Hukum Perindustrian

HUKUM PERINDUSTRIANM. Najib Imanullah, SH. MH. Ph.D

Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret

2 sksMata Kuliah Pilihan

Smester Agustus - Januari

Ruang lingkup Hk. Perindustrian (KD I)

Pengertian, Landasan dan tujuan pembangunan industri

Pembangunan industri Pengaturan, pembinaan, dan

pengembangan industri Izin usaha industri Teknologi industri, desain produk,

rancang bangun, standardisasi.

Ruang lingkup Hk. Perindustrian

Wilayah industri Industri dalam hubungannya

dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Penyerahan kewenangan dan urusan tentang industri

INDUSTRI KREATIF.

Hk. Perindustrian dan bidang Hk. lainnya

Hukum sumber daya alam Hukum lingkungan Hukum ketenagakerjaan Hukum investasi Hukum administrasi negara Hukum perpajakan Hukum perusahaan / CSR. Lainnya...?

PENGERTIAN HUKUM PERINDUSTRIAN: keseluruhan kaidah

yang mengatur perindustrian di Indonesia.

PERINDUSTRIAN: tatanan dan semua kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

INDUSTRI: kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya (termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri).

BAHAN MENTAH

Semua bahan yang didapat dari sumberdaya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

BAHAN BAKU: bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.

BARANG SETENGAH JADI

Bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

BARANG JADI: barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir atau siap pakai sebagai alat industri.

RANCANG BANGUN INDUSTRI

Kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

PEREKAYASAAN INDUSTRI: kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.

POLITIK HUKUM PERINDUSTRIAN I

Kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan pertanian yang tangguh.

Dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peranserta masyarakat.

Mampu memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor.

POLITIK HUKUM PERINDUSTRIAN II

Cabang industri yang penting dan strtegis (menguasai hajat hidup orang banyak) dikuasai negara.

Industri yang besar dan kuat membina dan membimbing industri kecil.

Pembangunan industri harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam agar tidak boros dan merusak lingkungan hidup.

ASAS HUKUM PERINDUSTRIAN

Demokrasi ekonomi (meningkatkan sebesar mungkin peranserta masyarakat).

Kepercayaan pada diri sendiri (mampu membangkitkan kekuatan sendiri berdasarkan kepribadian bangsa).

Manfaat (hasilnya untuk sebesar-besarnya bagi kemanusian dan kesejahteraan rakyat).

Kelestarian lingkungan hidup.

TUJUAN 1 Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

secara adil dan merata. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan kemampuan, penguasan,

dan terciptanya teknologi tepat guna. Meningkatkan peranserta

masyarakat/perajin dalam pembangunan industri

Meningkatkan kesempatan kerja, devisa, dan menunjang pembangunan daerah.

TUJUAN 2

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah

Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional

SUMBER HUKUM

Norma dasar Konstitusi Peraturan perundang-undangan Yurisprudensi Kebiasaan Theory/dogma Pendapat ahli.

PAYUNG HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1984

tentang PERINDUSTRIAN.

Peraturan perundang-undangan yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984.

(Tugas : identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud )

PEMBANGUNAN INDUSTRI 1 Pasal 33 ayat (2) UUD 45: cabang

industri yang penting dan strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Memenuhi kebutuhan pokok untuk kesejahteraan rakyat banyak

Mengolah bahan mentah strategis Berkaitan langsung dengan kepentingan

pertahanan dan keamanan negara.

PEMBANGUNAN INDUSTRI 2 Pemerintah menetapkan bidang usaha

industri hanya untuk UKM Pemerintah menetapkan jenis-jenis

industri yang khusus dicadangkan untuk UKM

Pemerintah menetapkan bidang usaha industri untuk investasi, baik asing maupun dalam negeri

Pemerintah membuka lapangan industri baru atau perluasan bidang usaha baru untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri.

PENGATURAN 1 Mewujudkan pengembangan

industri yang lebih baik, sehat, berhasilguna.

Mengembangkan persaingan usaha yang sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur

Mencegah pemusatan/penguasaan industri dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

PENGATURAN 2 Penyebaran dan pemerataaan

pembangunan ekonomi Penciptaan iklim yang sehat bagi

pertumbuhan industri Perlindungan yang wajar bagi industri

dalam negeri Pencegahan timbulnya kerusakan

lingkungan hidup Pengamanan keseimbangan dan

kelestarian sumberdaya alam.

