Transcript
Soal dan Jawaban Pengantar Pendidikan
1. Pendidikan merupakan proses pemberdayaan dan pembudayaan manusia.
a. Bagaimana pendapat anda, berikan alasan secara teori maupun
praktis.
b. Apakah landasan hukumnya, kemukakan
c. Apa hubungannya landasan Filosofis dengan menentukan arah
pendidikan ke depan atau tujuan pendidikan
Jawab :
a. Pendidikan sebagai proses pemberdayaan
Pendidikan sebagai proses pemberdayaan maksudnya ialah
manusia pada dasarnya lemah sehingga harus diberdayakan atau
diberi kemampuan, proses pendidikan haruslah diarahkan sehingga
potensi yang ada pada anak manusia dapat dikembangkan seoptimal
mungkin sesuai dengan fitrahnya, dia dapat menyumbangkan
kemampuannya untuk pengembangan dirinya, masyarakatnya,
negaranya, dan kehidupan manusia pada umumnya. Di dalam proses
pemberdayaan, lingkungan kehidupan anak harus bisa memeberikan
kesempatan untuk pengembangan potensi anak tersebut. Karena kita
tahu bahwa pendidikan merupakan interaksi antara manusia dengan
lingkungan, dan dalam interaksi tersebut manusia tidak hanya
merupakan hasil interaksi tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam
interaksi tersebut.
Pendidikan sebagai proses pembudayaan
Maksudnya proses pembelajaran manusia dipengaruhi oleh
lingkungan, kultur, dan budaya sekitar, pendidikan merupakan salah
satu bentuk pelestarian budaya, sehingga apabila pendidikan itu
dilepaskan dari kebudayaan maka tujuan pendidikan dapat
dimanipulasi ke arah yang kurang jelas atau bahkan ke arah yang
salah dan dapat direkayasa oleh kekuatan politik penguasa. Kita harus
1
Pengantar Ilmu Politik
A. Pengertian Politik, Ilmu Politik dan Konsep Ilmu Politik
Politik berasal dari bahasa yunani polites berarti warga negara kemudian
berkembang menjadi Politikos yang berarti kewarganegaraan, dan
Politike yang berarti kemahiran politik. Adapun konsep-konsep dalam
ilmu politik senantiasa berkutat dalam masalah:
a. Kekuasaan – sumber kekuasaan – pengaruh – pembuat dan
pelaksanan kebijakan
b. Kewenangan – kekuasaan berdasarkan legitimasi
c. Konflik dan konsensus
d. Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan
B. Lingkup dan pengertian Politik
Sebagai ilmu, politik mempunyai lingkup yang meliputi berbagai aspek.
Berikut pendapat para ahli tentang ruang lingkup dan pengertian ilmu
politik:
- Gambte:
politik merupakan kumpulan dari satu wilayah kehidupan sosial
seperti jender, ras, dan kelas sosial, sehingga politik diartikan sebagai
aspek dari keseluruhan kehidupan sosial, dan tidak hanya terpusat
pada lembaga-lembaga pemerintah.
2
- Lefwich
Politik tidak terlepas dari kehidupan dan aktivitas publik. Politik
menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan konflik di dalam
atau antar masyarakat.
- Deliar Noer
Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan
kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi dengan jalan
mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.
C. Sejarah Perkembangan politik
Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan
yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit. Secara luas berarti
ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam
buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau, sedangkan secara
sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai
ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis. Sejarah secara luas. Ilmu
politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya
berikut;
a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan
Aristoteles.
b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.
c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu
d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam
as-Sulthaniyyah
3
e. Indonesia abad 13 M terdapat kitab Negarakertagama dan Babad
Tanah Jawi.
Sejarah secara sempit
- Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul
pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi
hukum dan negara.
- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah
- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies
- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of
Economic and Political Science
- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar
Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.
- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science
Assosiation (APSA)
- Unesco lembaga dibasah PBB tahun 1948 melahirkan buku
Contemporary Political Science
Dalam Buku Contemporary Political Science ini terdapat 4 bidang ilmu
politik, yaitu:
1. Teori Politik
2. Lembaga Politik (Undang-Undang, pemerintah)
3. Partai
4. Hubungan Internasional (politik internasional, organisasi, hukum)
4
Pada zaman Yunani Kuno para pemikir yang terkenal antara lain:
- Socrates (469-399 SM)
Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas masalah
Public good (kebaikan bersama) yakni struktur ideal serta tentang
keadilan.
- Plato (429-347 SM)
Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang
siapa yang memerintah dan kedudukan individu dalam lingkup
kekuasaan yang dipegang.
- Aristoteles (384 - 322 SM)
Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang
asal dan tujuan terbentuknya negara.
