KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF …ppid.jabarprov.go.id/assets/downloads/KETERBUKAAN...keterbukaan informasi publik dalam perspektif publik rachman salihul hadi rapat

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF

PUBLIK

RACHMAN SALIHUL HADI

RAPAT FORUM KOORDINASI PPID WILAYAH BKPP 1 JAWA BARAT

HOTEL THE MIRAH BOGOR, 24 APRIL 2018

PENGANTAR

Semakin kompleks dan banyaknya kebutuhan informasi oleh manusia serta percepatan teknologi dewasa ini, menjadikan manusia sangat membutuhkan kebebasan dalam hal mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka.

Informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait informasi bersifat publik seharusnya dapat dikonsumsi secara bebas oleh setiap masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, semua kebutuhan informasi dapat terpenuhi dan dapat bermanfaat positif bagi pengguna informasi tersebut. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang berakibat pada kepentingan publik

PENGANTAR

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah menjadi kewajiban badan/ instansi publik untuk dapat mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

PENGANTAR

Adapun badan publik yang dimaksud menurut undang-undang No.14 tahun 2008 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

MENURUT BUDHIARTO (2014)

semua badan publik berkewajiban menyediakan informasi publik, kecuali: informasi yang dibuka dan diberikan kepada publik akan menghambat proses penegakan hukum; Informasi yang dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi yang dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Informasi yang dibuka dapat mengungkapkan kekayaan Indonesia; Informasi yang dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; Informasi yang dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Informasi yang dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi; serta Informasi yang dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

PERSPEKTIF PUBLIK

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memperoleh informasi kurang dipahami. Pemahaman dan peran masyarakat sangat penting karena menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, serta sebagai penentu kebijakan berikutnya

PERSPEKTIF PUBLIK

Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau badan publik dan aparat atau komponennya, untuk melaksanakannya

PERSPEKTIF PUBLIK

Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang berkeadilan serta dukungan penegak hukum yang profesional dan menjunjung tinggi keadilan

POKOK PERMASALAHAN

keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja, sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang memperdulikan hal tersebut.

POKOK PERMASALAHAN

Kesadaran masyarakat perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi, tetapi pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah.

POKOK PERMASALAHAN

good governance adalah praktek atau tata cara pemerintah dan masyarakat mengatur sumber daya untuk memecahkan masalah masalah publik.

Keterbukaan informasi publik memang merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat

UUD No 14 tahun 2008

bagian kedua pasal 3 menyatakan “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”

UUD No 14 tahun 2008

Berdasarkan peraturan tersebut maka pemkot dapat meuwujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan mengikuti perkembangan jaman untuk dapat memanfaatkan sejumlah media sosial di antaranya website, facebook, twitter, youtube, instagram, dan google+

PUSAT INFORMASI PUBLIK (PIP)

Pemerintah Kota dapat mewujudkan inovasi Pusat Informasi Publik terkait sarana pelayanan publik maupun untuk melakukan pengaduan. Keunggulan yang diberikan PIP adalah memberikan 3 (tiga) pelayanan publik dalam satu atap, yakni

PUSAT INFORMASI PUBLIK (PIP)

3 pelayanan data satu atap tersebut :

1. layanan permohonan data dan informasi pelayanan publik

2. Pusat Pengelolaan Pengaduan (P3M)

3. berbagai fasilitas pelayanan publik yang bisa dipakai oleh masyarakat secara gratis

KESIMPULAN

Good governance akan terwujud bila terciptanya dua kekuatan saling mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warganya

REFERENCES

Abdilah, Masykuri, 1999, Demokrasi di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia 1966-1993, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Gadjong, Agussalim A., 2007, Pemerintahan Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia.

Mahfud, Mohammad M.D., 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Riyanto, Astim 2006, Negara Kesatuan, Konsep, Asas dan Aktualisasinya, Bandung: Yapemdo.

Schwarzmantel, J., 1994, The State in Contemporary Society: An Introductions, London: Harvester Wheatssheaf.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soemitro, Ronny, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tjandra, Riawan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

• PPID-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

• Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

TERIMAKASIH

CURICULUM VITAE

RACHMAN SALIHUL HADI, S.Sos.,M.Si.Departemen Head of Scince Program of Communications and International Relations

Founder and Managing Director at Yellow PR Indonesia

Builder Indonesia Media Ceter/indonesiamediacenter.com

Public Relations Coordinator of PT Djarum

University Lecturer

Assosiate Head of Communications Sciences Graduate Program University of Indonesia

Deputy Secretary General of Indonesian Film and Television Network

Associate Head of the Indonesia Communications Scholar

Assosiate Head of Public Relations of Bogor