Nanor Sifat Derajat Lamp iran Periha1 TEMBUSAN : SEKRETARIAT JENDERAL DeWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta ...... PW.OO/1884/DPR-RI/1989 Biasa Segera Nama-nama Juru Bicara Fraksi dalam rapatpa ripuma DPR-RI tang ::- gal 12 Jlmi 1989. ' Jakarta, 9 Juni 1989 KEPADA' YTH. BAPAK \VK. KETUA DPR-RI/KORKESRA di JAKARTA Sehubungan akan diselenggarakannya rapat paripurna terbuka DPR- RI pada hari Senin, 12 Juni 1989 jam 09.00 WIB dengan acara : Pembi- caraan Tingkat II/Pemandangan Umun para Anggota atas Rill tentang Per adilan Agama, bersama ini kami haturkan dengan honnat Nama-nama Juru Bicara Fraksi masing-masing, yang te1ah disusun urutan/ gilirannya se bagai berikut : .- 1. Bp. R.M. PURBA, d.a.ri FABRI, Pembicara ke-l No. Anggota 452. 2. Bp. IR. A. MOESTAHID ASTARI, dari Pembicara ke-2 FKP, No. Anggota 235. 3. Bp. BUDI HARDJONO, SH, dari FPDI, No.Anggota 391. 4. Bp. H. DIKDIK ISKANDAR, SH, dari FPP, No. Anggota 24. D2mikian untuk menj adikan periksa, '. ".:;'''1. - Pembicara ke-3 - Pembicara ke-4. -WARDHANTO, -SH 1. Yth. 2. Yth. 3. Yth. Bapak/Ibu KETUA FRAKSI-FRAKSI D, Bapak-bapak ANGGOTA DPR-RI Ybs. Bapak SEKJEN DPR-RI. IP.210000371 4. Yth. Bapak WASEKJEN DPR-RI. '
73
Embed
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta ~0270berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191028-013716-1918.p… · Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta ..... ~0270 PW.OO/1884/DPR-RI/1989
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
•
Nanor Sifat Derajat Lamp iran Periha1
TEMBUSAN :
SEKRETARIAT JENDERAL DeWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta ...... ~0270
PW.OO/1884/DPR-RI/1989 Biasa Segera
Nama-nama Juru Bicara Fraksi dalam rapatpa ripuma DPR-RI tang ::gal 12 Jlmi 1989. '
Jakarta, 9 Juni 1989
KEPADA'
YTH. BAPAK \VK. KETUA DPR-RI/KORKESRA
di JAKARTA
Sehubungan akan diselenggarakannya rapat paripurna terbuka DPRRI pada hari Senin, 12 Juni 1989 jam 09.00 WIB dengan acara : Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umun para Anggota atas Rill tentang Per adilan Agama, bersama ini kami haturkan dengan honnat Nama-nama Juru Bicara Fraksi masing-masing, yang te1ah disusun urutan/ gilirannya se bagai berikut : .-
Yth. Sdr. Pimpinan Sidang, 'Yth. Sdr. Menteri Agama Republik Indonesia
Pemerintah R. I. Saudara-saudaraAnggota'DPR yang terhorm~t, Sidang yang kami muliakan,
selaku
· ..:.
Wakil
T-erlebih dahulu perkenankanlah kami atas nama Fra:\tsi Karya Pembangunan mengajak para hadirin sekalian, untuk bersama-sama memanjatkan PUJl syukur 'ke hadirat Tuha~ Yang Maha Pemurah, karena atas berkat limpahan,iahmat dan karunia-Nya juga, kita semua '. dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR p~d~ hari ini. gun~ mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi ata.s RUU Peradilan Agama yang'telah diajuka~ oleh Pemerintah, dalam keadaansehat wal'afiat.
Pada kesempatan yang terhormat in.i., kendatipun bulan Sya~Hil t'tlah berlalu J dengan meminjam"peri-bahasa orang-orang tua ~ita yang mengatakan :. "lebih baik terlambat dari pada tidak samasekali" I maka atas nama Fraksi' Karya· Pembangunan .DPRRI kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1409 H, MinaI
, aidin wal faizin , De~ta mahon maaf lahir dan batin, kepada semua mereka yang merayakannya. .
Dari mimbar yang mulia ~ni, kami untuk dan atas nama ~raksi Karya Pembangunan DPRRI J menyampaikan ucapan S~lamat, kepada Presiden Soeharto yang pada tanggal 8 Juni 1989 yang lalu di
- 2 -
Markas 3esar PBB di New York, telah neneriroa penghargaan kependudukan dari PBB atas keberhasilan Indonesia ·dalam mengGndalika~ laju pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana. Penghargaan tersebut menjadi semakin bermakna bagi bangsa Indonesia, ka.rena m.ernpakan penghargaan pertama yang diberikan kepada Kepala Negara ASEAN, dan bahkan merupakan satu·satunya penarima penghargaan dari kelompok paroran~~n pada tahuh 1ni# Semoga penghargaan yang telah dianugerahkan pnB ini, akan dapat d~jG.dik.an momentum. untnk mamacu Program Keluarga Berencana guna ~ewGjudkan cita-cita Keluarga Kecil bahagia dan sejahtera, menuju l:HA.syarakat adil dan ma1i:.mur berdasarkan Pancasila ..
Sdr. I; imp inel1 S icicG1g, Wakil P8~orintah dan Sidang yang kami muliakan.
Dengan ~nanat Presiden R.I. Nomor R-06/PU/XII/1988, tangsal 3 Desemb3r 1988, Pemerintah telah menyampaikan kepada DPRRr r::uu tent~"..ng Peradila.n AgaM.a untuk mendapatkan pembahasan' dan persetujuan dari DPR. Komudianpada tanggal 28 Januari 1989. ~dr. Mentcri A~ama atas na~a Pemerintah R.I. telah menyampaikan' pula ketcrangannYR utas RUU Peradilan Agama tersebut, dalam Sidang Paripurna DPRRI .
~--_.- RULl ini dibuat dan . diajukan oleh Pemerintah" unttiU1
.
\. \ melaksanakan kctentuan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan .. Kehak~man, serta amanat GBHN Tah.,un 1983 yang telah dijabarkan dalam REPELITA IV - Bab 27 tentang Hukum, yang menghendaki
F~sal 10 ayat 1 UU .No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agema, Poradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 12 Undang-undanfr yang sama menentukan bahHa Susunan, Kekuasaan dan Ac~~a dari Badan-badan Peradilan seperti tersebut dalam Pasal ! 10 a"iat (1.), diat.ur cialam Undang-Undang t.e.r.~.~_ndiri. .
---------···---5(;10.in i tu usa.ha menyi,apkan BUU Perad i }J.n Agama in i ternya ta telah dimulai oleh Pemerintah sojak tahun 1971 ·yaitu segera setelah UU No. 1~ Tahun 1970 diundangkan pada tanggal 17 Desember 1970. Dengan masu persiapall knrang lebih 17 tahun lamanya dan teleh dipersiapkan oleh suatu Tim Antar De~artemen/Lembaga.· Fraksi Karya Pembangunan yakin benar bahwa Pemerintah dalam membuut RUU ini telah berusaha dengan seguia dayadan kesungguhan bukan saja untuk nenghimpun masukan-masukan , tetapi juga telah mempe:o.:timbangluin dan mengkaj inya dengan cermat dan ~eksama dar ..... i \ berbas3.:i.. aspek. I
--.-~.----~ ---Untuk itu Fraksi Rarya Pembangunan DPRRI, menyampaikan
penah~rgaan ~an ucapan terima kasih kepada Pemerintah yang sejak lana dan t~npa kenal lelah, mempsrsiapkan RUU Peradilan Agama ini agar t idcd: ~da lfi,g'i Badan-badan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.· . 1ni yang tidak bErdasarkan UU RI.
. ..
( .
),
- :3 -
Sdr. Pimpinan Sidang, Sdr. Wakil Pemerintah dan hadirin s~kalian.
Sebelum membahas RUU' Peradilan Agama; yang diajukan Pemerintah, perkenankanlah karoi dala~ pemandangan' umum ini terlebih dahulu menyampaikan pola pikir yang mendasari sikap Fraksi Karya Pembangunan dalam membahas setiap RUU. Penyampaian pola pikir lni karoi anggap periu mengingat sebuah pemandangan umum bukaniah sekedar uraian biasa, tetapi uraian yang memuat garis kebijaksanaan Fraksi Karya yang strategis dan mendasar dalam menelaah suatu RUU. Uraian semacam itu akan bertambah penting nilainya kali ini, -mengingat yang akan ditelaah dalam pemandangan umum 1n1 ialah Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Sebuah RUU yang nantinya akan mengatur ~usunan kekuasaan dan acara dari sebuah peradilan yang akrab dengan aspek kehidupan manusia yang sangat peka yaitu Keadilan yang berkaitan dengan Keyakinan seseorang. Dari deskripsi di atas menggambarkan kepada kita betapa besar peranan dan tugas yang diemban oleh peradilan agama nantinya dalam kehidupan berbangsa dan' bernegara
~J<-~_~,~e~_~ __ ,_i ~~ __ r?~1-~,!~~rFraks i Karya Pembangunan dalam. mene laah RUU dal. am. W.i .. l .. ay .. a .. h . n.eg.a. r~I~,~s~tll_an,--RI. yang berdasarkan_ PaIlc~f.;.i la. -J
\ini tidak hanya melihat aspek dan landasan yur1dis formalnya semata seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 serta berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya. h.ehi:h=da-ri=i-ttr.,.Fraksi Karya\" Pembangunan juga melihat Iandasan idealnya yaitu, Pancasila J
Landasan konstitusionalnya yaitu UUD 1945, strategi pembangunan nasional, yaitu GBHN yang kemudian dijabarkan ,dalam Repelita, aspek historis l tingkat perkembangan masy~rakat serta hukumhukumnya yang hidup dan berkembang baik hukum tertulis tidak tertulis. ,_ .•. - ...• - .. ,._.- ... ----~ -- --" - .•.. _-._-- ..•... _---- ----, ------.~--- --.. ----~.--------.~-~" .. --
Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa Pancasiia yang berhasil kita tetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidaklah cukup hanya diakui, tetapi haruslah diimplementasikan agar keseluruhan semangat, arah dan gerak perobangunan dilaksanakan sebagai upaya pengamalan dari semua nilai-nilai Pancasiia secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Sejalan dengan itu maka dalam upaya pembangunan hukum, Pancasila haruslah menjadi sumber dari segala sumb~r hukum. Dalam arti bahwa setiap produk hukum haruslah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan diarahkan untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat Pancas-ila. . ____ -
Sdr. Pimpinan, Sdr. Wakil Pemerintah dan hadirin sekalian,
Kehadiran Peradilan Agama yang akan diatur dalam RUU ini s13 b aga-iman a---d-iu--1:--ai k an ·,~-sebelumn-ya=-·' ''8;dala-h me ru p akan aman at pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat khu$usnya untuk memperoleh keadilan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil spiritual dalam suasana kehidupan berbangsa yang arnan, tenteram l tertib dan dinamis. Suatu keadaan yang sebenarnya merupakan perwujudan masyarakat Panoasila. Dengan demikian Peradilan Agama akan merupakan salah satu sarana
• ----',.-... - ...• , .' • • 1 1 ' Pan c a· s ].1, Z' t b t Da12.1a u.p'3.ya, n:3HU;jiJCLH:t:l . !,7~.t;y8.:r.a.K8:C - . ~~ -erse u , kehidupan be:~'?,;g;:u~na IlH':'f!j8..di p8ntin,g. Sclain l:o.l'E:'l~.a. masyarakat Indon os lQ 11.ema:1g 11!8.5:ra.i..·~~kat 1'0 1 ig~Ll1S j uga kare:~ 3. masyaraka t Indo!.H'q.:~L;. yanB: f.k~Gl dibanguL c.da} a.:~\. Ie,a,s~r3.:;~:S1.kat 7:"~15;: adil dan makltur .l:l;::r::::.tr1. lTnt.eriil dun spi:r"ituLl. ;3":DSL;'1)h SU"';.C.t:L antisipasi yang a~at tA~at t81Rh dilakukan oloh para pendiri republik tercinta ini yang meneppatkn~ k8hijup~n beragama Gobagai bagian
. . "L 1 ... . - 1 . 1 1 ". ,.,. 1 d 1 pentJ.ne~ (It::. a t,;1 pG:n.::::.:3.~16·,.2.11 I;'[tDC!;=:SlJ.a. n~:j.n ;Jailic'6.n nene'::5a:::, tannya a am pas. a ]. :28 U U D 1 tV};::-j. It (:d: ~~ E t. U an l? a sal 2;:1 e U D 184. !j k h lJ S U f-J n y a a y at (2) dijv.IJH1.'k;J.!'I. leb~l.h J,.; .. U.lj 11t dalcJ.¥'l C~~,Hl; ya,Y)'~; ki::'a jt'ldiks.D strategi das:?:;:: pc:x:.ba!1~nnan b2.IJ'\··;'u. d3~1.~;an s(:;H)akin m·,~ninekatn~:,8. dan meluasnya pemb8l·Js).~n2cn )11al{(~', J::.::;}:idul?i.U1 l~·?agnm.aC1n dan l~cpercR.raa!1 terhadap Tuhf.:.E Y(;;.ng l'·Ia}l.a I'S(':l. he~ru£.~ G0m~:.:~.in di.?.lr~alka:1 bo.i~{ cl.alt?Jl kehidupan pribudi maupUl1 !:<.ell:.dlJPan s;o;~:ial kO::\QsY3.r~..lkatan. Untl.lk itu GBHN lebih 1B.n;jut mGn[Iam~?,na~k~:u.1 aE~(1,r diupa'~Takan r-:u.paya terns bertambah sarana--sa:rana ~t(.U1g d ipo1.' J..nk:::.n b8.g:i. pengembangan kehidupan kea!?:am8.8.l1 dan !-:,;':; llidupan I~opel"cayaa!l. tertadap Tuh~.n Yan[(··Haha Esa itu. ~
tentu1.ah tetap c.F:.ls.?r! bat~l3-b8.t:::.').s tol1.)rt£.i.nsi dan Ler'ukunan . hidup F cmba:l~lulan k(:jhidupan beragRm:-t seger t~ i d i~3,:;butJcB.n d ia t:-~-l
.. ber'\fj ··\·1'1':> G~q .... "::'D(:>l"' ..... "=',,..':l~;'. .... t""""'1~r'I'="i"" Il";"l"l'='T) ... r':ll"'r~ U'!'l11ot;:) '~;:<:."'j l' J~,.., maka \
'
Gt"", 0. ,t.~ 0. , C.l. '.~ {'/ ",,'''_-'' l; '-~.1 C ...... 1' "";; J. ~ _.~._ P'.!:!, I- ~ t.· ... ,. .~ t.,. t b .n (A ~. ,I. .. oJ (.~ l- L ,.
