LAKIP KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROP · 2020. 5. 27. · b Program Keamanan Data dan Informasi 34 2.1.2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Level Kabupaten/Kota
Post on 11-Feb-2021
3 Views
Preview:
Transcript
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
i
Daftar Isi ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Susunan Organisasi 2 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan 3 1.3. Aspek Strategis 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA 7 A. Rencana Kinerja Tahunan 14 B. Perjanjian Kinerja 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1). Analisis Capaian Kinerja Organisasi 16 2). Capaian Kinerja Program 19 2.1 Indikator Kinerja Sasaran 19 2.1.1 Persentase data penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan public yang terintegrasi
a. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
19
b Program Keamanan Data dan Informasi 34 2.1.2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik
Level Kabupaten/Kota
35
c Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
35
2.1.3. Persentase pemenuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah
37
3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 39 3.1. Bidang Komunikasi dan Egove 39 3.2. Bidang Statistik dan Persandian 43 3.3. UPT.LPSE 46 B. Realisasi Anggaran 47 BAB IV PENUTUP 52 LAMPIRAN Lampiran 1 Formulir PPS Lampiran 2 Formulir PKK Lampiran 3 Formulir RKT Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 (table) Penetapan Kinerja (PENJA) Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam penyelenggaraan negara setiap program dan kegiatan yang
dilaksanakan, harus bisa dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhirnya
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan TAP MPR XI/1998
dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas KKN, dimana pelaporan di lakukan secara periodik.
Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang
amanah kepada masyarakat sebagai pemberi amanah untuk memberi
pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, pengungkapan segala aktifitas
dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, pemerintah bertindak
sebagai pelaku, pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak
untuk tahu, baik itu diberi informasi dan hak untuk didengar aspriasinya.
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target
kinerja.
Dokumen LKjIP yang berisikan gambaran perwujudan akuntabilitas
kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan
disampaikan secara sistematik dan melembaga.
Pentingnya LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
Kemudian sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
2
1.1. Susunan Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016
tentang Penjabaran Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam dan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 10 tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
KEPALA
UPT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SEKRETARIS
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
PROGRAM
SEKSI PENGELOLAAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
SEKSI LAYANAN KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
SEKSI KEMITRAAN KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
SEKSI INFRASTRUK
TUR DAN
TEKNOLOGI
SEKSI PENGEMBANGAN
APLIKASI
SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT
BIDANG PENYELENGGARAAN
E-GOVERNMENT
SEKSI PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL
SEKSI ANALISIS DAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL
SEKSI KERJASAMA DAN
PENERANGAN STATISTIK
SEKTORAL
BIDANG STATISTIK
SEKSI TATA KELOLA
PERSANDIAN
SEKSI OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN
SEKSI PENGAWASAN
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN
BIDANG PERSANDIAN
3
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota
Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. maka kedudukan, tugas, fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Dinas Komunikasi dan Informatika merupaka unsur pelaksana otonomi
daerah
2. Tugas Pokok
Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan
persandian di daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika,
bidang statistik dan bidang persandian;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo;
Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4
1.3. Aspek Strategis
Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan
efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang
dalam organisasi serta situasi dan kondisi.
Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi
merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor
kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi
merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan
internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan
lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.
Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan
eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing
unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian
visi dan misi yang telah ditetapkan.
Strategi yang akan ditempuh merupakan panduan antara faktor
kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan
menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, aspek strategis
tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :
5
Tabel. 1 Aspek Strategis OPD
Kekuatan 1. Memiliki kewenangan
dalam pengembangan dan pelaksanaan E-Government;
2. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi;
3. Aparat yang komitmen;
4. Perangkat organisasi yang solid;
5. Pola kerja yang baku
Kelemahan 1. Belum tersusun Juknis
Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan TIK di Pemko Batam;
2. Jumlah dan kapasitas SDM;
3. Alokasi dana pengembangan TIK serta sarana prasarana;
4. Koordinasi dengan SKPD lain;
5. Pola pembinaan aparatur;
Peluang 1. Peraturan Daerah No. 1 Tahun
2014 ttg Standar Pelayanan Publik;
2. Peraturan Walikota Batam No. 38 Tahun 2017 ttg Layanan Aduan Masyarakat Menggunakan Sistem Elektronik;
3. Peraturan Walikota Batam No. 16 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Batam;
4. Peraturan Walikota Batam No. 27 Tahun 2017 ttg Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
5. Keputusan Walikota Batam no. 287 Tahun 2018 ttg Tim Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Batam;
6. Tuntutan akuntabilitas; 7. Perkembangan IPTEK dan peran
serta masyarakat
Strategi S-T 1. membangun Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
Strategi W-O 1. Menyusun Juknis TIK
Pemko Batam; 2. membangun mekanisme
prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
3. menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. membangun profesionalisme aparatur Dinas Kominfo Kota Batam mendorong peningkatan kinerja.
Ancaman 1. Adanya perbedaan tingkat
pengetahuan bidang TIK dalam pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Belum terbentuk Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemko Batam;
3. Kebijakan anggaran yang tidak konsisten dan tidak profesional.
Strategi S-T 1. menyatukan
persepsi untuk mendayagunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur
Strategi S-T 1. Menerapkan pola kerja
dan pola pembinaan aparatur yang serasi dengan potensi yang ada.
2. Melaksanakan SPIP dilingkungan OPD
6
Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi sebagaimana tersebut
diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan yang dihadapi, diantaranya :
1. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini :
Terjadinya perubahan terhadap undang-undang E-Government yang
belum diikuti dengan peraturan pendukung lainnya mengakibatkan akan
terjadinya keterlambatan dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah
tentang Pengembangan dan Penerapan E-Government di Kota Batam.
Selain itu banyaknya instrumen baru dalam undang-undang tersebut
mengakibatkan perlunya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan
kewenangan di bidang komunikasi dan informatika;
2. Rumusan perubahan, kecendrungan masa depan yang berpengaruh pada
Tupoksi :
Adanya perubahan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan yang akan berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi dari
masing-masing unsur organisasi.
3. Rumusan perubahan internal yang diperlukan
a. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan
struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi;
b. Penyusunan rencana pembagian tugas staf;
c. Penataan sistem informasi, aplikasi dan database yang terintegrasi di
lingkungan Pemerintah Kota Batam;
d. Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan fakta integritas
dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;
e. Peningkatan kualitas aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika
melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi;
f. Peningkatan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika dan di
bidang statistik sektoral sebagai walidata dalam perencanaan
pembangunan.
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun
pemerintahan daerah mulai dari eselon III, dan eselon II ke atas wajib
menetapkan/merumuskan Rencana Strategis.
Rencana Strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan Perangkat Daerah
(PD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Rencana
Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program
dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan
fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya
akuntabilitas kinerja. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis melalui Surat
Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari
2017 tentang Penetapan Renstra OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman
dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.
Visi Misi OPD
Sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam periode 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam menetapkan;
Visi “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Berbasis TIK yang terintegrasi dan Mudah Diakses Masyarakat”.
Upaya mewujudkan Visi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
merumuskannya kedalam 4 (empat) Misi yang merupakan penggambaran visi
dan memberikan arah sekaligus batasan dalam pencapaian tujuan.
8
Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah :
1. Mewujudkan implementasi e-Government guna mendorong percepatan
integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan
Pemerintah Kota Batam untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas;
3. Menyelenggarakan statistik sektoral guna mendukung satu data pemerintah
kota dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan
Pemerintah Kota Batam.
Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam periode 2016-
2021 berdasarkan isu-isu strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik
dan persandian maka untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan
sasaran.
Adapun tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:
Tabel. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik berbasis TIK
Persentase Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
9
Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi yang aktual dan faktual
Nilai keterbukaan informasi publik
Persentase Pemenuhan Data statistik sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Strategi dan Kebijakan
Sesuai dengan identifikasi permasalahan strategis berdasarkan peran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, maka dilakukan analisa SWOT
(strengh, Weakness, Opportunities dan Threat) untuk menentukan strategi dan
kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam dapat tercapai. Adapun Analisa SWOT adalah sebagai
berikut .
Formulasi strategi SWOT
Kesimpulan Analisis
Faktor Internal
STRENGTH ( S )
1. Tersedianya Anggaran ( yang
cukup )
2. Tersedianya Sumber Daya
Manusia yang cukup
memadai
3. Tersedianya Sarana &
Prasarana di Bidang IT yg
memadai
4. Ada Program Pembinaan,
Pengawasan dan Penertiban
5. Kerjasama Antar OPD yang
Baik
6. Tersedianya Tusi yang
mendukung diseminasi
Informasi, pengembangan
WEAKNESS ( W )
1) Terbatasnya tenaga teknis
Bidang IT
2) Kurang efektifnya
pengawasan kepada OPD
yang membangun aplikasi
3) Belum terlaksananya
Monitoring & Evaluasi TIK
4) Pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana IT belum efektif
dan efisien
5) Terbatasnya sumberdaya
manusia yang terampil dan
profesional
6) Kurangnya kemampuan
mengembangkan tusi dalam
hal penjabaran statistik
sektoral
10
Kesimpulan Analisis
Faktor Eksternal
TIK, Statistik, Persandian 7) Kurangnya pemahaman
OPD terhadap informasi
yang berklasifikasi
8) Kurangnya kemampuan
mengintegrasikan Sistem
Informasi dan Database
OPD
9) Belum optimalnya
pengembangan aplikasi TIK
10) Belum terlaksananya
kerjasama dengan berbagai
linstas instansi untuk
mengembangkan akan
kebutuhan data statistik
sektoral dalam perencanaan
pembangunan
11) Belum optimal
penyelenggaraan
pemerintahan dan layanan
publik yang terpadu secara
online
OPORTUNITIES ( O ) STRATEGI ( S – O ) STRATEGI ( W – O )
Tersedianya Peraturan Walikota
( Kebijakan Walikota tentang
IT )
a. Penerapan Elektronik
Government
b. Banyaknya OPD yang
membangun aplikasi
sendiri
c. Adanya dukungan dari
Kementerian terkait
d. Adanya Kepercayaan
Masyarakat terhadap
kominfo
e. Adanya kerjasama dengan
operator IT
f. Adanya kerjasama dengan
berbagaiLintas Instansi
yang memiliki data statistik
sektoral
g. Kepedulian pimpinan
i. Peningkatan kapasitas dan
kualitas sarana dan
prasarana IT ( infrastruktur
jaringan, database, aplikasi )
untuk menerapkan kebijakan
Walikota ( S3 – O1 )
ii. Menerapkan tren positif E –
Governmen dan TIK dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan layanan
publik sesuai anggaran yang
tersedia ( S1 – O11 )
iii. Mendayagunakan media
informasi dan komunikasi
secara kreatif dan inovatif
( S2 – O8 )
iv. Memenuhi kebutuhan
pengembangan TIK dalam
penyelenggaraan
pemerintahan sesuai TUSI
organisasi, komitmen dan
1. Mengefektifkan komunikasi
dan pengawasan terhadap
OPD yang membangun
aplikasi sesuai dengan
kebijakan walikota dan
perundangan yang berlaku
( W2 – O1 )
2. Meningkatkan kualitas
proses dan output yang
dihasilkan oleh integrasi
sarana informasi dan
database OPD dengan
memanfaatkan tren positif
penerapan eGovernment
dan TIK dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan layanan
publik ( W8 – O3 )
3. Mengembangkan layanan
publik yang interaktif dan
menyentuh kebutuhan
masyarakat( W11 – O11)
4. Meningkatkan efektifitas
11
terhadap Kominfo
h. Tersedianya media
informasi dan komunikasi
untuk didayagunakan
i. Kebutuhan peningkatan
kualitas pelayanan publik
j. Kebutuhan
pengembangan muatan e-
Government
k. Kesadaran masyarakat
akan pentingnya informasi
l. Kebutuhan
pengembangan TIK dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
m. Tersedianya perundangan
yang mendasari regulasi
bidang Kominfo
v. kepedulian pemimpin ( S6 –
O7 )
vi. Mewujudkan layanan publik
sesuai kesadaran
masyarakat akan pentingnya
informasi melalui sarana dan
prasarana IT yang ada ( S3
– O11 )
vii. Menyediakan data statistik
sektoral dalam perencanaan
pembangunan(S7-O6)
dan efisiensi pengembangan
dan pemeliharaan sarana
dan prasarana IT guna
memenuhi kebutuhan
pengembangan TIK dalam
penyelenggaraan
pemerintahan ( W5 – O12 )
5. Mengoptimalkan
pengembangan data center
yang memenuhi kebutuhan
akan pendayagunaan media
informasi dan komunikasi
( W11 – O8 )
6. Meningkatkan kemampuan
untuk memberdayakan
potensi ( IT ) masyarakat
guna memenuhi kebutuhan
pendayagunaan media
informasi dan komunikasi
( W8 – O4 )
8. Membangun kerjasama
dengan berbagai linstas
instansi bidang data statistik
(W8-O6)
TREATS ( T ) STRATEGI ( S – T ) STRATEGI ( W – T )
1. Rendahnya kualitas SDM
pada OPD di bidang Teknis
IT
2. Adanya ketakutan OPD
terhadap database yang
dimiliki ( kurang transparan,
kurang lengkap )
3. Kurangnya dukungan OPD
terhadap IT (kurang update
data)
4. Belum Adanya Payung
Hukum
5. Belum adanya standarisasi
dan petunjuk teknis
pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan TIK
6. Globalisasi informasi yang
berdampak pada
keterbukaan informasi
publik
7. Kesenjangan informasi di
1. Memenuhi tuntutan
masyarakat untuk layanan
publik yang transparan dan
lebih baik dengan anggaran
yang tersedia ( S1 – T12 )
2. Meningkatkan kualitas SDM
bidang IT di OPD sesuai
TUSI organisasi yang
mendukung pengembangan
IT ( S3 – T1 )
3. Meningkatkan kualitas dan
kapasitas aplikasi dan
database SKPD dengan
anggaran yang tersedia ( S1
– T3 )
4. Meningkatkan dukungan dan
kesadaran OPD terhadap
pengembangan IT melalui
Sarana dan Prasarana IT
yang ada (S3 – T3 )
5. Memenuhi tuntutan
Globalisasi informasi yang
berdampak pada keterbukaan
1. Mengefektifkan komunikasi
dan pengawasan terhadap
OPD yang membangun
aplikasi untuk meningkatkan
dukungan dan kesadaran
OPD terhadap
pengembangan IT ( W2 –
T3 )
2. Meningkatkan kualitas
proses dan output yang
dihasilkan oleh integrasi
Sarana Informasi dan
database OPD untuk
meningkatkan kinerja OPD
( W10 – T3 )
3. Mengembangkan layanan
publik yang interaktif dan
menyentuh kebutuhan
masyarakat untuk memenuhi
tuntutan masyarakat akan
layanan public yang
transparan dan lebih baik
12
masyarakat
8. Pesatnya perkembangan
TIK
9. Terbatasnya pemahaman
aparatur dan masyarakat
terhadap TIK
10. Ketersediaan infrastruktur
TIK yang belum merata
11. Adanya tuntutan
masyarakat untuk layanan
publik yang transparan dan
lebih baik
informasi publik secara
kreatif dan inovatif ( S3 – T7)
6. Mengurangi adanya
kesenjangan informasi dalam
masyarakat melalui sarana
dan prasarana IT yang ada
( S2 – T8 )
7. Meningkatkan komunikasi
dan koordinasi antar lembaga
dan masyarakat secara
kreatif dan inovatif dengan
sarana dan prasarana IT
yang tersedia ( S2 – S3 –
T7 )
( W3 – T12 )
4. Meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pengembangan dan
dan pemeliharaan sarana
dan prasarana IT guna
memenuhi tuntutan dan
dampak globalisasi informasi
akan keterbukaan informasi
publik ( W3 – T7 )
5. Mengoptimalkan
pengembangan data center
yang memenuhi kebutuhan
ke depan dan memenuhi
tuntutan masyarakat akan
layanan publik yang
transparan dan lebih baik
( W10 – T11 )
6. Memaksimalkan
pengembangan media
center sebagai pusat
informasi masyarakat untuk
mengurangi adanya
kesenjangan informasi
dalam masyarakat ( W6 –
T8 )
7. Menyiapkan dan
menyediakan payung hukum
yang memperkuat setiap
kebijakan IT di daerah
termasuk pemenuhan
tuntutan transparansi
layanan publik, peningkatan
kualitas SDM bidang IT di
OPD dan peningkatan
komunikasi dan koordinasi
antar lembaga dan
masyarakat ( W1 – W5 –
T11 – T4 )
8. Meningkatkan kemampuan
untuk memberdayakan
potensi ( IT ) masyarakat
untuk meningkatkan kualitas
dan kapasitas komunikasi
dan koordinasi antar
lembaga dan masyarakat
( W7 – T10 )
13
Program dan Kegiatan
Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, maka
ditetapkan 6 (enam) program OPD yang terdiri dari 4 (empat) program prioritas
dan 2 (dua) program pendukung, yaitu :
1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi, didukung 2 kegiatan;
Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Informasi
Pelayanan Publik dan Sistim Informasi Manajemen Pemerintah yang Terintegrasi
Ke Pusat Data;
Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Jaringan Komunikasi.
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, didukung
3 (tiga) kegiatan :
Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam;
3. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah, didukung
1 (satu ) kegiatan :
Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi,
Politik, Hukum dan HAM;
4. Program Kemanan Data dan Informasi, tidak melaksanakan kegiatan, oleh
karena minimnya anggaran yang tersedia.
5. Program Pelayanan Peningkatan Administrasi Perkantoran, didukung
(satu) kegiatan;
Kegiatan Pelayanan Peningkatan Administrasi Perkantoran;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur, didukung 1 (satu)
Kegiatan;
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Selanjutnya uraian Rumusan Program dan Kegiatan diatas dapat dilihat lebih
jelas dan rinci pada lampiran dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.
14
No. Program Kegiatan
1 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Informasi Pelayanan Publik dan Sistim Informasi Manajemen Pemerintah yang Terintegrasi Ke Pusat Data;
Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi
2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di
Kota Batam;
3 Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM
4 Program Kemanan Data dan Informasi
Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi
5 Program Pelayanan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Pelayanan Peningkatan Administrasi Perkantoran
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
A. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang:
Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya;
Program, Kegiatan guna mendukung rencana Capaiannya.
Sasaran Strategis:
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang
baik dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan daerah dan
TIK;
Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada Sasaran Strategis tersebut diatas
adalah sebagai berikuit:
1. Persentase data penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik yang
terintegrasi, dengan target 68%.
2. Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang
Memanfaatkan teknologi Informasi, dengan target 63%.
15
3. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam
Komunikasi Perangkat Daerah, dengan target 10%.
4. Nilai Keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota, dengan target 89.
5. Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan Informasi,
dengan target 80%.
6. Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan
pembangunan daerah, dengan target 100%.
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah merupakan kesepakatan antara pihak yang
penerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi tugas
dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja
berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada
tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi
setiap proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir
periode pelaksanaan.
Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam Tahun 2019 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan
terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya.
Tabel. 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan daerah dan TIK
Persentase data penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik yang terintegrasi (PE,Sandi)
68% 3.115.900.000,00
Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang memanfaatkan teknologi Informasi (PE)
63% 3.115.900.000,00
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam
10% -
16
Komunikasi Perangkat Daerah (sandi)
Nilai Keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota (KIP)
89 2.626.073.708,00
Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan Informasi (KIP)
80% 2.626.073.708,00
Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah (statistik)
100% 79.530.000,00
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
(1). Analisis Capaian Kinerja Organisasi.
Sebagai perwujudan akuntabilitas Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2019, maka pada bab ini menguraikan
target dan realisasi kinerja tahun ini, berbanding antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja antara Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,
análisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan, análisis dan efisiensi penggunaan
sumberdaya, dan serta análisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Uraian nya dapat di lihat
dalam beberapa tabel di bawah ini :
Tabel. 4 Analisis Capaian Kinerja
Tahun Anggaran 2018 - 2019
No
Indikator Kinerja
Capaian 2018
Tahun Anggaran 2019 Target
2020
Capaian s.d 2019 Terhadap 2020 (%)
Target Akhir
RPJMD 2021
Target Realsasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(5/7*100)
9
1 Persentase data penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik yang terintegrasi (PE,Sandi)
32.5% 68% 68% 100% 72% 94.4% 61%
2 Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang memanfaatkan teknologi Informasi (PE).
5% 63% 63% 100% 63% 100% 90%
3 Persentase Perangkat Daerah yang Telah menggunakan sandi
88.6
10%
10.69%
106,9%% 15% 38%
20%
17
dalam komunikasi Perangkat Daerah.
4 Nilai Keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota (KIP)
88.6 89 87,4 98,2 89.5 94,4 90
5 Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan Informasi (KIP)
0 80 77% 96,2 85% 90,6 33
6 Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah (statistik)
13% 100% 100% 100 100% 100% 100%
Tabel. 5 Analisis Capaian Kinerja
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan daerah dan TIK.
Indikator Kinerja
Target Realisasi %Capaian
Persentase data penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik yang terintegrasi (PE,Sandi).
68 % ( cakupan pekerjaan yang mencapai 68%: Data perencanaan, Penganggaran,keuangan,pengadaan,kepegawaian, arsip/surat,pendidikan,pengajaran, Pekerjaan dan usaha,tempat tinggal,komunikasi dan informatika, Lingkungan hidup,kesehatan, Jamsos,dll).
68%
100%
Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang memanfaatkan teknologi Informasi (PE).
63 % -140 layanan publik dan pemerintahan ayang dialayani dengan aplikasi informatika; -30 aplikasi informasi yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku; -30 aplikasi informatika yang diimplementasikan; -95%uptime email batam.go.id; -5 aplikasi fasilitasi integrasi informatika; -1 laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika; -25 OPD yang terkoneksi dengan jaringan Dinas Kominfo: -1 laporan pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK; - 60% kepuasan pengguna layanan internet/intranet; -33 titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK.
63%
100%
Persentase Perangkat Daerah yang Telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.
10 % -1 aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting yang harus diamankan, -1 kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan tingkat kota, -1 OPD yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan, -1 perangkat keras dan perangkat lunak persandian, -1 Peraturan/SOP Keamanan Informasi, ‘-1
10,69 % -4 aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting yang harus diamankan, -1 kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan tingkat kota, -1 OPD yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan, -1 perangkat keras dan perangkat lunak persandian,
10,69%
18
aparatur ASN yang bersertifikasi sandi, - 100 aparatur ASN pemko batam yang sadar keamanan informasi .
-1 Peraturan/SOP Keamanan Informasi, -1 aparatur ASN yang bersertifikasi sandi, -0 aparatur ASN pemko batam yang sadar keamanan informasi .
Nilai Keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota (KIP)
89 87,4 (surat keputusan ketua komisi informasi provinsi Kepulauan Riau tentang penetapan pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Vertikal dan non Vertikal se-prov.Kepri).
98,2%
Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan Informasi (KIP)
80 % : -1200x publisitas informasi pembangunan daerah, -4x pelaksanaan konferensi pers, -600 kunjungan jurnalistik, -5x media visit,
-2 kelompok informasi masyarakat dan forum informasi remaja yang aktif, -130 aspirasi/aduan masyarakat yang diterima, -75% kejadian gawat darurat yang ditindaklanjuti melalui call centre 112, -80% aduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi apekesah/lapor, -100% permintaan informasi yang ditindaklanjuti.
77 % -1200x publisitas informasi pembangunan daerah, - 4x pelaksanaan konferensi pers,
-620 kunjungan jurnalistik,
-4x media visit, -2 kelompok informasi masyarakat dan forum informasi remaja yang aktif, -356 aspirasi/aduan masyarakat yang diterima, -90% kejadian gawat darurat yang ditindaklanjuti melalui call centre 112, -82% aduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi apekesah/lapor, -100% permintaan informasi yang ditindaklanjuti .
96%
Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah (statistik)
100% -1 data statistik sektoral yang terkumpul dengan survey, -5 data statistik sektoral yang diolah dan dianalisis, -1 dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistik sektoral, -2 kerjasama antar instansi, -3x desiminasi data statistik sektoral, -5 data statistik sektoral yang tersedia dari seluruh OPD.
100% 100%
Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam Tahun Anggaran 2019 dapat diukur dari pencapaian-pencapaian
terhadap beberapan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun
Anggaran 2019, untuk memastikan capaian terhadap Sasaran Strategis
“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang baik
dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan daerah dan Teknologi
Informatika dan Komunikasi (TIK)”, maka ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja
yang diurai dalam tabel sebagai berikut;
19
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Program Indikator Kinerja Program
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang baik dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan daerah dan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)
1.Persentase data penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi
1.1.Peningkatan, Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Layanan Publik dan Pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi
1.2.Keamanan Data dan Informasi
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
2.Nilai Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Level
Kabupaten/Kota.
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan Informasi.
3.Persentase Pemenuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah
Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Dalam perencanaan Pembangunan daerah
(2).Capaian Kinerja Program
Capaian Kinerja Program dapat diukur dengan membuat indikator Kinerja
Program. Indikator Kinerja Program dapat diukur dengan membuat kegiatan-
kegiatan yang relevan terhadap usaha pencapaian Program yang ingin dicapai,
sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun bisa diukur dengan membuat
indikator kinerja kegiatan. Dengan Uraian penjabarannya sebagai berikut:
2.1. Indikator kinerja Sasaran: Persentase data penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
a. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi;
Indikator kinerjanya:
Presentase layanan publik dan pemerintahan yang memanfaatkan
Teknologi Informasi, dengan target program 63%.
Kegiatannya;
1).Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan
yang Terintegrasi ke Pusat Data,
20
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
% Realisasi
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Presentase layanan publik dan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi
63% 63% 100%
Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data
-Jumlah layanan publik dan pemerintahan yang dilayani dengan aplikasi informatika; -Jumlah aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku; -Jumlah aplikasi informatika yang diimplementasikan; -Persentase Uptime email batam.go.id; -Jumlah integrasi aplikasi informatika yang diifasilitasi; -Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika
-140 Layanan -30 Aplikasi -30 Aplikasi -95% -5 aplikasi -1 laporan
-156 Layanan
-30 Aplikasi
-30 Aplikasi -95%
-5 Aplikasi -1 Lapoaran
111% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel 6: JUMLAH LAYANAN PUBLIK DAN PEMERINTAHAN YANG DILAYANI APLIKASI INFORMATIKA
No. JENIS LAYANAN JUMLAH LAYANAN
YANG TEREALISASI KETERANGAN
1. Web OPD 61 layanan informasi dari Website OPD
OPD yang memanfaatkan layanan: Dinas, Badan, Bagian, 12 Kecamatan, PKK, Dekranasda, RSUD dan Korpri.
2. APOK (Pengembangan Tahun 2018)
13 Layanan Online di aplikasi APOK
Pengurusan: Kartu Pencaker, Surat Ketr.Dom Usaha,Surat Ketr.Dom.Sekretariat,SKCK, TDUP, N1/N2/N4, Surat Ketr.Usaha,Surat Kematian, Surat Kelahiran, Surat Dom.Asing, Surat Ahli Waris, Surat Pengantar Nikah Capil, Surat Ketr.Dom.Tempat Tinggal.
3. PTSP Online 33 Perizinan Tahun 2017
24 Perizinan Tahun 2018
4. E-Office 7 layanan dari 7 Modul User Kominfo
5. E-Government 4 layanan dari 9 Modul User Kominfo
6. SIPKD 4 layanan dari 6 Modul User BPKAD
7. SIMPEG 10 Layanan dari 12 Modul User BKPSDM
JUMLAH 156 Layanan
1.2.) Jumlah aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang
berlaku. Target indikatornya: 30 (tiga puluh) Aplikasi.
Serta Jumlah aplikasi informatika yang diimplementasikan
Target indikatornya: 30 (tiga puluh) Aplikasi;
Dengan uraian sebagaimana dalam table dibawah ini:
21
No. Nama Aplikasi Deskripsi Link
1 APOK Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.
https://apok.batam.go.id/
2 E-Office Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.
https://office.batam.go.id/
3 Layanan Email Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat akun email.
https://email.batam.go.id/
4 PTSP Online Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.
https://ptsp.batam.go.id/#!/beranda
5 SIKESDA Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.
https://sikesda.batam.go.id/
6 Apekesah Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di wilayah kota Batam u8ntuk membuat laporan pengaduan.
https://apekesah.batam.go.id/
7 Portal batam.go.id Portal batam.go.id adalah sebuah website yang menyediakan semua informasi dan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Batam. Portal ini terdiri dari 4 (empat) kategori utama, yaitu pengaduan online, daftar aplikasi, media center dan website OPD.
https://batam.go.id/
8 Website Media Center
Website Media Center yaitu mediacenter.batam.go.id yang terletak di Kota Batam yang memfasilitasi aktivitas informasi secara online di Kota Batam, sehingga masyarakat, wartawan maupun pelajar dapat melihat dan memberikan aspirasinya dalam membangun Kota Batam menjadi kota yang madani.
https://mediacenter.batam.go.id/
9 SIMPEG Website simpeg.batam.go.id adalah sebuah aplikasi berbasis website yang memfasilitasi sistem informasi management kepegawaian sehingga memudahkan user dalam mengelola informasi kepegawaian yang ada di pemerintahan Kota Batam.
https://simpeg.batam.go.id/v3/main/login
10 E-Planning Aplikasi ePlanning merupakan aplikasi swakelola/dikelola sendiri oleh pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang). Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam bertanggung jawab memantau perkembangan integrasi aplikasi ePlanning dengan aplikasi-aplikasi lainnya.
https://egov.batam.go.id/login
11 TSP Aplikasi TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) merupakan program pemerintah yang dikhususkan kepada perusahaan yang hendak berpartisipasi untuk ikut serta menjalankan program pemerintah melalui CSR.
https://tsp.batam.go.id/#!/
12 Direktori Aplikasi berbasis website yang disedikakan oleh Pemerintah Kota Batam untuk mencari informasi seputar lokasi/tempat yang ada di wilayah Kota Batam serta posting lokasi/tempat terbaru.
https://direktori.batam.go.id/
https://internalwiki.batam.go.id/APOKhttps://apok.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/E-Officehttps://office.batam.go.id/https://wiki.batam.go.id/Layanan_emailhttps://email.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/PTSP_Onlinehttps://ptsp.batam.go.id/#!/berandahttps://ptsp.batam.go.id/#!/berandahttps://internalwiki.batam.go.id/SIKESDAhttps://sikesda.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/Apekesahhttps://apekesah.batam.go.id/https://apekesah.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/Website_batam.go.idhttps://batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/Website_Media_Centerhttps://internalwiki.batam.go.id/Website_Media_Centerhttps://mediacenter.batam.go.id/https://mediacenter.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/SIMPEGhttps://simpeg.batam.go.id/v3/main/loginhttps://simpeg.batam.go.id/v3/main/loginhttps://internalwiki.batam.go.id/E-Planninghttps://egov.batam.go.id/loginhttps://internalwiki.batam.go.id/TSPhttps://tsp.batam.go.id/#!/https://internalwiki.batam.go.id/Direktorihttps://direktori.batam.go.id/
22
13 CCTV Pemerintah Kota Batam membangun infrastruktur CCTV untuk memantau dan memonitor beberapa titik dan lokasi di kota Batam selama 24 jam dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Batam melalui website.
http://103.253.124.142/newmatabatam/html/
14 TEPRA Merupakan aplikasi yang bertugas menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran.
https://tepra.batam.go.id/index.php?r=site/login
15 ArsipSKPD Halaman ini berisi halaman web portal SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam Komentar, login dan update berita tidak diperkenankan lagi.
https://arsipskpd.batam.go.id/
16 PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar "Home Economic" di Bogor pada tahun 1957.
https://pkk.batam.go.id/
17 SEPP Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
https://sepp.batam.go.id/
18 PPID Website Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di domain batam.go.id.
https://ppid.batam.go.id/
19 LaporPAK Aplikasi Pantau Aparatur Sipil Negara. https://laporpak.batam.go.id/
20 BukuTamu Aplikasi Buku Tamu Pemerintah Kota Batam adalah aplikasi untuk pelaporan yang bertamu ke kantor walikota batam.
https://bukutamu.batam.go.id/login/
21 LPSE Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik. https://lpse.batam.go.id/eproc4/
22 Mall Pelayanan Publik
Portal Mal Pelayanan Publik Kota Batam. https://mpp.batam.go.id/
23 Sistem Informasi Administrasi Pengadaan
Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa kota Batam digunakan oleh Sekretariat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kota Batam secara online dan realtime karena menggunakan sistem Local Area Network (LAN) dan internet untuk menghubungkan antar Instansi.
https://siap.bpbj.batam.go.id/
24 Disdukcapil.bisa! Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terus berupaya memberikan layanan yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.
https://disdukcapilbisa.batam.go.id/
25 E-Billing Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik. https://ebilling.batam.go.id/
26 E-BPHTB Aplikasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
https://ebphtb.batam.go.id/ebphtb/login/index.php?module=home
27 E-PBB Aplikasi Informasi dan Cetak SPPT. https://epbb.batam.go.id/adminroom/index.php
28 E-SPPT Informasi dan Cetak SPPT. https://esppt.batam.go.id/
29 SIEPENDA Sistem Informasi Penerimaan Daerah Kota Batam.
https://siependa.batam.go.id/
30 JDIH Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
https://jdih.batam.go.id/
https://internalwiki.batam.go.id/CCTVhttp://103.253.124.142/newmatabatam/html/http://103.253.124.142/newmatabatam/html/https://internalwiki.batam.go.id/TEPRAhttps://tepra.batam.go.id/index.php?r=site/loginhttps://tepra.batam.go.id/index.php?r=site/loginhttps://internalwiki.batam.go.id/ArsipSKPDhttps://arsipskpd.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/PKKhttps://pkk.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/SEPPhttps://sepp.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/PPIDhttps://ppid.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/LaporPAKhttps://laporpak.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/BukuTamuhttps://bukutamu.batam.go.id/login/https://bukutamu.batam.go.id/login/https://internalwiki.batam.go.id/LPSEhttps://lpse.batam.go.id/eproc4/https://lpse.batam.go.id/eproc4/https://mpp.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/Sistem_Informasi_Administrasi_Pengadaanhttps://internalwiki.batam.go.id/Sistem_Informasi_Administrasi_Pengadaanhttps://internalwiki.batam.go.id/Sistem_Informasi_Administrasi_Pengadaanhttps://siap.bpbj.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/DISDUKCAPIL.BISA!https://disdukcapilbisa.batam.go.id/https://disdukcapilbisa.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/E-Billinghttps://ebilling.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/E-BPHTBhttps://ebphtb.batam.go.id/ebphtb/login/index.php?module=homehttps://ebphtb.batam.go.id/ebphtb/login/index.php?module=homehttps://ebphtb.batam.go.id/ebphtb/login/index.php?module=homehttps://internalwiki.batam.go.id/E-PBBhttps://epbb.batam.go.id/adminroom/index.phphttps://epbb.batam.go.id/adminroom/index.phphttps://internalwiki.batam.go.id/E-SPPThttps://esppt.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/SIEPENDAhttps://siependa.batam.go.id/https://internalwiki.batam.go.id/JDIHhttps://jdih.batam.go.id/
23
1.4.) Persentase Uptime email batam.go.id telah mencapai targetnya 95%.
1.5.) Jumlah integrasi aplikasi informatika yang diifasilitasi, dengan target 5
aplikasi. Nama Aplikasi:
- JDIH (Ter-integrasi dengan jdihn.go.id)
- SIKESDA (Ter-integrasi dengan BPJS Kesehatan)
- SIPUGA (Ter-integrasi dengan data Disdukcapil Kota Batam)
- Apekesah (Ter-integrasi dengan Lapor.go.id).
- PTSP-Online (Ter-integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan)
1.6.) Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika, target
1 (satu) laporan.
2). Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Jaringan Komunikasi.
Output Kegiatannya:
- Terlaksananya beberapa titik lokasi terkoneksi jaringan internet/intranet,
dengan target output kegiatannya 25 OPD lokasi dengan realisasinya juga
25 OPD atau capaiannya telah 100%;
- Tingkat kepuasan pengguna layanan internet, target outputnya 75%,
dengan realisasi 60% atau 80% dari target;
- Tersedianya jaringan internet selama 24 jam /tahun, target outputnya 24
jam/hari dengan realisasinya 100%;
- Laporan pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK.
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja
Realisasi kinerja
% Realisasi
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Presentase layanan publik dan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi
63% 63% 100%
Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi
- Jumlah OPD yang terintegrasi dengan jaringan Dinas Kominfo
- Persentase kepuasan pengguna layanan internet
- Jumlah titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK
- Laporan pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK
- 25 OPD
- 75%
- 33 titik
- 1 laporan
-25 OPD
-60%
- 33 titik
-1 Laporan
100%
-80%
-100%
-100%
24
Indikator Kinerja Kegiatannya:
2.1.) Jumlah OPD yang terintegrasi dengan jaringan Dinas Kominfo, dengan
target 13 OPD.
Dengan rincian sebagai berikut:
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pertanahan;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Badan Kesbangpol.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah;
Inspektorat.
Dinas Komunikasi dan Informatika;
Sekretariat DWP.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2.2.) Persentase kepuasan pengguna layanan internet, dengan target 60%.
2.3.) Persentase titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK, target 33.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;
Dinas Pertanahan;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Badan Kesbangpol.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Sekretaris Daerah;
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
Bagian Hukum.
25
Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam .
Bagian Infrastruktur.
Bagian Administrasi Pembangunan.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Asisten Administrasi Umum.
Bagian Umum.
Bagian Organisasi.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
Bagian Tata Usaha Pimpinan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah;
Inspektorat.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Sekretariat DPRD.
Klinik.
Media Center.
Ruang Rapat Gedung Walikota Lantai 4.
Sekretariat DWP.
Call Center.
Dekranasda.
2.4.) Laporan OPD terhadap pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK, target
1 laporan. Dengan table rincian sebagai berikut:
NO Uraian
OPD
Sekretaris Daerah; Dinas Tenaga
Kerja; Bagian Kesejahteraan Rakyat
1 Komputer Server 1 2
2 Komputer/PC klien 14 32
3 Laptop/Notebook klien 9
4 Tablet
5 TV/Monitor 9
6 Printer 7 54
7 Scanner 2
8 Proyektor 3
26
9 CCTV 19
10 UPS 5
11 Stabilizer
12 Genset 1
13 Tower/BTS
14 Switch/Hub 1
15 Router
16 Acces Point
17 Modem 3
18 Bandwitch 8 20
19 Wifi
20 Jaringan LAN
21 Rak Server
2.5.) Jumlah Bandwidth yang dikelola dilingkungan Pemko Batam adalah
Sebesar 325 Mbps.
2.6.) Pembangunan dan pemeliharaan infratruktur Teknologi Informatika dan
Komunikasi (TIK) yang telah di kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam sampai dengan tahun 2019, adalah sebagai berikut:
Gedung Walikota - Gedung Nong Isa : 1.500 meter
Gedung Nong Isa - Gedung Bersama : 600 meter
Gedung Walikota - Masjid Agung : 500 meter
2.7.) Jumlah titik layanan internet public yang dikelola Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam pada Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
Kantor Lurah Batu Besar
Kabil
Kantor Camat Batam Kota
Kantor Camat Lubuk Baja
Kantor Lurah Tj Sengkuang
Kantor Lurah Bengkong Indah
Taman Mustika Alam
Taman Engku Putri I / pos satpol
Taman Engku Putri II / lapangan skate
Taman Engku Putri III / lapangan basket
Kantor Lurah Sei Pancur/TJ PIAYU
Pos Satpol PP Jembatan 4
Taman Makam Pahlawan/Komp STIE Batu Aji
27
Kantor Lurah Sei Pelunggut
SMU 11 Pulau Buluh
Taman Jalan Kartini
Taman Belakang Padang
Taman Hijau Wijaya Kusuma
Taman Internet Gajah Mada
2.8.) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam telah memiliki Ruang Data
Centre yang telah terstandar.
3). Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika
Output kinerjanya:
Tersedianya Managemen Penerapan Tata Kelola e-government Pemko Batam.
Indikator Kinerja Kegiatannya:
- Jumlah Peraturan egov yang dibuat dan dilaksanakan; Dengan target
indikator kinerjanya; 1 (satu) peraturan yang dibuat dan dilaksanakan,
sementara realisasinya; hanya ada 1 peraturan yang dilaksanakan dan
tidak ada peraturan yang dibuat ditahun anggaran 2019.
- Jumlah SOP tentang pelaksanaan egov; target 1 (satu) SOP tentang
pelaksanaan e-government dan telah teralisasi.
- Jumlah Master Plan/Blue Print/ Roadmap pengembangan egov; tidak
ditargetkan 1 (satu) dokumenpun, disebabkan rasioanlisasi anggaran.
- Jumlah ASN yang bersertifikat teknis dan manajemen TIK; juga tidak
ditargetkan disebabkan rasioanalisasi anggaran.
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
% Realisasi
Tersedianya Managemen Penerapan Tata Kelola e-government Pemko Batam
- Jumlah Peraturan E-Goverment yang dibuat dan dilaksanakan;
- Jumlah Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan E-Government;
- Jumlah Master Plan/ Blue Print / Roadmap Pengembangan E-Government;
- Jumlah ASN yang bersertifikat teknis dan manajemen TIK.
-1 Peraturan; -1 SOP; -0 Dokumen Master Plan; -0 ASN
-1 Peraturan -1 SOP -0 Dokumen Master Plan - 0 ASN
100% 100% 100% 100%
28
b. Program Keamanan Data dan Informasi.
Indikator Kinerjanya;
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi
perangkat daerah, dengan target Kinerja Program 10% dan telah teralisasi
10,69% artinya dari 2(dua) kegiatan dan 8(delapan) indikator kegiatan dan telah
melebihi target 10,69%,dengan rincian sebagai berikut;
1). Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi.
2). Kegiatan Peningkatan Kesadaran terhadap Keamanan Data dan
Informasi.
dengan rincian seperti dalam table sebagai berikut;
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Program Keamanan Data dan Informasi
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
- 10 % - 10,69% (melebihi target)
Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi
- Jumlah aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting yang harus diamankan; -Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan
tingkat kota.
-Jumlah OPD yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; -Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian; -Jumlah pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak persandian.
-1 Aset -1 Kegiatan -1 OPD
-0 -1 perangkat
- 100 % -100 % -100 % -0 -100 %
Kegiatan Peningkatan Kesadaran terhadap Keamanan Data dan Informasi.
-Jumlah Peraturan/SOP Keamanan Informasi;
-Jumlah ASN yang bersertifikasi sandi; - Jumlah ASN pemko batam yang sadar keamanan informasi;
1 SOP 1 ASN 100 ASN
100 % 100 % 0 ( keterbatasan anggaran&tdk menjadi prioritas)
29
Kegiatan tersebut diatas tidak teranggarkan disebabkan ketersediaan anggaran
yang terbatas.
2.2. Indikator Kinerja Sasaran; Nilai Keterbukaan Informasi Publik bagi
Badan Publik Level Kabupaten/Kota
c. Program pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa.
Indikator Kinerja Programnya:
Persentase Kepuasan Masyarakat yang memperoleh layanan informasi.
Dengan rincian Kegiatannya sebagai berikut:
1). Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Dengan indikator kinerja kegiatannya sebagai berikut:
- Jumlah publisitas informasi pembangunan daerah dengan target kinerja
sejumlah 1200 publikasi dan telah terealisasi 100%;
- Persentase website OPD yang update persemester, dari target 100%
terhadap 44 OPD yang semua telah teralisasi 100%.
Namun kegiatan tersebut tidak teranggarkan disebabkan keterbatasan anggaran.
Output Kinerja yang telah dilaksanakan antara lain:
2). Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi;
Indikator kinerja:
- Jumlah pelaksanaan konferensi pers, dengan target 4(empat) kali dan
telah terealisasi 100%, dengan rincian topik; menyambut HUT RI, Harga
Sembako,Pelaksanaan STQ Kota Batam dan Hari Jadi Kota Batam.
- Jumlah pelaksanaan kunjungan jurnalistik,dengan target 600 kali dan
terealisasi 620 kali;
- Jumlah Pelaksanaan Media Visit yang ditarget 5(lima) kali dan terealisasi
sebanyak 4(empat) kali, yaitu ke Batam TV, Radio Discovery, Batam Pos
dan IDN News.
- Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Informasi
Remaja yang aktif dengan target 2 kelompok dan telah teralisasi 100%.
Kegiatan tersebut diatas tidak teranggarkan disebabkan ketersediaan anggaran
yang terbatas.
30
3). Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ;
Indikator kinerja kegiatannya:
- Jumlah aspirasi/aduan masyarakat yang diterima, target 130 layanan dan
terealisasi hanya 118 layanan;
- Persentase Kejadian Gawat Darurat yang ditindaklanjuti melalui Call
Centre 112,ditargetkan 75%;
- Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi
Apekesah/Lapor, target 80%;
- Persentase Permintaan informasi yang ditindaklanjuti, ditargetkan 100%.
Output kegiatannya/kinerjanya:
- Terlaksananya sejumlah aspirasi/aduan masyarakat yang diterima dengan
target outputnya 130 aduan yang diterima, dengan realisasi 118 aduan
atau 90,77%.
- Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat secara online yang
ditindaklanjuti dengan target outputnya 85%, dimana realisasinya 100%.
- Terlaksananya nilai keterbukaan Informasi bagi badan publik level
kabupaten /kota (skor penilaian dari komisi informasi provinsi), dengan
target outputnya sebesar 89, realisasinya juga 89.
- Tersedianya bahan informasi publik yang diverifikasi, target outputnya
sebesar 85, realisasinya juga 85.
- Terlaksananya sejumlah penyelesaian sengketa informasi, target
outputnya 80%, realisasinya 100%.
- Terlaksananya permintaan informasi ke PPID, target outputnya 4,
realisasinya 175%.
- Terlaksananya pelayanan panggilan dalam 24 jam /hari, target outputnya
60%, realisasinya 125%.
4). Kegiatan Pelaksanaan e-procurement Pemerintah Kota Batam;
Indikator kinerja kegiatannya:
- Jumlah OPD yang melaksanakan lelang elektronik;
31
Output Kegiatan/Kinerja yang telah terlaksana antara lain:
- Terlaksananya lelang elektronik pada OPD, target outputnya 44 OPD
lelang elektronik dan yang terealisasi 100%.
- Terlaksananya sejumlah sosialisasi, namun tidak terealisasi disebabkan
Bukan menjadi prioritas.
- Terlaksananya pelayanan kepada penyedia, target outputnya 264
terlayani, realisasi outputnya 94%.
5). Kegiatan Pembangunan Jaringan CCTV di Kota Batam;
Indikator kinerja kegiatannya:
“JumlahCCTVyangdibangun”.
Tidak dianggarkan disebabkan keterbatasan anggaran.
6). Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam;
Indikator kinerja dan output kegiatan yang telah dilaksanakan:
- Jumlah titik CCTV online, dengan targetnya 20 titik, dengan realisasinya
19 titik atau 95%;
- Persentase rekaman CCTV yang tersedia 24 jam/hari di 20 titik, dengan
target 90% dan terealisasi 95%.
- Persentase kejadian yang dilaporkan, target outputnya 100%, realisasinya
100%.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada uraian table di bawah ini;
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
% Realisasi
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan Informasi.
89
87,4 98,2%
1.Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Jumlah publisitas Informasi pembanguna Daerah dengan target Kinerja sejumlah 1200 publikasi dan telah terealisasi 100%;
1200 publikasi
1200 publikasi
100%
Persentase website OPD yang update persemester
44 OPD 44 OPD 100%
2.Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
Jumlah pelaksanaan konferensi pers
4(empat) kali
4(empat) kali
100%
32
Komunikasi; Jumlah pelaksanaan kunjungan jurnalistik
600 kali 620 kali 103 %
Jumlah Pelaksanaan Media Visit
5 kali 4 kali 80 %
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Informasi Remaja yang aktif
2 kelompok 2 kelompok 100 %
3.Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ;
Jumlah aspirasi/aduan masyarakat yang diterima
130 layanan
118 layanan 90,77
Persentase Kejadian Gawat Darurat yang ditindaklanjuti melalui Call Centre 112
85 % 85 % 100 %
Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi Apekesah/Lapor,
80%; 80% 100 %
Persentase Permintaan informasi yang
ditindaklanjuti,
100 % 100 % 100 %
nilai keterbukaan Informasi bagi badan publik level kabupaten /kota (skor penilaian dari komisi informasi provinsi)
89 85 95,50%
Layanan permintaan informasi ke PPID
4 7 175%
Pelayanan panggilan dalam 24jam/hari
60% 75% 125 %
4.Kegiatan Pelaksanaan e-procurement Pemerintah Kota Batam;
Jumlah OPD yang melaksanakan lelang elektronik;
44 OPD 44 OPD 100 %
Jumlah Sosialisasi tentang lelang elektronik
0 0 0
Persentase Pelayanan kepada Penyedia
264 penyedia terlayani
248 penyedia terlayani
94 %
Kegiatan Pembangunan Jaringan CCTV di Kota Batam;
Jumlah CCTV yang dibangun
0 0 0
Dari uraian table diatas ditampilkan adanya target dan realisasi yang nihil,
disebabkan ketersediaan anggaran yang terbatas.
33
2.3. Indikator kinerja sasarannya;
Persentase pemenuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah.
Program kinerjanya adalah;
Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah.
Indikator Kinerja Programnya:
Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam perencanaan
pembangunan daerah.
Adapun Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang sebagai berikut:
1). Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi,
Politik, Hukum dan HAM.
Indikator kinerja dan output kegiatanyang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersedia dari seluruh OPD, dengan
target 5 data dan telah terealisasi 100%;
Uraian Ketersediaan data Statistik Sektoral dari seluruh OPD,
antara lain:
- Pengelolaan Asset atau Barang Daerah; - Ekspor Produk Domestik
regional Bruto; - Ringkasan APBD; - Dana Perimbangan;- Pinjaman
Daerah;-Pajak Daerah/Provinsi;- Retribusi Daerah; - Pemerintahan
(Adminstrasi Pemerintahan/perencanaan, penatausahaan Keuangan,
Pelaporan, Aparatur Negara dan Adminstrasi Kepegawaian);-Demografi;-
Perumahan dan pemukiman;- Pekerjaan Umum;-Pariwisata, Pos,
telekomunikasi dan informatika;-Perhubungan dan Transportasi;-
Kesehatan;-Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga;-
Kesejahteraan Sosial;-Agama;- Industri;- Perdagangan;-Pengembangan
Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi;-BUMD, Perbankan
Daerah dan Lembaga Daerah;- Politik dalam negeri dan pengawasan;-
Hukum;-Keamanan, Ketertiban Masyarakat;-Bencana Alam;-Penyakit
Menular;-Pencurian Ikan;-Kebakaran Hutan;-Pencurian dan
PenyeludupanKayu;Pertanian,Kehutanan,kelautan,Perikanan,Peternakan,
Perkebunan;-Pertambangan dan Energi;- Lingkungan Hidup;-Tata Ruang
dan Pertanahan.
34
2). Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Bidang Sosial,
Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM;
Indikator kinerja dan Outputnya kegiatan yang telah dilaksanakannya sebagai
berikut:
- Jumlah Data Statistik yang terkumpul dengan survey, dengan target 1
data dan telah teralisasi yaitu Survey Data Kunjungan Wisatawan
Nusantara.
- Jumlah Data Statistik yang diolah dan dianalisa.target 5 data dan telah
terealisasi 100%.
- Jumlah dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistic sectoral,
target 1(satu) dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen Buku Batam
dalam Data.
3). Kegiatan Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral;
Indikator kinerja dan output kegiatan yang telah dilaksanakannya sebagai
berikut:
- Jumlah kerjasama antar instansi, target 2 kerjasama dan telah teralisasi
kerjasama dengan BPS dan BP Kawasan;
- Jumlah diseminasi data statistik sektoral,dengan target 3(tiga) diseminasi
dan terealisasi 9 (Sembilan) diseminasi antara lain;- Rilis Inflasi;-
Kunjungan wisatawan mancanegara dan ekspor Import mulai bulan April
sampai Desember 2019.
Secara sistematika bisa dilihat pada uraian tabel dibawah ini;
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja
Realisasi kinerja
% Realisa
si
Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah
Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah.
100% 100% 100%
1.Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM.
-Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersedia dari seluruh OPD.
5 Data 5 Data 100%
2.Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM.
-Jumlah Data Statistik yang terkumpul dengan survey.
1 Data 1 Data 100%
35
-Jumlah Data Statistik yang diolah dan dianalisa
5 data 5 data 100%
-Jumlah dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistic sectoral.
1 dokumen 1 dokumen 100 %
3.Kegiatan Diseminasi Data dan
Informasi Statistik Sektoral; -Jumlah kerjasama antar instansi
2 kerjasama 2 kerjasama 100 %
-Jumlah diseminasi data statistik sektoral
3 diseminasi 9 diseminasi 300 %
(3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:
atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah
dilaksanakan;
3.1. BIDANG KOMUNIKASI DAN E-GOVE
Sampai dengan Tahun 2018 untuk mendukung aktifitas informasi dan
komunikasi di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi
dan Informatika telah membangun Jaringan internet dan intranet sebanyak 45
titik lokasi dari 25 OPD, sebagaimana table tersebut dibawah ini;
Tabel 7. Jaringan internet dan intranet Pemko Batam Tahun 2016 – Tahun 2019.
NO URAIAN 2016 2017 2018 2019
1 Internet 22 OPD 25 OPD 25 OPD 0
2 Intranet 22 OPD 25 OPD 45 OPD 0
Sumber Bidang PE
Namun untuk Tahun Anggaran 2019, Dinas Kominfo Kota Batam tidak
menganggarkan kegiatan Pembangunan jaringan internet yang baru disebabkan
keterbatasan pagu anggaran yang tersedia.
Selain itu, Pemerintah Kota Batam Memiliki Situs resmi yang dapat diakses
pada alamat batam.go.id. Selain halaman utama, juga terdapat 213 sub domain
yang dipergunakan oleh beberapan aplikasi yang dikelola oleh masing-masing
OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
36
Tabel 8. Website Milik Pemerintah Kota Batam
Tahun 2016 – Tahun 2019
NO URAIAN 2016 2017 2018 2019
1 Website Pemerintah
Batam batam.go.id
Ada Ada Ada Ada
2 Sub domain 185 213 128 142
Sumber Bidang PE
Updating data maupun informasi pada Website resmi
Pemerintah Kota Batam domain batam.go.id merupakan salah satu implementasi
dari keterbukaan informasi publik, pemerintah Kota Batam menjalin komunikasi
dengan warga melalui website resmi milik Pemerintah Kota Batam yaitu
www.batam.go.id. Dalam website tersebut warga Batam dapat melakukan
berbagai macam aktifitas seperti memperoleh informasi tentang pembangunan
dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, menyalurkan
aspirasi berupa pengaduan dan mengajukan usulan pembangunan untuk tahun
berikutnya.
Jumlah Kunjungan rata-rata per bulan ke website pada Tahun 2019, sebanyak
213.722 kunjungan, seperti pada tabel berikut:
Tabel 9. Rata-rata Kunjungan per Bulan pada situs Pemerintah Kota Batam
Tahun 2016-2019
NO URAIAN 2016 2017 2018 2019
1 Rata-rata kunjungan
website per bulan
301.402 342.960 423.980 213.722
Sumber Bidang KIP
Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima yang efektif dan
efisien, Pemerintah Kota Batam membangun aplikasi layanan publik berbasis
TIK yang tersebar di OPD Pemerintah Kota Batam. Jumlah aplikasi layanan
publik berbasis TIK yang dibangun pada tahun 2016 berjumlah 5 aplikasi, pada
tahun 2017 meningkat menjadi 54 aplikasi. Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan
37
Informatika Kota Batam membangun 2 aplikasi layanan public dan 1 aplikasi
layanan pemerintahan, hingga di Tahun 2018 jumlah aplikasi layanan publik
menjadi 56 dari total 97 pelayanan publik yang ada berdasarkan Perwako No.