Perkembangan sebagai ilmu pada akhir abad 19 mulai berkembang
sebagai cabang ilmu social memiliki : rangka, dasar, fokus, dan ruang
lingkup mengembangkan hukum-hukum ilmiah, obyektif, sistematis,
dan empiris, Muncul pendekatan-pendekatan yg berkembang. David E
Apter Menyatakan beberapa pendekatan yang berkembang:
1. Pendekatan Kelembagan / institusional
2. Pendekatan tingkah laku (behaviouralism)
3. Pendekatan kenajemukan (pluralism)
4. Pendekatan stuktural
5. Pendekatan Developmentalis.
Perkembangan ilmu politik diberbagai Negara berbeda-beda tahapnya,
berikut adalah contoh perkembangan ilmu politik diberbagai Negara
termasuk Indonesia.
5
Eropa Daratan Anglo Saxon Indonesia
1. Negara-negara
eropa selain Inggris
2. Aspek Kajian
- Kelembagaan
- Filosofis
- Historis
- Yuridis Formal
- Sempit
3. Kecenderunga
n
- Klasik
- Tradisional
4. Sifat
- Ilmu Terapan
- Bernilai
1. Negara-negara
amerika dan
pengaruhnya
2. Aspek Kajian
- Tingkah laku
- Empiris
- Sosiopsikologis
- Luas
3. Kecenderungan
- Aktual
- Fenomenal
- Kotemporer
4. Sifat
- Ilmu Murni
- Bebas nilai
1. Belanda
1596
2. 1960
3. 1970
4. Anglo Saxon
D. Fokus obyek kajian Ilmu Politik
- Roger F Soltau:
Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-
lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut,
hubungan antar negara dengan warga negara dengan negara lain.
6
- Harold Laswll dan Abraham Kaplan:
Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasan
- Joyce Mitchell ;
Ilmu Politik mempelajari pengambilan keputusan kolektef dan atau
pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat.
- Hoggerwerf :
Ilmu Politik menelaah tentang kebijakan pemerintah, proses
terbentuknya maupun akibat-akibatnya.
- Harolod Laswell:
Ilmu Politik memepelajari masalah siapa mendapat apa, kapan dan
Bagaimana
E. Bidang Kajian Ilmu Politik
Politik sebagai ilmu politik memiliki bidang kajian antara lain:
1. Teori-teori Politik
Teori Politik berdasarkan moral dan menetukan norma-norma politik
(mengandung nilai). Teori politik adalah generalisasi dari
phenomena-phenomena politik. Teori politik ini terdiri dari :
- Tujuan politik
- Cara mencapai tujuan politik tersebut
- Kemungkinan dan kebutuhan untuk cara tersebut
- Kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut
7
Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu :
1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.
2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.
Menurut Harold Laswell terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu ;
1. Kekuasaan 2. Pendidikan 3. Kekayaan 4. Kesehatan 5. Keterampilan 6. Kasih sayang 7. Kejujuran/keadilan 8. Keseganan
2. Filsafat Politik.
Mencari kebenaran berdasarkan rasional tentang apa, bagaimana
sifat dan hekekat kehidupan manusia. Contoh: etika politik, keadilan,
dsb.
3. Teori Politik sistematis
Bagaimana menerapkan norma-norma dlm kehidupan politik,
sehingga teori politik membahas fenomena dan fakta politik.(bisa
tidak mengandung nilai = bebas nilai)
4. Lembaga-lembaga politik konstitusi,
pemerintah, perbandingan lembaga politik dsb
5. Partai Politik ,
golongan dan pendapat umum
8
6. Hubungan International
Politik International, orang, administrasi, dan hak international
F. Hubungan Ilmu Politik dgn Ilmu Lainnya.
Prinsip-prinsip ilmiah dalam ilmu alam adalah berarti prinsip “resonable
conduct” yaitu ‘the manner in which a typical contemporary scientist
deal with his problems of research”, atau prinsip-prinsip yang sudah
diterima secara umum dalam ilmu ilmu alam, seperti ketika ilmuwan
ilmu alam dihadapkan pada gejala yang harus dijelaskannya
1. Hubungan Ilmu Politik & Sosiologi
Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik sebagai ilmu yang berusaha
mengupas fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi
banyak memberi kontribusi terhadap ilmu politik dalam penajaman
analisis Membantu ilmu politik dalam memahami latar belakang
struktur dan pola kehidupan sosial terutama kaitannya dengan
pengambilan keputusan, pengendalian sosial serta pola
pengorganisasian secara politis. Sama-sama menelaah negara.
Sosiologi melihat Negara sebagai organisasi pengendali sosial. Ilmu
politik melihatnya sebagai asosiasi tertinggi. Membantu memahami
ilmu politik dalam rangka mengetahui sumber-sumber kewenangan
politik, sumber-sumber keabsahan politik
2. Ilmu Politik & Ilmu Sejarah
Mempelajari peristiwa masa lampau baik menyangkut sebab-
sebabnya serta hubungan antar peristiwa. Membantu ilmu politik
dalam memprediksi masa depan yakni mengapa suatu peristiwa
terjadi, bagaimana suatu peristiwa terjadi serta akibat-akibat yang
ditimbulkannya.
9
3. Ilmu Politik & Antropologi Budaya
Fokus analisisnya menyelidiki aspek kultural dari setiap hidup
bersama. Membantu Ilmu politik : Untuk memahami kondisi
masyarakat terutama di negara-negara berkembang yang sedang
mengalami perubahan terkait dengan konsep modernisasi,
demokratisasi, kolonialisme, hubungan elite dengan massa,
nasionalisme, dll Pengembangan metode penelitian partizipant
observer
4. Ilmu Politik dengan Filsafat
Mengkaji secara sistematis dan rasional dalam mencari jawaban atas
persoalan yang menyangkut alam dan kehidupan manusia. Membant
ilmu politik menyangkut hakekat manusia, nilai-nilai ideal bagi
kehidupan negara/pemerintah. Membantu ilmu politik menyangkut
moral dan etika
5. Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Cabang psikologi yang meneliti perilaku manusia sebagai individu
dalam kaitannya dengan situasi sosial (mengamati tingkah laku
seseorang yang dipengaruhi situasi sosial). Membantu ilmu politik :
Menjelaskan gejala-gejala politik dan motif-motif politik yang
menjadi dasar setiap proses politik Dalam menganalisis tentang siapa
yang paling berkuasa dalam proses politik Pengaruh pemimpin
informal dalam pembuatan keputusan politik Mengetahui sikap
masyarakat terhadap hal-hal yang baru dan bagaimana situasi yang
ada.
6. Ilmu Politik dan Ilmu Hukum
Sama-sama menganalisis negara dan komponenanya. Ilmu Politik
dapat dibantu dalam memahaminya secara normatif.
10
7. Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi
Menelaah sesuatu yang berkaitan dengan faktor kelangkaan sehingga
berorientasi pada kebijakan rasional. Membantu ilmu politik:
Pengambilan keputusan terutama menyangkut pembangunan
ekonomi nasional Penggunaan pendekatan tingkah laku dalam
menganalisis masalah-masalah politik
G. Kewenangan
Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau
legitimasi Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan
melaksanakan keputusan politik Prinsip moral menentukan siapa yang
berhak memerintah mengatur cara dan prosedur melaksanakan
wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan. Kegiatan
untuk mencapai tujuan disebut tugas. Hak moral untuk melakukan
kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan Tugas dan kewenangan
untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi Sumber
kewenangan
1. Tradisi – keluarga atau darah biru
2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan
3. Kualitas pribadi seperti atlit, artis
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan
syarat menjadi pemimpin
5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek
Adapun Tipe kewenangan adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan
11
2. Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral,
kualitas pribadi dan instrumental
Setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini hanya yang
satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap
Peralihan kewenangan
a. Turun temurun – keturunan atau keluarga
b. Pemilihan – langsung atau perwakilan
c. Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan.
Sikap terhadap kewenangan
1) Menerima
2) Mempertanyakan (skeptis)
3) Menolak
4) Kombinasi
H. Legitimasi
Adalah Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk
memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Persamaan
antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya
berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau
masyarakat. Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-
sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana
kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk
membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down),
adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin
(bersifat bottom up). Objek legitimasi adalah:
12
1. Masyarakat politik - krisis identitas
2. Hukum - krisis konstitusi
3. lembaga politik - krisis kelembagaan
4. pemimpin politik - krisis kepemimpinan
5. kebijakan - krisis kebijakan
krisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan
maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis
kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah
mengalami krisis disebutlah krisis legitimasi. Kadar legitimasi:
a. pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang
meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok
masyarakat belum mengakuinya
b. berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat
dan masyarakat menerima dan mengakuinya.
c. Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal
mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut
menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak
berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya
digunakan cara-cara kekerasan.
d. Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah.
Adapun Cara mendapat legitimasi
1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional,
tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualistik seperti upacara
kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan.
13
2. materiil/instumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan
dasar masyarakat (basic needs) seperti sembako, pendidikan,
kesehatan dll.
3. pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan
kebijakan umum.
Tipe legitimasi
1. Tradisional – tradisi yang dipelihara dan dilembagakan contoh
kerajaan
2. ideologi – penafsir dan pelaksana ideologi, untuk mendapat dan
mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya juga
menyingkirkan pihak yang membangkan terhadap
kewenangannya.
3. kualitas pribadi – kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi
4. prosedural – peraturan perundang-undangan
5. instrumental – menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil.
Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional,
ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan
pemimpin hasil dari prinsip prosedural dan instrumental menggunakan
metode prosedural dan metode intrumental. Manfaat legitimasi
1. menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial
2. mengatasi masalah lebih cepat
3. mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik
4. memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita
kesejahteraan
Krisis legitimasi terdi karena:
14
1. peralihan prinsip kewenangan
2. persaingan yang tajam dan tidak sehat
3. pemerintah tidak memenuhi janjinya
4. sosialisasi kewenangan berubah
I. Kekuasaan Dan Pengaruh Politik
Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik Politik
tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu
berkaitannya antara keduanya. Konsep-konsep yang berkaitan dengan
kekuasaan
Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu
mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.
Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan
argumentasi
Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
namun yang dipengaurhi tidak menyadari
Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai
dengan kehendak yang punya kekuasaan.
Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini
biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain
mengalami ketakutan.
Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik
sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara
umum. Unsur kekuasaan terdiri dari ;
• Tujuan
• Cara
• Hasil
15
Oleh karena agar kekuasaan tidak disalahartikan maka perlu difahami
makna kekuasaan, yaitu :
1. Kekuasaan adalah hubungan antara manusia
2. Pemegang kekuasaan punya kemampuan mempengaruhi orang lain
3. Pemegang kekuasaaan bisa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah
4. Sasaran kekuasaan dapat individu, kelompok, organisasi atau pemerintah
5. Pihak yang mempunyai sumber kekuasaan belum tentu punya
kekuasaan, bergantung pada kemampuannya untuk menggunakan
sumber kekuasaan itu.
6. Penggunaan sumber kekuasaan dapat dengan paksaan, konsensus
atau kombinasi dari keduanaya.
7. Kekuasaan bisa memiliki tujuan yang baik atau juga buruk
8. Berkaitan pula dengan distribusi kekuasaan
9. Kekuasaan digunakan untuk masyarakat umum
10. Sumber pengaruh digunakan mempengaruhi proses politik
Jadi kekuasaan bukan hanya paksaan atau kekerasan atau manipulasi
tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan Kekuasaan harus dilihat dari
dimensi yang saling melengkapinya, yaitu :
a. Potensial – aktual artinya sumber kekuasaan bila belum digunakan
maka masih bersifat potensial bila sudah digunakan berarti sudah
aktual.
16
b. Positif – negatif maksudnya kekuasaan apakah untuk mencapai
tujuan tertentu (positif) atau untuk mencegah pihak lain (negatif)
c. Konsensus – paksaan kekuasaan bisa berupa kesadaran dan
persetujuan (konsensus) bisa juga dengan ketakutan (paksaan)
seperti ketakuatan secara fisik, ekonomi dan psikologis.
d. Jabatan – pribadi, kekuasaan di masyarakat modern adalah
kekuasaan karena jabatan sedangkan, bila kekuasaan pribadi itu
karena kualitas pribadi seseorang.
e. Implisit – eksplisit kekuasaan bisa secara kasat mata dirasakan atau tidak dirasakan
f. Langsung – tidak langsung, maksudnya seberapa besar efektivitas kekuasaan.
Adapun Sumber kekuasaan terdiri dari ;
1. Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll
2. Kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll
3. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah
yang diakui.
4. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.
5. Jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.
6. Massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru dll.
7.Informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini
publik.
Sumber kekuasaan juga harus dilengkapi dengan
• waktu dan keterampilan
• minat dan perhatian
17
Empat hal ini menjadi penunjang seseorang yang punya sumber
kekuasaan menjadi penguasa. Karena kekuasaan cenderung berkembang
biak. Sumber kekuasaan dapat digunakan untuk dua hal :
a. Non politik seperti untuk usaha, berbelanja, memberi bantuan dll.
b. Mempegaruhi proses politik dengan syarat :
- Kuat motivasi untuk mencapai tujuan
- Mempunyai harapan untuk berhasil
- Punya persepsi mengenai biaya dan resiko
- Punya pengetahuan tentang cara mencapainya.
Hasil penggunaan sumber kekuasaan bisa dilihat dari :
1- Jumlah individu yang dikendalikan
2- Bidang kehidupan yang dikendalikan
3- Kedalaman pengaruh kekuasaan
Kekuasaan harus didistribusikan dengan cara ;
a- Model elit memerintah
b- Model pluralis
c- Model populis
J. Pandangan Politik
1. Klasik
Politik dalam pandangan klasik dikemukakan oleh Arsitoteles, adalah
usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau
kepentingan umum Kebaikan bersama ini bisa berupa. Nilai ideal yang
bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kesejahteraan, dll.
18
Keinginan orang banyak atau keinginan golongan mayoritas. Pandangan
politik klasik ini terlalu bersifat filosofis sehingga tidak membumi, tidak
melihat realitas.
2. Kelembagaan
Pandangan politik kelembagaan menurut Weber berarti politik berkaitan
dengan penyelenggaraan negara. Negara adalah komuntas manusia yang
sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah
tertentu.
3. Kekuasaan
Pandangan ini dikemukakan oleh Robson, menurutnya politik adalah
usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam
masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain
untuk berperilaku sesuiai dengan kehendak yang mempengaruhi.