kero.gaman agama dan !{epel'c8.yac.n t'~3rhad81.) ri'u.ilan Ya~p; 1:.3.h::1 Esa di kalangan ID.ctsyp.:-aka.t. tJ~a:':l da,patld. ta j ad ikan ~E;b2..;"-t3.i potensi pemban5~unan Y[~ng .. ofektif. pemb.anE.~l1nan l:i2.hidnpan b8:~·2.~al!l8. dent:an \ orient.~J.si seperti ini tcJ.~.h lllcnjc;,d3. tekad Golka.Y.". s6j,~.k aHal dan
. kembe.li d.it~!gasknn dalam Pernyacaan P.0J.:i.tik G01KAR 1988 YO.ng antara lain mC~ly""l.takaj,:' bah';·Hi. " ..... ar;:ai.;1,t'. d2.n kegerCo.yaan terhutlap Tuhar! 'YF.!.ng Haha "EEa neruD8.kar~ Sl.~mbelr infJpirasi C:s.n l.1otivasi pembal:.t:zu~r.:tn m~J:';:;.l dan G?iritnal m:~:;;rc:J~;;;"kG.t bangsD .. Karena itu 'perIn )cerr!s d:i.jamin ikliu yanrt iJaik bagi keb8basan·, tiap W'arganf)Jar~ UD'l:uk ·memell11: cr':'.:i1 :.~<~::.]~t1.:1J~;L~~n ib:·.'·~~;.ll o.~ana danf
c· ~'1""" .; .", • _1. ~., '~ ... - l,") # 6i: f~ oJ- ., t g . 1 t . . t b-, .... :;. d.d.. ).:;:1.eoJ.C\;,~ 1~ ~.::~ncnn:..·.a :lr~:-'t::t \.e.!,r·l~l men ~ .. {';')., K1 a sa agal -- suatu L:.osat11a.ll b"'.n[~~s~~ Y;::.l11.?~ utuh, Konr:;t;itu~:;i/UUn J.!)·fl.5 yang menjadi
das(.1,l' ~)c:n~re le~tjEgal~2.i:.".n nego.ra, k:i. tapL1:1 c! iper Itaya. {h~nl;c.~1 'suatu pola ,dan sikap pc.~I::18.iV:; (~~~lc.1'1 ItlCmand~l.ng ke8ai:l:~~n i tu. 'Sikap dan vola p~nd,[T~rlC' itll i:l:i(tul~t!11 GBII!:l d~i·teg·as};.arl dz.lam ]:llf!l!l~~n ~lawasan Nusc"r:tal·t~.. Vin'i:2.S8.n nusant.aro. ba2i l)anr~!2. Indonosiii. tidak lain adalah nG~Qsan atnu pandan~an s6rta·keYEkinan yang memandang selu:.:.~ul: 1J:i.18.Y~'b nnS3.nta:r.a ba:~k c.2.3.'r.,t" la.l1t., malJ.pun ndara serta pendur~;l11( yang mondiaminya der.gan SC;D~';l:.a aspek sos:i.alnya adalah merup2.kan SU2.tt:! l:esa"tnan yang u'Cuh da.n t.ak· terp:tsahkan.
\ .
j.
.- 5 -
semangat persatuan dan kesatuan. Dengan wawasan nusantara ini semakin memperjelas makna dan hake kat "Bhinneka Tunggal Ika" , keragaman dalam kesatuan, yang telah menjadi sako guru prinsip persatuan dan kesatuan kita. Meskipun berbeda-beda tetapibangsa Indonesia bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang utuh. Dleh karena itu arah pemb~ngunan hukum nasional kitapun harus menuju terwujudnya negara persatuan yang J dikehendaki oleh UUD 1945. ~.
/. Eeanekaru~D.m8.n suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama serta' kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah merupakan
. potensi dan kekayaan bangsa dengan "BHINNEKA TUNGGAL IRA". Keanekaragaman itupun membawa konsekuensi logis di keragaman sumbor hukum, baik karena perbeda.an adat isitiadat maupun karena perbedaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam keaneka-ragaman hukum adat (hukum tidak tertulis) kita. Hukum tidak tertulis yang hidup ditengah-tengah masyarakat kita memang luwes, karena dapat menyerap aspek-aspek positif dari
! berbagai sumber hukum yang diselaraskan dengan kebutuhan ~a7yarakat itu sendiri.
/-~ .. Fraks i --Karya Pemba~gun~~--b~~~~~da~~t~h~h;~ "~i~~sutlut PtHtd-6.p.~'=4tt1'1Fafil pembentukan hukum nasional harus d irujuk sepanj ang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena merupakan hukum yung hidup, tumbuh, dan berkembang searah dengan tingkat perkel1~bangan l~esadaran hukum masyarakat. Dari sudut pandang lnJ.
puJra'l:tl'li RUU Peradilan Agama yang akan mengukuhkan Peradilan Agama yang sebenarnya telah ada dalam tata kehidupan masyarakat salama ini pc.tut untuk kita sambut. ______ ~ ___ .. ./'
Apabila kita sejenak meneliti amanat GBHN 1988, khususnya di bidang pembangunan hukum, antara lain disebutkan perlunya terus ditinrkatkan upaya kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu ~erta penyusunart perundang-undangan bar~ yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai den~an tuntutan pembangunan, serta tingkat k~sadaran hukpm daD. ciinamika¥angberkembangdalam masyarakat .. Sela~j~tnY~rdi
(61daiig -- .. ' penegaEan hukuln, GBHN i988-mengamanatkan--- periunya:-" -terus I dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak huku~
sesuui dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya. Arah pembangunan hukum ini merupakan kelanjutan d~ri GBHN 1983 yang mendasari Repelita IV telah mencantumkan secara jelas perlunya - penyempurnaan Peradilan Agama, suatu tugas yang masih tersisa dan harus di~Glesail~an dalam Repelita V ini. Pengajuan RUU Peradilan Agama sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 14 Tahun 1970 karenape~gaturannya yang masih boraneka hingga kini adalah dalam rangka unifikasi dan penyeragaman agar nama, susunan, kekuasaan dan acara.nya menjadi seragam. Pengaturannya yang berdasarkan Undang Undan,IJ adalah dimaksudkan untuk memantapkankedudukan dan peranannya sebagai salah satu pelaksana kehakiman. Seroua itu meru~akan amanat GBHN. Baik GBHN 1983 yang dijabarkan secara jela.8 dala.m Repe li ta IV maupun GBHN 1988. ___ -1.
~ .. '. -;. C.~... " ... "
..
:;. '[ (.:
- G -
Sdr .. -:~ l:-t1D ~ n ar~ Sid ang, Sdr. Msnt9ri Agama selaku Wakil Pemerintah, Sidang y~n5 kami hluliakan,
Jr.'iL(
Telp.il sa~n:l-sama kita. ketahui b0rs~ma bahwa_\"~'~~~d-ii'~~ Agama,-,-' sebag~i salah satu pil~r d~lam ~istem pelaksana kekuasaan kehcJ~iElaD d i t2.nab air ki ta, baik secara de facto maupun d§ Yu:re. sud~h l~ma zda dan berjalan, b~hkan kehadirannya jauh sebelum kaum };,E:nj oj ah' D:) landa mer1 g5_l1j aItkan kakinya di bumi Indonesia t·e rei ~, t ::, in i " Per~,.(:'; .l3.l~ A~U~illa terT,ie:,)ut la.hir dan' tumbuh 'ditengah-tengah
-masyC'.}~::d~~i.t. 11"doncsia karE.:na. kcbutuhan hukum m~syarakat yang ! I beraf::".!·~,2.. 181:;'1:1. Tatapi nali~.B" l-::.eknasaan, wewenang,acara d'an dasar
huk:.J!r~, k3beradac.nnya, 'berbeda c:.ntara daerah yang satu 'dengan yang . lainr::ya .. ' Pe:;:a6.:~lan r~g2;ri1C: eli ~Ja\'Ht dan t1adu-ra diatur oleh penjajah Belan~~ ~el~lui 8th. 1882 No. 152 jci 3tb. 1937 No. liS dan .610; Peradilc:~n !l<tnl~:a di ~(aJ.iln~3.ntan SelB-tan dan Kalimant'an Timur yang dise~ut d8ng~n 7erapat~n Qadi dan Kerapatan Qadi Besar~ diatur· lriert;l~::_ ;J C:leW,: S':.:.b. ~d)37 no .638 dan '639, ,sedangkan Peradilan Ag~.m.a GJ. lL~,(;l.' pulau l.Ta"';1B., Mad:1ra, Kalimantan Selatan' dan Ka.li;;'i~.ntnri. flif.~ur., ),"ong be~n8.ma. Hahkamah Syar r iyah ' dibentuk sesuds.h In"-':oi1l::s:i..a merCL3kD. ole1.1 Pemerintah Republik Indonesia senc~i:~':~,' tet2.pi haTn dong8.11 suc.tu Peraturan Pemerintah saja belum den!i18.i"l c:l.1ntn Utf scp~rti halnya p~radilan yang lain .. seperti yang I dik9h::-::i1d~:.LJ:~l 0::'::-311 fl3.caJ. 3 aY8.t 1 dari UU No .. 14 t'ahun 1970. /
__ .. ~,_,,_;.~_.J
J::;..dn, :C~D .. ~, .. t HULI Pf:!:'~~diJan AEJnma ini qiajukanoleh Pemerintah· kepLJ.:.. D::''\:<:''n PC}:V7akilGLfl Hakyat uotuk .dibahas dan dimintakan
.. pers·e·~~~j:'~_~t'n'jD._ .. -J 'Wi" seL"uruh 'Indonesia' telah berdiri sebanyak 303
1·-~~·bual1Feng3.dil~~n tlg::lma, 18 buah Pengadilan Tinggi Agama dan dalam " waktt~".,f:in.fil:-~:i> me.~~~trnt. ronCclna p01?erintah,' akan~ditambah· dengan 3
Pad"l VTat,t;: pemc.!'!,:inta.h kolonial .3elanda meresmikan institusi Peradilam Agama ~ang telah ada sebelumnya itu dengan .Stb. 1882, No.152 ~81ain masalah parka~in8~ perkara' warispun menj~di keWe:j~ln.s~~';.~:) 2eradilz.n 1":.!1nma lint-uk ID6meriksR, mengadili.. memutus
? ·dan ~enY81o~aikan. Kemudian p~da tabun' 1937, mel~lui 5tb'.' 1937' . ..---.- I No .1tG hor.)~;~:=-.rtens:~ Pe~:'Ddil(:.n !' .. l1D.ma di Jawa dan Madura dibidang
waris ]_tu dic8.b·.2t , dO;llikian jD[~a. ha.lnya dengan' kompetensi Kera.~!::"; .. :~ll (~adj de.:] :(ero.r-?at2.n Qadi Besar di Kalimantan Selatan dan Kal im~3'1 1,::,:11' .. cr :l..Elur. ',eetap i d i mabk3.mr.h Syar ~ iyah di luar Pulau Jawa Madu~a, ~ali8a~tQn Selat~n dan Kalimantan ·Timu~~kewenan~an menye l:~sc:. iL.~:Xl perkara d1.bi(..iang Kc.ris disamping masalah perkawinan J
i tu, tdt.,'c;; Dsn;.i ad i kompctel1si Nahka:nah Syar' iyah- hingga sekarang. 1
Selr.un. i<:.0nn,3kara,1zuna:1. tersebut. diatas tentunya tidak bisa j dilep:'~sk:::l cLJ.ri. p'CJlitil~ hulnlffi Kolcnial BeI'anda dulu' yaitu Devide e t Imp G r 8. • _. _______ . _._~ __ ----- _---.-. ____ .... -.. .. --- -- ..
