Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku
Post on 23-May-2021
8 Views
Preview:
Transcript
Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab.Situbondo
Tahun Anggaran 2019
Jl. PB. Sudirman Telp./Fax. (0338) – 673204, 671728 Situbondo – 68312
i
KATA PENGANTAR
Dengan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019
telah dapat kami selesaikan.
Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan amanat
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, disebutkan bahwa Bupati berkewajiban menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku
entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja PD
merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi. Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan
analisa capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD kabupaten menjadi
tolok ukur keberhasilan.
Berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas guna mewujudkan
Pemerintahan yang “Good Governance” dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tahun 2019, maka
disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
Situbondo, 07 Januari 2020
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO
Ir.H. BUDI PRIONO, M.Si.
Pembina Utama Muda NIP. 19610417 199403 1 002
LKIP Disnaker Kab. Situbondo 2019
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR …...……………………………………..…….……..………....... i DAFTAR ISI …………….....…………..……………………………………..……........ ii
IKHTISAR EKSEKUTIF …….....………………...………….…………..………....... iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1. Latar Belakang …................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ….............................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ………..................................................... 4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi ……………..…………………………........ 4 1.5. Struktur Organisasi ......................……………………………....... 5 1.6. Kondisi Kepegawaian ............................................................. 8
1.7. Sistematika Penyajian ..............….......................................... 10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................. 12
2.1. Rencana Strategis 2016-2021 ................................................ 12 2.1.1. Visi ......................................................................... 13 2.1.2. Misi ......................................................................... 14
2.1.3. Tujuan dan Sasaran ................................................. 14 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................... 15
2.3. Perjanjian Kinerja 2019 ......................................................... 16 2.4. Perencanaan Anggaran 2019 ................................................. 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …...................................................... 21
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja ................................................. 21 3.2. Analisis Capaian Kinerja ....................................................... 22
3.2.1. Sasaran Strategis I .................................................. 28
3.2.2. Sasaran Strategis II .................................................. 31 3.2.3. Sasaran Strategis III .................................................. 33
3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran ........................................ 34 BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 39
4.1. Kesimpulan ........................................................................... 39
4.2. Saran ................................................................................... 40 LAMPIRAN
- Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019
- Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2019 yang telah
ditandatangani - Rencana Strategis (tabel 4.1) - Pengukuran Kinerja Tahun 2019 (Laporan Perkembangan Kinerja
Kepala OPD dan Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2019)
LKIP Disnaker Kab. Situbondo 2019
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik
adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari
amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan
pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini disusun. LKIP ini
menyajikan capaian kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban
oleh organisasi. Walaupun Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memang
mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan kinerja.
Namun LKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis
dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara
menyeluruh.
LKIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta berdasarkan Visi
Kabupaten Situbondo yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu, “Terwujudnya
Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta Lebih Beriman,
Sejahtera, dan Berkeadilan”, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Situbondo Tahun 2016-2021 mengemban Misi Ke-3 adalah Meningkatkan
kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan sosial, partisipasi
angkatan kerja serta pemberdayaan perempuan dengan indikator tujuannya
yang berfokus pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Dalam tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo telah
melaksanakan program dan kegiatan utama dengan 3 (tiga) sasaran
strategis, sebagai berikut :
No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan
(%) Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1.
Tujuan : Menurunkan angka pengangguran
Sasaran strategis :
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
LKIP Disnaker Kab. Situbondo 2019
iv
Indikator Kinerja Utama :
1.Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan
%
98 100 102,04
2.Prosentase pencari kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi
% 97,50 86,84 89,07
2. Tujuan :
Menurunkan angka pengangguran
Sasaran strategis :
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
Indikator Kinerja Utama :
1.Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan
Kesehatan
%
84 84 100
2.Prosentase kasus perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
% 99,30 100 100,70
3. Tujuan :
Menurunkan angka pengangguran
Sasaran Strategis :
Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi
Indikator Kinerja Utama :
1.Prosentase calon transmigran yang terseleksi % 88 88 100
Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan baik program
utama dan program penunjang disediakan anggaran yang bersumber dari
dana APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 dan Dana Bagi
Hasil dan Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2019 dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 8.110.483.747,00 yang terdiri dari belanja
tidak langsung sebesar Rp. 3.104.412.229,00 dan belanja langsung
sebesar Rp. 5.006.071.518,00.
Realisasi penggunaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.340.739.897,00 atau 90,51%
yang terdiri dari belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji pegawai
sebesar Rp. 2.691.051.695,00 atau 86,68% dan belanja langsung sebesar
Rp. 4.649.688.202,00 atau 92,88%.
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami
perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang
berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat,
transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.
Terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (good governance)
merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam
upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998,
maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban
penyelenggaraan negara melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas KKN. Untuk itu, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Setiap Instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan
melembaga untuk mengomunikasikan capaian kinerja Instansi dalam suatu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran Instansi Pemerintah, serta harus mempertanggungjawabkan dan
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Azas
akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut juga
menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku. Kewajiban setiap Instansi Pemerintah termasuk Dinas Tenaga
Kerja selain menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun,
juga menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
2
kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran
dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai
perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis
kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja
Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas
Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.
Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam
melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Situbondo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana
amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, penyusunan IKU wajib bagi
unit kerja. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
atau tujuan Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 merupakan bagian
dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur dari Renstra.
Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja ini juga menjadi penting artinya
sebagai salah satu untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Situbondo mengacu kepada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
3
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah
Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perengkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Tahun
2016-2021;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
4
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan
sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo atas
penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja. Adapun tujuannya adalah :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
dalam hal ini Bupati Situbondo atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang
ketenagakerjaan dan ketranmigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas
pokok, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang
Transmigrasi;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang
Transmigrasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan
Bidang Transmigrasi;
d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan
Bidang Transmigrasi; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
5
1.5. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Kabupaten Situbondo Nomor 46 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, maka struktur Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo dikepalai oleh Kepala Dinas yang
membawahi :
1. Sekretariat, yang membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; serta
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
2. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, yang membawahi :
a. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas; serta
b. Seksi Transmigrasi.
