Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta ~0270berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191028-013716-1918.p… · Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta ..... ~0270 PW.OO/1884/DPR-RI/1989
Post on 05-Dec-2020
1 Views
Preview:
Transcript
•
Nanor Sifat Derajat Lamp iran Periha1
TEMBUSAN :
SEKRETARIAT JENDERAL DeWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta ...... ~0270
PW.OO/1884/DPR-RI/1989 Biasa Segera
Nama-nama Juru Bicara Fraksi dalam rapatpa ripuma DPR-RI tang ::gal 12 Jlmi 1989. '
Jakarta, 9 Juni 1989
KEPADA'
YTH. BAPAK \VK. KETUA DPR-RI/KORKESRA
di JAKARTA
Sehubungan akan diselenggarakannya rapat paripurna terbuka DPRRI pada hari Senin, 12 Juni 1989 jam 09.00 WIB dengan acara : Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umun para Anggota atas Rill tentang Per adilan Agama, bersama ini kami haturkan dengan honnat Nama-nama Juru Bicara Fraksi masing-masing, yang te1ah disusun urutan/ gilirannya se bagai berikut : .-
1. Bp. R.M. PURBA, d.a.ri FABRI, Pembicara ke-l No. Anggota 452.
2. Bp. IR. A. MOESTAHID ASTARI, dari Pembicara ke-2 FKP, No. Anggota 235.
3. Bp. BUDI HARDJONO, SH, dari FPDI, No.Anggota 391.
4. Bp. H. DIKDIK ISKANDAR, SH, dari FPP, No. Anggota 24.
D2mikian untuk menj adikan periksa,
~ ~ '. ".:;'''1.
- Pembicara ke-3
- Pembicara ke-4.
-WARDHANTO, -SH
1. Yth. 2. Yth. 3. Yth.
Bapak/Ibu KETUA FRAKSI-FRAKSI D, Bapak-bapak ANGGOTA DPR-RI Ybs. Bapak SEKJEN DPR-RI.
IP.210000371
4. Yth. Bapak WASEKJEN DPR-RI. '
..
I.,; DEWAN PH}'lWAKILAN RAKYA'flt. I.
F'RAKSI ABUl
!:'EMANDANGAN Ul'HJM FRAr~SI ABnI TEltHADAP lLAN,~ ~>"NGAN UNDAI-lG-UNDANG
" TEN'l'ANG PE~:~ADILp..N AGAMA
Saudara Ketua Sidang yang kami bormati,
Saudara Menteri Agama Republik Indonesia selaku Wakil Pemerintah
beserta Staf yang kami hormati,
Sidang Dewan yang kami muliakun.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan doa dan puji syukur
"ke Hadirat Tuhan Yang Haha Esa, karena Berkah dan Rakhmat-Nya lah
kita semua dapat hadir bersama dalam Sidang Dewan Y&ng mulia ini
dalam keadaan sehat wal'afiat serta penuh semangat dalam rangka
mengemban tugas-tugas tegislutif.
Fraksi ABRI menya,mbut gembira dan menyatakan penghargaan
kepada Pcmerinta.h yang telah mengajukan Rancangan Undang-Undang
tenta.ng Peradilan Agama melalui Surat No: R-06/PU/XII/1988
tertanggal~disertai dengan penjelasan Pemerintah dalalll
~apat Par ipurna npn~-.r(~· t.angg~.: 28 J""u""ari 1988 yang lalu.
Sikap Fraksi ASH! yang menyambut gerobira atas masukny~ Rancangan
Undang-Undang tersebut terutarua didasari oleh kenyataan bahwa
masih terdapat produk-produk hukum peninggalan Belanda yang
nlendesa.k untuk di tangani karena telah tidak sesuai lag i dengan
dinami~a kebutuhan masyarakat. Dcmikianlah. Rancangan Undang-
Undang Pel"adilan Agama loerupakan :.:)aluh satu dianta:canya.
1
Fraksi ABRI berpendapat bahwa penanganan Rancangan Undang
Undang Peradilan Agama ini berada dalam kerangka pembangunan
hukuJD Nasional sebagaimana diamanatkan oleh GBHN, antara lain
sebagai berikut
"Dalam rangka pe.fBbangunan hukUUi perlu lebih ditingkatkan
upaya pelabaharuan hukua secara terarah dan terpadu antara
lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukua tertentu
serta penyusunan perundang-undangan baru yang sang~t
dibutuhkan untuk' dapat mendukung pembangunan di berbagai
bidang sesuai d~ngan tuntutan pembangunan,. serta tingkat
kesadaran hukum' dan dinamika yang berkembang dala&
Dlas~arakat." '
Hengacu kepada arnanat GBHN tersebut. maka penjabaran Undang-
Undang No. 14/1970 tentang Ketentuan-ketentua.n Pokok Kekuasaan
Kehaki~an di bidang Peradilan Agama memang telah merupakan suatu
kebutuhan yang sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi.
Sebagaimana diketahui. Rancangan Undang-Undang tentang
Peradilan Agama ini Jibuat'sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari
Undang-Undang No. 14/1970 tentan~ Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.pasal 10. dan pasal 12 yang menetapkan bahwa
Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan "iliter, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Ditentukan pula bahwa Susunan, Kekuasaan serta Acara Keempat
Badan Peradilan i tudiatur dalam Undang-Undang tersendiri.
Sedangkan tenta~g Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara
telah terbentuk melalui Undang-Undang No.·2/1986 da~ Undang
Undang No. 6/1986, sedangkan Peradilan Militer telah diatur
2
j
berdasarkan Undang-Undang, yang walaupun masih merupakan ~aris&.n
Kolonial dengan beberapa perubahan masih dapat digunakan.
Berbeda halnya dengan Peradilan Agama yang selama ini masih
diatur dalam bermacam peraturan Perundang-undangan, ialah
(a) Staatsblad 1882 No. ~52 jo.staatsblad tahun 1937 No. 116 dan
610 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
(b) Staatsblad tahun 1937 No. 618 dan 639 tentang Kerapatan
Qadli dan Kerapatan Qadli Besar untuk sebagian Kalimanta.n •
Selatan.
(c) Peraturan Pemeriritah No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan
Pengadila.n Aga.ma/Mahkamah Syariuh di luar Jawa dan Madura.
Akibat dari adanya ketiga. dasar hukulll yang berbeda-beda sumber
asalnya dan isinya itu, ialah keanekaragaman Peradilan Agama baik
dalam Nama, Susunan, Kekuasaan, Acara (dan juga Hukum Mater1il
ya.ng dipakainya) telah menimbu~kan berbagai hambatan dalam
penyelenggaraannya. Maks atas dasar itulah sebenarnya telah
diprogr~mkan dal~m Peli~a IV, Bab 27 Bidang Hukum untuk
lnenyempurnakan Peradilan Mili ter dan Peradilan Agama.
Dilihat dari segi ini sebeuax-nya penyampaian Rancangan Undang
Undang Peradilan Asama pada menjelang akhir Pelita IV sudah agak
terlambat. Tentang masalah ini Pemerintah dalam Keterangannya.
telah mengungkap sedikit tentans proses penyiapan Rancangan
Undang-Undang Pex'adilan in! sejak tahun 1971, namun telah
mengalami berbagai hambatan sehingga terhenti di tengah jalan,
dan baru dimulai lagi untuk dibicarakan pada tahun 1982.
Frak~i ABR! dapat mengerti kesulitan-kesulitan yang dihadapi
dalam penyiapan Rancangan Undang-Undang tersebut sehingga dapat
3
memaklumi adanya keterlambatan yan.g ter jadi. Fraksi ABRI juga
melihat bahwa telah berhasil diajukannya Rancangan Undang-Undang
Peradilan AgaUla saa.t ini searah dcngan seruakin semaraknya
kerukullan hidup antar Umat .beragaJlla yang telahmembuahkan
toleransi dan saling menghargai antar Umat beragama, Keadaan
seperti ini merupakan wujud dari Pembangunan Nasional berdasarkan
Pancasila yang telah kita laksanakan selama ini. Memang
pembangunan bangsa dalaw rangka mewujudkan masyarakat yang maju, ..
sejahtera, adil, wakmur dan lestari berdasarkan Pancasila
haruslah secara. tepat dapat lnenenlpatkan manusia. sesuai dengan
harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, saling menghargai
an tara sesamanya sesuai dengan nilai-nilai agama. dan kemanusian
yang adil dan berbudaya.
Demikianlah ketiga dasar hukum penyelenggaraan Peradilan
Agama sebagaimana dikem~kakan terdahulu. sudah tidak sesuai lagi
dengan tuntutan pembangunan hukum nasional da.n karenanya perlu
diganti secepatnya de&ni kepentingan para pencari keadilan. Atas
dasar keadaan yang seperti i tulah maka Fraksi ABR! sebagaima,na
dikemukakan tadi Dlenyambut gembira masuknya Rancangan Undang
Undang tentang Peradilan Agama ini dapat diselesaikan dalam waktu
yang wajar dan tidak tertunda-tunda.
Sidang Dewan yang ka.i lJluliakan,
Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama yang kits. hadapi
aekarang ini mengatur 3 (tisa) hal, ialah Susunan, Kekuasaan dan
Acara Peradilan Agama yang telah ada.
"*
~ .. ··I;"·"·'·' '", ", .~', ~ r
,,,yJi
f'" Adapun penyempurnaan yang dijabarkan dalam Rancangan Undang-
Undang ini dapat dirinci sebagi berikut :
(a) Up~ya penyeragaman Susunan, Keku8saan, dan Acara Peradilan
Agama.
(b) Upaya'agar Peradilan Agama itu menjadi sejajar dan sederajat
dengan lingkungan Peradilan lainnya. tidak saling tersantung • Q., ~
dan tid",k s(i.ling mengawasi sat,u sama~ M"-"\.,·
(c) Sekaligus untuk lebih melindungi kaum wanita -khususnya dalam
hubungan dengan~~erceraian.
Amanat rakyat melalui ,GBHN 198~ dan 1988 yang menetapkan perlunya
diadakan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagaimana dikemukakan
dimuka tadi, dengan sendirinya termasuk pula kodifikasi dan
unifikasi bidang HukumIslam yang telah berlaku berabad-abad di
bum! Indonesia dan telah menjadi bagian integeral dari Hukum
Nasiona.l.
Telah ditetapkan pula·agar kedudukan dan peranan Badan-badan
Penegak Hukum perlu dimantapkan sesuai dengan fungsi, tusas dan
wewenang masing-masing.
Saudara Ketua dan Anggota Dewan yang ·.kami hormati t •
Sejak diajukannya Rancangan Undans-Undang tentang Peradilan
Agama oleh Pemerintah kepada Dewan sebagaimana dapat diikuti
melalui berbagai media ~ssa, terdapat tanggapan yang lu~s dari
kalangan masyarakat baik dari kalanga.n poli tisi t cendikiawan,
pengamat politik, waupun tokoh-tokoh keagamaan. Pendapat dan
pandangan yang terangkat keatas permukaan tersebut telah
~enggawbarkan adanya suasana dialogis yang berkembang, yang
5
.. 'yI, /jI I lDenggambarkan pula adanya lteterbukaan da.laIll kehidupan Demokrasi
Pancasila. Keadaan seperti ini memang dimungkinkan oleh pasal 28
Undang-U~dang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan
berkumpul serta mengeluarkan fikiran dan pendapatnya dengan lisan
aaupun tulisan. Dialog yang telah terjadi, yang mengangkat
substansi permasalahan yang cukup peka, namun tidak menimbulkan
gejala kearah teL;'ganggunya ketenangan dalazn kehidupan
bermasyarakat, bagi Fraksi kami memberi pertanda semakin J
dewasanyanya kehidupan berpolitik di Indonesia.
Berbagai pandangan yang terkadang mengandung perbedaan yang
sangat tajam antara satu dengan yang lain tersebut, telah menjadi
masukan bagi Fraksi ABRI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang
ini karena cukup representatif dan dapat mewakili Kebhinekaan dan
sifat kemajemukan masyarakat Indonesia.
Yang menarik perhatian.bagi Fraksi 'ABRI dari hasil pengkajiannya
adalah. b~hwa sebagian besar, bahkan hampir semua tanssapan dan
pendapat tersebut mempermasalahkan materi yang berkisar pada
pasal 49 Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, ialah:
Adanya Badan Peradilan tersendiri (Peradilan Agama) untuk .suatu
golongan tertentu (Islam) dengan menggunakan dan untuk menegakkan
hukum yang bersumb,,~r pada. a '7f'f."a. ( lsI am). Permasalahan ini 1 ah
Yling lDenja.di fokus perha.'(.ian dan ,silang pendapat ~tau' polemik,
sedangkan persoalan lainnya tidak banyak dipermasalahkan.
Berbagai pertanyaan yang menurut pengamatan Fraksi ABRI
telah memperoleh sorotan yang tajam adalah :.
(1) Apakah penegakkal'l Hukum Islam yans hanya berlaku untuk suatu
solongan masyarakat saja. $esuai dengan Wawasan Nusantara
6
/
..............• ' ... ,# .... ""- "
\0'" ,
h:
sebagaimana yang dimuat dalam GBHN Ba.h II Huruf E, butir l-e
yang herbunyi :
"Bahwa seluruh Kel)ulauan Nusantara merupakan aatu
Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ad~ satu Hukum
Nasional yang mengabdi kepada KepentinganNasional."
(2) Apakah Hukum Islam yang bersumber pada. berbagai Kitab Islam
itu tida~ bel'teAitangc.U). d\;}ngan telah diterimanya. Pancasila
sebagai satu-sa~unya asas dalam kehidupan bermasyarakat.
berbangsa dan bernegara; dimana Pancasila adalah Sumber dari
segala Sumber Hukum.
(3) Apakah dengan ditegakkannya. sebagian Hukum Islam oleh
Peradilan Agama ini tidak akan mengarah secara bertahap dan
terselubung kepada diberlakukannya nanti Piasam Jakarta ?
Sidang Dewan yang ~ami muliakan,
Hengawali pembicaraan tentang permasalahan tersebut, Fraksi
ABRI mengajak sidang yang mulia dan semua pihak untuk menyadari
kebhinekaan dan sifat majewuk bangsa Indonesia.
Dalalll GBHN, Bab II, Huruf E tenta.ng Wawasan Nusantara, khususnya
angka 1 huruf b tertulis sebagai berikut :
" Bahwa bangsa Indonesia" yang terdiri dari· berbagai suku dan
berbicara dalaa berbagai bahasa daerah, lIlemeluk dan I
aenyakini berbagai Asamadan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Kaha Es&. harus lIerupakan satu kesatuan bangsa. yang bulat
dalaa arti yang seluas-!uusnya."
Demikian pula pada angka 1 hurut c sebagai berikut
" Bahwa seca.ra psikologis, bangsa Indonesia harus .erasa
7
satu, senasib· sepenanggungan, sebangsa dan setanah bir serta
Dlcmpunyai satu tckad dala:m mencapai cita.-cita bangsa."
Dari apa yang terurai dalam GBHN terscbut dapatluh ditarik
kesimpulan bahwa perwujuda~ Wawasan Nusantara di bid~ng hukuJn
terkandung didalamnya. Wawasan Kebangsaan dan Kebhineka Tunggal
Ikaan. Oleh karena itu bendaknY8 kita semua tidak terlalu sempit
mengartikan kalimat : "Satu Hukum Nasional yang mengabdi kepada
Kepenting~n Nasional'-";. Pengertian Kepentingan Nasional tentu
tidak dapat dilepask~n dari kenyataan riil adanya Kebhineku
Tunggal Ikaan sebagaimana digambarkan dalam GBHN di atau. Tentu
akaa berbeda apabila pengertian Kepent ingan N.asional tidak
dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam Wawasan Nusantara,
seperti misalnya apabila pengertian Nasional tersebut mempunyai
arti yang sempit, rang hanya terdiri dari satu suku dengan
menganut satu agam~ tertentu. Pandangan Fraksi' ABRl ini. searah
dengan panda.ngan saudarta Ismail Saleh, Henteri Kehakiman (Kompas
tanssal 1, 2 dan 3/6 - 1989), menyatakan b~hwa wawasan
pembangunan Hukum Nasional itu hasus berlandaskan pada tiga
wawasan yang terdiri dari tiga segi tetapi yang bersama-sama
merupak~n tritunggal ya.ng tidak dapat dipisahkan satu dari
lainnya., ia-lah Wawasan Kebangsaan, Wawasan Nusantara da.n Wawasan
Bhineka Tunggal Ika.
Dengan demikian dalam mengartikan kal iusa t II Sa tu Hl~kum Nas ional
yang mengabdi kepada Kepentingan Nasional h, titik be rat hendaknya
tidak diletakkan pada hanya : kesatuan hukum dalam arti satu
hukwn yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia, karena kalau
8
I/Jf'
. ~ .. "" ~/ .. ' . ,:fi
1/' , I
•
demikian itu:yang diterapkan berarti akan terjadi pemaksaan
pe.aksaan h~kuw kepada golongan-golongan tertentu. hal mana pasti
akan meni~bulkan ketidak adilan. Kita semua hendaknya menyadari
bahwa. hukum haruslah berorientasi pada kepentingan bangsa.,
JDencerlllinkan ci ta.-ci ta. bangsa dan wensa.bdi kepada kepentin-gan
bangsa, dengan tetap menyadari akan kerasawan bangsa itu sendiri,
sekali lagi dengan tetap menyadari akan adanya keragaman bangsa
itu sendiri.
Saudara Ketua da~ Sidang yang mulia,
Bertolak dari adanya keragaman bangsa itulah, maka hendaknyc
kita semus .engingat bahwa pen,embangan hukum tidak hanya tertuju
padli, s~tu kesatuan hukum saja, akan tetapi juga harua
aemperhatikan pula adanya .lceQu:t\1b§n-k~butuhan hukum ' iapS tbusu §.
gari golong§D rakyftt t~rt§nty yang 'Ada d§lam masya1dkQt. sehingga
kelompok masyarakat tersebut mendapat perlakuan yang seadil-
adilnYA. sebagaimana dikemukakan oleh saudara Ismail Saleh.
Deng~n menggunakan WaW8san Nusantara, yans didalamnYA aengandung
pengertian wawasan kebanssaan dan kebhineka tunssal, ikaan J
sebagaimana dikemukakan tadi, atau apabila meminjam istilah
saudara' ISlnail Saleh menggun,akan ketiga wawasan secara terpadu,
semua azas hukum yang asli waupun yang berasal dari luar, de~gan
syarat yang sesuai densan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
atau yang dapat disesuaikan dengan itu, dapat diterima dan
di tuanskan dalam hukum nasional. Berbagai azas dan kaidah hukulR
adat, bukum Islam, huku~ barat yang telah ada di Indonesia,
setelah dikaji dan di "saring" melalui nilai-nilai yang
9
~ ..
..... ,/i."'';' ~t •
/' . N<,I ./ ~
terl\::andung dalc\lll Pancasila da.n Undang-Undang Dasar 1945 dengan
demikian dapat wenjadi bagian yang integral dari hukum nasional
yang tertulis waupun yang tidak tertulis.
Sidang Dewan yang hami muliakan,
Apa ~p~~ (ii~~m~kak~n tadi s09uai denean pemahaman kita akan
Pancasila seoaaai 1deologl terbuka. Fraksi ABRI tidak bermaksud
mengulang-ulang'apa yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto
tentang ideologi terbuka, namun dalam kaitannya dengan hal
tersebut terdapat pandansan Be1iau yang ulencerminkan ~uatu
kedinamisan, iala.h ajakannya untuk tidak menafsirkan Pancasila
secara beku, sebab apabila ditafsirkan secara demikian akan
kehilangan maknanya, akan kehilangan jiwa.nya, dan tidak akan
mampu menuntun bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan zaman
yang terus beI'ubah dan. bertambah maju. Dalam kerangka pemahaman
tersebut, ·Pancasila adalah juga suatu perangkat yang harus mampu
menyaring mana yang sesuai dengan nilai-nilai intrinsik dan
nilai-ni1ai dasar yang dikandtingnya. Maka dalam pembangunan
hukum Nasional, Pancasila. telah dan akan tetap merupakan
perangkat penyaring dari berbagai azas hukum, baik yang berasal
dari hukiull B~l'ut) l.u.kum ls1~ili". ms.upun yang bex-asal dari azas da.n
kaidah h~kum adat. Khususnya yang·berasal dar! kaidah'atau azas
hukum I~lam adalah yang telah menjadi milik bangsa Indonesia
khususnya yang beragama Islam yang telab berproses selama ratusan
tahun dan telah menyatu menjadi bagian dari budaya bangsa.
Dalam kerangka pemahaman yang demikian itu kita juga dapat
10
melihat kebenaran' apa yang pernab diucapkan Bapak Umar
Wirahadikusumah dalam suatu peringatan lsra' dan Mi'raj Nabi
Besar Muhammad SAW di . Mesjid Istiqlal. bahwa Pancasila. adalah
tempat subur bagi pertuwbuhan agama. Tanpa agama maka Pancasila
akan kehilnngan makna dan nilainya. Panc&.sila tanpa Aganla tidak
dapat di~~lut ra~casila~
Saudara Ketua daq Sidang Dewan yang kami muliakan. <:
Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa hukum yang
beraumbeJ" pa.ds. hukum Islam i tu dapat dijadikan h\lkuUl Nasiona.l
sepanjang tidak berteo.tansan denga.n nilai-uilai Pancasila dan
Undang-Undans Dasar 1945, atau dapat disesuaikan dengan nilai-
nilai tersebut. sebagai~ana halnya dengan hukum perkawinan.
kewarisan, wasiat. hibah, wakaf dan shodaqoh yang mengatur
kehidupan masyarakat a(ar menjadi tertib J terarah untuk mencapai
kebahagiaan lahir batin.
Dalam hal inilah Fraksi ABRI dapat menangkap adanya kekhawatiran
sementara pihak yang kemudian mempertanyakan: apakah dengan
demik1an tidak berarti membuka. kemungkinan untuk secara bertahap
aemberlakukan Piagam J"akarta , yang justru demi menjamin persatuan
dan kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari Sabang .sampai Herauk~, dlhap'uskan dari
Pembukaa~ Undans-Undans Dasar 1946 pada saat akan ditetapkannya
Undans-Undang Dasar 1945 tersebut ?
Fraksi ABRI dapat mengerti adanya kekhawatiran tersebut, karena
lIlemans fakta sejarah menunjukkan bahwa pernah uda. usaha untuk
merubah nesara Pancasila dan roenegakkan negara berdasarkan agailla.
balk melalui usaha legal maupun tidak legal.
11
Dalam hal ini memang kita semua perlu waspada, namun waspada
bukanlah curiga.» karenu dalam kewaspada.an tetap ada perhi tungan
secara. obyektif tentang berbagai kemungkinan yang akan terjadi
aerta mempersiapkan sekaliSus daya penangkalnya. Dalam kaitannya
dengan ini, apabila me.ang terbukti ada usaha untuk merubah
nesara berdasaarkan Pancasila,. ABRI-lah yang pertama-tama akan
aenghadapinya. baik dalam fungsinya sebagai kekuatan Hankam .
maupun 5ebagai Kekuatan Sosia.l folitik, karena memang ini tel'-
masuk tugas pokok ABHI dan di~anatkan pula oleh Sapta Marga,
dan. kami yakin seluruh 'rakyat akan ikut bel'sama. ABRI.
NaJUun dellikian hendaklah ki ta semua menyadari bahwa yang hendak Aj,
.dite"akkan melalui Peradilan Agallla ini hanyalah sehagian dari
·hukum perdata Islam (dan tidak termasuk pidana materiil) itupun
terbatas dengan yans menyanskut hal perkawinan, wakaf. shodaqoh
(pasal 49 ayat (1) a dan (1) e). sedangkan yang menuyangkut •
tentang kewarisan, wasiat dan hibah (pasal 49 ayat (1). b) hanya
dapat diberlakukan bagi pa.~a pencari keadilan umat Islam yang
bersangkutan dalam hal menggunakan hukum laId-la, sedangkan bagi
yans tldak menggunakan hukum Islam, dapat memilih mengajukan
perkaranya IDelalui Peradilan Umul8 ("rechtskeuze n ).
Fraksi ABRI berpendapat bahwa pen;aberlakuan hukum perdata I~lam
secara terbatas tersebut dimungkinkan berqasa~kan pasal 29
Undang-Undang Dasar 1945 yang "menjamin kemerdekaan t.iap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masin~-masing dan untuk beribadat
Ilenurut agamanya dan kepercayaannya i tu It • Jadi Undang-Undang
Peradilan Agama itu nantinya tidak lai~ hanya merupakan
pensesahan dari bukum perdata Islam terbatas yang sudah berabad
abad berlaku dan menjadi milik banS'sa Indonesia, menjadi b.agi6.n
12
jI .. ,/ ........ . .... --. '!
. r . ,
I'
dar! buday-a bangsa Indonesia, yang tidak dapat dipisahkan clari
kehidupau keseharian umat Islam di Indonesia. Jadi bukanlah
suatu usaha p~mbentukan peraturan perundangan baru.
Sidang Dewan yang kami muliakan,
Fraksi ABRI yakin bahwa dalam usaha unifikasi dan kodifikasi
hukum Islam materiil yang aiterapkan dalam Peradilan Asama
sebelumnya telah diadakan penskajian dan diadakan penyaringan .. akan kesesuaiannya at au dalam arti ~idak bertentangan dengan
nilai-nilai Panca$ila dan UndanS~Undang Dasar 1945. Pengamanan
juga dilaksanakan melalui penerapan persyaratan dalam Peradilan
Asama. itu sendiri, diman& pereyaratan untuk hakim dan pejabat
peradilan lainya haruslah pesawai negeri dan secara khusus
dinyatakan "tidak bekaa anggota organisasi terlarang dan aetia
kepada Pancaaila dan lJndang-Undang Dasar 1946". Disampins i tu
Juga di tekankan lagi dalam &umpahnya yang salah satu lafalnya
b~rbunyi; "Akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamalkan Pancasila sebagai dasar da.n ideologi negara It • • • •
Dengan adanya usaha pengamanan secara berlapis dan ketat terse but
diharapkan penegakan hukulIl perdata' Islam secara. terbatas lDelalui . , . cl~\.C~.l\":"\.''vV\.
~eradilan Agama tersebut daJ>at 4i l)ti&kem tidak akan menjurus
kearah akan diberlakukannya Piagam· Jakarta.
Saudara Ketua, Saudara Menteri dan hadirin yang kami
hormati, Sidang yans kami muliakan,
Setelah sejenak Fraksi ABRI mengajak sidang yang mulia untuk
mengikuti secara pokok-pokok sikap Fr~ksi ABRI dalam meng~adapi
13
pe.bahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama ini,
perkenankanlah kini - kami memasuki pendapat Fraksi ABRI tentang
materi Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama itu sendiri. yang
mel iput i SU5Un{;l.n, Keku8s&.an -dan Acal.~a Perad i lan Agama..
Setelah mempelajari pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undans
Peradilsn Agama. dan membandingkannya dengan Undang-Undang No.
2/1986 tentan~ Peradilan Umum yang terdiri dari 71 pasal, Fraksi
ABRI menyiJILpulkan bahwa. dalam menyusun Ratlcangan Undang-Undahg .:
Peradilan Agama ini digunakan asas koukordansi dengan Undang-
lindang Peradilan Umum~ Dari 71 pasal Undang-Undang No. 2/1986,
ternyata 67 pasal diantaranya dimasukkan dalaDl Rancangan Undan~-
Undang Peradilan Agaula dengan disesuaikan seperlunya mengingat
,kekh~susan Peradilan Agama ters~but, sedangkan 4 pasal tidak
dimasukkan ka.rena mewans tidak ada relevansinya dengan Peradilan
Agama ini yang memang bersifat khusus.
Digunakan~ya asas konkordansi tersebut, ditafsirkan oleh Fraksi
ABRI sebagai upaya untuk mensejajarkan Peradilan Agama dengan
Peradilan Umuna dengan tetap me~pertaha.nkan kekhususannya..
Penggunaan asas konkordaosi yang dijabarkan dengan kesesuaian
sistematik maupun x'umusan pasal-pasal dalam Rancangan Undang
Undang Peradilan Agama akan sangut memudahkan pembah~san nantinya
di tingkat III. Namun demikian Fraksi ABRl minta kepada
P~merintah untuk tidak berkeberata.n apabila ada usul perubahan
dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan.
Hasih dalam hubungan dengan asas konkordansi dapat pula dipahami
bahwa Menteri Agamalah yang diserahi pembinaan organisasi,
administrasi dan keuangan Pengadilan seperti halnya Henteri
Kehakiman untuk Peradilan Umum.
14
Ini sesuai pula dengan ketentuan Qalam pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang No. 1.4/1970 ya.:ng berbunYi : "Baqan-badarl yang melakukan
peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif
dan finansiil ada di 'bawah kekuasaan ma.sing-masing. Departemen
yans bersangkutan~, jadi tidak di ~awah Mahkamah Agung.
Dalam hubungannya dengan Susunan Peradilan Agama. Fraksi
ABRI ingin memveroleh penjela~un atau kejelasan mengenai beberap~
hal.
'llentang pet~syara.tan bag i Hal;im telah d i tetapkan antara
la'in "tidak beka~ anggota organisasi te~larans dan
seterusnya ....... , hal ini tidak dipersyaratkan bagi pejabat-
pejabat lain dalam lingkuugan Peradilari Agama, seperti pada
Panitera, Juru Sita dan lain-lainnya. Apakah tidak lebih baik
bahwa persyaratan "tidak bekas anggotaol'gallisasi terlarang
tersebut diberlakuk~n j~sa untuk pejabat-pejabat di luar Hakim".
Kedua Tentang syarat harus beragama Is~am untuk para pejabat
di lingkungan Peradilan Agama dapat dipahami dan Fraksi ABRI
berpendapat hal ini bukanlah suatu bentuk diskrimillasi. Syarat
tersebut jU$tru akan memberi dampak posi tif bagi para pencari
keadilan yang.mereka itu ad~lah beragama Islam, ialah secara
psikoloSis akan :memberi kemantapan terhadapPutusan Peradilan
AsaJlla. Namun demikian apakah tidak lebih baik apabila
persyaratan tersebut hanya ditentukan untuk para Hakim saja dan
tidak untuk pejabat yang bukan Hakim. Dalam hal ini Fraksi ABRI'
mengu8ulkan agar persy.ratan untuk pejabat yang bukan Hakim
diserahkan kepada Menteri Agama. Adapun untuk para pegawai dan
15
/
..
· .... ~i······ > \
karyawan tidak perlu diberlakukan persyaratan·tersebut.
Tentang ketcntuan pasal 18 ayat (2) dala~ Rancangan
U~dang-Undang disebutkan bahwa, K~tua, Wakil Katua dan Hakim yang
lIleninggal dunia diberhentikan dengan senciil'inya oleh Presiden
s e bag a i. K e p al a N Eq~ a r a 1 sed (Hi g k a. n d a 1 a.m Pas all 5 a y a t (2)
Rancangan'Undang-Undang, Ketua. dan Wakil Ketua itu diangkat oleh
Menteri Agarua berdasarkan persetuju~n Ketua Mahkamah Agung.
Henurut hukum kepegaw,ian pengangkatan dan pemberhentian ~eorang } ';
pegawai negeri itu terletak dalam tan~an pejabat yang sama. ;
Walaupun rumusan dalam Rancangan Undans-Undang Peradila.n Agama
ini sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Peradilan Umum
(pasal 19 ayat (2) da.n pasal 16 ayat (2) ), namun apakah hal
demikian tidak menyilllpang .dari kela2liUlan hukum kepegawaian ?
Hal lain yang ingin kami mintakan penjelasan dari
PelJlerintah . dalam hubungannya dengan asas konkordans i tersebut
ialah apakah susunan tiap Pengadilan Agama pada tingkat Propinsi
d~n pada tingkat Kabupaten/Kota~adya melliakai padanan susunan
Peradilan Umum yang setingkat ?
Dalam hal ini dapat~h Pemerintah memberikan gambaran tentang
kemungkinall adanyu. penc;-.tuall h.t:lo.s-kclas bagi Pengadilan Agama.
seperti het.lnya densan Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum ?
Bagaimani:l. kiranya. gambaran tentang f'ormasi .Pengadilan Agama
"
. ,~. ", "t'
:'1;:"
dibandirigkan dengan Pengadilan dalam lingkungan Pcradilan UmuID,
mengingat bahwa volume perkara ya.ng akan di selesaikan oleh t t·:
Pengadilan Agarua itu menurut perkiraan Fraksi ABRI tidak scbanyak
dalaUl Peradilan Umum. Hal ini tentunya akanmempengaruhi jumlah
Pengadilan Agama maupun personi~nyat disamping tentunya perlu
16
dlperhatikan pula keadaan geografis wilayah termasuk keadaan
kOJllunikasinya dan kepadatan penduduk yang berat~~uaa Islam.
Sidang Dewa.n yang kami muliakan,
Setelah kami mengemukakan hal-hal ya.ng menyangkut susunan
Peradilan Agama, perkenankanlah kini kami mengangkat hal-hal yang
menyangkut tcntang Kekuasaan Peradilan Asama, yang diatur dalaru
Bab III pasal 49 sam~ai' dengan pasal 53.
Fraksi ABnI melihat bahwa Ketentuan dalam Bah inilah yang qenjacii
pusat perhatian atau sorotan masyarakat, terutama pasal 49 kareua
pasal ini mengatur bahwa Peradilan Agama bcrtugas dan berwenang
aellleriksa. memutus, da.n lIlenyelesaikan perkara-perkara di tinskat
perta~a anta.ra orang-orans yang beragama Islam di bidang :
(1) perkawinan, yang meliputi 22 hal sebagaimana disebutkan
dalam Penjelasan;
(2) perkara kewarisan. wasiat dan hibah yangditentukan menyrut
bukum Islam, dap
(3) wakaf dan shodaqoh. dimana di dalam penjelasan pasal-pasal
tersebut £eradilan Agama menerapkan hukum materiil yang
bersumber dari hukum Islam.
Hengena.i perkara-perkara perltawinan yang -----,
dicantumkan dalam \
Rancangan Undang-Undans ini telah sesuai dan memang merupakan
konsekuensi dari ketentuan pasal-pasal Undang-Undans No. 1/1974.
Dalam hubungan ini Frakai ABUI mengharapkan penjelasan dari
PeJilerintah Dlanakah ya.ng menjadi kriteria utama bagi penyelesaian
perkara perkawinan; apakah pelaksanaan perkawinan menurut Hukum
Islam (tafsiran Fraksi ABRlmengenai Undang-Undang Perkawinan)
17
ataukah beragama Islam sesuai rumusah pasl 49 ayat (1) Rancangan
Undang-Undans Peradilan Agama. atau kedua.-duanla barus dil?e'nuhi ?
Fraksi ABRI berpendapat. rumusan pasal 49 ayat 1 (b) sangatlah
bijaksana dan realistik, karena rumusan untuk 'penyelesaian
perkara-perkara kewariaan. wasiat da.n hibah bagi orang Islam
haruslah menjadi kompetensi Peradilan Agamat hanya jika yang
bersangkutan menghendaki digunakan hukuBl Islam. Dalam hal yang .
bersengketa menggunakan hukum adat. ia dapat memilih' untuk
penyelesaian perkaranya di Peradilan Umum. Dengan demikian
dimunskinkan adanya suatu pilihan hukum (rechtskeuze). Disamping
itu kekhawatiran akan hapusnya hukum adat tidak perlu ada.
Dalam pasal 51 ayat (2) ditentukan bahwa perselisihan
kompetensi antar Peradilan Agama dis~lesaikan oleh Peradilan
Tinggi Asawa. Apakah dalam praktek terjadi terjadi
persengketaaan yang me~yangkut kompetensi antara Pengadilan Agama
dens_n Pengadilan dalam' lingkungan Peradilan Umum ?
demikian, siapakah yang menyelesaikannya ?
Sidang Dewan yang ka.l muliakan,
Dalam hal
Tentang Acara yang dipakai untuk penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama yang diatur'dalam Bab IV pasal 54 sampai dengan
64 Rancangan Unda.ng-Undang Peradila.n Agama. pada dasarnya sama
dengan Hukum. Acara Perdata yang berlaku· pads. pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umu~, kecuali yang telah diatur secara
khusus dalam Undang-Undang ini.
Dalam hubungannya dengan Hukum Acara ini, Fraksi ABRI berpendapat
18
babwa rUlQ,usan pasal 57 perlu lebih disesuailt.an dengan kenyataan
yang berlaku sekarang ba~i Peuetapun dan Putusan Peradilan Agarua,
fang selalu didahului dengan kalimat uBismillahirrakhmanirrahim",
kemudian disusul dengan kalimat "Demi Keadilan ijerda.sar.kan
Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan pasal 57 seperti yang sekarans
tercantulD da.lam Rancangan Undang-Undallg ini dapat di tafsirkan
bahwa yang dicantumkan dalam Penetapan dan Putusan hauyalah yang
tersebut dalam ayat (2), sedangkan yang tersebut dalam ayat (l)
hanya merupakan amana~ tentang penyelenggaraan proses peradilan.
Agar kenl.ungkinan sal.ah tafsir sedemikian dapat dihindarkg,:ti
Dlaka per lu perUlIlusan l\:embal i yang aesuai dl1ngan kenyataannya.
Dalam pasal 85 Rancangan Undang-Undang Peradilan Agawa
dicantumkan bahwa kelalaian Pani tera ds.lam pengiriman salina)".
Putusan P~n"adila.n yang merugiktlu bekas suami atau isteri atau
keduanya menjadi tanggungjawab Panitera. Apakah sanksinya
bilamana. hal yang· demilcian i tu ter·jadi ?
Sementara itu hal lain yang masjh memerlukan penjelasan ialah
yang menyangkut ketentuan pasal 89 tentang beaya perkara ya.l1~
dibebankan kepada peruohon atau penggugat~ kecuali apabila Hakim
wenentukan lain. Apakah yang menjadi 'pertiaubangan adanya.
perbedaan dengan yang berlaku untuk peradilan Umum dalam perkar~
Perdata ?
Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang kami hormati,
_---'---------0,' Dalam Undang-Undang No, 14/1970 tidak secara tegas-t,egas
dinyata.kan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama. i tu ialah
Peradilan untuk umat beragama Islam. Fraksi ABRI cenderung
19
I ,J
i J I
berpendapat. bahwa padu waktu pen1bahasan Rancangan
Undangnya semua pibak berpendapat deruikian, karena mew.ang pada
walitu itu ~I"a.ng ada, ialah PC1'"adilau Agama untuk Umat Islalll,
sedangi\:an untuk Umat Agama lain' segala urusan perdata lIlenjadi
kompeten~i Pera~il~n Umum. Apabila sekarang kita membaca
Rancufigan Undang-UndanM ini. mulai dari judulnya., kemudie.n
pa.sal~lYu.) maka su.ulpailah ki ta padn pasal 13 ayat t 1) huruf b yang ..
memuat ketentuu.n. ttbe'ru.gama 1 slam" untuk para Hakimnya, disamping
syarat pendidikannya, ialah Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum
yang Utenguas"i hukulU Islam. Hal' sema.calll ini te:rdapat pula dalam
pasal-pasal untuIt pa.ra fungsionaris dalam Peradilan Agama dan
pasal-pasal yang mengatur tentang sumpah.
Baru setelah kit a membaca 48 pasal dan sampai pada pasal 49,
kit a In e m per ole h pen ega. san b a h.w aPe r ad i 1 a nAg a In a me man g
diberlakukan untuk 'menyelesaikan' perkara-p~rkara antar orang-
orang yung beragama Islam di bidang-bidang tertentu. Apakah
kiranya tidak lebih' baik jiktt peneL~asan tersebut sudah pagi-pag!
dicantumkan dalaru pasal aw~l Bab I Rancangan Undang-Undans ini.
demiki~n p\!lu pada Penjelasan Rancangan Undang-Undan~nya ?
Sidang D~wan yang kami muliakan,
Fl-"aksi. ABRr mengamati adauya keinginan oem~ntara pihak untuk
merubah Judul Rancangan Undang-Undang , sehingga menjadi sesuai
dengan isinya, suatu gagasan yang sang~t logia dan memang
demikian kil~anya yang sebuiknya. Masalah ini juga telah dikaj
secara mendalam oleh Fraksi ADNI dilihat dari segala sest. Pada
pihak lain istilah Per~dilan Ag&ma itu sudah dibakukan dala~
20
Undang-Undan~'No. 14/1970 dan Undans-Undans Perkawinan (vide
pasal 63 ayat (l),Pengadilan Agama).
Masalah serupa dihadapi pada waktu DPR-RI membahas Rancangan
Undang-Undang 'tantang Peradi Ian Tata Usaha Negara., dimana usul
untuk merubah judul tidak Dlemperoleh ltesepakatan 1 sehingga
akhirnya dicapai konsen~us seperti di~umu.skan dalam pasal 144
Undang-Undang Peradil~n Tata Usaha Negara yang berbunyi seba~ai
berikut:
"Undang-Undang ini dapat disebut "Undans-Undang
Walaupun alasan usul perubahan judul Rancangan Undang-Undang
Peradilan Agama ini berbeda dengan alasan yang dikemuk~kan untuk
merubah judul Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tat~
Usaha Negara pada saat itu. namun penyelesaian yang diambil untuk •
perm3salahan judul pada Rancangan Undang-Undang' Peradilan Ta.ta
Usaha Negara kiranya dapat digun~ka.n sebagai suatu alternatif
pemecahan. Namun hasil akhii pendalaman Fraksi ABRI setelah
mempelajari masalah judul Rancungan Undang-Undang ini dar!, segala
segi ialah sebaiknya judul tersebut tetap dipertahankan
disertai. kejelasan bahwa Per,adilan ini adalah untuk Ulaat Islam,
,yang di tempatkan pada awal Rancangan .Undang-Undang, ba.ik pada
pasal maupun penjelasartnya.
Saudara Ketua dan saudara Menteri yang karoi hormati,
Sidang Dewan y~ng k~mi wuliakan,
Kiranya Frak~i ABRI pada tingkat Pembicaraan sekarang ini
21
';
1,
suda.h cukup mtlnyalUpaikan tanggapan, pendapat ,dan sarannya. Sal'an
saran lain d~n rincian atau rumusan saran-saran yans kami
kemukakan ta.d i aka.n kami ajukan db-I am Pelubical'aan Tingkat I I I
yang akan datang.
DeuLikianlah secara pokok-pokok tt\nggapan Fraksi ABR! terbadap
Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama.
Walaupun disampaikan secara. pokok-pokok t namun Fraksi ABRI
mengharapkan agar Pemerintah dan se~ua pihak dapat ~emahami apa
yang menjadi sikap 'dan pandangan Fraksi ABRI. yang tentu akan
digunakan seb~iai pedoman dalam pembahasan pada tinskat
selanjutnya.
Fraksi ABRI dapat merasakan bahwa masalah Peradilan Agama
ini cukup berat dan peka, bukan karena materinya yang berat,
namun karena akan menyentuh sisi kehidupan pribadi dan keyakinant
yang apabila tidak dibawakan aecara bij.ksana akan _enyentuh
kepentingan pihak lain. Oleh ka:rena. itu diperlukan pendekatan
yang saling asih, saling asah dan saling asuh dengan dilambari
oleh sikap tenggans rasa, yang merupakan wujud pengamalan
Pancasila..
'fidak ada l1~asala.h yang tidak dapat terselesaikan selallla ki ta
menssuna.kan tolok ukur yani sama ialah Pancasila dan Undang-
Undans Dasar,1945.
Sekali las1 Fraksi ABRI menyampaikan terimakasih dan penghargaan
kepada PelQerintah 'yang telah berhasil wengatasi segala. hs.mbatan
untuk akhirnya. dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang
tentang Peradilan Agama ini., Terimakasih pula kami sampail(an
, 22
•
kepada seluruh masyarakat. organisasi maupun perorangan yang
yans &a.nga.t berharga dalam up4t.ya k1 ta bersall18. d&11am rangku
pelllbaharua.n Hukum Naslonal ki ta menuju suatu sistem Hukum
Naaional ~ans lebih memenuhi tuntutan ja~an dan sesuai aspirasi
banssa Indonesia dan mencerminkan cita-cita bangsa dan mengabdi
kepada kepentingan bangsa ser~a mem~erikan rasa kepuasan dan
keadilan ba.gi pa.ra pencari keadilun.
Dengan aenyadari bahw',a naateri yang berhubungan dengan PelUbicaraan
Rancangan Undang-Undang Peradilan Ag~ma ini menyangkut 80al
keasamaan dan oleb karenanya merupakaa suatu hal yang dapat
dikua.lifikasikan sebagai rawan~ .aka Fraksi ABRI menghimbau Jan
mengajak semua fihak untuk beru~aha dalam menghadapi pembaha~an
Rancangan Undang-Undang in! agar di satu fihak dapat
aensendalikan diri dan di fihak yang lain agar dapat bertenggang
rasa (toleransi) demi·tetap terpeliharanya kelansaungan dan
kebahagiaan'hidup dalaw masyarakat dalam su~sana kekeluarsaan.
Akhlrnya atas doa kita bersa~a semoga upaya kit~ ini
mendapat Ridho dan ,Derkah dari Tuhan Yang Haha Eas, amin.
23
Jakarta, 12 J"uni 1989
Praklj.i ABRI
Juru Bicara
JL..M t P II R B A Nomor Anggot&.: 452
.. '
P·EMANDANGAN. U·M,U·M . FRAKSl.KARYA PEM1BANGUNAN'DPRRI:.·. '.'
-.. ...... ., '. ; ~
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK. IND'ONESIA .
TENTANG
PERADILAN AGAMA "
_.. • _.", _;,. ... 0" • .. .. . "" ..... ~ - .. .
' . . "_ ... 0.. • .~ to; ,.... ...... • _. • ...
. '" .... "" .. ' , .. ~. ..'
Disampaikan . .oleb :
"._ Ir. A. .. MOQs1tah~:I·Asmrl·~ . ," ... , .... -...... ' .
..... : " .. . Ariggota 'FKP DPRRI No. 236.: .. _ .•• ,. ' ...... ,_. '~"" :_ ._ .... : ..... h .• '
, .•• '·w ...... . , .... -' ~ .. :: .. ... _-", -" ... , ' ' ..... '~' .. , ...... .-..,.:....... .. •. y- ... ~~ .. ' "" ... : ... -"""" -., •• ' ... ~
. '.'
... ., ... " .....
:JAKARTA, 12.JUNll989 -0._" ......
. I
j
i I i . . ~
. ~
. )
"--'
PEMANDANGAN.UMUM FRAKSI .KARYA PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG'- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
" TENTANG .
PERADILAN AGAMA -~-----------------------------~----~--~---~ Disampaikan alah Ir.'·A. MQesta~id Astari Anggota FKP DP~RI No. 235
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warohmatullohi Habarokatuh. 'S~lamat pagi, dan salam sejahter~ bagi'kita semua.
Yth. Sdr. Pimpinan Sidang, 'Yth. Sdr. Menteri Agama Republik Indonesia
Pemerintah R. I. Saudara-saudaraAnggota'DPR yang terhorm~t, Sidang yang kami muliakan,
selaku
· ..:.
Wakil
T-erlebih dahulu perkenankanlah kami atas nama Fra:\tsi Karya Pembangunan mengajak para hadirin sekalian, untuk bersama-sama memanjatkan PUJl syukur 'ke hadirat Tuha~ Yang Maha Pemurah, karena atas berkat limpahan,iahmat dan karunia-Nya juga, kita semua '. dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR p~d~ hari ini. gun~ mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi ata.s RUU Peradilan Agama yang'telah diajuka~ oleh Pemerintah, dalam keadaansehat wal'afiat.
Pada kesempatan yang terhormat in.i., kendatipun bulan Sya~Hil t'tlah berlalu J dengan meminjam"peri-bahasa orang-orang tua ~ita yang mengatakan :. "lebih baik terlambat dari pada tidak samasekali" I maka atas nama Fraksi' Karya· Pembangunan .DPRRI kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1409 H, MinaI
, aidin wal faizin , De~ta mahon maaf lahir dan batin, kepada semua mereka yang merayakannya. .
Dari mimbar yang mulia ~ni, kami untuk dan atas nama ~raksi Karya Pembangunan DPRRI J menyampaikan ucapan S~lamat, kepada Presiden Soeharto yang pada tanggal 8 Juni 1989 yang lalu di
- 2 -
Markas 3esar PBB di New York, telah neneriroa penghargaan kependudukan dari PBB atas keberhasilan Indonesia ·dalam mengGndalika~ laju pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana. Penghargaan tersebut menjadi semakin bermakna bagi bangsa Indonesia, ka.rena m.ernpakan penghargaan pertama yang diberikan kepada Kepala Negara ASEAN, dan bahkan merupakan satu·satunya penarima penghargaan dari kelompok paroran~~n pada tahuh 1ni# Semoga penghargaan yang telah dianugerahkan pnB ini, akan dapat d~jG.dik.an momentum. untnk mamacu Program Keluarga Berencana guna ~ewGjudkan cita-cita Keluarga Kecil bahagia dan sejahtera, menuju l:HA.syarakat adil dan ma1i:.mur berdasarkan Pancasila ..
Sdr. I; imp inel1 S icicG1g, Wakil P8~orintah dan Sidang yang kami muliakan.
Dengan ~nanat Presiden R.I. Nomor R-06/PU/XII/1988, tangsal 3 Desemb3r 1988, Pemerintah telah menyampaikan kepada DPRRr r::uu tent~"..ng Peradila.n AgaM.a untuk mendapatkan pembahasan' dan persetujuan dari DPR. Komudianpada tanggal 28 Januari 1989. ~dr. Mentcri A~ama atas na~a Pemerintah R.I. telah menyampaikan' pula ketcrangannYR utas RUU Peradilan Agama tersebut, dalam Sidang Paripurna DPRRI .
.. --... -__ ... ______ ______ ___ _ --,:--==-_-:-1
~--_.- RULl ini dibuat dan . diajukan oleh Pemerintah" unttiU1
.
\. \ melaksanakan kctentuan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan .. Kehak~man, serta amanat GBHN Tah.,un 1983 yang telah dijabarkan dalam REPELITA IV - Bab 27 tentang Hukum, yang menghendaki
\ pen~.~~~~l~~~~~~~~~~-.~:.~~~~~-.;-~-n .. ~~~.ma & __ •••• ,...... • -
F~sal 10 ayat 1 UU .No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agema, Poradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 12 Undang-undanfr yang sama menentukan bahHa Susunan, Kekuasaan dan Ac~~a dari Badan-badan Peradilan seperti tersebut dalam Pasal ! 10 a"iat (1.), diat.ur cialam Undang-Undang t.e.r.~.~_ndiri. .
~ _ ~ _________ ~ __ ._.~====~-=-=~~_ .~=_=k~==---:-:::~~ =.-==--:~_=:== .. :.~._ .. , .. _ .. ____ :.~._._.-~. r~:.:.. __ ·=:=~~~-·----.. ·~~......:a.:..1 ~_=::::::..::::::::::--....:.::--=~-., .. - ..
---------···---5(;10.in i tu usa.ha menyi,apkan BUU Perad i }J.n Agama in i ternya ta telah dimulai oleh Pemerintah sojak tahun 1971 ·yaitu segera setelah UU No. 1~ Tahun 1970 diundangkan pada tanggal 17 Desember 1970. Dengan masu persiapall knrang lebih 17 tahun lamanya dan teleh dipersiapkan oleh suatu Tim Antar De~artemen/Lembaga.· Fraksi Karya Pembangunan yakin benar bahwa Pemerintah dalam membuut RUU ini telah berusaha dengan seguia dayadan kesungguhan bukan saja untuk nenghimpun masukan-masukan , tetapi juga telah mempe:o.:timbangluin dan mengkaj inya dengan cermat dan ~eksama dar ..... i \ berbas3.:i.. aspek. I
--.-~.----~ ---Untuk itu Fraksi Rarya Pembangunan DPRRI, menyampaikan
penah~rgaan ~an ucapan terima kasih kepada Pemerintah yang sejak lana dan t~npa kenal lelah, mempsrsiapkan RUU Peradilan Agama ini agar t idcd: ~da lfi,g'i Badan-badan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.· . 1ni yang tidak bErdasarkan UU RI.
. ..
( .
),
- :3 -
Sdr. Pimpinan Sidang, Sdr. Wakil Pemerintah dan hadirin s~kalian.
Sebelum membahas RUU' Peradilan Agama; yang diajukan Pemerintah, perkenankanlah karoi dala~ pemandangan' umum ini terlebih dahulu menyampaikan pola pikir yang mendasari sikap Fraksi Karya Pembangunan dalam membahas setiap RUU. Penyampaian pola pikir lni karoi anggap periu mengingat sebuah pemandangan umum bukaniah sekedar uraian biasa, tetapi uraian yang memuat garis kebijaksanaan Fraksi Karya yang strategis dan mendasar dalam menelaah suatu RUU. Uraian semacam itu akan bertambah penting nilainya kali ini, -mengingat yang akan ditelaah dalam pemandangan umum 1n1 ialah Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Sebuah RUU yang nantinya akan mengatur ~usunan kekuasaan dan acara dari sebuah peradilan yang akrab dengan aspek kehidupan manusia yang sangat peka yaitu Keadilan yang berkaitan dengan Keyakinan seseorang. Dari deskripsi di atas menggambarkan kepada kita betapa besar peranan dan tugas yang diemban oleh peradilan agama nantinya dalam kehidupan berbangsa dan' bernegara
~J<-~_~,~e~_~ __ ,_i ~~ __ r?~1-~,!~~rFraks i Karya Pembangunan dalam. mene laah RUU dal. am. W.i .. l .. ay .. a .. h . n.eg.a. r~I~,~s~tll_an,--RI. yang berdasarkan_ PaIlc~f.;.i la. -J
\ini tidak hanya melihat aspek dan landasan yur1dis formalnya semata seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 serta berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya. h.ehi:h=da-ri=i-ttr.,.Fraksi Karya\" Pembangunan juga melihat Iandasan idealnya yaitu, Pancasila J
Landasan konstitusionalnya yaitu UUD 1945, strategi pembangunan nasional, yaitu GBHN yang kemudian dijabarkan ,dalam Repelita, aspek historis l tingkat perkembangan masy~rakat serta hukumhukumnya yang hidup dan berkembang baik hukum tertulis tidak tertulis. ,_ .•. - ...• - .. ,._.- ... ----~ -- --" - .•.. _-._-- ..•... _---- ----, ------.~--- --.. ----~.--------.~-~" .. --
Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa Pancasiia yang berhasil kita tetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidaklah cukup hanya diakui, tetapi haruslah diimplementasikan agar keseluruhan semangat, arah dan gerak perobangunan dilaksanakan sebagai upaya pengamalan dari semua nilai-nilai Pancasiia secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Sejalan dengan itu maka dalam upaya pembangunan hukum, Pancasila haruslah menjadi sumber dari segala sumb~r hukum. Dalam arti bahwa setiap produk hukum haruslah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan diarahkan untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat Pancas-ila. . ____ -
Sdr. Pimpinan, Sdr. Wakil Pemerintah dan hadirin sekalian,
Kehadiran Peradilan Agama yang akan diatur dalam RUU ini s13 b aga-iman a---d-iu--1:--ai k an ·,~-sebelumn-ya=-·' ''8;dala-h me ru p akan aman at pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat khu$usnya untuk memperoleh keadilan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil spiritual dalam suasana kehidupan berbangsa yang arnan, tenteram l tertib dan dinamis. Suatu keadaan yang sebenarnya merupakan perwujudan masyarakat Panoasila. Dengan demikian Peradilan Agama akan merupakan salah satu sarana
~( .I"-~-! r ~ " C' 17 ct-(/.)
t,
- ..:1 -
l .. '1 I ,,.., oJ
pemt.)ar.i[~ un rl.n t,lD"(, U:{ me'i;7U.J UC11~an ill;:1.~;yttj:' A":a i~ 1"" anCaL'l 1. .8.-
bidang pcmbangunan hukum . khususnya
• ----',.-... - ...• , .' • • 1 1 ' Pan c a· s ].1, Z' t b t Da12.1a u.p'3.ya, n:3HU;jiJCLH:t:l . !,7~.t;y8.:r.a.K8:C - . ~~ -erse u , kehidupan be:~'?,;g;:u~na IlH':'f!j8..di p8ntin,g. Sclain l:o.l'E:'l~.a. masyarakat Indon os lQ 11.ema:1g 11!8.5:ra.i..·~~kat 1'0 1 ig~Ll1S j uga kare:~ 3. masyaraka t Indo!.H'q.:~L;. yanB: f.k~Gl dibanguL c.da} a.:~\. Ie,a,s~r3.:;~:S1.kat 7:"~15;: adil dan makltur .l:l;::r::::.tr1. lTnt.eriil dun spi:r"ituLl. ;3":DSL;'1)h SU"';.C.t:L antisipasi yang a~at tA~at t81Rh dilakukan oloh para pendiri republik tercinta ini yang meneppatkn~ k8hijup~n beragama Gobagai bagian
. . "L 1 ... . - 1 . 1 1 ". ,.,. 1 d 1 pentJ.ne~ (It::. a t,;1 pG:n.::::.:3.~16·,.2.11 I;'[tDC!;=:SlJ.a. n~:j.n ;Jailic'6.n nene'::5a:::, tannya a am pas. a ]. :28 U U D 1 tV};::-j. It (:d: ~~ E t. U an l? a sal 2;:1 e U D 184. !j k h lJ S U f-J n y a a y at (2) dijv.IJH1.'k;J.!'I. leb~l.h J,.; .. U.lj 11t dalcJ.¥'l C~~,Hl; ya,Y)'~; ki::'a jt'ldiks.D strategi das:?:;:: pc:x:.ba!1~nnan b2.IJ'\··;'u. d3~1.~;an s(:;H)akin m·,~ninekatn~:,8. dan meluasnya pemb8l·Js).~n2cn )11al{(~', J::.::;}:idul?i.U1 l~·?agnm.aC1n dan l~cpercR.raa!1 terhadap Tuhf.:.E Y(;;.ng l'·Ia}l.a I'S(':l. he~ru£.~ G0m~:.:~.in di.?.lr~alka:1 bo.i~{ cl.alt?Jl kehidupan pribudi maupUl1 !:<.ell:.dlJPan s;o;~:ial kO::\QsY3.r~..lkatan. Untl.lk itu GBHN lebih 1B.n;jut mGn[Iam~?,na~k~:u.1 aE~(1,r diupa'~Takan r-:u.paya terns bertambah sarana--sa:rana ~t(.U1g d ipo1.' J..nk:::.n b8.g:i. pengembangan kehidupan kea!?:am8.8.l1 dan !-:,;':; llidupan I~opel"cayaa!l. tertadap Tuh~.n Yan[(··Haha Esa itu. ~
tentu1.ah tetap c.F:.ls.?r! bat~l3-b8.t:::.').s tol1.)rt£.i.nsi dan Ler'ukunan . hidup F cmba:l~lulan k(:jhidupan beragRm:-t seger t~ i d i~3,:;butJcB.n d ia t:-~-l
I an ta:L'D. U:r.1.at bC?:'2.gcU;H~ yant~ bBranck:3.. di kalang'L.1 lilasyaral~at IndoI'~/.""i"-!l rT,....,~~ ..... ,"'1 .. ) 11~r~':"~~ rl'""'nr!al ..... t~lf·:}r .... ·"~.! t~~r~ l."1':'·;"JoUl·"l''t''I~'''!i' hl·d\.lP umat , .. ..., ,:~ _~ '-I.. i'l..G •• '. L;;! • .:... oj • . ; ~/ c... '._ \:... ,..:" .4 ... J • ...;, -:: ... .:.4 ,:) ..;~ l U ... ;, J:' ... ";:, • .L __ L'. _,... ~ _
.. ber'\fj ··\·1'1':> G~q .... "::'D(:>l"' ..... "=',,..':l~;'. .... t""""'1~r'I'="i"" Il";"l"l'='T) ... r':ll"'r~ U'!'l11ot;:) '~;:<:."'j l' J~,.., maka \
'
Gt"", 0. ,t.~ 0. , C.l. '.~ {'/ ",,'''_-'' l; '-~.1 C ...... 1' "";; J. ~ _.~._ P'.!:!, I- ~ t.· ... ,. .~ t.,. t b .n (A ~. ,I. .. oJ (.~ l- L ,.
kero.gaman agama dan !{epel'c8.yac.n t'~3rhad81.) ri'u.ilan Ya~p; 1:.3.h::1 Esa di kalangan ID.ctsyp.:-aka.t. tJ~a:':l da,patld. ta j ad ikan ~E;b2..;"-t3.i potensi pemban5~unan Y[~ng .. ofektif. pemb.anE.~l1nan l:i2.hidnpan b8:~·2.~al!l8. dent:an \ orient.~J.si seperti ini tcJ.~.h lllcnjc;,d3. tekad Golka.Y.". s6j,~.k aHal dan
. kembe.li d.it~!gasknn dalam Pernyacaan P.0J.:i.tik G01KAR 1988 YO.ng antara lain mC~ly""l.takaj,:' bah';·Hi. " ..... ar;:ai.;1,t'. d2.n kegerCo.yaan terhutlap Tuhar! 'YF.!.ng Haha "EEa neruD8.kar~ Sl.~mbelr infJpirasi C:s.n l.1otivasi pembal:.t:zu~r.:tn m~J:';:;.l dan G?iritnal m:~:;;rc:J~;;;"kG.t bangsD .. Karena itu 'perIn )cerr!s d:i.jamin ikliu yanrt iJaik bagi keb8basan·, tiap W'arganf)Jar~ UD'l:uk ·memell11: cr':'.:i1 :.~<~::.]~t1.:1J~;L~~n ib:·.'·~~;.ll o.~ana danf
, keperC3.Y~lQnn:rs. t.erhad.ap rruhan Yo.nt1 Hah~=t Ent.. j .......... ,.
'""---- ./-
c· ~'1""" .; .", • _1. ~., '~ ... - l,") # 6i: f~ oJ- ., t g . 1 t . . t b-, .... :;. d.d.. ).:;:1.eoJ.C\;,~ 1~ ~.::~ncnn:..·.a :lr~:-'t::t \.e.!,r·l~l men ~ .. {';')., K1 a sa agal -- suatu L:.osat11a.ll b"'.n[~~s~~ Y;::.l11.?~ utuh, Konr:;t;itu~:;i/UUn J.!)·fl.5 yang menjadi
das(.1,l' ~)c:n~re le~tjEgal~2.i:.".n nego.ra, k:i. tapL1:1 c! iper Itaya. {h~nl;c.~1 'suatu pola ,dan sikap pc.~I::18.iV:; (~~~lc.1'1 ItlCmand~l.ng ke8ai:l:~~n i tu. 'Sikap dan vola p~nd,[T~rlC' itll i:l:i(tul~t!11 GBII!:l d~i·teg·as};.arl dz.lam ]:llf!l!l~~n ~lawasan Nusc"r:tal·t~.. Vin'i:2.S8.n nusant.aro. ba2i l)anr~!2. Indonosiii. tidak lain adalah nG~Qsan atnu pandan~an s6rta·keYEkinan yang memandang selu:.:.~ul: 1J:i.18.Y~'b nnS3.nta:r.a ba:~k c.2.3.'r.,t" la.l1t., malJ.pun ndara serta pendur~;l11( yang mondiaminya der.gan SC;D~';l:.a aspek sos:i.alnya adalah merup2.kan SU2.tt:! l:esa"tnan yang u'Cuh da.n t.ak· terp:tsahkan.
\ .
j.
.- 5 -
semangat persatuan dan kesatuan. Dengan wawasan nusantara ini semakin memperjelas makna dan hake kat "Bhinneka Tunggal Ika" , keragaman dalam kesatuan, yang telah menjadi sako guru prinsip persatuan dan kesatuan kita. Meskipun berbeda-beda tetapibangsa Indonesia bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang utuh. Dleh karena itu arah pemb~ngunan hukum nasional kitapun harus menuju terwujudnya negara persatuan yang J dikehendaki oleh UUD 1945. ~.
/. Eeanekaru~D.m8.n suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama serta' kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah merupakan
. potensi dan kekayaan bangsa dengan "BHINNEKA TUNGGAL IRA". Keanekaragaman itupun membawa konsekuensi logis di keragaman sumbor hukum, baik karena perbeda.an adat isitiadat maupun karena perbedaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam keaneka-ragaman hukum adat (hukum tidak tertulis) kita. Hukum tidak tertulis yang hidup ditengah-tengah masyarakat kita memang luwes, karena dapat menyerap aspek-aspek positif dari
! berbagai sumber hukum yang diselaraskan dengan kebutuhan ~a7yarakat itu sendiri.
/-~ .. Fraks i --Karya Pemba~gun~~--b~~~~~da~~t~h~h;~ "~i~~sutlut PtHtd-6.p.~'=4tt1'1Fafil pembentukan hukum nasional harus d irujuk sepanj ang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena merupakan hukum yung hidup, tumbuh, dan berkembang searah dengan tingkat perkel1~bangan l~esadaran hukum masyarakat. Dari sudut pandang lnJ.
puJra'l:tl'li RUU Peradilan Agama yang akan mengukuhkan Peradilan Agama yang sebenarnya telah ada dalam tata kehidupan masyarakat salama ini pc.tut untuk kita sambut. ______ ~ ___ .. ./'
Apabila kita sejenak meneliti amanat GBHN 1988, khususnya di bidang pembangunan hukum, antara lain disebutkan perlunya terus ditinrkatkan upaya kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu ~erta penyusunart perundang-undangan bar~ yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai den~an tuntutan pembangunan, serta tingkat k~sadaran hukpm daD. ciinamika¥angberkembangdalam masyarakat .. Sela~j~tnY~rdi
(61daiig -- .. ' penegaEan hukuln, GBHN i988-mengamanatkan--- periunya:-" -terus I dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak huku~
sesuui dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya. Arah pembangunan hukum ini merupakan kelanjutan d~ri GBHN 1983 yang mendasari Repelita IV telah mencantumkan secara jelas perlunya - penyempurnaan Peradilan Agama, suatu tugas yang masih tersisa dan harus di~Glesail~an dalam Repelita V ini. Pengajuan RUU Peradilan Agama sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 14 Tahun 1970 karenape~gaturannya yang masih boraneka hingga kini adalah dalam rangka unifikasi dan penyeragaman agar nama, susunan, kekuasaan dan acara.nya menjadi seragam. Pengaturannya yang berdasarkan Undang Undan,IJ adalah dimaksudkan untuk memantapkankedudukan dan peranannya sebagai salah satu pelaksana kehakiman. Seroua itu meru~akan amanat GBHN. Baik GBHN 1983 yang dijabarkan secara jela.8 dala.m Repe li ta IV maupun GBHN 1988. ___ -1.
~ .. '. -;. C.~... " ... "
..
:;. '[ (.:
- G -
Sdr .. -:~ l:-t1D ~ n ar~ Sid ang, Sdr. Msnt9ri Agama selaku Wakil Pemerintah, Sidang y~n5 kami hluliakan,
Jr.'iL(
Telp.il sa~n:l-sama kita. ketahui b0rs~ma bahwa_\"~'~~~d-ii'~~ Agama,-,-' sebag~i salah satu pil~r d~lam ~istem pelaksana kekuasaan kehcJ~iElaD d i t2.nab air ki ta, baik secara de facto maupun d§ Yu:re. sud~h l~ma zda dan berjalan, b~hkan kehadirannya jauh sebelum kaum };,E:nj oj ah' D:) landa mer1 g5_l1j aItkan kakinya di bumi Indonesia t·e rei ~, t ::, in i " Per~,.(:'; .l3.l~ A~U~illa terT,ie:,)ut la.hir dan' tumbuh 'ditengah-tengah
-masyC'.}~::d~~i.t. 11"doncsia karE.:na. kcbutuhan hukum m~syarakat yang ! I beraf::".!·~,2.. 181:;'1:1. Tatapi nali~.B" l-::.eknasaan, wewenang,acara d'an dasar
huk:.J!r~, k3beradac.nnya, 'berbeda c:.ntara daerah yang satu 'dengan yang . lainr::ya .. ' Pe:;:a6.:~lan r~g2;ri1C: eli ~Ja\'Ht dan t1adu-ra diatur oleh penjajah Belan~~ ~el~lui 8th. 1882 No. 152 jci 3tb. 1937 No. liS dan .610; Peradilc:~n !l<tnl~:a di ~(aJ.iln~3.ntan SelB-tan dan Kalimant'an Timur yang dise~ut d8ng~n 7erapat~n Qadi dan Kerapatan Qadi Besar~ diatur· lriert;l~::_ ;J C:leW,: S':.:.b. ~d)37 no .638 dan '639, ,sedangkan Peradilan Ag~.m.a GJ. lL~,(;l.' pulau l.Ta"';1B., Mad:1ra, Kalimantan Selatan' dan Ka.li;;'i~.ntnri. flif.~ur., ),"ong be~n8.ma. Hahkamah Syar r iyah ' dibentuk sesuds.h In"-':oi1l::s:i..a merCL3kD. ole1.1 Pemerintah Republik Indonesia senc~i:~':~,' tet2.pi haTn dong8.11 suc.tu Peraturan Pemerintah saja belum den!i18.i"l c:l.1ntn Utf scp~rti halnya p~radilan yang lain .. seperti yang I dik9h::-::i1d~:.LJ:~l 0::'::-311 fl3.caJ. 3 aY8.t 1 dari UU No .. 14 t'ahun 1970. /
__ .. ~,_,,_;.~_.J
J::;..dn, :C~D .. ~, .. t HULI Pf:!:'~~diJan AEJnma ini qiajukanoleh Pemerintah· kepLJ.:.. D::''\:<:''n PC}:V7akilGLfl Hakyat uotuk .dibahas dan dimintakan
.. pers·e·~~~j:'~_~t'n'jD._ .. -J 'Wi" seL"uruh 'Indonesia' telah berdiri sebanyak 303
1·-~~·bual1Feng3.dil~~n tlg::lma, 18 buah Pengadilan Tinggi Agama dan dalam " waktt~".,f:in.fil:-~:i> me.~~~trnt. ronCclna p01?erintah,' akan~ditambah· dengan 3
bua h :"'~rc,~,p"1 1""~-' 'j"'lr:."rt1 l~~"'I~"'IO;"\ la':j-. ' : J..1 ~ ....... ' .. ,,(-:: ........ _ ... .,.1.,,0 ,-:"J,.~ ....... _ .... I..i.}Q ... • 4 . .:.::,o...J.~J.U . C~....l... . •
Pad"l VTat,t;: pemc.!'!,:inta.h kolonial .3elanda meresmikan institusi Peradilam Agama ~ang telah ada sebelumnya itu dengan .Stb. 1882, No.152 ~81ain masalah parka~in8~ perkara' warispun menj~di keWe:j~ln.s~~';.~:) 2eradilz.n 1":.!1nma lint-uk ID6meriksR, mengadili.. memutus
? ·dan ~enY81o~aikan. Kemudian p~da tabun' 1937, mel~lui 5tb'.' 1937' . ..---.- I No .1tG hor.)~;~:=-.rtens:~ Pe~:'Ddil(:.n !' .. l1D.ma di Jawa dan Madura dibidang
waris ]_tu dic8.b·.2t , dO;llikian jD[~a. ha.lnya dengan' kompetensi Kera.~!::"; .. :~ll (~adj de.:] :(ero.r-?at2.n Qadi Besar di Kalimantan Selatan dan Kal im~3'1 1,::,:11' .. cr :l..Elur. ',eetap i d i mabk3.mr.h Syar ~ iyah di luar Pulau Jawa Madu~a, ~ali8a~tQn Selat~n dan Kalimantan ·Timu~~kewenan~an menye l:~sc:. iL.~:Xl perkara d1.bi(..iang Kc.ris disamping masalah perkawinan J
i tu, tdt.,'c;; Dsn;.i ad i kompctel1si Nahka:nah Syar' iyah- hingga sekarang. 1
Selr.un. i<:.0nn,3kara,1zuna:1. tersebut. diatas tentunya tidak bisa j dilep:'~sk:::l cLJ.ri. p'CJlitil~ hulnlffi Kolcnial BeI'anda dulu' yaitu Devide e t Imp G r 8. • _. _______ . _._~ __ ----- _---.-. ____ .... -.. .. --- -- ..
~-.~-~------------ -- -......---...--- --.--~ --.----~~--------- .. --~-----~~ ---._-_.--_ ... _.- ... _---------.: .-----~-.-.. -...-~-.. - .. -
r 11Si"t::?st pen,;,f&ti12_tan Fraksi Karya Pembangunan masalah lairi-~ l yang ~ubGta~sl~l dan cukup mendasar adalah bahwa,Peradilan Agama
, ,..-) I \ denga.n b(':rba~idi lWJ.oam D)enaiuaannye itu, lebi~· dari seabad lamanya - '(I' t. ~d2.J:;.. bic2, ;i~.::;ng~~kf:~ekus5.ny3. sendiri kepu~~ .. sannya". b~i~ . karena
. tldak mE):ili].:l.ki perangkap juru sita seper~J. yang dlMlllkJ. oleh Per :::Ld:,1 >:,,:,": U~J.e:n, manpnn ka!~ena untuk setiap keputusan Peradilan
'\ '
- 7 -
t !~:~U~~~~~~~k:Uhkan oleh Peradilan Umumterl.obih ~ahulu ~~:~at ~ )/ . ,---- -----'-'--B~~-~ngka t dar i r ~al i tas'hisEC;-r:'-is-lai1irnya-P er ad i Ian Agama d i '( 1 Indonesia - seperti yang telah dikemukaitar.ldiatas ,- _ m8.~a . Frakst.
Karya Pembangunan sGpendapat dengan Pemerln~ah bahwa dlaJukanny~", RUU Peradilan Agamc. ini oleh Pemerintah aclal.ah dimaksud1'(an - .t~I?-tl1:k,_ menyamakan clasar hukum keberadaan' PeradiIan' Ags.ma di IndQne,si8:, .. '."
1 meny~makan SUSUl1an, - kekunsaan, acara S0.rta 'sebutan;Pe~adil~~ .,' -, Agama yang telah ada, dan lUcnenp3.tkan' Peradila.n Ag8.m?",;;-,I?ido.;
proporsinya yang sebenarnya sebagai 'bugiari dari P01rik~ana~rl., sistem Kekuas2.n.n Keha1-:i~n&n menurut -U'. U'. Ho. -14: Tahun 1970 ~ . Dengan demikian kehac!iran RUU Peradilan Agama,' irii ment.t-rut hemat .• Fral..:;:1'i Karya Pembnng~n8.i1, bukan lah untuk me!abuat sesnatu" bs.dan·: kekuasaal1
1-~.e ~a~~m~~~. __ }~~~ __ ~, __ ~-~~n s_~_~~~~ arl~_,:-_. _____ ._,:... _____ -_._,_, __ ._. _______ , _____ , ____ --- --_. - -':
'Sdr. Pimpinan Sidang, Sdr. Wakil Penerint~h) Sidang yang l:ami muliakan.
__ ~.,,~ .•. ~_. _____ . _____ ~ ___ ~ ___ ~. ____ _ J'- __ _ _
r-'-~~--'-'--"-'~
r' Sebagai pe la.ksanaan UUD 1945 Pasal 2·1} te lah d iund angkan UU
No. 14 Tahun 1970 tentantl Kekuasann Kehakiman. Dalam Pa~al 10 . Ayat . (1) UU No. 14 Tahl1.n '1970 di tentukan bahHa "Kekuasaan
Kehakiman dilal{uknn oloh Pengadilan dalam ll.ngkungan ".
2'1 I
a .. Perad i Ian Umum b. Peradilan Agama I
I I
J) . ---
c. Peradilan Militer d~ Peradilan Tata Usaha Negara
Susunan, Kekuanaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut d2lam Prisal 10 Ayat (1) tersebut" menurut Pasal 12 UU No.l~1 T£.hun 1970 itu, 'diatur dengan llndang-undang
·tersendiri . . - ----~- ----~- -----,,-~----.*-. _. -~ ._- -------------- ------"'----" --_ .. - -_._-"-' - --' ------~ .. ~-- ... --.-.... -... -.. ..-!-.-.---.---.-~--.-.--.. _ .. _-.'-" ~ --- .. _------_ .... _--'-
Peradilan Agama adalah merupakan salah satu dari D~dan-badan Kekuasaan Kehaki)~an di Indonesia vang· menurut UU 'No. 14 Tahun 1970, 'harus diatur dengan Undang-undang. Hamun setelah 18 tahun lebih, UU No. 14 Tahun 1870 itu diundangkah, ternyata hany~ eksistensi Peradilan tgama saja yang belum diatur dengan Undangundang Republik Indonesia.
~ .. _.~~. __ . ~_. 0' __
Melalui RUU ini Susunan, Kekuasaan dan Acara Peradilan Agnma di Indonesia akan ditata dan ditetapkan. Upaya me~ujudkan UU Peradilan Agama ini tentulah bukan saja dimaksudkan semata-matn untuk memenuhi ketentuan Ull No. 14 Tahun 1970, tetapijuga untuk dapat menghadirkan suatu Perad.ilan .. ·Agama seperti yang dikehendaki oleh Pasal 63 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada gilirannyu diharapkan akan mampu mengemban tugasriya dengan penuh kewibaHaan dan yang be~sama Badnn-badan Peradilan lainnya me:t:'upaka.n wahana' tempat para pencari ke8.dilan di ndonesia mencari, mengh3rap dan mempcroleh rasa keadilan ~.' aginya. .
.... -"'---..--~ ... - "
, .... "." , ....
'~' ,._' i'----..c" -'------"-------"----~~~__....; ________________ ....:.... ____ _
- 8 -
-.-~---Ne:gara Indonesia' adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (rechts-staat). Dalao negara hukum, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah karena itu mereka dapat menuntut dan mencari keadilan, apabila yang be]~sangl:utan rJ.eraso. hak-haknya dirugikan" atau manakala ada sesuatn kepEtusan yang dirasakannya kurang atau tidf-k adil. Badnn-Ladr·1.l1 yang bertanggung untuk melaksanakan peradilan, guna menegakk~n hukum dan keadilan di nagora hukum yang berdasarkan Par:cas:'la i.Ei tidak lain' e:.dalah Hahkamah Agung yang membawahi kee~pat ~adan Kekua3nan Keh~kima~ lainnya yaitu Peradilan Umum, PeY.'ad i lurl 1\.g2_i.:1a, Perad i Ian Hi 1 iter dan Perad i ian Tata Usaha
. Negflr2., . Ralr.yat pencari keC'.dilan, sia.papun dia dan dari bagian Daerah manapun di wilayah nusantara ini dapat dan berh~k untuk· mencari keadiluil ffislalui Badan-badan Kekuasaan Kehikiman yang .ada, berdasarkan hu!~um p.ositif yang berlaku di riegara Pancasila ini .. baik bert~9n hukum yang tertulis seperti UU 'maupun hukum yang tid~k ~tertuli~ (hukum adat) baik yang menyangkut huku~ Public
, ma~pumhukum Plivat. Atas dasar tugas dan fungsi Badan-badan Kekuasaan Kehakiman se~)erti :.tnlah, m.ak2. keber8.daan .Badan-badan Kekuas'aan Kehakiman termasuk didalannya Peradilan Agama, yang diharapkan' akan mampu urituk mengayomi parapenca~i keadilan, menegakkan hukum dan keadilan 'berdasarkan Pancasila, dan memberikan iasa aman serta jami~Qn kepastian hukum, sudah merupakan suatu keharusan.'
I i . Sd r. P imp in an Sid ang , . 7 /:, It,l. ,G·[··{.· ,/'}r'-r//i ~.f(({,"tl-{ fiZI "/
·Sdr. Wakil Peroerintah, ~ /' p
Sidang yan;.~ h.ami l1uliakan. / ~ '- -- ------_._-/------_ ... _._------------_.:..- ., ...
Frc.tk..s:l.. Ko"rya Pembangunan DPRf?Y/· sebagai pelaksan keiJi~ ai:sanaaQ DeHan Pimpinan Pusat/GotKAR dalam melaksanakan
'{n' tU[f,asnyo. S8PDh-'~sa . melandaskan ___ pS:oa Pernyataan ,Poli tik yang dihasilkan oleh 'I1{Lli~S IV· OLKAR. Dalam kaitannya dengan ,pembahas8,n HUH Peradilan '. nma 'ini, esensi dari butir-butir: 3,
1 lOt ~.26 dr;~,n ~7,,_da~~' rnyata~ . olitil~ tersebut ttiranya perlu
. A un'Lu... ke.:nJ. ~errgahltan sebagal, rlkut bahwa penerimaan P:;.ncasila _~..:;ebagc::.i satu-s2.tunya as dalam kehidupan be::m.a:::~ka.t ,berbangsa dan bernegara,. me akan landasan kokoh .b~teJ:~nljudny? i;:,tabilitas nasional yang i:n.~mis, pemant'!p..an ~14o.~;'3.san hus~l_ntara, sertu persatuandan kesa-tuan bangsa,-:c-~ . ___ ._ D i hid ~ing----p a ill hali aru a:11~---hliK.l.iln-; ._--P-e'r"l ii ~'--dlw,iJ 'tid k an--kep as t' 1 ·an-~--;ian ketertiban hukUID, sehitigga hukum akan mampu menjadi pengayom masyarakat, 23mberi rasa aman dan menumbuhkan kegairahan~ 'kreat1vitac serta partisipasi masy~rakat dalam pembangunan, berusaha untuk nendorong pelaksanaan pembaharuan hukum dengan me!:1perhatikan kesadc.ran hukum masyarakat untuk mewujudkan sistem huku1l. naf3:'ional berdasarkan Panca.sila. . ___ "~------~-------~ 8if&m--:--·p.~d;:=3~~~r· r;e r 1 u ----dIup·~iyakan---- per wu:jud"an:------N ega.-ra -----R;pu-bi"ik
nnaon-esIa--"r;ebagai negara kesatuari 1 negara yang ll1elindungi segenap
lbangS8 dan negara yang mampu,mengatasi segala paham golongan dan
.
puham peroran~an, untuk menanam. kan rasa pe.rsatuan dan .. k ... e_s_.a.t .. u.an .... , menebalkan rasa sebagai bangsa yang satu, mengukuhkan 'sifat . bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.' .' ' ... ___ . _._..:
- ------ ~~---.- -----.. ------------"-----~-.-----:~----.-- .. - ... --- ---
': ~' •. ~,. t.
\7. lj.
- 9 -
t$E$h*1i ~~u·_§-~ · ni"bidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disadari dengan sunggah-sungguh ~kan pentingnya peranan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia maupun sebagai sumber inspirasi dan motivasi pembangunan moral dah spiritual masyarakat bangsa. Karena i tu lah per lu terus dij amin iklim yang baik bagi kebebasan tiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. _____ , ______ ,-_".-"--"--""-"
-~.-'. -'- - ---, .. - ----.-. - .. ~.,-.-.-.~--- ... -, .. --.
Berdasarkan atas hal-hal yang telah kami paparkan diatas, maka Fraksi Karya Pembangunan DPRRI dengan 1n1 menyatakan menyambut baik diajukannya RUU Peradilan Agama ini,' dan siap untuk bersama-sama pemerintah serta Fraksi-fraksi lainnya dalam DPR, membahasnya di tingkat-tingkat berikutnya, agar dapat dilahirkan Undang Undang ten tang Peradilan Agama sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila .
. ~-- ---------,~---------.~-.~--~-- ..• ~'.------------.--~-.. ---~-'-~- ........... _\.
Saudara Ketua l
Saudara Wakil Pemerintah dan hadirin sekalian,
Setelah kami uraikan hal-hal yang berkenaan dengan kehadiran RUU Peradilan Agama maka kami ingin menegaskan kembali pala pikir
if:/I~ Fraksi K<:_~!~-"~-~~Q~!l.~1:!!!~!!-~ebagai beri,kut : __ ----
- '/. \'-" -nasar : Pancasila dan UUD 1945. --- { Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai \J landasan kanstitusional. Agama merupakan unsur penting \ dalam Pancasila sesuai Pasal 29 UUD 1945, harus tercipta toleransi dan kerukunan hidup antar umat l
7 Wawasan Nusantara dan Tata Hukum Nasional yang mengabdi kepada L-,
,kepentingan nasional dengan acuan pada "Bhineka Tunggal Ika"~ berbeda-beda tetapi satri, sesuai GBHN yang sudah terjabarkan secara lengkap. Dalam ke Bhinnekaan itu bangsa Indonesia harus ,i
mengutamakan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa harus ~ menuju terwujudny~ persatuan dan kesatuan yang harus tercermin
( dalam penyelengg~raan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan '.--- ki ta.
'~""~'~""'._ •• """N'·"." _.~ •.• __ •. :_,, __ ,_. __ . __ ..... ,., .•• _._ •. _ .• __ ~ •• _______ .... __________ --"
_._._--. _____ M-.~·---~-- ----------------L. :S, -:-'O";:iam rangka pembangunan hukum perlu Iebih ditingkatkan upaya)
pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan l
'I tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika \ yang berkembang dalam masyarakat. (GBHN BAB IV bidang hukum L- bu t ire) . . ____ ------___ " __ " ____ . ________ . _____ ~ ______ .. _________________ " ____ "-- __ ,.,---._'----- --" ----... --
-~--,.- ... :, . ... -'--~~ '-"'---'--'~'''-~-~ - ---------~----
L/" roalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu I ~. dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak
sesuai dengan tugas dan ~ewenangnya masing-masing l serta ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina
---_._--\ terus hukum terus
sikap 1 .
····~r:
- 10 -
Uie
.ri
. laku da.n ....... ke. t .. e.l. a ... d. a. n .. a .... n. pa.ra p ... e ..... n .. a .... g.ak. hukum sebagai pengayo~j masyarakat yang. jujur, bersih, tegas dan adil ,(GBHN BAB IV • '. bidang hukum butir d)~-
~, Jpada REPELITA-iV-dian~~r~~ya--di~y~t~k;~-per1uny~-· penyempur:a:~ - . ( I Peradilan Agama. .
• ~.-- ---------"'-.--.--~ __ 4 ______ •• ~_· ._ & -,]ndang-undang No.14 Tahurt 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, /., Pasal 10 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
Pengadilan dalam lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradl1an Militer ,dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Penjelasan Pasal 10 tersebut dinyat'akan bahwa Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan .khusus, karena mengadili perkara-perkara tert~ntu, atau mengenai golongan rakyat tertentu~ sedangkan Peradilan Umum· adalah Perad.iian bagi rakyat' pada uIDumn-y:a mengenai balk perkara 'I-perdata maupun perkara pid~na.. ..__ . --,./'
---,---.~-... -... ----... ~,!"----.~.-.~~-~-.;;;,.;:,::,:".:::.-:---~ .. -.... - .. -- ..... ~ .... --..... ,-.. -- .. -~~-, .. ..:.- /-, .. -" -.--.-----... ~,-.---~ .... .-.-~ - .
~Dalam--'--pendek;t~~ sejarah, kedudukan· Peradilan Agama eejak aemula' telah diatur dalam Staatsblad 186·2 No~ 152,Staa,tablad 1937 No.116 jo.6l0, Staatsblad1937 No.63B.jo.639 dan aetelah kemerdekaan juga diatur dalam PP. No.45 Tahun 1957.
,Staatsblad 1882- No.152 meresmikan Lembaga Peradilan Agama yang telah· ada dalam masyarakat untuk daerah Jawa dan Maqura; .
Staatsblad·· 1937 No .. 116 mengeluarkan. kompetenai Peradilart· Agama· untuk menangani perkara kewarlean didaerahJawa dan
Staatsblad
Madura; ,
1937 No.610, pembentukan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama Jawa dan Madura;
tin~kat: banding di wilay~h/daerah
Staatsblad 1937 No.638 dan 639, pembentukan Kerapatan Qadli dan Kerapatan . Qadli Besar untuk sabagian ·Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Kemudian setelah kemerdekaan keluar' PP No.45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah'Syari~ah di luar Jawa-Madura dengan kompetensi yang meliputi pula perkara mengenai kewarisan ..
-- Pada tahun 1974 diundangkan Undang-Undang No.1 Tahun '1974 :ten·tang Perkawinan·dimana dalam Pasal 63 disebutkan bahwa yang dimaksud denganPengadilan Agama adalah Pengadilan .bagi mereka
'yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya. . .. -----------
- Dalam negara Pancasila, rakyat pencari keadilan melandaakan pada falsafah hukum· negara Pancaaila, ialah hukum yang hidup dalam maayarakat, balk hukumtertulis (UU.) maupun tidak ter'tulis (hukum adat).
" ". ";-;, , ,,;"" '~:.-' . ). ..
- 11 -
~i Karya Pembangunan sebagai pelakaana kebijakeanaan DPP ~ ,? \ GOLKAR dalam mengemban tugasnya selalu"melandaskan pada ha6il
MUNAS IV GOLKAR. Dalam Pernyataan Politik hasil MUNAS tersebut Fraksi Karya Pembarigunan memperhatikan :
1L butir 3 mengenai wawasan nusantara ; ) Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya aaas dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa "dan bernegara merupakan landasan kokoh bagi terwujudriya stabilitas na6iona1 yang dinamis, pemantapan wawasan nusantara.
2} butir 10 mengenai pembaharuan hukum : -- GOLKAR mendukung usaha Pemerintah dalam mewujudkan kepastian
dan ketertiban hukum, hingga hukum. mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, dan menimbulkan kegairahan, kreativitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sejala~ dengan itu, GOLKAR terus berusaha untuk mendorong pelakaanaan pembaharuari hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan kesadaran hukum masyarakat.
butir 26 mengenai Kesatuan dan Persatuan : Sebagai bangsa yang majemuk selalu harus ditanamkan rasa" persatuan dan kesatuan, menebalkan rasa sebagai bangsa yang satu, mengukuhkan sifat" bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. ~
butir 27, mengenai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa peranan Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik dalam meningkatkan kualitas manuala Indonesia maupun sebagai sumber inspirasi dan motivasi pembangunan ,moral dan spiritual bangea Indoriesia~
'-,~--------.-------- ... -.-----.-... _. -- .. _--- --"_._--.. - --"--_ .. -.-----.. ~-~-----------.. -.----~---.-.--- .. ,. -~ .... ".,--~---
Atas dasar pola pikir tersebut diatas, " Frakei Karya Pembangunan menyoroti RUU Peradilan. Agama aec"ara keaeluruhan dan menemukan berbagai permasalahan yang masih perlu mendapatkan penjelasan dari Pemerintah.
~ Cp-a;~l-=pai,ar-ya!llil . m;;;~ luk;;-;~~.j;l~~:~-ci:bih 1~~j;:;t-1 ~. ~"'~...-::.. - - ,;,-------~-~---------------------.-----........-.---.-
I I 2.
Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa Judul RUU ini telah" sesuai dengan kehendak Undang-undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-undang lainnya yang telah memuat istilah ~engadilan Agama. Namun demikian Fraksi Karya Pembangunan masih merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh dan menginginkan agar didalam RUU Peradilan Agama, masalah makna dan muatannya yang khusus bagi umat Islam agar lebih diperjelas baik dalam Pasal maupun dalam Penjelasan.
Pasal 39 dan Pasal 45 persyaratan seorang Wakil Sekretaris dan juru aita pengganti, harus beragama Islam, Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan penjelasan Pemerintah, mengapa harus ada persyaratan demikian. Apakah tidak cukup dengan penekanan pada bidang kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.
' .. ~ 12 -
3~ Da.!lam Paeal 39 ayat (2) butir bmenentukan perayaratan bagi pepgangkatan juru sita penggantl; yaitu 'berpengalama~ selrurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pade. Pe'ngadilan Asama. . Fraksi Karya. Pembangunan menghat-apkan penjelasan sejauh mana, per. iapan basi kelengkapan aparatur Pengadilan .. Agama . dalar.1 rangka pelaksane.an Undang-Undang Pengadil~n Agama;.:·
4. Deng~~ memperhatikan Wawasan Nua~tara, Bhineka Tunggal Ika~ kesatuan dan pereatuan nasiona!, fungai hukum yang haru:.:~, mengayomi masyarakat, tingkat kescdaran dan~perkembangan hukurrl yang IDc.kin meningkat maka Fraksi ·larY6.Pembangunan menganSBap perlu ::tdanya prinaip. keaukarelaan bagi penoari keadila.n . terhadap bidang-bidang yang akan menjadi kompetensi pengadile..r<. agama, 1:ecuali bidang perkawinar~ sebasaimana· diatur dalE·.m Pasal 45 RUU ini beserta Penjelaeannya. Apakah Pemerintah 8ependapa~ dengan aikap Fraks! ~i tereebut.
\
5. Dalam peni:)agian hartawaris menurut hukum' Islam· ada ~~tC' waria yang tidak habis terbagi, bai:tt karena tidak adanya ··ah,l . .1. waria atau ~arena tida.k adanya ahli "naris a "'shobah·.. , Sampai eebel:"apa jauhkah P~merintah menangani maealah tersebut.. Apakah aka!'. dibentuk insti tusi oleh Pemerintah untulr. mengelolanya ., Dan. apakah 'a"\r::an maaih ada lagi ins:oitusi-inetitusi lainnya yang akan ditentuk sehubungan deng~n akari lahirnya 'Undang-Undang Peradilat. 'A.gama ini 1. . ", '. :1 .•...
6. Apakah Pem~rinte.h sependapat dengan Fraksi Karys. Pembanguna.r: tentang perlunys. . prinaip ~et~r~~aan" bagi· . pereyaraten p~~bela/penasehat hukum dilingk\Ulsan':fe~adilan.~gama ··sepanjanf. tIl~~eka tel~h. menguflSai hukum ·I~la.xp diaa.mping. pe~getl1hv.an hukum lainnya. fiCil ini ~ami ajukan m~nsingat diperla~annya Huku::~ Apar~l. Ferdata Umum 1alam lirigkt:.ngan···Peradilan Agama, disampinc e.cara khusus sepeltti 'yang dinaksudkan dalam Pasal 54 RUfJ Peradilan Asama ini. .
7. Di dalcID Pasal 52 RUU tercant'lm ·.··:1:;ugas-dan· kewenangan l~in oleh ateu berdasarkan UU". Apa ~fang 'aimaksud' dengan IItugas dEtE kewenangan lain" itu. Dliminta ?emerintah memberi penjelasan.
8. Dalam Ur-d.ang Undang No. 14 Ta~1un 1970" Pasal 5 Ayat ( 1 ) dinyatakan bahwa ,. Pengadilan mengadili menur'ut hukum dengan tldak m~.Jlbedakan orang". -Apa re:e~"ansi pemuatan pasal ter~ebut pada Pa$al 58 Ayat. (1) Rancangm Undang Undang ini .. D!emikiE.n pula mengharap penjelasan mengenai Pasal 2 RUU yang mempvnyai makna yanghampir sama densan ketentuan teraebut pada Pasal 58 Ayat (1) Rancangan Undans Undang.
9 .. F:ra.tsi Karya Pembangunan meminta :;>enjelasan Pemerintah, apakah ffii3.salah' Li"an sebagai ·salah sa~u ayarat pe~ceraian masih ,~di~nggap perlu untuk dicantumkan dalam pasal-~asal RUU in5 .
... ,,-.;.-"-
- 13 -
(Pasal 87 dan 88) mengingat 8yarat-syarat perceraian telah) diatur secara jelas dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974.
-----, ------_ ... Sdr. Ketua, Sdr. Menteri Agama, serta hadirin sekalian.
Masalah-masalah yang kaml kemukakan dalam pemandangan umum ini, baik yang bersifat pertanyaan maupun yang merupakan pernyataan sikap, semata-mata didasarkaQ pada prinsip dasar yang dianut Fraksi Karya Pembangunan salama ini. Prinsip daaar itu ialah, bahwa segala bentuk perundang-undangan yang akan kita buat selain barus menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala aumber hukum; harus mempunyai kedudukan dan dasar hukum yang ltuat dalam ODD 1945 dan sistem perundang-undangan lainnya; haru6 mencermiinkan implementasi wawasan nusantara sebaga'i pbla dan sikap pandang bangea Indonesia, juga karena materinya harue diyakini aken membawa manfaat untuk kemaelahatart masyarakat, bangea dan negara.
Prinsip-prinsip dasar itu akan tetap merupakan pegangan Fraksi Karya Pembangunan dalam pembahasan RUU ini pada tingkat berikutnya. Dengan demikian, Fraksi Karya Pembangunanpun yakin bahwa pembahasan RUU ini akan dapat kita selesaikan sebaikbaiknya.melalui musyawarah yang diliputi SUBaeria keterbukaan dan kekelua:rgaan.
Demikianlah pemandangan umum Fraksi karoi ..
Kepada' Sdr. Menteri Agama yang akan memberikan tanggapan atas masalah-masalah yang telah dikemukakan tadi terlebih dahulu karni ucapan terima kasih. Masalah-masalah lainnya yang lebih detil akan kami ajukan pada pembahasan tingkat berikutnya.
Kepada Sdr. Ketua dan hadirin sekalian yang telah mendengarkan pemandangan umum ini dengan tekun dar! awal karoi haturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang setinggitingginya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Wassalam mu;alaikum W.W.
Jakarta, 12 Juni 1989 FRAKSI KARYAPEMBANGUNAN DPRRI
DEWAN PERWAKtLAN H/,.KYAT HCPUBLl,( INDON£S!A
l~I{r\'KSI 1") All/l'AI Dl~l\/fOKl~.!~SI I'N DON'ESIA S l.l K r dU.: ria t J '" 1 a n G ~H 0 t Sub rot 0, T l! I p. 5801425/ 5 801500 • J A K AnT A
PEMA~DANGAN- UMUM
FRAKSI PDI-DPR RI ATAS
RUU TENTANG PERAD I LAN J\GAMA
D'isampaikan o1eh BUDI HARDJ,ONO, 51-!
Nomor Anggota 391 .
ASSALAMU 'ALAIKUM Wr. Wb. ~lEROEKA
Saudara Pimp i nan se rta pa ra /\0990 t3 DeWl:lfl Y II I.
Saudara Menteri Agc1I1IJ Y1.JL
Rapat Pari purna YL!ng halU'i rnul'j akan.
T e r 1 e b i h d a h u 'I u HI a r i 1 all kit a p iHI j d t I( an p u j i s y w K u (' i< (: -
had"i ra t Tuhan yang Maha [So, atds seqa"1 il raUlma tser'ta KJriJ(I~L
a--Nya, kita dapat rladir paJa r:CiPdt p:lripurna tH\ri ini (ldll"Hf!
keadaCin sehat wal'afiat.
Perkenankanlah kallii atiis fliilll" Fraksi POl 1I1(:nYlllniJ,"i'ik~111
t2rilllJ kasi h dan perlghargaan kepJdl1 Pemer"j ntail 111(,'1 (('! ui SLhiJ.j
la Menteri Agama yang pada tan99J1 2B Januar i 19~~l) te'l .. ,I\'1 IIIC:
nyampaikan Keterangan Pemerintall atas RJnCdfi9Jn UildiHI~-Ull(!.::Ul9
ten tang Peradilan Agama yang teL"d) d'isampu'ikan kope-ida Dl'i~ id
sebagJimana tertuang dalarn anlcH)at Presiden Repuu':',k. ir,dlH,(:sil.1
Jalalll suratnya tertanggal 3 DeselllLJer 1988 No.: I<.UG/PU,'/tl/ -
'! 988.
Gerdasarkan hal-ha'l t~rsebut di atas)d(1~'lt dic:tt~:t bJ.l.~
wi:! latar belakang da1am Illeny'~lliq)Jikdn RUU PA tCl'se:t:',L t'/1(:i'llH'uL
h~mer'intali ad~ldrl sebagai LJi~('ikut :
1. l3arlvva RUU PA di ajukdn SCI):'~Fl i pel ak~aljaati Uth,ldll il-U(j(1..l nU
No. 14 Tahun '1970 tenltdl9 K(:tentuan-f((;:t~nluilfl I)GL;;;, !(e
kuasaan Ke!'lakiman yang iilenyanqkut Pd~itl '10 ... tYJt ("!)
dan, Pasa'i 12.
Pengaturantentang susunZln, kekudsaan, dan JC~:l'd 'iIC(~";
dildn Agama Seli:lllld -in'; fj'jClusdrkJn k(:p~ld(l kl::L'iq.:.l p;~('~~t:~_
ran p12rundi.Lng-undal1gan yd i tu :
'il.' Staatsblad:Tahl,4n :llJbL' 1~\J.162 :jo SLJi~rsD'I~ld L~II~Jn t'
, 1 93 7 No.' '11 6 d ,1 n 6 1 Q , Len t cUll) P e i' d d i I :.in iI, \:j J n t,~ \ oi ' ~ l ( ~
~'Ja dan i'ld(iura.
b. '0, i D , S l..:t J L , • • • • • /?,
",: \
-,\
-2-
b. Staatsb1ad Tahun 1937 No~ 638 dan 639 tentang Kerapatan Qadi 'dan Kerapatan Q~di Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan.
c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pem
bentukan Peradilan AgaHlil/Mahkawah Syari lah di 1uar Jawa dan Madura.
Menurut Pemerintah,ketiga peraturan perundang-undangan
itu dianggap tidak sesuai, lagi dengan jiwa dan serna -ngat Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar atas segala perundang -undangan yang rnengatur Sadan Peradilan AgaOla sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut, yang merupakan i nduk dan kerangka umum sertd pE:dOlllan bag-j
semua lingkungan peradilan. 2. Keterangan Pemeri ntatl hal an/an 4 menegCisl\an bath'Jct :
"sebagai akiba~ dari ketiga peraturan yang berb~
da tersebut maka Pe~adi1an Agama di Indonesia selarna ini tidak seragam, baik nan:anya) we .. 'Vena~9 nya, maupun s~sunannya. Keanekaragaman terse~ut
segera diakhiri terwujud keseragaman pengaturan tentang Peradilan f\gama ll
•
Latar belakang pemikiran keseragaman itu dike~ukakan pula dalam keteraogan Pemerintah pada hulaman 14 dan 15 yang berbunyi sebagai berikut :
"Dengan disetujui dan disahkannya Rancangan Un -dang-undang tentang Peradilan Aga~a ini maka b~!
akhi rl ah keanekaragarnan Perad'j 1 an Aganla sebaga i
akibat politik hukum P~lIlerintah kc,'lor,-ial ddhu'!u dan akan t~rcapai cita-cita) realisasi ban berhasilnya Pasal 24 dun 25 Undang-undang Dasar
1945 yang merupakan Bab Kekuasaan KahakilIIan di
Indonesia. Dan dengan itu sekaligvs tercapai-l~h pul,a gagasao Wawasan Nusantara di bidang rlukufII,
khususnya di bidang peradilan (kekuasaan~2ha.~ 'kiman)lI. , ... - "' ":" :,~ ....
Sedangkan dal~~penjeiasan RUU PA dari Pemerintah ~i ,katakan :
,I
,I
"Untuk terwujudnya WaVJasan Nusant~ra sebaga-illwna di tetapkan GBHN, rnaka oleh Undang-undang .'ini k§. wenangan Peradil an Agama di Jawa J Madura dan K~
I,
1 imantiln Sel atan yang dicabut dari perkara kevJE., I.i : '" II
v I I risan ............. /3
(. , I il', 1 Ii
Ii}, I: , .
,·1.1
I, ;, \ I I J
- 3 ..:
kewari san pada tarlun 1937 di kemba 1 i kan dan di sarna-,~
kan dengan kewenangan Peradi 1 an Agallla, di daerah 'j a
innya ll•
~
Ke terangan Pemerin tah rid 1 dman 7 lIIemua t
IIlebih dari 'pada itu maka usaha penY211lpurndan Peng~
dilan Agama ini ada1ah untuk memperkuat kerangka
1 andasan kekuasaan keha~ irnan, un tuk s i ap ti ngga 1
landas pada Repelita VI sebagaimana kita cita-cit~
kan bersama"'.
Saudara Pifllpinan,
Sidang Paripurna yang kami ntuliakan,
Setelah mernpelajari secara luas dan mendalalll semua materi yang
oda baik RUU PA itu sendiri, keterangan Pemerintah ffitlUpUn flla
sul~an yang diperoleh dari berbagai pihak, Fraks"j PDI rnenyalllpai
kan sikap dasar sebagai landasan pokok pemikiran bagi arar,c1l1
pol"itik hukum nasional, yang berdasarkan :
-" Idiil Pancasila.
2. Konstitusiona1 UUD 1945. 3. Operasional GBHN dan Wawasan Nusantara.
1. Landasan Pancasila
Pancasila adalah ideologi Bangsa dan Negara yang telah diteri
lila sebagai Sqtu-s,?-tunya asas dal alii kehidupan berlllasyarakat,be.c I •
bangsa dan bernegara~ dan merupakan sumber darl segala sUfliber
tlUkulII. Oleh karena itu~setiap peillbentukan Undang-undang rlarus
InerupJkan pengamalan Pancasila dalam kesatuan yJllg utuh,
OaL:lIl1 Undang-undang No., 14 tahun 1970 (pasal 3 ayat (2) llIene -
gaskan : ".
Pengad'j 1 an Negara menetapkan dan menegakan hukuo1 dan keadi 1 an
berJasarkan Pancasila.
Arti Landasan Idiil bagi POI .
. PartdiOelilokrasi Indonesia menyad'ari dan rnengtlayati betapa pen-4 .- :~. ,,' ,I· ~ :i, •. 1 ::~ ; ';
cingnya 1 andasa A: idi il bagi suatu gerakan atau perjl.Jan9Qn~ ka ,:;' , J'. ' -, ""
rena landasan idiil/idiologi,dengan jelils memiliki arilh dJn t_~
juan yang pasti dan hanya atas dasar suatu l~nd~san i6iil/idiQ
log'j sajal ah program-program perjuangan dan pernbangunan dapac
d i r u III us k an sec a r a b a i k ;, t era r a tl ~ k ° n tin u J dan III 0. j u ~ b a i k y a n 9
bers'ifilL lnte,rnasiona'i J Nasional, Regional rnaupun Lokal) guna : '
I ' \ j ! I! J i. I t
kepenti ogan ... .' ... ~ . . "i!l '
, I
I I,
,:1
I. ",,_.
, ... ,...-
- 4 -
kepentingan Nasyarakat', Nusa dan Gangsa," !serta Ulllat NanusLl. - i ,
Tidak ada program yang 'lahir ,tanpa ide". ~anpa cita-cita dan'
tanpa tujuan hidup, sehingga dengan demikian sesun99uhnya ti " '
dak ada program yang 1ahir tanpa idiologi.
Gagi Partai Demokrasi Indoresia, landasan idiil Jaalah Panea
sila, s2bagai landasan idiil/id"iologi yang rnall1pu menjavJab se-.
tiap tantangan dan hambatan serta yang juga merupakan pokuk
fundamental dan normatif untuk ketlidupan Negara dan mentl:.t"li -
tJS serta llIartabat Bangsa, seperti yang termak tUb Jed ~r\\ Pelllb~_
kaan Ulidang-Undang Oasar'1945, yan9?~.ba.9.i~L9·ikutjp _ sebagai
berikut :.
Bahwa s2sungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangs a
dJn ole~l sebab 'itu maka penjajahan di atas dunia tlarus diha
puskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri
kead'j 1 an.
Dan perjuangan pergerakan Kefllerdekaan Indonesia telar'l salflpai
1 a~) kepada saat yang berbahagia dengan sel alTlat sentaysa 111211.9.
Clntarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu, gerbang Keilierdekaan
N2gara Indonesia yang merdeka, bersatu J berdaulat J adil dan
Inakmu r .
Nega ra sebaga i ta tanan 'd'an 1 ernbaga keh i dupan Rdkya ~ yang te £.
tinggi di atas satuan-satuan polit'ik lainnya mengeillban tang
gung ja~"ab dan berwenang untukmengusahakan keper.ti ngan Ulllull1,
iaitu ke~ejahteraan seluruh Rakyat yang mencakup kepentingan
orang perorang, ke 1 ompok) maupun go 1 onQan da 1 arr. huIJul19.:1i1 kc
serasian, keselarasan dan keseimbangan satu 5am3 L.l"in, Oldt(:
ri il dan spi ri tui 1.
Ncgc1rc1 tnenjaga keamanan dan keutuhan sel uruh wi 1 ayai"l Repu-
blik Indonesia sebagai Neg~ra Kesatuan dan wadah kehidupun
RJkyal yang, terdiri atas aneka ragam golongan dengan kebudj!
yClan, adat-istiadat, agama dan kepereayaannya masing-md5"ing
untuk rnencapai"kesatuan Nasion.al disemua bi.dang kei1'idupaq 'I\~: ::~I:: '-"I,.
oangsa dalam satuWawa~an Nusantara.
Kekuasaan Pemerintahan Negara sebagai Negara Hukum dilaksa
nakan menurut Undang-Undang Oasar, Haluan Negara, Undang-Un . -dang dan ketetapan/Keputusan lainnya dari Badan Permusyawa-
ratan/Perwakilan Rakyat. Rakyat menjalankan pengawasan ter
i1adap jalannya pemerintahan Negara 111elalui Leolbaga-lembagZt ! i
1'.,1 .,1 Perwa~ i 1 an .. :.:.....:~._._. :.:15
I 11,1 \ I
'I' ,
I • i .. '! I,
(I j ,l
:'r"..a,
--.
- fi -
Ppn.;{(ik i·1 an riikvat vann ciihentlJk c1ennan nemi 1 i han UlTlUl1l vano .f.
1 annsun n , . umulll, benar:-benar bebas dan bE:nar-benar ratlasl a~
Rakyat dijamin kebebasannya untuk berserikat dan berkullipul
du 1 am wadah ~epartai.an, Keo.rrnasan dan KekaryaJ.n, dan kebe-, . .
basannya untuk ue~lurkan ,pik,iran dengan 1 i san, tul"i san dan
sl?bagainya.
Kehidupan Demokrasi Pancasila yang rnenjadi syarat maupun s~
rana untuk rnewujudkan kesejahteraan lah"ir dan batin se·luruh
Rakya t d i pe rkenlbanRjllek arkan sebagLli ben tuk dan Cd ra rri dup
berbangsa, bernegara dan berlllasyarilkat, yang selHua K.ekuaLHI
sosial politik terorganisasi dalal\l sistem kepartaizlIl yang 0
tonom dan yang terbuka bagi setia~ Warganegara tanpa perbe
daan suku) keturunan,' kedudukan dan atau agama, den9an tu-
1 u s yak in meneri lOa Pane as i lao dan Undang- Undang Das a r 1945 ., scbaga i dasar dan kerangka s truk tu r jiJ Nega ra yang fllcnj aud n
struktur po1itik dan ketlidupan po1"itik yang sedel"hiH1J serta
stabil dan dinamis .untuk ruewujudkan persatuan dan kesZltUJn
Ban gsa. 0 a 1 am k e h ; d up an pol; t i k bel" 1 a k uta t a ,n 0 rill ii (r u 1 e s ~
of the games) yang prin~ipnya lIIenegilkkZln keadilan, kebenar~
an serta mendahulukan kepentingan umum dalam sem.1ngat "ten..9.
g~ng rasa" (toleransi) dengan meninggalkan suasana IIsaling
paksa dan mau menang sendiri".
2. Pelaksanaan Undang-Undang Oasal" 1945
Oalam penje1asan Undang-Undang Dasar lq45 meogenai Sistelo
Pcmerintahan negara : a.l. dit0gaskan, Indonesia ada"lotl ne
garayang berdasarkan hukuffi, tidak berdasal"kan ke
kuasaan bel aka.
Sedangk'rlnprinsip-prinsip dasar yang dianut hukum Indonesia
antara lain:
a. Adanj~ kekuasaan Kehak "iman yang merdeka (pasa'i 24) 25) -
UUD 1945) ..
b. Persamaan di dep~n Hukum dan Pemerintahan (pasal 27, ayat. (1) UUD 1945). . ,-
c. Terjall~inny~. hak-h~k warga negara (pasal 27) 28, 29, 30 -
UUD 1945) .
. Atas dasar prinsip negara t1UkuITI seperti tersebut d"i iitas) fIIak,~
Pasal 5 ajat{l )Undang-~ndang No. 14 tahun 1970 menegaskan :
IIPengadi"l an mengadil i menurut hukurn, dengan tidak llleillbeda
bedakan orang~'. I I·
. '! '" . I j J.
/ ,: ' , ,~. '
6
3. GBHN dan Wawasan Nusantara.
~.Jav~asan Nusantara adal ah Vlawasan da] ani'OIencapai tujuan Pembangun d(1 Nasional yang aotara lain menegaskan bahwa selurufl kepulauan
Nusantaf'a merupakan satu kesatuan"hukum dalam arti, bahwa hanya
ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasio -
na 1 •
Jadi) dal am negara kesatuan Repub-I ik Ind9nesia flanya a,da satu h~ kUfll nilsional yang berlak.u bag'i_ setiap'warga negara Indonesia ta.!! pa meillbeda-bedakan .suku;' keturunan, agama, kepercayaan terhadap Tu tlan Yang Maha Esa dan go 1 ongJn yang ada.
Oa 1 aill GBHN arah dan' keb i j aks anaan pemb'angunan huk.ulll d i ha r~pk an
benar-benar mampu menjadi program, s~hing~a masY3rakat merasa a
man, menciptakanlingkungan dan iklim yang mendorong kegairatwn,
kreativitas dan partisipasi masyarakat dala~ pembangunan nasio -
na 1 ..
Maka setia.p produk hukum nasional }laruslah mampu memberikan arah .' I
dan pe rkembangan masyaraka t 1 un tuk llIendorong keg eli ral'lan) k reCi t i-
v'itas dan partisipasirilasyarakat dalam pembangunan sebugi.l'i pengE.
Ilialan Pancasila.
Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang karni Hormati,
Bertolak dari sikap dasar tersebut di atas, Fraksi POI ingin me nyampaikan ;injauan ~ebagai landasan pemikiran :
1. Latar Belakang Sejatah
Apabil a di ti njau dari sej arahnya rnaka keberadal1n Peradi 1 an Agama di l,ndonesia, baik sebelum maupun sesudah ~ndonesia merde
ka dapat dipaparkan sebagai berikut :
Sebelum'perang, di Indonesia yang waktu itu masih disebut
Hindia f3elanda sudah dikenal di Indones.ia jellis-jenis peradil'.il1
sebagai berikut :
. ,
- Mflitaire rechten (R.O. Ps.,I)
- Districtgerechten (R.O. Ps.77V) Regentichapsgerechten" (R.O.Ps.81v}
~andraden (R.O. Ps.80v)
- Landgerechten (R.O. Ps. 116av)
Residentiegerchten (R.O. Ps.ll,6 av) -Raden van Justitie (R.O. Ps." 117 v ) - Hooggerechtslwf (R.O. Ps. 117v) - Godsdienstige 'rec'hten (IS Ps 134)
I ! I \" 1.1 !
I I Peradi 1 an Agc:ma ...... : .... /7 I
. I '. '. I
";.
- 7 -
P(~radilan Agama yang telah ada -seja-k sebelum kelllerdekaan
i tu1 al1 kemudi an di akui dan dimantapkan kedudukannya d"i JavJJ
d~n Madura tahun 1882~denga~ &tbl. 1882 No. 152 jo Stbl. 1937 - . - .
No. l1b dan 61~3 dan u~tu~ sebagian Kalimantan Selat~n tahun
1937 dengan Stbl. 1937' No. 638 dan 639.
Pol itik hukum seperti i,ni dapat dima:<~umi a'LOs 'i,1aSar pol "it-ik
~:olonial yang bersifat devide at ill1pera guna melllperkuat posi
s i penj aj a hannya.
Sedangkan Peradilan Agama untuk daerah lainnya baru diatur k~ 11lUd"ian pada llIasa kelllerdekaan dengan Peraturan Pt!llIerintal-l No.
il5 Tahun 1957.
Pembentukall Pengadililn Agama dituangkan dalarn PP 45 tuhun
1957) 2 tahun setelah berlangsun9n~a Pemilu 1955. Suasana pa
da waktu itu ada1ah Demokrasi Libe'ral di mana Konstituante te
rus berdebat dalam pembicaraan UUD Negara kita. Karena kega
galan konstituante, maka kit~ kembali ke UUD 45 sebagaimana
didekrltkan pada 5 Juli 1959.
Pengadilan Agama di Inaonesia sesuai denga~ perkembang
In'dan kondisinya dibentuk doh,HlI 's'uasana yang berbeda.
Peradi 1 an Agama di Jawa dan Madura serta Pengad'j 1 an Agallla di
Kalimantan Se1atan, lahir dan tumbuh dalarn sua5ilno kolonL:tl~ , '
sedangkan pengadilan agama di luar daerah-dderah itu lahir
dan tumbuh da 1 am suasana kelnerdekaa~.
Perbedaan suasana pembentuk<1n, sejarah pertumbutlan dZAn per -
keilibangannya menyebabkan nama dan wewenangnya pun i be rbeda . p~
1 a.
Dt~ngan di 1 ahi rkannya Undang-undang No .14 tahun 1970 ma-'
ka perbedaan nama i tu tel ah di salllakan dengan selJutan Penga -
d'il an I'~gal\la, nalllum penyebutan nama 'j tu bel um cukup karena "J~
wenangny a b~rbeda. Pengad i1 an Agama di Kal 'j lIIan tan Se 1 a tan rn~
Illdng S:1l1la dengan pengadilan Agama di Jawa dan IYladura sejak 1 April "i957" akan tetapi. Pengadnan Agama di luar ket"iga viill!
yal"l i tu wewr.n;angnya ti dak sa,ma da 1 am arti .. YJewenangnya .. tc;:bj rJ.
1 was dt;:r,i pada 'pengad'i 1.an Agama di Ja~va d.an Madura ..
Oalam sejarah keberadaan Peradiflan Agarna di Indonesia
perlu dicatat bahwa Pemerintahselalu bersikap hoti-hati da
la,rn menanganinya. Hal i~i terbukti dengan tidak d-icanturnkan
nya kEtentudl! tentang Peradilan Agamadalam UnL.lng-undang Ta
tlun lS4~ ~?'I' l~ YClryg d~~!am Pasil-I 6 Ine~e;tC1pk~n batlvJa dJ~am
I I , ·],.1
I ,
OJ
! I : ! I.: , 'I'f,
, J I,
,I '
I, ; I
- 8 -.
Negara Republik Indonesia hanya ada tiga lingkungan Pera(.J'ilan)
yaitu : 1. Peradila~ Umum 2. Peradilan Tata Usaha Pelllerintahan 3. Peradi1an Ketenta~aan.
Dal am I~erkelllbangan kehidupan masyarakat) 'negara,.ctan perkenlbanq . itn hukurn itu sendirf, akhirnya lembaga Peradi1an Agama, mulai
ditetapkan da1am UU No. 14 tahun 1970~
Latar belakang pemikiran yang melanda~i, penyusunan Ran -
cangan Undang-undang Peradilan Agam~ masih perlu dikaji secara cennat antara lain adalah :
Pasa 1 10 aya t (1) dan pasa 1 "12 Undang-undang No. 14 ta -hun 1970. Dalam penje1asan pasa1 ter~ebut di atas Undang-undang No. 14tahun 1970 itu ditegaskan bahwa Peradi1an Agama, Mi1i -ter dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus) karena ruengadi1i perkara tertentu ataulgolongctO rakyat tertentu, se -
dangkan Pera',di 1 an Umum adal all peradi 1 an bagi rakyat pada' umulO
nya mengenai perkara perdata, Illaupun perkara pidana.
Apabila dikajtkan dengan pasal 5 Undang-undang nomar 14 tahun
"1970 yang menegaskan : UKetentuan pasdl ini ses~ai dengan asas
persamadn di depan hukum yang ditegaskan dalam pasa1 27 aydt
(1) Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kriteria golong~n ~akyat tertentu sebagaimana dinlaksud da1am penjelasan pasa1 10 ayat (1) Uodaog-undang nom0r 14 tal"lUn 1970 ti dak dapat mengurangi asas persamaan di depan hu -kum yang diatur dalarn Undang-Undang Dasar 1945.
Goloogan rakyat t~rtentu yang dimak~ud adalah golo09aO rak ,yat " ,
yang secara bebas menghendaki penyelesaian perkara-perkara me-
lalui peradilan Agama.
Dengan deillikian, sifat khusus dari peradil an' Agallldfciil'ilksana
kdn dengan tetap memegang tegutl asaS-dsas yang di anut da"1 am
sistem negara hukum nasional berdasarkan Pancasila.
f · lut rf'J
j
Undctng-Undang ,No.14 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentvan-;;;l;:l,lFf Pokok 'Kekuasaan Kehakiman~pada hakekatnya ditinjau dari se-
,gi d~sip1in'hukum memang benar lIIerupakan hukum yang sah dan
berl aku da 1 am hal penegakan lembaga hukum.
Dari segi akaderni k OIerupakan tonggak 1 z1Ina yang lllenjelllba tan i
keadaanlallld, . yang lIIilsih me1anjutkan diskr"illl1r,o-tif yang membagi-bagi ragam hukuln.yang sesuai dengal1 agi:lj\ld, I.
suku,dan' golon9an orang .. ,sehingga belum merupakan hukunl nasional yang .dicita-,ci!takan, dengan IIla~;dh piper1 dkuki:Hlnya B.W.) hukum adatdan HukulU. Islalll.
! .. II
11
- 9 -
Sehubungan den~an masa 1 ah tersebu~') pa~a twl< j'ka tn-yo Un dang
Undang No. 14 lahun 1970 beluu1"mer,upakan bagian at,~ arahan
dar; sistern hukum nasional yang berwavJasan i'1usantar'a.
Karena i tu,) Undang-undang No. 14 tahun'1970 i tu pun sebenar
nya perlu ditinjau terlebHI dat1u1u yang kemudian berdasarkan
itu) baru dibicarakan kemungkinan adanya alat-alat kelelllba
gaan hukum lainnya.
Saudara Pimpinan dan' Sidang Paripurna yang kQ(\I; mul ;akan,
Setel ah melllahami 1 atar bel akang sejarah keberadaan Peradi 1 an
Agama di Indonesia serta berbagai peraturan perundangan yang
mengaturnya, maka kj.~vi kami akan mengetengahkan pendekatan , .
dari sudut konstitusional-juridis.
2. Landasan ,Konstitusiona1 Undang-Undang 194~
Setel ah Indonesi a Inerdeka, berdasarkan Pasal I I Aturan
Pera"lihan UUD 1945, maka segala badan dan peraturan YZHl 9 ada
Inasih langsung ~erlaku selama sebelum diadakan yang baru me
nurut UUD ini. Hal ini harus ditafsirkan
Pertama batlwa Aturan Peral i'han 'j tu mellleri nta/lkan pel a~
sanaan pembaharuan hukum berdasarkan Pancasil~ dan UUD
1945.
Kedua bahwa peraturan-peraturan yang lallla yang Inas-il)
1angsung berlaku itu harus ditu(sirkan aalam jiwa dan
semanga t Pancas i1 a dan UUD 1945 . Hal in i serllak "j n d"j per
kuat oleh wawasan "Rechtsstaat" yang dianut oleh Nega
ra Repub1ik Indonesia dan ,bukanlah IIRechtsstaat ll yang
sempit atau yang liberal dan bukan pula yang formal,
melainkan yang luas, yang material dan yang 50sia'l.
Dalam UUD 1945 ketentuan yang mengatur tent~n9 Kekua r-
satin Ket1ak iman tercjapa t da 1 dill Pasell 24, da.n 2dsa 1 25 yang
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakililan dilakukan oleh St:PLJid) r1Jbk,~1!1:~I}';';~I~.ii"., Ij,~::
Agung dan lain-lain baddn kehakilllan menuru't UJldancr .......
,undang,
(2) SU5unan dan Kekuasaar1 badan-badan kerlakiman itu di.
atur dengan l undang-unddog.
Pasal 25 Syarat-syarat untuk lfIenjadi. dan untuk d-ibt::!rhentikan
1 "I sebagai hakim di tetapkan dengan undang-undarlg.· '.1 1 \ )
I· . Berdasarkan ............ /10
,I' i
I' ,I, 1 II
I,
." ...
10 -
.; '\' ,
Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut d-iatas maka sebagai
pelaksanaan dan p~njabarannya lahirl~hUndang-undang Nonlor.14 Ta
hun 1970 tentang Ketentuan-'Ketentuan Pokok Kekuasaan Kahak 'illlan.
Oa"1 am Pasal 10 ayat (1) di tentukan :
Batl\Va kekuasaan Kehak iman dil akukan oleh Pengad"j 1 an da 1 am 1 'j ngkuJ1.9.
an : a.' Peradilan Umum
,b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan Tata Usaha Negara
Oalam Pasal12 ditegaskan, bahwa'Susunan Kekuasaan serta Acal'a dari Badan Peradil an seperti tersebut dal am Pasal 10 ayat (1)
diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
Berdasarkan k~dua pasal tersebut diajukanlan RUU PA yang dl dalall1f1ya dfsampi,ng mengatur tentang Susunan dan Kekuasaan Peradil
an J\gallla di'satukan 'pul a Hukum Acaranya,. dicantUlllkann~i.l i-rv lliengingat
acara perdata yang baru belum ada, sedangkan hal-hal yang bersifat
khusus belum diatur.
Sel anjutnya Fraksi POI ing'in menegaskan bahfJa sesuai dengan
pelljelasan UUD 1945 mengenai sistelll Pemerintahan Negara anaiara 1~
in ditegaskan bahwa Negara yang berdasarkan hukum, tidak ber-
dasarkan kekuasaan bel aka. -j
Prinsip-prinsip dasar yang d"ianut dal.am Negara H.ukum Indone
sia adalah, antara lain: a. Addnya kekuasaan kehakiman yang merdeka (pasal 24, 25
UUD ;1945) .
b. Adanya persamaan di depan hukuOl (pasal 27 ayat 1 UUD 1945) .
c.Terjaminnya hak-hak warganegara (pasal 27, 28~ J9, 30 UUD
1945).
Sidang yang kami muliakan.
Untuk lebih menghayati maknti peraturan perundang-undangtin' rndka Fraksi PDI ingin mengajak Sidang yang terliormat"untuk meng"j -
'ngQ.t kembali ketentuan yang masit) ber"laku sebagaimana diatur dalam
Tap. tv'IPRS No. XX/MPRS/1966 tentang ~lelllorandulll UPR GR 1,llens!enai sUITI
ber tertib hukum Republik'Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Per
undang-undangan Republik Indonesia. ,j , .! 1 I ,
Sumber'dar'-j '. ', ....... . /T1
.. ;, ,I., III
• " i I
,I' ) : "/
.. "
. ~; ",
.1,
- 11
.... , ... , Sumber dari sega1a sumber hukum Republik Indonesia iali:dl Pan
casila. Tata Urutan Peraturan Perundan9-~ndangan Republik Indonesia
menurut Tap MPRS tersebut adalah :
- Undang-Undang Da~ar 1945
- Ketetapan NPR/N~RS'~ '.
- Undang-Undang/Peraturan Pelller'intah Penggant'j Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan-Peraturan Pelaksanaan 1ainnya, seperti
- Peraturan Menteri
Intruksi Menteri d1l.
Sesuai dengansistem konstitusi rnaka UUD 1945 adaloh merupa
kan pera tu ran' perundang- undangan y.ang tert i ngg i yang menj ad i das ar
dan sumber bagi semua peraturan perundllng~undangan yan~ lebih ren -
datl da'l am negara. Seba 1 i knya. s;cj a 1 an dengan pri ns i p Negara HukuIII HIE..
ka setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersUfllber
dengan·tegas pad a peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi • .1
tingkatnya.
Bertolak dari dasar pemikiran yang tertuang dalam Top MPRS 'No. XX/MPRS/1966 itu, kita harus Illenempati<an RUU PA dalarn tertib Il~
kum Hepub'lik Indonesia dengan mengalllati pasal-pasJ11 UUO 1945 untuk
rnencar'j dasar dan sumber hukum RUU'PA itu agar jelas sistem konsti
tusinya.
Sesuai dengan prinsip Negara HukuOI, kita harus m~neliti Tap MPf{S yang seharusnya dijadikan dasar dan sumber yang tegas bagi RUU
PA 'j tu.
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Fraksi POI de -
ngan 'ini mengajukan beberapa problematik kepada Peruerintah sebaga'j
berikut
'1. RUU PA ada 1 ah rancangan produk hukum yang akan berluku dan
diberlakukan untuk sebagian golo09an masyarakat yang ber -
agama Islam. 6agaimanak~h kiranya dan ,upaya apa,a9~f RI~UPf\,:i 'i
tersebut tidak menimbulkan persepsi'pengertian yang salah,:
d,~antara~ \'Jarganegara Republik Indonesia yang l)hineka Tung
gal,Ika.
2. Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 <1inyatakan bilhwa : . I;
IISegal a warganegara bersarnaan kedudukannya d'ida1 ani hukum
li, ' , i .. 1 . ~ I' , ,I
I'
I, I,
.1
,,( ,
* ..
, .. '
- 12 -
;p
dan pemerintahan dan wajib lI1enjujung hukullI dan pemer'intcdlan
itu dengan tidak ada kecualiannya ll•
JikJ RUU PA ini menjadi Undang-Undang yang akan berlaku bagi kel~nn
pok v~argJnegara te,rtentu, pa9ailH4n~ '~edudukannya' dengan pasal 27 a -
yat (1) UUO 1945 apakah h~l ini sesuai dengan Iliakna jiwadan serna
ngat pas,d 27 ayat (1) UUD'1945 dalam kaitannya dengan pembongunan
Hukum Nasional atas dasar pancasila dan UUQ 1945.
3. Sejalan dengan pokok permasalahan sebagaimana yang dinlaksud dalam
tJut"i r- bu t i r tersebu t di a tas, baga i Illana pervwj udannya da-I am us Jha
Illencapa i terb i nanya sis tern \-lukulll Nas i anal yang nl21llperkukuh wavJas
In Nusantara.
4. B il a RUU PA te 1 ah di teri.ma seboga i Undang-undang, baga i lTlanak all pe-
1aksanaan ber1akunya Hukum Adat yang telah berakar dan masih hi -dup didalam masyarakat untuk melakukan pilihan hukum.
Apakah Pemerintah sependapat,dengan Fraksi PDI ~nt~k keper1uan i tu Illeiuberika"n ,'kesempatan seluas-lyasnya kepada masyarakat pen
cari keadilan untuk melakukan pilihan hukum tersebut.
5. Bagaimana 1angkah-langkah yang diall1bi1 Pemerintah untuk fllencegah
timbul nya masal ah-masalah poli,ti s-ps i kol ogi s se~lubungan dengan
akan diberlakukannya Undang-UnJang Peradilan Agillna yang berlaku
untuk golon9~n tertentu saja.
6. Sebagaimana telah ditegaskan da1am GBHN bahwa pembangunan hukum
sesuai dengan wawasan Nusantara mengandung arti bahwa hanya sa
tu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasi anal.
Dilnanakah penerapan wawa~an nusantara da1am RUU PA tersebut.
Apa bila kita meneliti RUU PA tersebut, kh~susnya yang lIIe
nyangkut masal ah kompentensi Pengadi 1 an Agama jel as bahv~a yang d-j -
tan~:JCtni ttanyal ah masal ah-masal at) yanq berhubunqan dengClo keperdata
an, ha-I itu berarti bahwa masalah-masa1ah yang akan diadil i oleh Pe
ngadi"lan Agamd akan tergantung dari para pil1ak yang bersengketa) a
pakah akan dise1esaikan secara kek~luar9aan atau akan menyerahkan -
nya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum.
Dalam hubungan ini Fraksi POI :ingin penjelasan apakah·, d'j, ;1',!1'~;
berikan kebebas_an seluas-luasnya bag-j para 'pihak untuk ,nlelaku~<an pi
1 H1drl Ilukum (Rechtskeuze).
Prinsip-prinsip konstitus-ional harus tetap welandasi mate
~i Jan prosedur Per~dilan ~gam~J dan deogan denliki~n asas~a~as ke ~
flIerJek aan kekuas aan I<etlak i llIan se rta adZtny a,; j and nan (Je rwuj udan hak
aSlisi' IIlarlus.i'a~ , I,
, I' E e rb i car a _.: .......... J 3. '
, ,I
,I
•
!, ... ~.
,,:t, Noo,. ••
- 13 -
" Berbicarq. mengenai masalah ha1< a:&a$i, maka kebeoasan ber-agallla Illerupakan flak y~ng pal ing aga.si 'diantara hak-hak a3ils"j llIanu
sia lainnya, karenakebebasan beragamaitu langsung bersUll1Det~ R(1da
01 art abu' t man us i a, s e bag aim a k h 1 uk c i pta anT u fl an.
H6k kebebasan befagama bukan pemberian negara dan bukan
pu"' () pernberian goloogan) na~un demikian negara mel indungi kt-lIIerdek~
ao beragama dan kemerdekaan warganegara 'untuk memel Llk agailla serta
file 1 aksanakan ibadah menurut agarna d4:in kepercayaannYJ i tu.
o i s am pin 9 hal - hal 'y a n 9 te 1 a h diu r a; k and i a t as F r a k S i
POI "' ng"~ n menegaskan kembal i bahwa Negara Kesatuan Republ i k Indo-,
nes"L1 adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaad), ti
dak berdasarka~ atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Berdasarkan
waWJsan negara hukum ini,mak~ untuk menegakkan kekuasaan peradilan
sebagai salah satu sendi Negara Hukum) suatu RUU hanya bisa dite
r'lmJ j i ka fa memenuhi wawasan negara hukum yang 1 uas) yang secara
lOa teri a 1 mengandung Inakna sos i a 1 berdasarkan Pancas i 1 a dan UUD
1945, berwawasah kebangsaan dan berwawasan Nusantara:
t'1engingat bahvJa Negara Republik Indonesia adalah negara berdilsar'
karl Pancasila dan UUD 1945) maka setiap produk hukulll harus bersu!!!
berkan dan dijiwa'i aleh Pancasilll sebagaisulIIber dari segi:11a SUlll-
ber t'lUkull1. KonsekuensinYd J seyogyanya di da1am Negara R~publ ik
Indonesia tidak dikenal adanya peraturan perundang-undangan yang
tidak bersufnber pada Pancasila dan UUO 1945.
Seja1 an dengan upaya-upaya pengembangCln dan penyel\lpUrna
an perudang-undangan oleh Pemerintah bersama Dewan ~erwakilan Rak
yat dengan peran serta pula dari organisasi-organisasi pruf~si h~
kUIl\ do"1 am masyarakat, harusl ah bertol, ak dari real i tas pe~1getahuan
hukurn lTlasyar~u<atJ kesadaran hukulll masyarakat, serta tlukull1 yang
berlaku dan berakar dalam kehidupan masyarakat J sehingga setiap
pnjduk Undang-Undang yang baru bisa dilllengerti, diterillla, dan di
laksanakan oleh masyarakat secara efektif.
Gerkaitan dengan perrnasa1ahan tersebut perlu ada kenjelasan yang
sejelas-jelasnya dari Pemerintah dan apa yang dimaksud dengan Per ad'i"lan Agamabai'k secara yu~id"is' tetlnis, dan "lebih-lebih 'bbgi:ina";'~ilil,:':';;,
, , .
syarakat 'awam tentang hal 'iktlv1a1 kead"j 1 an yang ada kJ"i tannya de-',
ngem IIIJsalail keagamaan yang luas itu) dengan ~esadaran batl\'Ja tlu -
kUIll· "inipun fl,arus hukulII d,i Indones"ia yang bers"ifat Nas"lonal.
Saudara PiHlp'inan~ Sida~jJ Paripurna yang kiuni l11u1 iak~\n)
I I,
, I
, . I ,II
II I
!Il
, • \ \I:
:.. 1 ' ,'I , :
Sebelum ..... :. ........ /14
i I
.',
l\ ,.t I "
I i
1~laksud pelllbentukilll suatu Undang-undang senfata-iI1Z1ta untuk IIlClnenul)"i
kebutunan lllasyarakat yang ber~'ifat dinamis" oleh karenanja 11arus
selalu illenghayati aspirasi masyarakat, dan sejauh fflungkin lllell1perhE.
t i kan flukunl dan a tu ran- a turan kellla sya raka tan yang hi dup dan be r
ak a r dell alii keh i dupa,n masyarak a t i tu send i ri, def.lgan dew i k i an Un
dang-undang yang dibentuk itu akan dapat diterima dan dilaksanakao
sebaik-baiknya oleh masyarakat .
Ois.Jlllping t-1Jl-tial yang teloh diura'ikan di atas komi ingin mengi
ngatk':Hl, bahwa RUU PA yang sedang kita bicarakoll sekarang -ini me
nyangkut permasal ahan yang cukup pelfa dan sens'j tif, o'lell karena -i
tu Fraksi POI mengajak kepada se1l1ua fHlak yang terl ibat dal am pe~
bicaraan dan pembahasan RUU PA untuk selalu mendasarkan kepada si
kap yang berhati-hati,. cermat, terbuka dan penurl toleransi yang dl jiwai semangat persatuan dan kesatuan, dengan demikian akan diper
a-Iell rlas'il semaksima~ yang menjadi tlarapan k'ita semUd.
Fraksi POI mengharapkan agar keputusan apapun yang akan k'i tCl alllb-j'l
flendaknya demi kepentingan Persatuan dan t~esatuan, kokotlnya eksi -
tensi dan kelanggengan negara kesatuan negara Republik Indonesia
yang berdasa~kan Pancasila dan UUD 1945, negara kebangsJan yang
benVd\'IaSan Nusantara yang mel i ndung i segenap bangsa dan se'j ut'uh
tUlllpah darah Indonesia •.
Sebe]ulll mengakhiri pemandangan UIllUlll atas RUU PA -ini Fraksi PDI
mengllarap'kan penjel asan Pernerintah atas masal ah-masa-j ah pokok seba
gai ber'ikut :
1. 8a9aimanakah Pemerintah dapat Illemberikan jalllinan ballwa r{UU PJ\
pertama-tama menyangkut kekuasaan kehakiman dan baru kemudian
IIlenyangku t masa 1 ah Peradi 1 an Agama.
2. BagJimanakah I<ebijakan Pemerintc1h dan langkah-langkClh yang da
P J t d il Cl k U k a nag a r p r ins i p - p r ins i p .k 0 n s tit u s i 0 rl a 1 1-, a r u s t eta p
lllc'j'.IOdas'j wc\"enang, kelembClgaan, materi hukufIl dan tata cara Pe
rad nan Agama ?
3. l3agClimana pula asas-asas keillerdekaan kekuasaCln karlakiman dan
"
jam-inan atas real isasi hak-hqk, asasi manus"i.a twrus .tercenllir-r." "") I: ;::;: ~i •. , , ',eo\'"
dalam isi, 'j'iwa,_ semangat'dan pelaksanaannya dalamHUU PA ,? ,I
II! II
I.
,j ,I ",
,/, I I I', ,I ,
- 15 -
i). G J 9 a i III a n a k a fl k e b i j a k and a nus a II a P i2 fH e r i n t a II III e h:i1 u 'j' p e (' a t u r i1 n
perundang-undangan dapat lTlenjami n adanya keje'l asan yang sej2'1 as- ,
jelasnya bahwa RUU PA rnempunyai sifat terbatas, yu'itu hanya melJ..
puti bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah ,~akaf
dan shodaqoh",H31-hal' tersebut harus tetap membuka seluas-luas -
nya berl~k~nya pilihan hukum bagi warganegara yang bersaog
kutan sehingga ketentuan-ketentuan hukum dal ani bidang tersebut
di atas tidak O1utlak berlakunya bagi se1.uruh warganegara YJn9
1li0nyatakan beragama Islam, Mohon penjelasan PeJ1lurintall.D-isalll
pil19 itu, Fraksi POI masHl ingin IlIelllperoleh kejelastln't:erhadap
IlIdsalah-fl)asalah sebagai bel~i~ut :
1. Pune ak kekuasaan kehak i man ha ru s te tap be rad" pada Mi:dlk i:1lnJh
Agung:
2. Penga ruh kel~ uas aao ekseku t 'j f ha ru s d i ceg arl dellli keluand i ri an
dan kebebasan peradilan dapat ditegakan karena itu wewenang
tertentu yang oleh RUU PA ada pada t~enteri Agallld) perlu di -
ali hkan pada . Mall~al1lah Agung.
3. Oengan mel1lperhatiktm bahwa lI1asalah,agama bisa menjadi masa -
lah yang peka, -maka perlu ada kejelasan dari Pemer-intal1 ten-
tang hal ikhwal Peradilun i\gCllJld yang mencakup kelembilg3all,
ruang 1 ingkup dan tata catanya, tenllasuk bi.JtaSJn-iJlltasan 'lei
'i nci Illa teri hukumnya yang l1arus di tegaskan secara je'! as dan
1 iwitatif d-ikaitkan dengan luasnya ruang l"ingkup hukum perdd
ta Islam dalam hubungannya dengan sistem }1ukum Nasional In
donesia yang berwawasan Nusantara di dalam Neqara Kesatuan
Republik Indonesia yanq berdasarkan Pan~asila dan UUO 1945.
Kiranya perlu dieatat, hahwa setelah diajuk~nnya
R U U P A ole h P erne r ; n t a h k epa daD e \"/ a n hi:; t) e ( i! !J J W a I< t U
yang lalu~ timhul pertanyaan disementarll kalangan
masjarakat kemungkinan adanya kecenderung~n RUU tsb.
dengan Piagam Jakarta.
Denga!) adanya penegasa'n daTi Bapak Presiden Su
h art 0 pad a k e s e uJ pat a (j rn e n e rim a P. P. M U tl a III rn a d y a tl h e -
I)erap,a wak tu ,yang' 1 a·l u) hahwa RUU PA tsl) tfdak a:(jial!:;;;;;"i; ''':;'''':';1 f:,:::
k a ita n n y a den 9 an, Pia 9 a m J a k art a,. k ira n y a's u cL:i h, s e ~:
wajarnya jika masal atl tsl)/I1endapatkan kejel c.1san, yang
lebih tuntas dari Pewerintah.
Sebelurn mcogakhiri pemandallgJn UlTlurn in-j Fraksi POI ingin -:
rnenegJskan bahvJa hal-hal lain yang be"lunt disampai,kan dalam peman _
dang an umulll :ini ak~n di'sampaikan dalam pembicaraan selJi1jutnya ,1_
yang merrupakan. bagian :yang tak terpisallkan dengan pemandangan umum in i . " ' ,f. : t\ ;, I I,
J, jJ 11.:1.'1 I I I l., ;/ 1/ \1, ,
I :! <, I! 1..',' j,
!" I :1 ;
j, I j,! I ' , j
- 16 -
Saudara Pilnpinaci~
Sidang Dewan yan"g kami hdrmati~
Oenlikian1ah pokok-pokok pikiran dari Fraksi POI dalam usaha
turut berpartisipasi dalam rangka pembarlJSan RUU PA yang pada sa
at ini kita hadC1pi,~e.rsarna, apabi'la ada sesuatu yang kiranya ku
rang berkenan pada,hadirin~ ter"!ebih datlu1u kami mohon maaf dan
s,ellloga k ita sel anjutnya dapat mel aksanJkan tugas bersama dengan
sebaik-baiknya.
Akhiru1ka1am, atas perhatian dan kesabaran yang terhormat para
Anggota Dewan dan :yang terhormat Saudara ~lenteri ADarna beser'ta S2
genap jajarannya dCl.l am meng'ikuti pemandangan UIIIUffl, pada kesempat
an yang berbahagia ini, Fraksi POI menyampaikan terima kas'ih yang
sebesar-besarnya.
Wassallamu alaikum Wr. Wb.
MER 0 E K A !!!
Jakarta, 12 Juni 1989
Fraksi POI OPR RI
K e t u a ,
ttd ttd
F J\T Ir'lAH ACHMAD, SH DRS. SUB A G Y a
'I
,II
I' I
I ,:.
FRAKSI PERSA TUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JEND. GAl aT SUBROTa TELP. 5801428 - 6801430 JAKARTA
-_._.-.... '.'--- .. _-=--=== =========
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PERSATUAN ' PEMBANGUNAN DPR-RI
TERHADA P
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA
a 0'
a 0 a a a 0 0 a a a a a a a a a a a 0 a 0 a a a 0 a a a a a 0 a 0 0 0 0 0 a 0 0 a 0 a 0 0 0 0 0 a 0 a 0 a a a a a a a a a a 0 a a a 0 0 0 a 0 a 0 0 a a 0 0
a a
DISAMPAIKAN OLEH JURU BrCARA
H. DIKDIK ISKANDAR, SH
ANGGOTA DPR-RI NO. 2 L.
DIHADAPAN SIDANG PARIPURNA DPR-RI
TANGGAL 12 JUNI 1989
FRAKSI PERSA TUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. JEND. GAl OT SUBROTO TElP. 5801426 - 5801430 JAKARTA
_ ...... -._.~.-.•. ---~ .•.. =-:~_::=.._::::::_ ... - .. - .. ---__ -_ .... _ ... N~.:::::: ___ ::::=:===:=-=_::-::_. :::::-.. =_ =_:-:=. ===~
,~ ~
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR-RI TER HADAP
RANCAN~AN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA
Disampaikan Oleh : H. DIKnIK ISKANDAR, SH
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saudara Ketua,
Saudara Menteri Agama selaku Wak~1 Pemerintah, dan
Sidang Dewan yang terhormat.
Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur kehadirat
Allah Azza Wajalla, Alhamdul1lIah bi idznillah atas rahma t dan
karunia Nya kita sekalian dapat hadir dalam S1dang Paripurna
Terbuka ini dalam keadaan sehat wal'aflat, dalamrangka Pe!
bicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum Rancangan undang-undang
tentang Peradilan Agama yang telah disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Repub11k Indonesia, dengan Amanat Bapak Pre
siden Nemer : R-06/PU/XII/1988 tanggal 3 Desember 1988, yang
selanjutnya diikut1 Keterangan Pemerintah yang disampaikan _,
oleh Menteri Agama pada Rapat Paripurna Dewan perwakilan Ra~
yat Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1989, sebagai pen
jelasan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Peradilan
Agama yang penting bagi kita dalam pembahasan nantinya.
Pada kesempatan yang •••••••••••
2
Pada kesempatan yang berharga ini perkenankanlahFr8~
s1 Persa~uan Pembangunan mengucap~n terimakasih dan meny~
paikan penghargaan setinggi.~i;ingginya kepada Bapak Presiden J
yang telah menyampaikan Rancangan undang-undang tentang pe
radilan Agruna in! kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam ran!
ka upaya pembaharuan, penyempurnaan dan pemantapan hukum N!
sional yang berdasarkan dan b~rsumberkan kepada Pancasila -
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Saudara Ketua, Saudara Menteri Agama dan Sidang De
wam yang terhormat.
Fraksi persatu~n pembangunan sependapat aengan Pemeri~
tah bahwa~ diajukannya Rancangan Undang-undang peradilan
Agama 1ni adalao sebagai pelaksanaan dar1 Pasal 10 ayat (1)
dan pasal 12 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 ten tang K!
tentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehak1man untuk menggantl
kan dan memperbaharul peraturan perundang-undangan yang ae
lama in1 ber1aku dan mengatur peradilan Agama di Indonesia,
yaitu :
1. Staatsblad tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan
Staatsblad tahun 1937 Nomor 116 dan 610 tentang peradl
Ian Agama di Jawa dan Madura;
2. Staatsb1ad tahun 1937 Nomor 638 dan 639 tentang Peratu~
ran Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk seba~
gian Kalimantan Selatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembe~
tukan pengadi1an Agama/Mahkamah "Syar'1yah di Luar Jawa
dan Madura (dan di luar Kerapatan Qadh1 dl Kalimantan -
Selatan) •
Peraturan perundang-•••••••••
3
peraturan perundang-undangan, baik Staatsb1ad tahun 1882 N~
mor 152 dihubungkan dengan Staatsblad tahun 1937 Nomor : -
116, 610, maupun Staatsblad tahun 1937 Nomor : 638 dan 639-
merupakan undang-undang proquk kolonial Belanda. ,', :l
Diajukanny~ Rancangan undang-undang Peradilan Agama
in1 pads hakekatnya merupakan pelaksanaan dari amanat dan -
perintah Konstitusi. Pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :
a). pasal 24 ayat (1) : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan ol.h
oebuuh Mahhmah Agung'dan lain-lain baden Kehaklman menu
rut Undang-undang".
b). Pa8~1 24 ayat (2) : "Susunan dan Kekuusaan Badan-badan
Kehukiman Itu dlatur dengan undang Undang tt •
c)o Pasal 25 : "Syarat-s,arat untuk menjadi dan untuk dlber
hentikan sebagai Hakim dltetapkan dengan Undang-undang".
Pelaksanaan dari pasal-pasal tersebut di tuangkan da1am . Un
dang-undang Nomor 14 Tahun'1970 tentang ketentuan-ketentuan
pokok kekuasaan Kehakiman.
Pasal 1 Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970 menyatakan
bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara untuk me
nyelenggarak.an p.eJ.'Q\.!llan guna menegaKKt1n hWlum ua~ AeauiJ.an
berdnsnrl{an Pancasila, dem1 terselengt~.aranya Negara . Hukum
Rapublik Indonesia. Sedangkan penyelenggaraan kekuasaan ke
hakiman, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-undang
tersebut, diserahkan kepada Badan-badan Peradilan yang dite
tapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok menerima, -
memeriksa dan mengadil1 serta menyelesaikan setiap persoalan
atau perkara yang dijukan kepadanya.
Undang-undang Nomor ll~ tahun 1970 tentang Ketentuan-k!
tentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pengganti
dar! Undang-undang •••••••••••
4
dari Undang-undang Nomor : 19 tahun 1964 merupkan ketentuan
ketentuan pokok yang masih harus dijabarkan 1ebih lanjut d!
ngan undang-undang lainnya. Dengan demikian maka pengajuan
Ruu peradilan 'Agama sekarang ini merupakan penjabaran le
bih lanjut dari Undang-und~~g Nomor : 14 tahun 1970, seba -
gaimana halnya dengan peradi1an Umum yang ditetapkan dengan
Undang-undang Nomor 2 'tahun 1986, peradi1an Tata Usaha Nega
r'u yung <.11 tetupkan dengo.n Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
khuBUS lentang peradilan M11iter yang dltetapkan dengan Un
dang-undung Nomor I S tahun 1950 d1hubungkan dengan Undang
undang Nomor : 22/PNPsl1961, telah dltetapkam mendahulul ]a
hirnya Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970, maka RUU tentang
peradi1an Agama yang kita bahas sekarang ini merupakan ba
dan penye1enggara peradi1an sebagaimana dlmaksud da1am pa
sal 2, pasa1 10 dan pasa1 12 Undang-undang Nomor : 14 tahun
1970 0
Dalam Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970 dicantumkan
dengan tegas mengenai dasar-dasar bagi penyelenggaraan per!
dilan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai hubungan pera
dilan dan pencar1, kead11an yang berj1wadan bersumber kepa
danPancasi1a dan Undang-Undang Dasar 1945.
Penye1enggaraan kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada
Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang -
dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadi11-
serta menyelesaikan setiap kasus/perkara yang dilajutkan ~e
padanya sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 -
bahwa, "Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar
kan kekuasaan be1aka".
Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970
dicantumkan dengan je1as dan eksplesit mengenai ketentuan -
ketentuan pokok yang memberi jaminan p~rlindungan kepada Hak
hak azasi manus1a ••••••••••••
\
"
hak azasi manusla dalam bldang peradilan sesual dengan jiwa
Undang-Undang Dasar 19450 Untuk i tu perlu sekall adanya l.!m
baga pene gak hukum dan keadl1an selaku badan pelaks'e.na yang
melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak • . , :I~
Amanat dan perlntah p'asal 24 dan pasa1 25 Undang-Un -
dang Dasar 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang
Nomor 14 tahun 1970 yaitu I Pasa1 10 ayat (1) kekuasaan Ke
hakiman dilakukan oleh p~ngadi~an dalam 1ingkungan :
a. peradi1an Smum,
b. peradilan Agama,
c. Perad!lan Militer,
d. Peradilan Tata Usaha Negara.
Pasal 12 : Susunan, kekuasaan serta Acara dari Badan-badan
peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (1) diatur -
dalam undang-undang tersend1r1.
Berpangkal to1ak dar! pasal 10 ayat (1) Undang-undang
Nomor : 14 tahun 1970 tersebut penyelenggaraan kekuasaan K!
haklman dilakukan oleh empat lingkungan badan per.d11aa~ -
yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili dan melipu
ti badan-badan peradl1an tingkat pertama dan tingkat banding
yang semuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai peng!
dilan tingkat kasas!.
Disamping itu dalam pasal tersebut dibe4akan dua jenis per!
dilan yaltu Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pen
cari keadilan pada umumnya baik perdata maupun dalam pidana,
dan peradilan khusus yaitu peradilan Agama, Militer dan Ta
ta Usaha Negara adalah peradl1an bagi rakyat pencari keadl
Ian tertentu dalam bidang sengketa/perkara tertentu.
Sidang Dewan yang kami muliakan.
Fraksi Persatuan •••••••••••••
, \
6
Fraksi Persatuan pembangunan sependapat dengan pemeri~
tah bahwa diajukannya, RUU tentang peradilan Agama ini a
dalah untuk menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan peratu
ran perundang-undangan induknya, yaitu Undang-undang Komor: " ?t
14 tahun 1910, serta mengukuhkan keberadaan peradilan !gama
ini sebagai salah satu lembaga penegak hukum dam pelaksan!
an kekuasaan Kehakiman yang telah ada, tumbuh danberke~bang
di Indonesia sejak berabad-ab~d yang lalu, bahkan jauh sebe
lum penjajah menginjakkan kakinya di Indo.esia. Eksistensi
dan perkembangan peradilan Agama ini adalah semata-mata kare
na adanya tuntutan kebutuhan hukum dari masyarakat dan ban!
sa Indonesia yang beragama Islam.
Wujud peradilan Agama sesungguhnya telah dijumpai pada
zaman Raja-raja yang memeluk Agama Islam dl Indonesia.
Hakim Agama pada saat i tu diangl{at oleh SuI tan atau Raja.
Jabatan Hakim keagamaan merupakan bagian yang tidak terpi
sahkan dari Pemerintahan Umum lainnya.
Di Jawa, jabatan tertinggi di bidang Pengadilan ini _
disebut Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng, yang membawa
hi PenghuIu-penghulu Kabupaten dan sebagainya. Sedangkan
di Luar Jawa nama Jabatan tersebut sesuai dengan perkembang
annya masing-masing.
Pada waktu V.O.C diberi kekuasaan oleh Pemerintah Belanda _
untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian
perjanjian dengan Raja-raja di Kepulauan Indonesia,V.O.C
membentuk badan-badan peradilan untuk penduduk pribumi dl _
daerah-daerah kekuasaannya.
Tetapi ternyata bahwa badan"-badan peradilan yang disandarkan
pada hukum Belanda itu tidak berjalan. Akibatnya V.D.C te!
paksa membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masya -rakat untuk tetap •••••••••••••••
, ,
7
rakat untuk tetap berjalan seperti sebelumnya. Bahkan da1am
statuta Jakarta tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai soa1 -
kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus diperg~
nakan Hukum IsI~mo ~
Atas permintaan V.O.C kemudian D.W. Freijermenyusun s~
atu Compendium yang berisi hukum perkawinan dan kewarisan -
Islam o Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh para pen!
hulu dan ulama Islam, maka k~tab hukum tersebut diterima
oleh V.G.C dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyeles~
kan sengketa.yang terjadi antara umat Islam di daerah-daer~
yang dikuasai V.O.C.
Kitab hukum ini terkenal dengan nama Compendium Freijer.
Setelah V.O.C berakhir dan pemerintahan dijalankan se
penuhnya oleh pemerintah Kolonial HindiaBelanda, keadaan -
tidak langsung berubah, meskipun banyak orang Be1anda sa
ngat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam da
ri sebagian besar orang Indonesiao
pada tahun 1882, dibentuklah peradi1an Agama di Jawa -
dan Madura dengan Keputusan Raja Be1anda (Koninklijk Besluit)
termuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152 •. Keputusan itu an
tara lain berisi, bahwa disamping tiap-tiap Pengadilan Neg!
ri diadakan Pengadilan Agama yang mempunyai daerah yang sa-
mae
Kewenangan peradilan Agama pada waktu itu cukup luas -
dan mengacu pada R.R (Regeerings Reglement) tahun 1855 Pa -
sal 75 dan Pasal 780
staatsblad 1882 Nomor 152 itu sesungguhnya merupakan penga
kuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang telah ada sebe
lumnya.
Setelah Prof. Dr. Christiaan Snouck Hurgronjediangkat
menjadi penasehat Pemerintah Hindia Belanda, timbul pemiki-
ran dar! Pemerintah ••••••••••
8
ran dari Pemerintah Hindia Be1anda untuk mengurangi wewenang
peradi1an Agama in!. Hal in1 seja1an dengan pemikiran
Snouck Hurgronje tentang kedudukan Hukum Islam di Indonesia.
Untuk keper1uan itu dia mem~~ngun suatu teor.! bernama Teori ,'. ;l
Reseptie. Teori Reseptie ini sesungguhnya bermaksud untuk
menghalangi umat Islam melaksanakan ajaran agamanya.
Pengurangan wewenang peradilan Agama ini baru dilakukan pa
da tahun 1937 dengan keluarny~ Staatsblad 1937 Nomor : 116.
Namun Eksistensi peradilan Agama tetap diakui dan dija1an
kan oleh Pemerintah Kolonia1 Belanda e
Sete1ah Proklamasi Kemerdekaan, berdasarkan Pasal II
Aturan pera1ihan undang-Undang Dasar 1945, ditambah Un
dang_undang Nomor : 14 tahun 1970 dan Pasal 63 Undang-Un -
dang Nomor : 1 tahun 1974, make dapat dikatakan bahwa per~
dilan Agama yang ada sekarang in1 adalah peradi1an Negara.
Sidang yang mulia,
Kehadiran Undang-undang Nemer 14 tal1un'1970 te-ntang -
ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ada1ah
merupakan realisasi·'dari tekad Orde Baru: untuk me1aksanakan
pancasi1a dan Undang-Undang 1945, secara murni dan konsekuen
dan merupakan pengejawantahan dar! cita-cita proklamasi Ke
merdekaan 17 Agustus 19450
Undang-Undang tersebut merupakan induk dan kerangka umum
yang meletakkan dasar, azasTazas peradilan dan pedoman bag!
semua peradilan dalam seluruh wilayah Negara Republik Indo-
nesia o
Dalam GBHN dibidang hukum antara lain ditegaskan bahwa
"Dalam rangka meningkatkan penegakkan hukum perlu terus di
mantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum -
sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing".
Selanjutnya dltegaskan •••••••••••
9
Selanjutnya ditegaskan pula bahwa : "Untuk menunjang upaya-.
pembangunan hukum, perlu terus ditingkatkan penyediaan sara
na dan prasarana yang diperlukan serta ditingkatkan pendaya
gunaannya tl • Dari amant GBHN itu Makin jelaslah bagi kita -
bahwa dalam rangka penegak~n hukum maka pemantapan kedudu -
kan dan peranan badan-badan peradilan termasuk peradilan A
gama merupakan hal yang perlu dilakukan.
Usaha kita dewasa ini untuk mewujudkan Undang-undang -
peradilan Agama adalah sebagai sarana untuk memantapkan kedu
dukan dan peranan peradilan itu sesuai dengan tugas dan wewe
nangnya.
Walaupun pasal II Aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar
1945 masih memungkinkan berlangsungnya peradilan Agama de-
ngan Peraturan/Staatsblad tersebut di atas, tetapi setelah-
44 tahun kita merdeka dan memperhatikan pula amanat GBHN
serta untuk melaksanakan pasal 24 dan 25 Undang-undang Da -
sar 1945, maka sudah saatnya keragaman peraturan perundangan
yang mengatur peradl1an Agama Inl diakhiri dengan mewujudkan
suatu Undang-undang yang bersifat menyeluruh.
Hal ini sejalan dengan amanat GBHN 1988 Bidang Hukum _
yang menyatakan: "Dalam rangka pembangunan Hukum perlu
-
ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan
terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi dibidang-bi _
dang hukum tertentu.
Disamping itu patut pula diperhatikan be tapa besarnya
harapan dan minat masyarakat terhadap kehadiran peradiIan
Agama dengan kewenangan-kewenangannya serta peningkatan p!
ranan dan kelengkapan-kelengkapannya sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat terlayani kebutuhannya.
Seperti diketahui bahwa peradilan Agama di Jawa dan Madura
semenjak dikeluarkannya Staatsblad 1937 nomor 116 tidak mem
punya1 kewenangan lagi ••••••••••
10
punyai kewenangan lagi secara formal untuk melakukan tinda
kan hukum atas perkara-perkara kewarisan, namun secara riil
atas dasar permohonan yang diajukan oleh masyarakat, sudah
lama dan sudah banyak pengadilan Agama mengeluarkan apa
yanga disebut dengan "Fatwa Waris". Sesungguhnya tidak ada
peraturan ten~ang Fatwa Waris itu, ia tumbuh dan berkembang
dari kebiasaan memenuhl kebutuhan masyarakato Mula-mula ti
dak mempunyai bentuk, tetapi kemudian "Fatwa" itu diberi ben
tuk tertulis dan disebut surat keterangan ahli waris atau s~
rat keterangan tentang Pembagian Mal Waris (harta wari5an)0
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama, dapat -
dan mencakup dan menyelesaikan jenis-jenis persoalan kewari
san apa saja yang dimohon oleh yang berkepentingano
Dari penelltian yang dilakukan oleh Nyo Habibah Daud, SH di
D~K.I Jakarta, dalam rangka program Pene1itian Ilmu-ilmu S2
sial Fakultas Ilmu S05ia1 dan Ilmu Politik (FISIP) Univer-
sitas Indonesia dia memperoleh fakta yang mengesankan, ya1
tu pada tahun 1976, dar! 1.081 orang yang mengajukan masalah
kewarisan, 47 orang (4,35 %) mengajukan ke Pengadilan Negeri,
dan 1.034 orang (95,65 %) mengajukan ke pengadilan Agama.
Dari angka-angka tersebut di atas dapat terlihat betapa besar
nya minat masyarakat untuk menyelesaikan masalah kewarisan
ini ke Pengadilan Agama, hal tersebut tentulah karena keing!
nan dan kesadaran batin dan kesadaran hukumnya agar da1am mem
bagi atau menerima wari5an dapat dengan mantap dan lega se!
ta tidak ragu-ragu atas keabsahannya, karena mereka menilai
bahwa menerima harta waris tidak hanya dilihat dari segi m!
terinya saja tetapi dari segi kejiwaannya, dan hal ini ten
tu tidak terlepas pula dari keinginan untuk melaksanakan ke ~
yakinan agama seprti yang juga dijamin dalam pasal 29 ayat
(2) undang-Undang Dasar 1945.
Mengena1 keyakinan agama •••••••••
11
r~engenai keyakinan agama ini, kami ingin mengutip UC8~
an Presiden Soeharto yangdisampaikan kepada Pimpinan Pusa~
Muha~naJiya, bahwa masalah agama bukan hanya menyangkut ib!
doh biasa seperti shola~ Qan puasa, tetapi juga hukum-hukum ;.
keluarga dan hukum waris.
L~lh jauh dltt!gaskan oleh Bapak Presiden Soeharto bahwa diajukan-1Mf RUU tt!ntang Peradilan Agama kepada Dewan adalah sebagai p~laksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang sama sekali tidak ada hubungannya _ dengan Piagame Jakarta
Sementara itu patut pula dica~at bahwa di Jawa, Fatwa Warts
pengadilan Agama telah diter!ma oleh Notaris dan l!ngkungan
perbankan serta para Hakim pengadilan Negeri sebagai alat
bukti yang syah mengena! hak milik dan tuntutan/gugatan
berkenan dengan hak atas tanah. Hal in! sama juga ber1aku
di kantor-kantor Agraria.
Apabila kita memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang
pengadilan Agama yang terdapat di tanah air kita sekarang -
ini maka terdapat perbedaan yang agak mencolok antara wewe
nang pengadilan Agama d! Jawa dan Madura dan sebagian Kali
mantan Selatan dengan Pengadi1an Agama di luarnya.
Keragaman wewenang Pengadilan Agama ini mengharuskan kita -
untuk segera melahirkan Undang-undang yang berlaku untuk se
luruh Indonesia, mesk!pun sudah ada usaha yang dl1akukan 0-
leh Mahkamah Agung yang mengadakan Rapat Kerja Teknis Gabu
ngan dengan Ketua Pengadilan Tinggi pada tang gal 21 sampai
dengan 23 Maret 1985 di Jogyakarta yang menetapkan bahwa pe£
k~ra waris dari mereka yang beragama Islam di wilayah PP No.
45!_1_9_5_7._ adalah menjadi wewen~g ~engadilan Agama_e __
Selain dari masalah wewenang pengadilan Agama, yang -
perlu dimantapkan, perlu pula diperhatikan hukum aeara yang
berlaku di Peradilan Agama.
Walaupun pengadilan Agama sudah ber1angsung selama ratusan
tahun dan sudah ada pula petunjuk dalam Undang-Undang 1945
serta Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 namun sampai hart
in! belum ada satu hukum •••••••
12
ini belum ada satu hukum acara yang berlaku di pengadilan
Agama yang tersusun dalam suatu Undang-undang.
Beracara di Pengadilan Agama diatur di dalam berbagai pera
turan dan Surat' Edaran, balk dalam Staatsblad, peraturan Pe ;,
, "
merintah. Surat Edaran'Mahkamah Agung dan Departemen Agama
demikian juga dalam Undang-undang perkawinan dan segal a pera
turan pelaksanaannyae
Karena tidak dimuat dalam ~uatu ketentuan tersendiri dapat
lah dimengerti kalau masyarakat sulit mengetahuinya, apabi
la mereka membutuhkan bantuan peradilan Agama dalam menye-
leseikan masalah yang dlhadapie
Dengan tercantumnya ketentuan beearacara di Pengadilan Aga
rna secara jelas dalam Undang-undang akan sangat membantu -
masyarakat d~lam menyelesalkan masalah-masalahnya yang se-
kaligus m •• berikan kepastla~ hukum~bagi pencari keadilan.
Disamping ltu dengan adanya ketentuan dalam pasal 63
ayat (2) Undang~undang No.1 'Tahun 1974 yang mengahruskan.
setlap putusan pengadl1an Agama dlkukuhkan oleh Pengadilan
Umum, maka terjadi ketidak pastian hukum dalam masyarakat.
Hal Ini harus segera kita atasi dengan membuat undang-undang
yang meniadakan ketentuan tersebut.
Dewasa ini banyak Anggota Masyarakat yang kecewa sete
Iah mereka mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum,
balk di tingkat Pertama (Pengadilan Agama maupun di Tingkat
banding (Pengadilan Tinggi Agama)Q Karena keputusan terse-
but belum dapat direalisasi, sebelum dikukuhkan oleh Penga
dilan Negeri untuk selanjutnya dapat dieksekusi, terutama -
bila pelaksanaannya menyangkut badan-badan resmio Sebagai
contoh dalam putusan dimana suami/bapak diharuskan membiayai
kebutuhan anak-anak yang berada didalam pemeliharaan isterl/
ibu.,
Tidakjarang terjadl •••••••••••
, . ~
13
dl1 1tu tingg~l dlker -Tioid\ j .. lran~ terjad1 putusan penga an
tus ~aja kurena kesulitan dalam merea11sasi~annya. d n juru sits -
Dengan akan dilengkapinya Peradilan Agam enga
dlho.ruakon lag~ ,U;lntuk mengukuhkan putusan penga-dun Lil.hlk ',;l ,
, . ku hal tersebut akan sa dilun Agumu pada PengQd11an Umum, ma
. k t d 1 mcncari keadl1an dan pelaya-ngut. mcmbuntu maPYlIlru a a am
nun hukum. sekallgua berartl memenuhl pula ketentuan buny~ pu~ul 2 undang-undang Nomor ~ Tahun 1970 yang menyatakan-
llokok Badan peradl1an selain dapnt menerlma, -bah\lJa 'l'ugu~
d !ln mengadl1i ju'a dapat Dlenyel~.sa1kan seti'ap p·e.!: 1U~/IIerl1\:.;u ~ 0 -
kara yang diajukan kepa'danya • .-
Tentunya yang dimaksud penyelesaian disini adalah penyele
salan secara tuntas. Sehubungan dengan pasal 49 RUU ini,
kami lngin mengetahul pendapat Pemerlntah mengenai kedudu
kan pa~ul 236 a HIR atau RIB (Reglemen Indonesia yang d1-
pcrbahuJ'ul) • Apakab Pemurintuh t1c1IlK lupendapat ciengan kami
bahwa pasal tersebut d1nyatakan t1dak'berlaku'bugl orang
orang yang mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama 1.
Mengenai prinsip wawasan dalam pemb,angunan hukum naslo ... '. -
nal kami tertarik kepada tulisan Saudara Ismail Saleh, S.H.
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang antara lain menge
mukakan bahwa dalam merencanakan pembangunan hukum nasional
kita wajib menggunakansatu wawasan nasional yang mendukung
kahidupnn berbangsQ dan bernegura d1 dalam Republik Indone
sia yang ber- Pancas11a.
Wawasan yang terpadu tercliri dari 3 (tiga) segi tetapi
yang bersama-sama menjadi tritunggal yang tidak dapat dipi
sahkan satu dar! yang lain, yeitu : wawasan kebangsaan, wa
wasan Nusantnra, wawasan Bh1neka Tunggal Ika.
01eh kllrenanya dengan menggunakan wawasan Bhlneka
-Tunggal .........
Tungga1 Ika yang berdamplngan dengan wawasan Nusantara dan
wawasan kebangsaan dalam usaha .. pembangunan hukum, maka unl
likas! hukum yang kita usahakan akan seka11gus juga menja
min tertuangnyaasplrasi, n11al-ni1ai maupun kebutuhan hukum
dalam beraneka ragam kelompok masyarakat ke dalam sistem hu' -kum nasional, yang dengan.sendirinya harus sesual, setidak-
.' :I
tidaknya tidak,bertentangan dengan aspirasl dan keh1dupan
berbangsa dan bernegara.
S1dung yang mu11a,
Pasal 50 RUU menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengke
ta mengenai hak milik atau keperdataan lain, dalam perkara
dimaksud dalam.pasal 49, make sengketa tersebut harus dipu
tuskan lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradi
Ian Umum.
Selintas lalu kedengarannya sederhana saja, akan tetapi bila
sudah dalam kenyataan dapat menjadi masalah yang rumit dan
berkepanjangan,
Sebagai contoh :
Seseorang yang mewasiatkan untuk memberikan lebih dar1 se
pertiga kckayaannya kepada plhak laln, dan salah seorang ke
lu~.u'gQ pewu.s1at menyatakan b;~rkeberatan atas was1at tersebut : ;1
sehingga timbul sengketa, menurut pasal 50 sengketa terse but ,/
harus diputuskan lebih dahulu ai pengad11an Umum o
Bila salah satu pihak tidak dapat menerima putusan tersebut,
dapat mengajukan band1n,:pada:Pengadilan Tlnggi, dan selan
jutnya dapat pula mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, biasa
nya membutuhkan waktu tahun~o setelah ltu baru perkara wa-
siat tersebut dapat disampaikan kembali kepada Pengadl1an A
gama o Bila putusan Peradl1an Umum membenarkan wasiat lebih
dari sepe{·tiga harta kekayaan si Pewasiat, maka Pengadilan
Agama •••••••••••
, •
Agama tentu akan,memberikan'putusan yang berbeda karena ti
dak dibenarkan oleh ketentuan agama e Salah satu pihak yang
keberatan atas putusan tersebut dapat pula mengajukan . ban
ding pada Pengadilan Tingg,i :~gamat dan selanjutnya mengaju
kan Kasasi pada Mahkamah Agung.
Apakah adanya pasa150 in! tidak menghilangkan art! kewena
ngan pengadilan Agama sebagQlmana tersebut dalam pasal 49 ?
Bila demikian haInya, apakah tidak berartl bahwa satu perka
ra diadili di dua Peradilan yang berbeda, yang maslng-masing
mempunyai tingkat banding dan selanjutnya. Bagaimana pan-,
dangan Pemerintah dalam masalah tersebut?
S~lain mesalah kewenangan perad11an Agama, dan kelengka
puwlya, yang akan memungk1nkan 1a mampu menjadl peradl1an
yang mandiri dan dapat melayanl kebutuhan masyarakat pencari
keadilan secara tuntas, maka perkenankan pula kam! pada kesem
patan ini menyinggung masalah Hak1m-hakim d1 pengadilan Agama.
Undang-undang Dasar 1945 pasal 25 mengamanatkan bahwa
syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhatikan sebaga1
Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.
Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggara
an peradilan. perkara-perkara yang selama ini banyak dipe
riksa/diadili di pengadilan Agama dl Jaws ataupun di luar -
Jawa adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum -~
perkawinan yang secara khusus telah dinyatakan da1am Undang
undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor :
9 Tahun 1975.
Dalam hubungun dengan Hak1m,.~1 peradilan Agama in!, kami me
rasa perlu untuk mendapat penjelasan 1ebih lanjut dar! peme
rintah mengenai pasal 13 huruf g, . yang mensyaratkan bahwa co2
lon hakim harus seorang sarjana syarl'ah atau sarjana hukum
yang menguasai hukum Islam.
Hila •••••••••
16
Bila yang dimaksud adalah sarjana-sarjana lulusan Perguruan
Tinggi (seperti lAIN atau Fakul tas Hukum) "J bagalmana cara -
pemecahan terhadap hakim-hakim selama lni yang sudah berperan
diperadilan agama tetapi bukan sarjana, namun pengetahuannya ;>
tentang hukum yang akan dite~apkan 5ama dengan sarjana-sar-
jana yang dimaksud.
Sependap~tkah Pemerintah dengan Fraksi kami, bahwa Hakim-h,2.
ki~ tersebut dlharapkan dapat mel~njutkan tugasnya set1dak
tidaknya untuk jangka waktu tertentu dan kepada Hakim-haklm
yang masih muda dan belum memenuh1 persyaratan RUU ini dapat
kiranya Pemerintah member! kesempatan tugas belajar untuk -,
memenuhi persyaratan terse but.
Sidang yang mulla.
Dari semua yang te1ah kaml kemukakan terlihat dengan
jelas bahwa kehadiran Undang-undang peradi1an Agama ini se
jalan dengan petunjuk Undang-Undang Dasar 1945. amanat GBHN
serta memenuhi aspiras1 Orde Baru yang dltuangkan dalam Un-
dang-undang Nomor 14 tahun 1970, dan Undang-undang Pemb1-
naan Perad11an.
D1 sumpinB itu masyarakat juga sangat menunggu kehad1ran -
undang-undang 1n1, karene. dengan adanya Undang-undang ini,
masyaruknt akan dapat dl1ayani kebutuhannya, lagi pula Pe
radilan Agama akan dilengkapi dengan sarena dan prasarana
yang lebih memadai.
Saudara KetuB dan S1dang yang karol muliakan.
Seperti yang telah kami uraikan, bahwa baik dari segi -
perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Garl~
Garis Besar Haluan Negara. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970,
Undang-undang •••••••
17.
Undant~:-UndQng No. 1 Tahun 1974,: dan ketentuan lain, serta S,!:.
jarah PQrl<ernbangan Perad11an Agama, c1emikian juga. l<enyataan
kenyat:lan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dimana rna -
syarakett membutuhkan kemantapan dan kesetDpurnaan Peradilan -
Agama seningga memenuhi kebutuhan hukum, rasa Keadilan, dan
1:erwujudnya kepastian hukum, lebih-lebih lag! b11a ~{i -ea lihat
peraturan yang menga~ur Peradilan.Agama seKarang in! masih
terpencar dalam beberapa peraturan yang sebahagiannya adalah
peraturan zaman kolonial Belanda, maka tidak ada kesimpulan
yang dapat kita tarik selain bahwa RUU Peradilan Agama in!
perlu segera diwujudkan. '
Pada kesempatan mengakhirl" Pemandangan Umwn in1, pada
tempatnYdl8.h kiranya kami sampaikan firman Allah SWT dalam
Surat SHAD ayat 26, yang antara lain :
Art'inY:l "TetQpkanlah hukum d1 antara manusia dengan kebena!
an, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu,yang
akan menyesatkan engltau dari jalan Allah".
Sel:Jnjutnya, maka marilah kita bekerja dengan sungguh-sun~
guh untul< menyelesaikan RUU Peradilan Agama ini dengan sema
ngat taqwa kepada Allah SWT. dan bersama dengan harapan in1,
Fra~si Persatuan Pembangunan menyambut baik RUU Peradilan Agama
ini untuk dibahas dalam tahap-tahap berikutnya.
DemilcLanlah, Peaw.ndangan Umum Fraksi Persatuan ini kami
sampaiknn d::tlam rangka pembahasan tingkat II terhadap RUU Per a _
.. adilan Ag~mu, semoga ada manfaatnya dan at as penjelasan dan
tanggnp.'ul Pemerintah karni ucapkan terimakasih.
Kepada • • • • •
" .1
Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pendapat dan buah
pikirannya d31am rangka pembahasan ,untuk lebih menyempurnaltan
RUU PerQdilan Agama ln1, dengan In1 kami menyampaikan pengha£
gaan dan terimakasih yang setutu~-tulusnya,
Ser~yu de~~an in1 Fraksi Persatuan menyampaikan pengha£
gann dan terimakasih kepada Pimpinan S1dang, kepada Pemerintah
dan segenap Anggota Dewan serta ha~irin sekalian yang telah
dengan tekun dan sabar mengikutl penyampaian Pemandangan Umum
Fraksl Persatuan.
Adapun maS31ah-masalah dan hal-hal yang belum karoi sampai
kan padQ kesempntan Pemandangan Umum Inl, akan kaml sampaikan
pacta tuhap-t~hap pembicaraan selanjutnya e
Wabillnhittaufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 12 Juni 19t19
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Anggota Nomor 24
, ..
18.
top related