r 11Si"t::?st pen,;,f&ti12_tan Fraksi Karya Pembangunan masalah lairi-~ l yang ~ubGta~sl~l dan cukup mendasar adalah bahwa,Peradilan Agama
, ,..-) I \ denga.n b(':rba~idi lWJ.oam D)enaiuaannye itu, lebi~· dari seabad lamanya - '(I' t. ~d2.J:;.. bic2, ;i~.::;ng~~kf:~ekus5.ny3. sendiri kepu~~ .. sannya". b~i~ . karena
. tldak mE):ili].:l.ki perangkap juru sita seper~J. yang dlMlllkJ. oleh Per :::Ld:,1 >:,,:,": U~J.e:n, manpnn ka!~ena untuk setiap keputusan Peradilan
'\ '
- 7 -
t !~:~U~~~~~~~k:Uhkan oleh Peradilan Umumterl.obih ~ahulu ~~:~at ~ )/ . ,---- -----'-'--B~~-~ngka t dar i r ~al i tas'hisEC;-r:'-is-lai1irnya-P er ad i Ian Agama d i '( 1 Indonesia - seperti yang telah dikemukaitar.ldiatas ,- _ m8.~a . Frakst.
Karya Pembangunan sGpendapat dengan Pemerln~ah bahwa dlaJukanny~", RUU Peradilan Agamc. ini oleh Pemerintah aclal.ah dimaksud1'(an - .t~I?-tl1:k,_ menyamakan clasar hukum keberadaan' PeradiIan' Ags.ma di IndQne,si8:, .. '."
1 meny~makan SUSUl1an, - kekunsaan, acara S0.rta 'sebutan;Pe~adil~~ .,' -, Agama yang telah ada, dan lUcnenp3.tkan' Peradila.n Ag8.m?",;;-,I?ido.;
proporsinya yang sebenarnya sebagai 'bugiari dari P01rik~ana~rl., sistem Kekuas2.n.n Keha1-:i~n&n menurut -U'. U'. Ho. -14: Tahun 1970 ~ . Dengan demikian kehac!iran RUU Peradilan Agama,' irii ment.t-rut hemat .• Fral..:;:1'i Karya Pembnng~n8.i1, bukan lah untuk me!abuat sesnatu" bs.dan·: kekuasaal1
r' Sebagai pe la.ksanaan UUD 1945 Pasal 2·1} te lah d iund angkan UU
No. 14 Tahun 1970 tentantl Kekuasann Kehakiman. Dalam Pa~al 10 . Ayat . (1) UU No. 14 Tahl1.n '1970 di tentukan bahHa "Kekuasaan
Kehakiman dilal{uknn oloh Pengadilan dalam ll.ngkungan ".
2'1 I
a .. Perad i Ian Umum b. Peradilan Agama I
I I
J) . ---
c. Peradilan Militer d~ Peradilan Tata Usaha Negara
Susunan, Kekuanaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut d2lam Prisal 10 Ayat (1) tersebut" menurut Pasal 12 UU No.l~1 T£.hun 1970 itu, 'diatur dengan llndang-undang
Peradilan Agama adalah merupakan salah satu dari D~dan-badan Kekuasaan Kehaki)~an di Indonesia vang· menurut UU 'No. 14 Tahun 1970, 'harus diatur dengan Undang-undang. Hamun setelah 18 tahun lebih, UU No. 14 Tahun 1870 itu diundangkah, ternyata hany~ eksistensi Peradilan tgama saja yang belum diatur dengan Undangundang Republik Indonesia.
~ .. _.~~. __ . ~_. 0' __
Melalui RUU ini Susunan, Kekuasaan dan Acara Peradilan Agnma di Indonesia akan ditata dan ditetapkan. Upaya me~ujudkan UU Peradilan Agama ini tentulah bukan saja dimaksudkan semata-matn untuk memenuhi ketentuan Ull No. 14 Tahun 1970, tetapijuga untuk dapat menghadirkan suatu Perad.ilan .. ·Agama seperti yang dikehendaki oleh Pasal 63 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada gilirannyu diharapkan akan mampu mengemban tugasriya dengan penuh kewibaHaan dan yang be~sama Badnn-badan Peradilan lainnya me:t:'upaka.n wahana' tempat para pencari ke8.dilan di ndonesia mencari, mengh3rap dan mempcroleh rasa keadilan ~.' aginya. .
-.-~---Ne:gara Indonesia' adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (rechts-staat). Dalao negara hukum, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah karena itu mereka dapat menuntut dan mencari keadilan, apabila yang be]~sangl:utan rJ.eraso. hak-haknya dirugikan" atau manakala ada sesuatn kepEtusan yang dirasakannya kurang atau tidf-k adil. Badnn-Ladr·1.l1 yang bertanggung untuk melaksanakan peradilan, guna menegakk~n hukum dan keadilan di nagora hukum yang berdasarkan Par:cas:'la i.Ei tidak lain' e:.dalah Hahkamah Agung yang membawahi kee~pat ~adan Kekua3nan Keh~kima~ lainnya yaitu Peradilan Umum, PeY.'ad i lurl 1\.g2_i.:1a, Perad i Ian Hi 1 iter dan Perad i ian Tata Usaha
. Negflr2., . Ralr.yat pencari keC'.dilan, sia.papun dia dan dari bagian Daerah manapun di wilayah nusantara ini dapat dan berh~k untuk· mencari keadiluil ffislalui Badan-badan Kekuasaan Kehikiman yang .ada, berdasarkan hu!~um p.ositif yang berlaku di riegara Pancasila ini .. baik bert~9n hukum yang tertulis seperti UU 'maupun hukum yang tid~k ~tertuli~ (hukum adat) baik yang menyangkut huku~ Public
, ma~pumhukum Plivat. Atas dasar tugas dan fungsi Badan-badan Kekuasaan Kehakiman se~)erti :.tnlah, m.ak2. keber8.daan .Badan-badan Kekuas'aan Kehakiman termasuk didalannya Peradilan Agama, yang diharapkan' akan mampu urituk mengayomi parapenca~i keadilan, menegakkan hukum dan keadilan 'berdasarkan Pancasila, dan memberikan iasa aman serta jami~Qn kepastian hukum, sudah merupakan suatu keharusan.'
I i . Sd r. P imp in an Sid ang , . 7 /:, It,l. ,G·[··{.· ,/'}r'-r//i ~.f(({,"tl-{ fiZI "/
Frc.tk..s:l.. Ko"rya Pembangunan DPRf?Y/· sebagai pelaksan keiJi~ ai:sanaaQ DeHan Pimpinan Pusat/GotKAR dalam melaksanakan
'{n' tU[f,asnyo. S8PDh-'~sa . melandaskan ___ pS:oa Pernyataan ,Poli tik yang dihasilkan oleh 'I1{Lli~S IV· OLKAR. Dalam kaitannya dengan ,pembahas8,n HUH Peradilan '. nma 'ini, esensi dari butir-butir: 3,
1 lOt ~.26 dr;~,n ~7,,_da~~' rnyata~ . olitil~ tersebut ttiranya perlu
. A un'Lu... ke.:nJ. ~errgahltan sebagal, rlkut bahwa penerimaan P:;.ncasila _~..:;ebagc::.i satu-s2.tunya as dalam kehidupan be::m.a:::~ka.t ,berbangsa dan bernegara,. me akan landasan kokoh .b~teJ:~nljudny? i;:,tabilitas nasional yang i:n.~mis, pemant'!p..an ~14o.~;'3.san hus~l_ntara, sertu persatuandan kesa-tuan bangsa,-:c-~ . ___ ._ D i hid ~ing----p a ill hali aru a:11~---hliK.l.iln-; ._--P-e'r"l ii ~'--dlw,iJ 'tid k an--kep as t' 1 ·an-~--;ian ketertiban hukUID, sehitigga hukum akan mampu menjadi pengayom masyarakat, 23mberi rasa aman dan menumbuhkan kegairahan~ 'kreat1vitac serta partisipasi masy~rakat dalam pembangunan, berusaha untuk nendorong pelaksanaan pembaharuan hukum dengan me!:1perhatikan kesadc.ran hukum masyarakat untuk mewujudkan sistem huku1l. naf3:'ional berdasarkan Panca.sila. . ___ "~------~-------~ 8if&m--:--·p.~d;:=3~~~r· r;e r 1 u ----dIup·~iyakan---- per wu:jud"an:------N ega.-ra -----R;pu-bi"ik
nnaon-esIa--"r;ebagai negara kesatuari 1 negara yang ll1elindungi segenap
lbangS8 dan negara yang mampu,mengatasi segala paham golongan dan
.
puham peroran~an, untuk menanam. kan rasa pe.rsatuan dan .. k ... e_s_.a.t .. u.an .... , menebalkan rasa sebagai bangsa yang satu, mengukuhkan 'sifat . bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.' .' ' ... ___ . _._..:
t$E$h*1i ~~u·_§-~ · ni"bidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disadari dengan sunggah-sungguh ~kan pentingnya peranan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia maupun sebagai sumber inspirasi dan motivasi pembangunan moral dah spiritual masyarakat bangsa. Karena i tu lah per lu terus dij amin iklim yang baik bagi kebebasan tiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. _____ , ______ ,-_".-"--"--""-"
Berdasarkan atas hal-hal yang telah kami paparkan diatas, maka Fraksi Karya Pembangunan DPRRI dengan 1n1 menyatakan menyambut baik diajukannya RUU Peradilan Agama ini,' dan siap untuk bersama-sama pemerintah serta Fraksi-fraksi lainnya dalam DPR, membahasnya di tingkat-tingkat berikutnya, agar dapat dilahirkan Undang Undang ten tang Peradilan Agama sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila .
- '/. \'-" -nasar : Pancasila dan UUD 1945. --- { Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai \J landasan kanstitusional. Agama merupakan unsur penting \ dalam Pancasila sesuai Pasal 29 UUD 1945, harus tercipta toleransi dan kerukunan hidup antar umat l
7 Wawasan Nusantara dan Tata Hukum Nasional yang mengabdi kepada L-,
,kepentingan nasional dengan acuan pada "Bhineka Tunggal Ika"~ berbeda-beda tetapi satri, sesuai GBHN yang sudah terjabarkan secara lengkap. Dalam ke Bhinnekaan itu bangsa Indonesia harus ,i
mengutamakan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa harus ~ menuju terwujudny~ persatuan dan kesatuan yang harus tercermin
( dalam penyelengg~raan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan '.--- ki ta.
_._._--. _____ M-.~·---~-- ----------------L. :S, -:-'O";:iam rangka pembangunan hukum perlu Iebih ditingkatkan upaya)
pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan l
'I tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika \ yang berkembang dalam masyarakat. (GBHN BAB IV bidang hukum L- bu t ire) . . ____ ------___ " __ " ____ . ________ . _____ ~ ______ .. _________________ " ____ "-- __ ,.,---._'----- --" ----... --
L/" roalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu I ~. dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak
sesuai dengan tugas dan ~ewenangnya masing-masing l serta ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina
---_._--\ terus hukum terus
sikap 1 .
