KELAS XI Semester 1

KELAS XI Semester 1

DRS. TRI NARDONO

SMA N 1 DEPOK

MENU UTAMA

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

MATERI

Memahami APBN dan APBDMemahami APBN dan APBD

Standar Kompetensi

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Kompetensi DasarKompetensi Dasar

Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBDAPBD

Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerahpemerintah pusat dan pemerintah daerah

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

INDIKATOR

Menguraikan arti, fungsi dan tujuan APBN dan APBD.

Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan daerah.

Menguraikan pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian

APBN?

APBD?

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Tujuan APBN Asas

anggaran

Format APBN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan

pengeluaran negara dalam satu tahun

Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Fungsi APBN

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.

Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Lanjutan….

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN NEGARA

PENERIMAAN DALAM NEGERI

HIBAH

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dari Pajak

Penerimaan Bukan Pajak

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DCCEPOK

PembelanjaanNegara

Belanja PemerintahPusat

Dana Perimbangan

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Tujuan APBN

Penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan

keputusan mengenai pengeluaran tahunan

Asas anggaran:

Asas anggaran surplus: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih besar dari belanja negara

Asas anggaran defisit: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara

Asas anggaran berimbang: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara

FORMAT APBNFORMAT APBNURAIANURAIAN APBN 2004APBN 2004

( dalam rupiah )( dalam rupiah )

APBN 2005APBN 2005

(dalam rupiah )(dalam rupiah )

A.A. Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam NegriI. Penerimaan Dalam Negri

II. HibahII. Hibah

B.B. Belanja NegaraBelanja Negara

I. Belanja Pemerintah PusatI. Belanja Pemerintah Pusat

II. Belanja DaerahII. Belanja Daerah

C.C. Keseimbangan PrimerKeseimbangan Primer

D.D. Surplus / Defisit Anggaran ( A – Surplus / Defisit Anggaran ( A – B )B )

E.E. PembiayaanPembiayaan

I. Pembiayaan Dalam NegeriI. Pembiayaan Dalam Negeri

II. Pembiayaan Luar NegeriII. Pembiayaan Luar Negeri

403.769,6403.769,6

403.031,8403.031,8

737,7737,7

430.041,2430.041,2

300.036,2300.036,2

130.005,0130.005,0

36.956,136.956,1

(26.271,6)(26.271,6)

26.271,626.271,6

50.050,550.050,5

(23.778,9)(23.778,9)

380.771,1380.771,1

379.627,1379.627,1

750,0750,0

397.769,3397.769,3

266.220,3266.220,3

131.549,1131.549,1

46.744,646.744,6

(17.392,2)(17.392,2)

17.392,217.392,2

37.585,837.585,8

(20.193,6)(20.193,6)

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

NoNo UraianUraian Dalam Dalam Jutaan Jutaan RupiahRupiah

1.1.

2.2.

Pendapatan NegaraPendapatan Negara

1.1. Penerimaan dalam negeriPenerimaan dalam negeri

2.2. HibahHibah

Belanja NegaraBelanja Negara

1.1. Belanja Pemerintah PusatBelanja Pemerintah Pusat

2.2. Anggaran Belanja Untuk Anggaran Belanja Untuk DaerahDaerah

300,19300,19

210,5210,5

0,300,30

327,86327,86

229,34229,34

98,5298,52

Data Pendapatan dan Pengeluaran Negara X Tahun 2004 (miliar rupiah)

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Pengaruh APBN terhadap perekonomian

Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga (inflasi)

Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya penurunan harga (deflasi)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan

pengeluaran daerah dalam satu tahun

Anggaran pendapatan daerah :

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain

Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Anggaran pengeluaran daerah :

Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

BANGUNAN DIATAS YANG MERUPAKAN FASILITAS UMUM DIBANGUN DENGAN

UANG DARI PAJAKDRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK