKG)

a. Status MKEKG adalah perangkat PDGI

yang merupakan badan

otonom dengan makksud

menjamin kenetralan sikap dan

keputusannya. Pengelolaan

MKEKG harus terpisah dari

berbagai kelengkapan

organisasi PDGI lainnya.

b. Kedudukan dan Wilayah Kerja 1. MKEKG pusat berada di

tempat kedudukan Pengurus Besar PDGI


2. MKEKG Wilayah berada di tempat kedudukan pengurus PDGI wilayah dengan wikayah kerja tingkat provinsi

3. MKEKG cabang berada di tempat kedudukan pengurus PDGI cabang dengan wilayah kerja tingkat kabupaten/Kota

4. Dalam hal MKEKG Wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang yang berkedudukan di ibukota provinsi melaksanakan fungsi MKEKG di wilayah tersebut

5. Dalam hal pengurus PDGI wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang juga belum terbentuk, maka tugas-tugas MKEKG di Wilayah/Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh MKEKG Cabang terdekat.

6. Penunjukan dan pelimpahan tugas sebagaimana disebut dalam butir 4 dan 5 diatas, ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar PDGI


c. Tugas dan Wewenang Tugas :

1. Melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan, penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi untuk seluruh dokter gigi yang berada di wilayah kerjanya

2. Melaksanakan tugas bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan bersama Pengurus PDGI lainnya

3. Melaksanakan tugas penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan melalui masing-masing MKEKG

Wewenang : 1. Menyampaikan

pertimbangan dan usul secara lisan maupun tertulis, dimintta maupun tidak diminta, tentang pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi kepada Ketua PDGI

2. Meninjau dan memutuskan kembali suatu pertimbangan atau usul yang dinilai kurang tepat oleh Ketua PDGI dengan


memperhatikan pertimbangan pengurus PDGI

3. Memberikan [ertimbangan atau usul kepada yang berwenang atas pelanggaran etika melalui PDGI

4. Mengadakan konsultasi timbal balik dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Etik Kedokteran Gigi.

d. Masa Kerja 1. Masa kerja anggota MKEKG

sama dengan masa kerja PDGI

2. Masa kerja anggota MKEKG tidak tetap berakhir setelah kasus yang disidangkan selesai.

e. Tata Cara penyelenggaraan Tata cara penyelenggaraan

MKEKG diatur dalam peraturan

TATA LAKSANA

PENYELENGGARAAN MKEKG


BAB III

Pasal 5 Kongres

a. Status 1. Kongres memegang

wewenang tertinggi organisasi

2. Kongres merupakan musyawarah anggota di tingkat nasional

3. Kongres diadakan 3 (tiga) tahun sekali

4. Dalam keadaan luar biasa, dapat diadakan ongres Luar Bisa sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Komda

b. Tugas dan Wewenang Tugas :

1. Menetapkan dana tau melakukan perubahan AD ART

2. Menetapkan garis besar program

3. Memilih Ketua PP IKORTI 4. Mengukuhkan Ketua

Kolegium ortodonti terpilih

Wewenang : 1. Menilai dan mengesahkan

pertanggungjawaban PP IKORTI periode yang lalu

Peserta kongres adalah seorang ortodontis yang memiliki ijasah sp ortodonti yang diakui oleh pemerintah RI dan tercatat sebagai anggota komda

Sudah ada dalam ART pasal 9

lokasi kongres an annual meeting sudah diputuskan pada saat kongres

Usul Sc: dimasukkan dalam tugas kongres poin 5: Menetapkan tempat dan


2. Menetapkan dan mengesahkan Komda baru

c. Tata Cara Pengelolaan 1. Kongres diselenggarakan

oleh Pengurus Pusat 2. Pengurus Pusat menunjuk

panitia pengaran (SC) dan panitia pelaksana Kongres (OC)

3. Peserta Kongres adalah semua anggota IKORTI

4. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah anggota IKORTI

5. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuh, maka Kongres diundur selama 15 menit, sesudahnya Kongres dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir

6. Ketua SC memimpin rapat sampai pengesahan tata tertib siding

7. Setelah tata tertib disetujui Konges, Ketua SC memimpin pemilihan anggota Presidium yang terdiri dari tujuh orang : 6 orang mewakili Komda dan 1 orang mewakili PP

pelaksana kongres berikutnya


8. Sidang selanjutnya dipimpin oleh Presidium

Pasal 6 Rapat Umum

Anggota

a. Status 1. Rapat Umum Anggota

merupakan rapa angoota di tingkat Komda

2. Diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres

b. Tugas dan Wewenang 1. Meminta

pertanggungjawaban Pengurus Komda mengenai pelaksanaan program kerja komda

2. Memilih Ketua Komda baru 3. Menetapkan garis-garis

besar program kerja Pengurus Komda periode berikutnya.

c. Tata Cara Pengelolaan 1. Setiap anggota Komda

mempunyai hak bicara dan suara

2. Rapat Umum Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota

3. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Umum


Anggota ditunda selama 15 menit dan sesudahnya Rapat Umum Anggota dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir

4. Pengurus baru dilantik oleh PP IKORTI

5. Hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur dalam suatu tata tertib tersendiiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum ini.

Pasal 7 Rapat Kerja

a. Status 1. Rapat Kerja adalah Rapat

Kerja Pengurus Pusat dengan Pengurus Komda

2. Peserta terdiri dari Pengurus Pusar dan delegasi pengurus Komda yang dikukuhkan dengan surat tugas

3. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali selam periode kepengurusan, waktu pelaksanaan sekurang-kurangya satu tahun sebelum kongres

4. Penyelenggara Rapat Kerja adalah Pengurus Pusat IKORTI


b. Tugas dan Wewenang 1. Mengadakan evaluasi

program yang telah dilaksanakan dan menetapkan program kerja selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat kongres

2. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kongres berikutnya

c. Tata Cara Pengelolaan 1. Rapat Kerja diadakan oleh

Pengurus Pusat 2. Rapat Kerja dianggap sah

apabila dihadiri oleh setengah jumlah Komda

3. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja diundur selama 15 menit dan setelah itu Rapat dianggap sah dengan jumlah yang hadir

4. Peserta Rapat Kerja mempunyai hak bicara dan hak suara

5. Rapat Kerja dipimpin oleh Pengurus Pusat IKORTI

6. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum ini akan diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.


BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8

Ketentuan

1. Anggota Biasa adalah ortodontis warga negara Republik Indonesia yang memiliki ijazah yang diakui oleh pemerintah RI

2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa dalam bidang ortodonti

- Anggota Biasa adalah Ortodontis warga Negara RI yang telah memiliki ijazah pendidikan dokter gigi spesialis Ortodonti yang diakui oleh pemerintah RI, atau lulusan pendidikan spesialis Ortodonti dari luar negeri yang telah mengikuti adaptasi di PPDGS Ortodonti yang diakui oleh pemerintah RI

- Penetapan


anggota kehormatan dilakukan oleh kolegium Ortodonti dan PP Ikorti

Pasal 9 Syarat-syarat Keanggotaan

Calon anggota harus mempunyai ijazah dokter gigi spesialis ortodonti kecuali anggota kehormatan

Pasal 10 Hak Anggota

1. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memilih dan dipilih sebagai pengurus

2. Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih

3. Tiap anggota mendapatkan hak


perlindungan dan pembelaan dalam tugas profesinya

4. Tiap anggota hanya berhak mendapatkan satu KTA (Nasional)

5. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus antara lain tentang peningkatan keprofesiannya

6. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi IKORTI untuk kepentingan keanggotaannya/keprofesiannya

Pasal 11 Kewajiban Anggota

1. Anggota Biasa berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan sumpah Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dank ode etik Kedokteran Gigi, AD/ART, segala peraturan dan keputusan IKORTI

2. Membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan serta kewajiban laiinya, kecuali anggota kehormatan

3. Berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan IKORTI

4. Menjaga dan mempertahankan kehormatan IKORTI

5. Meingkatkan pengetahuan ortodonti dan meningkatkan


rasa kesejawatan sesama anggota IKORTI

Pasal 12 Berakhirya

Keanggotaan

Berakhirnya masa keanggotaan dapat terjadi apabila :

1. Meninggal Dunia 2. Mengundurkan diri atas

permintaan sendiri dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Komda dan selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Pusat dana tau atas usul Pengurus Komda yang bersangkutan

3. Tidak melaksanakan kewajbannya sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART selama-lamanya 3 tahun

Kasus anggota PP IKORTI Komda DIY Jateng mengajukan pengunduran diri

anggota yang minta berhenti regulasinya

Saran SC: sudah diatur dalam ART pasal 12

Pasal 13 Pemberhentian

Keanggotaan

Keanggotaan diberhentikan sementara dana tau tetap sebagai anggota IKORTI apabila :

1. Melanggar kode etik kedokteran gigi dana tau AD/ART IKORTI

2. Anggota yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana pasal 12 ayat (1) tidak berhak menarik kembali iuran keanggotaan, uang pangkal dan sumbangan


lain yang ada dalam organisasi dan tetap berkewajiban mempertanggung jawabkan/menyelesaikan.

BAB V KEUANGAN DAN

HARTA BENDA ORGANISASI

Pasal 14

Sumber Keuangan 1. Sumber keuangan organisasi

diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lainnya yang sah

2. Dana abadi dari usaha-usaha lain dan tata cara memperoleh keuangan serta oenataan administrasi keuangan diatur lebih lanjut

Iuran dan Distribusi iuran 1. Besarya uang pendaftaran

menjadi anggota IKORTI adalah Rp. 500.000,-

2. Besarnya iuran anggota minimal Rp. 250.000,- per tahun

3. Setiap Komda wajib menyetorkan Rp. 75.000,-/anggota/tahun kepada PP IKORTI

4. Iuran anggota Komda harus disetorkan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum kongres


PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Penggunaan Keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pasal 14 digunakan untuk kepentingan organisasi, meliputi :

1. Kesekretariatan 2. Pelaksanaan rapat 3. Perjalanan Dinas pengurus

atau anggota yang diutus oleh organisasi

4. Melaksanakan program-program organisasi

5. Kegiatan social, kemanusiaan dan keagamaan

6. Lain-lain yang dipandang perlu

Pasal 16 Pengendalian keuangan dan

kekayaan

1. Keuangan dan harta benda organisasi harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus maupun anggota

2. Pemindahan atau pengalihan keuangan dan hbenda kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha yang hanya dapat dilakukan menurut ketentuan organisasi


Pasal 17 Pertanggungjawaban

keuangan dan kekayaan

1. Pengurus wajib membuat laporan keuangan dan harta benda organisasi setiap kongres

2. Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta benda organisasi

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Syarat perubahan AD/ART

Untuk mengubah AD/ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir pada saat kongres

