LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE … file1.340 buah pulau besar dan kecil, dengan luas 712.479,69 Km2, terdiri dari lautan 92,4% dan daratan 7,6%, dengan total panjang garis
Post on 17-Jun-2019
216 Views
Preview:
Transcript
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI MALUKU
Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018
30 Juli - 3 Agustus 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2018
1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI MALUKU
Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018 30 Juli - 3 Agustus 2018
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Kunjungan Kerja
Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan
pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.
Surat Tugas Nomor: ST/28/Kom.VI/DPR RI/VII/2018 tentang Penugasan
Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada
Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018 ke Provinsi
Maluku.
B. Ruang Lingkup
Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan
dan tantangan yang dihadapi sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang
menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Maluku.
Kunjungan Kerja ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu fungsi
Dewan untuk melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan
DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi
Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sasaran Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini dititikberatkan pada
pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan serta
rencana/program pembangunan yang akan dilakukan, terutama terkait
dengan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
2
Menengah (UKM), BUMN, investasi, perlindungan konsumen, dan
persaingan usaha.
Adapun objek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:
1. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
2. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
3. PT Hutama Karya (Persero).
4. PT Semen Tonasa.
5. PT Pertamina (Persero).
6. PT PLN (Persero).
7. PT Pelindo IV (Persero).
8. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
9. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
10. Perum Bulog.
11. Peninjauan Mitra Binaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI
(Terlampir)
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA
A. Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
1. Deskripsi Umum, Potensi, dan Perkembangan Ekonomi Provinsi
Maluku
Dari sudut pandang geografi dan demografi, Provinsi Maluku
dicerminkan sebagai salah satu wilayah kepulauan yang teridiri dari
1.340 buah pulau besar dan kecil, dengan luas 712.479,69 Km2, terdiri
dari lautan 92,4% dan daratan 7,6%, dengan total panjang garis
pantainya 10.630 km. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil tahun 2017, jumlah penduduk Maluku adalah 1.842.933
jiwa, yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota, 118
kecamatan, dan 1.198 desa/kelurahan.
Kondisi geografis dengan luas laut yang begitu besar mengindikasikan
betapa Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya laut yang cukup
besar, yang dapat digunakan untuk merespons berbagai tantangan dan
3
menjawab masalah pembangunan yang dihadapi guna mencapai tujuan
bersama. Tantangan daerah tersebut antara lain:
1) Wilayah perairan yang luas, serta letaknya pada persimpangan jalur
perdagangan internasional menggambarkan keterbukaan wilayah
Maluku untuk dipergunakan oleh pihak lain atau negara lain guna
kepentingan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalamnya
maupun guna kepentingan konektivitas melalui perairan Maluku.
2) Karakteristik kepulauan turut berperan dalam membentuk
masyarakat Maluku yang memiliki tingkat keragaman sosial relatif
tinggi dan cenderung terisolasi satu terhadap yang lainnya. Hal ini
merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah terutama
dalam upaya mendekatkan jarak sosial dan merekatkan hubungan-
hubungan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan
sosial kemasyarakatan dan mengurangi kesenjangan sosial di
wilayah Maluku.
3) Selain keterisolasian secara fisik maupun sosial, maka sebagai
wilayah kepulauan, Maluku dihadapkan pula dengan mahalnya
sarana dan prasarana transportasi yang berdampak pada rendahnya
tingkat interaksi antarwilayah, padahal sebagai wilayah kepulauan,
ketergantungan antarsatu wilayah dengan wilayah lainnya sangat
tinggi. Di satu sisi, kondisi ini terlihat dari jauhnya jarak serta relatif
rendahnya frekuensi interaksi antara kabupaten dengan pusat-pusat
aktivitas ekonomi, dan di sisi lain, tampak pula dari berbagai
komoditas di Provinsi Maluku yang belum cukup mampu
membangkitkan interaksi yang lebih intensif dengan pusat-pusat
aktivitas ekonomi lainnya.
4) Tantangan lain yang dihadapi akibat keterisolasian dan terbatasnya
lahan darat dari pulau-pulau yang relatif berukuran kecil adalah
keterbatasan skala usaha dan diversifikasi usaha karena tidak
didukung oleh lahan atau hinterland yang tersedia serta akses dari
dan menuju pusat ekonomi. Akibatnya, produksi cenderung terbatas,
homogen, in-efisien, berbiaya tinggi, dan rentan untuk berlanjut.
5) Pada masa yang akan datang, pulau-pulau kecil dengan wilayah-
wilayah pesisir dan sumber daya alamnya akan mengalami tekanan
yang semakin besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk
yang sangat cepat. Pertumbuhan penduduk di satu sisi menuntut
akan pemenuhan sumber daya pulau-pulau kecil dalam rangka
4
kelangsungan hidup dan pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain,
kapasitas daya dukung pulau kecil yang terbatas menjadi kendala
dalam menyediakan sumber daya yang ada untuk mendukung
pembangunan secara bekelanjutan.
6) Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya
pendanaan pembangunan baik yang berasal dari luar maupun
dalam daerah. Kecilnya luas wilayah daratan dan jumlah penduduk
menyebabkan alokasi bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat
relatif masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk melayani
semua lapisan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau. Untuk
mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Maluku bersama-sama
seluruh lapisan masyarakat secara simultan memperjuangkan
perubahan nomenklatur berupa Provinsi Kepulauan, dengan
harapan laut di antara pulau dapat dipertimbangkan sebagai
“daratan” mengingat laut tersebut kenyataannya telah menjadi
daratan yang menjembatani aktivitas antarpulau. Demikian halnya
dengan gagasan Maluku sebagai “Lumbung Ikan Nasional” yang
masih terus diperjuangkan. Sementara sumber-sumber pendanaan
pembangunan dari dalam terutama Pendapatan Asli Daerah, dapat
dikatakan masih sangat kecil sehingga belum berkontribusi
signifikan bagi upaya mendukung percepatan pembangunan
nasional di Maluku.
7) Demikian pula dengan keberagaman suku/sub-suku dan agama
sebagai implikasi dari wilayah kepulauan dan keterbukaan wilayah
itu sendiri. Dalam rangka mempersatukan berbagai perbedaan latar
belakang kelompok-kelompok masyarakat di Maluku, maka
pemerintah daerah bersama-sama dengan institusi-institusi sosial
kemasyarakatan secara terus-menerus mengupayakan suatu spirit
kebersamaan yang dikemas dalam satu identitas bersama lintas
perbedaan yang kita sebut sebagai “identitas ke-Maluku-an”. Satu
identitas bersama yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan
identitas asal dalam kesederajatan.
Provinsi Maluku sangat kaya akan potensi sumber daya alam dengan
potensi unggulan meliputi perikanan dan kelautan, perkebunan,
pariwisata, energi, dan pertambangan.
5
Bidang perikanan, potensi produksi perikanan Maluku mencapai 3.055
juta ton/tahun dan memberikan kontribusi sebesar 30,76 persen
terhadap produksi nasional. Sementara itu produksi perikanan tangkap
saat ini baru mencapai 504.367 ton. Sedangkan potensi budi daya laut
mencapai 495.300 ha. Potensi perikanan ini belum dimanfaatkan secara
optimal terutama pada industri pengolahan perikanan yang diharapkan
bisa menjadi peluang investasi di Maluku.
Bidang Perkebunan, Provinsi Maluku memiliki potensi rempah pala dan
cengkeh yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri
farmasi, bahan pangan, serta industri penting lainnya. Sejarah mencatat
bahwa kekayaan rempah Maluku telah terkenal sejak zaman penjajah, di
mana Pulau Banda merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi
pala yang hingga kini sebagian pohon yang berumur ratusan tahun
tersebut masih ada. Bahkan potensi pala di Banda telah memainkan
peranan penting pada perdagangan internasional. Pada masa VOC,
Belanda pernah menukarkan Pulau Run Banda dengan Pulau Manhatan
Amerika yang diberi Nama New Amsterdam yang hingga kini dengan
dengan Kota New York.
