LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lkip-inspektorat-kota-mataram-tahun-2017.pdf · Inspektorat adalah tugas membantu Walikota membina
Post on 16-Aug-2019
222 Views
Preview:
Transcript
LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017
INSPEKTORAT KOTA MATARAM2018
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota
Mataram Tahun 2017 dapat disajikan untuk memberikan gambaran
mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik
secara kualitatif maupun kuantitatif.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada hakikatnya
merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan
program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja,
Inspektorat Kota Mataram secara bertahap berupaya untuk mengembangkan
kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria
komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran
kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam
laporan kinerja.
Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2017 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait,
khususnya Inspektorat Kota Mataram sebagai sarana evaluasi atas
pencapaian kinerjanya.
Mataram, Januari 2018
Inspektur Kota Mataram,
Ir. H. Makbul Ma’shum, MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP195812231981031013
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ iDAFTAR ISI..................................................................................................... iiRINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................11.1. Latar Belakang ...........................................................................11.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi ..........................................21.3. Struktur Organisasi.................................................................... 31.4. Isu Strategis ........................................................................... 201.5. Sistematika Penulisan ............................................................. 20
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 222.1. Perencanaan Strategis ............................................................. 222.2. Tujuan dan Sasaran..................................................................232.3. Strategi Dan Kebijakan ............................................................. 252.4. Perjanjian Kinerja .....................................................................282.5. Indikator Kinerja Utama ............................................................ 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 333.1. Capaian Kinerja ........................................................................333.2. Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Kinerja .......67
BAB IV PENUTUP...................................................................................... 72
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota
Mataram merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja
Inspektorat Kota Mataram yang memuat rencana, capaian, dan realisasi
indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang
dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2016-2021
sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Kota Mataram Tahun
2016-2021. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang
dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk
mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana
strategis.
Dari analisis terhadap empat (4) sasaran dengan lima (5) indikator
kinerja yang merupakan indikator kinerja utama Inspektorat Kota Mataram
dan satu (1) sasaran dengan satu (1) indikator kinerja yang merupakan
indikator perjanjian kinerja Inspektorat Kota Mataram, pada tahun 2017
hasil analisis kinerja Inspektorat Kota Mataram tahun 2017 dapat
disimpulkan sebagai berikut:
Target dan realisasi Tahun 2017 dari indikator kinerja utama yang
menunjukkan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram
yaitu pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1.Capaian Kinerja Utama 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjut hasilpemeriksaan danpengembaliankerugiannegara/daerahpada Hasil
Persentasepenyelesaian tindaklanjut hasilpemeriksaan :
a. BPKb. Inspektorat Kota
Mataram
a. 92%b. 85%
a. 94%b. 91%
a. 102b. 107
iv
Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
a. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 94% yaitu 791
rekomendasi dari 836 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK
RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil
diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh 102% dari
target yang ditetapkan (92%) dengan kategori sangat memuaskan.
b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 92% yaitu 3.061
rekomendasi dari 3.318 rekomendasi dari hasil pemeriksaan
Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga
capaian kinerja yang diperoleh 107% dari target yang ditetapkan
(85%) dengan kategori sangat memuaskan.
Pemeriksaan BPKdan InspektoratKota Mataram
Persentase nilaitemuan keuanganyang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kasdaerah/negara hasilpemeriksaan :A. BPKB. Inspektorat Kota
Mataram
a. 92%b. 70%
a. 92%b. 72%
a. 100b. 103
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganPemerintah KotaMataram
Persentase hasilevaluasi SAKIP SKPDyang mendapat nilaibaik ( minimal B )
60% 61% 102
Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram
Persentase LaporanKeuangan SKPDsudah sesuai denganSAP
100% 100% 100
MeningkatnyaImplementasi SPIP
Level Maturitas SPIP Level 2 Level 3 100
v
2. Indikator Kinerja Persentase Pengembalian Temuan Keuangan
a. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan BPK
RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 92 % yaitu Rp
4.009.703.599,42 dari Rp 4.394.607.583,42 temuan hasil
pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
berhasil diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh
100% dari target yang ditetapkan (92%) dengan kategori sangat
memuaskan.
b. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 72% yaitu Rp
1.979.028.558,10 dari Rp 2.763.758.226,44 rekomendasi dari hasil
pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan,
sehingga capaian kinerja yang diperoleh 103% dari target yang
ditetapkan (70%) dengan kategori sangat memuaskan.
3. Indikator Kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Yang
Mendapatkan Nilai Baik (Minimal B)
Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2016 yang telah dilaksanakan
pada tahun 2017 :
a. 1 SKPD mendapatkan nilai AA
b. 1 SKPD mendapatkan nilai A
c. 9 SKPD mendapatkan nilai BB
d. 8 SKPD yang mendapatkan nilai B
sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi
SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 19 SKPD
dari keseluruhan 31 SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang
dievaluasi, realisasinya sebesar 61 % sehingga capaian kinerjanya 103%
dari target yang ditetapkan (60%) dengan kategori sangat memuaskan.
4. Indikator kinerja persentase Laporan Keuangan SKPD yang sudah
sesuai dengan SAP mencapai 100% karena seluruh SKPD yaitu
sebanyak 37 SKPD telah menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan
vi
SAP. Realisasinya sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya 100%
dari target yang ditetapkan (100%) dengan kategori sangat memuaskan.
Hasil kegiatan reviu laporan keuangan pemerintah Kota Mataram telah
diselesaikan di 37 SKPD lingkup Kota Mataram dengan hasil Reviu atas
Laporan Keuangan memberikan keyakinan yang memadai bahwa
Laporan Keuangan di 37 SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Mataram telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mendapatkan
opini wajar tanpa pengecualian.
5. Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP dicapai melebihi target yang
diharapkan dimana pada Tahun 2017 ini Pemerintah Kota Mataram
melalui Inspektorat selaku pengumpul data dari seluruh perangkat
daerah terkait pemenuhan data maturitas SPIP mendapatkan level 3
Maturitas SPIP setelah peta resiko pada 10 Perangkat Daerah berhasil
dibuat, sehingga pencapaian kinerja adalah 100%.
Pencapaian kinerja rata-rata dari kelima indikator kinerja utama
sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan bahwa
sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2017 telah tercapai
Kemudian pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu)
indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Mataram yang
tidak termasuk Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram yaitu
sebagai berikut :
Tabel 2.Capaian Kinerja Inspektorat yang tidak termasuk Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Meningkatnya levelKapabilitas APIP
Level Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 100
vii
Sesuai dengan hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi NTB, maka
Inspektorat Kota Mataram telah mendapatkan level 3 dengan catatan untuk
kapabilitas APIP.
Pencapaian kinerja rata-rata dari keempat indikator kinerja pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar
100% menunjukkan bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram
Tahun 2017 telah tercapai.
Mataram, Januari 2018
Inspektur Kota Mataram,
Ir. H. Makbul Ma’shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP195812231981031013
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan
media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
pendayaguunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga
diperlukan pengembangan dan penerapan system
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdayaguna dan
berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah
satu pengejawantahan dari Good Governance ini bagi setiap instansi
pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi
Perangkat Daerah.
Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Mataram sebagai
Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Kinerja
2
Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan
pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang
berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta
peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi
Sesuai pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun
2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mataram, tugas pokok
Inspektorat adalah tugas membantu Walikota membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Adapun fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Walikota;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
3
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat selalu
berpedoman pada norma pengawasan sebagaimana diatur dalam
pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang
menggariskan bahwa norma pengawasan adalah :
a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari
kesalahan;
b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang
berkesinambungan;
c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan
tepat;
d. Mendidik dan dinamis.
1.3. Struktur Organisasi pada Inspektorat Kota Mataram
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram sesuai Perda
Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 7 Jabatan Struktural
terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 4 Jabatan Eselon IIIa, dan 2
Jabatan Eselon IVa yang dapat dilihat sebagai berikut :
1. Inspektur
Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin Inspektorat dan
membantu Walikota dalam merencanakan, mengawasi,
mengendalikan, membina, mensupervisi dan mengkoordinasikan
penyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang
Pengawasan serta tugas lain sesuai kebijakan Walikota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
Inspektur mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan dan
implementasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
pengendalian dan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu/ khusus;
d. pelaksanaan penegakan Integritas dan pencegahan korupsi
di lingkup Pemerintah Daerah;
e. penyusunan laporan dan evaluasi hasil kinerja pengawasan;
f. pelaksanaan pembinaan urusan umum, keuangan,
kepegawaian dan perencanaan di lingkup Inspektorat;
g. pelaksanaan pengembangan, koordinasi dan
kerjasamadengan APIP lainnya maupun aparat pemeriksa
eksternalserta instansi terkait;
h. pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan,
penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidangpemerintahan, aparatur, hukum, politik,
perekonomian, pembangunan, sosial dan kesejahteraan
rakyat;
i. pengkoordinasian pembinaan atas pelaksanaanpengawasan
Inspektorat;
j. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian danpengembangan
reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
k. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan kapabilitas
APIP dan Sumber Daya Manusia di Lingkup Inspektorat;
l. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian maturitas
Pemerintah Daerah;
5
m. pengkoordinasian pelaksanaan reviu dokumenperencanaan
angggaran, laporan keuangan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
n. pengkoordinasian pelaksanaan reviu dokumenperencanaan
kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
o. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan penilaianSistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah;
p. perumusan visi, misi dan rencana strategis sertaprogram
kerja Inspektorat;
q. pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan,
Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, Sakip
Inspektorat;
r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
sertapembinaan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olehWalikota.
2. Sekretariat
Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam pembinaan
dan pelayanan umum, meliputi urusan perencanaan, keuangan,
evaluasi dan pelaporan serta urusan umum dan kepegawaian di
lingkungan Inspektorat serta tugas lain sesuai kebijakan
inspektur.
6
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Sekretaris mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian Penyusunan rencana kerja dan anggaran
pengawasan;
b. fasilitasi dan pengkoordianasiian perumusan Penyusunan
program kerja pengawasan tahunan;
c. fasilitasi dan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat;
d. perumusan perencanaan pembinaan, pengembangan
pendidikan dan pelatihan SDM di lingkup Inspektorat;
e. pengkoordinasian Penyelenggaraan urusan keuangan dan
Perencanaan serta urusan umum dan kepegawaian;
f. pengkoordinasian penatausahaan dan penyusunan evaluasi
dan pelaporan hasil pengawasan;
g. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Rencana
Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja,
Pakta Integritas dan Sakip lingkup Inspektorat;
h. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
Lingkup Inspektorat;
i. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan Administratif
kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah
tangga serta keprotokolan di lingkup Inspektorat;
j. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Standar Prosedur Tetap (SOP) Pelaksanaan
kegiatan lingkup Inspektorat;
k. pengkoordinasian perencanaan pengembangan sistem
informasi manajemen Hasil Pengawasan lingkup Inspektorat;
7
l. pengkoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi terkait;
m. pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas lingkup inspektorat; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan inspektur.
2.1. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh
seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
pokok mengendalikan dan melakukan koordinasi
penyusunan perencanaan program/kegiatan dan
anggaran, pengelolaan dan penatausahaan Administrasi
keuangan dan pelaporan hasil pengawasan di
lingkungan Inspektorat.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan mempunyai fungsi :
a. fasilitasi dan pengkoordinasian Penyusunan
perencanaan program, Kegiatan dan anggaran
pengawasan;
b. fasilitasi dan pengkoordinasian Penyusunan
RKA/DPA, DPPA, Rentra, Renja, RKT, Perjanjian
Kinerja, Pakta Integritas, SAKIP;
c. pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
d. pelaksanaan Penatausahaan Administrasi
pengelolaan Keuangan;
e. penyusunan Laporan Keuangan (LRA, Calk, Neraca);
f. penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi
Keuangan dan Fisik;
8
g. fasilitasi dan pengkoordiansian Penyusunan Program
Kerja Pengawasan Tahunan;
h. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Rincian
Data Obyek Tahunan dan Belanja menurut Data
Obyek Potensial Tahunan;
i. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan fungsi
inspektorat;
j. pelaksanaan penyusunan Pokok-pokok Hasil
Pemeriksaan (PHP) dan hasil pemutahiran data;
k. pelaksanaan penyusunan pelaporan hasil
pelaksanaan pengawasan (triwulan dan semesteran);
l. pelaksanaan penatausahaan hasil pengawasan;
m. penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur
Tetap pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan
perundang-undangan;
n. penyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bidang
perencanaan, Keuangan dan pelaporan hasil
pengawasan;
o. fasilitasi penyiapan pelaksanaan penerapan dan
pengembangan sistem informasi manajemen hasil
pengawasan;
p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sub bagian; dan
q. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok
9
mengendalikan dan melakukan pelayanan umum
meliputi urusan surat menyurat, urusan tata usaha,
kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan,
rumah tangga, dan penataan barang milik daerah di
lingkungan Inspektorat.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Program Kerja Sub Bagian;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah
tangga, protokol dan perlengkapan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi
penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah
tangga, protokol dan perlengkapan;
d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data
kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan,
pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan
inventaris kantor sesuai peraturan perundang-
undangan;
f. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai,
pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan
kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata
usahakepegawaian;
g. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, protokol, surat menyurat kearsipan,
dan perpustakaan;
10
h. perumusan perencanaan dan pelaksanaan
pembinaan, pengembangan pendidikan dan
pelatihan SDM di lingkup Inspektorat;
i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Penyimpan
dan pemegang barang inspektorat;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu yang mempunyai tugas pokok membantu Inspektur
dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, merencanakan,
mengatur, supervisi dan mengkoordinasikan atas
penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pengawasan
serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan inspektur.
Inspektur Pembantu Wilayah I, melakukan pengawasan pada
obyek sebagai berikut;
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Perhubungan;
d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
e. Dinas Ketahanan Pangan;
f. Dinas Pertanian;
g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. Dinas Perikanan;
i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
11
k. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
l. Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela, termasuk
Kelurahan yang berada dibawahnya;
m. SD/MI, SMP, di wilayah Kota Mataram;
n. Pasar di wilayah Kota Mataram; dan
o. Obyek lain yang ditugaskan oleh Inspektur.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Irban sesuai wilayah kerja;
b. penyiapan penyusunan bahan kebijakan teknis yang
berkaitan dengan pengawasan intern pemerintah daerah,
pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan;
c. fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan atas pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan APIP
lainnya;
d. fasilitasi dan pengkoordinasian Pelaksanaan kerja sama
pengawasan dengan APIP lainnya jika diperlukan;
e. pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
f. pelaksanaan Supervisi atas Kegiatan Pengawasan;
g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
h. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data tindak
hasil pengawasan;
i. pelaksanaaan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintahan dalam bidang pemerintahan, aparatur,
hukum dan politik;
j. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan penilaian
maturitas Pemerintah Daerah;
12
k. penyiapan pelaksanaan peer reviu kegiatan pengawasan;
l. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan penilaian
pengembangan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah
daerah;
m. pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025
serta Peraturan Perundang-Undangan tindak lanjutnya;
n. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
o. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan Reviu RKA
Perangkat Daerah dan RKA PPKD;
p. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di
bidang pengawasan dengan APIP lainnya;
q. memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil
pengawasan sesuai wilayah kerjanya kepada atasan;
r. melakukan Pengawasan lainnya yang meliputi :
1. Sosialisasi dan Asistensi;
2. Bimbingan Teknis; dan
3. Konsultansi.
s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di wilayahnya; dan
t. pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan inspektur.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang
Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas pokok Inspektur
dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, merencanakan,
mengatur, supervisi dan mengkoordinasikan atas
penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pengawasan
serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur.
13
Inspektur Pembantu Wilayah II, melakukan pengawasan pada
obyek sebagai berikut;
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Dinas Sosial;
f. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
g. Dinas Perdagangan;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Lingkungan Hidup;
j. Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Badan Keuangan Daerah;
l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
m. Kecamatan Mataram dan Kecamatan Selaparang termasuk
Kelurahan yang berada dibawahnya;
n. SD/MI, SMP, di wilayah Kota Mataram;
o. Pasar di wilayah Kota Mataram; dan
p. Obyek lain yang ditugaskan oleh Inspektur.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Irban sesuai wilayah kerja;
b. penyiapkan penyusunan bahan kebijakan teknis yang
berkaitan dengan pengawasan intern pemerintah daerah,
pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan;
14
c. fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan atas pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan APIP
lainnya;
d. fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama
pengawasan dengan APIP lainnya jika diperlukan;
e. pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
f. pelaksanaan Supervisi atas Kegiatan Pengawasan;
g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
h. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data tindak
lanjut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan dan penkoordinasian pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
perekonomian dan pembangunan;
j. fasilitasi dan penkoordinasian pelaksanaan peningkatan
kapabilitas APIP dan Telaah Sejawat;
k. penyiapan pelaksanaan peer reviu kegiatan pengawasan;
l. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan reviu
laporan keuangan Pemerintahan Daerah dan Perangkat
Daerah;
m. pelaksanaan penanganan kasus yang terindikasi korupsi
dan/atau menjadi perhatian publik;
n. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian kebenaran laporan pengaduan;
o. penyiapan perumusan kebijakan teknis, atas penanganan
kasus dan pengaduan;
p. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat,
perorangan dan badan hukum;
q. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
dibidang pengawasan dengan APIP lainnya;
15
r. memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil
pengawasan sesuai wilayah kerjanya kepada atasan.
s. melakukan Pengawasan lainnya yang meliputi :
1.Sosialisasi dan Asistensi;
2. Bimbingan Teknis; dan
3. Konsultansi.
t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di wilayahnya; dan
u. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan inspektur.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang
Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas pokok membantu
Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian,
merencanakan, mengatur, supervisi dan mengkoordinasikan
atas penyelenggaran urusan pemerintahan dibidang pengawasan
serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur.
Inspektur Pembantu Wilayah III, melakukan pengawasan pada
obyek sebagai berikut;
a. Dinas Kesehatan;
b. Dinas Pendidikan;
c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Dinas Pariwisata;
f. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
g. Dinas Pemadam Kebakaran;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan
i. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
j. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU);
16
k. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
l. Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya
termasuk Kelurahan yang berada dibawahnya;
m. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram;
n. Pasar di Wilayah Kota Mataram; dan
o. Obyek lain yang ditugaskan oleh Inspektur.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Irban sesuai wilayah kerja;
b. penyiapkan penyusunan bahan kebijakan teknis yang
berkaitan dengan pengawasan intern pemerintah daerah,
pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi
penyelenggaraan urusan pemerintahaan.
c. fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan atas pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan APIP
lainnya;
d. fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama
pengawasan dengan APIP lainnya jika diperlukan;
e. pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
f. pelaksanaan Supervisi atas Kegiatan Pengawasan;
g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
h. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data tindak
lanjut hasil pengawasan;
i. fasilitasi dan pengkoordinasian pengawasan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial
dan kesejahteraan rakyat;
17
j. fasilitasi dan pengkoordinasianatas pelaksanaan reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
k. (SAKIP);
l. penyiapan pelaksanaan veer reviu kegiatan pengawasan;
m. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan evaluasi
penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Perangkat Daerah;
n. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan
peningkatan kapabilitas APIP/peningkatan level Inspektorat;
o. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
p. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di
bidang pengawasan dengan APIP lainnya;
q. pelaksanaan penegakan integritas dan pencegahan korupsi
di lingkungan pemerintah daerah;
r. memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil
pengawasan sesuai wilayah kerjanya kepada atasan;
s. melakukan Pengawasan lainnya yang meliputi :
a) Sosialisasi dan Asistensi;
b) Bimbingan Teknis; dan
c) Konsultansi.
t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di wilayahnya; dan
u. pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur.
Selain Jabatan Struktural diatas, pada Inspektorat Kota
Mataram juga terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan
fungsional sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat terdiri dari
jabatan Jabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN 19/1996 jo
KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional
18
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disebut
juga Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN
15/2009).
Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah
(P2UPD) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki
oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan
anggaran, sehingga tugas pokoknya meliputi kegiatan audit,
evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain di
bidang keuangan. Sedangkan P2UPD termasuk dalam rumpun
politik dan hubungan luar negeri yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan
perngawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di
daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan
atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan
atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas
tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk
tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan
di daerah.