Pasal 19 Tata Cara perubahan

AD/ART

Usulan perubahan AD/ART dibahas melalui Rapat Kerja

Pasal 20 Pembubaran

Organisasi

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota

2. Sesudah pembubaran segala kekayaan IKORTI diserahkan kepada badan social atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh kongres


BAB VII PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang diperlukan dan tidak tercantum dalam AD/ART ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam AD/ART IKORTI

2. AD/ART disahkan oleh Kongres IKORTI

USULAN PEMBAHASAN UMUM

DARI TIAP KOMDA


USULAN PEMBAHASAN UMUM IKATAN ORTODONTIS INDONESIA

No Topik Usulan Pembahasan

Ket Komda Jaya Komda Jabar Komda Jatim

Komda DIY/Jateng

Komda SulSel

Komda Sumut

1 PROGRAM IKORTI

Selain kegiatan Annual Meeting yang diadakan setiap tahun, Ikorti perlu juga mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat.

Usulan SC: PP memfasilitasi Pembentukan komda baru di wilayah yang belum ada komda (meliputi regional) dan sudah memenuhi syarat jumlah anggota

Usulan SC: Pelaksana dan tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam Kongres


2 HUBUNGAN MEDIKOLEGAL

Diperlukan pendampingan dari Ikorti apabila ada anggota yang tersangkut sengketa medis.

Diperlukan penertiban kegiatan kursus yang diadakan oleh anggota Ikorti, perlu dicantumkan pada AD/ART bahwa anggota IKORTI tidak di perkenankan memberikan kursus HO, kecuali telah diakui kepakarannya oleh instansi yang terkait.

3 PEMBAHASAN LAIN

Diperlukan aturan pada

dental supplier khususnya

alat dan bahan orto yang

telah terdaftar pada

badan terkait, supaya

pembelian alat dan bahan

orto hanya dapat dilayani

bila menggunakan resep.


AD ART IKORTI HASIL KONGRES 10 IKORTI

Medan, Oktober 2017


ANGGARAN DASAR

IKATAN ORTODONTIS INDONESIA

MUKADDIMAH

Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat

dalam semua bidang termasuk bidang ilmu kedokteran gigi, khususnya ortodontik maka perlu

adanya satu wadah atau ikatan bagi para spesialis ortodontik (ortodontis) dalam bentuk suatu

organisasi yang bernaung dibawah PDGI. Pembentukan organisasi ini bertujuan untk ikut serta

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi, mulut dan wajah khususnya dalam bidang

ortodontik, guna menunjang pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Status

Ayat 1 : Organisasi ini diberi nama Ikatan Ortodontis Indonesia disingkat IKORTI atau dalam Bahasa

Inggris sebagai Indonesian Association of Orthodontists, disingkat IAO.

Ayat 2 : Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) / Indonesian Association of Orthodontists (IAO) adalah

satu-satunya organisasi profesi dokter gigi spesialis ortodonti (Ortodontis) yang diakui di

Indonesia dan Internasional

Pasal 2

Tempat dan Tanggal Didirikan

IKORTI didirikan di Bandung pada tanggal 26 September 1974

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Sekretariat Pengurus Pusat IKORTI berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia

BAB II

AZAS, PEDOMAN DAN LAMBANG

Pasal 4

Azas

IKORTI berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945


Pasal 5

Pedoman

IKORTI berpedoman pada sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran gigi Indonesia

Pasal 6

Lambang

Mengikuti lambang PDGI dengan tambahan tulisan IKORTI

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN SERTA FUNGSI

Pasal 7

Visi dan Misi

Ayat 1 :

a. Visi : Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORT) / Indonesian Association of Orthodontists (IAO) sebagai organisasi ortodontis di Indonesia yang bertaraf Internasional

b. Misi : 1. Mempersatukan para ortodontis Indonesia dalam satu wadah organisasi profesi

2. Meningkatkan kualitas ilmu dan profesionalisme melalui pendidikan berkelanjutan guna pelayanan ortodontik bagi masyarakat nasional dan internasional

3. Menjalin kerjasama dengan ikatan ortodontis internasional

Pasal 8

Tujuan

Ayat 1 : Tujuan organisasi IKORTI adalah membina, mendorong, meningkatkan serta

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan para anggotanya

di bidang ortodontik

Ayat 2 : Memberi informasi dan meningkatkan mutu pelayanan ortoodontik bagi masyarakat

Ayat 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan melindungi anggota

Pasal 9

Fungsi

Ayat 1 : IKORTI membantu dan memberikan saran kepada PDGI baik diminta maupun tidak, dalam

menangani masalah yang berkaitan dengan profesi di bidang ortodontik

Ayat 2 : IKORTI Dapat bekerjasama dengan instansi, institusi, serta ikatan profesi lainnya dalam

forum nasional maupun internasional guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang mutakhir


Ayat 3 : IKORTI berperan aktif dan memberi rekomendasi Ijin Praktek dan dalam penyelenggaraan

seminar, symposium, kegiatan ilmiah dalam bidang ortodontik dan juga pengabdian

masyarakat

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi IKORTI terdiri dari :

1. Pengurus Pusat dan Komda 2. Dewan Penasihat 3. Badan Khusus : - Kolegium Ortodonti - Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Ortodonti - Badan Pembela Anggota - Dewan pengawas

Pasal 11

Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan tertinggi organisasi IKORTI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya

melalui :