Memperbesar nilai tambah: Keterkaitan industri hulu-hilir-dan

industri kecil Keterkaitan industri besar-

menengah- dan kecil (menurut ukuran investasinya)

Keterkaitan berbagai cabang dan/atau jenis industri

Keterkaitan industri dengan sektor ekonomi lainnya.

Kerja-sama:

Sub-kontrak, bapak angkat – anak angkat.

Saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan.

Pemanfaatan peranan koperasi, Kamar Dagang dan Indusatri, dan Asosiasi-asosiasi industri.

Kemudahan dan Perlindungan:

Perpajakan Bea masuk dan cukai Permodalan dan perbankan Sertifikat ekspor

PERIJINAN INDUSTRI (KD II) Setiap pendirian perusahaan industri

baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri.

Kewajiban memperoleh Izin Usaha Industri dapat dikecualikan bagi industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

Pengecualian Izin Usaha Industri Kelompok Industri Kecil, yang karena

sifat usahanya serta investasinya kecil. Pengecualian ditujukan terhadap jenis

usaha tertentu dalam kelompok industri kecil yang karena sifat usahanya dan investasinya lebih merupakan mata pencaharian dari golongan masyarakat berpenghasilan usaha industri rumah tangga dan industri kerajinan rakyat.

Informasi Industri Perusahan industri wajib menyampaikan informasi

industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah.

Informasi industri merupakan data statistik perusahaan industri yang nyata, benar dan lengkap.

Informasi industri diperlukan sebagai dasar pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri.

Kewajiban menyampaikan informasi industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

Keamanan dan Keselamatan Industri Perusahaan industri wajib melaksanakan

upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses, serta hasil produknya termasuk pengangkutannya.

Pemerintah mengadakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dalam upaya keamanan dan keselamatan industri.

Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah melakukan pengawasan dan

pengendalian keamanan dan keselamatan industri adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas teknis operasional.

Perlu diawasi pula langkah-langkah pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

Izin Usaha Industri (PP no.13 th.1995) :

Setiap pendirian Perusahaan Industri (PI) wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).

PI, dapat berbentuk perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Pengecualian IUI

Jenis industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki IUI.

Jenis industri tsb wajib didaftarkan. Terhadap jenis industri tsb diberikan

Tanda Daftar Industri (TDI), dan diberlakukan sebagai ijin.

Persetujuan Prinsip

Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.

IUI diberikan setelah memenuhi semua persyaratan perundang-undangan.

PI telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

Pemberian IUI langsung

IUI dapat langsung diberikan apabila : Berlokasi di kawasan industri berijin. Jenis komoditas dan prosesnya tidak

merusak/membahayakan lingkungan. Tidak menggunakan sumber daya

alam secara berlebihan.

Perluasan Industri

PI yang melakukan perluasan industri melebihi 30% dari kapasitas industri wajib memperoleh Izin Perluasan (IP)

Untuk memperoleh IP, wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Wajib memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Masa berlaku IUI

IUI berlaku selama PI yang bersangkutan beroperasi.

IUI diberikan kepada PI yang usaha industrinya berlokasi di lahan yang peruntukannya untuk industri.

(kecuali bagi PI yang akan didirikan di luar lahan peruntukan industri berdasarkan pertimbangan lokasi sumber bahan mentah).

Permerin 41/2006 : Setiap pendirian perusahaan industri wajib

memiliki Ijin Usaha Industri (IUI) Industri Kecil wajib memiliki Tanda Daftar

Industri (TDI) yg diberlakukan sama dgn IUI. IUI/TDI diberikan sepanjang jenis industri

dinyatakan terbuka atau terbuka dgn persyaratan (daftar bidang usaha terbuka/tertutup bg penanaman modal; Perpres 77/2007).

Pemeberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.

IUI tanpa persetujuan prinsip

Berlokasi di kaasan industri/kawasan berikat.

Jenis industrinya tercantum dalam SK Meneteri perindustrian Nomor 148/1995.

IUI melalui persetujuan prinsip

Berlokasi di luar kawasan industri/ berikat

Jenis industri tdk tercantum dlm SK Menperin No. 148/1995.

Jenis industri tercantum dlm lampiran 1 huruf G Permenneg LH No. 11/2006.

Lokasi industri berbatasan langsung dgn kawasan lindung.

IUI diberikan stlh memenuhi persyaratan :

Memiliki IMB Memiliki izin lokasi Memiliki izin UU Gangguan Memiliki AMDAL Telah selesai membangun pabrik dan

sarana produksi. (stlh IUI diperoleh, wajib memiliki

Tanda Daftar Perusahaan (UU WDP).

