Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara Page i KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Utara sehingga dapat menyelesaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun 2015 ini; Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta umat yang selalu setia di akhir zaman; Maksud penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ini adalah memenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/ SEK/ KU.01/ 11/ 2015 tanggal 17 Nopember 2015 serta sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja selama tahun anggaran 2015 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Laporan Kinerja ini meliputi Latar Belakang, Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, Akuntabilitas Kinerja tahun 2015, Kesimpulan dan saran; Selain itu diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman pengambilan kebijakan di tahun mendatang; Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh bagian baik Kesekretariatan maupun Kepaniteraan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan kinerja ini; Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang berkualitas demi kesempurnaan laporan yang akan datang; Wassalam, Jakarta, Januari 2016 H. Achmad Zainullah, SH., MH
54
Embed
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahpa-jakartautara.go.id/yoo/pdf/LAKIP2015.pdfmemenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/ SEK/ KU.01/ 11/ 2015 tanggal 17 Nopember
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan
hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Utara
sehingga dapat menyelesaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun
2015 ini;
Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW,
sahabat, keluarga, serta umat yang selalu setia di akhir zaman;
Maksud penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ini adalah
memenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/ SEK/ KU.01/ 11/
2015 tanggal 17 Nopember 2015 serta sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja selama
tahun anggaran 2015 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Laporan Kinerja ini meliputi
Latar Belakang, Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015,
Akuntabilitas Kinerja tahun 2015, Kesimpulan dan saran;
Selain itu diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan
pedoman pengambilan kebijakan di tahun mendatang;
Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh bagian baik Kesekretariatan
maupun Kepaniteraan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan kinerja ini;
Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh
karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan
akuntabilitas kinerja yang berkualitas demi kesempurnaan laporan yang akan datang;
Wassalam,
Jakarta, Januari 2016
H. Achmad Zainullah, SH., MH
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page ii
JUDICIAL SUMMARY
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015 sesuai dengan Inpres
No. 7 th 1999 tanggal LAKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja
Pengadilan Agama Jakarta Utara yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung
jawabkan;
LAKIP ini disusun berdasarkan Laporan terhadap Pencapaian Kinerja terhadap
kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara selama Januari s/d Desember 2015 yang kemudian
dianalisa dan dibandingkan dengan rencana kerja tahun 2015 dengan rencana kerja tersebut
mengacu pada RENSTRA Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2010 – 2015.
Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai kinerja Pengadilan
Agama Jakarta Utara tahun 2015, berusaha memenuhi pencapaian sasaran strategis dengan
melihat faktor sasaran strategis dan indikatornya;
Penyelesaian perkara pada tahun 2015 adalah 84,8%. dari perkara yang diterima
atau 80,1 % dari total perkara yang harus diselesaikan pada rentang tahun 2015 . Jumlah
sisa perkara gugatan pada tahun 2013 adalah 435 perkara, jumlah perkara gugatan yang
diterima pada tahun 2015 adalah 1734 perkara. Jumlah penyelesaian perkara pada tahun
2015 melebihi target rencana kerja tahun 2015 yang mencapai 79 %. Dimana perkara yang
berhasil diputus mengalami peningkatan jumlah dibandingkan penyelesaia perkara tahun
2013 sebesar 1,1 %;
Pagu anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400622) tahun 2015
setelah Revisi ke-5 (lima) adalah sebesar Rp.8.447.342.000,- (delapan milyar empat ratus
empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan anggaran yang
terealisasi sebesar Rp.8.271.071.998,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh
puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,9133%
(sembilan puluh tujuh koma sembilan satu tiga tiga persen). Dibanding realisasi anggaran
tahun 2014 sebesar 99,34 % lalu mengalami penurunan. Dikarenakan pada tahun 2015 ada
kelebihan pada belanja pegawai;
Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara
(400623) tahun 2015 sebesar Rp.235.810.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus
sepuluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 235.132.000,- (dua
ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,7125%
(sembilan puluh sembilan koma tujuh satu dua lima persen).Dibandingkan dengan tahun
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page iii
2014 mempunyai pagu sebesar Rp. 260.290.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus
sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.260.090.000,-
(dua ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,92% (sembilan
puluh sembilan koma sembilan dua persen);
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR......................................................................................................
JUDICIAL SUMMARY (IKHTISAR YUDIKATIF)...................................................... ii
DAFTAR ISI..................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................ 1
1. Latar Belakang....................................................................................................... 1
2. Tugas dan Fungsi................................................................................................... 2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA........................................... 6
A. Rencana Strategis 2015 – 2019.............................................................................. 6
1. Visi dan Misi.......................................................................................................... 6
2. Tujuan dan Sasaran Strategis................................................................................ 7
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok................................................................... 7
B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 (Matrik)............................................................
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 (Matrik)............
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.........................................................................
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)............ 38
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaranorganisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukurankinerja...................................................................................................................
C. Aspek Keuangan.....................................................................................................
BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun2017
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Review RENSTRA dan SK. Tim Review RENSTRA PA.Jakarta Utara tahun2016
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI serta
mewujudkan opini public melalui lembaga Badan Pemeriksa Keuangan , mahkamah agung
melakukan langkah langkah strategis melalui pembaharuan peradilan. Tidak terkecuali
Pengadilan Agama Jakarta Utara yang merupakan peradilan tingkat pertama juga
melakukan langkah langkah pembaharuan sejalan dengan program Mahkamah Agung.
Salah satu program Mahkamah Agung yaitu melalui program Quick Wins , Justice for All
dan Justice for the poor .
Adapun kebijakan yang diambil untuk mewujudkan program tersebut diatas yang
telah disesuaikan dengan rencana kerja Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
rangka pelayanan masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan akuntabilitas badan
peradilan.
2. Peningkatan penyelesaian administrasi Peradilan terhadap perkara yang diterima dan
diputus dengan memenuhi azas peradilan yang sederhana ,cepat,dan biaya ringan
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan para hakim dalam menegakkan hukum dan
keadilan ,para pejabat structural dan fungsional serta pegawai administrasi dalam
pelaksanaan tugas.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan disiplin pegawai dalam rangka
peningkatan kinerja.
5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk penunjang kinerja.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 6
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX
tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap
penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi,
administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-
masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuaidengan kekhususan
lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah
apa yang disebut dengan peradilan satu atap.
Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Jakarta Utara merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung
jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam satu tahun angggaran
yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya;
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 7
Tugas dan Fungsi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas
umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-Prinsip
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan,
akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip
akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang
aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin
akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama
Jakarta Utara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan
mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : PER/ 09/ M.PAN/ 05/ 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama.
Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan
kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan
Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 8
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan,
pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah
menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan,
administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 9
. Sistematika Penyajian
Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta
Utara adalah sebagai berikut :
• BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan
penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.
• BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA
A. Rencana Strategis 2015 - 2019
1. Visi Misi
2. Tujuan dan sasaran Stategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
B. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
C. Rencana Kinerja Tahunan 2016
D. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2015
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
C. Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV : PENUTUP
Berisikan Kesimpulan dan Saran.
- BAB V : LAMPIRAN
lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama,
Rencana Kinerja Tahun 2016, Penetapan Kinerja, Matriks Rencana Strategis
2015-2019 dan SK tim penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 10
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 – 2019
1. Visi Dan Misi
Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 – 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana
dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara diselaraskan denga arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi
pada tahun 2015 - 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Jakarta Utara
Adapun visi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Utara yang Agung ”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Utara;
2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan keada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Meningkatkan kredibilitas sarana dan transparasi Pengadilan Agama Jakarta Utara;
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 11
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Utara.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah
sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama
Jakarta Utara di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas;
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut :
Jmlah Perkara yang dimediasi X 100% Jml Perkaragugatan yang masuk Catatan :Berdasarkan PERMA No : 01/Tahun 2008 tentangperkara yang diterima harus melalui mediasi
Ketua majelis,Hakim MediatordanPanitera
Laporan Bulanan,Laporan SemesterdanLaporanTahunan
b. Persentase mediasi yangmenjadi Akta Perdamaian/Dicabutnya Gugatan
Jml perkara mediasi yg menjadi Akta Perdamaian/Dicabutnya Gugatan X 100%Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi,Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:
- Perkara Gugatan.- Perkara Permohonan.
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisaperkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakimdan Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan:
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan.
Jml perkara yang diselesaikan X 100%Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal danperkara yang masuk)
Majelis Hakimdan Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 14
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan:- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6bulan X 100%Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal5 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakimdan Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan:
- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan.
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X100%Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurangdari 5 bulan
Majelis HakimPanitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
2. PeningkatanAkseptabiltasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukumX 100%Jumlah putusan
Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkaratertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yangditindaklanjuti X 100%Jml permohonan eksekusi perkara tertentuCatatan:Perkara tertentu :- Warisan- Gono-gini- eksekusi anak
KetuaPengadilan &Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
6. Meningkatnyakualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlahpengaduan yang diterima
Catatan:Pengaduan yang dimaksud mengenai perilakuAparatur peradilan teknis dan non teknis
Ketua Pengadilan& Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan internal yangditindaklanjuti.
Jumlah temuan intrnal/ yang ditindaklanjuti X100%Jumlah temuan internal
KetuaPengadilan &Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase hasil temuaneksternal yangditindaklanjuti.
Jumlahhasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100%Jumlah hasil temuan eksternal
KetuaPengadilan &Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 17
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET %
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara( jenis perkara )
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 20 %
b. Persentase mediasi yang menjadi AktaPerdamaian/ Dicabutnya Gugatan 70 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan
100 %100 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan
85 %99 %
e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan
80 %99 %
f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan
20 %0 %
2. Peningkatan Akseptabiltasputusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :1. Banding2. Kasasi3. Permohonan Kembali
99,5 %99,9 %99,9 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 18
Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan pada tahun 2015 yang ditindaklanjuti
100% karena tidak ada pengaduan yang diterima;
Sifat dari pengaduan ini adalah pengaduan pelayanan pengadilan dalam proses berperkara seperti
akta cerai yg belum terselesaikan;
B. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/ Eksternal Yang Ditindaklanjuti
Pada tahun 2015 jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Internal yang dilakukan oleh
Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemeriksaan itu
meliputi : Register, Pelayanan dan manajemen Peradilan.
Pemeriksaan Eksternal dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas PTA Jakarta dan Badan
Pengawas.Hasil temuan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meliputi belum ditutupnya
Buku Register dan Buku Keuangan Perkara.Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan
penutupan Buku Register dan Buku Keuangan Induk Perkara. Sedangkan untuk pemeriksaan
dari Badan Pengawas MA-RI sudah dilakukan ekspos dan perbaikan
Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target
2015
Realisasi
2015
Capaian
%
Meningkatnya
kualitas
pengawasan
Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang
Ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 38
LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015 - 2019
4. RKT 2016,
5. PKT 2015
6. SK Tim Penyusun LAKIP
7. Lampiran-lampiran lainnya.
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 39Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 39Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 39
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 40
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB
Perbandingan antara mediasi yangdisepakati dengan jumlah mediasiyang diterima dan menjadi perkara
Hakim MediasiPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
b. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaian
Perbadingan antara mediasi ygdiproses dengan jumlah mediasi ygmenjadi akta perdamaian.
Hakim MediasiPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
c. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
Perbandingan sisa perkarayangdiselesaikan dengan sisa perkarayang harus diselesaikan
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dengan perkara yangakan diselesaikan (saldo awal danperkara yang masuk)
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan dengan perkarayang harus diselesaikan dalam waktumaksimal 5 bulan (diluar sisaperkara)
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 41
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 5 bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan lebih dari 5 bulandengan perkara yg diselesaikandalam waktu kurang dari 5 bulan.
Hakim MajelisPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim
Persentase yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Perbandingan jumlah perkara yangtidak mengajukan upayahukum (Banding, Kasasi,Peninjauan Kembali) dengan jumlahperkara yang putus.
d. Persentase (amar) putusanputusan perkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusan perkaraperceraian selebritis, poligami yangditayangkan di web site denganjumlah perkara yang tidakditayangkan
Kepaniteraan/Kesekretariatan
Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 43
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Gugatan- Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan :• Gugatan• Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 5 bulan• Gugatan• Permohonan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 5 bulan• Gugatan• Permohonan
10 %5 %
99,5 %100 %
81 %92 %
93 %100 %
7 %0 %
20 %6 %
100 %100 %
85 %97 %
93 %100 %
7 %0 %
21 %6,5 %
100 %100 %
86 %97 %
94 %100 %
6 %0 %
22 %6,5 %
100 %100 %
86%97 %
94 %100 %
6 %0 %
23 %7 %
100 %100 %
87 %98 %
95 %100 %
5%0 %
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 45
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadapperadilan (acces to justice)Peningkatan penyelesaian perkara.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusanpengadilan.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi yangdisampaikan secara lengkapb. Persentase berkas yang diajukan PK yangdisampaikan secara lengkapc. Persentase berkas yang diregister dan telahdidistribusikan ke Majelis.d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempat dan para pihak(prosentase akta cerai yang diserahkanpenggugat/pemohon).e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.f. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkarag. Prosentase Responden yang puas terhadapproses peradilan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.b. Persentase perkarayang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling.c. Persentase (amar) putusan perkara(yangmenarik perhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.
99,5%99,5%99,5%
100%
100 %
100%
100%
100%12:1734100%
100%100%
100%
99,5%99,5%99,5%
100%
100%
100%
100 %
100%15:1800100 %
100%100%
100 %
99,5%99,5%99.5%
100%
100%
100%
100%
100%16:1900100%
100%100%
100%
99,5%99,5%99,5%
100%
100%
100%
100%
100%17:2000100%
100%100%
100%
99,5%99,5%99,5%
100%
100%
100%
100%
100%18:2100100%
100%100%
100%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 46
Meningkatnya kualitas pengawasan. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti.b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 47
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARANomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILANAGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARAMenimbang : a. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas PengadilanAgama Jakarta Utara Tahun 2015, maka perlu disusun Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;----------------------------------------------------------------------------------------------b. Agar analisa kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara akurat dandapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;-------------------------------------------------------------------------c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan inidipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan KinerjaAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;----------------------------------Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----------------------------------------------3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;----------------------4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan KinerjaAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;-------------------------------------5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 29 tahun 2010;-----------------------------------------------------------------------------------6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;-------------------------------------------------------Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :355.A/SEK/KU.01/2015 tanggal 28 November 2015 ;------------------------------------------
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 47
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARANomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILANAGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARAMenimbang : a. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas PengadilanAgama Jakarta Utara Tahun 2015, maka perlu disusun Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;----------------------------------------------------------------------------------------------b. Agar analisa kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara akurat dandapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;-------------------------------------------------------------------------c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan inidipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan KinerjaAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;----------------------------------Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----------------------------------------------3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;----------------------4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan KinerjaAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;-------------------------------------5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 29 tahun 2010;-----------------------------------------------------------------------------------6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;-------------------------------------------------------Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :355.A/SEK/KU.01/2015 tanggal 28 November 2015 ;------------------------------------------
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 47
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARANomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILANAGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARAMenimbang : a. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas PengadilanAgama Jakarta Utara Tahun 2015, maka perlu disusun Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;----------------------------------------------------------------------------------------------b. Agar analisa kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara akurat dandapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;-------------------------------------------------------------------------c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan inidipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan KinerjaAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;----------------------------------Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----------------------------------------------3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;----------------------4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan KinerjaAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;-------------------------------------5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 29 tahun 2010;-----------------------------------------------------------------------------------6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;-------------------------------------------------------Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :355.A/SEK/KU.01/2015 tanggal 28 November 2015 ;------------------------------------------
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 48
M E M U T U S K A NMenetapkan :PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagaiTimPenyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;---------------------------------------------------------------KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah tahun 2015 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai denganbatas waktu yang telah ditentukan;-------------------------------------------------------------------KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya;--------------------------------------------------------Ditetapkan di : Jakarta UtaraPada tanggal : 26 Januari 2015Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara
H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MHNIP. 19671025 199203 1 002
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 49
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTAUTARA Nomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANGTIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015PEMBINA : 1. H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MH2. Drs. H. PAET HASIBUAN, SH, MAKETUA TIM : Hj. UMI SALAMAH TATROMAN, SH,WAKIL H. IMANUDIN TIFLEN, SH, MHKOORDINATOR PELAKSANA : 1. WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos2. YURI DITYA PUTRA FERNANDA, A.MdANGGOTA TIM KEPANITERAAN : 1. Drs. H. ALI USMAN HASIBUAN, SH2. RAHYUNI, SH3. HERNASARI, SHI4. KIKI MUHAMMAD ZIKRI, S.HI5. RONA HANDAYANI, SH6. HARRIYONO, SHI7. RIFAI, SH, MHANGGOTA TIM KESEKRETARIATAN : 1. AGUS TRIYOGO, SE2. SITI FAJRIAH, SE3. PURWANTO SIGIT WIBOWO, SE4. ANDI RISMAN, SE.,MH
Jakarta, 26 Januari 2015KETUA,H. ACHMAD ZAINULLAH, SH.,MH NIP.19671025 199203 1 002
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 50
RENCANA KINERJA PENGADILAN
AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2016
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan.
20 %
b. Persentase mediasi yang menjadiakta perdamaian
6%
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan- Gugatan 100%- Permohonan 100%
d. Persentase perkara yangdiselesaikan- Gugatan 85%- Permohonan 97%
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan- Gugatan 93%- Permohonan 100%
f. Persentase perkara yangdiselesaikan lebih dari 5 bulan- Gugatan 7%- Permohonan 0%
2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim
Persentase tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 52
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara ( jenis perkara )
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 10%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 5%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Gugatan 99,5 %
- Permohonan 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Gugatan 81 %
- Permohonan 92%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5
bulan
- Gugatan 93%
- Permohonan 100%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5
bulan
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 53
- Gugatan 7%
- Permohonan 0%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
99,5%
99,5%
99,5%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap 100%
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100%
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugatatau pemohon )
100%
e. Prosentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 12:1734
g. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan 100%
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. 100%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat)yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus.
100%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 54
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 100%