Kebijakan Perhitungan Dana Alokasi Umum TA 2017keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/DJPK, KEMENKEU.pdf · Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional 3.201 14,21 ESDM
Post on 07-Aug-2019
228 Views
Preview:
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Perhitungan Dana Alokasi Umum TA 2017DAMPAK PENGALIHAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI
IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014
Langkah-langkah Pengamanan dan Pengendalian Belanja Pusat dan Daerah DalamRangka Penataan Urusan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Sebagai Implikasi Pemberlakuan Penyerahan Urusan Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Jakarta, 6 Desember 2016
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
1
ARAH, TUJUAN DAN FORMULA DAU TA 2017
2
Formulasi Perhitungan DAUARAH
Meminimumkan ketimpangan fiskalantardaerah, sekaligus memeratakankemampuan antar daerah.
TUJUAN
Meningkatkan pemerataan kemampuankeuangan antardaerah (sebagaiequalization grant) yang ditunjukkan olehIndeks Williamson yang paling optimaldengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasardan/atau variabel kebutuhan fiskal dankapasitas fiskal dengan arah mengurangiketimpangan fiskal antardaerah.
PAGU DAN PEMBAGIAN PROPORSI
3
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari PDN Neto yangditetapkan dalam APBN .(Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33/2004 )
Dalam hal penentuan proporsi DAU antaraprovinsi dan kab/kota yang dihitung dariperbandingan antara bobot urusanpemerintahan yang menjadi kewenanganprov dan kab/kota belum dapat dihitungsecara kuantitatif, proporsi DAU antaraprovinsi dan kabupaten/kota ditetapkandengan imbangan 10% dan 90%.(Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor55/2005 )
PAGU DAU NASIONAL
26 % X PDNNETO
BAGIANPROVINSI
BAGIANKAB/ KOTA
10% 90%
1
STRICTLY CONFIDENTIAL
KEBIJAKAN DAU TA 2017
UNDANG-UNDANG APBN TA 2017Memperbaiki bobot Alokasi Dasar dan bobot variabel kebutuhanfiskal dan kapasitas fiskal
Memperhitungkan dampak pengalihan kewenangan pendidikanSMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsisesuai UU No. 23 Tahun 2014Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luaswilayah laut dalam variabel luas wilayahMenerapkan kebijakan alokasi DAU kabupaten/kota tahun 2017 tidak mengalamipenurunan dibandingkan tahun 2016.Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuaiperubahan PDN neto.Memenuhi kurang bayar atas sisa penundaan sebagian DAU TA 2016.
Bobot AD terhadap porsi DAUprovinsi sebesar 40% dan DAUkabupaten/kota sebesar 45%, dan ADtidak dimaksudkan untuk menutupseluruh kebutuhan belanja gajiPNSD
BOBOT ALOKASI DASAR DAN VARIABEL CELAH FISKALDALAM PERHITUNGAN DAU TA 2017
Bobot luas wilayah laut untukprovinsi naik dari 40% menjadi 45%dan untuk kabupaten/kota naikdari 45% menjadi 50%
6
JENIS, WAKTU, DAN PENYEDIA DATA DAU TA 2017
AlokasiDasar
AlokasiDasar
KebutuhanFiskal
KapasitasFiskal
KapasitasFiskal
Gaji PNSDGaji PNSDJml PendudukJml PendudukLuas WilayahLuas WilayahIKKIKKIPMIPMPDRB Per KapitaPDRB Per Kapita
PADPADDBH PajakDBH PajakDBH SDADBH SDA
Daerah & KemenkeuDaerah & Kemenkeu
Kemendagri/BPSKemendagri/BPSKemendagri & BIG (BadanInformasi Geospasial)Kemendagri & BIG (BadanInformasi Geospasial)BPSBPSBPSBPSBPS & KemendagriBPS & KemendagriDaerah & KemenkeuDaerah & KemenkeuKemenkeuKemenkeuKemenkeuKemenkeu
TBRTBR Daerah & KemenkeuDaerah & Kemenkeu
Formasi PNSDFormasi PNSD Kemenpan-RBKemenpan-RBJuni 2016Juni 2016
201620152016201520152015201520152015
DATA UNTUK PENGHITUNGAN ALOKASI DAU (1)
Data yang digunakan untuk penghitungan alokasi DAU bersumber dari lembaga statistikPemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yangdapat dipertanggungjawabkan.
7
ALOKASI DASAR (AD) AD dihitung berdasarkan data jumlah belanja gaji PNSD.
Data dasar yang digunakan berupa gaji induk bulan Juni 2016 yang terdiri ataskomponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, danTunjangan Beras, yang bersumber dari daerah. Belanja gaji PNSD memperhitungkanpemberian gaji dan tunjangan bulan ke-13, pemberian tunjangan hari raya, danformasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
Bagi daerah yang tidak menyampaikan data dasar belanja gaji PNSD, digunakan datadasar bulan Juni 2015 yang diolah berdasarkan kebijakan terkait penggajian TA 2017.
Data formasi CPNSD bersumber dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Belanja gaji PNSD untuk provinsi memperhitungkan pengalihan kewenangan darikabupaten/kota kepada provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014, terutamakewenangan pendidikan SMA/SMK yang dihitung berdasarkan data guru dan tenagakependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8
DATA UNTUK PENGHITUNGAN ALOKASI DAU (2)
KEBUTUHAN FISKAL (KbF) Jumlah Penduduk, tahun 2016, bersumber dari Kemendagri.
Luas wilayah, tahun 2015, yang meliputi data luas wilayah darat (administratif) bersumberdari Kemendagri dan data luas wilayah laut bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), tahun 2016, bersumber dari BPS.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tahun 2015, bersumber dari BPS.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tahun 2015, bersumber dari BPS (diluar sektorpertambangan dan penggalian; dan industri pengolahan).