····~r:
- 10 -
Uie
.ri
. laku da.n ....... ke. t .. e.l. a ... d. a. n .. a .... n. pa.ra p ... e ..... n .. a .... g.ak. hukum sebagai pengayo~j masyarakat yang. jujur, bersih, tegas dan adil ,(GBHN BAB IV • '. bidang hukum butir d)~-
• ~.-- ---------"'-.--.--~ __ 4 ______ •• ~_· ._ & -,]ndang-undang No.14 Tahurt 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, /., Pasal 10 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
Pengadilan dalam lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradl1an Militer ,dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Penjelasan Pasal 10 tersebut dinyat'akan bahwa Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan .khusus, karena mengadili perkara-perkara tert~ntu, atau mengenai golongan rakyat tertentu~ sedangkan Peradilan Umum· adalah Perad.iian bagi rakyat' pada uIDumn-y:a mengenai balk perkara 'I-perdata maupun perkara pid~na.. ..__ . --,./'
~Dalam--'--pendek;t~~ sejarah, kedudukan· Peradilan Agama eejak aemula' telah diatur dalam Staatsblad 186·2 No~ 152,Staa,tablad 1937 No.116 jo.6l0, Staatsblad1937 No.63B.jo.639 dan aetelah kemerdekaan juga diatur dalam PP. No.45 Tahun 1957.
,Staatsblad 1882- No.152 meresmikan Lembaga Peradilan Agama yang telah· ada dalam masyarakat untuk daerah Jawa dan Maqura; .
Staatsblad·· 1937 No .. 116 mengeluarkan. kompetenai Peradilart· Agama· untuk menangani perkara kewarlean didaerahJawa dan
Staatsblad
Madura; ,
1937 No.610, pembentukan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama Jawa dan Madura;
tin~kat: banding di wilay~h/daerah
Staatsblad 1937 No.638 dan 639, pembentukan Kerapatan Qadli dan Kerapatan . Qadli Besar untuk sabagian ·Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Kemudian setelah kemerdekaan keluar' PP No.45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah'Syari~ah di luar Jawa-Madura dengan kompetensi yang meliputi pula perkara mengenai kewarisan ..
-- Pada tahun 1974 diundangkan Undang-Undang No.1 Tahun '1974 :ten·tang Perkawinan·dimana dalam Pasal 63 disebutkan bahwa yang dimaksud denganPengadilan Agama adalah Pengadilan .bagi mereka
'yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya. . .. -----------
- Dalam negara Pancasila, rakyat pencari keadilan melandaakan pada falsafah hukum· negara Pancaaila, ialah hukum yang hidup dalam maayarakat, balk hukumtertulis (UU.) maupun tidak ter'tulis (hukum adat).
" ". ";-;, , ,,;"" '~:.-' . ). ..
- 11 -
~i Karya Pembangunan sebagai pelakaana kebijakeanaan DPP ~ ,? \ GOLKAR dalam mengemban tugasnya selalu"melandaskan pada ha6il
MUNAS IV GOLKAR. Dalam Pernyataan Politik hasil MUNAS tersebut Fraksi Karya Pembarigunan memperhatikan :
1L butir 3 mengenai wawasan nusantara ; ) Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya aaas dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa "dan bernegara merupakan landasan kokoh bagi terwujudriya stabilitas na6iona1 yang dinamis, pemantapan wawasan nusantara.
2} butir 10 mengenai pembaharuan hukum : -- GOLKAR mendukung usaha Pemerintah dalam mewujudkan kepastian
dan ketertiban hukum, hingga hukum. mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, dan menimbulkan kegairahan, kreativitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sejala~ dengan itu, GOLKAR terus berusaha untuk mendorong pelakaanaan pembaharuari hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan kesadaran hukum masyarakat.
butir 26 mengenai Kesatuan dan Persatuan : Sebagai bangsa yang majemuk selalu harus ditanamkan rasa" persatuan dan kesatuan, menebalkan rasa sebagai bangsa yang satu, mengukuhkan sifat" bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. ~
butir 27, mengenai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa peranan Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik dalam meningkatkan kualitas manuala Indonesia maupun sebagai sumber inspirasi dan motivasi pembangunan ,moral dan spiritual bangea Indoriesia~
Atas dasar pola pikir tersebut diatas, " Frakei Karya Pembangunan menyoroti RUU Peradilan. Agama aec"ara keaeluruhan dan menemukan berbagai permasalahan yang masih perlu mendapatkan penjelasan dari Pemerintah.
Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa Judul RUU ini telah" sesuai dengan kehendak Undang-undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-undang lainnya yang telah memuat istilah ~engadilan Agama. Namun demikian Fraksi Karya Pembangunan masih merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh dan menginginkan agar didalam RUU Peradilan Agama, masalah makna dan muatannya yang khusus bagi umat Islam agar lebih diperjelas baik dalam Pasal maupun dalam Penjelasan.
Pasal 39 dan Pasal 45 persyaratan seorang Wakil Sekretaris dan juru aita pengganti, harus beragama Islam, Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan penjelasan Pemerintah, mengapa harus ada persyaratan demikian. Apakah tidak cukup dengan penekanan pada bidang kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.
' .. ~ 12 -
3~ Da.!lam Paeal 39 ayat (2) butir bmenentukan perayaratan bagi pepgangkatan juru sita penggantl; yaitu 'berpengalama~ selrurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pade. Pe'ngadilan Asama. . Fraksi Karya. Pembangunan menghat-apkan penjelasan sejauh mana, per. iapan basi kelengkapan aparatur Pengadilan .. Agama . dalar.1 rangka pelaksane.an Undang-Undang Pengadil~n Agama;.:·
4. Deng~~ memperhatikan Wawasan Nua~tara, Bhineka Tunggal Ika~ kesatuan dan pereatuan nasiona!, fungai hukum yang haru:.:~, mengayomi masyarakat, tingkat kescdaran dan~perkembangan hukurrl yang IDc.kin meningkat maka Fraksi ·larY6.Pembangunan menganSBap perlu ::tdanya prinaip. keaukarelaan bagi penoari keadila.n . terhadap bidang-bidang yang akan menjadi kompetensi pengadile..r<. agama, 1:ecuali bidang perkawinar~ sebasaimana· diatur dalE·.m Pasal 45 RUU ini beserta Penjelaeannya. Apakah Pemerintah 8ependapa~ dengan aikap Fraks! ~i tereebut.
\
5. Dalam peni:)agian hartawaris menurut hukum' Islam· ada ~~tC' waria yang tidak habis terbagi, bai:tt karena tidak adanya ··ah,l . .1. waria atau ~arena tida.k adanya ahli "naris a "'shobah·.. , Sampai eebel:"apa jauhkah P~merintah menangani maealah tersebut.. Apakah aka!'. dibentuk insti tusi oleh Pemerintah untulr. mengelolanya ., Dan. apakah 'a"\r::an maaih ada lagi ins:oitusi-inetitusi lainnya yang akan ditentuk sehubungan deng~n akari lahirnya 'Undang-Undang Peradilat. 'A.gama ini 1. . ", '. :1 .•...
6. Apakah Pem~rinte.h sependapat dengan Fraksi Karys. Pembanguna.r: tentang perlunys. . prinaip ~et~r~~aan" bagi· . pereyaraten p~~bela/penasehat hukum dilingk\Ulsan':fe~adilan.~gama ··sepanjanf. tIl~~eka tel~h. menguflSai hukum ·I~la.xp diaa.mping. pe~getl1hv.an hukum lainnya. fiCil ini ~ami ajukan m~nsingat diperla~annya Huku::~ Apar~l. Ferdata Umum 1alam lirigkt:.ngan···Peradilan Agama, disampinc e.cara khusus sepeltti 'yang dinaksudkan dalam Pasal 54 RUfJ Peradilan Asama ini. .
7. Di dalcID Pasal 52 RUU tercant'lm ·.··:1:;ugas-dan· kewenangan l~in oleh ateu berdasarkan UU". Apa ~fang 'aimaksud' dengan IItugas dEtE kewenangan lain" itu. Dliminta ?emerintah memberi penjelasan.
8. Dalam Ur-d.ang Undang No. 14 Ta~1un 1970" Pasal 5 Ayat ( 1 ) dinyatakan bahwa ,. Pengadilan mengadili menur'ut hukum dengan tldak m~.Jlbedakan orang". -Apa re:e~"ansi pemuatan pasal ter~ebut pada Pa$al 58 Ayat. (1) Rancangm Undang Undang ini .. D!emikiE.n pula mengharap penjelasan mengenai Pasal 2 RUU yang mempvnyai makna yanghampir sama densan ketentuan teraebut pada Pasal 58 Ayat (1) Rancangan Undans Undang.
9 .. F:ra.tsi Karya Pembangunan meminta :;>enjelasan Pemerintah, apakah ffii3.salah' Li"an sebagai ·salah sa~u ayarat pe~ceraian masih ,~di~nggap perlu untuk dicantumkan dalam pasal-~asal RUU in5 .
... ,,-.;.-"-
- 13 -
(Pasal 87 dan 88) mengingat 8yarat-syarat perceraian telah) diatur secara jelas dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974.
-----, ------_ ... Sdr. Ketua, Sdr. Menteri Agama, serta hadirin sekalian.
Masalah-masalah yang kaml kemukakan dalam pemandangan umum ini, baik yang bersifat pertanyaan maupun yang merupakan pernyataan sikap, semata-mata didasarkaQ pada prinsip dasar yang dianut Fraksi Karya Pembangunan salama ini. Prinsip daaar itu ialah, bahwa segala bentuk perundang-undangan yang akan kita buat selain barus menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala aumber hukum; harus mempunyai kedudukan dan dasar hukum yang ltuat dalam ODD 1945 dan sistem perundang-undangan lainnya; haru6 mencermiinkan implementasi wawasan nusantara sebaga'i pbla dan sikap pandang bangea Indonesia, juga karena materinya harue diyakini aken membawa manfaat untuk kemaelahatart masyarakat, bangea dan negara.
Prinsip-prinsip dasar itu akan tetap merupakan pegangan Fraksi Karya Pembangunan dalam pembahasan RUU ini pada tingkat berikutnya. Dengan demikian, Fraksi Karya Pembangunanpun yakin bahwa pembahasan RUU ini akan dapat kita selesaikan sebaikbaiknya.melalui musyawarah yang diliputi SUBaeria keterbukaan dan kekelua:rgaan.
Demikianlah pemandangan umum Fraksi karoi ..
Kepada' Sdr. Menteri Agama yang akan memberikan tanggapan atas masalah-masalah yang telah dikemukakan tadi terlebih dahulu karni ucapan terima kasih. Masalah-masalah lainnya yang lebih detil akan kami ajukan pada pembahasan tingkat berikutnya.
Kepada Sdr. Ketua dan hadirin sekalian yang telah mendengarkan pemandangan umum ini dengan tekun dar! awal karoi haturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang setinggitingginya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Wassalam mu;alaikum W.W.
Jakarta, 12 Juni 1989 FRAKSI KARYAPEMBANGUNAN DPRRI
DEWAN PERWAKtLAN H/,.KYAT HCPUBLl,( INDON£S!A
l~I{r\'KSI 1") All/l'AI Dl~l\/fOKl~.!~SI I'N DON'ESIA S l.l K r dU.: ria t J '" 1 a n G ~H 0 t Sub rot 0, T l! I p. 5801425/ 5 801500 • J A K AnT A
PEMA~DANGAN- UMUM
FRAKSI PDI-DPR RI ATAS
RUU TENTANG PERAD I LAN J\GAMA
D'isampaikan o1eh BUDI HARDJ,ONO, 51-!
Nomor Anggota 391 .
ASSALAMU 'ALAIKUM Wr. Wb. ~lEROEKA
Saudara Pimp i nan se rta pa ra /\0990 t3 DeWl:lfl Y II I.
Saudara Menteri Agc1I1IJ Y1.JL
Rapat Pari purna YL!ng halU'i rnul'j akan.
T e r 1 e b i h d a h u 'I u HI a r i 1 all kit a p iHI j d t I( an p u j i s y w K u (' i< (: -
had"i ra t Tuhan yang Maha [So, atds seqa"1 il raUlma tser'ta KJriJ(I~L
a--Nya, kita dapat rladir paJa r:CiPdt p:lripurna tH\ri ini (ldll"Hf!
keadaCin sehat wal'afiat.
