Transcript
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
1/18
Oleh:
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTABONTANG
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
2/18
SESUAI AMANAT PASAL 28 H AYAT (3) DAN PASAL 34 AYAT (2)UUD 1945, SETIAP ORANG BERHAK ATAS JAMINAN SOSIAL AGAR DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP LAYAKMENUJU MASYARAKAT YG SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR DGMENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BAGISELURUH RAKYAT INDONESIA
SEBAGAI WUJUD KOMITMEN PEMERINTAH UTK
MELAKSANAKAN HAL TSB DIKELUARKAN UU NO 4 TH 24 TTGSISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL, MERUPAKAN PROGRAMNEGARA YG BERTUJUAN MEMBERI KEPASTIAN PERLINDUNGANDAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYATINDONESIA !AGAR DAPAT MENJANGKAU KEPESERTAAN YGLEBIH LUAS DAN MEMBERI MAN"AAT YG LEBIH BESAR BAGISELURUH PESERTA!
UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM JAMINAN SOSIALNASIONAL, PERLU DIBENTUK BADAN PENYELENGGARAJAMINAN SOSIAL DIKELUARKANNYA UNDANG#UNDANGNO!24 TH 211 TENTANG BPJS
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
3/18
AZAS : KEMANUSIAAN : MERUPAKAN PENGHARGAAN TERHADAP
MARTABAT MANUSIA. MANFAAT : PENGELOLAANNYA DILAKUKAN SECARA EFEKTIF
DAN EFFISIEN. KEADILAN SOSIAL : DILAKSANAKAN SECARA ADIL
PRINSIP :1. KEGOTONG-ROYONGAN2. NIRLABA3. KETERBUKAAN4. KEHATI-HATIAN5. AKUNTABILITAS
6. KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB. DANA AMANAT8. HASIL PENGELOLAAN DANA DIGUNAKAN SEBESAR-
BESARNYA BAGI KEPENTINGAN PESERTA
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
4/18
TUJUAN :
MEMBERIKAN !AMINAN TERPENUHINYA KEBUTUHANDASAR HIDUP LAYAK BAGI SETIAP PESERTA DANANGGOTA KELUARGANYA.
MEMBERI KEPASTIAN PERLINDUNGAN" BILA TER!ADIHAL-HAL YG MENGAKIBATKAN HILANG ATAUBERKURANGNYA PENDAPATAN KARENA SAKIT"KECELAKAAN" KEHILANGAN PEKER!AAN" MEMASUKI
USIA LAN!UT# PENSIUN.
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALSISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
5/18
SANKSI
I. SANKSI ADMINISTRATIF :
A. SANKSI ADMINISTRATIF DIBERIKAN KEPADA PEMBERI
KER!A SELAIN PENYELENGGARA NEGARA " APABILAMELANGGAR KETENTUAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF aDAN HURUF b PP NO.86 TAHUN 2013 :
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARAWAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYASEA!AI PESERTA KEPADA PJS SE"ARA ERTAHAP
SESUAI PRO!RAM JAMINAN SOSIAL Y! DI IKUTINYA(PASAL 3 AYAT (1) HURUF a)
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA#AJI MEMERIKAN DATA DIRINYA DAN PEKERJANYAERIKUT AN!!OTA KELUAR!ANYA KEPADA PJS SE"ARA
LEN!KAP DAN ENAR (PASAL 3 AYAT (1) HURUF b)
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
6/18
SANKSI ..........
B. SANKSI ADMINISTRATIF DIBERIKAN KEPADA SETIAP ORANG SELAIN
PEMBERI KER!A" PEKER!A DAN PBI" APABILA MELANGGARKETENTUAN PASAL $ AYAT (1) HURUF a DAN HURUF b PP NO.86TAHUN 2013 :
SETIAP ORANG SELAIN PEMBERI KER!A" PEKER!A DAN PBI $A!IBMENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SEBAGAIPESERTA KEPADA BP!S %PASAL 4 AYAT %&' HURUF ('
SETIAP ORANG SELAIN PEMBERI KER!A" PEKER!A DAN PBI $A!IBMEMBERIKAN DATA DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SECARALENGKAP DAN BENAR KEPADA BP!S %PASAL 4 AYAT %&' HURUF )'
PEMERI KERJA SELAIN PENYELEN!!ARA NE!ARA #AJI MENDAFTARKANDIRINYA DAN PEKERJANYA SEA!AI PESERTA KEPADA PJS SE"ARAERTAHAP SESUAI D! PRO!RAM JAMINAN SOSIAL Y! DI IKUTINYA
PEMERI KERJA SELAIN PENYELEN!!ARA NE!ARA #AJI MEMERIKANDATA DIRINYA DAN PEKERJANYA ERIKUT AN!!OTA KELUAR!ANYA KEPADA
PJS SE"ARA LEN!KAP DAN ENAR.
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
7/18
SANKSI ............
BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF :&. TEGURAN TERTULIS
2. DENDA
3. TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.
SANKSI TEGURAN TERTULIS DAN DENDA DIBERIKANOLEH BP!S KEPADA PEMBERI KER!A SELAIN
PENYELENGGARA NEGARA YG MELANGGAR KETENTUANPASAL 3 AYAT %&' HURUF ( DAN HURUF )
SANKSI TEGURAN TERTULIS DIBERIKAN KEPADA SETIAPORANG SELAIN PEMBERI KER!A" PEKER!A DAN PBI YGMELANGGAR KETENTUAN PASAL 4 AYAT %&' HURUF (DAN HURUF ) PP NO. *+ TAHUN 2,&3.
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
8/18
SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTUDILAKUKAN OLEH PEMERINTAH" PEMDA PRO" PEMDA KAB# KOTA
KEPADA :
A.PEMBERI KER!A SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YGMELANGGAR PASAL 3 AYAT %&' HURUF ( PP NO.*+ TH 2,&3 :
- TIDAK MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKER!ANYA SBG PESERTAKPD BP!S SECARA BERTAHAP SESUAI PROGRAM YG DI IKUTINYA.
B. SETIAP ORANG YG MELANGGAR PASAL 4 AYAT %&' HURUF ( PPNO.*+ TH 2,&3 : TIDAK MENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYASEBAGAI PESERTA KEPADA BP!S.
DENGAN MENSYARATKAN PESERTA UTK
MELENGKAPI IDENTITAS KEPESERTAAN JAMSOS(KARTU PESERTA BPJS ATAU BUKTI PEMBAYARANIURAN TERAKHIR) DALAM MENDAPATKANPELAYANAN PUBLIK TERTENTU (DILAKUKANTANPA ADA PERMINTAAN DARI BPJS)
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
9/18
SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH" PEMDA PRO" PEMDA KAB#
KOTA KEPADA :
A.PEMBERI KER!A SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YGMELANGGAR PASAL 3 AYAT %&' HURUF ) PP NO.*+ TH
2,&3 :
- TIDAK MEMBERIKAN DATA DIRINYA " DATA PEKER!ANYA DANDATA ANGGOTA KELUARGANYA SECARA LENGKAP DAN BENAR
KEPADA BP!S.
B. SETIAP ORANG YG MELANGGAR PASAL 4 AYAT %&'HURUF ) PP NO.*+ TH 2,&3 : TIDAK MEMBERIKAN DATA DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA
SECARA LENGKAP DAN BENAR KEPADA BP!S.
DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT SURAT
PERMOHONAN PENGENAAN SANKSI PENGHENTIANPELAYANAN PUBLIK TERTENTU DARI BPJS (ADA
PERMINTAAN DARI BPJS)
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
10/18
SANKSI ...........
SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTUDIBERIKAN OLEH PEMERINTAH" PEMDA PROINSI DANPEMDA KAB# KOTA" KEPADA :
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA,
BERUPA : PERIINAN TERKAIT USAHA IIN YANG DIPERLUKAN DALAM MENGIKUTI TENDER
PROYEK IIN MEMPEKER!AKAN TENAGA KER!A ASING %IMTA'
IIN PERUSAHAAN PENYEDIA !ASA PEKER!A# BURUH IIN MENDIRIKAN BANGUNAN %IMB'
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
11/18
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
12/18
TATA CARA
PENGENAAN SANKSIADMINISTRATIF
&. APABILA PEMBERI KER!A SELAIN PENYELENGGARA NEGARAMELANGGAR PASAL 3 AYAT %&' HURUF ( DAN HURUF ) DANSETIAP ORANG MELANGGAR PASAL 4 AYAT %&' HURUF ( DANHURUF ) PP NO.*+# 2,&3" BP!S MEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS PERTAMA UTK !ANGKA $AKTU PALING LAMA &, HARI.
2. BILA SAMPAI BERAKHIRNYA !ANGKA $AKTU YG DITETAPKAN"PEMBERI KER!A TDK MELAKSANAKAN KE$A!IBANNYA" BP!SMEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS KEDUA. UNTUK !ANGKA$AKTU PALING LAMA &, HARI.
3. BILA SAMPAI BERAKHIRNYA !ANGKA $AKTU YG DITETAPKANPEMBERI KER!A SELAIN PENYELENGGARA NEGARA TETAP TIDAKMELAKSANAKAN KE$A!IBANNYA" MAKA BP!S MEMBERIKANSANKSI DENDA SEBESAR ,"& / SETIAP BULAN DARI IURAN YGHARUS DI BAYAR TERHITUNG SE!AK TEGURAN TERTULIS KEDUA
BERAKHIR.
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
13/18
TATA CARA PENGENAAN SANKSI........................
4.SANKSI DENDA DIBERIKAN KEPADA PEMBERI KER!A SELAIN
PENYELENGGARA NEGARA" UNTUK !ANGKA $AKTU PALINGLAMA 3, HARI SE!AK PENGENAAN SANKSI TEGURAN TERTULISKEDUA BERAKHIR.
5. DENDA DISETOR KEPADA BP!S BERSAMAAN DG PEMBAYARAN
IURAN BULAN BERIKUTNYA.
+. BILA DENDA TIDAK DISETOR LUNAS PEMBERI KER!A SELAIN
PENYELENGGARA NEGARA DIKENAKAN SANKSI TIDAKMENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.
. DALAM HAL TEGURAN TERTULIS KEDUA BERAKHIR" SETIAPORANG TETAP TIDAK MELAKSANAKAN KE$A!IBANNYA"DIKENAKAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
14/18
PENCABUTAN SANKSI
PENCABUTAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANANPUBLIK TERTENTU DILAKUKAN APABILA :
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA TELAHMELAKSANAKAN KE$A!IBANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUDPASAL 3 AYAT (1)HURU ! DAN ATAU HURU " PP NO.8#
TAHUN $%13" SERTA MENUN!UKKAN BUKTI LUNASPEMBAYARAN IURAN DAN DENDA" BUKTI PENDAFTARANKEPESERTAAN DAN ATAU BUKTI PEMBERIAN DATAKEPESERTAAN SECARA LENGKAP DAN BENAR KEPADA BP!S.
SETIAP ORANG SELAIN PEMBERI KER!A" PEKER!A DAN PBI TELAH MELAKSANAKAN KE$A!IBANNYA SEBAGAIMANADIMAKSUD PASAL & AYAT (1) HURU ! DAN HURU " PPNO 8# TAHUN $%13 SERTA BUKTI LUNAS PEMBAYARAN IURAN"
BUKTI PENDAFTARAN KEPESERTAAN DAN ATAU BUKTIPEMBERIAN DATA KEPESERTAAN SECARA LENGKAP DAN BENAR
KEPADA BP!S.
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
15/18
PELAPORAN KETIDAKPATUHAN PEMBERI
KERJA
BP!S $A!IB MELAPORKAN KETIDAK PATUHAN PEMBERI KER!A SELAINPENYELENGGARA NEGARA KEPADA INSTANSI YG BERTANGGUNG !A$ABDIBIDANG KETENAGAKER!AAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
BERDASARKAN LAPORAN BP!S" INSTANSI YG BERTANGGUNG !A$ABDIBIDANG KETENAGAKER!AAN %PENGA$AS KETENAGAKER!AAN'"MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEMBERI KER!A SELAINPENYELENGGARA NEGARA SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.
SELAIN BERDASARKAN LAPORAN BP!S" INSTANSI YG BERTANGGUNG !A$AB DIBIDANG KETENAGAKER!AAN %PENGA$AS KETENAGAKER!AAN'DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEMBERI KER!A SELAINPENYELENGGARA NEGARA " YG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SESUAIPERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
16/18
II. SANKSI PIDANA
SANKSI PIDANA DIBERIKAN KEPADA PEMBERI KER!A SELAIN
PENYELENGGARA NEGARA" APABILA MELANGGARKETENTUAN PASAL 1% AYAT (1) ATAU AYAT (2) UNDAN!
UNDAN! NO. 2$ TAHUN 2011 TENTAN! PJS :
PEMERI KERJA #AJI MEMUN!UT IURAN YAN! MENJADIEAN PESERTA DARI PEKERJANYA DAN
MENYETORKANNYA KEPADA PJS. PEMERI KERJA #AJI MEMAYAR DAN MENYETOR IURAN
YAN! MENJADI TAN!!UN! JA#ANYA KEPADA PJS
PENYIDIKAN DILAKUKAN OLEH PEN!A#ASKETENA!AKERJAAN SELAKU PPNS Y! AKAN DIATUR
DALAM RPP TENTAN! PENYELEN!!ARAAN PRO!RAM JKK& JKM DAN JHT.
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
17/18
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BONTANG
DENGAN ADANYA SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN
PUBLIK TERTENTU DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH"PEMDA PROINSI DAN PEMDA KAB# KOTA MAKAPEMERINTAH KOTA BONTANG BERENCANA AKANMENGKOORDINASIKAN PEMBERIAN SANKSI BERUPA :
PERIINAN TERKAIT USAHA
IIN YANG DIPERLUKAN DALAM MENGIKUTI TENDERPROYEK IIN MEMPEKER!AKAN TENAGA KER!A ASING %IMTA' IIN PERUSAHAAN PENYEDIA !ASA PEKER!A# BURUH IIN MENDIRIKAN BANGUNAN %IMB'
IIN MENDIRIKAN BANGUNAN %IMB' SURAT IIN MENGEMUDI %SIM' SERTIFIKAT TANAH PASPOR SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN %STNK'
8/20/2019 KEBIJAKAN SJSN
18/18
Te01( K(1h
top related