Instansi pembina JFA adalah Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) sedangkan instansi pembina JFPP
adalah Departemen Dalam Negeri (DDN). JFA terdiri dari Auditor
Trampil dan Auditor Ahli. Jenjang jabatan dan pangkat masing-
masing sebagai berikut:
1) Auditor Trampil:
Auditor Pelaksana (II/c – II/d);
Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b);
Auditor Penyelia (III/c – III/d).
19
2) Auditor Ahli:
Auditor Pertama (III/a – III/b);
Auditor Muda (III/c – III/d);
Auditor Madya (IV/a – IV/c);
Auditor Utama (IV/d – IV/e).
Kemudian Jenjang jabatan dan pangkat P2UPD dengan
Instansi Pembina Kementrian Dalam Negri, yaitu sebagai berikut:
1) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a – III/b);
2) Pengawas Pemerintah Muda (III/c – III/d)
3) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a – IV/c).
Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing
masing pengawas berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki
dan harus mengikuti diklat fungsional pengawas pemerintahan
sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina.
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Inspektorat Kota
Mataram dapat dilihat pada gambar 1 berikut :
Struktur Organisasi Inspektorat
Inspektur
Sekretariat
Irban IIIIrban IIIrban ISub BagianUmum danKepegawaian
Kelompok JabatanFungsional
JabatanFungsionalPengawasPemerintahdan Auditor
JabatanFungsionalPengawasPemerintahdan Auditor
JabatanFungsionalPengawasPemerintahdan Auditor Sub Bagian
PerencanaandanKeuangan
20
1.4. Isu StrategisDengan berkembangnya harapan masyarakat dunia terhadap
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan clean
governance, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka isu-isu
strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai
berikut :
1. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam
menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan
eksternal.
2. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dalam hal pelaporan
keuangan.
3. Masih belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menerapkan
SAKIP
4. Masih belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Kota
Mataram
1.5. Sistematika PenulisanSesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, maka
sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :
KATA PENGANTARDAFTAR ISIRINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN1. Latar Belakang2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi3. Struktur Organisasi4. Isu Strategis5. Sistematika Penulisan
21
BAB II PERENCANAAN KINERJA1. Perencanaan Strategis2. Perjanjian Kinerja (PK)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA1. Capaian Kinerja2. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
Lampiran Bagan Struktur OrganisasiPerjanjian Kinerja Tahun 2017
22
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan StrategisVisi Dan Misi
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Mataram 2016-2021 yang hendak dicapai adalah : “Terwujudnya
Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Inspektorat
Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas
melalui salah satu misi Kota Mataram yaitu : “MeningkatkanKeandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi BirokrasiDalam Rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik(Good Governance)”. Dengan mengacu pada Visi dan Misi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram
Tahun 2016-2021 tersebut, maka Visi Inspektorat Kota Mataram
harus sinergis dengan visi Pemerintah Kota Mataram. Adapun
Visi Inspektorat Kota Mataram adalah : “TerwujudnyaPengawasan Internal Yang Berkualitas dan ProfesionalMenuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” .
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan tak lepas dari masalah
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan
daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis
dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah,
maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan
kestabilan perekonomian.
Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk
mewujudkannya diperlukan Misi agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi
23
oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai
dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat
Kota Mataram dan mengetahui peran dan program-programnya
serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Adapun MisiInspektorat Kota Mataram adalah :1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan
Intern PemerintahPengawasan intern pemerintah merupakan unsur
manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik. Aparatur Pengwaas adalah sebagai
pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu
merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan
perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat melalui
program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan
pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara
kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan untuk dapat
meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang
dilaksanakan oleh aparatur pengawas.
2.2. Tujuan Dan SasaranSebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk
keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan yang merupakan
capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap
tahunnya. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, dan indikator
kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran :
24
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tujuan danIndikator Kinerja Sasaran
VISITerwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik
Misi Tujuan Sasaran IndikatorKinerja Sasaran
IndikatorKinerja Tujuan
Meningkatkanefektifitas
pengawasaninternal
Mewujudkanpemerintahanyang efektif,efisien danAkuntabel
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliankerugiannegara/daerahpada HasilPemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram
PersentasePenyelesaianTindak LanjutHasilPemeriksaana. BPKb. Inspektorat
KotaMataram
PeningkatanPersentasePenyelesaianTindak LanjutHasilPemeriksaana. BPKb. Inspektorat
KotaMataram
Persentasenilai temuankeuangan yangditindaklanjuti/ dikembalikanke kasdaerah/negarasesuai hasilpemeriksaanPadaa.BPKb. InspektoratKota Mataram
PeningkatanPersentasenilai temuankeuangan yangditindaklanjuti/dikembalikanke kasdaerah/negarasesuai hasilpemeriksaanPadaa. BPKb. InspektoratKota Mataram
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintahKota Mataram
Persentase hasilevaluasi SAKIPPerangkatDaerah yangmendapat nilaibaik (minimalB)
Peningkatanhasil evaluasiSAKIPPerangkatDaerah yangmendapat nilaibaik (minimalB)
Meningkatnyaakuntabilitas
PersentaseLaporan
seluruhLaporan
25
keuangan dilingkunganpemerintahKota Mataram
KeuanganPerangkatDaerah sudahsesuai denganSAP
KeuanganPerangkatDaerah sudahsesuai denganSAP
MeningkatnyaImplementasiSPIP
Level MaturitasSPIP
Peningkatanlevel MaturitasSPIP
Meningkatkanprofesionalismeaparatpengawasaninternpemerintah
MenjadikanaparatInspektoratKotaMataramdapatberperansebagaiKonsultatifdan Katalis
MeningkatnyakapabilitasAPIPInspektoratKota Mataram
LevelKapabilitasAPIP
PeningkatanLevelKapabilitasAPIP
Diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2016
sampai dengan 2021 Inspektorat dapat meningkatkan kinerja
pengawasannya, dimana setiap tahunnya Inspektorat Kota Mataram
berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2.3. Strategi Dan KebijakanStrategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan
sesuai dengan misi Inspektorat Kota Mataram adalah seperti tertuang
dalam Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
berikut :
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 MewujudkanpemerintahanYang efektif,efisien, dan
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaian
PenataanKebijakandan sistempengawasan
1. Penyusunan danpenyempurnaannorma, standar,dan prosedur
26
Akuntabel tindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliantemuan hasilpemeriksaanBPK danInspektoratKotaMataram
berbasisresiko
pemeriksaan;2. Penyusunan
strukturorganisasi yangsesuai dengankebutuhanteknispemeriksaan;
3. Pengawasan ataskinerjaPerangkatDaerah;
4. PeningkatansistempengendalianinternPemerintah;
5. PeningkatanpemeriksaanoperasionalPerangkatDaerahberdasarkanurutanPerangkatDaerah yangrisikonya palingbesar;
6. Pembagian timpengawasberdasarkanrisiko;
7. Pengembangansistem informasimanajemen hasilpemeriksaanberbasiskomputer;
2 MewujudkanpemerintahanYang efektif,efisien, dan
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkungan
PeningkatanpemahamanmengenaiSAKIP
1. Peningkatankualitas AKIPdalam evaluasiinternal LAKIP
27
Akuntabel pemerintahKotaMataram
PemerintahKota;