PDRB per kapita dihitung dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang datanyabersumber dari Kemendagri. Untuk daerah yang PDRB per kapita-nya terlalu tinggi atau pencilan (outlier), nilainya dihitung sama
dengan PDRB per kapita daerah tertinggi di dalam kelompok (layer) di bawahnya, agar hasilperhitungannya bisa mencerminkan pemerataan yang lebih baik.
Total Belanja Rata-rata (TBR), dihitung berdasarkan data belanja daerah yang bersumber dari Pemdaprovinsi dan kab/kota dengan mempertimbangkan beban pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK danurusan lainnya dari kab/kota ke provinsi.
Untuk daerah yang TBR-nya terlalu tinggi atau pencilan (outlier), nilainya tidak dimasukkan dalampenghitungan TBR, agar hasil perhitungannya bisa mencerminkan tingkat kewajaran dan pemerataanyang lebih baik.
9
DATA UNTUK PENGHITUNGAN ALOKASI DAU (3)
KAPASITAS FISKAL(KpF) Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari laporan realisasi APBD TA 2015 yang
disampaikan oleh Pemda provinsi dan kab/kota kepada Kementerian Keuangan.
DBH Pajak, bersumber dari realisasi penyaluran DBH Pajak dan DBH CHT TA 2015kepada daerah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
DBH SDA, bersumber dari realisasi penyaluran DBH SDA TA 2015 kepada daerahyang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
PORSI & BOBOT ALOKASI DASAR DAN VARIABEL CELAH FISKALDALAM PERHITUNGAN DAU TA 2017
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIALIHKANBERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014
NO URUSAN PERALIHANURUSAN/KEWENANGAN
1 Pengelolaan PendidikanMenengah
Kab./Kota ke Provinsi
2 Kehutanan Kab./Kota ke Provinsi
3 Ketenagakerjaan Kab./Kota ke Provinsi
4 ESDM - Kab./Kota ke Provinsi- Kab./Kota ke Pusat- Provinsi ke Pusat
5 Perhubungan - Kab./Kota ke Provinsi- Kab./Kota ke Pusat- Provinsi ke Pusat
6 Perikanan - Kab./Kota ke Pusat- Provinsi ke Pusat
7 BKKBN Kab./Kota ke Pusat
8 Metrologi Legal Provinsi ke Kab./Kota
Data saat ini yang tersedia:Data belanja pegawai gurudan tenaga kependidikanmenengah dari KementerianPendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Perka BKN yg telahditerbitkan saat pengalokasian DAU
Pengalihan Pegawai kePusatDengan tidak adanyapengalihan pegawai daerahke Pemerintah Pusat, makabelanja pegawai daerahtersebut agar tetapdialokasikan melalui APBD.
PENGALOKASIAN DAU TA 2017 (1)
PDN NetoRp1.326,91 T
DAU FormulaRp380,82 T
(28,7% PDN Neto)
PengalihanKewenanganKab./Kota ke
ProvinsiRp15,4 T
Tambahan AlokasiKab./KotaRp4,84 T
Kurang Bayar atasPenundaaan DAU
TA 2016Rp9,71 T
DAU MURNIRp401,13 T
KB Penundaan DAU2016 Rp9,71 T
Alokasi DAU 2017Rp410,84 T
12
Prov
AD CF
40% 60%
Total AlokasiProvinsi
DAUFORMULA
DAU TA 2017
Hasil
33 provvalue naik Rp15,02 T
0 provvalue turun 0
1 prov
Rp53,55 T( 13,35% dari Rp401,13 T)
DAU FORMULA
Hasil
6 provvalue naik Rp0,75 T
27 provvalue turun Rp1,20 T
1 prov
Rp38,08 T(10% dari Rp380,82 T)
PENGALOKASIAN DAU TA 2017 (2)
pengalihan kewenangan darikabupaten/kota kepada provinsi
(15,47 T)
DAU2017
Data Pengalihan Kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsiterhadap Beban Belanja Gaji PNSD
13
ARAH PENGGUNAANDANA TRANSFER UMUM (DTU) TA 2017
LATAR BELAKANGPenggunaan DTU untuk belanja infrastruktur daerah pada tahun 2015
Rasio Belanja Infrastrukturterhadap DTU
< 25% > 25%
Jumlah Daerah 119 423
Rata-rata 35,8%
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DTUDalam UU APBN TA 2017, DTU diarahkan ≥ 25% untukbelanja infrastruktur daerah yang langsung terkaitdengan percepatan pembangunan fasilitaspelayanan publik dan ekonomi dalam rangka: meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan
publik antardaerah.diatur dalam revisi PMK 48/PMK.07/2016
TUJUAN KEBIJAKAN Memperbaiki kualitas belanja
APBD Meningkatkan optimalisasi dan
efektivitas penggunaan DTU Meningkatkan kualitas
infrastruktur dansarana/prasarana layananpublik
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN URUSAN JUMLAHPERSONIL (%)
PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) 572 2,54
KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyelenggaraan Penyuluhan PerikananNasional 3.201 14,21
ESDM Inspektur Tambang 999 4,44
BKKBNPengelolaan tenaga penyuluh KeluargaBerencana/Petugas Lapangan KeluargaBerencana (PKB/PLKB)
15.777 70,06
PERHUBUNGAN Pengelolaan Terminal Penumpang tipe A danUnit Pelaksana Penimbangan KendaraanBermotor
1.970 8,75
TOTAL 22.519 100
HASIL PENDATAAN PENGALIHAN PERSONIL
Sumber: Kemendagri, diolah
top related