Bidang pariwisata, Maluku memiliki 12 destinasi potensial pariwisata
yang telah dikembangkan yang meliputi pariwisata sejarah, budaya,
bahari, dan wisata alam yang tersebar di Maluku. Pulau Banda
merupakan salah satu potensi wisata Maluku yang terkenal. Potensi
wisata Pulau Banda sangat lengkap untuk kegiatan pariwisata antara
lain wisata sejarah, wisata budaya, wisata bahari, serta wisata alam.
Bidang Pertambangan dan Energi, potensi bahan galian (tambang) yang
potensial seperti emas, tembaga, nikel, batu gamping, dan belerang.
Sedangkan potensi energi meliputi minyak bumi, panas bumi, arus laut,
dan sumberdaya air untuk pembangkit tenaga listrik. Potensi minyak dan
gas bumi, terdapat 16 cekungan. Sampai saat ini baru 1 cekungan yang
beroperasi yakni cekungan Bula. Sedangkan 3 cekungan telah
dieksplorasi salah satu diantaranya cekungan selaru atau Blok Masela
dengan potensi 10.05 triliun kaki kubik.
Kondisi makro ekonomi Provinsi Maluku relatif stabil dengan
pertumbuhan ekonomi Maluku pada Tahun 2016 mencapai 5,76 persen
dan naik menjadi 5,81 persen pada tahun 2017. Capaian pertumbuhan
ekonomi Maluku dari tahun 2017 lebih tinggi dari rata-rata nasional yang
mencapai 5,07 persen.
6
Distribusi pertumbuhan ekonomi Maluku Tahun 2017 terbesar yakni
sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta perdagangan besar
dan eceran. Sedangkan dari aspek pengeluaran didominasi oleh
ketegori Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Untuk meningkatkan pertumbuhan maka momentum pertumbuhan pada
kategori lapangan usaha dan pengeluaran tetap dijaga bahkan terus
ditingkatkan guna memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, untuk
memacu pertumbuhan ekonomi maka sektor-sektor ekonomi produktif
antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, serta energi dan
pertambangan terus ditingkatkan produktivitasnya yang memberikan
dampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku.
Sementara itu PDRB perkapita Maluku tahun 2017 mengalami
peningkatan sebesar 22,85 juta rupiah atau melampaui target RPJMD
sebesar 20,72 juta rupiah. Sejalan dengan itu, peningkatan konektivitas
darat, laut, dan udara, peningkatan infrastruktur dasar yang meliputi air
bersih, listrik, dan telekomunikasi mendapat perhatian dari pemerintah
pusat guna mempercepat pembangunan di Provinsi Maluku.
Pemerintah Provinsi Maluku juga telah menyiapkan langkah nyata bagi
percepatan pembangunan ekonomi daerah antara lain:
1) Mempercepat ekspor langsung komoditas unggulan dari Ambon. PT
Pelindo IV (Persero) telah memfasilitasi kehadiran PT Sucofindo
(Persero) saat ini telah berada di Ambon untuk mempermudah
aktivitas ekspor langsung dari Ambon.
2) Membuka konektivitas Gerbang Selatan Indonesia sebagai alternatif
pintu masuk pariwisata Indonesia, dalam hal ini Provinsi Maluku
telah merintis pembukaan jalur penerbangan Darwin (Australia) –
Saumlaki (Maluku Tenggara Barat).
3) Dalam rangka mendukung sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi
Maluku pada tahun 2017 akan mengusulkan Pulau Banda sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Banda.
4) Dalam upaya pengelolaan potensi Gas Blok Masela, Bappenas
sesuai perintah Presiden telah menyiapkan rencana pengembangan
wilayah terpadu melalui penyiapan infrastruktur dan konektivitas
antarwilayah. Oleh karena itu, pengelolaan Blok Masela sebagai
potensi ekonomi nasional perlu memperhatikan kesejahteraan
Masyarakat Maluku. Terkait itu, pemerintah daerah juga telah
7
menyiapkan SDM dengan memberikan beasiswa bagi putra-putri
Maluku di Universitas Padjajaran Bandung.
5) Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta akses masyarakat bagi
energi listrik, sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional di
mana perlu memanfaatkan energi baru dan terbarukan maka perlu
dikembangkan sumber energi listrik yang potensial di Maluku antara
lain: energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, energi listrik
arus laut, serta dalam jangka panjang dapat dikembangkan ocean
thremal energy conversion (OTEC) di laut Banda.
6) Pembangunan ekonomi Maluku diarahkan pada pembangunan
ekonomi maritim yang meliputi perikanan, pariwisata bahari, dan
perhubungan. Oleh karena itu, industri pendukung maritim yakni
pengembangan industri galangan kapal (docking) harusnya
dikembangkan di Maluku. Saat ini Provinsi Maluku memiliki BUMD
Dok Wayame, tapi sarana dan prasarananya belum gunakan
peralatan modern. Saat ini Pemerintah Provinsi Maluku berencana
membangun Pelabuhan Ekspor Perikanan Terpadu di Way – Tulehu
(Maluku Tengah), yang akan dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero).
Pendekatan pembangunan yang dilakukan Provinsi Maluku selain
dengan pendekatan sektoral atau komoditas, juga menggunakan
pendekatan pembangunan berbasis Gugus Pulau yang terbagi dalam 12
Gugus Pulau yang bertujuan untuk:
1) Menjadi wilayah mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan utama
wilayahnya.
2) Mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan.
3) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber
daya.
4) Memadukan pembangunan antarsektor melalui proses pemanfaatan
ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang
berkelanjutan.
5) Memudahkan hubungan antarpulau dengan sistem klaster sehingga
masyarakat mendapat semua fasilitas sosial dan ekonomi.
6) Mengurangi/menghindari potensi konflik kepentingan antarwilayah.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku dalam pengembangan ekonomi
daerah diarahkan pada:
1) Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan
berkelanjutan.
8
2) Transformasi struktur ekonomi yang didukung oleh pengelolaan SDA
yang lebih baik serta pengembangan iptek dan inovasi.
3) Mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan melakukan
percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas khususnya
pada daerah perbatasan antarnegara dan daerah tertinggal.
4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5) Kemudahan investasi.
Pemerintah Provinsi Maluku mengharapkan dukungan dan perhatian
dari DPR RI untuk peningkatan pembangunan di Provinsi Maluku
khususnya dalam hal:
1) Pembangunan pelabuhan ekspor perikanan dan container terpadu di
Tulehu-Wai di mana untuk studi kelayakannya telah disusun oleh PT
Witteveen Bos Indonesia.
2) Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di
Kepulauan Banda.
3) Mendorong kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-
2024 yang menetapkan Provinsi Maluku sebagai destinasi nasional.
4) Membangkitkan kembali kejayaan rempah Maluku, sehingga
diperlukan regulasi untuk mendukung hal yang dimaksud.
5) Mendorong dan mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan
Nasional (LIN).
2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Program unggulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Maluku terdiri dari:
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
2) Program Peningkatan Teknologi Industri.
3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
Sementara untuk produk unggulan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian No. 122 Tahun 2011 tentang pengembangan industri
unggulan provinsi Maluku yaitu pengolahan hasil laut dan minyak atsiri.
Sampai tahun 2016, kontribusi langsung sektor perdagangan terhadap
APBD Provinsi Maluku adalah melalui retribusi tera dan tera ulang yang
menjadi kewenangan Provinsi. Namun, sejak tahun 2017 dengan
diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 maka kewenangan tersebut
9
sudah dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tidak ada
kontribusi dari sektor perdagangan terhadap APBD Provinsi Maluku.
Untuk Kabupaten/Kota, kontribusi langsung sektor perdagangan
terhadap APBD Kabupaten/Kota adalah melalui retribusi pengelolaan
pasar rakyat dan retribusi pengelolaan pasar rakyat dan retribusi tera
dan tera ulang.
Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB Provinsi Maluku tahun 2017
yaitu sebesar 4,5%. Sedangkan Kontribusi sektor perdagangan yaitu
sebesar 26,2%.
Penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan di Provinsi
Maluku sampai dengan Tahun 2017 yaitu sebesar 13.533 orang.
Permasalahan yang dihadapi dalam mendukung sektor industri dan
perdagangan di Provinsi Maluku yaitu:
1) Lemahnya daya saing produk industri kecil dan menengah di
pasaran.