2. Pengevaluasianterhadap LAKIPyang telahdilaksanakanoleh PerangkatDaerah;
3 MewujudkanpemerintahanYang efektif,efisien, danAkuntabel
Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganpemerintahKotaMataram
PeningkatanKualitasLaporandari entitaspelaporanyang sesuaidengan SAP
1. Peningkatankualitas SPIPdalampenyusunanLaporanKeuanganPemerintah Kota;
2. Peningkatankualitaspengelolaankeuangan daerah;
3. Pembuatanlaporan darientitas pelaporanyang sesuaidengan StandarAkuntansiPemerintah (SAP);
4 MewujudkanpemerintahanYang efektif,efisien, danAkuntabel
MeningkatnyaImplementasiSPIP
PeningkatanPemahamanmengenaiSPIP danPengelolaanResikoOrganisasi
1. Penerapan danpengembanganSPIP olehPerangkat Daerah;
2. Kerjasama denganBPKP PerwakilanProvinsi NTB
3. Pembinaanmengenaipengelolaan resikoorganisasi,dimulai daripenyusunan petaresiko sampaipenilaian resiko
28
5 Menjadikanpengawasaninternalsebagaikatalis danperankonsultatif
MeningkatnyakapabilitasAPIP
PeningkatanlevelkapabilitasAPIP
1. Pemberianfasilitas bagipelaksanaanpengawasanoperasionalterhadap kegiatanPERANGKATDAERAH
2. Peningkatankapasitas SDM(Auditor &P2UPD).
3. PembentukanSatgas levelkapabilitas APIP
4. Pendampinganoleh BPKP
2.4. Perjanjian KinerjaBerdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram
Tahun 2016-2021, Target kinerja Inspektorat Kota Mataram tahun
2017 disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Target Indikator
Kinerja Sasaran Tahun 2017 ini merupakan Target Pencapaian
Indikator Kinerja Inspektorat Kota Mataram periode Renstra 2016-
2021 yang dituangkan dalam Tabel sebagai berikut :
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Tujuan Sasaran IndikatorKinerjaSasaran
Target
Mewujudkanpemerintahanyang efektif,efisien danAkuntabel
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliankerugian
PersentasePenyelesaianTindak LanjutHasilPemeriksaana. BPKb. Inspektorat
KotaMataram
a. 92%b. 85%
29
negara/daerahpada HasilPemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram
Persentasenilai temuankeuanganyangditindaklanjuti/dikembalikanke kasdaerah/negarasesuai hasilpemeriksaanPadab. BPKb. InspektoratKota Mataram
a. 92%b. 70%
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintahKota Mataram
Persentasehasil evaluasiSAKIP SKPDyangmendapatnilai baik(minimal B)
60%
Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganpemerintahKota Mataram
PersentaseLaporanKeuanganSKPD sudahsesuai denganSAP
100%
MeningkatnyaImplementasiSPIP
LevelMaturitasSPIP
Level 2
MenjadikanaparatInspektoratKotaMataramdapatberperansebagaiKonsultatifdan Katalis
MeningkatnyakapabilitasAPIPInspektoratKota Mataram
LevelKapabilitasAPIP
Level 2
30
Untuk mencapai sasaran strategis dengan Indikator kinerja
seperti pada Tabel di atas maka program yang dijalankan yaitu
program peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan
dan anggarannya pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(Rp)
Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
1,509,880,598
Pelaksanaan PengawasanInternal S ecara Berkala
383,050,098
Tindak Lanjut Hasil TemuanPengawasan
201,800,000
Penilaian Mandiri ReformasiBirokrasi
31,517,500
Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi
104,750,000
Review Laporan Keuangan S KPDdan LKPD
50,670,000
Review RKA S KPD dan RKA PPKD 46,775,000Evaluasi Tindak Lanjut TemuanHasil Pengawasan
25,812,500
Evaluasi Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) S KPD danReview LAKIP Pemda
52,670,000
Evaluasi LKPD dan PenyelesaianTindak Lanjut Hasil Temuan BPK
41,100,000
Pengendalian S apu BersihPungutan Liar
521,735,500
Review RKPD 50,000,000Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan
1,119,120,000
Optimalisasi Kinerja Pengawasan 692,020,000Peningkatan Kapabilitas Aparatur PengawasInternal Pemerintah (APIP)
148,975,000
Pendidikan dan Pelatihan PenunjangTugas Pokok Pengawasan
268,300,000
31
Pengusulan Dupak dan CalonPFA, Penilai Angka Kredit PFA danJF P2UPD
9,825,000
Program Penataan dan PenyempurnaanKebijakan S istem dan ProsedurPengawasan
58,830,000
2.5. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Kota Mataram yang
merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
yang ingin dicapai Inspektorat Kota Mataram pada periode 2016-2021
ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Mataram nomor :
06.a/I/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota
Mataram Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAUTAMA
KETERANGANFORMULASI
PERHITUNGAN1 Meningkatnya
kepatuhan terhadappenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasilpemeriksaan BPK danInspektorat KotaMataram
Persentasepenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan :A. BPKB. Inspektorat Kota
Mataram
Jumlah temuanyang telahselesaiditindaklanjuti/Jumlah temuanx 100%
Persentasepengembalian temuankeuangan hasilpemeriksaan :A. BPKB. Inspektorat Kota
Mataram
JumlahPengembalianKeuangandisetor/jumlah temuanKeuangan yangharus disetor x100%.
2 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dilingkungan PemerintahKota Mataram
Persentase hasilEvaluasi SAKIP yangnilainya baik (SAKIPPerangkat Daerah
JumlahPerangkatDaerah yang
32
yang mendapat nilaiminimal B)
mendapat nilaiminimal Bdibagi dengan /Jumlah seluruhPerangkatDaerah yangdievaluasi
3 Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkungan PemerintahKota Mataram
Persentase LaporanKeuangan PerangkatDaerah sudah sesuaidengan SAP
JumlahPerangkatDaerah denganLaporanKeuangansesuaiSAP/JumlahseluruhPerangkatDaerah yangdireviu
4 Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkungan PemerintahKota Mataram
Level Maturitas SPIP Level MaturitasSPIP
33
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Mataram dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang
diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip dari Permenpan
Nomor 12 Tahun 2015, sebagai berikut :
Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai CapaianKinerja
KriteriaPenilaianCapaianKinerja
Kode
1 >90-100 Sangat
Memuaskan
2 >80-90 Memuaskan
3 >70-80 Sangat Baik
4 >60-70 Baik
5 >50-60 Cukup
6 >30-50 Kurang
7 0-30 Sangat
Kurang
Sumber : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, diolah
34
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator
kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka
capaian kinerja sebesar 100 Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase
capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk
pada angka capaian kinerja sebesar 0.
Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk
mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh
dari Pejabat - pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian
indikator kinerja.
Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram dicerminkan dalam
realisasi Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci
indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :
a. Pencapaian Kinerja Tahun 2017Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdapat 5 (lima) sasaran strategis
dan 6 (enam) indikator kinerja, dimana 4 (empat) sasaran strategis
dengan 5 (Lima) indikator kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2017
tersebut merupakan indikator kinerja utama dari Inspektorat Kota
Mataram.
Target dan realisasi Tahun 2017 dari indikator kinerja utama yang
menunjukkan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram
yaitu pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2. Capaian Kinerja Utama 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjut hasilpemeriksaan danpengembaliankerugiannegara/daerahpada HasilPemeriksaan BPKdan Inspektorat
Persentasepenyelesaian tindaklanjut hasilpemeriksaan :
a. BPKb. Inspektorat Kota
Mataram
a. 92%b. 85%
a. 94%b. 92%
a. 102b. 108
35
P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
I
Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
a. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 94% yaitu 791
rekomendasi dari 836 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan
BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil
diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh 102% dari
target yang ditetapkan (92%) dengan kategori sangat memuaskan.
b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 92% yaitu 3.070
rekomendasi dari 3.331 rekomendasi dari hasil pemeriksaan
Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga
capaian kinerja yang diperoleh 108% dari target yang ditetapkan
(85%) dengan kategori sangat memuaskan.
Kota Mataram Persentase nilaitemuan keuanganyangditindaklanjuti/dikembalikan ke kasdaerah/negara hasilpemeriksaan :
A. BPKB. Inspektorat
Kota Mataram
a. 92%b. 70%
a. 92%b. 72%
a. 100b. 103
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganPemerintah KotaMataram
Persentase hasilevaluasi SAKIP SKPDyang mendapat nilaibaik ( minimal B )
60% 61% 102
Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram
Persentase LaporanKeuangan SKPDsudah sesuai denganSAP
100% 100% 100
MeningkatnyaImplementasi SPIP
Level Maturitas SPIP Level 2 Level 3 100
36
Indikator Kinerja Persentase Pengembalian Temuan Keuangan
a. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan
BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 92 %
yaitu Rp 4.009.703.599,42 dari Rp 4.394.607.583,42 temuan
hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara
Barat yang berhasil diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang
diperoleh 100% dari target yang ditetapkan (92%) dengan kategori
sangat memuaskan.
b. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 72% yaitu Rp
1.999.403.362,10 dari Rp 2.769.784.081,44 rekomendasi dari
hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil
diselesaikan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh 103% dari
target yang ditetapkan (70%) dengan kategori sangat memuaskan.
2. Indikator Kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Yang
Mendapatkan Nilai Baik (Minimal B)
Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2016 yang telah
dilaksanakan pada tahun 2017 :
a. 1 SKPD mendapatkan nilai AA
b. 1 SKPD mendapatkan nilai A
c. 9 SKPD mendapatkan nilai BB
d. 8 SKPD yang mendapatkan nilai B
sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi
SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 19 SKPD
dari keseluruhan 31 SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang
dievaluasi, realisasinya sebesar 61 % sehingga capaian kinerjanya
103% dari target yang ditetapkan (60%) dengan kategori sangat
memuaskan.
3. Indikator kinerja persentase Laporan Keuangan SKPD yang sudah
sesuai dengan SAP mencapai 100% karena seluruh SKPD yaitu
37
sebanyak 37 SKPD telah menyajikan Laporan Keuangan sesuai
dengan SAP. Realisasinya sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya
100% dari target yang ditetapkan (100%) dengan kategori sangat
memuaskan. Hasil kegiatan reviu laporan keuangan pemerintah Kota
Mataram telah diselesaikan di 37 SKPD lingkup Kota Mataram dengan
hasil Reviu atas Laporan Keuangan memberikan keyakinan yang
memadai bahwa Laporan Keuangan di 37 SKPD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Mataram telah disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah sehingga Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Mataram mendapatkan opini wajar tanpa
pengecualian.
4. Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP dicapai melebihi target yang
diharapkan dimana pada Tahun 2017 ini Pemerintah Kota Mataram
melalui Inspektorat selaku pengumpul data dari seluruh perangkat
daerah terkait pemenuhan data maturitas SPIP mendapatkan level 3
Maturitas SPIP setelah peta resiko pada 10 Perangkat Daerah berhasil
dibuat, sehingga pencapaian kinerja adalah 100%.
Pencapaian kinerja rata-rata dari ke lima indikator kinerja utama
sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan
bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2017 telah
tercapai.
Kemudian pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator
kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Mataram yang tidak
termasuk Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram yaitu
sebagai berikut :
38
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat yang tidak termasuk IndikatorKinerja Utama
C
a
p
Sesuai dengan hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi NTB, maka
Inspektorat Kota Mataram telah mendapatkan level 3 untuk kapabilitas
APIP. Namun level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Mataram masih
terdapat kekurangan pemenuhan elemen Kapabilitas APIP sehingga level
Kapabilitas yang didapatkan adalah Level 3 dengan Catatan dan hasil ini
merupakan hasil penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi NTB, dimana
sampai dengan masa penyusunan LAKIP Tahun 2017 belum ada
pengesahan dari BPKP Pusat.
Pencapaian kinerja rata-rata dari keempat indikator kinerja pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100%
menunjukkan bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2017
telah tercapai.
Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis KinerjaPengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja dari setiap sasaran strategis di atas
disajikan sebagai berikut :
1. Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan dan pengembalian kerugian negara/daerah pada
Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram “
Tercapainya sasaran kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan
SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan
hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar. Dengan
demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik
SasaranStrategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Level KapabilitasAPIP Level 2 Level 3 100
39
terhadap hasil pemeriksaan BPK RI maupun hasil pemeriksaan Inspektorat
Kota Mataram secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan
kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan.
Realisasi Indikator Kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhanterhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian
Kerugian Negara/Daerah pada Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat KotaMataram
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Realisasis/d
Tahun2016
TargetTahun2021(AkhirPeriodeRenstra)
Target Realisasi %CapaianKinerja
1 Persentasepenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaan :a. BPKb.InspektoratKota Mataram
Persentase a. 92%b. 85%
a. 94 %b. 92%
a. 102%b. 107%
a. 93%b. 84%
a. 95%b. 89%
2 Persentasepengembaliantemuankeuangan hasilpemeriksaan :
A. BPKB. Inspektorat
KotaMataram
Persentase a. 92%b. 70%
a. 92%b. 72%
a. 100%b. 103%
a. 91%b. 66%
a. 95%b. 90%
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 94 %
yaitu 791 rekomendasi dari 836 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK
RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan.
Pencapaian ini telah mencapai capaian kinerja yang diinginkan pada tahun
2017 yaitu 103%, melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 sebesar 92% serta realisasi tahun 2016 sebesar 93%
namun belum mencapai target pada akhir periode Renstra periode 2016-
2021 sebesar 95%. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
40
Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 92% yaitu 3.070 rekomendasi
dari 3.331 rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram
yang berhasil diselesaikan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh 108%
dengan kategori sangat memuaskan. Pencapaian ini telah mencapai capaian
kinerja yang diinginkan pada tahun 2017, melebihi dari target yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta realisasi tahun 2016
dan sudah mencapai target pada akhir periode Renstra periode 2016-2021.
Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2017
sebesar 92% yaitu Rp 4.009.703.599,42 dari Rp 4.394.607.583,42temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan. Pencapaian ini telah mencapai
capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2017 yaitu 100%, sesuai dengan
target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta realisasi
tahun 2016 namun belum mencapai target pada akhir periode Renstra
periode 2016-2021. Persentase Pengembalian temuan keuangan Hasil
Pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 72% yaitu Rp
1.999.403.362,10 dari Rp 2.769.784.081,44 temuan keuangan dari hasil
pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga
capaian kinerja yang diperoleh 103% dengan kategori sangat memuaskan.
Pencapaian ini telah mencapai capaian kinerja yang diinginkan pada tahun
2017, melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2017 serta realisasi tahun 2016 namun belum mencapai target pada akhir
periode Renstra periode 2016-2021.
Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya (2016) yaitu sebesar 1% untuk persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dengan kenaikan pengembalian
temuan keuangan BPK RI yaitu sebesar 1% kemudian untuk hasil temuan
Inspektorat Kota Mataram penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
mengalami kenaikan sebesar 7% dan pengembalian temuan keuangan
sebesar 6%. Penyebab utama sedikitnya peningkatan pencapaian target
41
penyelesaian tindak lanjut dari tahun ke tahun ini disebabkan adanya
rekomendasi yang berhubungan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah
yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam menindaklanjutinya untuk
mendapatkan status tindak lanjut selesai dan juga nilai rekomendasi dan
pengembalian keuangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.
Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan pemantauan
tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan
melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan
BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauan tindak lanjut
melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut dengan
melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.
Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga
menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI.
Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui program Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan.
2. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan
Pemerintah Kota Mataram”
Pencapaian sasaran ini terkait dengan evaluasi atas sistem akuntabilitas
kinerja yang dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif
untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu
dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja
SKPD, diharapkan dapat mendorong SKPD untuk mewujudkan pencapaian
akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Rencana Strategis SKPD.
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel 5. dibawah ini :
42
Tabel 5. Pencapaian sasaran akuntabilitas kinerja SKPD
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Realisasis/d
Tahun2016
TargetTahun2021(AkhirPeriodeRenstra)
Target Realisasi %CapaianKinerja
1 Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganPemerintah KotaMataram
Persentase 60% 61% 102% 70% 75 %
Pencapaian Tahun 2017 ini telah mencapai capaian kinerja yang diinginkan
pada tahun 2017, melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 namun belum mencapai target pada akhir periode
Renstra periode 2016-2021. Dapat dilihat pada tahun 2017, mengalami
penurunan pencapaian dari tahun 2016 sebesar 9% karena adanya
perbedaan jumlah SKPD yang menjadi obyek evaluasi SAKIP antara Tahun
2016 dan Tahun 2017.
Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram, dimulai dengan
adanya koordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat, dan
Bagian Organisasi Setda Kota Mataram) yang berperan sebagai leading sector
dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Pencapaian indikator ini
dilaksanakan melalui Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
3. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan
Pemerintah Kota Mataram”
Dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan
keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan
oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK)
Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini
43
tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah. Pencapaian sasaran Inspektorat Kota Mataram “ Meningkatnya
akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram” terkait
dengan Opini Pemeriksa dalam hal ini BPK RI yang berupa pernyataan
profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran
informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan.
Opini didasarkan pada kriteria:
1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan
4. efektivitas sistem pengendalian intern
Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 sampai
dengan Tahun 2013 terhadap LKPD tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah
Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun upaya-upaya yang dilakukan
dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah :
1. Perbaikan penyusunan Laporan Barang Daerah dengan pendampingan
BPKP
2. Melakukan monitoring evaluasi asset Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kota Mataram sampai di sekolah.
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sehingga sejak Tahun 2015 Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara
Barat terhadap LKPD Tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dan berlanjut untuk Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
terhadap LKPD Tahun 2016 yang pemeriksaannya dilaksanakan pada tahun
2017.
Inspektorat Kota Mataram telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Mataram dan 37 SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk tahun
anggaran 2015 berupa Neraca pertanggal 31 Desember 2016, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
44
Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal
tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015
tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semua
informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian
manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup
yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan
sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat
atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak
memberi pendapat semacam itu.
Berdasarkan reviu Inspektorat Kota Mataram, tidak terdapat penyebab yang
menjadikan Inspektorat Kota Mataram yakin bahwa laporan keuangan yang
kami sebutkan di atas, tidak disajikan berdasarkan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel 6. dibawah ini :
Tabel 6. Pencapaian sasaran akuntabilitas keuangan
No IndikatorKinerja
Satuan Tahun 2017 Realisasis/d
Tahun2016
TargetTahun2021(AkhirPeriodeRenstra)
Target Realisasi %CapaianKinerja
1 PersentaseLaporanKeuanganSKPD yangsudahsesuaidengan SAP
Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat
bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja
45
100%. Hal ini disebabkan karena komitmen dari pimpinan dalam hal ini
Walikota dan Kepala SKPD untuk selalu taat pada peraturan/ketentuan yang
berlaku dalam menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK RI Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Barat sehubungan dengan perbaikan penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram. Pencapaian sasaran ini
dicapai melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
4. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya Implementasi SPIP”
Capaian sasaran ini diperoleh melalui Indikator Level Maturitas SPIP yang
telah berhasil mencapai level 3. Hasil penilaian penyelenggaraan SPIP oleh
BPKP terhadap 25 fokus penilaian pada level entitas dan kegiatan pokok yang
menjadi obyek penilaian SPIP menunjukkan maturitas pada level
“terdefinisi” dengan skor 3,1399 dari maksimal 5 atau tingkat 4 dari 6
tingkat maturitas SPIP.
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel 7. dibawah ini :
Tabel 7. Pencapaian sasaran implementasi SPIP
No IndikatorKinerja
Satuan Tahun 2017 Realisasis/d
Tahun2016
TargetTahun2021(AkhirPeriodeRenstra)
Target Realisasi %CapaianKinerja
1 LevelMaturitasSPIP
Level 2 3 100% 1 3
Maturitas SPIP pada level terdefinisi mengandung makna bahwa Pemerintah
Kota Mataram telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang
telah dikomunikasikan secara memadai, diimplementasikan dalam
pelaksanaan kegiatan, namun belum sepenuhnya secara berkala dilakukan
pemantauan serta belum sepenuhnya dilakukan evaluasi sehubungan
dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
46
5. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya kapabilitas APIP”
Capaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja level kapabilitas
aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang dinilai oleh BPKP, dalam
hal ini BPKP Perwakilan Provinsi NTB.
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan
untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur
yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP
yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.
Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan,
mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan
sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP
yang efektif.
Level kapabilitas yang dimaksud menggunakan struktur IACM yang
menggambarkan tahap-tahap kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan
APIP sehingga diharapkan dapat berkembang dalam menentukan,
menerapkan, mengukur, mengendalikan, dan meningkatkan proses
pengawasan. Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap
memberikan dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya. Pada setiap
tingkatan terdapat enam proses yang selanjutnya disebut elemen, yaitu 1)
peran dan layanan APIP, 2) pengelolaan SDM, 3) praktik profesional, 4)
akuntabilitas dan manajemen kinerja, 5) budaya dan hubungan organisasi,
dan 6) struktur tata kelola.
Untuk menuju level 2 (Infrastructure) dan level 3 (Integrated), APIP berperan
penting dalam upaya meningkatkan tata kelolanya karena untuk
membangun sebagian besar elemen tersebut sepenuhnya dalam kendali
APIP. Untuk membangun kapabilitas pada level 2 dan 3 tersebut relatif lebih
mudah untuk dicapai karena sebagian besar elemen berada dalam
pengendalian APIP.
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi, seperti
yang tercantum di bawah ini :
47
Tabel 8. Pencapaian sasaran meningkatnya kapabilitas APIP
No IndikatorKinerja
Satuan Tahun 2017 Realisasis/d
Tahun2016
TargetTahun2021(AkhirPeriodeRenstra)
Target Realisasi %CapaianKinerja
1 LevelkapabilitasAPIP
Tingkatlevel
Level2
Level 3 100% Level 2 Level 3
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa level kapabilitas APIP Inspektorat Kota
Mataram telah meningkat dari level 2 ke level 3 Dengan Catatan dengan
berbagai langkah yang telah dilaksanakan seperti koordinasi dengan BPKP
Perwakilan Provinsi NTB, Pembentukan Satgas SPIP, dan peningkatan
profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan. Pada tahun
selanjutnya, diharapkan Inspektorat Kota Mataram dapat meningkatkan level
kapabilitas APIP ke level 3 Penuh.
a. Realisasi Kinerja Tahun 2017 serta Capaian Kinerja Tahun 2017 denganTahun Lalu
Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016-2021,
Realisasi Kinerja
serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017 disajikan pada Tabel di
bawah ini :
Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun 2017 serta Capaian Kinerja Tahun2017 dengan Tahun Lalu
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Tahun2016
Tahun2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandan
Persentasepenyelesaian tindaklanjut hasilpemeriksaan :
a. BPKb.Inspekto
a.93%b.84%
a.100%b.100% a. 94%
b. 92%a. 100%b. 100%
48
pengembaliankerugiannegara/daerahpada hasilpemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram
rat KotaMataram
Persentasenilaitemuankeuanganyangditindaklanjuti/dikembalikan kekasdaerah/negara hasilpemeriksaan:
a. BPKb.Inspektorat
a.91%
b.66%
a.100%b.100%
a. 92%b. 72%
a. 100%b. 100%
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganPemerintahKota Mataram
PersentasehasilevaluasiSAKIPSKPD yangmendapatnilai baik(minimal B)
70% a.100%
61% 102%
Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganpemerintahKota Mataram
PersentaseLaporanKeuanganSKPD yangsudahsesuai SAP
100% 100%100% 100%
MeningkatnyaImplementasiSPIP
LevelMaturitasSPIP
Level 1 100% Level 3 100%
MeningkatnyalevelkapabilitasAPIP
LevelkapabilitasAPIP Level 2 100% Level 3 100%
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2017, Realisasi masing-masing Indikator kinerja dari Inspektorat
Kota Mataram mendapatkan capaian kinerja 100% dengan katagori
sangat memuaskan. Secara keseluruhan Tabel tersebut menunjukkan
bahwa Inspektorat Kota Mataram telah berhasil mencapai sasaran
strategis yang direncanakan setiap tahunnya.
49
b. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target JangkaMenengah dalam RENSTRA 2016-2021.Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016-
2021, Realisasi Kinerja serta Target Tahun 2016, 2017 dan Tahun 2021
(Periode Akhir Renstra) disajikan pada Tabel di bawah ini :
Tabel 10. Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017 dengan TargetJangka Menengah dalam Renstra 2016-2021
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2021
RealisasiKinerja
TargetKinerja
RealisasiKinerja
TargetKinerja
TargetKinerja
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliankerugiannegara/daerahpada hasilpemeriksaanBPK RI danInspektoratKota Mataram
Persentase penyelesaiantindak lanjut hasilpemeriksaan :
a. BPKb.Inspektorat Kota Mataram
a. 93%b. 84%
a.91%b.84%
a.94%b.92%
a.92%b.85%
a.95%b.89%
Persentase nilai temuankeuangan yangditindaklanjuti/dikembalikanke kas daerah/negara hasilpemeriksaan:
a. BPKb. Inspektorat Kota Mataram
a. 91%b. 66%
a.91%b.65%
a.92%b.72%
a.92%b.70%
a.95%b.90%
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintahKota Mataram
Persentase hasil evaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik ( minimal B) 70% 55% 61% 60% 75%
Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganpemerintahKota Mataram
Persentase LaporanKeuangan yang sudah sesuaiSAP
100% 100% 100% 100% 100%
MeningkatnyaImplementasiSPIP
Level Maturitas SPIPLevel 1 100% Level 3 100% Level 3
MeningkatnyalevelkapabilitasAPIP
Level kapabilitas APIP Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3
50
Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Mataram belum
mencapai target jangka menengah (5 tahun) yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Inspektorat Kota Mataram kecuali
reviu laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram dan Laporan
keuangan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram yang telah
dilaksanakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan
keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
dan juga pencapaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
Inspektorat. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap awal Renstra 2016-
2021 sehingga pencapaian kinerja masih berproses sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan yaitu peningkatan kinerja pengawasan.
c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atauPeningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telahDilakukanSelama Tahun 2017, indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Kota
Mataram mengalami peningkatan tetapi juga mengalami penurunan
dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Adapun penyebab dan solusi
yang telah dilakukan sebagai berikut:
Penyebab Peningkatan/Penurunan :1. Sumber Daya Manusia
Terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas.
Hal ini terlihat dari jumlah tenaga pemeriksa yang hanya berjumlah
26 orang dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan sebanyak
294 yang terdiri dari perangkat daerah, puskesmas, dan sekolah-
sekolah.
2. Sarana dan Prasarana
Terbatasnya sarana dan prasarana berupa terbatasnya Peralatan
Kerja dan Peralatan Operasional dalam menunjang pencapaian
kinerja dibandingkan dengan jumlah Aparat Pengawas Intern
51
Pemerintah dalam hal ini kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Kota Mataram, peralatan tersebut seperti kendaraan dan
komputer.
3. Regulasi/Peraturan
Belum adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan
pengawasan pada Inspektorat Kota Mataram seperti Perda, Perwal,
Pedoman dan Juklak yang menunjang pelaksanaan kegiatan
pengawasan.
4. Koordinasi
Masih kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK RI Perwakilan NTB,
BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB untuk
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan.
5. Faktor Eksternal
Kurangnya komitmen dan inisiatif dari SKPD dalam merespon dan
menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan.
Solusi :Langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat Kota Mataram dalam
mengatasi penyebab di atas adalah sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya aparatur pengawasan
yang berkualitas, Inspektorat Kota Mataram akan mengirim tenaga
pemeriksa untuk mengikuti diklat substantif seperti diklat Reviu
Atas Laporan Keuangan, Diklat Reviu RKA, Diklat Investigatif dan
diklat-diklat substantif lainnya dalam paket diklat peningkatan
kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh BPKP.
Selain itu di tahun 2017 dilaksanakan perekrutan APIP agar
memenuhi syarat minimal jumlah APIP pada peningkatan level
52
kapabilitas APIP Inspektorat Kota Mataram dari level 2 ke level 3,
dimana dari 20 orang APIP menjadi 26 APIP pada Tahun 2017.
2. Sarana dan Prasarana
Dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana berupa
terbatasnya Peralatan Kerja dan Peralatan Operasional dalam
menunjang pencapaian kinerja, Inspektorat Kota Mataram akan
melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang
selanjutnya akan menganggarkan pengadaan peralatan kerja dan
peralatan operasional tersebut.
3. Regulasi/Peraturan
Dalam mengatasi kurangnya regulasi yang mendukung pelaksanaan
kegiatan pengawasan, Inspektorat Kota Mataram sedang
mempersiapkan penyusunan beberapa regulasi seperti Perwal
mengenai Pedoman Umum Pengawasan, Pedoman Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan dan Juklak Evaluasi SAKIP.
4. Koordinasi
Dalam mengatasi kendala kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK
RI Perwakilan NTB, BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi
NTB dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Kota
Mataram akan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan
pihak-pihak tersebut.
5. Faktor Eksternal
Dalam mengatasi kurangnya komitmen dan inisiatif dari SKPD
dalam merespon dan menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan.
Inspektorat Kota Mataram akan meningkatkan monitoring dan
evaluasi untuk mengetahui perkembangan dari hasil kegiatan
pengawasan.
53
d. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber DayaPencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram tidak bisa
dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya
yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam
rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota
Mataram adalah sebagamana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 11. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan danGolongan
No Uraian Golongan Jumlah
I II III IV
1 Inspektur 1 1
2 Sekretaris 1 1
3 Kasubbag 1 1 2
4 Inspektur
Pembantu
Wilayah
1 2 3
5 Pejabat
Fungsional
Auditor dan
P2UPD
17 9 26
6 Staf 4 5 9
Jumlah 4 24 14 42
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar Pegawai Negeri
Sipil di Inspektorat Kota Mataram menjadi Pejabat Fungsional Auditor dan
P2UPD (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah ) yaitu
orang 14 orang Auditor dan 12 orang P2UPD dengan rincian sebagai
berikut :
54
Tabel 12. Jumlah Pejabat Auditor dan Pejabat P2UPD
No Uraian Auditor P2UPD
1 Ahli Madya 1 10
2 Ahli Muda 4 2
3 Ahli Pertama 9 0
Sementara itu Jumlah Obyek Pengawasan yang ada di Kota Mataram
yaitu sebagai berikut :
Tabel 13. Obyek Pengawasan di Kota MataramNO OBYEK POTENSIAL JUMLAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 9
2 SEKRETARIAT DPRD 1
3 SEKRETARIAT KORPRI 1
4 KANTOR 1
5 DINAS – DINAS 23
6 BADAN-BADAN 6
7 INSPEKTORAT DAERAH 1
8 PERUSAHAAN DAERAH 1
9 KECAMATAN 6
10 KELURAHAN 50
11 PUSKESMAS 11
12 PASAR 18
13 SEKOLAH MENENGAHPERTAMA (SMP) NEGERI
24
14 SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 142
JUMLAH OBYEK 294
55
Total pemeriksa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan
berjumlah 26 orang dengan komposisi setiap tim minimal 3 orang
yang terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim,
kemudian jumlah Obyek Pengawasan sebanyak 294 obyek, berarti
setiap tim dalam setiap tahunnya maksimal harus melaksanakan
pengawasan 36 obyek pengawasan, tentu saja hal ini sangat berat,
karena itulah peningkatan jumlah tenaga pemeriksa sangat
diperlukan.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik yang tersedia di
Inspektorat Kota Mataram per 31 Desember 2017 yaitu sebagai
berikut :
Tabel 14. Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Mataram
No Uraian Jumlah (unit)
1 Mesin Absen 1
2 Rak Kayu 1
3 Filing Besi 4
4 Band Kas 1
5 Lemari Kaca 2
6 Papan Pengumuman 2
7 White Board 2
8 Alat Kantor Lain-Lain 7
9 Lemari Kayu 13
10 Rak Kayu 5
11 Kursi Besi 13
12 Meja rapat 11
13 Meja Tulis 34
14 Kursi Tamu 3
15 Kursi Putar 3
16 Kursi Biasa 10
56
17 Kursi Lipat 30
18 Meja Komputer 1
19 Lemari Es 1
20 AC Split 8
21 Kipas Angin 3
22 Televisi 4
23 Amplifier 1
24 Loudspeaker 2
25 Sound system 1
26 Microphone 1
27 Tustel 1
28 Alat Hiasan 27
29 Dispenser 4
30 Handy Cam 1
31 Alat Rumah Tangga Lain-lain 3
32 PC. Unit 15
33 Laptop 12
34 Note Book 5
35 Personal Komputer Lain-Lain 1
36 Hard Disk 2
37 Printer 18
38 Peralatan Personal Komputer
Lain-Lain
1
39 Meja Kerja Pejabat 16
40 Kursi Kerja Pejabat 18
41 Buffet Kayu 3
42 Profesional Sound System 1
43 Slide Projector 1
44 UPS 8
45 Layar Film 1
46 Switcher Manual 1
57
47 Wireless 3
48 TV 1
49 CCTV 6
50 Kendaraan Dinas Roda 4 6
51 Kendaraan Dinas Roda 2 18
Jumlah 366
Dari Tabel 14. di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana
Inspektorat Kota Mataram sudah cukup menunjang berjalannya
program yang direncanakan. Namun diharapkan untuk selanjutnya
Pemerintah Kota Mataram dapat menambah jumlah kendaraan dinas
mengingat kegiatan pengawasan memiliki mobilitas yang tinggi. Selain
itu juga Inspektorat Kota Mataram perlu melakukan penambahan
peralatan kerja dan peralatan operasional melalui inventarisasi
kebutuhan dan penganggaran di DPA.
e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupunKegagalan Pencapaian Pernyataan KinerjaProgram/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :
58
Tabel 15. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan
MewujudkanPemerintahanyang efektif,efisien danakuntabel
MeningkatnyaKepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliantemuankeuanganhasilpemeriksaanBPK RI danInspektoratKota Mataram
1. Persentase penyelesaiantindaklanjut hasil pemeriksaan:
a. BPKb. Inspektorat Kota Mataram
2. Persentase nilai temuankeuangan yangditindaklanjuti/dikembalikanke kas daerah/negara sesuaihasil pemeriksaan
a. BPKb. Inspektorat Kota Mataram
Programpeningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
- Kegiatanpelaksanaanpengawasaninternal secaraberkala
Tindak LanjutHasil Temuan
- Pengawasan
- PemantauanRencana AksiPencegahandanPemberantasanKorupsi
Evaluasi TindakLanjut Temuan
- HasilPengawasan
Evaluasi LKPDdanPenyelesaian
- Tindak LanjutHasil TemuanBPK
PengendalianSapu Bersih
- Pungutan Liar
MewujudkanPemerintahanyang efektif,efisien danakuntabel
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintahKota Mataram
Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B)
Programpeningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
- KegiatanEvaluasi SAKIPdan ReviewLAKIP
- Review RKASKPD
- Review RKPD
MewujudkanPemerintahanyang efektif,efisien danakuntabel
MeningkatnyaAkuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintahKota Mataram
Laporan Keuangan PemerintahKota Mataram (PPKD) danLaporan Keuangan Perangkatdaerah sudah sesuai denganSAP
Programpeningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
- Review LaporanKeuangan SKPDdan LKPD
59
MewujudkanPemerintahanyang efektif,efisien danakuntabel
MeningkatnyaImplementasiSPIP
Level Maturitas SPIP ProgramPeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksa danAparaturPengawasan
- PeningkatanKapabilitasAparaturPengawasInternalPemerintah(APIP)
MenjadikanaparatInspektoratKota Mataramdapatberperansebagaikonsultatifdan katalis
MeningkatnyalevelkapabilitasAPIP
Level kapabilitas APIP ProgramPeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksa danAparaturPengawasan
- Pendidikan danPelatihanPenunjangTugas PokokPengawasan
ProgramPeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksa danAparaturPengawasan
- PeningkatanKapabilitasAparaturPengawasInternalPemerintah(APIP
ProgramPeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksa danAparaturPengawasan
- PengusulanDUPAK CalonPFA dan PenilaiAngka KreditPFA dan JF.P2UPD-
Penjelasan Program dan Kegiatan tersebut di atas sebagai berikut :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dijabarkan menjadi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara BerkalaKegiatan ini berupa pengawasan melalui pemeriksaan regular/komprehensif,
monitoring dan evaluasi, serta pembinaan sebagaimana yang direncanakan
dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Tahun 2016
sebanyak 86 obyek pengawasan dan untuk Tahun 2017 adalah 90 obyek
pengawasan. Realisasi pengawasan pada Tahun 2016 yaitu 83 obyek
pengawasan dan 91 obyek pengawasan untuk Tahun 2017. Adapun Realisasi
hasil pemeriksaan pada tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel
berikut:
60
Tabel 16. Rincian Realisasi Pengawasan Tahun 2016dan Tahun 2017
JenisPengawasan
2016 2017
Komprehensif 7 3
Khusus 1 7
Pembinaan 75 80
Kinerja - 1
Jumlah 83 91
Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan komposisi dan jumlah pemeriksaan
yang dilaksanakan antara tahun 2017 dan 2016, pada tahun 2017 lebih
banyak dilaksanakan pembinaan Dana BOS pada SDN dan SMPN lingkup
pemerintah Kota Mataram
2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Evaluasi Hasil Tindak LanjutTemuan Pengawasan, dan Evaluasi Pemeriksaan LKPD Tindak LanjutHasil Temuan BPK.Hal ini dilakukan untuk memantau/mengobservasi tindakan korektif yang
telah ditempuh manajemen suatu instansi/satuan kerja terhadap adanya
temuan penyimpangan dan pelanggaran atau untuk mengetahui keadaan
akhir dari suatu temuan. Pelaksanaan lebih lanjut ini dilakukan bukan saja
terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram, melainkan juga hasil
pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB.
Indikator mengenai persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram yang telah selesai
ditindaklanjuti. Berikut adalah data temuan dari BPK RI Perwakilan NTB dan
Inspektorat Kota Mataram selama Tahun 2016 dan 2017.
61
Tabel 17. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No Instansi Penjelasan Tahun2016
Penjelasan Tahun2017
1 BPK Jumlah Rekomendasisampai dengan Tahun2016 sebanyak 722rekomendasi danberhasilditindaklanjutisebanyak 774rekomendasi
Jumlah Rekomendasisampai dengan Tahun2017 sebanyak 836rekomendasi danberhasilditindaklanjutisebanyak 791rekomendasi
2 Inspektorat Kota
Jumlah Rekomendasisampai dengan Tahun2016 sebanyak 2.128rekomendasi, berhasilditindaklanjutisebanyak 1.831rekomendasi
Jumlah Rekomendasisampai dengan Tahun2017 sebanyak 3.318rekomendasi, berhasilditindaklanjutisebanyak 3.061rekomendasi
Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram tahun
2016 dan Tahun 2017 yang berhasil ditindak lanjuti.
3) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Mataram dan Laporan Keuangan SKPD lingkup
Kota Mataram. Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan SKPD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram telah disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah sehingga diharapkan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Mataram mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian baru didapatkan oleh Pemerintah Kota
Mataram pada Tahun 2015 untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014
dan dapat dipertahankan untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016
pada Tahun 2017. Pada Tahun 2017 ini telah selesai dilaksanakan Reviu
Laporan keuangan 37 SKPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram.
62
4) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)SKPD dan Review LAKIP Pemda
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Kota Mataram
dilaksanakan dengan tujuan:
a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD);
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas instansi;
d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
Kemudian review LAKIP Kota Mataram merupakan penelaahan atas laporan
kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi
kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) mengamanatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Penertiban Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Review LAKIP Kota Mataram telah dilaksanakan dan Evaluasi SAKIP pada
Tahun 2017 telah dilaksanakan pada 31 SKPD lingkup Pemerintah Kota
Mataram.
5) Pengendalian Sapu Bersih Pungutan LiarMaksud dibentuknya Satgas Saber Pungli ini adalah untuk menjadikan
pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar dan
meningkatkan kemajuan bangsa dan negara di bidang hukum.
Kegiatan Saber Pungli mempunyai 3 (tiga) tujuan diantaranya adalah :
1. Tertanggulanginya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
63
2. Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan
masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan
pelayanan prima.
3. Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat
menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.
Ruang lingkup dari kegiatan Saber Pungli UPP Kota Mataram yaitu pada
sektor :
1. Pelayanan Publik
2. Penegakkan hukum,
3. Perijinan,
4. Kepegawaian,
5. Pendidikan,
6. Pengadaan barang dan jasa
7. Kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.
Dari 23 pengaduan kepada tim saber pungli, sebanyak 4 pengaduan sudah
ditindaklanjuti sedangkan sisanya sebanyak 19 pengaduan sedang dalam
proses tindaklanjut.
6) Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiSesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 356/4429/SJ Tanggal 21 November 2016 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah
Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengamanatkan Inspektorat Kota
Mataram untuk melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan aksi PPK
Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 dan Tahun 2017, kemudian
pelaporan capaian keberhasilan pelaksanaan aksi PPK Pemerintah Kota
Mataram dilaksanakan oleh Bappeda Kota Mataram melalui website
https://serambi.ksp.go.id pada setiap triwulan, hasil pelaporan capaian
keberhasilan aksi PPK Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 dan Tahun
2017 ini akan diverifikasi Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
64
Terdapat 4 aksi yang terkait dengan Perijinan yang ditangani oleh DPMPTSP
Kota Mataram, Bantuan Sosial dan Hibah yang ditangani oleh Badan
Keuangan Daerah, pelayanan informasi yang ditangani oleh Dinas Kominfo,
dan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditangani Bagian AP Setda Kota
Mataram dengan rincian aksi tersebut yaitu :
a. Pelimpahan seluruh kewenangan penertiban izin dan non izin di daerah
kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
b. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;
c. Transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan mekanisme
pengadaan barang dan jasa; dan
d. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah
dan bantuan sosial.
7) Review RKA SKPDRuang lingkup Reviu RKA – SKPD meliputi pengujian atas:
a. Keseuaian RKA dengan Renja dan RKPD;b. Kesesuaian Wewenang dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi);c. Kelengkapan pengisian dokumen RKA SKPD dan RKA PPKD;d. Kelayakan kegiatan untuk dianggarkan;e. Penerapan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya
(ASB);f. Keselarasan RKA SKPD dan PPKD dengan KUA dan PPAS yang sudah
disepakati bersama antara eksekutif dan legislative;g. Penggunaan Kode Rekening Beserta Norma Penyajiannya (Klasifikasi yang
tidak tepat misalnya asset yang diserahkan kepada masyarakatdianggarkan dalam Belanja Modal)
h. Hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut PeraturanPerundang-undangan yang berlaku;
i. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaanyang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana;
j. Penganggaran untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);k. Penganggaran untuk belanja hibah dan bantuan social;l. Ketepatan penganggaran untuk pengadaan asset;m. Belanja untuk kegiatan pengadaan/pembangunan asset tetap atau asset
65
lainnya adalah sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruhbelanja yang terkait dengan pengadaan/pembanguna asset sampai assettersebut siap untuk digunakan;
n. Kaedah-kaedah penganggaran
Pada Tahun 2017, untuk RKA-P TA.2017 dan RKA TA. 2018 telah
dilaksanakan pada 45 obyek Reviu lingkup Pemerintah Kota Mataram.
