Laporan Kinerja Instansi Pemerintahpa-jakartautara.go.id/yoo/pdf/LAKIP2015.pdfmemenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/ SEK/ KU.01/ 11/ 2015 tanggal 17 Nopember
Post on 07-Jul-2019
221 Views
Preview:
Transcript
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan
hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Utara
sehingga dapat menyelesaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun
2015 ini;
Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW,
sahabat, keluarga, serta umat yang selalu setia di akhir zaman;
Maksud penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ini adalah
memenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/ SEK/ KU.01/ 11/
2015 tanggal 17 Nopember 2015 serta sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja selama
tahun anggaran 2015 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Laporan Kinerja ini meliputi
Latar Belakang, Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015,
Akuntabilitas Kinerja tahun 2015, Kesimpulan dan saran;
Selain itu diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan
pedoman pengambilan kebijakan di tahun mendatang;
Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh bagian baik Kesekretariatan
maupun Kepaniteraan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan kinerja ini;
Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh
karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan
akuntabilitas kinerja yang berkualitas demi kesempurnaan laporan yang akan datang;
Wassalam,
Jakarta, Januari 2016
H. Achmad Zainullah, SH., MH
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page ii
JUDICIAL SUMMARY
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015 sesuai dengan Inpres
No. 7 th 1999 tanggal LAKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja
Pengadilan Agama Jakarta Utara yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung
jawabkan;
LAKIP ini disusun berdasarkan Laporan terhadap Pencapaian Kinerja terhadap
kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara selama Januari s/d Desember 2015 yang kemudian
dianalisa dan dibandingkan dengan rencana kerja tahun 2015 dengan rencana kerja tersebut
mengacu pada RENSTRA Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2010 – 2015.
Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai kinerja Pengadilan
Agama Jakarta Utara tahun 2015, berusaha memenuhi pencapaian sasaran strategis dengan
melihat faktor sasaran strategis dan indikatornya;
Penyelesaian perkara pada tahun 2015 adalah 84,8%. dari perkara yang diterima
atau 80,1 % dari total perkara yang harus diselesaikan pada rentang tahun 2015 . Jumlah
sisa perkara gugatan pada tahun 2013 adalah 435 perkara, jumlah perkara gugatan yang
diterima pada tahun 2015 adalah 1734 perkara. Jumlah penyelesaian perkara pada tahun
2015 melebihi target rencana kerja tahun 2015 yang mencapai 79 %. Dimana perkara yang
berhasil diputus mengalami peningkatan jumlah dibandingkan penyelesaia perkara tahun
2013 sebesar 1,1 %;
Pagu anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400622) tahun 2015
setelah Revisi ke-5 (lima) adalah sebesar Rp.8.447.342.000,- (delapan milyar empat ratus
empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan anggaran yang
terealisasi sebesar Rp.8.271.071.998,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh
puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,9133%
(sembilan puluh tujuh koma sembilan satu tiga tiga persen). Dibanding realisasi anggaran
tahun 2014 sebesar 99,34 % lalu mengalami penurunan. Dikarenakan pada tahun 2015 ada
kelebihan pada belanja pegawai;
Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara
(400623) tahun 2015 sebesar Rp.235.810.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus
sepuluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 235.132.000,- (dua
ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,7125%
(sembilan puluh sembilan koma tujuh satu dua lima persen).Dibandingkan dengan tahun
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page iii
2014 mempunyai pagu sebesar Rp. 260.290.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus
sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.260.090.000,-
(dua ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,92% (sembilan
puluh sembilan koma sembilan dua persen);
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR......................................................................................................
JUDICIAL SUMMARY (IKHTISAR YUDIKATIF)...................................................... ii
DAFTAR ISI..................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................ 1
1. Latar Belakang....................................................................................................... 1
2. Tugas dan Fungsi................................................................................................... 2
3. Sistematika Penyajian........................................................................................... 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA........................................... 6
A. Rencana Strategis 2015 – 2019.............................................................................. 6
1. Visi dan Misi.......................................................................................................... 6
2. Tujuan dan Sasaran Strategis................................................................................ 7
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok................................................................... 7
B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 (Matrik)............................................................
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 (Matrik)............
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.........................................................................
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)............ 38
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaranorganisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukurankinerja...................................................................................................................
C. Aspek Keuangan.....................................................................................................
BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun2017
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Review RENSTRA dan SK. Tim Review RENSTRA PA.Jakarta Utara tahun2016
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI serta
mewujudkan opini public melalui lembaga Badan Pemeriksa Keuangan , mahkamah agung
melakukan langkah langkah strategis melalui pembaharuan peradilan. Tidak terkecuali
Pengadilan Agama Jakarta Utara yang merupakan peradilan tingkat pertama juga
melakukan langkah langkah pembaharuan sejalan dengan program Mahkamah Agung.
Salah satu program Mahkamah Agung yaitu melalui program Quick Wins , Justice for All
dan Justice for the poor .
Adapun kebijakan yang diambil untuk mewujudkan program tersebut diatas yang
telah disesuaikan dengan rencana kerja Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
rangka pelayanan masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan akuntabilitas badan
peradilan.
2. Peningkatan penyelesaian administrasi Peradilan terhadap perkara yang diterima dan
diputus dengan memenuhi azas peradilan yang sederhana ,cepat,dan biaya ringan
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan para hakim dalam menegakkan hukum dan
keadilan ,para pejabat structural dan fungsional serta pegawai administrasi dalam
pelaksanaan tugas.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan disiplin pegawai dalam rangka
peningkatan kinerja.