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang
membawahi :
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; serta
b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang
membawahi :
a. Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial; serta
b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
6
Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sebagai
berikut :
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
U P T D
BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BIDANG
PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
SEKSI
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS KERJA
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKSI TRANSMIGRASI
SEKSI PENEMPATAN
TENAGA KERJA
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA
SEKSI PERSYARATAN
KERJA DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
SEKSI
PENGUPAHAN DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
7
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
8
1.6. Kondisi Kepegawaian
Komposisi personil/pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Situbondo berdasar jenjang Pendidikan terdiri dari lulusan SLTA, S-1 dan S-2
dengan berbagai macam disipiln ilmu, yaitu Administrasi Negara/Publik,
Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Manajemen, sedangkan berdasarkan
kepangkatan mulai dari II/b sampai dengan IV/c, dengan rincian
sebagai berikut :
Sedangkan komposisi personil/pegawai pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Situbondo berdasarkan jenjang Pendidikan terdiri dari lulusan
SLTA, Sarjana (S.1), dan Sarjana (S.2) dengan berbagai disiplin ilmu.
No.
Pangkat/ Golongan
Jumlah
Strata Pendidikan
SLTP
SLTA
D3
S1
S2
1. Gol IV/c 1 Orang - - - - 1
2. Gol IV/b 0 Orang - - - - -
3. Gol IV/a 4 Orang - - - 1 3
4. Gol III/d 10 Orang - - - 10 -
5. Gol III/c 0 Orang - - - - -
6. Gol III/b 4 Orang - 4 - - -
7. Gol III/a 5 Orang - - - 5 -
8. Gol II/d 1 Orang - 1 - - -
9. Gol II/c 1 Orang - 1 - - -
10. Gol II/b 0 Orang - - - - -
JUMLAH 26 Orang - 6 - 16 4
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
9
Untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Situbondo terdapat Jabatan Struktural terdiri dari :
a) Jabatan Struktural Eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang;
b) Jabatan Struktural Eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang;
c) Jabatan Struktural Eselon III.b sebanyak 3 (tiga) orang;
d) Jabatan Struktural Eselon IV.a sebanyak 10 (sepuluh) orang.
Untuk jabatan fungsional, baik Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja serta Jabatan Fungsional Kepegawaian sampai
dengan saat ini belum terbentuk (masih dalam usulan) yang kemungkinan di
tahun mendatang segera disahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Situbondo didukung oleh sarana dan prasarana kerja utama,
meliputi :
➢ Sarana Pendukung Administrasi berupa :
Kendaraan Roda 4 sebanyak 5 unit terdiri dari :
- Suzuki Carry Futura 1997 : 1 unit (cukup baik)
- Suzuki Carry Futura 2000 : 1 unit (cukup baik)
- Toyota Avanza 2007 : 1 unit (baik)
- Mitsubhisi Pick Up 2009 : 1 unit (baik)
- Kijang Innova : 1 unit (baik)
Kendaraan Roda 2 : 13 unit (11 baik dan 2 kurang baik)
PC : 6 unit (4 baik dan 2 rusak berat)
Laptop : 19 unit (baik)
Printer : 27 unit (21 baik, 4 kurang baik, dan 2
rusak berat)
LCD Proyektor : 3 unit (2 baik dan 1 cukup baik)
Mesin ketik manual : 4 unit (baik)
Penghancur kertas : 1 unit (baik)
No. Golongan Jumlah
Strata Pendidikan
SLTP SLTA D.3 S.1 S.2
1. Gol. IV 5 Orang - - - 1 4
2. Gol. III 19 Orang - 4 - 15 -
3. Gol. II 2 Orang - 2 - - -
JUMLAH 26 Orang - 6 - 16 4
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
10
Handycam : 1 unit (baik)
Kamera digital : 5 unit (baik)
Kamera saku : 1 unit (baik)
Meja : 40 buah (baik)
Kursi : 169 buah (baik)
Air Condition (AC) : 14 unit (13 baik dan 1 rusak berat)
Lemari : 14 buah (baik)
Lemari arsip : 9 buah (baik)
Filling Cabinet : 10 buah (kurang baik)
➢ Prasarana Pendukung Administrasi berupa :
No. Gedung/bangunan Keterangan
1. Gedung Induk 1 lantai
- R. Kepala Dinas I ruang
- R. Sekretariat 1 ruang
- R. Kasubbag & Staf 2 ruang
- R. Bendahara Pengeluaran 1 ruang
- R. Kabid Perlindungan & Pengawasan Tenaga Kerja 1 ruang
- R. Kasi & Staf 2 ruang
- R. Rapat 1 ruang
- Dapur 1 ruang
- Kamar Mandi/WC 3 ruang
2 Gedung Bidang Penta I 1 lantai
- R. Kabid 1 ruang
- R. Kasi & Staf 1 ruang
3 Gedung Bidang Penta II 1 lantai
- R. Pelayanan Kartu Kuning (AK.1) 1 ruang
4 Gedung Transito 1 lantai
- R. Transito 1 ruang
- Kamar mandi/ WC 1 ruang
5 Gedung Bidang Transmigrasi 1 lantai
- R. Kabid 1 ruang
- R. Kasi & Staf 2 ruang
- R. Tamu 1 ruang
- Kamar Mandi/WC 1 ruang
6 Gedung Musholla 1 lantai
7 Gedung Arsip 1 lantai
➢ Sumber : Sub Bagian Umum Disnaker Kab. Situbondo Th. 2019
1.7. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan
penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Situbondo selama Tahun 2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
11
kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai
berikut:
1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek
strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo serta struktur
organisasi;
2. Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara
ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program,
kegiatan dan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun
2019 meliputi RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021, Rencana
Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dan
Penetapan Kinerja Tahun 2019;
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk
Tahun 2019;
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Kinerja (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dan
menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
mendatang.
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
12
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis 2016-2021
Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh
dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat
yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja
berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani sesuai dengan cita-cita
otonomi daerah.
Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang berkeadilan,
bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran
dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari
penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik,
psikis maupun intelektualitas.
Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Millenium Development Goal’s
salah satunya menekankan kepada penanggulangan kemiskinan dan telah
dirumuskan pada Goal’s 1 yaitu menanggulangi tingkat kemiskinan dan
kelaparan point 1 Garis Kemiskinan Nasional yang sebelum tahun 2006
adalah sebanyak 17,5%, tahun 2006 adalah sebanyak 16% dan target 2015
sebanyak 7,5% dengan status mendekati harapan.
Kebijakan Daerah Kabupaten Situbondo menekankan kepada
Pencapaian Target MDG’s juga adalah tanggung jawab kabupaten/kota. Oleh
karena itu, penanganan yang komprehensif terhadap penduduk miskin dan
nagari tertinggal harus menjadi perhatian utama. Untuk mewujudkannya
diperlukan ketersediaan data yang akurat dan lengkap serta program yang
terpadu. Diperlukan kebijakan yang komprehensif.
Di urusan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
lebih memfokuskan kepada pemberian pelatihan dengan kualitas pelayanan
yang memuaskan sebagai upaya agar para pencari kerja tidak lagi tergantung
kepada ketersediaan lapangan kerja yang relativ sempit dan tidak sesuai
dengan laju kenaikan angka pencari kerja di Kabupaten Situbondo.
Di urusan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
masih dalam tahap penyediaan dan pendataan saja namun ketidaksiapan
daerah transmigrasi masih menjadi kendala yang signifikan terhadap
kelancaran penyelenggaraannya.
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
13
Untuk itu dibutuhkan Rencana Strategis atau yang disebut dengan
Renstra yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan,
sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program
Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang
harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,
peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya.
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun
2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan
dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang
menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan daerah. Renstra secara sistematis
mengedepankan isu–isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi
kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai
dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
2.1.1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai pandangan ke depan, kemana
dan bagaimana instansi harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten, eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Pendapat lain mengatakan bahwa visi
adalah merupakan suatu gambaran yang menaentang keadaan masa depan
berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.
Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Situbondo saat ini,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan
memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat,
pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dicanangkan
Visi Kabupaten Situbondo yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu, “Terwujudnya
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
14
Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman,
Sejahtera, dan Berkeadilan”.
Pada Visi Kabupaten Situbondo tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci
yaitu madani, mandiri, beriman, sejahtera dan berkeadilan. Dengan kata lain
bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Situbondo bukan hanya ingin diarahkan pada
tercapainya/terwujudnya kehidupan masyarakat Situbondo yang makmur
dan sejahtera secara duniawi, akan tetapi juga ditujukan untuk tercapainya
kebahagiaan akhirat yang hakiki (bukan hanya ingin mencapai kemakmuran
dan kesejahteraan secara material atau lahiriyah semata, namun juga
sejahtera secara spiritual atau batiniyah). Adapun kemakmuran dan
kesejahteraan yang utuh itu diyakini akan dapat dicapai dengan mewujudkan
kemajuan secara komprehensif dan terus-menerus dari 5 (lima) kata kunci
pada Visi Kabupaten Situbondo tersebut.
2.1.2. Misi
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu
gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara
pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan SDM yang berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam
pembangunan;
2. Mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan;
4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak
dasar dan pertumbuhan ekonomi;
5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelengaraan pelayanan.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo mengemban Misi Ke-3 yaitu
“Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan”.
2.1.3. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah
didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan
Misi. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
15
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi
organisasi.
Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo adalah menurunkan angka pengangguran.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,
semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk
kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang
ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Adapun sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo meliputi:
1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja.
2. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.
3. Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk
bertransmigrasi.
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap
instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU
(Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo disusun dengan maksud dan
tujuan yaitu :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo pada
Perjanjian Kinerja adalah :
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
16
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3 4
1 Menurunkan angka
pengangguran
Meningkatnya
kompetensi tenaga
kerja
Prosentase pencari kerja yang
memiliki sertifikat
ketenagakerjaan
Prosentase pencari kerja yang
memiliki sertifikat kompetensi
Meningkatnya
perlindungan tenaga
kerja
Prosentase tenaga kerja yang
terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kesehatan Prosentase kasus perselisihan
hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama Meningkatnya
pembinaan terhadap
calon transmigrasi
Prosentase calon transmigran
terseleksi
2.3. Perjanjian Kinerja 2019
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima
amanah.
Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis I
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2019
Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat
ketenagakerjaan
% 98
Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi
% 97,50
Sasaran Strategis II
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
17
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2019
Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
% 84
Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang
diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
% 99,30
Sasaran Strategis III
Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2019
Prosentase calon transmigran yang terseleksi % 88
2.4. Perencanaan Anggaran 2019
Sasaran Strategis I :
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Indikator Kinerja Utama :
1. Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan : 98%
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan :
a. Pelatihan Las Listrik Bagi Pencari Kerja
Dana : Rp. 100.000.000,00
b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Dana : Rp. 308.804.500,00
c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Ketela Pohon
bagi Pencari Kerja
Dana : Rp. 100.000.000,00
d. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih
Dana : Rp. 81.921.000,00
e. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui
Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah
Dana : Rp. 150.000.000,00
f. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui
Pelatihan Membatik
Dana : Rp. 150.000.000,00
g. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui
Pelatihan Memasak
Dana : Rp. 75.000.000,00
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
18
h. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui
Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut
Dana : Rp. 100.000.000,00
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan :
a. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran
Dana : Rp. 63.374.300,00
b. Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK)
Dana : Rp. 104.013.600,00
2. Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi : 97,50%
1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan :
a. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Argo Complex
Dana : Rp. 179.063.700,00
b. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Peternakan
Dana : Rp. 178.470.400,00
c. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu
Dana : Rp. 178.463.300,00
d. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Mikrobiologi Dasar
Dana : Rp. 25.628.300,00
2) Program Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Kegiatan :
a. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Beverrage and Food
(DBHCHT)
Dana : Rp. 183.165.000,00
b. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Pemandu
Wisata/Guide (DBHCHT)
Dana : Rp. 214.162.000,00
c. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Las (DBHCHT)
Dana : Rp. 205.902.000,00
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
19
d. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta
Program Magang (DBHCHT)
Dana : Rp. 129.767.000,00
Sasaran Strategis II :
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
Indikator Kinerja Utama :
1. Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan Kesehatan : 84%
1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan :
a. Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja
Dana : Rp. 49.407.544,00
2. Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
dengan Perjanjian Bersama : 99,30%
1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan :
a. Penyelesaian PHI/PHK
Dana : Rp. 5.259.300,00
Sasaran Strategis III :
Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk
bertransmigrasi
Indikator Kinerja Utama :
1. Prosentase calon transmigran yang terseleksi : 88%
1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Kegiatan :
a. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Dana : Rp. 5.513.200,00
b. Pemindahan dan penempatan transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM
Dana : Rp. 23.757.000,00
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
20
c. Pemberdayaan warga ressetlement/lingkungan ressetlement
/calon transmigran
Dana : Rp. 36.009.000,00
d. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar
sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Dana : Rp. 48.729.750,00
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
Pencapaian Kinerja pada hakekatnya melakukan pengukuran atau
penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal untuk
memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau
kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan)
dan punishment (hukuman). Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah
dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja
sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja
sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran
berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan
jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui
indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait
langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan
capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama
(IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian
kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara
mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat
Daerah (PD) di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, yang
menitikberatkan pada pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Laporan Kinerja PD ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai.