2) Industri kecil dan menengah yang berkembang sebagian besar
masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana.
Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menghadapi
MEA diawali dengan sosialisasi MEA kepada IKM, kemudian dilanjutkan
dengan pendampingan desain (mokeup) sehingga IKM memiliki kualitas
dan memiliki daya saing yang baik terhadap industri dalam negeri
maupun luar negeri.
Sampai saat ini belum ada realisasi ekspor dari produk IKM karena
keterbatasan kemampuan produksi dan manajemen usaha.
Dalam rangka peningkatan promosi terhadap komoditi unggulan daerah
(hasil perikanan dan minyak atsiri) baik pada tingkat daerah, nasional,
maupun internasional maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan
Pameran Dalam dan Luar Negeri.
Informasi mengenai nilai investasi dan jenis program bantuan yang telah
disalurkan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku selama 5 tahun terakhir yaitu:
1) Nilai investasi Tahun 2013 s/d 2017 sebesar: Rp101.976.283.000,-
2) Lokasi penerima bantuan tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Maluku.
3) Realisasi pelaksanaan kegiatan: 100% dan memberi manfaat serta
membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
10
4) Kendala yang dihadapi yaitu:
Lahan untuk pembangunan pasar.
Kemauan pedagang untuk relokasi ke lokasi pasar yang baru.
5) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yaitu:
Status lahan diprioritaskan sebagai syarat utama.
Sosialisasi secara rutin kepada para pedagang.
3. Bidang Koperasi dan UKM
Perkembangan Koperasi dan UMKM 5 Tahun terakhir di Provinsi Maluku
menunjukkan perkembangan sebagai berikut:
Jumlah (unit) Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Koperasi 3.095 3.158 3.190 3.359 3.263
Jumlah (unit) Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
U. Mikro 26.525 31.442 31.442 31.462 61.732
U. Kecil 4.279 4.410 4.410 4.888 4.910
U. Menengah 384 418 418 457 457
Jumlah 31.188 36.270 36.270 36.777 67.099
Terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam program
program terkait dengan Koperasi dan UKM di Provinsi Maluku yaitu:
1) Pertumbuhan Koperasi yang ada belum disertai dengan kualitas
kelembagaan serta SDM pengurus dan pengelola yang memadai.
2) Kemampuan pemupukan modal dari Koperasi masih rendah
dikalangan Koperasi.
3) Sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah pulau dan laut
mengakibatkan akses terhadap program-program yang ada, baik
dari pemerintah maupun fasilitasi pada perbankan belum dapat
dimanfaatkan secara maksimal karena ketentuan dan jangka waktu
yang terbatas.
4) Dengan berkembangnya teknologi dan informasi melalui sistem
online sangat membantu, namun akses bagi pelaksanaan program
tersebut dengan kondisi wilayah kepulauan mengakibatkan
konektivitas menjadi terbatas, termasuk jaringan telekomunikasi,
apalagi pada wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Memperhatikan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan
Koperasi dan UKM di Provinsi Maluku, maka Rencana Strategis
Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM diarahkan pada:
11
1) Peningkatan kualitas Koperasi melalui penataan kelembagaan
Koperasi terutama Koperasi aktif, serta mengevaluasi Koperasi
melalui pengawasan terhadap Koperasi yang tidak aktif.
2) Peningkatan kualitas pengurus dan pengelola serta para pelaku
usaha melalui Bimtek pengembangan usaha maupun kegiatan
pelatihan yang dilaksanakan. Program Peningkatan Kualitas SDM
yang memanfaatkan Dana Fungsi Pendidikan agar dapat diberikan
ke daerah untuk membantu peningkatan kualitas para pelaku usaha
dalam bentuk DAK.
3) Memanfaatkan fasilitasi pembiayaan yang disediakan oleh
Pemerintah maupun perbankan, terutama literasi ke perbankan
terhadap berbagai program pembiayaan untuk menopang kegiatan
usaha maupun pemanfaatan bantuan pemerintah berupa
penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi Koperasi
maupun UKM, seperti pembangunan Pasar Tradisional dan
Penataan PKL.
4) Penumbuhan wirausaha baru melalui program Wirausaha Pemula
perlu didorong guna memberi kesempatan kepada masyarakat untuk
berusaha sekaligus menciptakan peluang dan kesempatan berusaha
sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, menekan
tingkat kemiskinan, dan pengangguran.
Program Pembiayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan bagi
pemberdayaan Koperasi dan UKM. Untuk Provinsi Maluku, program
pembiayaan yang diberikan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pengelola Dana Bergulir yang disingkat UPTD PDB yang didirikan
pada tahun 2009. Sejak didirikan, UPTD PDB mendapatkan kucuran
dana APBD sebesar Rp3.765.000.000 dan disalurkan kepada 44
Koperasi dan UKM. Dana tersebut telah dikembalikan sebesar
Rp2.332.163.000 dan dalam pergulirannya telah menerapkan sistem
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan rincian perguliran yang
dapat dilaporkan sebagai berikut:
Tahun Jumlah UMKM Jumlah Dana
2011 38 UMKM Rp106.500.000,-
2012 46 UMKM Rp125.000.000,-
2013 8 KUMKM Rp460.000.000,-
2014 22 KUMKM Rp860.000.000,-
2016 20 KUMKM Rp1.115.000.000,-
2017 16 KUMKM Rp1.680.000.000,-
Total 150 KUMKM Rp4.346.500.000,-
12
Sampai dengan tahun 2017, perguliran dana yang telah dilunasi
sebanyak Rp873.500.000 dari 31 KUMKM, sedangkan sisanya masih
dalam tahap proses pengembalian. Bunga pinjaman yang diberikan
adalah sebesar 4% per tahun dari nilai pinjaman dan dipergunakan
untuk operasional.
Sedangkan yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Pusat yang berada di bawah Kementerian
Koperasi dan UKM telah disalurkan kepada 12 KUMKM dengan dana
sebesar Rp 8.70.000.000. Perkembangan tersebut yaitu yang telah
dilunasi sebanyak Rp2.500.000.000 oleh 5 KUMKM dan masih dalam
tahap proses pengembalian dari 7 KUMKM sebanyak Rp6.070.000.000.
MEA menghendaki adanya pergerakan barang dan jasa secara bebas di
kawasan ASEAN. Tentunya hal ini merupakan peluang bisnis yang
sangat baik karena produk-produk UKM asal Maluku dapat dikenal
masyarakat luas. Selain itu, akan ada produk-produk baru yang muncul
baik dari dalam maupun luar Maluku yang akan memicu pertumbuhan
pusat-pusat ekonomi baru dan berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, MEA menjadi tantangan
tersendiri bagi para pelaku UKM di Maluku karena dituntut untuk
memiliki mutu produk yang mampu memiliki daya saing yang tinggi serta
kompetitif. Selain itu, tantangannya adalah apakah produk-produk
barang dan jasa yang dihasilkan di Maluku mampu bersaing secara
berkelanjutan dan beradaptasi dengan praktik bisnis terbaik.
Guna mendukung para pelaku UKM di Provinsi Maluku dalam
menghadapi MEA maka Pemerintah melakukan berbagai upaya
strategis yaitu:
1) Peningkatan kualitas SDM dan kualitas produk KUMKM bagi para
pelaku UMKM berupa pendidikan dan pelatihan teknis baik yang
bersifat vocational maupun Manajerial.
2) Penyediaan akses pembiayaan berupa penyaluran dana bergulir,
bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula, maupun sumber
pembiayaan lainnya.
3) Fasilitasi produk-produk UMKM melalui pameran dan promosi.
4) Penguatan kelembagaan usaha.
5) Peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.
13
4. Bidang Penanaman Modal
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai
target investasi yang telah ditetapkan antara lain:
1) Menjaga stabilitas keamanan untuk selalu kondusif.
2) Melakukan kegiatan-kegiatan promosi pada even-even nasional
maupun internasional.
3) Meningkatkan konektivitas antarwilayah dengan membuka serta
meningkatkan jaringan-jalan baik jalan kabupaten, jalan provinsi,
dan jalan nasional, serta meningkatkan jaringan telekomunikasi dan
infrastruktur pendukung lainnya.
4) Melakukan kerja sama dengan para investor dalam negeri maupun
luar negeri.
5) Mempermudah proses perizinan dengan mekanisme Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem online singel submission
(OSS), sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017
tentang Percepatan Berusaha, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi
secara Elektronik.
Kendala dan permasalahan investasi di Provinsi Maluku antara lain:
1) Kondisi geografis daerah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau yang
berjumlah kurang lebih 1.412 buah pulau sehingga mengakibatkan
ekonomi biaya tinggi bagi investor.
2) Terbatasnya lahan untuk investasi disebabkan karena kepemilikan
lahan merupakan hak ulayat penduduk yang menyebabkan
terhambatnya kegiatan investasi di Maluku.
3) Terbatasnya infrastruktur berupa konektivitas jalan di darat maupun
laut yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya.
4) Terbatasnya jaringan telekomunikasi di Maluku.
5) Terbatasnya energi listrik yang sangat dibutuhkan bagi investor.
6) Masih rendahnya sumber daya manusia yang mendukung investasi
di Maluku.
Target, Realisasi, dan Besaran Investasi di Provinsi maluku selama 5
tahun terakhir dilaporkan sebagai berikut.
Tahun Target Investasi MDN/PMA
(Rp miliar) Realisasi Investasi MDN/PMA
(Rp miliar)
2013 - 506,5
2014 600,0 152,0
2015 800,0 1.029,9
2016 900,0 1.396,9
2017 900,0 2.891,1
14
Jumlah investor PMDN/PMA di Provinsi Maluku.
No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Investor PMDN
3 3 4 9 10
2. Jumlah Investor PMA
31 38 31 31 29
3. Jumlah Investror PMDN/PMA
34 41 35 40 39
4. % PMDN 8,8 7,3 11,7 22,5 25,6
5. % PMA 91,2 92,7 88,6 77,5 74,4
Informasi terkait pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T).
Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan
Perizinan dan Nonperizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) telah diberikan kewenangan oleh Gubernur
Maluku untuk menyelenggarakan pelayanan sebanyak 79 izin dan 17
nonizin untuk semua sektor.
Secara umum dapat digambarkan bahwa pelayanan perizinan di sektor
perikanan lebih banyak menarik pelaku usaha untuk berusaha di
Provinsi Maluku, khususnya untuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu untuk Surat Izin
Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
untuk kapal yang ukuran maksimal 30 GT.
Untuk permohonan izin sektor-sektor lainnya masih sangat terbatas
seperti Izin Prinsip Penanaman Modal (Pendaftaran Penanaman Modal),
Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, Izin Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik, dan Izin Usaha Jasa Penunjang Transportasi
dan lain-lain.
Selama pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, pelayanan pada DPMPTSP
sudah berjalan dengan baik. Namun dengan diberlakukannya Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, pelayanan perizinan harus
mengintegrasikan sistem pelayanan perizinan dengan sistem terbaru
(Online Single Submission-OSS), maka DPMPTSP mengalami beberapa
kendala, yaitu OSS belum sepenuhnya dapat memproses perizinan
yang dilayani PTSP sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang memadai untuk
mendukung pelayanan perizinan pada DPMPTSP .
15
Rekomendasi
1. Komisi VI DPR RI akan mendorong pemerintah melalui kementerian
terkait untuk mengembangkan industri perikanan di Provinsi Maluku,
mengingat besarnya potensi produksi perikanan Maluku yang
memberikan kontribusi sebesar 30 persen terhadap produksi
perikanan nasional.
2. Komisi VI DPR RI akan mendorong BUMN-BUMN khususnya yang
beroperasi di wilayah Maluku untuk lebih memaksimalkan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi kepentingan perkembangan
Provinsi Maluku.
B. Badan Usaha Milik Negara.
Pertemuan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT
Hutama Karya (Persero), dan PT Semen Tonasa.
1. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. atau PTPP didirikan
dengan nama NV Pembangunan Perumahan berdasarkan Akta Notaris
No. 48 tanggal 26 Agustus 1953. Kemudian berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 63 tahun 1961, NV Pembangunan Perumahan diubah
menjadi PN (Perusahaan Negara) Pembangunan Perumahan. Pada
saat awal didirikan, PTPP telah dipercaya untuk membangun rumah bagi
para petugas PT Semen Gresik, anak perusahaan dari BAPINDO di
Gresik. Seiring dengan peningkatan kepercayaan, PTPP menerima
tugas untuk membangun proyek-proyek besar yang berhubungan
dengan kompensasi perang Pemerintah Jepang yang dibayarkan
kepada Republik Indonesia, yaitu: Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel,
Ambarukmo Palace Hotel, dan Samudera Beach Hotel.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1971, PN
Pembangunan Perumahan berubah statusnya menjadi PTPP yang
dikuatkan dengan Akta No. 78 tanggal 15 Maret 1973. Seiring dengan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham
Negara, maka pada tanggal 9 Februari 2010 perseroan telah memenuhi
kewajiban pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak tanggal
tersebut, saham PTPP secara resmi telah tercatat dan dapat
diperdagangkan di BEI.
Perseroan dipercaya untuk mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di
Indonesia di antaranya New Tanjung Priok dengan nilai kontrak Rp8,2
triliun, salah satu mega proyek PTPP pada tahun 2012. Selain itu,
16
Perseroan juga menangani pembangunan 7 (tujuh) bandar udara
selama tahun tersebut. Perusahaan melakukan berbagai aksi korporasi
baik finansial maupun operasional, seperti proses obligasi yang
dilakukan pada penghujung tahun 2012.
Pada tahun 2011-2012, PTPP memiliki beberapa proyek di Provinsi
Maluku, namun tahun 2013-2017, PTPP tidak memiliki proyek di Maluku.
Proyek PTPP di Provinsi Maluku seperti yang terlihat pada tabel berikut.
No. Nama Proyek Masa konstruksi
1. Maluku City Mall Ambon 2012
2. IAIN Ambon Tahap II 2012
3. Gedung Pendidikan IAIN Ambon 2011
Pada tahun 2018, tepatnya di bulan Juli, PTPP kembali diamanahkan
untuk melaksanakan proyek pembangunan RS UPT Vertikal Ambon,
dengan skema joint Operation (JO) dengan PT Hutama Karya. Dan pada
tanggal 25 Juli 2018, JO PTPP-HK melakukan groundbreaking yang
disaksikan oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh PTPP dalam
merealisasikan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku yaitu
belum terciptanya iklim investasi yang baik yang disebabkan oleh:
Minat dan daya beli yang masih rendah.
Keberadaan infrastruktur yang masih sangat kurang.
Pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat
memberikan support atau dukungan untuk program pembangunan
prioritas sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Maluku.
Saat ini, PTPP belum memiliki Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
di Provinsi Maluku. Namun untuk wilayah Indonesia Timur, PTPP telah
melakukan sejumlah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,
khususnya di Provinsi Papua seperti yang terlihat pada tabel berikut.
No. Tahun Uraian Jumlah Dana
1. 2016
Pembangunan Pasar Phara Papua sinergi BUMN Karya, Asuransi, dan Pegadaian.
Rp500.000.000,- CSR
2. 2017 Pembangunan Pasar Mama Papua sinergi dengan 23 BUMN.
Rp300.000.000,- CSR
3. 2017 Tujuh BUMN kembangkan ekowisata birdwatching.
Rp166.880.000,- Bina
Lingkungan
17
2. PT Hutama Karya (Persero)
PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya awalnya merupakan
perusahaan swasta Hindia Belanda ‘Hollandsche Beton Maatshapiij’
yang dinasionalisasi pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) RI No. 61/1961 Tanggal 29 Maret 1961 dengan nama
PN Hutama Karya.
Status perusahaan berubah menjadi Perusahaan Terbatas berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1971 juncto Akta Perusahaan
Terbatas No. 74 tanggal 15 Maret 1973, juncto Akta Perubahan No. 48
tanggal 8 Agustus 1973.
Milestone perusahaan atau Hutama Karya.
Tahun 1961: Pendirian PN Hutama Karya.
Tahun 1970-1990: Menjadi pionir teknologi beton pre-stressed dan
penemu teknologi Sosrobahu.
Tahun 1990-2010: Menjadi pionir untuk jembatan bentang panjang dan
mulai memasuki pasar high-rise building.
Tahun 2010: Mendirikan anak perusahaan di bidang properti (HK
Realtindo) dan di bidang manufaktur (Hakaaston).
Tahun 2014-2015: Mendirikan anak usaha HK Infrastruktur dan
mendapat penugasan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera.
Tahun 2016: Transformasi perusahaan konstruksi menjadi perusahaan
pengembang infrastruktur dan operator jalan tol.
Daftar Tender yang diikuti dan dimenangkan Hutama Karya dalam 5
tahun terakhir di Provinsi Maluku.
No.
Nama Paket Pekerjaan
Spesifikasi Lokasi Tahun Nilai Kontrak
1. Pembangunan T/L 70 kV Waai Passo Sirimau Ambon
Pembangunan transmisi Listrik
Ambon 2014 Rp39.613.200.000
2. Pembangunan Bendungan Way Apu, Kab. Buru (Paket 02)
Pembangunan bendungan
Maluku 2017 Rp709.392.016.900
3. Pembangunan Rumah Sakit Ambon (JO)
Pembangunan rumah sakit
Maluku 2018 Rp85.474.822.448
Total Rp834.480.039.348
Permasalahan dan kendala yang dihadapi Hutama Karya, serta
penyelesaian yang dilakukan dalam mengembangkan usaha di
wilayahProvinsi Maluku yaitu:
18
Permasalahan dan Kendala:
Permasalahan sosial ekonomi, akibat kawasan hutan lindung
dikuasai oleh masyarakat adat.
Ijin pinjam pakai kawasan hutan belum terbit dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Permasalahan desain Bendungan Way Apu yang belum tersertifikasi.
SPL belum diterbitkan.
Penyelesaian:
Pembahasan permasalahan lahan akan dilakukan oleh pihak BWS
dengan Pemda provinsi dan kabupaten.
Sosialisasi dengan masyarakat adat.
Selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2013 s/d 2018, belum terdapat
realisasi penyaluran dana Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan
yang dilakukan oleh Hutama Karya untuk wilayah Provinsi Maluku.
Namun kedepannya, Hutama Karya akan melakukan penyaluran dana
Bina Lingkungan melalui proyek Bendungan Way Apu dan Proyek
Pembangunan Rumah Sakit Ambon.
3. PT Semen Tonasa
PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur
Indonesia yang menempati lahan seluas 715 hektar di Desa Biringere,
Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 kilometer dari kota
Makassar. Perseroan yang memiliki kapasitas terpasang 5.980.000 ton
semen per tahun ini, mempunyai empat unit pabrik, yaitu Pabrik Tonasa
II, III, IV, dan V. Keempat unit pabrik tersebut menggunakan proses
kering dengan kapasitas masing-masing 590.000 ton semen pertahun
untuk Unit II dan III, 2.300.000 ton semen per tahun untuk Unit IV, serta
2.500.000 ton semen untuk Unit V.
Lokasi pabrik yang berada di Sulawesi Selatan merupakan daerah
strategis untuk mengisi kebutuhan semen di daerah Indonesia Bagian
Timur. Dengan didukung oleh jaringan distribusi yang tersebar dan
diperkuat oleh sembilan unit pengantongan semen yang melengkapi
sarana distribusi penjualan, telah menjadikan perseroan sebagai
pemasok terbesar di kawasan tersebut. unit pengantongan semen
berlokasi di Palu, Banjarmasin, Bitung, Kendari, Ambon, dan Mamuju
dengan kapasitas masing-masing 300.000 ton semen per tahun, serta di
Makassar, Bali, dan Samarinda dengan kapasitas masing-masing
600.000 ton semen per tahun.
19
Pendapatan utama perseroan adalah hasil penjualan Semen Portland
(OPC), Semen non OPC yaitu Tipe Komposit (PCC), tersebar di wilayah
Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sejak
15 September 1995 Perseroan terkonsolidasi dengan PT Semen
Indonesia (Persero) Tbk. yang sebelumnya bernama PT Semen Gresik
(Persero) Tbk. dan sekarang menjadi perusahaan induk dari Perseroan.
Lebih dari dua dekade, perseroan dalam menjalankan bisnisnya
didukung oleh perusahaan afiliasi yang berlokasi di sekitar perusahaan
dengan bidang bisnis yang saling berhubungan dengan bisnis utama
perseroan. Dukungan bisnis tersebut yaitu dibidang transportasi darat
dan laut, tenaga kerja bongkar muat angkutan semen, pengelola
pensiun karyawan perusahaan, serta bidang konstruksi beton dan jasa
bengkel.
Kondisi Market dan Market Share Perusahaan Semen
di Kawasan Timur Indonesia
Market Share Perusahaan Semen di Provinsi Maluku (s/d Semester I 2018)
20
Rekomendasi
Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero),
dan PT Semen Tonasa adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk. untuk memberikan rincian data anggaran Program
Bina Lingkungan Pasar Mama-Mama di Papua senilai Rp42,467
miliar, termasuk 23 BUMN apa saja yang ikut bersinergi dalam
pembangunan Pasar Mama-Mama tersebut. Ditengarai, pembiayaan
pembangunan Pasar Mama-Mama di Papua bersumber dari APBN.
2. Komisi VI DPR RI segera mengundang kembali PT Pembangunan
Perumahan (Persero) untuk dilakukan pendalaman terkait dengan
pembiayaan pembangunan Pasar Mama-Mama di Papua.
3. Komisi VI DPR RI akan segera melakukan pleno untuk pendalaman
terkait dengan kompetisi atau persaingan usaha semen di Indonesia,
di mana terindikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat dari
kompetitor semen asing, dalam hal ini PT Conch Cement Indonesia.
Pertemuan dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
4. PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina (Persero) atau biasa disebut Pertamina merupakan
perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi
minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Sejak didirikan pada 10
Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas
bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina yang
dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi
kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak
dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut,
Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta
aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi panas bumi dan
Coal Bed Methane (CBM). Dalam pengusahaan migas baik di dalam dan
luar negeri, Pertamina beroperasi baik secara independen maupun
melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama
Operasi (KSO), Joint Operation Body (JOB), Technical Assistance
Contract (TAC), Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest
(IP/PPI), dan Badan Operasi Bersama (BOB).
21
Sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah,
pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan
bisnis perkapalan terkait untuk pendistribusian produk perusahaan.
Penyaluran Premium Nasional
Penyaluran harian Premium secara nasional menunjukkan peningkatan
signifikan dari periode Maret hingga Juni yang meningkat sebesar 12%
dengan volume dari 22.933 KL per hari (Maret) menjadi 32.213 KL per
hari (Juni). Lebih jelasnya seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.
Pertamina MOR VIII
Provinsi Maluku berada di wilayah kerja Pertamina Marketing Operation
Region VIII (MOR VIII) yang juga meliputi Provinsi Papua, Papua Barat,
dan Maluku Utara. Pertamina MOR VIII memiliki 21 Terminal BBM dan
11 DPPU untuk memenuhi kebutuhan di keempat provinsi tersebut. 7
TBBM dan 2 DPPU berada di Maluku.
22
Ketahanan Stock BBM di Provinsi Maluku (s/d 31 Juli 2018)
Stock (KL) DOT (KL) CD (Hari)
Avtur 11.244 78 144
Premium 25.805 399 65
Kerosene 11.549 335 34
Solar 55.928 951 59
Pertamax 3.501 85 41
Pertalite 791 66 12
Untuk di Kota Ambon terdapat 1 TBBM yaitu TBBM Wayame yang
informasi kapasitas, volume, dan coverage days-nya seperti yang tertera
di tabel berikut.
TBBM Wayame Avtur Premium Kerosene Solar/Dexlite/
Biosolar
Pertamax/
Pertalite
Kapasitas Timbun 28.857 35.771 19.632 65.222 14.135
Volume Penyaluran Harian
578 399 335 1.051 151
Coverage Days 50 89 58 62 93
Target BBM satu harga di Provinsi Maluku
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Target Telah
Operasi Target
Pembangunan Paralel Perijinan Pemda
Target Pembangunan Paralel
Perijinan Pemda
1 1 2 2 3 3
Kendala Penyaluran BBM di Provinsi Maluku, yaitu:
1) Cuaca buruk, jalan berlumpur, dan longsor.
Pendistribusian BBM ke Kabupaten Maluku Barat Daya dan Pulau
Banda terdapat kendala apabila terjadi cuaca ekstrem (yang
biasanya terjadi pada antara bulan April - Agustus). Sehingga
mengakibatkan pengiriman BBM tertunda selama beberapa hari.
2) Kapal pengangkut tertahan oleh cuaca.
Kapal pengangkut Minyak Tanah dari TBBM Saumlaki menuju ke
Kabupaten Maluku Tenggara Barat antara bulan Mei - Agustus
terkadang mengalami penundaan pengiriman dikarenakan cuaca
yang ekstrem.
Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu:
1) Pengiriman BBM untuk kebutuhan 15 – 20 hari.
2) Penyediaan tanki pendam di lembaga penyalur untuk kebutuhan 1
bulan.
3) Pengiriman sekaligus untuk kebutuhan 1 bulan dan pengirimannya
sebelum cuaca ekstrem terjadi.
4) Alih suplai dari TBBM yang cuacanya relatif baik.
23
5. PT PLN (Persero)
PT PLN (Persero) atau PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang
disebut dengan PLN MMU merupakan salah satu unit wilayah dari PLN
di mana kegiatan bisnisnya mencakup Provinsi Maluku dan Provinsi
Maluku Utara.
Adapun bidang usaha PLN MMU meliputi usaha tenaga listrik yang
terdiri dari pembangkitan, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, serta pengembangan
penyediaan tenaga listrik dan layanan penjualan tenaga listrik kepada
pelanggan / masyarakat. Dalam melakukan kegiatan tersebut, PLN
MMU mempunyai 8 (delapan) unit pelaksana yaitu PLN Area Ambon,
PLN Area Ternate, PLN Area Tual, PLN Area Masohi, PLN Area Sofifi,
PLN Sektor Pembangkitan Maluku, UPKK Maluku, dan UPKK Maluku
Utara.
Gambaran umum kelistrikan Provinsi Maluku
Jumlah pelanggan rumah tangga yang dilayani sampai dengan bulan
Juni 2018 di Provinsi maluku sebanyak 297.544 pelanggan dengan
rincian seperti yang tertera dalam tabel berikut.
Golongan daya Listrik Jumlah pelanggan
R-1 450 VA 125.327 pelanggan
R-1 900 VA 25.235 pelanggan
R-1M 900 VA 84.311 pelanggan
R-1 1300-2200 VA 54.826 pelanggan
R-2 3500-6600 VA 2.223 pelanggan
R-3 7700-197 kVA 447 pelanggan
24
Upaya yang dilakukan PLN MMU untuk daerah yang belum terlistriki
yaitu:
1) Dengan melaksanakan pembangunan perluasan jaringan di
pembangkit yang sudah ada.
2) Pembangunan gardu baru untuk jaringan yang sudah ada.
3) Pembangunan PLTD/Lisdes.
Kendala yang dihadapi PLN MMU di Provinsi Maluku dalam
penambahan jumlah pelanggan yaitu:
1) Pelanggan tidak mampu membayar biaya instalasi dan biaya
penyambungan.
2) Instalatir dan masalah SLO.
3) Calon pelanggan belum masuk dalam daftar TNP2K.
Percepatan listrik pedesaan di provinsi maluku
Tantangan yang dihadapi PLN MMU dalam melistriki desa di Provinsi
Maluku yaitu:
1) Lokasi desa semakin jauh, sulit, dan terpencar.
2) Lahan kerja bebatuan keras.
3) Belum ada infrastruktur: akses jalan, jaringan telekomunikasi data,
transportasi, dan pelabuhan.
4) Jaringan dan PLTD yang beroperasi belum optimal meng-cover
jumlah pelanggan tersambung dari potensi jumlah pelanggan.
5) Kemampuan ekonomi masyarakat sangat rendah untuk membayar
biaya penyambungan dan instalasi.
6) Tidak ada perwakilan AKLI dan atau Konsuil di lokasi desa, yang
menyebabkan biaya instalasi menjadi mahal.
7) Kontraktor lokal pelaksana pekerjaan terbatas, tidak ada peminat
dari kontraktor luar Maluku dan Maluku Utara.
25
Rekomendasi
Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina
(Persero) dan PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk
segera memberikan jawaban tertulis secara detail terkait dengan
alokasi dan realisasi premium, baik itu premium jenis bahan bakar
khusus penugasan (JBKP) maupun premium jenis bahan bakar
umum (JBU), di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan non-Jamali
untuk tahun 2015 dan 2016; serta Harga Pokok Produksi dari
Premium, Pertalite, dan Pertamax.
2. Komisi VI DPR RI akan segera melakukan pleno intern untuk
pendalaman terkait dengan alokasi (kuota) dan realisasi premium
secara nasional.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT PLN (Persero) untuk
memberikan data secara detail terkait desa-desa yang sudah
terdapat jaringan transmisi listrik di Provinsi Maluku, namun
masyarakat tidak mampu membayar biaya pemasangan atau
penyambungan.
Pertemuan dengan PT Pelindo IV (Persero), PT Pelayaran Nasional
Indonesia (Persero), dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
1. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV, didirikan pada
tahun 1991 berdasarkan PP No 59 tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991
yang bergerak di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa
kepelabuhanan. Pelindo IV beroperasi di 25 cabang yang tersebar dari
Kalimatan, Sulawesi, Maluku, Ambon, Ternate, hingga Papua dan
Papua Barat.
Bidang usaha yang digeluti Pelindo IV yaitu:
Pelayanan kapal.
Pelayanan barang.
Pengusahaan alat.
Pelayanan B/M terminal konvensional.
Pelayanan terminal petikemas.
Pengusahaan tanah, bangunan, dan lainnya.
Kerja sama pengoperasian
26
Pelindo IV di wilayah Provinsi Maluku
Pelindo IV berupaya meningkatkan muatan barang melalui program
direct call yang telah dilaksanakan di Pelabuhan Ambon untuk
meningkatkan nilai tambah bagi perdagangan di Provinsi Maluku.
Pelindo IV juga berupaya meningkatkan status pelabuhan konvensional
di Ambon menjadi Terminal Petikemas dengan membangun fasilitas dan
modernisasi peralatan pelabuhan.
Kinerja keuangan Pelabuhan Ambon di wilayah Provinsi Maluku
menunjukan tren positif dengan peningkatan pendapatan, pengendalian
biaya, dan peningkatan keuntungan perusahaan minimal 10% setiap
tahunnya.
Pengembangan bisnis Pelindo IV di Provinsi maluku yaitu:
1) Pengembangan Terminal Petikemas Ambon yang bertaraf
international di pelabuhan eksisting yang dilengkapi dengan
peralatan pelabuhan yang lebih modern di wilayah Maluku.
2) Anak Perusahaan PT Pelindo 4 (Persero) mendukung kegiatan PBM
dan maintenance peralatan di pelabuhan wilayah Maluku.
3) Program PMN di Provinsi Maluku berupa pekerjaan restrengthening
dermaga 200 m’ dan Reklamasi CY seluas 6000 m2 mencapai
progress fisik 97,43%.
Master Plan Pelabuhan Ambon untuk pekerjaan restrengthening
dermaga dan Reklamasi (Program PMN)
27
Kendala yang dihadapi yaitu:
1) Kedalaman kolam Pelabuhan Ambon belum dilakukan pengerukan
yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
2) Biaya TKBM di Ambon yang tinggi meskipun status pelabuhan telah
menjadi Terminal Petikemas.
Upaya yang dilakukan Pelindo IV dalam mendukung Program Tol Laut
yaitu:
1) Program Tol Laut direalisasikan di Pelabuhan Ambon melalui
pelaksanaan pengembangan fasilitas pelabuhan Ambon eksisting
dengan pembangunan CY dan perkuatan dermaga sehingga mampu
melayani kegiatan bongkar muat Petikemas.
2) Peralatan pelabuhan yang ada dimodernisasi sehingga Terminal
Petikemas Ambon menjadi bertaraf Internasional yang dapat
melayani kapal-kapal besar.
Mekanisme pola kerja sama yang dilaksanakan oleh Pelindo IV dengan
pihak lain baik antar sesama BUMN maupun dengan Pemerintah
Daerah Provinsi Maluku yaitu dengan bagi hasil (revenue sharing)
maupun sewa (lumpsum) untuk mengembangkan pelabuhan baru dan
pengoperasian peralatan pelabuhan. Proses sebelum dilaksanakan kerja
sama adalah dengan Nota kesepahaman serta pembentukan tim
bersama dan kajian kerja sama.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pelindo IV di Provinsi Maluku
yaitu:
Program Kemitraan meliputi sektor industri (rumah tangga dan skala
kecil), sektor perdagangan (kios, toko kecil, dan warung), sektor
pertanian (pembelian bibit dan pupuk petani, serta alat pertaniannya),
sektor peternakan (ternak unggas dan petelur), sektor perikanan
(pembelian alat tangkap dan modal bagi nelayan), sektor jasa (usaha
perbengkelan, penjahit, salon, dan lainnya), dan sektor lainnya
(koperasi).
Program Bina Lingkungan, objek dan jenis bantuannya untuk
bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, prasarana dan
sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, bantuan sosial
pengentasan kemiskinan, bantuan pemasaran dan promosi, serta
diklat mitra binaan.
28
2. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni adalah
perusahaan pelayaran nasional yang menyediakan jasa transportasi laut
yang meliputi jasa angkutan penumpang dan muatan barang antarpulau.
Saat ini perusahaan mengoperasikan 26 kapal penumpang, 51 kapal
perintis, 9 kapal barang tol laut, dan 2 kapal ternak.
Wilayah geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau dan dikelilingi
lautan menyebabkan Pelni mempunyai peran yang sangat penting dan
strategis dalam memperkuat konektivitas dengan menghubungkan
pulau-pulau di Indonesia.
Pelni dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas
melayani rute komersial, tetapi juga melayani pelayaran dengan rute
pulau-pulau kecil terluar. Saat ini kapal Pelni menyinggahi 95 pelabuhan
kapal penumpang dan lebih dari 300 pelabuhan kapal perintis dengan 46
kantor cabang dan dilayani di 400 travel agen di seluruh Indonesia.
Pelni wilayah Provinsi Maluku.
Pelni menargetkan pendapatan sebesar Rp115,84 miliar dari
operasional di wilayah Provinsi Maluku dengan rincian:
Penumpang dari kapal penumpang dan perintis: Rp76,04 miliar.
Barang dari kapal penumpang, perintis, dan tol laut: Rp21,46 miliar.
Pengelolaan aset cabang, keagenan, dan wisata: Rp2,34 miliar.
Aktivitas Trading: Rp16 miliar.
Kendala yang dihadapi Pelni dalam pelayaran penumpang di Provinsi
Maluku yaitu:
1) Beberapa terminal penumpang, khususnya di wilayah timur belum
tersedia fasilitas untuk embarkasi dan debarkasi penumpang.
2) Sebagian besar pelabuhan memiliki lebih dari satu akses pintu ke
dermaga, sehingga memungkinkan penumpang masuk tanpa
melalui boarding.
3) Penumpang last minute di Pelabuhan.
Upaya yang dilakukan Pelni untuk mengatasi kendala yang ada adalah
berkoordinasi dengan pihak Pelni cabang, Pelindo III, KSOP, dan
Pemda serta instansi terkait.
Progres Penyertaan Modal Negara (PMN) Pelni
1) Dasar Hukum: PP nomor 111 Tahun 2015 dengan nilai PMN
sebesar Rp.500.000.000.000,-
29
2) Tujuan Pemberian PMN: Penambahan armada, terutama dalam hal
angkutan barang guna mendukung program Pemerintah dalam
mengembangkan sektor maritim dan membangun tol laut sehingga
menunjang sistem logistik nasional.
3) Realisasi penggunaan dana PMN per 30 Juni 2018:
Rp309.624.520.273,- ekuivalen 62%.
4) Status pemanfaatan dana PMN:
Dana PMN sebesar Rp500 Miliar digunakan untuk pembelian 6
(enam) unit kapal kontainer bukan baru guna mendukung
Program Tol Laut.
Dari 6 (enam) unit kapal kontainer bukan baru tersebut, per 30
Juni 2018 telah terealisasi 5 (lima) unit kapal kontainer bukan
baru atau ekuivalen 83,33%.
Sedangkan 1 (satu) unit kapal kontainer bukan baru yang belum
terealisasi (kapal ke-6), per 30 Juni 2018 dalam tahap evaluasi
dokumen penawaran.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pelni
Sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pelni saat ini
masih sangat terbatas.
Sumber dana Program Kemitraan tahun 2018 berasal dari aktivitas
Program Kemitraan dan pengembaliannya serta tambahan dana dari
BUMN Pembina dengan total saldo penerimaan per 30 Juni 2018
sebesar Rp1.921 juta, sedangkan total penyaluran dan pembinaan
sebesar Rp1.195 juta.
Sumber dana Program Bina Lingkungan tahun 2018 berasal dari
anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Pembina
dengan total penyaluran bantuan sebesar Rp61 juta. Belum
tercapainya anggaran Bina lingkungan tahun 2018 yaitu sebesar
Rp1.502 juta sesuai RKA PKBL 2018 dikarenakan masih menunggu
kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri 2018 (RAB dan penentuan Pelni
sebagai PIC/Co-PIC) dan proses sinergi BUMN untuk pelaksanaan
Revitalisasi Terumbu Karang dengan Pelindo IV.
Penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam 5
(lima) tahun terakhir belum menyentuh ke wilayah Maluku dan
sekitarnya karena masih dititikberatkan di wilayah Indonesia bagian
barat dengan tujuan untuk memudahkan proses monitoring dan
penagihan.
30
Sesuai RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018,
Program Kemitraan Pelni difokuskan pada sektor perikanan dengan
mekanisme penyaluran kerja sama dengan Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Sedangkan Program Bina Lingkungan di tahun 2018 lebih
dititikberatkan pada kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri 2018 dan
Revitalisasi terumbu Karang dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan rasa persatuan serta
peduli kelestarian lingkungan.
3. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Peran utama dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP yaitu:
1. Korporasi Negara, yaitu memberi keuntungan dan deviden melalui
Jasa angkutan penyeberangan dan Jasa pelabuhan.
2. Infrastruktur Negara, yaitu menyediakan jaringan transportasi publik
antarpulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang).
3. Agen Pembangunan, yaitu menyediakan jaringan transportasi publik
bagi wilayah pulau terpencil (jauh) dan terluar (perbatasan) guna
mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis.
Sementara peran pendukungnya yaitu:
1. Penunjang Kedaulatan NKRI, yaitu menyediakan jaringan
transportasi untuk keperluan sosial-politik negara dan pertahanan
nasional melalui kunjungan reguler di pulau.
2. Penunjang bantuan Tanggap Darurat, yaitu menyediakan angkutan
dengan kapasitas besar, cepat, murah, dan handal ke seluruh
pelosok nusantara untuk kondisi darurat nasional.
ASDP memiliki 29 Kantor cabang dengan jumlah pelabuhan sebanyak
35 unit (pelabuhan komersial 18 unit dan pelabuhan perintis 17 unit),
kapal sebanyak 140 unit (kapal komersial 74 unit dan kapal perintis 66
unit), serta melayani 202 rute (43 rute komersial dan 159 rute perintis).
ASDP Wilayah Maluku
ASDP cabang Ambon mengoperasikan 5 pelabuhan yaitu Pelabuhan
Hunimua, Pelabuhan Waipirit, Pelabuhan Galala, Pelabuhan Namlea,
dan Pelabuhan Poka, serta mengoperasikan 9 kapal dan total melayani
8 lintasan. Sementara ASDP cabang Tual mengoperasikan 3 kapal dan
melayani 18 lintasan. Peta operasional penyeberangan ASDP di Provinsi
Maluku seperti terlihat pada gambar berikut.
31
Kendala dan permasalahan penyeberangan di Provinsi Maluku.
1) Cabang Ambon
Lintasan. Kondisi musim angin timur dan barat (cuaca buruk) di
mana hal tersebut sangat mengganggu operasional kapal di
Lintasan Galala – Namlea.
Lintasan. Lintasan Umeputih – Wailey (khususnya di Wailey)
belum memiliki dermaga sehingga kapal harus melakukan
embarkasi/debarkasi dengan cara beaching.
Pelabuhan. Belum adanya fasilitas dermaga plengsengan untuk
sandarnya KMP Danau Rana di Kayeli sehingga masih
menggunakan Pelabuhan Perikanan milik Pemda Kabupaten
Buru.
2) Cabang Tual
Lintasan. Cuaca ekstrem yang berkepanjangan dan tidak
menentu pada bulan tertentu yang mengakibatkan kapal tidak
beroperasi dan trip operasi tidak tercapai.
Lintasan. Kapal Ro-Ro sebagian besar masih sandar di dermaga
umum sehingga menjadi tidak optimal (tergantung pasang surut).
Pelabuhan. Dermaga di Pelabuhan Penyeberangan yang
disinggahi sebagian besar rusak sehingga mengganggu
operasional kapal, seperti Pelabuhan Penyeberangan Tual.
Pelabuhan. Masih bercampur dengan Kapal Layar Motor (KLM)
sehingga mengganggu olah gerak kapal ferry.
Pelabuhan. Sterilisasi pelabuhan tidak optimal (terbuka bebas).
Kapal. Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga fasilitas di
beberapa kapal sering dirusak (corat-coret dinding dan kursi
penumpang, lemari life jacket sering dirusak, dan lain
sebagainya).
32
Program Kemitraan ASDP di wilayah Maluku yaitu:
Tani Ternak Tirta Arum (sektor peternakan) di Waipirit, Ambon,
Tahun 2015, sebesar Rp50.000.000,-.
Koperasi Namlea, Ambon (sektor perdagangan) Tahun 2017,
sebesar Rp200.000.000,-.
Program Bina Lingkungan ASDP di wilayah Maluku yaitu:
Kegiatan Diklat BUMN Mengajar (sektor pendidikan/pelatihan) Tahun
2016, sebesar Rp15.000.000,-.
Bantuan Sarana Ibadah Tahun 2016 kepada Masjid Nurul Huda
sebesar Rp35.000.000,- dan Gereja Damai Jemaat sebesar
Rp35.000.000,-.
Bantuan Sosial Tahun 2016 berupa Perahu Nelayan seharga
Rp185.625.000,- dan Lampu Nelayan sebesar Rp33.750.000,-.
Bantuan Sosial Tahun 2017 berupa Sembako Murah Program BUMN
Hadir Untuk Negeri, sebesar Rp45.000.000,-.
Sektor Pelestarian Alam Tahun 2017 berupa Kegiatan Penanaman
Pohon, sebesar Rp10.000.000,-.
Rekomendasi
Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT Pelindo IV
(Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT ASDP
Indonesia Ferry (Persero) adalah sebagai berikut:
1) Komisi VI DPR RI mendorong PT Pelindo IV (Persero), PT
Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT ASDP Indonesia
Ferry (Persero) untuk segera melakukan digitalisasi dalam proses
penjualan tiket untuk meningkatkan efisiensi.
2) Komisi VI DPR RI akan mendorong Pemerintah melalui kementerian
terkait bahwa perlu adanya keberpihakan kepada BUMN-BUMN
yang melakukan penugasan Pemerintah untuk membuka jalur-jalur
perintis.
3) Komisi VI DPR RI akan mendorong Pemerintah melalui BUMN untuk
meningkatkan konektivitas khususnya di provinsi-provinsi yang
bercirikan kepulauan, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelabuhan dan kapal.
33
4. Pertemuan dengan Perum Bulog.
Perum Bulog
Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang
logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha
logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan
karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan
usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik
dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar
Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok,
menyalurkan Raskin/Rastra, dan pengelolaan stok pangan.
Perum Bulog mendapatkan penambahan Penyertaan Modal Negara
(PMN) sebesar Rp3 triliun dalam APBN-P Tahun Anggaran 2015 dan
sebesar Rp2 triliun dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016. Penambahan
PMN ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha Perum Bulog dalam rangka stabilisasi
harga, penyerapan/pembelian gabah/beras petani dalam negeri, dan
penyaluran beras bersubsidi.
Perum Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara
Perum Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara membawahi 2 (dua)
Subdivre yaitu Subdivre Ternate dan Subdivre Tual, serta mempunyai 15
(lima belas) unit Gudang dengan kapasitas 37.700 ton yang tersebar di
wilayah provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan jumlah personil
sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang.
Unit Kerja / Subdivre Gudang
Personil Unit Kapasitas
Divre Ambon 8 20.500 49
Subdivre Ternate 4 12.200 22
Subdivre Tual 3 5.000 15
Total 15 37.700 86
Posisi stock persediaan Perum Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara
per 30 juli 2018 terlihat pada tabel berikut.
No. Divre /
Subdivre
Persediaan Ratas
LUR / BLN
Ketahanan Stock
(Bulan) Stock PSO PDP Total
1. Divre Maluku & Malut
3.577.783 4.000.000 7.577.783 1.200.000 6
2. Subdivre Ternate
1.295.059 1.000.000 2.295.059 1.087.000 2
3. Subdivre Tual 1.119.796 - 1.119.796 733.000 2
Total 5.992.638 5.000.000 10.992.638 3.020.000 4
34
Realisasi pengadaan beras Perum Bulog Divre Maluku dan Maluku
Utara
Tahun Target (kg) Realisasi (kg) (%)
2014 3.000.000 815.000 27,2%
2015 5.000.000 640.095 12,8%
2016 3.012.060 1.050.030 34,9%
2017 10.340.000 728.500 7%
2018 1.500.000 59.000 4,6%
*) Pengadaan tahun 2018 masih berjalan.
HP beras Perum Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara
Tahun Harga Beras (Rp) Harga Tertinggi di
Tahun berjalan (Rp)
2014 7.500 7.500
2015 7.630 8.000
2016 8.200 10.000
2017 8.375 8.500
2018 9.200 11.000
Kendala pengadaan yang dihadapi Perum Bulog Divre Maluku dan
Maluku Utara yaitu:
Harga di tingkat petani/penggilingan selalu di atas HPP pembelian
Bulog.
Kebanyakan petani di Pulau Buru lebih memilih manambang emas di
Gunung Botak daripada menggarap lahan sawahnya.
Pola tanam yang tidak serentak, tidak adanya panen raya.
Sarana pasca panen yang masih sangat sederhana.
Masyarakat Maluku hanya memahami bercocok tanam dalam bentuk
berkebun atau berladang, bukan menggarap sawah.
Pemanfaatan Cadangan Beras pemerintah (CBP) di Maluku dan Maluku
Utara
No. Bulan Operasi Pasar Bencana Total
1. Januari 509 - 509
2. Februari 610 - 610
3. Maret 1.239 - 1.239
4. April 95 1 96
5. Mei 332 102 434
6. Juni 239 4 243
7. Juli 575 - 575
Jumlah 3.516 107 3.706
35
Rekomendasi
Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan Perum Bulog
adalah sebagai berikut:
1) Komisi VI DPR RI menghimbau kepada Perum Bulog agar meminta
dalam bentuk tertulis setiap penugasan yang diberikan Pemerintah
kepada Perum Bulog.
2) Komisi VI DPR RI segera mengundang kembali Perum Bulog untuk
dilakukan pendalaman mengenai kerja sama antara Perum Bulog
dengan PT Dharmapala Usaha Sukses yang memproduksi gula
rafinasi, khususnya terkait dengan sejak kapan kerja sama
pembelian gula dilakukan dan berapa banyak jumlah gula yang
dibeli.
3) Komisi VI DPR RI mengapresiasi pengadaan beras saset 200 gram
(beras kemasan mini) yang dilakukan Perum Bulog dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan beras
dengan mudah.
III. PENUTUP
Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Maluku
pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018.
Jakarta, Agustus 2018 Ketua Tim,
Ttd.
Ir. H. Azam Azman Natawijana
A - 430
top related