8) Review RKPDReview RKPD dilaksanakan pada RKPD Murni Tahun 2017 dan RKPD
Perubahan Tahun 2017. Reviu atas RKPD Pemerintah Kota Mataram
bertujuan:
1. Membantu penyelarasan RKPD dengan RPJMD dan Visi, Misi serta
Program-program Walikota Mataram.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan data/informasi kinerja Pemerintah Kota Mataram sehingga
dapat menghasilkan RKPD yang berkualitas.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan, berupa kegiatan :1. Pengusulan DUPAK Calon PFA dan Penilai Angka Kredit PFA dan
JF. P2UPDKegiatan ini untuk penilaian angka kredit para calon dan pejabat
fungsional di Inspektorat Kota Mataram dimana jumlah Aparat
Pengawas Intern Pemerintah sebanyak 26 orang pada Tahun 2017.
2. Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok PengawasanKegiatan ini berupa kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan
Teknis, Workshop, dan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan serta
sunstantif yang diberikan kepada 20 APIP yang ada di Inspektorat
Kota Mataram, adapun kegiatan yang dilaksanakan selama tahun
2017 yaitu :
1. PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri), PKS diikuti oleh seluruh APIP (26
orang) di Inspektorat Kota Mataram
66
a) PKS dengan materi evaluasi LAKIP SKPD lingkup pemerintah kota
Mataram.
b) PKS mengenai penjelasan secara umum tentang peningkatan
kapabilitas APIP.
c) PKS mengenai penilaian mandiri (self assesment) kapabilitas APIP.
d) PKS mengenai pelaksanaan SPIP.
e) PKS mengenai Reviu RKA
2. Pendidikan dan Pelatihan
a) Diklat Penjenjangan Auditor dan P2UPD dari Pertama sampai
dengan Madya
b) Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual
c) Diklat Penyusunan LAKIP
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas InternalPemerintah
Kegiatan ini untuk menunjang peningkatan level kapabilitas APIP
sehingga dapat mencapai peningkatan level, dimana pada tahun 2017
Inspektorat Kota Mataram berhasil memperoleh level 3 dengan catatan,
karena belum semua elemen dapat terpenuhi. Pada Kegiatan ini juga
terdapat anggaran Tim Satgas SPIP untuk Kota Mataram, yang
menhimpun data dan membina perangkat daerah terkait pemenuhan
elemen Maturitas SPIP , dimana terdapat 10 perangkat daerah sebagai
sampel penerapan SPIP sampai dengan tingkat penilaian resiko.
67
3.2. Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pencapaian Kinerja
Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Anggaran
Inspektorat Kota Mataram TA. 2017 sebesar Rp 7,579,360,943 terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3,554,040,845 dan Belanja Langsung
sebesar 4,025,320,098 dengan persentase capaian anggaran sebesar
99,15%. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, berikut kami sajikan
realisasi Anggaran dari Program Peningkatan Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Program
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
yang merupakan program utama Inspektorat Kota Mataram dalam rangka
pencapaian kinerja yang telah ditetapkan beserta pencapaian target dan
realisasi kegiatan tersebut.
Tabel 18. Target dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan PencapaianKinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2017
Program Kegiatan Target
(Output)
Capaian
(Output)
Persentase (%)
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase(%)
Peningkatanpengembangan systempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakanKepala Daerah
PelaksanaanPengawasanInternalSecaraBerkala
Pengawasan di 90Obrik
Pengawasan di 91Obrik
100% 383,050,098 323,539,550 84
TindakLanjutHasilTemuanPengawasan
TindakLanjut di80 Obrik
TindakLanjut di80 obrik
100% 201,800,000 179,232,000 89
EvaluasiTindakLanjutHasilPengawasan
Pemutakhiran Datadi 80obrik
Pemutakhiran Datadi 80obrik
100% 25,812,500 23,937,500 93
68
EvaluasiLKPDdanPenyelesaianTindakLanjutHasilTemuanBPK
TindakLanjut
hasilPemeriksaan BPKRI pada12 obrik
TindakLanjut
hasilPemeriksaan BPK RI
pada 20obrik
100% 41,100,000 41,006,550 99
ReviewatasLaporanKeuanganPemerintah Daerah
LaporanHasil
ReviewLaporan
Keuangan37 SKPD
dan 1LKPDKota
Mataram
LaporanHasil
ReviewLaporan
Keuangan37 SKPD
dan 1LKPDKota
MataramKota
Mataram
100% 50,670,000 49,370,000 97
EvaluasiLAKIPSKPD danReviewLAKIPPemda
LaporanHasil
EvaluasiLAKIP 37SKPD dan1 Laporan
ReviewLAKIP
KotaMataram
LaporanHasil
EvaluasiLAKIP 37SKPD dan1 Laporan
ReviewLAKIP
KotaMataram
100 52,670,000 51,370,000 100
ReviewRKASKPD
45 obyekReviu
RKA 2018dan 45obyekReviu
RKA-P2017
45 obyekReviu RKA2018 dan45 obyek
ReviuRKA-P
2017
100 46,775,000 46,259,050 99
ReviewRKPD
ReviuRKPD
TA.2017dan Reviu
RKPD-PTA.2017
ReviuRKPD
TA.2017dan Reviu
RKPD-PTA.2017
100 50,000,000 48,469,500 97
Pengendalian SapuBersihPungutanLiar
38Perangkat
Daerahbersih
dariPungutan
Liar
38Perangkat
Daerahbersih
dariPungutan
Liar
100% 521,735,500 510,950,000 98
PemantauanPencegahanRencana
4Perangkat
Daerahmelaksanakan aksi
4Perangkat
Daerahmelaksanakan aksi
100 104,750,000 104,636,000 99
69
AksiPemberantasanKorupsi
pencegahan
korupsi
pencegahan
korupsi
ProgramPeningkatanProfesionalisme TenagaPemeriksa danAparaturPengawasan
Pendidikan danPelatihanPenunjang TugasPokokPengawasan
26 APIP 26 APIP 100 136.018.000 127.825.047 93,98
Pengusulan DUPAKCalon PFAdanPenilaiAngkaKreditJFA danJF.P2UPD
26 APIP 26 APIP 100 14.550.000 14.549.850 100
PeningkatanKapabilitasAparaturPengawasInternalPemerintah(APIP)
6 elemenlevelkapabilitas ke level3
6 elemenlevelkapabilitas ke level3
100 108.222.000 107.960.400 100
TOTAL 2.629.000.598 2.493.246.521 95
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan
merealisasikan anggaran sebanyak 99% dari yang dianggarkan dengan
pencapaian hasil kegiatan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian
kinerja diperoleh dengan penggunaan anggaran yang efisien.
Sebagai perbandingan realisasi tahun 2016 adalah pada tabel 17. sebagai
berikut :
Program Kegiatan Target
(Output)
Capaian
(Output)
Persentase(%)
Anggaran(Rp)
Realisasi (Rp) Persentase(%)
Peningkatanpengembangan systempengawasan internal
PelaksanaanPengawasanInternalSecara
Pengawasan di86 Obrik
Pengawasan di 83Obrik
100% 258.057.850 253.447.350 98,21
70
danpengendalianpelaksanaan kebijakanKepalaDaerah
Berkala
TindakLanjutHasilTemuanPengawasan
TindakLanjutHasil
pengawasan di
80 obrik
TindakLanjut
Hasilpengawasan di 80
obrik
100% 176.100.000 176.049.700 99,97
EvaluasiTindakLanjutHasilPengawasan
Pemutakhiran
Data di80 obrik
Pemutakhiran
Data di80 obrik
100% 36.300.000 36.300.000 100
EvaluasiPemeriksaan LKPDdanPenyusunanRencanaAksiPenyelesaian TindakLanjutHasilTemuanBPK
TindakLanjutHasilPemeriksaan BPKRI di 12Obrik
TindakLanjut
HasilPemeriksaan BPKRI di 12
Obrik
100% 14.475.000 14.397.000 99,46
ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
ReviewatasLaporanKeuanganPemerintah Daerah
LaporanHasil
ReviewLaporanKeuanga
n 37SKPDdan 1LKPDKota
Mataram
LaporanHasil
ReviewLaporanKeuanga
n 37SKPDdan 1LKPDKota
MataramKota
Mataram
100% 48.050.000 48.050.000 100
EvaluasiLAKIPSKPD danReviewLAKIPPemda
LaporanHasil
EvaluasiLAKIP
37 SKPDdan 1
LaporanReview
LaporanHasil
EvaluasiLAKIP
37 SKPDdan 1
LaporanReview
100 54.575.000 54.575.000 100
71
LAKIPKota
Mataram
LAKIPKota
Mataram
ProgramPeningkatanProfesionalisme TenagaPemeriksadanAparaturPengawasan
Pendidikan danPelatihanPenunjang TugasPokokPengawasan
20 APIP 20 APIP 100% 136.018.000 127.825.047 93,98
Pengusulan DUPAKCalon PFAdanPenilaiAngkaKreditJFA danJF.P2UPD
20 APIP 20 APIP 100% 14.550.000 14.549.850 100
ProgramPenataandanPenyempurnaankebijakansistem danprosedurpengawasan
Penyusunankebijakansistemdanprosedurpengawasan
3RegulasidanPemenuhan 6elemenlevelkapabilitas kelevel 2
3RegulasidanPemenuhan 6elemenlevelkapabilitas kelevel 2
100% 108.222.000 107.960.400 100
TOTAL 846.347.850 833.154.347 98
Dari kedua rincian anggaran tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat bahwa
anggaran Inspektorat Kota Mataram terdapat perubahan struktur namun masih
tetap dalam tujuan pencapaian indikator yang sama.
72
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran strategis tahun
2017 telah dapat dicapai dengan sangat memuaskan. Dari hasil
pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) sasaran strategis dengan 6
(enam) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 4 (empat) sasaran
dan 5 (lima) indikatornya yang merupakan Indikator Kinerja Utama
dari Inspektorat Kota Mataram tercapai dengan kategori sangat
memuaskan karena capaian kinerjanya mencapai 100%.
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian
kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program
pembangunan Inspektorat Kota Mataram secara umum dapat
dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat
direalisasikan 100% dan realisasi anggaran 99%.
Keberhasilan yang dicapai Inspektorat Kota Mataram ini tidak
terlepas upaya evaluasi dan koordinasi yang dilakukan secara intern,
sektoral, maupun lintas sektor secara berkala. Dalam rangka
peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus menerus
meningkatkan komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan
Inspektorat Kota Mataram agar mengoptimalkan langkah dan strategi
untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Inspektur Kota Mataram,
Ir. H. Makbul Ma’shum, MM
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 195812231981031013
top related