Selain itu, laporan ini dimasukkan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi PD untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran
Capaian Kinerja, Sasaran Strategis meliputi identifikasi atas realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya, Analisis
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
22
lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang dibawah target,
untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi
peningkatan kinerja di tahun 2019 dan atau tahun-tahun selanjutnya secara
ringkas capaian per tujuan strategis, dan per IKU sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
Tahun Anggaran 2019 (Perjanjian Kinerja Perubahan)
No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan
(%) Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1.
Tujuan :
Menurunkan angka pengangguran
Sasaran strategis :
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Indikator Kinerja Utama :
1.Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan
%
98 100 102,04
2.Prosentase pencari kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi
% 97,50 86,84 89,07
2.
Tujuan :
Menurunkan angka pengangguran
Sasaran strategis :
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
Indikator Kinerja Utama :
1.Prosentase tenaga kerja yang terdaftar
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
%
84 84 100
2.Prosentase kasus perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
% 99,30 100 100,70
3. Tujuan :
Menurunkan angka pengangguran
Sasaran Strategis :
Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi
Indikator Kinerja Utama :
1.Prosentase calon transmigran yang terseleksi % 88 88 100
3.2. Analisis Capaian Kinerja
Sesuai Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
Tahun 2016-2021, terdapat 1 (satu) Misi dan 1 (satu) Tujuan, serta 3 (tiga)
Sasaran Strategis, adapun analisa dari ketiga Sasaran Strategis untuk
mencapai 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) IKU dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Situbondo, akan diuraikan sebagai berikut :
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
23
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017-2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
Realisasi
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Prosentase pencari kerja yang memiliki
sertifikat ketenagakerjaan 98% 100% 100% 100%
Prosentase pencari kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi 97,50% 100% 100% 86,84%
2 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
84% 61,66% 83% 84%
Prosentase kasus perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama
99,30% 100% 100% 100%
3 Meningkatnya kesempatan dan kesiapan
calon transmigran untuk bertransmigrasi
Prosentase calon transmigran yang terseleksi
88% 100% 86% 88%
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
24
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Target Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra Realisasi
Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat
ketenagakerjaan 99% 100% 101,01%
Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
98,50% 86,84% 89,07%
2 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 86% 84% 97,67%
Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
99,50% 100% 100,70%
3 Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon
transmigran untuk bertransmigrasi Prosentase calon transmigran yang terseleksi 92% 88% 95,65%
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
25
Perbandingan Antara Anggaran dan Kinerja Tahun 2019 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
No Sasaran Strategis Indikator Program/Kegiatan Anggaran Kinerja
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.065.725.500 1.013.575.846
95,11% 98% 100% 102,04%
Pelatihan Las Listrik Bagi Pencari Kerja 100.000.000 98.645.540 98,65%
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 308.804.500 287.109.806 92,97%
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Ketela Pohon bagi Pencari Kerja 100.000.000 90.604.500 90,60%
Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih 81.921.000 68.971.000 84,19%
Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah
150.000.000 146.030.000 97,35%
Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Membatik 150.000.000 147.530.000 98,35%
Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Memasak 75.000.000 74.700.000 99,60%
Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut
100.000.000 99.985.000 99,99%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 167.387.900 160.887.900 96,12%
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
26
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran
63.374.300 63.024.300 99,45%
Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK) 104.013.600 97.863.600 94,09%
Total 1.233.113.400 1.174.463.746 95,24%
Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 561.625.700 552.756.082 98,42% 97,50% 86,84% 89,07%
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Argo Complex 179.063.700 175.361.813 97,93%
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Peternakan 178.470.400 176.622.435 98,96%
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu 178.463.300 176.218.534 98,74%
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Mikrobiologi Dasar 25.628.300 24.553.300 95,81%
Program Program Pembinaan Lingkungan Sosial
732.996.000 603.311.044 82,31%
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Beverrage and Food (DBHCHT)
183.165.000 172.127.629
93,97%
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Pemandu Wisata/Guide (DBHCHT)
214.162.000 197.997.460
92,45%
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Las (DBHCHT)
205.902.000 162.246.455
78,80%
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang (DBHCHT)
129.767.000 70.939.500
54,67%
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
27
Total 1.294.621.700 1.156.067.126 89,30%
2 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 49.407.544 45.049.500 91,18%
84% 84% 100%
Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja
49.407.544 45.049.500 91,18%
Total 49.407.544 45.049.500 91,18%
Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 5.259.300 2.509.300 47,71%
99,30% 100% 100,70%
Penyelesaian PHI/PHK 5.259.300 2.509.300 47,71%
Total 5.259.300 2.509.300 47,71%
3 Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi
Prosentase calon transmigran yang terseleksi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 114.008.950 110.975.700 97,34%
88% 88% 100%
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
5.513.200 5.295.950 96,06%
Pemindahan dan penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 23.757.000 23.258.500 97,90%
Pemberdayaan warga ressetlement/lingkungan ressetlement /calon transmigran
36.009.000 35.928.300 99,78%
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
48.729.750 46.492.950 95,41%
Total 114.008.950 110.975.700 97,34%
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
28
3.2.1. Sasaran Strategis I
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
Dalam Sasaran Strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun
pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis pertama serta analisa dari
kedua Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis I Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan
(%) Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Indikator Kinerja Utama :
1.Prosentase pencari kerja yang memiliki
sertifikat ketenagakerjaan
%
98 100 102,04
2.Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
% 97,50 86,84 89,07
Analisa atas capaian indikator-indikator Sasaran Strategis I adalah sebagai
berikut :
1) Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan
Pelatihan tenaga kerja Tahun 2019, tercatat sebesar 100%, lebih
tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 98%, sebagaimana pada
Sasaran Strategis I Indikator Kinerja satu, sehingga prosentase
capaiannya sebesar 102,04%.
