Keterkaitan AMDAL & UKL UPL dg perizinan
Post on 12-Jul-2015
868 Views
Preview:
Transcript
Keterkaitan AMDAL & UKL-UPLdengan Sistem Perizinan
Wahyu Yun SantosoFakultas Hukum UGM
Hp. 081328605445Email: wahyu.yuns@yahoo.com
Kebijakan Perencanaan Program Proyek
KAJIAN LINGKUNGAN
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS Programatik
KLHS Kebijakan
KLHS Regional
KLHS Sektoral
AMDAL
Source: Partidario, 2000
TIPOLOGI
3
AMDAL
RISK MANAGEMENT
RISK ASSESSMENT
UKL/UPL
Usaha dan/atau Kegiatan
Dampak Penting
Pengecualian Jenis Usaha/Kegiatan Wajib Amdal
Lingkungan Hidup
Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
LH dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal apabila:
lokasi rencana
usaha dan/atau
kegiatannya berada
di kawasan yang
telah memiliki Amdal
kawasan
lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatannya berada pada
kabupaten/kota yang telah
memiliki rencana detail tata ruang
kabupaten/kota dan rencana tata
ruang kawasan strategis
kabupaten/kota
usaha dan/atau
kegiatannya
dilakukan dalam
rangka tanggap
darurat bencana
1 2 3
Sumber: Pasal 13 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Dalam PP 27/1999: Amdal Kawasan RKL-RPL Rinci
(pasal 4), Ketentuan Amdal dan RDTR belum diatur
Rencana
Umum
Studi
Kelayakan
Disain
Rinci
Konstruksi Operasi
1 4 5
Formulir UKL-UPL
Penyusunan UKL-UPL
2 3
Tahap Perencanaan
UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan
suatu usaha dan/atau kegiatan
1. Identitas pemrakarsa;
2. Rencana usaha dan/atau
kegiatan;
3. Dampak lingkungan yang
akan terjadi; dan
4. Program pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
hidup.
1
2
3
Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan
4 1.Lokasi sesuai dengan
rencana tata ruang.
2.Tidak sesuai: tidak dapat
dinilai dan dikembalikan
Dalam PP 27/1999: UKL-UPL hanya diatur dalam pasal 3 ayat (4) – ayat (6), dan tidak diatur
secara detail/rinci
A
ANDALK.A.ANDAL
RKL
RPL
PELINGKUPAN :
• Dampak Hipotetik
• Batas Wilayah Studi
• Metode yg akan digunakan• Pengumpulan Data (Lokasi & Cara)• Analisis Sampel /Data• Interpretasi Data Hasil Analisis• Prakiraan Lingk. yad• Penentuan Besar & Pentingnya dampak• Evaluasi Dampak (Holistik)
ANALISIS DAMPAK :
•Lingkungan Awal
• Lingkungan yang akan datang
• Besar Dampak
• Tingkat Kepentingan Dampak
• Evaluasi (holistik)
• Rekomendasi
PENGELOLAAN L.INGK.
PEMANTAUAN LINGK.
Apa sajaYg HARUS
Dikelola (+ & - )
Apa saja yg HARUSDipantau utk mengevaluasiKinerja Pengelolaan
Penyusunan K.A.
Penyerahan ke
Komisi Penilai AMDAL
Penilaian K.A.
Permohonan Izin
Lingkungan
AMDAL untuk apa & bagaimana ?
PP 27/2012, Pasal 2
Surat
KeputusanKelayakan
LingkungandanIZIN
LINGKUNGAN
IZIN USAHAdan Izin-izin lainnya
Penilaian
Andal – RKL - RPL
3
Pengumuman &
Konsultasi Publik
1
2
Penyusunan ANDAL-RKL-RPL
Penyerahan ke
Komisi Penilai AMDAL
5
4a
4
UU 32/2009
Izin
Lingkungan
Ketentuan-Ketentuan Izin Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009
Permohonan
dan Penerbitan
Izin Lingkungan
Pembatalan
Izin
Lingkungan
Pengumuan
Izin
Lingkungan
Izin Lingkungan
dan Izin Usaha
Perubahan
Izin Lingkungan
2 3
4
5
1
• Usaha dan/kegiatan wajib memiliki izin lingkungan;
• Izin Lingkungan dan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL;
• Pihak yang berwenamg menerbitkan Izin Lingkungan: Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota
• Porohonan Izin lingkungan ditolak tanpa dilengkapai dengan Amdal atau UKL-UPL
• Pembatan Izin Lingkungan oleh Menteri, Guburnur, atau
Bupati/walikota;
• Pembatan Izin Lingkungan oleh PTUN
• Pengumuman permohonan
Izin Lingkungan
• Pengumuman keputusan
Izin Lingkungan
• Izin
Lingkungan
persyaratan
Izin Usaha
dan/atau
Kegiatan
• Izin lingkungan
dicabut, izin
usaha
dibatalkan;
• Usaha dan/kegiatan berubah wajib
memperbaharui izin lingkungan
Pengertian
• Kajian mengenai dampak penting suatu usahadan/atau kegiatan yang direncanakan padalingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraanusaha dan/atau kegiatan;
• Sebagai sebuah persyaratan untuk izin (wajib untukkegiatan yang memiliki dampak besar dan penting);
• Terdiri dari:– Kerangka Acuan (KA)
– Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
– Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
– Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
9
Per.Men. LH
No 17/2012Per.Men LH
No 16 /2012
Per. Men LH
No 5 / 2008
Per Men LH
No.24 /2009
2 3
4
5
Per. Men LH
No.5 / 2012
1
UU 32/2009
PPLH
Peraturan terkait dlm Proses AMDAL (s/d 17 Nop 2012 ?)
Dftr RK Wajib AMDAL Pedoman Penyusunan AMDAL
Tata Kerja Komisi
Penilai AMDAL
Keterlibatan Masy dlm AMDAL & IZIN LINGK.
PP 27 /2012
Izin Lingk
Panduan Penilaian
Dokumen AMDAL
Pr.Men LH No 15 / 2010Tata cara LisensiKomisi PnilaiAMDAL
PENGUMUMAN1) Di Lokasi2) Di Media Cetak Lokal & nasional3) Di Media elektronik
TANGGAPANDARI
MASYARAKAT
10 hari kerja
BLH
PEMRAKARSA
KONSULTASIPUBLIK
MASYARAKAT PEMRAKARSA
BLH
K.A.ANDAL
PenilaianK.A. Andal
ANDALRKL+RPL
PenilaianAndal
RKL+RPL
PEMRAKARSA(dibantu oleh Tim Penyusun AMDAL
DITOLAK / PERLU PERBAIKAN
DITERIMA :• MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA dan• ANALISIS DATA
SKKL dan IZIN LINGKUNGAN
PERLU PERBAIKAN
Izin Usaha Izin PPL Izin lain Pengelolaan Pemantauan Pelaporan
DISETUJUI
DITOLAK
13
Apakah yg dimaksud izin tsebut??
Suatu psetujuan dr penguasa bdsrkn UU, guna dlm keadaan tertentu “menyimpang” dr ketentuan2 larangan perUUan.
(dr Berge dlm Hajon, Philipus (HAN)
14
Batasan “penyimpangan”
• Memenuhi kriteria tertentu
• Adanya batasan
• Adanya persyaratan
Kepentingan umum
Konsep Izin sebagai Beschikking
Beschikking: Ketetapan Pemerintah
WF Prins: Beschikking adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu institusi berdasarkan wewenang yang luar biasa.
Sifat: tindakan hukum pemerintah, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum
Batasan dari Akibat Hukum Beschikking
Tidak melahirkan kewenangan hukum publik.
Izin menimbulkan hak dan kewajiban yang tertentu, penyimpangan dapat dibenarkan dengan batasan.
Kepastian hukum jelas: sesuai jangka waktu, kecuali melakukan pelanggaran hukum.
Dalam UUPPLH, pihak di luar dari subyek izin dapat juga melakukan gugatan ke PTUN.
AMDAL sebagai Kelengkapan Administratif
a. Bukti formal bhw . Rencana lokasi Usaha dan/atauKegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang
b. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencanaUsaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapatdilakukan
c. Tanda bukti registrasi kompetensi bagi penyedia jasapenyusunan dokumen Amdal dan sertifikasikompetensi penyusun Amdal
PP No. 27 Tahun 2012 ttg Izin Lingkungan
• untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33(AMDAL), Pasal 41 (Izin Lingkungan), dan Pasal 56(Dalcem) UUPPLH.
• Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
Beberapa catatan baru ttg penyusunan AMDAL
• Wajib sesuai dgn tata ruang NO: kembalikan
• Tata cara penyusunan menunggu Permen
• Pendekatan studi dlm penyusunan AMDAL tunggal, terpadu, kawasan.
• Keikutsertaan masy dlm penyusunan AMDAL:
a. Yg terkena dampak
b. Pemerhati LH
c. Yg terpengaruh atas segala keputusan AMDAL
• PNS dilarang menyusun AMDAL terkecuali instansi LH (daerah & pusat) menjadi pemrakarsa
Beberapa catatan ... (2)
• Pengecualian tdk AMDAL:
a. AMDAL Kawasan
b. Lokasi keg di RDTR & RTRKS
c. Dlm tanggap darurat bencana
• Permohonan izin lingkungan diajukan bersamaan dengan permohonan penilaian ANDAL&RKL-RPL atau penilaian UKL-UPL
• Setelah permohonan diajukan, wajib diumumkan paling lama 5 hari kerja (AMDAL) dan 2 hari kerja (UKL-UPL)
• Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan LH atau rekomendasi UKL-UPL
Beberapa catatan ... (3)
• Ada Izin Lingkungan, ada juga izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
• Kewajiban pemegang izin lingkungan:
a. Menaati persyaratan dan kewajiban yg termuat
b. Menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 bln
c. Menyediakan dana penjaminan utk pemulihan fungsi LH
• Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mendapat sanksi administrasi
• Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan (23-02-2012)
TIMELINE AMDAL
• Kerangka Acuan 30 hari
~ dalam hal terlewati, draft KA dapat dipakai pemrakarsa utk menyusun Andal & RKL-RPL.
• Andal & RKL-RPL 75 hari
~ Hasil berupa rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan oleh Komisi Penilai.
• Menteri, Gubernur, atau Bupati menerbitkan putusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan 10 hari stlh rekomendasi keluar.
AMDALSK Kelayakan LH dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari Menteri
Izin lingkungan dari gubernur
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
UKL-UPLRekomendasi dari Menteri
Rekomendasi dari gubernur
Rekomendasi dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari Menteri
Izin lingkungan dari gubernur
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup
Sumber: Pasal 47 PP No.27 Th.2012 cek PermenLH No. 08/2013
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIANO…….TAHUN 2012
TENTANGIZIN LINGKUNGAN ATAS …………………………………………………………….
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a……………………………merupakan usaha dan/ataukegiaran wajib memiliki Analis Mengenai DampakLingkungan (Amdal)b. ……wajib diterbitkannyaizin lingkunganc. …………
Mengingat: 1. UU 32/20092. PP 27/20123. dst
Memperhatikan: 1…….2……
MEMUTUSKANMenetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN LINGKUNGAN ……
KESATU :DstKETIGABELAS :
Ditetapkan di Jakartapada tanggal ………..2012
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA
TtdBALTASAR KAMBUAYA
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum dan Humas
Inar Ichsana Ishak
Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:1…….
Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan
• Menimbang: Wajib amdal, wajib
izin lingkungan, penetapan izin
lingkungan
• Mengingat: PUU i.e. UU 32/2009,
PP No. 27/2010, Peraturan
MENLH No. 5/2012
• Memperhatikan: i.e. SKKL atau
Rekemendasi UKL-UPL
MEMUTUSKAN
Menetapkan: Keputusan MENLH
tentang Izin Lingkungan usaha
dan/atau kegiatan…[Nama usaha
dan/atau kegiatan]…
KESATU
KEDUA
..dst
KETIGABELAS
Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan
• Menimbang: Wajib amdal, wajib izin lingkungan, penetapan izin lingkungan
• Mengingat: PUU i.e. UU 32/2009, PP No. 27/2010, Peraturan MENLH No.
5/2012
• Memperhatikan: i.e. SKKL atau Rekemendasi UKL-UPL
• Memutuskan Menetapkan: Keputusan MENLH tentang Izin Lingkungan
usaha dan/atau kegiatan…[Nama usaha dan/atau kegiatan]…
• Kesatu: Memberikan izin lingkungan kepada: nama perusahaan, jenis
usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab, alamat, lokasi kegiatan
• Kedua: ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan SKKL dan/atau
keputusan lain, atau Rekomendasi UKL-UPL
• Ketiga: Izin PPLH dan Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait
dengan kegiatan;
• Keempat: instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan
sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimasksud dalam diktum ketiga;
• Kelima: Kewajiban dalam RKL-RPL (lampiran) atau formulir UKL-UPL
• Keenam: Pengelolaan dampak dengan pendekata teknologi, sosial dan
institusi;
• Ketujuh: penerbitan izin sebagaimana dalam diktum KETIGA wajib
mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam
lampiran I dan lampiran II Keputusan Izin Lingkungan
• Kedelapan: masa berlakunya izin lingkungan
• Kesembilan: mengajukan permohonan perubahan izin
lingkungan apabila berencana akan melakukan perubahan usaha
dan/atau kegiatan;
• Kesepuluh: penyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban
izin lingkungan;
• Kesebelas: penyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban
izin lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan biologi kepada
instansi lain yang membidangi;
• Keduabelas: Ada dampak LH diluar dampak penting yang
dikelola melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana
diktum 10 dan 11;
• Ketigabelas: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Lampiran-Lampiran:
• Lampiran RKL, Lampiran RPL, Pendekatan RKL; atau
• Lampiran UKL-UPL
Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan - Lanjutan
Perubahan
Pengelolaan &
Pemantauan
Lingkungan
Perubahan yang
Berpengaruh
terhadap LH
(9 Kriteria)
Perubahan Dampak/ Resiko
LH (ERA/Audit LH]
Rencana Usaha/Kegiatan tidak
dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin
Lingkungan diterbitkan
Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan
Perubahan
Kepemilikan
a b c
d
e
Perubahan SKKL atau
Rekomendasi UKL-UPLLaporan
Perubahan
Amdal
Baru
Adendum
Andal &
RKL-RPL
UKL-
UPL
Baru
Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan
Perubahan Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 50-51 PP No. 27 Tahun 2012
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan,
apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah
memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk
dilakukan perubahan
• Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam izin lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan
pelaksanaan terhadap persyaratan dan
kewajiban dalam izin lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan
fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6
(enam) bulan
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal
ini tidak diatur/tidak ada
top related