Kelemahan pandangan ini tidak membedakan aspek politik dengan
aspek lain, seperti tokoh agama yang punya pengaruh tidak berarti dia
sedang berpolitik. Selain itu dalam politik terdapat konsep lain selain
kekuasaan seperti kewenangan, legitimasi, konflik, dll.
4. Fungsionalisme
Politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan
kebijakan umum. David Easton “The Authoritative allocation of values
for a society” Artinya alokasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan
mengikat suatu masyarakat. Harold Lasswell “Who gets what, when,
how” Siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana, Siapa bisa orang,
lembaga, kelompok, atau bangsa Apa berati nilai, bisa abstrak seperti
keadilan dll, bisa juga konkrit seperti kedudukan, kekayaan dll. When
ukuran orang yang mendapatkan kekuasaan pada waktu tertentu. How
19
cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti persuasif atau koersif.
Kelemahan pandangan ini menganggap pemerintah sebagai wasit
kepentingan masyarakat, padahal pemerintah sendiri memiliki
kepentingan tersendiri.
5. Konflik
Dalam mendapatkan kekuasaan selalu terjadi perbedaan pendapat,
perdebatan, persaingan bahkan pertentangan maka lahirlah konflik.
Pandangan ini terlalu menekankan aspek konflik padahal dalam politik
ada juga konsensus, kerjasama maupun integrasi. Jadi politik adalah
interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan
dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama
masyarakat yagn tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Ilmu politik
muncul sejak zaman Yunani dengan adanya polis (negara kota) Menjadi
ilmu yang mapan sejak abad ke-18 Di indonesia juga ada buku tentang
ilmu politik seperti kitab negara kertagama dan babad tanah jawi.
Pendekatan dalam ilmu politik
1. Pendekatan tingkah laku berhubungan dengan fakta, empiris dll.
2. pendekatan tradisional berhubungan dengan nilai, filsafat.
Ilmu politik selalu berkaitan dengan
a. Negara
b. Kekuatan
c. Pengambilan keputusan (membuat pilihan diantara alternatif)
d. Kebijakan (keputusan yang memiliki tujuan dan cara mencapainya)
e. Pembagian atau alokasi sumber
20
Referensi :
1. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 1996 2. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992 3. Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 4. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
1988 5. Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing,
Yogyakarta, 1997 6. Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980 7. Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya,
bandung, 1998
ingat bahwa kebudayaan bukan hanya membentuk pribadi seseorang
tetapi juga dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Tanpa pendidikan
yang kreatif dan inovatif maka kebudayaan itu akan hilang.
b. Pembudayaan mengandung asfek afektif.
1) Manusia beriman, isi pendidikan itu adalah pelajaran agama
2) Tenaga pendidik / pendidik
Orang yang dapat disebut sebagai pendidik antara lain guru dan
dosen. Hal ini sesuai dalam UU Sisdiknas No. 5 dan 6,
“Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan”.
“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan”.
Berkualifikasi artinya kekhususan yang diarahkan dalam pendidikan
yang memang dia punya hak atas pendidikan itu yang diarahkan
dalam profesionalisme (kompeten dalam bidang tersebut).
Pasal 39 dalam UU Sisdknas tentang tenaga kependidikan
a) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan. Dan pelayanan
teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan.
b) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas
merncanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
pelatihan,serta melakukan penilitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
3) Adanya peserta didik (siswa/murid)
a. Dalam UU Sisdiknas pasal 1 No. 4
“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”.
Jalur yang dimaksud yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan
informal.
b. Dalam UU Sisdiknas pasal 12 bab V dijelaskan tentang hak dan
kewajiban setiap peserta didik.
4) Isi pendidikan
Dijelaskan dalam UU Sisdiknas pasal 1 No. 19
“ Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu”.
Pasal 36 menjelaskan tentang pengembangan kurikulum
berdasarkan standar pendidikan nasional. Kurikulum disusun
berdasarka jenjang pendidikan.
Pasal 37 menjelaskan tentang ketentuan mata pelajaran yang
wajib dimuat pada tiap jenjang pendidikan.
5) Alat / media / strategi dan metode
Alat dan media maksudnya adalah fasilitas yang menyangkut
sarana dan prasarana. Contoh : gedung, kursi, meja, dan lain-lain
(yang berbentuk fisik). Alatnya berupa LCD, OHP, VCD, dan lain-
lain.
Pasal 45 berkaitan dengan strategi dan metode (cara) untuk
mrndukung tercapainya guru dan siswa dalam pembelajaran yang
didukung dengan strategi dan cara pembelajaran. Srategi ini
berangkat dari teori-teori pembelajaran. Contoh : Teori
Behavioristik (Perubahan tingkah laku, pendekatan informasi), teori
kognitif (menekankan pada hasil belajar pada pendekatan
intelektual).