1. KONGRES di tingkat pusat 2. Rapat Umum Anggota di tingkat Komda

Pasal 12

Keputusan Organisasi

IKORTI mempunyai tingkatan keputusan secara hierarkis sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar 2. Anggaran Rumah Tangga 3. Keputusan Kongres 4. Keputusan Rapat Kerja 5. Keputusan Rapat Pengurus Pusat 6. Keputusan Ketua Pengurus Pusat 7. Keputusan Rapat Umum Anggota


Pasal 13

Macam Keanggotaan

Macam keanggotaan IKORTI :

1. Anggota biasa 2. Anggota kehormatan

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 14

Kekayaan organisasi diperoleh dari :

1. Iuran Wajib 2. Usaha lain 3. Bantuan lain yang tidak mengikat

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan terlebih dahulu dilakukan

pembahasan didalam Raker

Pasal 16

Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh :

1. Suatu Kongres Luar Biasa 2. Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 tentang

organisasi kemasyarakatan seperti diatur dalam BAB VII

Pasal 17

Penutup

Hal-hal yang belum diatur alam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar IKORTI.


ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN ORTODONTIS INDONESIA

BAB I

ORGANISASI

Pasal 1

Pengurus Pusat

a. Status :

Merupakan pelaksana tertinggi organisasi

b. Pengurus Pusat terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Bidang sekurang-kurangnya 3 bidang 6. Dewan penasehat

c. Tugas dan Wewenang

Tugas :

1. Melaksanakan Keputusan dan Rekomendasi kongres 2. Menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu kepada Keputusan dan

Rekomendasi kongres 3. Melaksanakan pembinaan Komda 4. Melaksanakan Pengukuhan Pengurus Komda 5. Melaksanakan Raker 6. Melaksanakan KONGRES 7. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan anggota 8. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota 9. Menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait seperti, ikatan

profesi, mitra kerja, Lembaga-lembaga negara, Lembaga swasta, baik didalam maupun luar negeri

10. Mensosialisasikan dan menindaklanjuti segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi ortodontis

Wewenang :

1. Melantik Pengurus Komda 2. Mengeluarkan surat keputusan, MOU, dan lain-lain yang bersifat strategis untuk

kepentingan organisasi 3. Menerbitkan Kartu Anggota


d. Masa Kerja

1. Periode kepengurusan PP IKORTI adalah 3 (tiga) tahun 2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena, meninggal, berhalangan tetap,

maka Wakil Ketua menjadi Pelaksana Tugas Ketua PP IKORTI sampai periode kepengurusan berakhir

3. Serah terima Pegurus Pusat lama ke Pengurus Pusat baru dilaksanakan langsung pada saat Kongres

4. Ketua Pengurus Pusat maksimal dapat menjabat 2 periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut

5. Ketua Pengurus Pusat tidak boleh merangkap jabatan (ketua) dalam struktur organisasi IKORTI

e. Tata Cara Pengelolaan 1. Pengurus Pusat menjalankan tugasnya segera setelah serah terima jabatan 2. Untuk menyelenggarakan kegiatannya PP harus mengadakan rapt-rapat berupa rapat

pleno. 3. Kriteria Calon Ketua PP :

a. Anggota Biasa (dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota) b. berpengalaman dalam organisasi IKORTI sekurang-kurangnya 1 (satu) periode

kepengurusan baik di PP maupun Komda c. Mempunyai Surat Tanda Registrasi d. Surat keterangan sehat dari institusi yang berwenang e. Mengajukan surat kesediaan f. Memiliki keanggotaan PDGI yang masih berlaku

Pasal 2

Pengurus Komda

a. Status

1. Pengurus Komda adalah suatu badan pengurus dalam satu provinsi 2. Ketua Pengurus Komda dipilih dalam rapat umum anggota 3. Ketua Komda bertanggungjawab kepada rapat umum anggota 4. Pengurus Komda dapat dibentuk di setiap provinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya

5 anggota

b. Susunan Pengurus Komda sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara

c. Tugas dan Wewenang Pengurus Komda

1. Melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh PP IKORTI yang diatur dalam surat keputusan PP

2. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota 3. Membina hubungna dengan seuruh pihak di wilayahnya yang berkaitan dengan profesi 4. Pengurus Komda memberikan laporan kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya

sekali dalam waktu 1 (satu) kepengurusan 5. Melakukan pembinaan anggota


d. Masa Kerja 1. Periode kepengurusan Komda adalah 3 (tiga) tahun 2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena, meninggal, berhalangan tetap,

maka Wakil Ketua/Sekretaris melanjutkan sampai masa bakti ketua lama atau mengadakan Rapat Umum Anggota

e. Tata Cara Pengelolaan 1. Rapat Umum Anggota diadakan selambat-lambatnya 6 (eam) bulan sesudah kongres

untuk memilih Ketua Komda 2. Dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat umum anggota kepengurusan Komda harus

terbentuk 3. Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun 4. Ketua Komda maksimal 2 kali perode sesuai kepengurusan PP 5. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata

Laksana Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART

BAB II

BADAN-BADAN KHUSUS

KOLEGIUM ORTODONTI

Pasal 3 a. Status

1. Kolegium ortodonti adalah badan fungsional pengampu ilmu ortodonti 2. Kolegium ortodonti bertanggungjawab kepada PP IKORTI

b. Keanggotaan

1. Anggota kolegium ortodonti adalah : Ketua PP IKORTI, anggota IKORTI yang menjabat sebagai (ex officio) 5 orang Kepala Departemen / Bagian ortodonti di FKG penyelenggara pendidikan spesialis ortodonti yang berwenang, 5 orang koordinator Pendidikan Spesialis Ortodonti (ex officio), Guru Besar Spesialis Ortodonti yang masih dan pernah bekerja di institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, serta 1 orang Spesialis Ortodonti yang masih aktif dan berpengalaman lebih dari 10 tahun berpraktek sebagai spesialis ortodonti yang mewakili masing-masing komda yang memiliki prodi spesialis Orthodonti.