Perkenankanlah kallii atiis fliilll" Fraksi POl 1I1(:nYlllniJ,"i'ik~111
t2rilllJ kasi h dan perlghargaan kepJdl1 Pemer"j ntail 111(,'1 (('! ui SLhiJ.j
la Menteri Agama yang pada tan99J1 2B Januar i 19~~l) te'l .. ,I\'1 IIIC:
nyampaikan Keterangan Pemerintall atas RJnCdfi9Jn UildiHI~-Ull(!.::Ul9
ten tang Peradilan Agama yang teL"d) d'isampu'ikan kope-ida Dl'i~ id
sebagJimana tertuang dalarn anlcH)at Presiden Repuu':',k. ir,dlH,(:sil.1
, 1 93 7 No.' '11 6 d ,1 n 6 1 Q , Len t cUll) P e i' d d i I :.in iI, \:j J n t,~ \ oi ' ~ l ( ~
~'Ja dan i'ld(iura.
b. '0, i D , S l..:t J L , • • • • • /?,
",: \
-,\
-2-
b. Staatsb1ad Tahun 1937 No~ 638 dan 639 tentang Kerapatan Qadi 'dan Kerapatan Q~di Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan.
c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pem
bentukan Peradilan AgaHlil/Mahkawah Syari lah di 1uar Jawa dan Madura.
Menurut Pemerintah,ketiga peraturan perundang-undangan
itu dianggap tidak sesuai, lagi dengan jiwa dan serna -ngat Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar atas segala perundang -undangan yang rnengatur Sadan Peradilan AgaOla sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut, yang merupakan i nduk dan kerangka umum sertd pE:dOlllan bag-j
semua lingkungan peradilan. 2. Keterangan Pemeri ntatl hal an/an 4 menegCisl\an bath'Jct :
"sebagai akiba~ dari ketiga peraturan yang berb~
da tersebut maka Pe~adi1an Agama di Indonesia selarna ini tidak seragam, baik nan:anya) we .. 'Vena~9 nya, maupun s~sunannya. Keanekaragaman terse~ut
segera diakhiri terwujud keseragaman pengaturan tentang Peradilan f\gama ll
•
Latar belakang pemikiran keseragaman itu dike~ukakan pula dalam keteraogan Pemerintah pada hulaman 14 dan 15 yang berbunyi sebagai berikut :
"Dengan disetujui dan disahkannya Rancangan Un -dang-undang tentang Peradilan Aga~a ini maka b~!
akhi rl ah keanekaragarnan Perad'j 1 an Aganla sebaga i
akibat politik hukum P~lIlerintah kc,'lor,-ial ddhu'!u dan akan t~rcapai cita-cita) realisasi ban berhasilnya Pasal 24 dun 25 Undang-undang Dasar
1945 yang merupakan Bab Kekuasaan KahakilIIan di
Indonesia. Dan dengan itu sekaligvs tercapai-l~h pul,a gagasao Wawasan Nusantara di bidang rlukufII,
khususnya di bidang peradilan (kekuasaan~2ha.~ 'kiman)lI. , ... - "' ":" :,~ ....
Sedangkan dal~~penjeiasan RUU PA dari Pemerintah ~i ,katakan :
,I
,I
"Untuk terwujudnya WaVJasan Nusant~ra sebaga-illwna di tetapkan GBHN, rnaka oleh Undang-undang .'ini k§. wenangan Peradil an Agama di Jawa J Madura dan K~
I,
1 imantiln Sel atan yang dicabut dari perkara kevJE., I.i : '" II
v I I risan ............. /3
(. , I il', 1 Ii
Ii}, I: , .
,·1.1
I, ;, \ I I J
- 3 ..:
kewari san pada tarlun 1937 di kemba 1 i kan dan di sarna-,~
kan dengan kewenangan Peradi 1 an Agallla, di daerah 'j a
innya ll•
~
Ke terangan Pemerin tah rid 1 dman 7 lIIemua t
IIlebih dari 'pada itu maka usaha penY211lpurndan Peng~
dilan Agama ini ada1ah untuk memperkuat kerangka
1 andasan kekuasaan keha~ irnan, un tuk s i ap ti ngga 1
landas pada Repelita VI sebagaimana kita cita-cit~
kan bersama"'.
Saudara Pifllpinan,
Sidang Paripurna yang kami ntuliakan,
Setelah mernpelajari secara luas dan mendalalll semua materi yang
oda baik RUU PA itu sendiri, keterangan Pemerintah ffitlUpUn flla
sul~an yang diperoleh dari berbagai pihak, Fraks"j PDI rnenyalllpai
kan sikap dasar sebagai landasan pokok pemikiran bagi arar,c1l1
pol"itik hukum nasional, yang berdasarkan :
-" Idiil Pancasila.
2. Konstitusiona1 UUD 1945. 3. Operasional GBHN dan Wawasan Nusantara.
1. Landasan Pancasila
Pancasila adalah ideologi Bangsa dan Negara yang telah diteri
lila sebagai Sqtu-s,?-tunya asas dal alii kehidupan berlllasyarakat,be.c I •
bangsa dan bernegara~ dan merupakan sumber darl segala sUfliber
tlUkulII. Oleh karena itu~setiap peillbentukan Undang-undang rlarus
InerupJkan pengamalan Pancasila dalam kesatuan yJllg utuh,
OaL:lIl1 Undang-undang No., 14 tahun 1970 (pasal 3 ayat (2) llIene -
gaskan : ".
Pengad'j 1 an Negara menetapkan dan menegakan hukuo1 dan keadi 1 an
berJasarkan Pancasila.
Arti Landasan Idiil bagi POI .
. PartdiOelilokrasi Indonesia menyad'ari dan rnengtlayati betapa pen-4 .- :~. ,,' ,I· ~ :i, •. 1 ::~ ; ';
cingnya 1 andasa A: idi il bagi suatu gerakan atau perjl.Jan9Qn~ ka ,:;' , J'. ' -, ""
rena landasan idiil/idiologi,dengan jelils memiliki arilh dJn t_~
juan yang pasti dan hanya atas dasar suatu l~nd~san i6iil/idiQ
log'j sajal ah program-program perjuangan dan pernbangunan dapac
d i r u III us k an sec a r a b a i k ;, t era r a tl ~ k ° n tin u J dan III 0. j u ~ b a i k y a n 9
kepentingan Nasyarakat', Nusa dan Gangsa," !serta Ulllat NanusLl. - i ,
Tidak ada program yang 'lahir ,tanpa ide". ~anpa cita-cita dan'
tanpa tujuan hidup, sehingga dengan demikian sesun99uhnya ti " '
dak ada program yang 1ahir tanpa idiologi.
Gagi Partai Demokrasi Indoresia, landasan idiil Jaalah Panea
sila, s2bagai landasan idiil/id"iologi yang rnall1pu menjavJab se-.
tiap tantangan dan hambatan serta yang juga merupakan pokuk
fundamental dan normatif untuk ketlidupan Negara dan mentl:.t"li -
tJS serta llIartabat Bangsa, seperti yang termak tUb Jed ~r\\ Pelllb~_
kaan Ulidang-Undang Oasar'1945, yan9?~.ba.9.i~L9·ikutjp _ sebagai
berikut :.
Bahwa s2sungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangs a
dJn ole~l sebab 'itu maka penjajahan di atas dunia tlarus diha
puskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri
kead'j 1 an.
Dan perjuangan pergerakan Kefllerdekaan Indonesia telar'l salflpai
1 a~) kepada saat yang berbahagia dengan sel alTlat sentaysa 111211.9.
Clntarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu, gerbang Keilierdekaan
N2gara Indonesia yang merdeka, bersatu J berdaulat J adil dan
Inakmu r .
Nega ra sebaga i ta tanan 'd'an 1 ernbaga keh i dupan Rdkya ~ yang te £.
tinggi di atas satuan-satuan polit'ik lainnya mengeillban tang
gung ja~"ab dan berwenang untukmengusahakan keper.ti ngan Ulllull1,
iaitu ke~ejahteraan seluruh Rakyat yang mencakup kepentingan
orang perorang, ke 1 ompok) maupun go 1 onQan da 1 arr. huIJul19.:1i1 kc
serasian, keselarasan dan keseimbangan satu 5am3 L.l"in, Oldt(:
ri il dan spi ri tui 1.
Ncgc1rc1 tnenjaga keamanan dan keutuhan sel uruh wi 1 ayai"l Repu-
blik Indonesia sebagai Neg~ra Kesatuan dan wadah kehidupun
RJkyal yang, terdiri atas aneka ragam golongan dengan kebudj!
yClan, adat-istiadat, agama dan kepereayaannya masing-md5"ing
untuk rnencapai"kesatuan Nasion.al disemua bi.dang kei1'idupaq 'I\~: ::~I:: '-"I,.
oangsa dalam satuWawa~an Nusantara.
Kekuasaan Pemerintahan Negara sebagai Negara Hukum dilaksa
nakan menurut Undang-Undang Oasar, Haluan Negara, Undang-Un . -dang dan ketetapan/Keputusan lainnya dari Badan Permusyawa-
ratan/Perwakilan Rakyat. Rakyat menjalankan pengawasan ter
i1adap jalannya pemerintahan Negara 111elalui Leolbaga-lembagZt ! i
1'.,1 .,1 Perwa~ i 1 an .. :.:.....:~._._. :.:15
I 11,1 \ I
'I' ,
I • i .. '! I,
(I j ,l
:'r"..a,
--.
- fi -
Ppn.;{(ik i·1 an riikvat vann ciihentlJk c1ennan nemi 1 i han UlTlUl1l vano .f.
1 annsun n , . umulll, benar:-benar bebas dan bE:nar-benar ratlasl a~
Rakyat dijamin kebebasannya untuk berserikat dan berkullipul
du 1 am wadah ~epartai.an, Keo.rrnasan dan KekaryaJ.n, dan kebe-, . .
basannya untuk ue~lurkan ,pik,iran dengan 1 i san, tul"i san dan
sl?bagainya.
Kehidupan Demokrasi Pancasila yang rnenjadi syarat maupun s~
rana untuk rnewujudkan kesejahteraan lah"ir dan batin se·luruh
Rakya t d i pe rkenlbanRjllek arkan sebagLli ben tuk dan Cd ra rri dup
berbangsa, bernegara dan berlllasyarilkat, yang selHua K.ekuaLHI
sosial politik terorganisasi dalal\l sistem kepartaizlIl yang 0
tonom dan yang terbuka bagi setia~ Warganegara tanpa perbe
daan suku) keturunan,' kedudukan dan atau agama, den9an tu-
1 u s yak in meneri lOa Pane as i lao dan Undang- Undang Das a r 1945 ., scbaga i dasar dan kerangka s truk tu r jiJ Nega ra yang fllcnj aud n
struktur po1itik dan ketlidupan po1"itik yang sedel"hiH1J serta
stabil dan dinamis .untuk ruewujudkan persatuan dan kesZltUJn
Ban gsa. 0 a 1 am k e h ; d up an pol; t i k bel" 1 a k uta t a ,n 0 rill ii (r u 1 e s ~
of the games) yang prin~ipnya lIIenegilkkZln keadilan, kebenar~
an serta mendahulukan kepentingan umum dalam sem.1ngat "ten..9.
g~ng rasa" (toleransi) dengan meninggalkan suasana IIsaling
paksa dan mau menang sendiri".
2. Pelaksanaan Undang-Undang Oasal" 1945
Oalam penje1asan Undang-Undang Dasar lq45 meogenai Sistelo
Pcmerintahan negara : a.l. dit0gaskan, Indonesia ada"lotl ne
garayang berdasarkan hukuffi, tidak berdasal"kan ke
kuasaan bel aka.
Sedangk'rlnprinsip-prinsip dasar yang dianut hukum Indonesia
antara lain:
a. Adanj~ kekuasaan Kehak "iman yang merdeka (pasa'i 24) 25) -
UUD 1945) ..
b. Persamaan di dep~n Hukum dan Pemerintahan (pasal 27, ayat. (1) UUD 1945). . ,-
c. Terjall~inny~. hak-h~k warga negara (pasal 27) 28, 29, 30 -
UUD 1945) .
. Atas dasar prinsip negara t1UkuITI seperti tersebut d"i iitas) fIIak,~
Pasal 5 ajat{l )Undang-~ndang No. 14 tahun 1970 menegaskan :
IIPengadi"l an mengadil i menurut hukurn, dengan tidak llleillbeda
bedakan orang~'. I I·
. '! '" . I j J.
/ ,: ' , ,~. '
6
3. GBHN dan Wawasan Nusantara.
~.Jav~asan Nusantara adal ah Vlawasan da] ani'OIencapai tujuan Pembangun d(1 Nasional yang aotara lain menegaskan bahwa selurufl kepulauan
Nusantaf'a merupakan satu kesatuan"hukum dalam arti, bahwa hanya
ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasio -
na 1 •
Jadi) dal am negara kesatuan Repub-I ik Ind9nesia flanya a,da satu h~ kUfll nilsional yang berlak.u bag'i_ setiap'warga negara Indonesia ta.!! pa meillbeda-bedakan .suku;' keturunan, agama, kepercayaan terhadap Tu tlan Yang Maha Esa dan go 1 ongJn yang ada.
Oa 1 aill GBHN arah dan' keb i j aks anaan pemb'angunan huk.ulll d i ha r~pk an
benar-benar mampu menjadi program, s~hing~a masY3rakat merasa a
man, menciptakanlingkungan dan iklim yang mendorong kegairatwn,
kreativitas dan partisipasi masyarakat dala~ pembangunan nasio -
na 1 ..
Maka setia.p produk hukum nasional }laruslah mampu memberikan arah .' I
dan pe rkembangan masyaraka t 1 un tuk llIendorong keg eli ral'lan) k reCi t i-
v'itas dan partisipasirilasyarakat dalam pembangunan sebugi.l'i pengE.
Ilialan Pancasila.
Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang karni Hormati,
Bertolak dari sikap dasar tersebut di atas, Fraksi POI ingin me nyampaikan ;injauan ~ebagai landasan pemikiran :
1. Latar Belakang Sejatah
Apabil a di ti njau dari sej arahnya rnaka keberadal1n Peradi 1 an Agama di l,ndonesia, baik sebelum maupun sesudah ~ndonesia merde
ka dapat dipaparkan sebagai berikut :
Sebelum'perang, di Indonesia yang waktu itu masih disebut
Hindia f3elanda sudah dikenal di Indones.ia jellis-jenis peradil'.il1
Negara Republik Indonesia hanya ada tiga lingkungan Pera(.J'ilan)
yaitu : 1. Peradila~ Umum 2. Peradilan Tata Usaha Pelllerintahan 3. Peradi1an Ketenta~aan.
Dal am I~erkelllbangan kehidupan masyarakat) 'negara,.ctan perkenlbanq . itn hukurn itu sendirf, akhirnya lembaga Peradi1an Agama, mulai
ditetapkan da1am UU No. 14 tahun 1970~
Latar belakang pemikiran yang melanda~i, penyusunan Ran -
cangan Undang-undang Peradilan Agam~ masih perlu dikaji secara cennat antara lain adalah :
Pasa 1 10 aya t (1) dan pasa 1 "12 Undang-undang No. 14 ta -hun 1970. Dalam penje1asan pasa1 ter~ebut di atas Undang-undang No. 14tahun 1970 itu ditegaskan bahwa Peradi1an Agama, Mi1i -ter dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus) karena ruengadi1i perkara tertentu ataulgolongctO rakyat tertentu, se -
dangkan Pera',di 1 an Umum adal all peradi 1 an bagi rakyat pada' umulO
nya mengenai perkara perdata, Illaupun perkara pidana.
Apabila dikajtkan dengan pasal 5 Undang-undang nomar 14 tahun
"1970 yang menegaskan : UKetentuan pasdl ini ses~ai dengan asas
persamadn di depan hukum yang ditegaskan dalam pasa1 27 aydt
(1) Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kriteria golong~n ~akyat tertentu sebagaimana dinlaksud da1am penjelasan pasa1 10 ayat (1) Uodaog-undang nom0r 14 tal"lUn 1970 ti dak dapat mengurangi asas persamaan di depan hu -kum yang diatur dalarn Undang-Undang Dasar 1945.
Goloogan rakyat t~rtentu yang dimak~ud adalah golo09aO rak ,yat " ,
yang secara bebas menghendaki penyelesaian perkara-perkara me-
lalui peradilan Agama.
Dengan deillikian, sifat khusus dari peradil an' Agallldfciil'ilksana
kdn dengan tetap memegang tegutl asaS-dsas yang di anut da"1 am
sistem negara hukum nasional berdasarkan Pancasila.
f · lut rf'J
j
Undctng-Undang ,No.14 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentvan-;;;l;:l,lFf Pokok 'Kekuasaan Kehakiman~pada hakekatnya ditinjau dari se-
,gi d~sip1in'hukum memang benar lIIerupakan hukum yang sah dan
berl aku da 1 am hal penegakan lembaga hukum.
Dari segi akaderni k OIerupakan tonggak 1 z1Ina yang lllenjelllba tan i
keadaanlallld, . yang lIIilsih me1anjutkan diskr"illl1r,o-tif yang membagi-bagi ragam hukuln.yang sesuai dengal1 agi:lj\ld, I.
suku,dan' golon9an orang .. ,sehingga belum merupakan hukunl nasional yang .dicita-,ci!takan, dengan IIla~;dh piper1 dkuki:Hlnya B.W.) hukum adatdan HukulU. Islalll.
! .. II
11
- 9 -
Sehubungan den~an masa 1 ah tersebu~') pa~a twl< j'ka tn-yo Un dang
Undang No. 14 lahun 1970 beluu1"mer,upakan bagian at,~ arahan
dar; sistern hukum nasional yang berwavJasan i'1usantar'a.
Karena i tu,) Undang-undang No. 14 tahun'1970 i tu pun sebenar
nya perlu ditinjau terlebHI dat1u1u yang kemudian berdasarkan
itu) baru dibicarakan kemungkinan adanya alat-alat kelelllba
gaan hukum lainnya.
Saudara Pimpinan dan' Sidang Paripurna yang kQ(\I; mul ;akan,
Setel ah melllahami 1 atar bel akang sejarah keberadaan Peradi 1 an
Agama di Indonesia serta berbagai peraturan perundangan yang
mengaturnya, maka kj.~vi kami akan mengetengahkan pendekatan , .
dari sudut konstitusional-juridis.
2. Landasan ,Konstitusiona1 Undang-Undang 194~
Setel ah Indonesi a Inerdeka, berdasarkan Pasal I I Aturan
Pera"lihan UUD 1945, maka segala badan dan peraturan YZHl 9 ada
Inasih langsung ~erlaku selama sebelum diadakan yang baru me
nurut UUD ini. Hal ini harus ditafsirkan
Pertama batlwa Aturan Peral i'han 'j tu mellleri nta/lkan pel a~
sanaan pembaharuan hukum berdasarkan Pancasil~ dan UUD
1945.
Kedua bahwa peraturan-peraturan yang lallla yang Inas-il)
1angsung berlaku itu harus ditu(sirkan aalam jiwa dan
semanga t Pancas i1 a dan UUD 1945 . Hal in i serllak "j n d"j per
kuat oleh wawasan "Rechtsstaat" yang dianut oleh Nega
ra Repub1ik Indonesia dan ,bukanlah IIRechtsstaat ll yang
sempit atau yang liberal dan bukan pula yang formal,
melainkan yang luas, yang material dan yang 50sia'l.
Dalam UUD 1945 ketentuan yang mengatur tent~n9 Kekua r-
satin Ket1ak iman tercjapa t da 1 dill Pasell 24, da.n 2dsa 1 25 yang
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakililan dilakukan oleh St:PLJid) r1Jbk,~1!1:~I}';';~I~.ii"., Ij,~::
Agung dan lain-lain baddn kehakilllan menuru't UJldancr .......
,undang,
(2) SU5unan dan Kekuasaar1 badan-badan kerlakiman itu di.
atur dengan l undang-unddog.
Pasal 25 Syarat-syarat untuk lfIenjadi. dan untuk d-ibt::!rhentikan
1 "I sebagai hakim di tetapkan dengan undang-undarlg.· '.1 1 \ )
I· . Berdasarkan ............ /10
,I' i
I' ,I, 1 II
I,
." ...
10 -
.; '\' ,
Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut d-iatas maka sebagai
pelaksanaan dan p~njabarannya lahirl~hUndang-undang Nonlor.14 Ta
hun 1970 tentang Ketentuan-'Ketentuan Pokok Kekuasaan Kahak 'illlan.
Oa"1 am Pasal 10 ayat (1) di tentukan :
Batl\Va kekuasaan Kehak iman dil akukan oleh Pengad"j 1 an da 1 am 1 'j ngkuJ1.9.
an : a.' Peradilan Umum
,b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan Tata Usaha Negara
Oalam Pasal12 ditegaskan, bahwa'Susunan Kekuasaan serta Acal'a dari Badan Peradil an seperti tersebut dal am Pasal 10 ayat (1)
diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
Berdasarkan k~dua pasal tersebut diajukanlan RUU PA yang dl dalall1f1ya dfsampi,ng mengatur tentang Susunan dan Kekuasaan Peradil
an J\gallla di'satukan 'pul a Hukum Acaranya,. dicantUlllkann~i.l i-rv lliengingat
acara perdata yang baru belum ada, sedangkan hal-hal yang bersifat
khusus belum diatur.
Sel anjutnya Fraksi POI ing'in menegaskan bahfJa sesuai dengan
pelljelasan UUD 1945 mengenai sistelll Pemerintahan Negara anaiara 1~
in ditegaskan bahwa Negara yang berdasarkan hukum, tidak ber-
dasarkan kekuasaan bel aka. -j
Prinsip-prinsip dasar yang d"ianut dal.am Negara H.ukum Indone
sia adalah, antara lain: a. Addnya kekuasaan kehakiman yang merdeka (pasal 24, 25
UUD ;1945) .
b. Adanya persamaan di depan hukuOl (pasal 27 ayat 1 UUD 1945) .
an, ha-I itu berarti bahwa masalah-masa1ah yang akan diadil i oleh Pe
ngadi"lan Agamd akan tergantung dari para pil1ak yang bersengketa) a
pakah akan dise1esaikan secara kek~luar9aan atau akan menyerahkan -
nya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum.
Dalam hubungan ini Fraksi POI :ingin penjelasan apakah·, d'j, ;1',!1'~;
berikan kebebas_an seluas-luasnya bag-j para 'pihak untuk ,nlelaku~<an pi
1 H1drl Ilukum (Rechtskeuze).
Prinsip-prinsip konstitus-ional harus tetap welandasi mate
~i Jan prosedur Per~dilan ~gam~J dan deogan denliki~n asas~a~as ke ~
flIerJek aan kekuas aan I<etlak i llIan se rta adZtny a,; j and nan (Je rwuj udan hak
aSlisi' IIlarlus.i'a~ , I,
, I' E e rb i car a _.: .......... J 3. '
, ,I
,I
•
!, ... ~.
,,:t, Noo,. ••
- 13 -
" Berbicarq. mengenai masalah ha1< a:&a$i, maka kebeoasan ber-agallla Illerupakan flak y~ng pal ing aga.si 'diantara hak-hak a3ils"j llIanu
sia lainnya, karenakebebasan beragamaitu langsung bersUll1Det~ R(1da
01 art abu' t man us i a, s e bag aim a k h 1 uk c i pta anT u fl an.
H6k kebebasan befagama bukan pemberian negara dan bukan
pu"' () pernberian goloogan) na~un demikian negara mel indungi kt-lIIerdek~
ao beragama dan kemerdekaan warganegara 'untuk memel Llk agailla serta
file 1 aksanakan ibadah menurut agarna d4:in kepercayaannYJ i tu.
o i s am pin 9 hal - hal 'y a n 9 te 1 a h diu r a; k and i a t as F r a k S i
POI "' ng"~ n menegaskan kembal i bahwa Negara Kesatuan Republ i k Indo-,
nes"L1 adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaad), ti
dak berdasarka~ atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Berdasarkan
waWJsan negara hukum ini,mak~ untuk menegakkan kekuasaan peradilan
sebagai salah satu sendi Negara Hukum) suatu RUU hanya bisa dite
r'lmJ j i ka fa memenuhi wawasan negara hukum yang 1 uas) yang secara
lOa teri a 1 mengandung Inakna sos i a 1 berdasarkan Pancas i 1 a dan UUD
1945, berwawasah kebangsaan dan berwawasan Nusantara:
t'1engingat bahvJa Negara Republik Indonesia adalah negara berdilsar'
karl Pancasila dan UUD 1945) maka setiap produk hukulll harus bersu!!!
berkan dan dijiwa'i aleh Pancasilll sebagaisulIIber dari segi:11a SUlll-
ber t'lUkull1. KonsekuensinYd J seyogyanya di da1am Negara R~publ ik
Indonesia tidak dikenal adanya peraturan perundang-undangan yang
tidak bersufnber pada Pancasila dan UUO 1945.
Seja1 an dengan upaya-upaya pengembangCln dan penyel\lpUrna
an perudang-undangan oleh Pemerintah bersama Dewan ~erwakilan Rak
yat dengan peran serta pula dari organisasi-organisasi pruf~si h~
kUIl\ do"1 am masyarakat, harusl ah bertol, ak dari real i tas pe~1getahuan
hukurn lTlasyar~u<atJ kesadaran hukulll masyarakat, serta tlukull1 yang
berlaku dan berakar dalam kehidupan masyarakat J sehingga setiap
pnjduk Undang-Undang yang baru bisa dilllengerti, diterillla, dan di
laksanakan oleh masyarakat secara efektif.