6) Lingkungan
Berkaitan dengsan lingkungan dalam kelas, keluar kelas,
lingkungan masyarakat (kota, pinggiran kota, dan pelosok),
berkaitan dengan letak sekolah dan keadaan geografis.
UU Sisdiknas bab III pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan
pendidikan, “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan
semua komponen masyarakat melalui peran sarta dalam
penyelenggaran dan pengendalian mutu leyanan pendidikan”.
c. Dalam pasal 3 bab II UU Sisdiknas menjeleskan bahwa tujuan
pendidikan yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan filsafat karena filsafat
mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat,
sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Rumusan
tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakatnya ikut
menentukan.
(sumber : Catatan Materi Kuliah)
2. Pendidikan dalam era reformasi membangun masyarakat madani.
a. Apa maksudnya masyarakat madani.
b. Sebutkan ciri-ciri masyarakat madani
Jawab :
a. Masyarakat madani adalah bentuk yang ideal dari suatau masyarakat
demokratis. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang adil
dan makmur dengan supremasi huku.Terbentuknya masyarakat
madani tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dan budaya dari
suatu bangsa.Oleh sebab itu, masyarakat madani Indonesia haruslah
bertitik tolak dari pandangan kita mengenai masyarakat dan
kebudayaan Indonesia.
b. Ciri-ciri masyarakat madani
1) Kesukarelaan
Tanggung jawab pribadi menjadi sangat penting sebagai pengikat
keinginan untuk mewujudkan cita-cita bersama
2) Keswasembadaan
Artinya masyarakat madani tidak bergantung kepada Negara, juga
tidak bergantung pada lembaga-lembaga atau organisasi lain.
Keanggotaan masyarakat madani adalah keanggotaan yang
penuhpercaya diri dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan
masyarakatnya.
3) Kemandirian tinggi terhadap Negara
Masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri
sehingga tidak bergantung kepada perintah orang lain termasuk
negara. Negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung
jawab yanglahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan
dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Inilah negara
yang berkedaulatan rakyat.
4) Kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum yang dipatuhi bersama
Masyarakat madani adalah masyarakat yang mengakui supremasi
hokum. Masyarakat madani di Indonesia mempunyai ciri-ciri antara
lain adanya keberagaman budaya Indonesia yang merupakan dasar
pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan
nasional. Yang penting di dalam masyarakat ayng bhineka adalah
adanya saling pengertian. Perbedaan bukan merupakan kelemahan
tetapi justru merupakan dinamikavdarisuatu kehidupan bersama di
dalammasyarakat madani.konflik-konflik nilai tidak selalu
disintegrasi. Justru di dalam masyarakat demokratis, terjadinya
benturan-benturan nilai akan memperkaya horizon dalam
kehidupan bermasyarakat.
(Sumber : Prof. Dr. H. A. R Tilaar, M. Sed. Ed. Paradigma Baru
Pendidikan Nasional)
3. Berikut ini merupakan tantangan internal pendidikan di Indonesia (1)
masalah kesatuan bangsa, (2) demokratisasi, (3) desentralisasi
pendidikan, (4) peningkatan kualitas (mutu) pendidikan. Jelaskan secara
rinci satu persatu tantangan tersebut, bagaimana solusinya.
Jawab :
(1) Masalah Kesatuan Bangsa
Rasa kesatuan bangsa melalui pendidikan tampaknya gagal.
Tidak mungkin peserta didik dituntut melaksanakan nilai-nilai moral
sementara dia melihat dengan mata kasat penyelewengan-
penyelewengan moral tanpa ditindak yang dilakukan oleh pemerintah
dan para penegak hukum baik di lingkungan masyarakat, bangsa, dan
negara. Pemerintah dan pemimpin yang korup tentunya tidak dapat
mengharapkan para peserta didik melaksanakan nilai-nilai yang baik.
Apalagi ditambah dengan tidak adanya supremasi hukum sehingga
para peserta didik tidak dapat melihat dimana sebenarnya adanhya
kepastian hukum.
Nilai-nilai kesatuan bangsa hanya dapat ditanamkan dan
berbuah di dalam proses pendidikan apabila peserta didik menghayati
kesatuan antara apa yang diajarkan dan apa yang diperbuat oleh para
orang tua dan para pemimpin. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah
kesatuan bangsa adalah dengan menanamkan dan memiliki rasa
bangga menjadi orang Indonesia. Rasa bangga menjadi orang
Indonesia berarti bangga dengan kebudayaan Indonesia.
(2) Demokratisasi
Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai
akan potensi individu yaitu individu yang berbeda dan individu yang
mau hidup bersama.Dengan demikian segala jenis homogenisasi
masyarakat yaitu menyamaratakan anggota masyarakat adalah
bertentangan denga prinsip-prinsip hidup demokrasi.Termasuk di
dalamnya pengakuan terhadap hak asasi manusia.Dalam bidang
pendidikan semua warga Negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban yang
sama untuk membangun pendidikan nasional yang berkualitas.