44/2013 tentang Pelimpahan sebagai wewenang Pemerintahan dari Walikota
Batam kepada Camat dan Perwako No. 55/2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Perkembangan jumlah aplikasi
layanan publik berbasis TIK yang dibangun dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 10. Layanan Publik berbasis TIK Kota Batam Tahun 2016 – 2019
NO URAIAN 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK
5 54 137 140
2 Jumlah Layanan Publik 21 97 137 140
3 Persentase Layanan Publik Berbasis TIK
24 56 100 100
Sumber Bidang PE
Layanan Publik berbasis TIK diatas dikembangkan ke arah berbasis web
dengan maksud mempermudah masyarakat dalam mengakses dan
menggunakan pelayanan publik berbasis TIK yang telah dibangun oleh
Pemerintah Kota Batam. Dalam perkembangannya dapat dilihat pada tahun
2016 jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Batam sebanyak
2.215 orang atau sebesar 79.16% dari 2.798 pengguna aplikasi pelayanan publik
berbasis TIK. Tahun 2017 persentasenya menjadi 100% seperti yang disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 11. Jumlah pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui web Kota Batam Tahun 2016-2019
NO URAIAN 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK
2.215 2.798 8.722 4451
2 Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui Web
2.215 2.798 8.722 4451
3 Persentase Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui Web
100 100 100 100
Sumber Bidang PE
38
Kendala/Permasalahan yang dihadapi :
1. Belum terbentuknya Government Chief Information Officer (GCIO)
yang berperan dan bertanggungjawab atas perencanaan,
penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi TIK di
2. Belum tersedia SDM yang memiliki sertifikasi GCIO;
3. Belum terlaksana evaluasi TIK di lingkungan Pemko Batam secara
optimal;
4. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian TIK di Dinas dan Pemko
Batam;
5. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan
pengembangan TIK;
6. Terjadinya gangguan telekomunikasi sehingga masyarakat tidak dapat
menghubungi Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) Batam Siaga
112;
7. Masyarakat belum mengenal layana NTPD Batam Siaga 112,
Apekesah dan PPID;
8. Tidak terjawabnya aduan masyarakat;
9. Terjadinya sengketa informasi;
Solusi/Pemecahan Masalah yang dihadapi :
1. Membentuk Government Chief Information Officer (GCIO) Pemko
Batam yang terdiri dari unsur pejabat bidang perencanaan,
penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi TIK;
2. Mengikuti sertifikasi bagi pejabat GCIO;
3. Melaksanakan evaluasi TIK di lingkungan Pemko Batam secara
berkala dan kontinu;
4. Mengusulkan rekrutmen tenaga ahli IT melalui BKPSDM;
5. Mengusulkan kebutuhan anggaran berdasarkan data dan informasi
layanan implementasi TIK.
6. Meminta kepada Jasnita selaku penyedia aplikasi 112 dapat membuat
sistem cadangan;
39
7. Melakukan publikasi melalui media ayng dikelola oleh Pemerintah
Kota seperti Media Center;
8. Menambah tenaga honor untuk memantau aplikasi apekesah dan
membuat grup chating agar memudahkan koordinasi dengan OPD;
9. Mengirimkan surat kepada seluruh OPD selaku PPID Pembantu agar
mengikuti SOP yang ada dalam Perwako apabila ada permohonan
informasi.
3.2. BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam
sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan
pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan
pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau,
relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal
penentuan kebijakan pemerintah. Urusan Statistik sangat terkait dengan
program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam
penyediaan data dan informasi sebagai dasar dari perencanaan pembangunan.
Dinas Kominfo Kota Batam melalui bidang Statistik telah mampu mengumpulkan
data sectoral dari seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam (capaian
100%). Data tersebut telah diolah dan tersedia dalam bentuk dokumen/Buku
Statistik Sektoral Kota Batam.sebanyak 10 eks. Dan dapat didownload dengan
QRCode, serta telah tersedia infografis sebanyak 10 karya.
Tabel 12. Presentase Data Statistik Sektoral yang tersedia di Kota Batam 2017-2019
NO URAIAN 2017 2018 2019
1 Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral 31 31 31
2 Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Tersedia 5 5 31
3 Persentase Jenis Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan
16 16 100%
40
4 jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dengan survey
- - 1
5 jumlah diseminasi data statistik sektoral - - 6 kali
Sumber Bidang Statistik Sektoral
Bidang Persandian merupakan tambahan urusan lainnya yang harus
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Persandian
didaerah Kabupaten/Kota meliputi Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi Pemerintah Kota dan Penetapan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Pemerintah Kota. Perka Lemsaneg
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota NSPK bidang persandian lainnya : bidang SDM, sarana dan
prasana dll Kurang/lebih : 25 NSPK, selanjutnya Surat Edaran Kominfo
No.05/SE/M.Kominfo/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan
Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Permen Kominfo Nomor 4
Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Kehadiran
Bidang Persandian untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi
di Pemerintah Daerah, melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya
celah kerawananan pada Sistem Informasi di Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah dan melakukan kegiatan Assessment Keamanan Sistem Informasi
secara mandiri.
Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan
pengamanan komunikasi dan informasi yang berklasifikasi sejak Tahun 2017.
Tabel 13. Jenis Layanan Persandian Kota Batam Sampai dengan Tahun 2019
Sumber Bidang Persandian
NO JENIS LAYANAN
1 Kirim Terima Berita
2 Counter surveilance
3 Penetration Test
4. Signal Jamming
5. Audit Keamanan Informasi
6. Sertifikasi Elektronik
7. Sosialisasi Kesadaran Keamanan
41
Tabel 14. Capaian Kinerja Bidang Persandian Tahun 2017-2019
Kendala/Permasalahan yang dihadapi :
1. Kurangnya kemampuan mengembangkan tusi dalam hal penjabaran
statistik sektoral;
2. Belum adanya SDM yang menguasai ilmu statistic;
3. Sulitnya mengumpulkan data dan informasi statistik sektoral dari OPD;
4. Belum terlaksana koordinasi dan pengumpulan data dan informasi
terhadap OPD secara kontinu.
Solusi/Pemecahan masalah yang dihadapi :
1. Mengikutsertakan SDM Bidang Statistik dalam Diklat Statistik;
2. Mengusulkan formasi kebutuhan ASN ilmu statistik ke BKPSDM;
3. Membuat Perwako tentang Standart Operasional Prosedur Statistik
Sektoral;
4. Melaksanakan koordinasi secara kontinu terhadap OPD.
NO URAIAN 2017 2018 .2019
1 OPD yang menerapkan sistem pengamanan informasi pada level V
- - 1
2 % pegawai yang memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi dengan kategori baik
0.33% 1.36% (kumulatif)
1,36% (tdk
kumulatif)
3 Sistem elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik
- - 1 sistem dalam proses
4. % OPD yang memanfaatkan layanan persandian unuk mengamankan elektronik
- - 1 OPD
5. Jumlah kegiatan penting yang diamankan dengan persandian
- - 1 kegiatan
6. % infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi
- 2.08% 2.08%
42
3.3. UPT.LPSE
UPT. LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Batam, sejak
Tahun 2017 berada dibawah Dinas Kominfo Kota Batam. Layanan Pengadaan
Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. LPSE
melayani Penyedia yang meliputi:
- Pendaftaran dan verifikasi
- Konsultasi dan permintaan informasi
- Pelaporan permasalahan
- Perubahan data penyedia
- Pelatihan singkat baik yang datang langsung ke helpdesk dan verifikator
LPSE di Mal Pelayanan Publik Kota Batam.
Serta melayani 44 OPD dan 40 UPT dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Data
Penyedia yang terdaftar dan terverifikasi di LPSE Kota Batam sampai saat ini
sebanyak 2.300 penyedia dan penyedia yang roaming (diluar Kota Batam)
sebanyak 8.800 penyedia.
Kendalah/Permasalahan yang dihadapi :
1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi
publik;
2. Kesenjangan informasi di masyarakat;
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang transparan
dan lebih baik;
4. Terbatasnya anggaran yang mendukung pelaksanaan SPM bidang
komunikasi dan informatika.
Solusi/Pemecahan Masalah yang dihadapi :
2. Memenuhi tuntutan globalisasi informasi yang berdampak pada
keterbukaan informasi publik secara kreatif dan inovatif seperti publish
informasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan kinerja di
website;
3. Melakukan update informasi di website resmi pemerintah kota batam
batam.go.id secara berkala;
43
4. Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan SPM bidang
komunikasi dan informatika.
B. Realisasi Anggaran
Tahun anggaran 2019 APBD Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam mengelola anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar
Rp.6.928.893.163,43 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta
delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah empat
puluh tiga sen), dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.750.194.193,00 (enam
miliyar tujuh ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus
sembilan puluh tiga rupiah), dengan realisasi BTL sebesar Rp
6.649.873.388,00 (enam miliyar enam ratus empat puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)
atau 95,97%. Sedangkan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp
5.178.861.440,00 (lima miliyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus
enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau 76,72%.
Rendahnya capaian keuangan Belanja Langsung ini disebabkan adanya
Tunda Bayar sebanyak 1.381.368.000,00 atau 20,46% sedangkan 2,82% nya
adalah sisa anggaran yang harus disetorkan kembali ke kasda.
Perubahan capaian kinerja terhadap 2 (dua) kegiatan yang Tunda Bayar
Antara lain;
1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kegiatan
Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet pada paket
pekerjaan langganan internet (layanan bandwidth) yang dapat dibayarkan pada
awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 645.000.000,00 (enam ratus empat
puluh lima juta rupiah).
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
deng
top related