2. Apabila Ketua PP merangkap sebagai Ketua departemen atau program studi maka wakil ketua PP menggantikan ketua PP sebagai anggota kolegium.

3. Apabila ketua kolegium merangkap sebagai ketua departemen atau ketua program studi sudah habis masa jabatan sebagai ketua departemen atau ketua program studi maka kolegium mengadakan pemilihan ketua baru

c. Tugas dan Wewenang 1. Memberikan pertimbangan dan saran, mengenai disiplin ilmu ortodonti, diminta auatu

tidak diminta kepada ketua PP 2. Melakukan koordinasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengampu ilmu ortodonti 3. Menyelesaikan masalah yang timbul antara kolegium ortodonti dan kolegium lain yang

terkait dengan ruang lingkup spesialisasi ortodonti


4. Menyusun stadar yang terkait dengan profesi dokter gigi spesialis ortodonti dan berkoordinasi dengan KKI

5. Melaksanakan uji kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti dan menerbitkan sertifikat kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti

6. Melakukan pembinaan terhadap keprofesionalan dokter gigi spesialis ortodonti

d. Masa Kerja 1. Masa kerja anggota kolegium ortodonti sama dengan masa kerja PP 2. Kepengurusan kolegium ortodonti berakhir setelah kepengurusan yang baru terbentuk

e. Struktur Organisasi Terdiri dari :

1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Anggota Kolegium Ortodonti

Ketua Kolegium Ortodonti berasal dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme pemilihan yang

disepakati.

Ketua Kolegium Ortodonti terpilih disahkan oleh Ketua PP IKORTI

Fungsi :

1. Divisi Akreditasi 2. Divisi Uji Kompetensi 3. Divisi Sertifikasi 4. Divisi Pembinaan 5. Divisi Kurikulum

Pasal 4

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG)

a. Status

MKEKG adalah perangkat PDGI yang merupakan badan otonom dengan makksud menjamin

kenetralan sikap dan keputusannya. Pengelolaan MKEKG harus terpisah dari berbagai

kelengkapan organisasi PDGI lainnya.

b. Kedudukan dan Wilayah Kerja 1. MKEKG pusat berada di tempat kedudukan Pengurus Besar PDGI 2. MKEKG Wilayah berada di tempat kedudukan pengurus PDGI wilayah dengan wikayah

kerja tingkat provinsi 3. MKEKG cabang berada di tempat kedudukan pengurus PDGI cabang dengan wilayah

kerja tingkat kabupaten/Kota 4. Dalam hal MKEKG Wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang yang berkedudukan di

ibukota provinsi melaksanakan fungsi MKEKG di wilayah tersebut 5. Dalam hal pengurus PDGI wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang juga belum

terbentuk, maka tugas-tugas MKEKG di Wilayah/Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh MKEKG Cabang terdekat.


6. Penunjukan dan pelimpahan tugas sebagaimana disebut dalam butir 4 dan 5 diatas, ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar PDGI

c. Tugas dan Wewenang Tugas :

1. Melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan, penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi untuk seluruh dokter gigi yang berada di wilayah kerjanya

2. Melaksanakan tugas bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan bersama Pengurus PDGI lainnya

3. Melaksanakan tugas penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan melalui masing-masing MKEKG

Wewenang :

1. Menyampaikan pertimbangan dan usul secara lisan maupun tertulis, dimintta maupun tidak diminta, tentang pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi kepada Ketua PDGI

2. Meninjau dan memutuskan kembali suatu pertimbangan atau usul yang dinilai kurang tepat oleh Ketua PDGI dengan memperhatikan pertimbangan pengurus PDGI

3. Memberikan [ertimbangan atau usul kepada yang berwenang atas pelanggaran etika melalui PDGI

4. Mengadakan konsultasi timbal balik dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Etik Kedokteran Gigi.

d. Masa Kerja 1. Masa kerja anggota MKEKG sama dengan masa kerja PDGI 2. Masa kerja anggota MKEKG tidak tetap berakhir setelah kasus yang disidangkan selesai.

e. Tata Cara penyelenggaraan

Tata cara penyelenggaraan MKEKG diatur dalam peraturan TATA LAKSANA

PENYELENGGARAAN MKEKG

BAB III

Pasal 5

Kongres

a. Status

1. Kongres memegang wewenang tertinggi organisasi 2. Kongres merupakan musyawarah anggota di tingkat nasional 3. Kongres diadakan 3 (tiga) tahun sekal 4. Dalam keadaan luar biasa, dapat diadakan ongres Luar Bisa sewaktu-waktu atas usul

sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Komda

b. Tugas dan Wewenang Tugas :

1. Menetapkan dana tau melakukan perubahan AD ART 2. Menetapkan garis besar program 3. Memilih Ketua PP IKORTI 4. Mengukuhkan Ketua Kolegium ortodonti terpilih 5. Menetapkan tempat dan pelaksana kongres berikutnya


Wewenang :

1. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban PP IKORTI periode yang lalu 2. Menetapkan dan mengesahkan Komda baru

c. Tata Cara Pengelolaan 1. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat 2. Pengurus Pusat menunjuk panitia pengaran (SC) dan panitia pelaksana Kongres (OC) 3. Peserta Kongres adalah semua anggota IKORTI 4. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah anggota IKORTI 5. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuh, maka Kongres diundur selama 15 menit,

sesudahnya Kongres dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir 6. Ketua SC memimpin rapat sampai pengesahan tata tertib sidang 7. Setelah tata tertib disetujui Konges, Ketua SC memimpin pemilihan anggota Presidium

yang terdiri dari tujuh orang : 6 orang mewakili Komda dan 1 orang mewakili PP 8. Sidang selanjutnya dipimpin oleh Presidium

Pasal 6

Rapat Umum Anggota

a. Status

1. Rapat Umum Anggota merupakan rapa angoota di tingkat Komda 2. Diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres

b. Tugas dan Wewenang 1. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Komda mengenai pelaksanaan program kerja

komda 2. Memilih Ketua Komda baru 3. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Komda periode berikutnya.

c. Tata Cara Pengelolaan 1. Setiap anggota Komda mempunyai hak bicara dan suara 2. Rapat Umum Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah

anggota 3. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Anggota ditunda

selama 15 menit dan sesudahnya Rapat Umum Anggota dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir

4. Pengurus baru dilantik oleh PP IKORTI 5. Hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur dalam suatu tata tertib

tersendiiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum ini.

Pasal 7

Rapat Kerja

a. Status

1. Rapat Kerja adalah Rapat Kerja Pengurus Pusat dengan Pengurus Komda 2. Peserta terdiri dari Pengurus Pusar dan delegasi pengurus Komda yang dikukuhkan

dengan surat tugas 3. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali selam periode kepengurusan, waktu

pelaksanaan sekurang-kurangya satu tahun sebelum kongres


4. Penyelenggara Rapat Kerja adalah Pengurus Pusat IKORTI

b. Tugas dan Wewenang 1. Mengadakan evaluasi program yang telah dilaksanakan dan menetapkan program kerja

selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat kongres 2. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kongres berikutnya

c. Tata Cara Pengelolaan

1. Rapat Kerja diadakan oleh Pengurus Pusat 2. Rapat Kerja dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Komda 3. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja diundur selama 15 menit dan

setelah itu Rapat dianggap sah dengan jumlah yang hadir 4. Peserta Rapat Kerja mempunyai hak bicara dan hak suara 5. Rapat Kerja dipimpin oleh Pengurus Pusat IKORTI 6. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum ini akan diatur tersendiri

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Ketentuan

1. Anggota Biasa adalah ortodontis warga negara Republik Indonesia yang memiliki ijazah yang

diakui oleh pemerintah RI 2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa dalam bidang ortodonti

Pasal 9

Syarat-syarat Keanggotaan

Calon anggota harus mempunyai ijazah dokter gigi spesialis ortodonti dan telah lulus ujian

kompetensi dan mendaftar sebagai anggota ikorti kecuali anggota kehormatan

Pasal 10

Hak Anggota

1. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan

maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memilih dan dipilih sebagai pengurus

2. Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih

3. Tiap anggota mendapatkan hak perlindungan dan pembelaan dalam tugas profesinya 4. Tiap anggota hanya berhak mendapatkan satu KTA (Nasional) 5. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus antara lain tentang peningkatan

keprofesiannya 6. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi IKORTI untuk kepentingan

keanggotaannya/keprofesiannya


Pasal 11

Kewajiban Anggota

1. Anggota Biasa berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan sumpah

Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dank ode etik Kedokteran Gigi, AD/ART, segala peraturan dan keputusan IKORTI

2. Membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan serta kewajiban laiinya, kecuali anggota kehormatan

3. Berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan IKORTI 4. Menjaga dan mempertahankan kehormatan IKORTI 5. Meingkatkan pengetahuan ortodonti dan meningkatkan rasa kesejawatan sesama anggota

IKORTI

Pasal 12

Berakhirya Keanggotaan

Berakhirnya masa keanggotaan dapat terjadi apabila :

1. Meninggal Dunia 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan mengajukan secara tertulis kepada

Pengurus Komda dan selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Pusat dana tau atas usul Pengurus Komda yang bersangkutan

3. Tidak melaksanakan kewajbannya sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART selama-lamanya 3 tahun

Pasal 13

Pemberhentian Keanggotaan

Keanggotaan diberhentikan sementara dana tau tetap sebagai anggota IKORTI apabila :

1. Melanggar kode etik kedokteran gigi dana tau AD/ART IKORTI 2. Anggota yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana pasal 12 ayat (1) tidak berhak

menarik kembali iuran keanggotaan, uang pangkal dan sumbangan lain yang ada dalam organisasi dan tetap berkewajiban mempertanggung jawabkan/menyelesaikan.

BAB V

KEUANGAN DAN HARTA BENDA ORGANISASI

Pasal 14 Sumber Keuangan

1. Sumber keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lainnya yang sah

2. Dana abadi dari usaha-usaha lain dan tata cara memperoleh keuangan serta oenataan administrasi keuangan diatur lebih lanjut


Iuran dan Distribusi iuran

1. Besarya uang pendaftaran menjadi anggota IKORTI adalah Rp. 500.000,- 2. Besarnya iuran anggota minimal Rp. 250.000,- per tahun 3. Setiap Komda wajib menyetorkan Rp. 75.000,-/anggota/tahun kepada PP IKORTI 4. Iuran anggota Komda harus disetorkan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum kongres

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15 Penggunaan

Keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pasal 14 digunakan untuk kepentingan organisasi,

meliputi :

1. Kesekretariatan 2. Pelaksanaan rapat 3. Perjalanan Dinas pengurus atau anggota yang diutus oleh organisasi 4. Melaksanakan program-program organisasi 5. Kegiatan social, kemanusiaan dan keagamaan 6. Lain-lain yang dipandang perlu

Pasal 16

Pengendalian keuangan dan kekayaan

1. Keuangan dan harta benda organisasi harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan

pribadi pengurus maupun anggota 2. Pemindahan atau pengalihan keuangan dan hbenda kepada pihak lain serta investasi

dana dan usaha yang hanya dapat dilakukan menurut ketentuan organisasi

Pasal 17

Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan

1. Pengurus wajib membuat laporan keuangan dan harta benda organisasi setiap kongres 2. Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta

benda organisasi

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Syarat perubahan AD/ART

Untuk mengubah AD/ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah

anggota yang hadir pada saat kongres


Pasal 19

Tata Cara perubahan AD/ART

Usulan perubahan AD/ART dibahas melalui Rapat Kerja

Pasal 20

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk

maksud tersebut yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota

2. Sesudah pembubaran segala kekayaan IKORTI diserahkan kepada badan social atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh kongres

BAB VII

PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang diperlukan dan tidak tercantum dalam AD/ART ini akan ditetapkan oleh

Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam AD/ART IKORTI

2. AD/ART disahkan oleh Kongres IKORTI


Ketetapan - Ketetapan

Kongres 10 IKORTI

Ikatan Ortodontis Indonesia


SURAT KETETAPAN

No. 01/SC/Kongres 10-IKORTI/X/2017

Tentang

Pengesahan Tata Tertib Kongres ke 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)

Dengan memohon rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis

Indonesia (IKORTI), setelah :

Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia

berjalan efektif sesuai dengan susunan acara, tertib dan demokratis

serta sesuai dengan konstitusi organisasi.

2. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu

menetapkan dan mengesahkan Tata Tertib Kongres 10 Ikatan

Ortodontis Indonesia (IKORTI).

Mengingat : 1. AD/ART PDGI

2. AD/ART IKORTI

3. Susunan Acara Kongres IKORTI

4. Tata Tertib Kongres IKORTI

Memperhatikan : Saran dan pendapat dari peserta Kongres 10 Ikatan Ortodontis

Indonesia (IKORTI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Tata Tertib Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) sebagaimana terlampir

2. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali

jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



SURAT KETETAPAN

No. 02/SC/Kongres 10-IKORTI/X/2017

Tentang

Presidium Sidang Kongres ke 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)

Dengan memohon rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis


Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia

berjalan efektif sesuai dengan susunan acara, tertib dan demokratis

serta sesuai dengan konstitusi organisasi.


menetapkan dan mengesahkan Presidium Sidang Kongres 10

Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI).


2. AD/ART IKORTI

3. Susunan Acara Kongres IKORTI

4. Tata Tertib Kongres IKORTI

Memperhatikan : Saran dan pendapat dari peserta Kongres 10 Ikatan Ortodontis

Indonesia (IKORTI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Presidium sidang terpilih Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) yaitu :

1. Syarwan, drg, Sp. Ort

2. Dr. Rini Susanti, drg, Sp.Ort

3. Dicky Abdillah M Harun, drg., Sp.Ort

4. Arya Bramanta, drg, Sp.Ort

5. Arif Dani, drg, Sp.Ort

6. Bramantio, drg, Sp.Ort

7. Ardiansyah, drg, Sp.Ort


jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



SURAT KETETAPAN

No. 03/PS/Kongres 10-IKORTI/X/2017

Tentang

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat Ikatan Ortodontis Indonesia

(IKORTI) Periode 2014-2017

Dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis


Menimbang : 1. Bahwa pelaksana Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia

diharapkan menjadi media evaluasi dan media menggerakkan

organisasi menuju ke arah lebih baik serta sesuai dengan konstitusi

organisasi.


menetapkan dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban

Pengurus Pusat Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) Periode

2014-2017.


2. AD/ART IKORTI

3. Aturan Organisasi Kolegium Ortodonti Indonesia

Memperhatikan : 1. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat Ikatan Ortodontis

Indonesia (IKORTI) Periode 2014-2017

2. Saran dan pendapat serta tanggapan dari peserta kongres 10 Ikatan

Ortodontis Indonesia (IKORTI)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban pengurus pusat Ikatan Ortodontis Indonesia

(IKORTI) periode 2014-2017 dengan catatan.

2. Catatan pada poin 1 yaitu, harus dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik selama

±50 hari mulai dari sekarang.

3. Dengan ini pengurus pusat ikorti periode 2014-2017 dinyatakan demisioner.


jikalau terdapat kekeliruan dalam penetapannya.




Rekomendasi Organisasi

1. Kongres berikutnya akan dilaksanakan tahun 2020 di Denpasar Bali.

2. Selama belum mempunyai sekretariat tetap, kedudukan sekretariat pusat Ikorti

mengikuti domisili ketua PP Ikorti dan Pengurus periode 2017 -2020 diberi amanah

untuk pengadaan Sekretariat Permanen.

3. Laporan Pertanggung jawaban Ketua harus tertulis dan lengkap sebagai bukti fisik

dan harus dibagikan kesemua Komda dan di Audit oleh Accounting Public selambat-

lambatnya 50 hari dari setelah acara Kongres.

4. Peserta kongres harus memiliki sertifikat kompetensi ortodonti dan menjadi anggota

ikorti serta sudah melunasi pembayaran iuran ke komda masing2 sampai tahun

berjalan.

5. Pembiayaan Kongres Nasional dibiayai oleh PP Ikorti.

6. Peserta Kongres Nasional adalah peserta seminar IAO.

7. Pembagian keuntungan antara pelaksana IAO dan PP Ikorti (aturan tambahan).

8. Ketua IKORTI terpilih membentuk kepengurusan bersama semua ketua KOMDA

(aturan tambahan).


SURAT KETETAPAN

Nomor : 05/PS/Kongres 10-IKORTI/X/2017

Tentang

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Ikatan Ortodontis Indonesia(IKORTI)

Dengan memohon Rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Kongres 10 Ikatan Ortodontis


Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) sebagai

organisasi dianggap perlu dan penting untuk memiliki aturan

main organisasi untuk menggerakkan organisasi serta menjadi

koridor anggota organisasi


mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)


2. Hasil Rapat Kerja di Surabaya

3. Saran dari Kolegium Ortodonti Indonesia

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) yang

lalu.

2. Saran dan pendapat serta tanggapan dari peserta sidang pleno

Kongres 10 Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan

Ortodontis Indonesia (IKORTI) untuk masa berlaku periode 2017-2020.





SURAT KETETAPAN


Tentang

Penetapan Anggota Kolegium Ortodonti Indonesia dari Unsur Klinisi

Periode 2017-2020



Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu

menetapkan anggota Kolegium Ortodonti Indonesia dari unsur

klinisi periode 2017-2020


menetapkan bakal calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan

Ortodontis Indonesia (IKORTI) periode 2017-2020


2. Rapat IKORTI di Medan

3. Kriteria dan Mekanisme Pemilihan Anggota Kolegium Ortodonti

Indonesia dari unsur klinisi

Memperhatikan : 1. AD/ART Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Anggota Kolegium ortodonti Indonesia dari unsur klinisi antara lain :

a. Nurhayati Harahap, drg., Sp.Ort(K)

b. Jusuf Sjamsudin, drg., Sp.Ort(K)

c. Dr. Sri Suparwitri, drg., Sp.Ort(K)

d. Dr. Rini Susanti, drg., Sp.Ort

e. Isnaniah Malik, drg., Sp.Ort(K)





SURAT KETETAPAN


Tentang

Penetapan Dewan Pengawas Ikatan Ortodontis Indonesia

Periode 2017-2020



Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu

menetapkan Dewan Pengawas Ikatan Ortodonti Indonesia

periode 2017-2020



Ortodontis Indonesia (IKORTI) periode 2017-2020


2. Rapat IKORTI di Medan

3. Kriteria dan Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas Ikatan

Ortodontis Indonesia (IKORTI)


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Dewan Pengawas Anggota Ikatan Ortodonti Indonesia antara lain :

a. Himawan Halim, drg., DMD, MS, Sp.Ort, PhD

b. Tono Sidharta Hambali, drg., Sp.Ort.(K)

c. Dr. Eka Erwansyah, drg. M.Kes., Sp.Ort

d. Pambudi Rahardjo, drg., MS., Sp.Ort(K)

e. Darmawan Sutantyo, drg., SU., Sp.Ort(K)






SURAT KETETAPAN


Tentang

Penetapan Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ortodontis Indonesia

(IKORTI) Periode 2017-2020



Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) sebagai organisasi

dianggap perlu dan penting untuk melakukan pemilihan Ketua

Umum organisasi untuk memimpin dan menggerakkan organisasi

sesuai konstitusi organisasi.



Ortodontis Indonesia (IKORTI) periode 2017-2020.


2. Rapat IKORTI di Surabaya, Bandung dan Bali

3. Kriteria dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum


2. Hasil Pemilihan Calon Ketua Umum PP IKORTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Saudari Krisnawati, drg., Sp.Ort(K) sebagai Ketua Umum terpilih Pengurus Pusat

Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) untuk periode 2017-2020 dengan

perolehan suara 221 (Dr. Endah Mardiati, drg, MS., Sp.Ort(K) = 205 suara)





LAMPIRAN VISI MISI

BALON KETUA PP

IKORTI 2017-2020


1. Visi dan Misi Calon Ketua Umum PP Ikatan Ortodontis Indonesia Periode 2017-

2020.

A. Drg. Krisnawati., Sp.Ort(K)

B.

C.

D.

E.


B. Dr. drg. Endah Mardiati, M.S., Sp.Ort(K)

Sampai laporan ini dicetak, materi belum diterima Steering Committee.


LAMPIRAN FOTO

KONGRES 10 IKORTI


Steering Committee Kongres 10 IKORTI

Presidium sidang kongres 10 Ikorti sedang menyimak paparan salah satu Balon Ketua PP Ikorti 2017-2020


Suasana Kongres 10 IKORTI


Pemilihan Ketua PP IKORTI 2017-2020

Ketua Presidium Congress drg Syarwan, Sp.Ort dan Ketua Steering Committee Dr. drg. Rini

Susanti, Sp.Ort


Presidium Sidang, Steering Committee dan Ketua PP IKORTI terpilih periode 2017-2020

Steering Committee menyusun laporan pelaksanaan kongres

Laporan Pelaksanaan Kongres 10 IKORTI - …ikortikomdajatim.com/wp-content/uploads/2017/12/Laporan... · IKORTI berazaskan Pancasila ... sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran

Documents