Gerkaitan dengan perrnasa1ahan tersebut perlu ada kenjelasan yang
sejelas-jelasnya dari Pemerintah dan apa yang dimaksud dengan Per ad'i"lan Agamabai'k secara yu~id"is' tetlnis, dan "lebih-lebih 'bbgi:ina";'~ilil,:':';;,
, , .
syarakat 'awam tentang hal 'iktlv1a1 kead"j 1 an yang ada kJ"i tannya de-',
ngem IIIJsalail keagamaan yang luas itu) dengan ~esadaran batl\'Ja tlu -
kUIll· "inipun fl,arus hukulII d,i Indones"ia yang bers"ifat Nas"lonal.
Saudara PiHlp'inan~ Sida~jJ Paripurna yang kiuni l11u1 iak~\n)
I I,
, I
, . I ,II
II I
!Il
, • \ \I:
:.. 1 ' ,'I , :
Sebelum ..... :. ........ /14
i I
.',
l\ ,.t I "
I i
1~laksud pelllbentukilll suatu Undang-undang senfata-iI1Z1ta untuk IIlClnenul)"i
kebutunan lllasyarakat yang ber~'ifat dinamis" oleh karenanja 11arus
selalu illenghayati aspirasi masyarakat, dan sejauh fflungkin lllell1perhE.
t i kan flukunl dan a tu ran- a turan kellla sya raka tan yang hi dup dan be r
ak a r dell alii keh i dupa,n masyarak a t i tu send i ri, def.lgan dew i k i an Un
dang-undang yang dibentuk itu akan dapat diterima dan dilaksanakao
sebaik-baiknya oleh masyarakat .
Ois.Jlllping t-1Jl-tial yang teloh diura'ikan di atas komi ingin mengi
ngatk':Hl, bahwa RUU PA yang sedang kita bicarakoll sekarang -ini me
nyangkut permasal ahan yang cukup pelfa dan sens'j tif, o'lell karena -i
tu Fraksi POI mengajak kepada se1l1ua fHlak yang terl ibat dal am pe~
bicaraan dan pembahasan RUU PA untuk selalu mendasarkan kepada si
kap yang berhati-hati,. cermat, terbuka dan penurl toleransi yang dl jiwai semangat persatuan dan kesatuan, dengan demikian akan diper
a-Iell rlas'il semaksima~ yang menjadi tlarapan k'ita semUd.
Fraksi POI mengharapkan agar keputusan apapun yang akan k'i tCl alllb-j'l
flendaknya demi kepentingan Persatuan dan t~esatuan, kokotlnya eksi -
tensi dan kelanggengan negara kesatuan negara Republik Indonesia
yang berdasa~kan Pancasila dan UUD 1945, negara kebangsJan yang
benVd\'IaSan Nusantara yang mel i ndung i segenap bangsa dan se'j ut'uh
tUlllpah darah Indonesia •.
Sebe]ulll mengakhiri pemandangan UIllUlll atas RUU PA -ini Fraksi PDI
mengllarap'kan penjel asan Pernerintah atas masal ah-masa-j ah pokok seba
gai ber'ikut :
1. 8a9aimanakah Pemerintah dapat Illemberikan jalllinan ballwa r{UU PJ\
pertama-tama menyangkut kekuasaan kehakiman dan baru kemudian
IIlenyangku t masa 1 ah Peradi 1 an Agama.
2. BagJimanakah I<ebijakan Pemerintc1h dan langkah-langkClh yang da
P J t d il Cl k U k a nag a r p r ins i p - p r ins i p .k 0 n s tit u s i 0 rl a 1 1-, a r u s t eta p
lllc'j'.IOdas'j wc\"enang, kelembClgaan, materi hukufIl dan tata cara Pe
rad nan Agama ?
3. l3agClimana pula asas-asas keillerdekaan kekuasaCln karlakiman dan
"
jam-inan atas real isasi hak-hqk, asasi manus"i.a twrus .tercenllir-r." "") I: ;::;: ~i •. , , ',eo\'"
dalam isi, 'j'iwa,_ semangat'dan pelaksanaannya dalamHUU PA ,? ,I
II! II
I.
,j ,I ",
,/, I I I', ,I ,
- 15 -
i). G J 9 a i III a n a k a fl k e b i j a k and a nus a II a P i2 fH e r i n t a II III e h:i1 u 'j' p e (' a t u r i1 n
perundang-undangan dapat lTlenjami n adanya keje'l asan yang sej2'1 as- ,
jelasnya bahwa RUU PA rnempunyai sifat terbatas, yu'itu hanya melJ..
pil19 itu, Fraksi POI masHl ingin IlIelllperoleh kejelastln't:erhadap
IlIdsalah-fl)asalah sebagai bel~i~ut :
1. Pune ak kekuasaan kehak i man ha ru s te tap be rad" pada Mi:dlk i:1lnJh
Agung:
2. Penga ruh kel~ uas aao ekseku t 'j f ha ru s d i ceg arl dellli keluand i ri an
dan kebebasan peradilan dapat ditegakan karena itu wewenang
tertentu yang oleh RUU PA ada pada t~enteri Agallld) perlu di -
ali hkan pada . Mall~al1lah Agung.
3. Oengan mel1lperhatiktm bahwa lI1asalah,agama bisa menjadi masa -
lah yang peka, -maka perlu ada kejelasan dari Pemer-intal1 ten-
tang hal ikhwal Peradilun i\gCllJld yang mencakup kelembilg3all,
ruang 1 ingkup dan tata catanya, tenllasuk bi.JtaSJn-iJlltasan 'lei
'i nci Illa teri hukumnya yang l1arus di tegaskan secara je'! as dan
1 iwitatif d-ikaitkan dengan luasnya ruang l"ingkup hukum perdd
ta Islam dalam hubungannya dengan sistem }1ukum Nasional In
donesia yang berwawasan Nusantara di dalam Neqara Kesatuan
Republik Indonesia yanq berdasarkan Pan~asila dan UUO 1945.
Kiranya perlu dieatat, hahwa setelah diajuk~nnya
R U U P A ole h P erne r ; n t a h k epa daD e \"/ a n hi:; t) e ( i! !J J W a I< t U
yang lalu~ timhul pertanyaan disementarll kalangan
masjarakat kemungkinan adanya kecenderung~n RUU tsb.
dengan Piagam Jakarta.
Denga!) adanya penegasa'n daTi Bapak Presiden Su
h art 0 pad a k e s e uJ pat a (j rn e n e rim a P. P. M U tl a III rn a d y a tl h e -
I)erap,a wak tu ,yang' 1 a·l u) hahwa RUU PA tsl) tfdak a:(jial!:;;;;;"i; ''':;'''':';1 f:,:::
k a ita n n y a den 9 an, Pia 9 a m J a k art a,. k ira n y a's u cL:i h, s e ~:
wajarnya jika masal atl tsl)/I1endapatkan kejel c.1san, yang
lebih tuntas dari Pewerintah.
Sebelurn mcogakhiri pemandallgJn UlTlurn in-j Fraksi POI ingin -:
rnenegJskan bahvJa hal-hal lain yang be"lunt disampai,kan dalam peman _
dang an umulll :ini ak~n di'sampaikan dalam pembicaraan selJi1jutnya ,1_
yang merrupakan. bagian :yang tak terpisallkan dengan pemandangan umum in i . " ' ,f. : t\ ;, I I,
J, jJ 11.:1.'1 I I I l., ;/ 1/ \1, ,
I :! <, I! 1..',' j,
!" I :1 ;
j, I j,! I ' , j
- 16 -
Saudara Pilnpinaci~
Sidang Dewan yan"g kami hdrmati~
Oenlikian1ah pokok-pokok pikiran dari Fraksi POI dalam usaha
turut berpartisipasi dalam rangka pembarlJSan RUU PA yang pada sa
at ini kita hadC1pi,~e.rsarna, apabi'la ada sesuatu yang kiranya ku
rang berkenan pada,hadirin~ ter"!ebih datlu1u kami mohon maaf dan
s,ellloga k ita sel anjutnya dapat mel aksanJkan tugas bersama dengan
sebaik-baiknya.
Akhiru1ka1am, atas perhatian dan kesabaran yang terhormat para
Anggota Dewan dan :yang terhormat Saudara ~lenteri ADarna beser'ta S2
genap jajarannya dCl.l am meng'ikuti pemandangan UIIIUffl, pada kesempat
an yang berbahagia ini, Fraksi POI menyampaikan terima kas'ih yang
sebesar-besarnya.
Wassallamu alaikum Wr. Wb.
MER 0 E K A !!!
Jakarta, 12 Juni 1989
Fraksi POI OPR RI
K e t u a ,
ttd ttd
F J\T Ir'lAH ACHMAD, SH DRS. SUB A G Y a
'I
,II
I' I
I ,:.
FRAKSI PERSA TUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JEND. GAl aT SUBROTa TELP. 5801428 - 6801430 JAKARTA
-_._.-.... '.'--- .. _-=--=== =========
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PERSATUAN ' PEMBANGUNAN DPR-RI
TERHADA P
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA
a 0'
a 0 a a a 0 0 a a a a a a a a a a a 0 a 0 a a a 0 a a a a a 0 a 0 0 0 0 0 a 0 0 a 0 a 0 0 0 0 0 a 0 a 0 a a a a a a a a a a 0 a a a 0 0 0 a 0 a 0 0 a a 0 0
a a
DISAMPAIKAN OLEH JURU BrCARA
H. DIKDIK ISKANDAR, SH
ANGGOTA DPR-RI NO. 2 L.
DIHADAPAN SIDANG PARIPURNA DPR-RI
TANGGAL 12 JUNI 1989
FRAKSI PERSA TUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. JEND. GAl OT SUBROTO TElP. 5801426 - 5801430 JAKARTA
Nomor : 14 tahun 1970 tersebut penyelenggaraan kekuasaan K!
haklman dilakukan oleh empat lingkungan badan per.d11aa~ -
yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili dan melipu
ti badan-badan peradl1an tingkat pertama dan tingkat banding
yang semuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai peng!
dilan tingkat kasas!.
Disamping itu dalam pasal tersebut dibe4akan dua jenis per!
dilan yaltu Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pen
cari keadilan pada umumnya baik perdata maupun dalam pidana,
dan peradilan khusus yaitu peradilan Agama, Militer dan Ta
ta Usaha Negara adalah peradl1an bagi rakyat pencari keadl
Ian tertentu dalam bidang sengketa/perkara tertentu.
Sidang Dewan yang kami muliakan.
Fraksi Persatuan •••••••••••••
, \
6
Fraksi Persatuan pembangunan sependapat dengan pemeri~
tah bahwa diajukannya, RUU tentang peradilan Agama ini a
dalah untuk menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan peratu
ran perundang-undangan induknya, yaitu Undang-undang Komor: " ?t
14 tahun 1910, serta mengukuhkan keberadaan peradilan !gama
ini sebagai salah satu lembaga penegak hukum dam pelaksan!
an kekuasaan Kehakiman yang telah ada, tumbuh danberke~bang
di Indonesia sejak berabad-ab~d yang lalu, bahkan jauh sebe
lum penjajah menginjakkan kakinya di Indo.esia. Eksistensi
dan perkembangan peradilan Agama ini adalah semata-mata kare
na adanya tuntutan kebutuhan hukum dari masyarakat dan ban!
sa Indonesia yang beragama Islam.
Wujud peradilan Agama sesungguhnya telah dijumpai pada
zaman Raja-raja yang memeluk Agama Islam dl Indonesia.
Hakim Agama pada saat i tu diangl{at oleh SuI tan atau Raja.
Jabatan Hakim keagamaan merupakan bagian yang tidak terpi
sahkan dari Pemerintahan Umum lainnya.
Di Jawa, jabatan tertinggi di bidang Pengadilan ini _
disebut Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng, yang membawa
hi PenghuIu-penghulu Kabupaten dan sebagainya. Sedangkan
di Luar Jawa nama Jabatan tersebut sesuai dengan perkembang
annya masing-masing.
Pada waktu V.O.C diberi kekuasaan oleh Pemerintah Belanda _
untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian
perjanjian dengan Raja-raja di Kepulauan Indonesia,V.O.C
membentuk badan-badan peradilan untuk penduduk pribumi dl _
daerah-daerah kekuasaannya.
Tetapi ternyata bahwa badan"-badan peradilan yang disandarkan
pada hukum Belanda itu tidak berjalan. Akibatnya V.D.C te!
paksa membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masya -rakat untuk tetap •••••••••••••••
, ,
7
rakat untuk tetap berjalan seperti sebelumnya. Bahkan da1am
statuta Jakarta tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai soa1 -
kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus diperg~
nakan Hukum IsI~mo ~
Atas permintaan V.O.C kemudian D.W. Freijermenyusun s~
atu Compendium yang berisi hukum perkawinan dan kewarisan -
Islam o Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh para pen!
hulu dan ulama Islam, maka k~tab hukum tersebut diterima
oleh V.G.C dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyeles~
kan sengketa.yang terjadi antara umat Islam di daerah-daer~
yang dikuasai V.O.C.
Kitab hukum ini terkenal dengan nama Compendium Freijer.
Setelah V.O.C berakhir dan pemerintahan dijalankan se
penuhnya oleh pemerintah Kolonial HindiaBelanda, keadaan -
tidak langsung berubah, meskipun banyak orang Be1anda sa
ngat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam da
ri sebagian besar orang Indonesiao
pada tahun 1882, dibentuklah peradi1an Agama di Jawa -
dan Madura dengan Keputusan Raja Be1anda (Koninklijk Besluit)
termuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152 •. Keputusan itu an
tara lain berisi, bahwa disamping tiap-tiap Pengadilan Neg!
ri diadakan Pengadilan Agama yang mempunyai daerah yang sa-
mae
Kewenangan peradilan Agama pada waktu itu cukup luas -
dan mengacu pada R.R (Regeerings Reglement) tahun 1855 Pa -
sal 75 dan Pasal 780
staatsblad 1882 Nomor 152 itu sesungguhnya merupakan penga
kuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang telah ada sebe
lumnya.
Setelah Prof. Dr. Christiaan Snouck Hurgronjediangkat
menjadi penasehat Pemerintah Hindia Belanda, timbul pemiki-
ran dar! Pemerintah ••••••••••
8
ran dari Pemerintah Hindia Be1anda untuk mengurangi wewenang
peradi1an Agama in!. Hal in1 seja1an dengan pemikiran
Snouck Hurgronje tentang kedudukan Hukum Islam di Indonesia.
Untuk keper1uan itu dia mem~~ngun suatu teor.! bernama Teori ,'. ;l
Reseptie. Teori Reseptie ini sesungguhnya bermaksud untuk
menghalangi umat Islam melaksanakan ajaran agamanya.
Pengurangan wewenang peradilan Agama ini baru dilakukan pa
da tahun 1937 dengan keluarny~ Staatsblad 1937 Nomor : 116.
Namun Eksistensi peradilan Agama tetap diakui dan dija1an
kan oleh Pemerintah Kolonia1 Belanda e
Sete1ah Proklamasi Kemerdekaan, berdasarkan Pasal II
Aturan pera1ihan undang-Undang Dasar 1945, ditambah Un
dang_undang Nomor : 14 tahun 1970 dan Pasal 63 Undang-Un -
dang Nomor : 1 tahun 1974, make dapat dikatakan bahwa per~
dilan Agama yang ada sekarang in1 adalah peradi1an Negara.
Sidang yang mulia,
Kehadiran Undang-undang Nemer 14 tal1un'1970 te-ntang -
ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ada1ah
merupakan realisasi·'dari tekad Orde Baru: untuk me1aksanakan
pancasi1a dan Undang-Undang 1945, secara murni dan konsekuen
dan merupakan pengejawantahan dar! cita-cita proklamasi Ke
merdekaan 17 Agustus 19450
Undang-Undang tersebut merupakan induk dan kerangka umum
yang meletakkan dasar, azasTazas peradilan dan pedoman bag!
semua peradilan dalam seluruh wilayah Negara Republik Indo-
nesia o
Dalam GBHN dibidang hukum antara lain ditegaskan bahwa
"Dalam rangka meningkatkan penegakkan hukum perlu terus di
mantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum -
sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing".
Selanjutnya dltegaskan •••••••••••
9
Selanjutnya ditegaskan pula bahwa : "Untuk menunjang upaya-.
pembangunan hukum, perlu terus ditingkatkan penyediaan sara
na dan prasarana yang diperlukan serta ditingkatkan pendaya
gunaannya tl • Dari amant GBHN itu Makin jelaslah bagi kita -
bahwa dalam rangka penegak~n hukum maka pemantapan kedudu -
kan dan peranan badan-badan peradilan termasuk peradilan A
gama merupakan hal yang perlu dilakukan.
Usaha kita dewasa ini untuk mewujudkan Undang-undang -
peradilan Agama adalah sebagai sarana untuk memantapkan kedu
dukan dan peranan peradilan itu sesuai dengan tugas dan wewe
nangnya.
Walaupun pasal II Aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar
1945 masih memungkinkan berlangsungnya peradilan Agama de-
ngan Peraturan/Staatsblad tersebut di atas, tetapi setelah-
44 tahun kita merdeka dan memperhatikan pula amanat GBHN
serta untuk melaksanakan pasal 24 dan 25 Undang-undang Da -
sar 1945, maka sudah saatnya keragaman peraturan perundangan
yang mengatur peradl1an Agama Inl diakhiri dengan mewujudkan
suatu Undang-undang yang bersifat menyeluruh.
Hal ini sejalan dengan amanat GBHN 1988 Bidang Hukum _
yang menyatakan: "Dalam rangka pembangunan Hukum perlu
-
ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan
terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi dibidang-bi _
dang hukum tertentu.
Disamping itu patut pula diperhatikan be tapa besarnya
harapan dan minat masyarakat terhadap kehadiran peradiIan
Agama dengan kewenangan-kewenangannya serta peningkatan p!
ranan dan kelengkapan-kelengkapannya sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat terlayani kebutuhannya.
Seperti diketahui bahwa peradilan Agama di Jawa dan Madura
semenjak dikeluarkannya Staatsblad 1937 nomor 116 tidak mem
punya1 kewenangan lagi ••••••••••
10
punyai kewenangan lagi secara formal untuk melakukan tinda
kan hukum atas perkara-perkara kewarisan, namun secara riil
atas dasar permohonan yang diajukan oleh masyarakat, sudah
lama dan sudah banyak pengadilan Agama mengeluarkan apa
yanga disebut dengan "Fatwa Waris". Sesungguhnya tidak ada
peraturan ten~ang Fatwa Waris itu, ia tumbuh dan berkembang
dari kebiasaan memenuhl kebutuhan masyarakato Mula-mula ti
dak mempunyai bentuk, tetapi kemudian "Fatwa" itu diberi ben
tuk tertulis dan disebut surat keterangan ahli waris atau s~
rat keterangan tentang Pembagian Mal Waris (harta wari5an)0
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama, dapat -
dan mencakup dan menyelesaikan jenis-jenis persoalan kewari
san apa saja yang dimohon oleh yang berkepentingano
Dari penelltian yang dilakukan oleh Nyo Habibah Daud, SH di
D~K.I Jakarta, dalam rangka program Pene1itian Ilmu-ilmu S2
sial Fakultas Ilmu S05ia1 dan Ilmu Politik (FISIP) Univer-
sitas Indonesia dia memperoleh fakta yang mengesankan, ya1
tu pada tahun 1976, dar! 1.081 orang yang mengajukan masalah
kewarisan, 47 orang (4,35 %) mengajukan ke Pengadilan Negeri,
dan 1.034 orang (95,65 %) mengajukan ke pengadilan Agama.
Dari angka-angka tersebut di atas dapat terlihat betapa besar
nya minat masyarakat untuk menyelesaikan masalah kewarisan
ini ke Pengadilan Agama, hal tersebut tentulah karena keing!
nan dan kesadaran batin dan kesadaran hukumnya agar da1am mem
bagi atau menerima wari5an dapat dengan mantap dan lega se!
ta tidak ragu-ragu atas keabsahannya, karena mereka menilai
bahwa menerima harta waris tidak hanya dilihat dari segi m!
terinya saja tetapi dari segi kejiwaannya, dan hal ini ten
tu tidak terlepas pula dari keinginan untuk melaksanakan ke ~
yakinan agama seprti yang juga dijamin dalam pasal 29 ayat
(2) undang-Undang Dasar 1945.
Mengena1 keyakinan agama •••••••••
11
r~engenai keyakinan agama ini, kami ingin mengutip UC8~
an Presiden Soeharto yangdisampaikan kepada Pimpinan Pusa~
Muha~naJiya, bahwa masalah agama bukan hanya menyangkut ib!
doh biasa seperti shola~ Qan puasa, tetapi juga hukum-hukum ;.
keluarga dan hukum waris.
L~lh jauh dltt!gaskan oleh Bapak Presiden Soeharto bahwa diajukan-1Mf RUU tt!ntang Peradilan Agama kepada Dewan adalah sebagai p~laksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang sama sekali tidak ada hubungannya _ dengan Piagame Jakarta
Sementara itu patut pula dica~at bahwa di Jawa, Fatwa Warts
pengadilan Agama telah diter!ma oleh Notaris dan l!ngkungan
perbankan serta para Hakim pengadilan Negeri sebagai alat
bukti yang syah mengena! hak milik dan tuntutan/gugatan
berkenan dengan hak atas tanah. Hal in! sama juga ber1aku
di kantor-kantor Agraria.
Apabila kita memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang
pengadilan Agama yang terdapat di tanah air kita sekarang -
ini maka terdapat perbedaan yang agak mencolok antara wewe
nang pengadilan Agama d! Jawa dan Madura dan sebagian Kali
mantan Selatan dengan Pengadi1an Agama di luarnya.
Keragaman wewenang Pengadilan Agama ini mengharuskan kita -
untuk segera melahirkan Undang-undang yang berlaku untuk se
luruh Indonesia, mesk!pun sudah ada usaha yang dl1akukan 0-
leh Mahkamah Agung yang mengadakan Rapat Kerja Teknis Gabu
ngan dengan Ketua Pengadilan Tinggi pada tang gal 21 sampai
dengan 23 Maret 1985 di Jogyakarta yang menetapkan bahwa pe£
k~ra waris dari mereka yang beragama Islam di wilayah PP No.
45!_1_9_5_7._ adalah menjadi wewen~g ~engadilan Agama_e __
Selain dari masalah wewenang pengadilan Agama, yang -
perlu dimantapkan, perlu pula diperhatikan hukum aeara yang
berlaku di Peradilan Agama.
Walaupun pengadilan Agama sudah ber1angsung selama ratusan
tahun dan sudah ada pula petunjuk dalam Undang-Undang 1945
serta Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 namun sampai hart
in! belum ada satu hukum •••••••
12
ini belum ada satu hukum acara yang berlaku di pengadilan
Agama yang tersusun dalam suatu Undang-undang.
Beracara di Pengadilan Agama diatur di dalam berbagai pera
turan dan Surat' Edaran, balk dalam Staatsblad, peraturan Pe ;,
, "
merintah. Surat Edaran'Mahkamah Agung dan Departemen Agama
demikian juga dalam Undang-undang perkawinan dan segal a pera
turan pelaksanaannyae
Karena tidak dimuat dalam ~uatu ketentuan tersendiri dapat
lah dimengerti kalau masyarakat sulit mengetahuinya, apabi
la mereka membutuhkan bantuan peradilan Agama dalam menye-
leseikan masalah yang dlhadapie
Dengan tercantumnya ketentuan beearacara di Pengadilan Aga
rna secara jelas dalam Undang-undang akan sangat membantu -
masyarakat d~lam menyelesalkan masalah-masalahnya yang se-
kaligus m •• berikan kepastla~ hukum~bagi pencari keadilan.
Disamping ltu dengan adanya ketentuan dalam pasal 63
ayat (2) Undang~undang No.1 'Tahun 1974 yang mengahruskan.
setlap putusan pengadl1an Agama dlkukuhkan oleh Pengadilan
Umum, maka terjadi ketidak pastian hukum dalam masyarakat.
Hal Ini harus segera kita atasi dengan membuat undang-undang
yang meniadakan ketentuan tersebut.
Dewasa ini banyak Anggota Masyarakat yang kecewa sete
Iah mereka mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum,
balk di tingkat Pertama (Pengadilan Agama maupun di Tingkat
banding (Pengadilan Tinggi Agama)Q Karena keputusan terse-
but belum dapat direalisasi, sebelum dikukuhkan oleh Penga
dilan Negeri untuk selanjutnya dapat dieksekusi, terutama -
bila pelaksanaannya menyangkut badan-badan resmio Sebagai
contoh dalam putusan dimana suami/bapak diharuskan membiayai
kebutuhan anak-anak yang berada didalam pemeliharaan isterl/