5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk penunjang kinerja.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 6
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX
tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap
penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi,
administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-
masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuaidengan kekhususan
lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah
apa yang disebut dengan peradilan satu atap.
Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Jakarta Utara merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung
jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam satu tahun angggaran
yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya;
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 7
Tugas dan Fungsi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas
umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-Prinsip
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan,
akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip
akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang
aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin
akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama
Jakarta Utara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan
mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : PER/ 09/ M.PAN/ 05/ 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama.
Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan
kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan
Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 8
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan,
pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah
menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan,
administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 9
. Sistematika Penyajian
Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta
Utara adalah sebagai berikut :
• BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan
penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.
• BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA
A. Rencana Strategis 2015 - 2019
1. Visi Misi
2. Tujuan dan sasaran Stategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
B. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
C. Rencana Kinerja Tahunan 2016
D. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2015
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
C. Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV : PENUTUP
Berisikan Kesimpulan dan Saran.
- BAB V : LAMPIRAN
lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama,
Rencana Kinerja Tahun 2016, Penetapan Kinerja, Matriks Rencana Strategis
2015-2019 dan SK tim penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 10
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 – 2019
1. Visi Dan Misi
Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 – 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana
dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara diselaraskan denga arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi
pada tahun 2015 - 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Jakarta Utara
Adapun visi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Utara yang Agung ”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Utara;
2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan keada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Meningkatkan kredibilitas sarana dan transparasi Pengadilan Agama Jakarta Utara;
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 11
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Utara.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah
sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama
Jakarta Utara di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas;
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan Akseptabiltas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan;
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Jakarta
Utara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian
Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan AgamaJakarta Utara dalam
pelaksanaan;
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 12
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :
1. Penyelesaian administrasi perkara.
2. Penanganan perkara prodeo dan terpinggirkan.
3. Penanganan perkara ekonomi syariah.
4. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Penyelenggaran Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana
di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama;
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara
Nomor: W9-A5/ 35/ OT.00/ I/ SK/ 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan pada tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
NO KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnyapenyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
Jmlah Perkara yang dimediasi X 100% Jml Perkaragugatan yang masuk Catatan :Berdasarkan PERMA No : 01/Tahun 2008 tentangperkara yang diterima harus melalui mediasi
Ketua majelis,Hakim MediatordanPanitera
Laporan Bulanan,Laporan SemesterdanLaporanTahunan
b. Persentase mediasi yangmenjadi Akta Perdamaian/Dicabutnya Gugatan
Jml perkara mediasi yg menjadi Akta Perdamaian/Dicabutnya Gugatan X 100%Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi,Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:
- Perkara Gugatan.- Perkara Permohonan.
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisaperkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakimdan Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan:
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan.
Jml perkara yang diselesaikan X 100%Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal danperkara yang masuk)
Majelis Hakimdan Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 14
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan:- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6bulan X 100%Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal5 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakimdan Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan:
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan.
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X100%Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurangdari 5 bulan
Majelis HakimPanitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
2. PeningkatanAkseptabiltasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukumX 100%Jumlah putusan
Majelis Hakim Laporan Bulanandan LaporanTahunan
3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkarayang diajukan verzet yangdisampaikan secaralengkap tepat waktu
Jml berkas perkara yang diajukan verzet secaralengkap X 100%Jumlah berkas yang diajukan verzet
Ketua majlisHakim danPanitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase berkas perkarayang diajukan banding yangdisampaikan secara lengkapdan tepat waktu
Jml berkas perkara yang diajukan banding secaralengkap X 100%Jumlah berkas yang diajukan bandingCatatan:Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 15
c. Persentase berkas perkarayang diajukan kasasi yangdisampaikan secaralengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secaralengkap X 100%Jumlah berkas yang diajukan KasasiCatatan:Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Persentase berkas perkarayang diajukan PK yangdisampaikan secaralengkap
Jml berkas perkara yang diajukan PK secara lengkapX 100%Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan:Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera Laporan Bulanandan LaporanTahunan
e. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X100%Jml berkas perkara yang diterima
Panitera Laporan Bulanandan LaporanTahunan
f. Persentase penyampaianrelaas pemberitahuan isiputusan tepat waktu, tempatdan para pihak
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihaktepat waktu. X 100%Jml putusan
Panitera danJuru Sita
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
g. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara
Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah MajelisHakim
Majelis Hakimdan Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
h. Persentase responden yangpuas terhadap prosesperadilan
Jml responden yang puas terhadap proses peradilanX 100%Jumlah responden yang disurvey
KetuaPengadilan &Panitera
Laporan hasilsurvey independen
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 16
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakimdan Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling
Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidangkeliling X 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidangkeliling
Majelis Hakimdan Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkaratertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yangditindaklanjuti X 100%Jml permohonan eksekusi perkara tertentuCatatan:Perkara tertentu :- Warisan- Gono-gini- eksekusi anak
KetuaPengadilan &Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
6. Meningkatnyakualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlahpengaduan yang diterima
Catatan:Pengaduan yang dimaksud mengenai perilakuAparatur peradilan teknis dan non teknis
Ketua Pengadilan& Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan internal yangditindaklanjuti.
Jumlah temuan intrnal/ yang ditindaklanjuti X100%Jumlah temuan internal
KetuaPengadilan &Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase hasil temuaneksternal yangditindaklanjuti.
Jumlahhasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100%Jumlah hasil temuan eksternal
KetuaPengadilan &Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 17
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET %
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara( jenis perkara )
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 20 %
b. Persentase mediasi yang menjadi AktaPerdamaian/ Dicabutnya Gugatan 70 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan
100 %100 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan
85 %99 %
e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan
80 %99 %
f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan
20 %0 %
2. Peningkatan Akseptabiltasputusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :1. Banding2. Kasasi3. Permohonan Kembali
99,5 %99,9 %99,9 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 18
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas Perkara yang diajukanKasasi yang disampaikan secara lengkap 100 %
b. Persentase berkas perkara yang diajukanPK yang disampaikan secara lengkap 100 %
c. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis 100 %
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
100 %
e. Persentase penyitaan tepat waktu dantempat
80 %
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 10 : 2300
g. Persentase responden yang puas terhadapproses peradilan
97 %
4. Peningkatan aksesibilitasMasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
100 %
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling
100 %
c. Persentase (amar) putusan yang perkarayang menarik perhatian masyarakat yangdapat di akses secara online dalam waktumaksimal 1 hari kerja diputus
100 %
5. Meningkatnya kepatuhanTerhadap putusanpengadilan.
a. Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
100 %
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
100 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 19
D. PENETAPAN KINERJA 2015
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran Pengadilan Agama Jakarta Utara menciptakan tolok ukur kinerja
sebagai dasar evaluasi kinerja;
Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagai berikut:
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET %
1. Meningkatnya penyelesaianperkara ( jenis perkara )
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 10 %
b. Persentase mediasi yang menjadi AktaPerdamaian/ Dicabutnya Gugatan
5 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan
99,5 %100 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan
81 %92 %
e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 5 bulan:1. Gugatan2. Permohonan
93 %100 %
f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan
7 %0 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 20
2. Peningkatan Akseptabiltasputusan Hakim
b. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum1. Banding2. Kasasi3. Permohonan Kembali
99,5 %99,9 %99,9 %
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penye perkara
a. Persentase berkas Perkara yang diajukanKasasi yang disampaikan secara lengkap
100 %
b. Persentase berkas perkara yang diajukanPK yang disampaikan secara lengkap
100 %
c. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis
100 %
d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak
100 %
e. Persentase penyitaan tepat waktu dantempat
100 %
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 12 : 1734
g. Persentase responden yang puas terhadapproses peradilan
90 %
4. Peningkatan aksesibilitasMasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikandengan cara sidang keliling
100 %
5. Meningkatnya kepatuhanTerhadap putusanpengadilan.
a. Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti 100 %
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
100 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja)
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan
tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,
namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam
tabel dibawah ini.
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 22
TABEL PENGUKURAN KINERJA 2015
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya penyelesaian perkara( jenis perkara )
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 10 % 19 % 190 %
b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/Dicabutnya Gugatan
5 % 68,3 % 136,6 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan
99,5 %100 %
99,5 %100 %
100 %100 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan
81 %92 %
80,1 %100 %
96,11 %100 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan
93 %100 %
78,4 %100 %
84,3 %100 %
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan
7 %0 %
21,6%0 %
308 %0 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 23
2. Peningkatan Akseptabiltas putusanHakim
Persentase tidak mengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
99,5 %99,9 %99,9 %
99,5 %99,98 %100 %
100 %100.08 %100,5%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding yangdisampaikan secara lengkap
100 % 100 % 100 %
b. Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi yangdisampaikan secara lengkap 100 % 100 % 100 %
c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yangdisampaikan secara lengkap 100 % 100 % 100 %
d. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100 % 100 % 100 %
e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuanisiputusan tepat waktu, tempat dan para pihak 100 % 100 % 100 %
f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tepat 100 % 95 % 95 %
g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 12 : 1734 11 : 2325 84,30 %
h. Persentase responden yang puas terhadap prosesperadilan 90 % 96.5 % 107,22 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 24
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakatterhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan100 % 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan carasidang keliling
100 % 100 % 100 %
c. Persentase (amar) putusan yang perkara yang menarikperhatian masyarakat yang dapat di akses secara onlinedalam waktu maksimal 1 hari kerja diputus
100 % 90 % 90 %
5. Meningkatnya kepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkaratertentu yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti 100 % 100 % 100 %
6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternalyang ditindaklanjuti. 100 % 100 % 100 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 25
B. Analisis Pengukuran Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi
dengan pengugkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja setiap indikator
kinerja);
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 mengacu
pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Jakarta Utara
telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil
capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
SASARAN
1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN %
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 10 % 19 % 190 %b. Persentase mediasi yang menjadi Akta
Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan 5 % 68,3 %136,6 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
1. Gugatan
2. Permohonan
99,5 %
100 %
99,5 %
100 %
100 %
100 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
1. Gugatan
2. Permohonan
81 %
92 %
80,1 %
100 %
96,11 %
100 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
1. Gugatan
2. Permohonan
93 %
100 %
78,4 %
100 %
84,3 %
100 %
f. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
1. Gugatan
2. Permohonan
7 %
0 %
21,6%
0 %
308 %
0 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 26
A. Persentase mediasi yang diselesaikan
Sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2008 setiap pihak yang berperkara di Pengadilan
Agama wajib melaksanakan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui
proses persidangan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator.Pengadilan Agama Jakarta Utara selama tahun 2015 menerima 2348
perkara, dengan perincian sebagai berikut :
- Cerai gugat : 1885 perkara
- Cerai talak : 463 perkara.
Perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2015 adalah sebanyak 445 perkara
atau 19 % dari perkara yang diterima pada tahun 2015. Pencapaian tahun 2015 mencapai
190 % atau meningkat lebih dari 90 % dari target yang direncanakan. Hal ini
membuktikan kesadaran masyarakat untuk hadir dalam persidangan dan mengikuti
persidangan telah sangat baik.