Formula untuk IKU ini :
% pencari kerja yang memiliki
sertifikat ketenagakerjaan =
∑ pencari kerja yang terlatih x 100
∑ pencari kerja terdaftar
Pelatihan Pencari Kerja yang Terlatih Kabupaten Situbondo Tahun 2019
No Jenis Pelatihan Target Realisasi %
I Pelatihan Las Listrik Bagi Pencari Kerja
1 Las Listrik 16 org 16 org 100
II Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja
1 Prosessing (Kue) 14 org 14 org 100
2 Salon 14 org 14 org 100
3 Menjahit 14 org 14 org 100
4 Otomotif 14 org 14 org 100
5 Pakan Ternak 14 org 14 org 100
6 Servis Komputer 14 org 14 org 100
III Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Ketela Pohon bagi
Pencari Kerja
1 Pengelolaan Ketela Pohon 20 org 20 org 100
IV Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih
1 Pelatihan berbasis kelompok 90 org 90 org 100
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
29
V Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui
Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah
1 Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah 20 org 20 org 100
VI Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui
Pelatihan Membatik
1 Pelatihan Membatik 20 org 20 org 100
VII Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui
Pelatihan Memasak
1 Pelatihan Memasak 20 org 20 org 100
VIII Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui
Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut
1 Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut 20 org 20 org 100
IX Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran
1 Pelatihan Pemasaran 16 org 16 org 100
X Penerapan Teknologi Padat Karya
1 Prosessing (Kue) 15 org 15 org 100
Jumlah 279 org 279 org 100
Hal ini disebabkan karena pelatihan yang diselenggarakan Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo bagi pencari kerja, telah dilatih
ketrampilannya sebanyak 279 orang atau 100% yang dilatih.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka merencanakan
kegiatan pelatihan mendatang dengan mengedepankan usulan
kebutuhan dari masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan pelatihan
yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
dalam rangka mengurangi pengangguran, bisa menjadi langkah awal
untuk melamar pekerjaan ataupun membentuk Wira Usaha Baru (WUB).
Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan
pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun
2016-2021, yaitu Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan
perlindungan ketenagakerjaan yang terletak pada Misi Ke-3
“Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan
berkeadilan” dengan tujuan Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
menurunkan angka pengangguran.
2) Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
Pelatihan tenaga kerja Tahun 2019, tercatat sebesar 86,84%,
lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 97,50%, sebagaimana
pada Sasaran Strategis I Indikator Kinerja satu, sehingga prosentase
capaiannya sebesar 89,07%.
Formula untuk IKU ini :
% pencari kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi =
∑ pencari kerja yang terlatih
x 100 ∑ pencari kerja terdaftar lulusan
SMP sederajat ke atas
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
30
Pelatihan Pencari Kerja Yang Terlatih Kabupaten Situbondo Tahun 2019
No Jenis Pelatihan Target Realisasi %
I Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Argo Complex
1 Pelatihan Argo Complex 25 org 25 org 100
II Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Peternakan
1 Pelatihan Perikanan dan Peternakan 25 org 25 org 100
III Kerjasama Pelatihan Pertanian Terpadu
1 Pelatihan Pertanian Terpadu 25 org 25 org 100
IV Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Mikrobiologi Dasar
1 Pelatihan Mikrobiologi Dasar 5 org 5 org 100
V Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan
Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Las (DBHCHT)
1 Pelatihan Las 20 org 20 org 100
VI Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan
Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Beverrage and Food (DBHCHT)
1 Pelatihan Beverrage and Food 20 org 20 org 100
VII Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan
Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Pemandu Wisata/ Guide
(DBHCHT)
1 Pelatihan Pemandu Wisata/ Guide 20 org 20 org 100
VIII Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang
(DBHCHT)
1 Pemagangan 50 org 25 org 50
Jumlah 190 org 165 org 86,84
Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Situbondo bagi pencari kerja berbasis kompetensi mencapai 100%,
kecuali kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta
Program Magang (DBHCHT) tidak mencapai target 190 orang atau 100%,
hanya terealisasi 165 orang atau 86,84%. Peserta magang terdiri dari
pencari kerja yang terlatih untuk ditingkatkan kompetensinya. Namun,
realisasinya 25 orang (50%) dikarenakan pencari kerja yang terlatih
sudah bekerja, berwira usaha, dan melanjutkan kuliah.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka merencanakan
kegiatan pelatihan mendatang dengan mengedepankan usulan
kebutuhan dari masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan pelatihan
yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
dalam rangka mengurangi pengangguran, bisa menjadi langkah awal
untuk melamar pekerjaan ataupun membentuk Wira Usaha Baru (WUB).
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
31
Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan
pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun
2016-2021, yaitu Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan
perlindungan ketenagakerjaan yang terletak pada Misi Ke-3
“Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan
berkeadilan” dengan tujuan Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
menurunkan angka pengangguran.
3.2.2. Sasaran Strategis II
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
Dalam Sasaran Strategis yang kedua ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun
pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis II, serta analisa dari satu
Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis II Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan
(%) Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Indikator Kinerja Utama :
1.Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan
Kesehatan
%
84 84 100
2.Prosentase kasus perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
% 99,30 100 100,70
Analisa atas capaian indikator-indikator Sasaran Strategis II adalah
sebagai berikut :
1) Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja Kabupaten Situbondo
sebanyak 15.564 orang atau sebesar 84% dari jumlah peserta Program
Jamsostek sebanyak 13.074 orang dengan capaian sebesar 100%.
Formula untuk IKU ini :
% tenaga kerja yang terdaftar
sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan Kesehatan =
∑ tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan Kesehatan x 100
∑ pekerja/buruh pada perusahaan se kabupaten
Tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
dan Kesehatan sebesar 2.490 orang atau 16% dikarenakan :
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
32
➢ Banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya
untuk mengikuti Jamsostek dikarenakan akan membebani anggaran
perusahaan;
➢ Banyak pekerja/buruh tidak ikut Jamsostek sebab akan mengurangi
pendapatan/upah.
2) Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang
diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Situbondo pada
Tahun 2019 terselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebesar 100%,
lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 99,30%, sebagaimana
pada Sasaran Strategis II Indikator Kinerja dua, sehingga capaiannya
sebesar 100,70%.
Formula untuk IKU ini :
% kasus perselisihan
hubungan industrial yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama =
∑ kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)
x 100 ∑ kasus yang masuk
Penyelesaian Kasus Melalui PB Kabupaten Situbondo Tahun 2019
No Nama Perusahaan Nama Tenaga Kerja Penyelesaian
1 PT Agel Makmur
Subadar
Perjanjian Bersama Eva Sulastri
Yodik Harianto Kuswoyo
Anggono Wulan Purnomo
2 PT Cahyana Ernawa Hendrik Kuswanto Perjanjian Bersama
3 PT Bank BPR Syariah Tonny Utomo Perjanjian Bersama
4 CV Timun Mas Mohammad Yasin Perjanjian Bersama
5 PT Taching Windu Jaya Imam Hasan
Perjanjian Bersama Supandi
Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, salah
satunya bisa mengurangi beban permasalahan hubungan industrial
antara tenaga kerja dengan perusahaan, adapun jumlah kasus hubungan
industrial di Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sebanyak 5 kasus, dan
sudah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama atau 100%.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Situbondo dalam rangka mengurangi kasus hubungan industrial yakni
dengan jalan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan mengenai peraturan
ketenagakerjaan, sehingga diharapkan terciptanya kondisi yang kondusif
antara tenaga kerja dan perusahaan.
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
33
Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan
pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun
2016-2021, yaitu Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan
perlindungan ketenagakerjaan yang terletak pada Misi Ke-3
“Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan
berkeadilan” dengan tujuan Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
menurunkan angka pengangguran.
3.2.3. Sasaran Strategis III
Meningkatnya kualitas pelayanan Transmigrasi
Dalam Sasaran Strategis yang kedua ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun
pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis III, serta analisa dari satu
Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis III Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan
(%) Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Indikator Kinerja Utama :
1. Prosentase calon transmigran terseleksi
%
88
88
100
Analisa atas capaian indikator-indikator Sasaran Strategis III adalah sebagai
berikut :
1) Prosentase calon transmigran yang terseleksi
Penempatan calon Transmigran yang terseleksi sampai dengan
tahun 2019 tercatat sebesar 88%, lebih rendah dari target yang
ditetapkan sebesar 88%, sebagaimana pada Sasaran Strategis II Indikator
Kinerja tiga, sehingga capaiannya sebesar 100%.
Formula untuk IKU ini :
% calon transmigran yang terseleksi =
∑ calon transmigran yang
terseleksi x 100 ∑ transmigran terdaftar
Calon Transmigrasi Terseleksi Tahun 2019
No Nama KK*) Umur Alamat
1 Burawi 35 th Desa Kalimas Kec. Besuki
2 Boehari Subowo 49 th Desa Kalianget Kec. Banyuglugur
* ) Kepala Keluarga
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
34
Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan
pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun
2016-2021, yaitu Meningkatnya pembinaan terhadap calon transmigrasi
yang terletak pada Misi Ke-3 “Meningkatkan kualitas hidup yang
sehat, sejahtera, dan berkeadilan” dengan tujuan Meningkatkan
kualitas pelayanan transmigrasi, namun belum memenuhi target 100%.
Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, salah
satunya bisa mengurangi kepadatan penduduk dan pengangguran di
Kabupaten Situbondo, adapun jumlah Transmigrasi yang terseleksi
tahun 2019 sebanyak 2 KK ke UPT. Tongauna Kec. Ueesi Kab. Kolaka
Timur Prov. Sulawesi Tenggara atau sekitar 88%, sedangkan jumlah
Transmigrasi yang terdaftar sebanyak 2 KK atau sekitar 100%.
Upaya-upaya yang dilakukan mendatang oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Situbondo adalah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI memonitoring
secara intensif kepada Pemda di daerah penempatan transmigrasi agar
lokasi siap untuk ditempati transmigran.
3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran
Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo pada Tahun 2019 secara rinci diuraikan di
bawah ini :
No. Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran
( Rp. ) Realisasi
( Rp. ) %
A. Sasaran 1 :
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.089.967.604 1.034.504.846 94,91%
Kegiatan :
1 Pelatihan Las Listrik Bagi Pencari Kerja 100.000.000 98.645.540 98,65%
2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
308.804.500 287.109.806 92,97%
3 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Ketela Pohon bagi Pencari Kerja
100.000.000 90.604.500 90,60%
4 Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang 3.713.104 1.400.000 37,70%
5 Promosi Produk Unggulan yang Terlatih 20.529.000 19.529.000 95,13%
6 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih
81.921.000 68.971.000 84,19%
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
35
7 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah
150.000.000 146.030.000 97,35%
8 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Membatik
150.000.000 147.530.000 98,35%
9 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Memasak
75.000.000 74.700.000 99,60%
10 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut
100.000.000 99.985.000 99,99%
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 904.878.700 851.275.082 94,08%
Kegiatan :
1 Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja 25.319.100 16.579.100 65,48%
2 Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Asing 13.686.000 13.686.000 100,00%
3 Sosialisasi Perlindungan TKI di Luar Negeri 136.860.000 107.366.000 78,45%
4 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan - - 0,00%
5 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Argo Complex
179.063.700 175.361.813 97,93%
6 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Peternakan
178.470.400 176.622.435 98,96%
7 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu
178.463.300 176.218.534 98,74%
8 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Mikrobiologi Dasar
25.628.300 24.553.300 95,81%
9 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran 63.374.300 63.024.300 99,45%
10 Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK) 104.013.600 97.863.600 94,09%
3 Program Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
150.000.000
146.277.000 97,52%
Kegiatan :
1 Penyelenggaraan Job Fair (Bursa Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pengawasan & Hubungan Industrial)
150.000.000 146.277.000 97,52%
4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 932.996.000 785.905.044 84,23%
Kegiatan :
1
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang (DBHCHT)
129.767.000 70.939.500 54,67%
2
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Penyelenggaraan Job Fair (Bursa Tenaga Kerja, transmigrasi, pengawasan dan hubungan industrial) (DBHCHT)
200.000.000 182.594.000 91,30%
3 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Las (DBHCHT)
205.902.000 162.246.455 78,80%
4 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Beverrage and Food (DBHCHT)
183.165.000 172.127.629 93,97%
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
36
5 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Pemandu Wisata/Guide (DBHCHT)
214.162.000 197.997.460 92,45%
B. Sasaran 2 :
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
154.652.844 132.949.800 85,97%
Kegiatan :
1 Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja
49.407.544 45.049.500 91,18%
2 Pembinaan Syarat Kerja 22.250.000 21.250.000 95,51%
3 Pembinaan Lembaga Kerjasama Tripartit 46.800.000 43.950.000 93,91%
4 Sosialisasi Hubungan Industrial 30.936.000 20.191.000 65,27%
5 Penyelesaian PHI/PHK 5.259.300 2.509.300 47,71%
C. Sasaran 3 :
Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi
1 Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian 114.008.950 110.975.700 97,34%
Kegiatan :
1 Pengerahan & Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
5.513.200 5.295.950 96,06%
2 Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
23.757.000 23.258.500 97,90%
3 Pemberdayaan Warga Resettlement/ Lingkungan Resettlement/ Calon Transmigran
36.009.000 35.928.300 99,78%
4 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
48.729.750 46.492.950 95,41%
D Sasaran 4 :
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 679.295.300 625.996.190 92,15%
Kegiatan :
1 Penyediaan jasa surat-menyurat 3.000.000 3.000.000 100,00%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
80.000.000 68.496.798 85,62%
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dan kendaraan dinas/ operasional
10.800.000 5.649.000 52,31%
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 95.497.500 95.497.500 100,00%
5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 54.857.800 54.857.500 100,00%
6 Penyediaan alat tulis kantor 15.502.500 15.502.500 100,00%
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46.000.000 46.000.000 100,00%
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.500.000 12.500.000 100,00%
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 4.200.000 70,00%
10 Penyediaan makanan dan minuman 7.020.000 7.020.000 100,00%
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah
260.492.500 249.047.892 95,61%
12 Penyediaan Jasa keamanan kantor 36.000.000 34.000.000 94,44%
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
37
13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
13.300.000 9.500.000 71,43%
14 Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu 20.825.000 20.725.000 99,52%
15 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 17.500.000 - 0,00%
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 757.080.520 748.424.653 98,86%
Kegiatan :
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 58.140.000 57.610.000 99,09%
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.850.000 99,40%
3 Pengadaan Mebeleur 105.000.000 103.800.060 98,86%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 17.000.000 17.000.000 100,00%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000 25.000.000 100,00%
6 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
188.845.520 188.838.850 100,00%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
9.000.000 9.000.000 100,00%
8 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
21.995.000 21.995.000 100,00%
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.100.000 7.100.000 100,00%
10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 300.000.000 293.230.743 97,74%
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
223.191.600 213.379.887 95,60%
Kegiatan :
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.225.000 13.730.000 67,89%
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.520.000 4.520.000 100,00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.146.600 5.146.600 100,00%
4 Penyusunan RKA dan DPA 13.000.000 13.000.000 100,00%
5 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
4.800.000 4.800.000 100,00%
6 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
15.000.000 14.476.800 96,51%
7 Penyusunan dan Evaluasi SOP 3.000.000 3.000.000 100,00%
8 Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal
43.000.000 42.916.987 99,81%
9 Penyusunan SPP 2.000.000 2.000.000 100,00%
10 Penyusunan Renja SKPD 5.000.000 5.000.000 100,00%
11 Penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal
7.500.000 7.500.000 100,00%
12 Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)
100.000.000 97.289.500 97,29%
Total 5.006.071.518 4.649.688.202 92,88%
Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 4.649.688.202,00 atau
92,88%, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 356.383.316,00 atau
7,12%, hal ini disebabkan adanya akumulasi dari beberapa kegiatan yang
disesuaikan dengan kebutuhan.
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
38
a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
No Sasaran Strategis Indikator Anggaran (Rp.) % Anggaran dari
BL
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
kompetensi tenaga
kerja
Prosentase pencari
kerja yang memiliki
sertifikat
ketenagakerjaan
1.233.113.400 24,63%
Prosentase pencari kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi 1.294.621.700 25,86%
2 Meningkatnya
perlindungan tenaga
kerja
Prosentase tenaga
kerja yang terdaftar
sebagai peserta
BPJS
Ketenagakerjaan
dan Kesehatan
49.407.544 0,99%
Prosentase kasus perselisihan
hubungan industrial
yang diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama
5.259.300 0,11%
3 Meningkatnya
kesempatan dan kesiapan calon
transmigran untuk
bertransmigrasi
Prosentase calon
transmigran yang terseleksi 114.008.950 2,28%
b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
% Capaian
Kinerja
% Capaian
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6=(4-5)
1 Meningkatnya
kompetensi
tenaga kerja
Prosentase pencari
kerja yang memiliki
sertifikat
ketenagakerjaan
102,56% 97,53% 5,03%
Prosentase pencari kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi 103,09% 95,32% 7,77%
2 Meningkatnya perlindungan
tenaga kerja
Prosentase tenaga kerja yang terdaftar
sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kesehatan
100% 94,05% 5,95
Prosentase kasus
perselisihan hubungan industrial
yang diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama
100,81% 88,59% 12,22%
3 Meningkatnya
kesempatan
dan kesiapan calon
transmigran
untuk
bertransmigrasi
Prosentase calon
transmigran yang
terseleksi 100% 46,03% 53,97%
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
39
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini sebagai wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu kewenangan pengelolaan
sumber daya manusia yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Situbondo. LKIP ini juga berperan sebagai tolok ukur, sampai
dimana tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah, sebagai alat kendali
penilaian kinerja serta sebagai alat pendorong dalam rangka Good Governance
yang dicita-citakan pemerintah.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah tercapai tersebut
dimuka merupakan wujud adanya koordinasi dan sinkronisasi dari semua
elemen yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, dan atas
dukungan semua pihak baik dari lingkungan lintas sektoral maupun
masyarakat. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Situbondo antara lain :
1. Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
2. Peningkatan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja,
serta terserapnya pengangguran di Kabupaten Situbondo;
3. Terwujudnya pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis,
dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja
dan kemajuan dunia usaha;
4. Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui
pengawasan dan peningkatan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan
hak-hak pekerja melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan, serta Peningkatan Sistem Manajemen Ketenagakerjaan;
6. Terwujudnya pelaksanaan Program Ketransmigrasian yang sinergis
untuk pembinaan dan pengembangan wilayah transmigrasi.