Demokrasi bukan hanya masalah prosedur atau susunan
pemerintahan, tetapi demokrasi adalah terutama merupakan nilai-
nilai.Nilai-nilai tersebut tidak lain ialah nilai-nilai yang mengakui akan
kehormatan atau martabat manusia (human dignity).Oleh sebab itu
pula proses pendidikan nasional dapat dirumuskan sebagai proses
hominisasi dan proses humanisasi.Pendidikan bukan hanya sekedar
menghidupi peserta didik tetapi juga mengembangkannya sebagai
manusia (human being).Pendidikan nasional bukanlah bertujuan untuk
melahirkan robot-robot yang hanya menerima petunjuk dan restu dari
atas, tetapi pendidikan yang mengembangkan pribadi-pribadi yang
kreatif, kritis, dan produktif
(3) Desentralisasi
Konsep dari desentralisasi ialah segala bentuk kehidupan di
masyarakat ditentukan oleh penguasa sehingga mengakibatkan
kehidupan demokrasi tidak berkembang. Konsekuensi dari kehidupan
demokrasi ialah partisipasi dari rakyat. Desentralisasi kekuasaan yang
menitikberatkan kepada partisipasi rakyat banyak memerlukan
persiapan-persiapan yang matang antara lain tersedianyatenaga-
tenaga terampil dalam jumlah dan kualitas yang tinggi, pemberdayaan
lembaga-lembaga sosial (social institution) di daerah sebagai tempat
partisipasi nyata dari rakyat di dalam mengatur kehidupannya
termasuk penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan miliknya.
Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah
akan memberikan implikasi langsung di dalam penyusunan dan
penentuan kurikulum yang dewasa ini sangat sentralis dan sangat
memberatkan peserta didik. Itulah beberapa kesulitan desentralisasi.
Oleh sebab itu kunci pokok di dalam pelaksanaan
desentralisasi ialah partisipasi penuh anggota masyarakat (grass root).
Hanya dengan demikian dapat dikembangkan anggota masyarakat
yang mandiri, yang dapat berprestasi bagi kemajuan masyarakatnya
yang lebih luas tingkat provinsi dan antar provinsi atau masyarakat
nasional.Hal ini secara teknis di bidang pendidikan dapat diatur melalui
penyusunan kurikulum nasional yang berisi petunjuk-petunjuk dasar
saja, kemudian diberikan isi yang nyata di dalam kurikulum yang
dilaksanakan di masing-masing daerah otonom.
(4) Peningkatan Kualitas (mutu) Pendidikan
Dari berbagai unsur penyelenggaraan pendidikan dapat
diketahui betapa sulitnya peningkatan kualitas pendidikan dengan
sarana yuang terbatas, dana pendidikan yang minim, penghargaan
kepada profesi guru yang sangat rendah, dan terbatasnya berbagai
sarana penunjang pendidikan lainnya. Kunci utama di dalam
peningkatan kualitas pendidikan ialah mutu para gurunya. Sehingga
bukan hanya diperlukan suatu reformasi mendasar dari pendidikan
guru tetapi sejalan dengan penghargaan yang wajar terhadap profesi
guru sebagaimana di negara-negara industri maju lainnya. Hanya
dengan peningkatan mutu serta penghargaan yang layak terhadap
profesi guru dapat dibangun suatu sistem pendidikan yang menunjang
lahirnya masyarakat demokrasi, masyarakat yang berdisiplin,
masyarakat yang bersatu penuh toleransi dan penuh pengertian, serta
yang dapat bekerjasama.
(Sumber : Prof. Dr. H. A. R Tilaar, M. Sed. Ed. Paradigma Baru
Pendidikan Nasional)
4. Pendidikan sebagai suatu sistem dituntut pengelolaan (manajemen) yang
baik melalui peningkatan manajemen mutu.
a. Berikan penjelasan mengapa pendidikan dikatakan sebagai suatu
sistem
b. Dari “proses” ada banyak faktor yang perlu diketahui (difahami) oleh
pengelola pendidikan dalam upaya manajemen mutu. Kemukakan
faktor-faktor tersebut.
Jawab :
a. Pendidikan merupakan suatu pemberdayaan dan pembudayaan manusia. Hal
ini sudah dijelaskan pada soal nomor 1. Lingkungan dengan budaya yang
saling terkait tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Kedua hal tersebut
salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses pendidikan. Jika kedua
hal tersebut diabaikan maka arah pendidikan tidak akan terorganisir dengan
jelas sehingga output yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan tujuan
pendidikan. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara komponen-komponen
yang saling berkaitan untuk menjalankan pendidikan tersebut. Dengan
adanya kerjasama antara komponen-komponen tersebut maka proses
pendidikan akan berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan akan terarah
sesuai dengan tujuan pendidikan. Kumpulan dari beberapa komponen-
komponen yang bekerja sama untuk melaksanakan suatu proses pendidikan
inilah sehingga pendidikan dikatakan sebagai suatu sistem.
b. Beberapa faktor dalam proses upaya manajemen mutu untuk mencapai
mutu pendidikan prima, yang termasuk dalam strategi Total Quality
Education (TQE) antara lain sebagai berikut:
1. Merancang secara terus menerus berbagai tujuan pengembangan siswa,
pegawai, dan layanan pendidikan.
2. Mengadopsi filosofi baru, yang mengedepankan kualitas pembelajaran
dan kualitas sekolah. Manajemen pendidikan harus mengambil prakarsa
dalam gerakan peningkatan mutu ini.
3. Guru harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang menghasilkan kualitas kerja. Peserta didik harus berusaha mengajar kualitas, dan
menyadari jika tidak menghasilkan output yang baik, customers mereka (guru, orang tua, lapangan kerja) tidak akan menyukainya.
4. Menjalin kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan
(stake holders) untuk menjamin bahwa input yang diterima berkualitas.
5. Melakukan evaluasi secara kontinu dan mencari terobosan-terobosan
pengembangan sistem dan proses untuk meningkatkan mutu dan
produktivitas.
6. Para guru, staff lain dan murid harus dilatih dan dilatih kembali dalam
pengembangan mutu. Guru harus melatih siswa agar menjadi warga dan
pekerja masa depan dengan mengembangkan kemampuan pengendalian
diri, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
7. Kepemimpinan lembaga, yang mengarahkan guru, staff dan siswa
mengerjakan tugas pekerjaannya dengan lebih baik. Di dalam mengelola
kelas, guru hendaknya menerapkan visi kepemimpinan pada
kepengawasan.
8. Mengembangkan ketakutan, yakni semua staff harus merasa mereka dapat
menemukan masalah dan cara pemecahannya, guru mengembangkan kerja
sama dengan siswa untuk meningkatkan mutu.
9. Menghilangkan penghalang kerja sama diantara staff, guru dan murid
atau antarketiganya.
10. Hapus slogan, desakan atau target yang bernuansa pemaksaan dari luar.
11. Kurangi angka-angka kuota, ganti dengan penerapan kepemimpinan,
karena penetapan kuota justru akan mengurangi produktivitas dan
kualitas.
12. Hilangkan perintang-perintang yang dapat menghilangkan kebanggaan
para guru atau siswa terhadap kecakapan kerjanya.
13. Sejalan dengan kebutuhan penguasaan materi baru, metode-metode atau
teknik-teknik baru, maka harus disediakan program pendidikan atau
pengembangan diri bagi setiap orang dalam lembaga sekolah tersebut.
14. Pengelola harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk
mengambil bagian atau peranan dalam pencapaian kualitas.
15. Lama mengajar di kelas 16. Lamanya persiapan mengajar
17. Pemilihan metode mengajar
18. Memberikan pekerjaan rumah
19. Pengalaman
20. Tingkat pendidikan
(sumber : Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah “Balai Pengembangan
Pendidika Luar Sekolah dan Pemuda (BP_PLSP)”)
5. Guru dituntut profesional dal;am jabatan/tugasnya. Anda kemukakan ciri
atau persyaratan guru yang dikatakan profesional (boleh dari pendapat
para ahli, dari hasil penelitian Diknas, dari NEA (Nation Education
Assosiation) atau dari buku-buku lain).
Jawab :
Ciri-Ciri Guru Professional:
a) Memilki kemempuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan.
Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi
b) Memiliki pengetahuan spesialisasi,yakni sebuah kekhususan
penguasaan bidang keilmuan tertentu.
c) Memilki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh
orang lain atau klien. Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif yaitu
didasari kerangka toeri yang jelas dan teruji.
d) Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable.
Seorang guru harus mampu berkomunikasi sebagai guru, dalam
makna apa yang disampaikanya dapat dipahami oleh peserta didik.
e) Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self
organization. Istilah mandiri di sini berarti pekerjaan yang dia lakukan
dapat dikelola tanpa bantuan orang lain , meskipun tidak berarti
menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas.
f) Mementingkan kepentingan atau altruism. Seorang guru harus siap
memberikan layanan kepada anak didiknya saat diperluikan baik di
kelas, lingkungan sekolah, maupun diluar sekolah.
g) Memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan norma-norma yang
mengikat guru dalam bekerja, misalnya kode eik PGRI.
h) Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunita. Manakalan terjadi
malpraktik seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi
dari masyarakat, atau sanksi dari atasannya. Ketika bekerja, guru
harus memilki tanggung jawab terhadap komunita, terutama anak
didiknya.
i) Mempunyai sistem upah. Sistem upah yang dimaksud di sini adalah
standar gaji.
j) Budaya professional. Budaya profsi, bias berupa penggunaan symbol-
simbol yang berbeda dengan symbol untuk profesi lain
top related