DATA PERKARA MEDIASI
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2015
Tahun Perkara yang
diterima
Perkara Yang
Tidak Mediasi
Perkara Yang
Melakukan
Mediasi
Persentase Mediasi
(%)
2015 2348 1903 445 19%
B. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan
Pada tahun 2015 pengadilan Agama Jakarta Utara menerima perkara gugatan
sebanyak 1885 perkara dari jumlah perkara gugatan tersebut yang menjadi Akta
Perdamaian.. Dalam kaitan dengan keberhasilan adalah 68,3% dari mediasi yang
dilakukan. Tingkat keberhasilan perkara yang berhasil memang lebih dari target yang
dicanangkan.Dan ini memperlihatkan keberhasilan mediasi dan niat baik para pihak
yang berperkara.
Sebagai bahan perbandingan keberhasilan mediasi seperti terlihat :
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 27
Capaian Tahun
2015 2014
Berhasil Gagal Persentase Berhasil Gagal Persentase
304 141 68,3 11 404 2,72 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja mediasi
pada perkara Gugatan yang berhasil dari capaian 2014 dengan capaian tahun 2015
sebanyak 68,3 %;
C. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
Perkara Gugatan
Sisa perkara gugatan tahun 2014 yang harus diselesaikan di tahun 2015 sebanyak
440. Pencapaiannya dapat diselesaikan 438 perkara atau 99,5 % dari target target yang
dicanangkan sebanyak 100 %;
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Gugatan yang diselesaikan,
sebagai berikut :
Capaian Tahun
2015 2014
Sisa Tahun
2014
Diselesaikan
Tahun 2015 Persentase
Sisa Tahun
2013
Diselesaikan
Tahun 2014 Persentase
440 438 99,54 445 435 97,7
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa
perkara yg diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capai tahun 2015 sebanyak 1,84 %
- Perkara Permohonan
Sisa perkara permohonan tahun 2014 adalah 13 perkara. Pada tahun 2015 dapat
diselesaikan 13 perkara atau 100 persen dan telah mencapat target yang diberikan dalam
rencana kerja Pengadilan Agama Jakarta Utara.Sehingga dapat diselesaikan pada tahun
2015
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Permohonan yang diselesaikan,
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 28
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa
permohonan yang diselesaikan pada tahun 2015 sama dengan 2014 sebanyak 100 %.
D. Persentase perkara yang diselesaikan:
Perkara Gugatan
Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1885 perkara, ditambah sisa
perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 440 perkara, jadi total perkara yang harus
diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 2325 perkara.
Pada tahun 2015 perkara yang telah diselesaikan sebanyak 1810 perkara atau 96,02
% dari perkara yang diterima pada tahun 2015 atau 77,85 % dari perkara yang harus
diselesaikan pada rentang tahun 2015.
Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015.
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang
masuk akhir Tahun 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk di
bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan,
replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit
dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
Capaian Tahun
2015 2014
Sisa Tahun
2014
Diselesaikan
Tahun 2015 Persentase
Sisa Tahun
2013
Diselesaikan
Tahun 2014 Persentase
13 13 100 6 6 100
Capaian Tahun
2015
Sisa Tahun
2014
Yang Diterima
Tahun 2015
Yang
Diselesaikan
Tahun 2015
Total perkara
yang harus
diselesaikan
Persentase Terhadap
perkara yang harus
diselesaikan
440 1885 1810 2325 77,85 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 29
Jumlah penyelesaian perkara pada tahun 2015 kurang dari yang terdapat dalam
rencana kerja yang berkisar 89,1 %.Dimana perkara yang berhasil diputus dan
diselesaikan mengalami peningkatan jumlah dibandingkan penyelesaian perkara pada tahun
2014.
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan pada persentase perkara Gugatan yang
diselesaikan dari capaian capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak .2,25 %.
Belum dapatnya peningkatan penyelesaian perakara secara signifikan dikarenakan :
1. Adanya perkara tabayun yang masuk pada bulan Oktober dan Nopember 2015.
2. Adanya perkara ghoib yang masuk sejak bulan September sebanyak 99 perkara
3. Perkara - perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 berjumlah 131 perkara;
Rincian Perkara sisa tahun 2015 sebanyak 503 perkara :
Cerai gugat : 331
perkara Cerai talak : 142
perkara Harta bersama : 4
perkara Itsbat nikah : 12
perkara Kewarisan : 8
perkara Dispensasi kawin : 2
Hibah : 1
Lain-lain : 3 +
Jumlah : 503 perkara
Perkara Permohonan
Perkara Permohonan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 475 perkara, ditambah
sisa perkara permohonan pada tahun 2014 sebanyak 30 perkara, jadi total perkara yang harus
diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 505 perkara.
Pada tahun 2015 permohonan yang telah diselesaikan sebanyak 489 perkara atau
96,83 % dari perkara permohonan yang diterima pada tahun 2015 atau 3,17 %
dari perkara permohonan yang harus diselesaikan pada tahun 2016.
Dalam penyelesaian sisa perkara permohonan dibandingkan dengan tahun 2014
penyelesaian perkara memang terjadi sedikit peningkatan , hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kinerja.
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 30
Keadaan Perkara Permohonan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun
2015
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase
penyelesaian sisa perkara Permohonan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun
2015 sebanyak 53,3 %.
E. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
Berdasarkan SK KMA nomor 2 tahun 2015 tentang percepatan penyelesaian perkara dan
tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan, ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu
maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut
dianggap perkara sisa.
Perkara Gugatan
Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1885 perkara, ditambah
sisa perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 440 perkara, jadi total perkara yang harus
diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 2325 perkara.
Selama tahun 2015 perkara Gugatan yang dapat diselesaikan maksimal 5 bulan adalah 1810
perkara atau 77,84 % dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015.
Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal
5 bulan, sebagai berikut :
Capaian Tahun
2015
Sisa Tahun
2014
Yang Diterima
Tahun 2015
Yang
Diselesaikan
Tahun 2015
Total perkara
yang harus
diselesaikan
Persentase Terhadap
perkara yang harus
diselesaikan
30 475 489 505 96,83 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 31
Capaian Tahun
2015
Sisa Tahun
2014
Yang Diterima
Tahun 2015
Total perkara
yang harus
diselesaikan
Perkara yang selesai
kurang dari 5 bulan
Persentase terhadap
perkara yang harus
diselesaikan
440 1885 2325 1822 78,4
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara
gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari
capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 503 perkara atau 114% Hal
ini dikarenakan banyak perkara yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah
perkara Tabayun, diamana para pihak yang berperkara salah satunya bertempat tinggal di
luar Jakarta Utara
Perkara Permohonan
Perkara Permohonan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 475 perkara, ditambah
sisa perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 30 perkara, jadi total perkara yang harus
diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 505 perkara. Jadi total Perkara Permohonan yang
harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 505 perkara.
Selama tahun 2015 perkara Permohonan dapat diselesaikan kurang dari atau maximal 5
bulan sebanyak 487/505 X 100 % = 97 ,4% atau lebih dari target pencapaian rencana
kinerja 97 %.
Capaian Tahun2015
Sisa Tahun
2014
Yang Diterima
Tahun 2015
Yang
Diselesaikan
Tahun 2015
Total
perkara yang
harus
diselesaikan
Persentase
Terhadap perkara
yang harus
diselesaikan
30 475 487 505 97,4%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 32
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
Perkara Gugatan
Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1885 perkara, ditambah
sisa perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 440 perkara, jadi total perkara yang harus
diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 2325 perkara.
Selama tahun 2015 ada 124 perkara yang membutuhkan waktu penyelesaian diatas 5 bulan
,atau 5,3% dari penerimaan perkara. Penyelesaian perkara yang harus diatas 5 bulan lebih
banyak disebabkan oleh faktor para pencari keadilan . Penyebabnya antara lain :
1. Pihak pencari keadilan yang bersidang tidak mematuhi jadwal acara persidangan dimana
mereka terkadang tidak hadir pada tanggal persidangan yang telah ditentukan oleh
ketua majelis Selain itu mereka belum siap dengan acara tahapan persidangan .
2. Tempat tinggal pencari keadilan yang tidak hadir pada saat persidangan wilayah
hukumnya di luar wilayah Jakarta Utara, hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama
untuk memanggil para pihak.
Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5
bulan, sebagai berikut:
Capaian Tahun
2015
Sisa Tahun
2014
Yang Diterima
Tahun 2015
Total perkara
yang harus
diselesaikan
Perkara yang selesai
diatas 5 bulan
Persentase terhadap
perkara yang harus
diselesaikan
440 1885 2325 124 5,3%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya sedikit penurunan akuntabilitas kinerja pada
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang diselesaikan dari
capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 21,6 %. Hal ini disebabkan karena
adanya faktor-faktor penghambat tersebut diatas yang tidak dapat dihindarkan oleh
Pengadilan.
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 33
SASARAN 2.
PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1 Peningkatan
Akseptabiltas
putusan Hakim
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
99,5 %
99,9 %
99,9 %
99,5 %
99,98 %
100 %
100 %
100.08 %
100,5%
SASARAN 3
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
A. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secaralengkap:
Perkara Banding pada tahun 2015 sebanyak 12 perkara dan dicabut 2 perkara jadi
perkara yang sedang di proses sebanyak 10 perkara, dan 9 perkara yang dikirim dengan
lengkap dan tepat waktu, sedangkan 1 perkara belum dapat dikimkan dikarenakan salah
satu pihak berada di luar Jakarta Utara;
B. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu
Ada 6 (enam) berkas kasasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, yaitu :
1. Nomor : 93/Pdt.G/2014/PAJU
2. Nomor : 53/Pdt.G/2014/PAJU
3. Nomor : 67/Pdt.G/2014/PAJU
4. Nomor : 743/Pdt.G/2014/PAJU
5. Nomor : 1727/Ptd.G/2014/PAJU
6. Nomor : 1500/Pdt.G/2014/PAJU
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 34
C. Persentase berkasperkara yang diajukan Peninjauan Kembali yang
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
Pada tahun 2015 tidak ada permohonan PK sehingga Pengadilan Agama Jakarta
Utara tidak mengirimkan berkas PK ke Mahkamah agung RI.
D. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis
Dari 2788 perkara yang diterima baik gugatan maupun permohonan telah diregister
dan didistribusikan kepada Majelis Hakim. Target kinerja pada tahun 2015 adalah 100%
dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim 100%
E. Persentase Penyampaian Relaas/ Pemberitahuan isi Putusan yang disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu kepada para pihak
Penyampaian Relaan sudah disampaikan paling lambat 3 hari sebelum tanggal sidang;
F. Persentase penyitaan tepat waktu dan tepat
G. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Ketentuan Mahkamah agung mengenai rasio majelis terdapat dalam Buku I,
berjudul Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, edisi 2007 halaman 57-
58 yang dikeluarkan oleh Mahkamah agung menyatakan bahwa untuk Pengadilan
Tingkat Pertama Klas IA terdiri maksimum 8 majelis hakim atau maksimum 24
orang majelis hakim termasuk wakil ketua. Dan setiap majelis dibantu maksimum 4
orang Panitera Pengganti.5 Orang jurusita dan maksimal 10 Juru Sita pengganti.
Kondisi kekuatan majelis di Pengadilan Agama Jakarta Utara terdiri dari 12
Majelis Hakim, termasuk Ketua dan wakil ketua serta 11 orang Hakim, 12 Panitera
Pengganti,1 Juru Sita serta 14 Jurusita Pengganti
Pada Tahun 2015 perkara yang diterima 2788 yang dibagi kepada 12
majelis, sehingga setiap majelis hakim mendapat rata rata 232 perkara atau dalam satu
bulan menerima 19 sampai 20 perkara.
Secara rasio komposisi ini ideal di majelis hakim namun kurang ideal pada
komposisi Panitera Pengganti. Sehingga realisasi pada tahun 2015 belum terpenuhi
komposisi untuk Panitera Pengganti. Untuk itu masih dibutuhkan Panitera Pengganti 12
orang. Dengan perhitungan : 12 majelis hakim x 2 = 24 (orang) -12 orang =12 (orang)
Panitera Pengganti;
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 35
H. Persentase Responden yang puas terhadap proses peradilan
Pengadilan Agama Jakarta Utara mensurvey kepada responden pencari keadilan yang
telah selesai dalam proses berperkara. Survey dilakukan ketika para pihak
mengambil salinan putusan dan akta cerai. Survey dilakukan dari 896 orang pihak
berperkara dan 96,5 % dari respoonden menyatakan puas terhadap pelayanan
Pengadilan Agama Jakarta Utara;
SASARAN 4.
PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN
(ACCES TO JUSTICE)
A. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara DIPA 04 dengan program
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama khususnya kegiatan pemberian anggaran pihak
penyelesaian administrasi perkara bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial (
prodeo ) sebesar Rp.14.560.000,-. Dari anggaran tersebut dapat terserap sebesar Rp.
14.436.000,- ( 99.15%) . Penggunaan anggaran tersebut berdasarkan PERMA No.1 tahun
2015 yang disesuaikan dengan jenis perkaranya. Adapun penyelesaian berkas perkara
prodeo mencapai 23 perkara.
B. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
Anggaran Sidang Keliling yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara
sebesar Rp. 72.000.000,-Realisasi anggaran sebesar Rp. 71.450.000,- atau sebesar 99,24
%. Dari target sidang keliling 4 kegiatan dalam setahun terealisasi sebanyak 4
kegiatan pada tahun 2015. Sedangkan Penyelesaian Perkara sebanyak 15 perkara telah
terselesaikan semua atau mencapai 100%.
C. Persentase (amar) putusan yang perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat di akses secara online dalam waktu maximal 1 hari kerja sejak diputus;
Untuk Putusan Perkara yang menarik perhatian yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat di akses secara online dalam waktu
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 36
SASARAN 5.
MENINGKATNYAKEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
A. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
Selama tahun 2015 ada 4 ( e m p a t ) permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Yaitu :
1. Perkara Nomor : 1478/Pdt.G/2013/PAJU
2. Perkara Nomor : 01/ Eks/2015/PAJU
3. Perkara Nomor : 02/Eks/PAJU/2015
4. Perkara Nomor : 03/Eks/PAJU/2015
5. Adapun penyelesaian perkara eksekusi tahun 2015 sebanyak 1 (satu) perkara yaitu Perkara
Nomor : 01/ Eks/2015/PAJU
Kendala dari belum terselesaikannya Eksekusi untuk keseluruhan :
1. Salah satu pemilik berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara
2. Adanya permintaan untuk berdamai dari kedua belah pihak
SASARAN 6.
MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
A. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti
Maksud penanganan pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti
1. Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
pengadilan, maupun dari internal pengadilan sendiri;
2. Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
3. Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.
4. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani
secara efektif. efisien, cepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan.
Pada tahun 2015 jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta
Utara tidak ada.Hal ini dapat dilihat pada pengaduan on -line yang telah dijalankan di
Pengadilan Agama Jakarta Utara ternyata banyak yang berisikan pertanyaan tentang informasi
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 37
prosedur berperkara dan status perkara. Sehingga semua informasi tersebut dapat
ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara.
Fasilitas yang sudah kita sediakan untuk memenuhi Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:
1. Kotak Pengaduan
2. Email redaksi@pa-jakartautara.go.id
3. Penyediaan Meja Pengaduan On-line
Jumlah pengaduan yang diterima = 5
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 5
Realisasi = 5/5 x 100% = 100%
Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan pada tahun 2015 yang ditindaklanjuti
100% karena tidak ada pengaduan yang diterima;
Sifat dari pengaduan ini adalah pengaduan pelayanan pengadilan dalam proses berperkara seperti
akta cerai yg belum terselesaikan;
B. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/ Eksternal Yang Ditindaklanjuti
Pada tahun 2015 jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Internal yang dilakukan oleh
Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemeriksaan itu
meliputi : Register, Pelayanan dan manajemen Peradilan.
Pemeriksaan Eksternal dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas PTA Jakarta dan Badan
Pengawas.Hasil temuan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meliputi belum ditutupnya
Buku Register dan Buku Keuangan Perkara.Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan
penutupan Buku Register dan Buku Keuangan Induk Perkara. Sedangkan untuk pemeriksaan
dari Badan Pengawas MA-RI sudah dilakukan ekspos dan perbaikan
Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target
2015
Realisasi
2015
Capaian
%
Meningkatnya
kualitas
pengawasan
Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang
Ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 38
LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015 - 2019
4. RKT 2016,
5. PKT 2015
6. SK Tim Penyusun LAKIP
7. Lampiran-lampiran lainnya.
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 39Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 39Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 39
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 40
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara(sebutkan jenisperkara)
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
Perbandingan antara mediasi yangdisepakati dengan jumlah mediasiyang diterima dan menjadi perkara
Hakim MediasiPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
b. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaian
Perbadingan antara mediasi ygdiproses dengan jumlah mediasi ygmenjadi akta perdamaian.
Hakim MediasiPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
c. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
Perbandingan sisa perkarayangdiselesaikan dengan sisa perkarayang harus diselesaikan
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dengan perkara yangakan diselesaikan (saldo awal danperkara yang masuk)
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan dengan perkarayang harus diselesaikan dalam waktumaksimal 5 bulan (diluar sisaperkara)
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 41
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 5 bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan lebih dari 5 bulandengan perkara yg diselesaikandalam waktu kurang dari 5 bulan.
Hakim MajelisPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim
Persentase yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Perbandingan jumlah perkara yangtidak mengajukan upayahukum (Banding, Kasasi,Peninjauan Kembali) dengan jumlahperkara yang putus.
Hakim Majelis Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yangdiajukan Kasasi dan PK yanglengkap (terdiri dari bundel A danB) dengan jumlah berkas yangdiajukanKasasi dan PK
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
b. Persentase berkas yangdiregister dan telahdidistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkarayang diterima Kepaniteraan denganberkas perkara yangdidistribusikan ke Majelis
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
c. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
Perbandingan ratio Majelis Hakimdibandingkan dengan perkaramasuk
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
d.Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan parapihak (persentase akta ceraiyangdiserahkanpenggugat/pemohon)
Perbandingan antara berkas putusandengan relasputusan yangdisampaikan ke para pihak tepatwaktu.
Panitera/Sekretaris danJuru Sita
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 42
e. Persentase pelaksanaanPenyitaan tepat waktu dantempat
Perbandingan antara permohonanpelaksanaan penyitaan denganpelaksanaan penyitaan tepat waktudan tempat
Panitera/Sekretaris danJuru Sita
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
4. Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a.Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
Perbandingan perkara prodeo yangdiselesaikan dengan perkara prodeoyang masuk
Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengancara sidangkeliling
Perbandingan perkara yangdibawa ke lokasi zetting plaatzdengan jumlah perkara yangdiselesaikan secara sidang keliling
Majelis Hakim/ Panitera Laporan BulanandanLaporan Tahunan
c. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin)yang mendapat layanan bantuanhukum (POSBAKUM)
Perbandingan perkara yangmendapat Bantuan hukumdengan jumlah perkara (untukpencari keadilan golongan miskin)yang tidak mendapat bantuanhukum
Majelis Hakim/Panitera Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
d. Persentase (amar) putusanputusan perkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusan perkaraperceraian selebritis, poligami yangditayangkan di web site denganjumlah perkara yang tidakditayangkan
Kepaniteraan/Kesekretariatan
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 43
5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkarayang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
Perbandingan permohonan eksekusiyang ditindaklanjuti denganpermohonan eksekusi yang belumditindaklanjuti
KetuaPengadilan &Pan/Sek
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandinganjumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenaiperilaku aparatur peradilan (teknisdan non teknis) denganjumlahpengaduan yang dilaporkan
KetuaPengadilan &Pan/Sek
Laporan Bulanandan
Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasilpemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti.
Perbandinganjumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenaiperilaku aparatur peradilan (teknisdan non teknis) dengan jumlahpengaduan yang dilaporkan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 44
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.
Tujuan : .
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
Peningkatan efektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara.
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Gugatan- Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :• Gugatan• Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 5 bulan• Gugatan• Permohonan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 5 bulan• Gugatan• Permohonan
10 %5 %
99,5 %100 %
81 %92 %
93 %100 %
7 %0 %
20 %6 %
100 %100 %
85 %97 %
93 %100 %
7 %0 %
21 %6,5 %
100 %100 %
86 %97 %
94 %100 %
6 %0 %
22 %6,5 %
100 %100 %
86%97 %
94 %100 %
6 %0 %
23 %7 %
100 %100 %
87 %98 %
95 %100 %
5%0 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 45
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadapperadilan (acces to justice)Peningkatan penyelesaian perkara.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusanpengadilan.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi yangdisampaikan secara lengkapb. Persentase berkas yang diajukan PK yangdisampaikan secara lengkapc. Persentase berkas yang diregister dan telahdidistribusikan ke Majelis.d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempat dan para pihak(prosentase akta cerai yang diserahkanpenggugat/pemohon).e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.f. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkarag. Prosentase Responden yang puas terhadapproses peradilan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.b. Persentase perkarayang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling.c. Persentase (amar) putusan perkara(yangmenarik perhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.
99,5%99,5%99,5%
100%
100 %
100%
100%
100%12:1734100%
100%100%
100%
99,5%99,5%99,5%
100%
100%
100%
100 %
100%15:1800100 %
100%100%
100 %
99,5%99,5%99.5%
100%
100%
100%
100%
100%16:1900100%
100%100%
100%
99,5%99,5%99,5%
100%
100%
100%
100%
100%17:2000100%
100%100%
100%
99,5%99,5%99,5%
100%
100%
100%
100%
100%18:2100100%
100%100%
100%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 46
Meningkatnya kualitas pengawasan. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti.b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 47
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARANomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILANAGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARAMenimbang : a. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas PengadilanAgama Jakarta Utara Tahun 2015, maka perlu disusun Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;----------------------------------------------------------------------------------------------b. Agar analisa kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara akurat dandapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;-------------------------------------------------------------------------c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan inidipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan KinerjaAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;----------------------------------Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----------------------------------------------3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;----------------------4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan KinerjaAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;-------------------------------------5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 29 tahun 2010;-----------------------------------------------------------------------------------6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;-------------------------------------------------------Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :355.A/SEK/KU.01/2015 tanggal 28 November 2015 ;------------------------------------------
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 47
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARANomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILANAGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARAMenimbang : a. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas PengadilanAgama Jakarta Utara Tahun 2015, maka perlu disusun Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;----------------------------------------------------------------------------------------------b. Agar analisa kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara akurat dandapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;-------------------------------------------------------------------------c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan inidipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan KinerjaAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;----------------------------------Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----------------------------------------------3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;----------------------4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan KinerjaAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;-------------------------------------5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 29 tahun 2010;-----------------------------------------------------------------------------------6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;-------------------------------------------------------Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :355.A/SEK/KU.01/2015 tanggal 28 November 2015 ;------------------------------------------
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 47
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARANomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILANAGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARAMenimbang : a. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas PengadilanAgama Jakarta Utara Tahun 2015, maka perlu disusun Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;----------------------------------------------------------------------------------------------b. Agar analisa kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara akurat dandapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;-------------------------------------------------------------------------c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan inidipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan KinerjaAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;----------------------------------Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----------------------------------------------3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;----------------------4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan KinerjaAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;-------------------------------------5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 29 tahun 2010;-----------------------------------------------------------------------------------6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;-------------------------------------------------------Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :355.A/SEK/KU.01/2015 tanggal 28 November 2015 ;------------------------------------------
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 48
M E M U T U S K A NMenetapkan :PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagaiTimPenyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;---------------------------------------------------------------KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah tahun 2015 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai denganbatas waktu yang telah ditentukan;-------------------------------------------------------------------KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya;--------------------------------------------------------Ditetapkan di : Jakarta UtaraPada tanggal : 26 Januari 2015Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara
H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MHNIP. 19671025 199203 1 002
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 49
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTAUTARA Nomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANGTIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015PEMBINA : 1. H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MH2. Drs. H. PAET HASIBUAN, SH, MAKETUA TIM : Hj. UMI SALAMAH TATROMAN, SH,WAKIL H. IMANUDIN TIFLEN, SH, MHKOORDINATOR PELAKSANA : 1. WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos2. YURI DITYA PUTRA FERNANDA, A.MdANGGOTA TIM KEPANITERAAN : 1. Drs. H. ALI USMAN HASIBUAN, SH2. RAHYUNI, SH3. HERNASARI, SHI4. KIKI MUHAMMAD ZIKRI, S.HI5. RONA HANDAYANI, SH6. HARRIYONO, SHI7. RIFAI, SH, MHANGGOTA TIM KESEKRETARIATAN : 1. AGUS TRIYOGO, SE2. SITI FAJRIAH, SE3. PURWANTO SIGIT WIBOWO, SE4. ANDI RISMAN, SE.,MH
Jakarta, 26 Januari 2015KETUA,H. ACHMAD ZAINULLAH, SH.,MH NIP.19671025 199203 1 002
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 50
RENCANA KINERJA PENGADILAN
AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2016
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan.
20 %
b. Persentase mediasi yang menjadiakta perdamaian
6%
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan- Gugatan 100%- Permohonan 100%
d. Persentase perkara yangdiselesaikan- Gugatan 85%- Permohonan 97%
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan- Gugatan 93%- Permohonan 100%
f. Persentase perkara yangdiselesaikan lebih dari 5 bulan- Gugatan 7%- Permohonan 0%
2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim
Persentase tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
99,5%99,5%99,5%
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkara yangdiajukan kasasi yang disampaikansecara lengkap
100%
b. Persentase berkas perkara yangdiajukan PK yang disampaikansecara lengkap.
100%
c. Persentase berkas yang diregisterdan telah didistribusikan ke Majelis
100%
d. Prosentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak(prosentase akta cerai yangdiserahkan penggugat/pemohon).
100 %
e. Prosentase pelaksanaan Penyitaantepat waktu dan tempat.
100%
f. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara 12:1734
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 51
g. Prosentase responden yang puasterhadap proses peradilan.
100%
4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling.
100%
c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejakdiputus.
100%
5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
100%
Jakarta, Januari 2015Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Panitera
( H.Achmad Zainullah,SH,MH ) (Hj.Umi Salamah Tatroman, SH,MH)
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 52
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara ( jenis perkara )
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 10%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 5%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Gugatan 99,5 %
- Permohonan 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Gugatan 81 %
- Permohonan 92%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5
bulan
- Gugatan 93%
- Permohonan 100%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5
bulan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 53
- Gugatan 7%
- Permohonan 0%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
99,5%
99,5%
99,5%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap 100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100%
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugatatau pemohon )
100%
e. Prosentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 12:1734
g. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan 100%
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. 100%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat)yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus.
100%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 54
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 100%
Jakarta, Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Panitera,
( H.Achmad Zainullah,SH,MH ) ( Hj.Umi Salamah Tatroman, SH,MH)
top related