Namun masih terdapat beberapa sasaran yang capaian kinerjanya
telah maksimal dan perlu mendapat perhatian peningkatan ke depan adalah
LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019
40
penempatan transmigrasi yang terseleksi Tahun 2019 tercatat sebesar 88%,
lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 88%, sebagaimana pada
Sasaran Strategis III Indikator Kinerja Pertama, sehingga capaiannya sebesar
100%. Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, salah satunya bisa
mengurangi kepadatan penduduk dan pengangguran di Kabupaten
Situbondo, adapun jumlah Transmigrasi yang terseleksi tahun 2019 sebanyak
2 KK ke UPT. Tongauna Kec. Ueesi Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi
Tenggara atau sekitar 88%, sedangkan jumlah Transmigrasi yang terdaftar
sebanyak 2 KK atau sekitar 100%. Namun, calon transmigran belum
dikirimkan ke lokasi tersebut dikarenakan terkendala belum turunnya Surat
Perintah Keberangkatan Transmigran dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ke lokasi transmigran dengan alasan lokasi
tersebut belum siap.
4.1. Saran
Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Situbondo mempunyai saran dalam upaya meningkatkan kinerja pada
tahun-tahun berikutnya adalah :
1) Dengan keterbatasan kuantitas SDM yang ada, maka perlu lebih
ditingkatkan kreativitas dalam mencermati, memahami dan melaksanakan
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketugasannya, utamanya bahwa
untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Situbondo diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang
terkait.
2) Dalam rangka menekan jumlah pengangguran atau pencari kerja kegiatan
pameran bursa kerja (job fair) tetap dilaksanakan, karena berfungsi
sebagai wadah instan lapangan kerja dan sangat efektif karena langsung
merekrut para pencari kerja dengan spesifik persyaratan yang diperlukan
oleh perusahaan.
3) Meningkatkan penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi melalui
Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dan koordinasi dengan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI memonitoring
secara intensif kepada Pemda di daerah penempatan transmigrasi agar
lokasi siap untuk ditempati transmigran.
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS TENAGA KERJA Jl. PB. Sudirman No. Telp./Fax. (0338) – 673204 Situbondo – 68312
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 188/027/P/431.208/2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Ditetapkan : Situbondo Pada Tanggal : 22 Januari 2019
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO
Drs.H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Arsip.
Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
Tanggal : 22 Januari 2019
Nomor : 188 /027/P/431.208/2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
Tugas : mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Tenaga
Kerja dan Bidang Transmigrasi.
Fungsi : 1. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA PENGUKURAN SUMBER DATA UNIT KERJA SASARAN RENSTRA SKPD
SASARAN RPJMD YANG
DIACU
1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan
menurunnya angka pengangguran
% pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan
∑ pencari kerja yang terlatih x 100 RENSTRA
1. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
2. Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
∑ pencari kerja terdaftar
% pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
∑ pencari kerja yang terlatih x 100 RENSTRA ∑ pencari kerja terdaftar
lulusan SMP sederajat ke
atas
2 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
% tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
∑ tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
x 100 RENSTRA
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
∑ pekerja/buruh pada perusahaan se kabupaten
% kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
∑ kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)
x 100 RENSTRA ∑ kasus yang masuk
3 Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi
Meningkatnya kualitas pelayanan Transmigrasi
% calon transmigran yang terseleksi
∑ calon transmigran yang terseleksi
x 100 RENSTRA
Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
∑ transmigran terdaftar
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO
Drs.H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 3 4 6 7 8 9 10 11
Prosentase pencari kerja yang
memiliki sertifikat ketenagakerjaan
97.00% 97.50% 98.00% 98.50% 99.00% IKU
Prosentase pencari kerja yang
memiliki sertifikat kompetensi
96.50% 97.00% 97.50% 98.00% 98.50% IKU
Prosentase tenaga kerja yang
terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan Kesehatan
82.00% 83.00% 84.00% 85.00% 86.00% IKU
Prosentase kasus perselisihan
hubungan industrial yang
diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama
99.10% 99.20% 99.30% 99.40% 99.50% IKU
Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calo
n transmigran untuk bertransmigrasi
Prosentase calon transmigran yang
terseleksi
84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% IKU
2 Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
Perangkat Daerah
Capaian nilai SAKIP
Perangkat Daerah
BB
(73,00)
BB
(75,00)
BB
(77,00)
BB
(79,00)
A
(81,00)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Capaian nilai SAKIP Perangkat
Daerah
BB
(73,00)
BB
(75,00)
BB
(77,00)
BB
(79,00)
A
(81,00)Non IKU
Tingkat Pengangguran
Terbuka
3.17% 3.02% 2.57%
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
2.72%
KET
2.87% Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
1
SASARAN INDIKATOR SASARAN
Menurunkan angka
pengangguran
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
Scanned by CamScanner
top related