Kuliah out wall (ukd 3) : Ke Pemkot Solo / Pemkab sekitar : Kantor pelayanan perijinan satu atap, Kantor Dinas Perindustrian. Identifikasi dan inventarisasi : Kebijakan pengembangan industri, layanan jenis perizinan, tata cara pemberian perizinan. (laporan : makalah, presentasi).

Pencabutan IUI

Diskusi : Mengapa IUI dapat dicabut ? Jelaskan !

Materi UKD 4

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL(Peraturan Presiden RI Nomor 28

Tahun 2008)

Faktor Pendorong Semakin membaiknya perekonomian Indonesia

pasca krisis ekonomi Mempercepat pembangunan: sumbangan

kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasilnya

Isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia terkait sektor industri (negara maju lebih dapat memanfaatkan, mengantisipasi dampak negatif)

Potensi sumberdaya ekonomi pendukung industri (SDA: hutan produksi, migas, minerba, letak strategis Indonesia).

Tujuan

Meningkatkan daya saing industri, Memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan,

berkelanjutan, mampu memperkokoh ketahanan

nasional.

Amanat Pasal 19 UU No. 25 Th 2007 ttg Penanaman Modal

Pemberian fasilitas bagi penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan industri nasional.

Ruang lingkup

Kebijakan industri nasional meliputi:

Bangun industri nasional Strategi pembanguan industri

nasional Fasilitas pemerintah.

Roadmap

Pembangunan klaster industri prioritas mencakup basis industri: manufaktur, agro, alat angkut, elektronika dan telematika, penunjang industri kreatif tertentu, industri kecil dan menengah tertentu.

Pemberian Fasilitas Pemerintah

Untuk industri: prioritas tinggi, pioner, daerah terpencil/tertinggal/perbatasan, riset/pengembangan/inovasi, menunjang pembangunan infra struktur, menjaga kelestarian lingkungan hidup, kemitraan dengan IMKM/koperasi, menggunakan barang modal/mesin/peralatan produk dalam negeri, menyerap banyak tenaga kerja.

Bentuk fasilitas

Insentif fiskal Insentif non fiskal Kemudahan-kemudahan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku

(rekomendasi: Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi).

PROSES pembangunan industri Diarahkan menerapkan prinsip-prinsip

pembangunan industri yg berkelanjutan didasarkan pd aspek lingkungan hidup (LH) dan pengembangan teknologi.

Aspek LH: pencegahan pencemaran, bahan baku ramah LH, efisiensi penggunaan SDA.

Aspek teknologi: teknologi bersih, teknologi tepat guna, infrastruktur teknologi industri.

BANGUN industri nasional Pembangunan industri jangka panjang

harus memberikan sumbangan: Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pembangunan karakater masyarakat:

modern dan menjaga nilai luhur bangsa Peningkatan inovasi dan kewirausahaan Kemampuan bangsa dalam pertahanan

dan keamanan.

STRATEGI pembangunan industri nasional Konsep: Membangun industri yg berkelanjutan

yg didasarkan pd tiga aspek yg tidak terpisahkan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan hidup.

Strategi: Strategi pokok dan strategi operasional.

Strategi pokok Memperkuat keterikatan semua tingkatan

industri (pendukung, penyedia infrastruktur, jasa penunjang, dll)

Peningkatan nilai tambah (industri daerah) Produktivitas, efisiensi, dan fokus pd

penggunaan SDA terbarukan. Mengembangkan IMKM/UMKM melalui

pencadangan usaha. (lihat Perpres No. 76 dan 77 Tahun 2007)

Strategi operasional

Pengembangan lingkungan bisnis yg kondusif

Pertumbuhan klaster Penguatan.

Pengembangan lingkungan bisnis yg kondusif

Instrumen hukum: Lebih menjamin kepastian hukum, aturan

main berusaha yg jelas dan tidak menyulitkan, mengurangi intervensi pemerintah, menghormati kebebasan berusaha pelaku industri, kejelasan hak dan kewajiban pelaku industri, terjaminnya/ tidak terganggunya kepentingan publik, dan terjaminnya kepentingan konsumen secara seimbang.

Pertumbuhan klaster

Mendorong pertumbuhan klaster industri (sekelompok industri inti yg terkonsentrasi secara regional/global yang saling berhubungan/berinteraksi secara dinamis) dalam rangka efisiensi, menciptakan aset kolektif, dan keunggulan kompetitif.

Penguatan

Penguatan, pendalaman, dan penumbuhan klaster Industri Prioritas

(lihat lampiran Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional)