GOOD CORPORATE GOVERNANCEptpn2.com/wp-content/uploads/2020/12/2.-Pedoman-CoCG...2020/12/02 · PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA II 2020 GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Post on 18-Mar-2021
2 Views
Preview:
Transcript
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
2020
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Jl. Raya Medan – Tanjung Morawa Km. 16
(061)7940055
ptpn2.com
2
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
2
DAFTAR ISI
PESAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 PEMEGANG SAHAM DAN RUPS
BAB 3 DEWAN KOMISARIS
BAB 4 DIREKSI
BAB 5 SEKRETARIS PERUSAHAAN
BAB 6 SATUAN PENGAWAS INTERN
BAB 7 AUDITOR EKSTERNAL
BAB 8 KOMITE AUDIT
BAB 9 KOMITE MANAJEMEN RISIKO
BAB 10 HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN
BAB 11 KEPATUHAN TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN
1
2
3
6
14
17
23
26
29
30
32
33
35
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
3
BAB 1
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pembangunan sektor pertanian sub sektor perkebunan merupakan salah satu roda
penggerak perekonomian bangsa Indonesia. Pembangunan sektor perkebunan tidak
saja menghasilkan devisa bagi negara namun juga menciptakan lapangan kerja dan
mempercepat pengembangan wilayah serta distribusi dan mobilisasi kegiatan ekonomi
lainnya. Perubahan lingkungan bisnis perusahaan menuntut adanya pengelolaan
perusahaan secara lebih professional agar dapat bersaing dalam pasar global.
PT Perkebunan Nusantara II saat ini memiliki areal yang cukup luas berada di 2 (dua)
Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Papua dengan budidaya Kelapa
Sawit, Tebu, dan Tembakau.
Disadari bahwa penerapan prinsip good corporate governance wajib sepenuhnya
diterapkan oleh perusahaan optimal agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan
kepercayaan investasi baik dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya diharapkan
akan meningkatkan nilai perusahaan.
Menteri BUMN mewajibkan penerapan GCG secara konsisten dan atau
menjadikannya sebagai landasan operasional (Peraturan Menteri BUMN nomor PER-
01/ MBU/ 2011, tanggal 1 Agustus 2011), Corporate Governance adalah struktur dan
proses yang digunakan oleh organ BUMN (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi) untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang dapat
mewujudkan nilai Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
etika.
Perusahaan akan dapat dikelola dengan baik jika terdapat komitmen bersama antara
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, yang merupakan persetujuan atau
janji untuk mengelola perusahaan secara sehat dan beretika. Untuk mewujudkan
komitmen tersebut secara terstruktur, perusahaan harus memiliki peraturan tertulis
tentang Corporate Governance atau disebut Code of Corporate Governance yang
merupakan panduan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi serta
organ terkait dengan proses Governance perusahaan guna mengoptimalkan peran
pengawasan dan pengelolaan secara lebih professional. Code of Corporate
Governance berisikan kumpulan peraturan bagi proses pengawasan manajemen yang
baik, meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, kewenangan bagi keseimbangan
kepentingan pemangku kepentingan.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
4
2. Visi dan Misi Perusahaan
Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara II adalah :
Visi
Dari Perusahaan Perkebunan menjadi Perusahaan Multi Usaha Berdaya Saing Tinggi.
Misi
1) Mengoptimalkan Seluruh Potensi Sumber Daya dan Usaha
2) Memberikan Kontribusi optimal
3) Menjaga Kelestarian dan Pertambahan Nilai
3. Tujuan Penerapan GCG
Tujuan dari penerapan Good Corporate Governance PT Perkebunan Nusantara II
adalah :
1) Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik
secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan
BUMN
2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ
3) Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan,
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial
BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar
BUMN.
4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
4. Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dianut dalam pengelolaan Perusahaan di
PT Perkebunan Nusantara II adalah:
1) Transparansi (transparancy)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai
perusahaan.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
5
2) Akuntabilitas (accountabillity)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban organ perusahaan
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3) Pertanggungjawaban (responsibillity)
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4) Kemandirian (independency)
Keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5) Kewajaran (fairness)
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan
(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-
undangan.
Pelaksanaan prinsip-prinsip Corporate Governance tersebut tercermin dalam struktur
dan proses governance serta kebijakan manajemen.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
6
BAB 2
PEMEGANG SAHAM DAN RUPS
1. RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak
diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
RUPS merupakan forum dimana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan
bertanggung jawab atas kinerja mereka dan perusahaan terhadap Pemegang Saham.
Agenda yang dibahas dalam RUPS meliputi strategi, kinerja keuangan, hasil bisnis
perusahaan, dan hal yang material lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Dewan
Komisaris atau Pemegang Saham.
RUPS berhak melakukan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
a. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal menetapkan Pedoman Pengangkatan
dan Pemberhentian Direksi. Materi Pedoman tersebut diantaranya adalah :
1) Mekanisme penjaringan calon anggota Direksi, dan Tatacara Penilaian/
pengujian atas kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi anggota
Direksi
b. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon
anggota Direksi
1) Terdapat daftar bakal calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN yang
diperoleh melalui proses penjaringan calon anggota Direksi.
2) Seluruh bakal calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN diundang secara
tertulis oleh Tim dan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai
ketentuan yang berlaku
3) Penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim disampaikan kepada Menteri
Negara BUMN.
4) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk
untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan yang menilai semua kriteria
penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
5) Anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK dan evaluasi yang
disampaikan oleh Tim.
c. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan
komposisi Direksi
1) Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/ Pemilik Modal selambat-
lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir dan dilakukan melalui
RUPS secara fisik dan/ atau keputusan menteri selaku RUPS.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
7
2) Pembidangan tugas Direksi ditetapkan dalam surat keputusan tentang
Penunjukan Direksi dan/ atau Berita Acara RUPS/ Pelantikan Direksi.
3) Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dan
pembidangan tugas Direksi sesuai latar belakang dan pengalaman masing-
masing Direksi
d. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal menetapkan ketentuan/ pengaturan
mengenai jenis rangkap jabatan bagi anggota Direksi yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan termasuk jenis perangkapan jabatan dan pengaturan/
mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut atau jabatan anggota
Direksi, yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut.
e. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
1) Penetapan pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan dengan keputusan
RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh
Pemegang Saham diluar RUPS
2) Keputusan RUPS/ Pemilik Modal memuat alasan pemberhentian
f. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal memberikan respon/ tanggapan atas
pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris diantaranya dapat berupa
pemanggilan untuk penjelasan mengenai pemberhentian sementara anggota
Direksi tersebut,
1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS yang menghadirkan
anggota Direksi yang diberhentikan sementara untuk diberi kesempatan
membela diri.
2) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,
anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah lewat RUPS tidak
diselenggarakan atau tidak mengambil keputusan, pemberhentian sementara
tersebut menjadi batal.
g. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal menetapkan Pedoman Pengangkatan
dan Pemberhentian Dewan Komisaris yang diantaranya mengatur mengenai
penjaringan dan nominasi serta penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris.
h. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian dan menetapkan
calon anggota Dewan Komisaris.
1) Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan
dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.
2) Proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris didukung dengan berita acara
penilaian.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
8
i. Penetapan Dewan Komisaris terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir
1) Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan Keputusan Menteri BUMN
selaku RUPS/ Pemilik Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Penetapan pengangkatan melalui RUPS/ Pelantikan Dewan Komisaris yang
didukung dengan Berita Acara RUPS/ Pelantikan Dewan Komisaris.
3) Jumlah Dewan Komisaris maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi
dimana 20% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Dewan Komisaris
Independen yang memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan
akuntansi
j. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal menetapkan :
1) Pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris.
2) Jumlah maksimal jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang
anggota Dewan Komisaris.
3) Jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan.
k. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan
Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan keputusan
RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS dan keputusan seluruh
pemegang Saham diluar RUPS.
Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
keputusan RUPS dan/ atau keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya,
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri
l. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan
untuk menjaga kepentingan usaha PTPN II dalam jangka panjang dan jangka
pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar.
1) Pemegang Saham/ RUPS memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) atau revisi RJPP melalui tahapan :
a) Menetapkan pedoman penyusunan RJPP.
b) Melakukan pembahasan/ pengkajian terhadap rancangan RJPP atau revisi
RJPP, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan
untuk diputuskan oleh RUPS, kemudian Dewan Komisaris menyampaikan
pemaparan/ tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi tersebut.
c) Memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau
Revisi RJPP secara tepat waktu, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah diterimanya Rancangan RJPP atau revisi RJPP secara lengkap atau
sebelum tahun periode RJPP atau revisi RJPP berjalan.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
9
2) Pemegang Saham/ RUPS memberikan pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui tahapan :
a) Menetapkan pedoman penyusunan RKAP.
b) Melakukan pembahasan/ pengkajian terhadap rancangan RKAP, didahului
oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan
oleh RUPS, kemudian Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/
tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi tersebut.
c) Memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RKAP secara
tepat waktu, paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran
berjalan.
3) Pemegang Saham/ RUPS memberikan persetujuan/ keputusan atas usulan aksi
korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan RUPS. Dengan terlebih
dahulu melakukan pembahasan/ pengkajian/ penelaahan terhadap usulan aksi
korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan RUPS (fisik maupun
bukan fisik), melalui tahapan :
a) Pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal yang di
agendakan untuk diputuskan oleh RUPS.
b) Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/ tanggapan atas hal-hal yang
diusulkan oleh Direksi tersebut.
c) Pemegang Saham/ RUPS memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi
dengan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris, secara tepat
waktu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk KSO/ BOT dan maksimal
7 hari untuk pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan
diterima secara lengkap sesuai dengan yang diperlukan oleh RUPS dalam
mengambil keputusan.
m. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan
tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan
Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar.
1) Pemegang Saham/ RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan
kinerja Dewan Komisaris.
2) Pemegang Saham/ RUPS menetapkan gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas
dan tantiem/ insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan.
3) Pemegang Saham/ RUPS menetapkan pedoman, melakukan pengkajian/
pembahasan/ penelaahan dan memutuskan penunjukan auditor eksternal yang
akan mengaudit Laporan Keuangan PTPN II, beserta penetapan besarnya
honorarium/ imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut. Keputusan penunjukan
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
10
auditor eksternal tersebut dituangkan dalam Risalah RUPS jika dilakukan RUPS
fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik.
4) Pemegang Saham/ RUPS menetapkan Pedoman penyusunan, melakukan
pengkajian/ pembahasan/ telaahan dan memberikan persetujuan terhadap
Laporan Tahunan (Annual Report) dan laporan tentang tugas pengawasan
Dewan Komisaris.
Pemberian persetujuan atau tidak memberikan pembebasan tanggung jawab
terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris ditetapkan dengan keputusan RUPS.
5) Pemegang Saham/ RUPS memberikan pengesahan terhadap Laporan
Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat
waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya
tahun buku yang lampau.
6) Pemegang Saham/ RUPS menetapkan penggunaan laba bersih sesuai dengan
pedoman/ kebijakan deviden dengan mempertimbangkan pengembangan
usaha/ investasi PTPN II dan tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman
atau ketentuan penerbitan obligasi.
n. Pemegang Saham/ RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan
adil serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/ atau anggaran dasar PTPN II
sehingga menghasilkan keputusan yang sah.
1) Peserta RUPS yang hadir memenuhi quorum sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar
PTPN II.
2) Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara
RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Dalam hal anggaran dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan
mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan
usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan
wajar para pemangku kepentingan.
4) RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua
Pemegang Saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui
tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut
harus disetujui dengan suara bulat.
o. Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola yang Baik sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawabnya.
1) Pemegang Saham memberikan arahan/ pembinaan penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui tahapan :
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
11
a) Memberikan arahan dalam RUPS maupun dalam keputusan Pemegang
Saham tentang persetujuan transaksional
b) Melakukan pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik pada PTPN II.
c) Melakukan upaya-upaya menindaklanjuti area of improvement yang
dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yg
Baik pada PTPN II.
2) Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang
menjadi tanggung jawab Direksi, apabila terdapat instruksi/ surat keputusan
Pemegang Saham yang bersifat transaksional/ operasional yang tidak
berdasarkan usulan dari Direksi, maka hal tersebut merupakan bentuk
intervensi Pemegang Saham.
3) Pemegang Saham menetapkan sistem penerimaan laporan untuk merespon
informasi yang diterima dari Direksi dan/ atau Dewan Komisaris mengenai
gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.
Bentuk respon/ tanggapan dapat berupa pemanggilan untuk dimintai
penjelasan, permintaan informasi, klarifikasi dan sebagainya, mengenai
penurunan kinerja tersebut,
2. Proses RUPS
a. Pemberitahuan RUPS dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender sebelum RUPS dilaksanakan dengan menyebutkan hari, tanggal, jam dan
tempat pelaksanaan serta materi yang akan dibahas secara singkat.
b. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Kuasa Pemegang Saham Seri B
dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau Kuasa Pemegang Saham
Seri A dalam hal ini Kementerian BUMN.
c. Hasil keputusan RUPS dituangkan dalam notulen dan risalah rapat. Pengesahan
risalah dilakukan melalui penandatanganan oleh Ketua Rapat dan sekurang-
kurangnya satu orang peserta rapat yang ditunjuk oleh dan atau antara mereka
yang hadir, dan isinya menjadi bukti yang sah penyelenggaraan RUPS. Apabila
notulen atau risalah rapat tersebut dibuat dengan berita acara Notaris, maka
notulen atau risalah rapat tidak perlu ditandatangani. Risalah Rapat harus memuat
pendapat yang mendukung maupun tidak mendukung (dissenting opinion).
3. Hak Pemegang Saham
Hak Pemegang Saham/ Pemilik modal yang harus dilindungi, antara lain:
a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang
saham, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk
mengeluarkan satu suara
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
12
b. Mengambil keputusan tertinggi pada Perum, khusus bagi pemilik modal Perum
c. Memperoleh informasi material mengenai BUMN, secara tepat waktu, terukur dan
teratur
d. Menerima pembagian dari keuntungan BUMN yang diperuntukkan bagi pemegang
saham/pemilik modal dalam bentuk deviden, dan sisa kekayaan hasil likuidasi,
sebanding dengan jumlah saham/ modal yang dimilikinya
e. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, adalah
pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d,
berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur terbatas.
Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus
diperlakukan setara (Equal treatment).
Pemegang saham melaksanakan GCG sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Wewenang dan Hak RUPS
Komposisi Saham PTPN II adalah 90% dimiliki oleh PTPN III (Persero) dan 10%
dikuasai oleh negara, sehingga Pemerintah menunjuk PTPN III (Persero) bertindak
selaku RUPS, yang mempunyai wewenang sebagai berikut:
1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi
akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, diantaranya ;
a) Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara
dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk
diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum
tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau
usul-usul itu harus disediakan di kantor perseroan sebelum RUPS
diselenggarakan;
b) Metode perhitungan dan penentuan gaji/ honorarium, fasilitas dan/ atau
tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian
mengenai gaji/ honorarium, fasilitas, dan/ atau tunjangan lain yang diterima oleh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam
RUPS mengenai laporan tahunan;
c) Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-
hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroan, khusus untuk
RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
13
d) Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut yang dimuat
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
e) Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/ atau pada saat RUPS
berlangsung
2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua
Pemegang Saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan
mata acara RUPS.
3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
disetujui dengan suara bulat.
4) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-
kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang
dalam RUPS dan keputusan RUPS.
5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh
ketua RUPS dan paling sedikit 1(satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan
oleh peserta RUPS.
6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila
risalah RUPS tersebut dibuat dengan akte notaris.
7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.
8) Pemegang Saham dapat mengambil keputusan diluar RUPS, dengan syarat semua
pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani keputusan yang dimaksud.
Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mempunyai
kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
14
BAB 3
DEWAN KOMISARIS
1. Umum
Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan Perseron demi kepentingan perseroan serta pemegang saham.
Memastikan perseroan selalu melaksanakan tanggung jawab sosialnya, serta
memantau efektivitas penerapan GCG yang dilaksanakan perseroan.
Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara II tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) orang
Komisaris, yang terdiri dari satu orang komisaris utama dan satu orang komisaris
independen.
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang
saham pengendali atau hubungan dengan PTPN II, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diusulkan
oleh para Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk satu masa jabatan namun masa jabatan ini tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan dan mengganti para anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan sewaktu waktu Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan
oleh Menteri selaku RUPS.
2. Fungsi
a. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/ atau Anggaran Dasar.
b. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
mengenai PTPN II maupun usaha PTPN II dan memberikan nasihat kepada
Direksi.
c. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (B),
dilakukan untuk kepentingan PTPN II dan sesuai dengan maksud dan tujuan
PTPN II, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
d. Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
e. Dewan Komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan
Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
15
f. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
g. Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan
secara efektif dan berkelanjutan.
h. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan PTPN II telah
memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan
Dewan Komisaris diperusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam
satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi beserta
jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris), serta honorarium,
fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.
i. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada PTPN II mengenai kepemilikan
sahamnya dan/ atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan
lain, termasuk setiap perubahannya.
3. Pembagian tugas
Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk membagi tugas Dewan Komisaris yang
ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
Meskipun tugas Komisaris Utama dan Komisaris Independen telah ditetapkan sesuai
bidang tugas masing-masing, namun tidak membatasi seorang Komisaris untuk
melakukan tugas di luar pembagian tugasnya.
4. Konflik Kepentingan
Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan
kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan
keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain
penghasilan yang sah.
Dewan Komisaris bersama Direksi wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan bila ada benturan kepentingan yang mungkin terjadi atau yang
sedang terjadi di perusahaan.
Dewan Komisaris menolak atau menghindari semua posisi dan jabatan yang
menimbulkan conflict of interest seperti :
a. Perangkapan jabatan di perusahaan lain yang mempunyai hubungan bisnis dan
tidak berada dalam kelompok usaha PTPN II .
b. Memiliki kepemilikan dan kepentingan dalam perusahaan rekanan.
c. Menggunakan aset perusahaan diluar ketentuan, untuk kepentingan yang bersifat
pribadi atau pihak lain.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
16
5. Organ Pendukung Dewan Komisaris
Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 pasal 70 tentang Komite Audit dan
Komite Lain, dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dalam rangka
membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan
pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat
membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari :
a. Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan.
b. Komite Audit
c. Komite lain, jika diperlukan
Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada poin c), terdiri dari namun tidak terbatas
pada Komite Manajemen Risiko. Nama-nama Komite sebagaimana dimaksud, dapat
disesuaikan apabila terjadi penggabungan fungsi komite. Seorang atau lebih anggota
komite sebagaimana dimaksud poin c) berasal dari anggota Dewan Komisaris.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit dan
Komite lainnya sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam Peraturan Menteri Negara
BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung
Dewan Komisaris BUMN.
6. Program Pengenalan
Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan
program pengenalan mengenai tentang PTPN II, yang meliputi:
a. keterangan tentang tanggung jawab dan tugas Dewan Komisaris dan Direksi
serta hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan.
b. gambaran umum mengenai Perseroan, meliputi: tujuan, sifat, lingkup kegiatan
usaha, kinerja keuangan dan operasi, strategi Perseroan, rencana bisnis jangka
pendek dan panjang, posisi kompetitif, risiko, permasalahan krusial yang sedang
dihadapi, dan lain-lain;
c. paparan tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG/Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik serta penerapan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan
beserta Area of Improvement hasil assessment terakhir;
d. keterangan tentang kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal,
sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
e. program pengenalan perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan
ke unit-unit usaha.
f. lain-lain yang dianggap perlu berdasarkan masukan Dewan Komisaris dan/atau
Direksi.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
17
BAB 4
DIREKSI
1. UMUM
Direksi adalah organ perusahaan pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan dan
mengendalikan operasional perusahaan sehari-hari dalam batas-batas yang
ditetapkan oleh undang-undang, anggaran dasar dan RUPS, serta di bawah
pengawasan Dewan Komisaris.
Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Direksi untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-
waktu dengan menyebutkan alasannya.
Pengangkatan Direksi berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, perilaku serta dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan
perusahaan yang akan dipimpinnya.
Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN,
memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta
memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi harus mendapatkan atau
memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham melalui RUPS atau dari Dewan
Komisaris.
Calon anggota Direksi, dapat berasal dari mereka yang sedang atau pernah
menduduki jabatan Direksi BUMN, Pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN yang
bersangkutan atau BUMN lain atau tenaga profesional dari luar BUMN yang
bersangkutan.
Untuk membantu Direksi PTPN II yang merupakan Anak Perusahaan PTPN III
(Persero) dalam menjalankan pengurusan perusahaan, mewakili perusahaan di dalam
dan di luar pengadilan, dilakukan penempatan Senior Executive Vice President
(SEVP). Salah seorang SEVP ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi sebagai
penanggung jawab dalam penerapan GCG di PTPN II.
2. SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)
Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) telah
menetapkan Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi PTPN II dan untuk
membantu Direksi PT Perkebunan Nusantara II, Direktur Utama PTPN III (Persero)
telah menetapkan nomenklatur jabatan dan pengangkatan Senior Executive Vice
President pada PT Perkebunan Nusantara II.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
18
Senior Executive Vice President yang selanjutnya disebut SEVP adalah pejabat di
bawah Direksi yang diberikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk
membantu Direksi dalam menjalankan fungsi utama (core business) dan fungsi
pendukung (business support).
Dalam struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara II, SEVP membawahkan unit
kerja fungsi utama (core unit) dan/atau fungsi pendukung (supporting unit) 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi.
SEVP membantu Direksi Anak Perusahaan dalam menjalankan pengurusan Anak
Perusahaan, dan dapat diberikan kewenangan mewakili Anak Perusahaan di dalam
dan di luar pengadilan dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang diatur
dalam anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Dalam membantu Direksi, Direksi PT Perkebunan Nusantara menetapkan tugas,
wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab SEVP.
3. RJPP dan RKAP
a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang merupakan
rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam
jangka waktu 5 tahun. Direksi memperhatikan masukan-masukan yg diberikan
Dewan Komisaris dalam penyusunan dan penyempurnaan rancangan RJPP, serta
kelayakan Visi dan Misi.
RJPP sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
1) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.
2) Posisi PTPN II saat ini.
3) Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJPP.
4) Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka
panjang.
Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang
disampaikan Direksi dengan terlebih dahulu melakukan telaah/kajian terhadap
rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi sesuai dengan kebijakan tentang
mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris
terhadap rancangan RJPP yang disampaikan Direksi.
Proses telaah/ kajian terhadap rancangan RJPP harus sesuai dengan rencana
kerja Dewan Komisaris yang telah ditetapkan, baik melalui proses pembahasan
internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan menggunakan
seluruh perangkat di Dewan Komisaris.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
19
Hasil telaah/ kajian rancangan RJPP dituangkan secara tertulis (risalah rapat
Internal Dewan Komisaris atau rapat komite Dewan Komisaris).
Dewan Komisaris memastikan hasil telaah/ kajian rancangan RJPP
dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.
Selanjutnya Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran dalam bentuk
tanggapan tertulis terhadap rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS
untuk menjadi bahan pertimbangan keputusan RUPS.
b. Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
sebagai penjabaran tahunan dari RJPP untuk masa 1 (satu) tahun.
RKAP sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya memuat :
1) Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/
kegiatan.
2) Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/
kegiatan.
3) Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya, dan
4) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/ Menteri
Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang
disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama
Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan termasuk
monitor penggunaan modal, investasi/ divestasi, pinjaman kredit serta penjualan
aset. Pengawasan Dewan Komisaris akan menjadi efektif apabila Direksi secara
teratur, akurat menyampaikan Laporan kinerja PTPN II, serta adanya jaminan
Direksi tentang akses yang cukup bagi Dewan Komisaris untuk mendapatkan
informasi yang relevan ke lingkungan manajemen.
4. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Media Komunikasi
a. Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan
yang telah ditetapkan. Perusahaan memiliki kebijakan Teknologi Informasi, berupa
master plan, detail plan pengembangan TI sampai dengan level data dan sistem
keamanannya
b. Direksi wajib melaporkan pelaksanaan tatakelola teknologi informasi secara
periodik kepada Dewan Komisaris.
c. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi
informasi dengan melakukan audit atas TI
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
20
d. Sistem informasi yg digunakan disesuaikan dengan perkembangan zaman (up to
date) mengarah kepada komputerisasi, penggunaan website perusahaan dimana
datanya senantiasa diperbaharui sehingga stakeholders dapat dengan mudah
mengakses dan mendapatkan informasi tentang perkembangan perusahaan.
e. Mengefektifkan media informasi lain yang sesuai dengan tujuan perusahaan seperti
brosur, buletin, pameran, dan media elektronik.
5. Suksesi Manajemen
a. Direksi dan SEVP menetapkan Pedoman/Kebijakan perusahaan mengenai
manajemen karir di PTPN II, sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di
PTPN II.
b. Direksi dan SEVP memiliki rencana suksesi untuk setiap level jabatan dalam
organisasi perusahaan.
c. Pelaksanaan seleksi dalam rangka suksesi/promosi jabatan sesuai dengan
ketentuan melalui proses assessment.
d. Rencana promosi dan mutasi jabatan satu level di bawah Direksi dibahas secara
intens dalam Rapat Direksi dan SEVP, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris
untuk pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut,
e. Khusus untuk jabatan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Bagian SPI, disampaikan
kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
f. Menyusun perencanaan sumber daya manusia (man power planning) yang
disesuaikan dengan standar tenaga kerja yang optimal.
6. Manajemen Resiko
a. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan harus mempertimbangkan
risiko usaha.
b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi
secara terpadu.
c. Pelaksanaan Program manajemen risiko dapat dilakukan dengan :
1) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau sub bagian
tersendiri di bawah Kepala Bagian.
2) Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan
fungsi manajemen risiko.
d. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya
bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.
e. Memastikan seluruh staf telah sadar akan tanggung jawabnya dalam menangani
risiko yang ada.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
21
f. Meyakinkan apakah risiko signifikan telah dimonitor secara tepat, melalui
dokumentasi formal dan reviu atas risiko tersebut.
g. Menetapkan kebijakan pencegahan terjadinya risiko kecurangan dan perlindungan
bagi yang melaporkan adanya kecurangan.
7. Pengendalian Intern
a. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk
mengamankan investasi dan aset perusahaan,
b. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1), antara lain
mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) Lingkungan Pengendalian Intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan
disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari :
a) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan,
b) Filosofi dan gaya manajemen
c) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawabnya
d) Pengorganisasian & pengembangan sumber daya manusia
e) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi
2) Pengkajian terhadap Pengelolaan Risiko Usaha (Risk Assessment), yaitu suatu
proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang
relevan.
3) Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu
proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan
unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan,
otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas,
dan keamanan terhadap aset perusahaan
4) Sistem Informasi dan Komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan
mengenai kegiatan operasional, financial, serta ketaatan dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang undangan oleh Perusahaan.
5) Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern,
termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur
organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
c. Direksi dengan menggunakan perangkat SPI melakukan audit atas kegiatan dan
operasi perusahaan.
d. Direksi menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan SPI disamping hasil audit
eksternal.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
22
8. Program Pengenalan
Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi dan SEVP yang baru diangkat untuk pertama
kalinya, wajib diberikan program pengenalan tentang PTPN II untuk mengembangkan
kemampuan dan kesamaan persepsi tentang Corporate Governance, meliputi :
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) oleh PTPN II.
b. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek
dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis
lainnya.
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite Audit.
d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dan
SEVP serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
Program pengenalan perusahaan dapat berupa presentase, pertemuan, kunjungan ke
unit-unit perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan PTPN II.
Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan.
9. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi
Direksi dan SEVP dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan
kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak
langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan selain penghasilan
yang sah.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
23
BAB 5
SEKRETARIS PERUSAHAAN
1. Umum
Keinginan untuk memproleh informasi yang tepat, akurat dan objektif oleh berbagai
pihak menjadi perhatian manajemen perusahaan, sehingga Perseroan berkesimpulan
bahwa diperlukan suatu unit kerja tersendiri yang mengelola informasi dan
penghubung antara perseroan dengan pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders).
Untuk melaksanakan fungsi tersebut di dalam perseroan dibentuklah suatu unit kerja
atau bagian yang disebut Bagian Sekretariat Perusahaan.
Sekretariat Perusahaan dijabat oleh seorang Kepala Bagian yang ditunjuk dan
diangkat oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan tujuan utama
untuk membantu Direksi mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada
pihak intern dan ekstern perusahaan.
2. Kualifikasi/ Kriteria
a. Serendah-rendahnya berijazah S1 (Sarjana) yang memahami bidang usaha
perusahaan dan berpengatahuan luas seperti bidang hukum, peraturan perundang-
undangan, ekonomi, manajerial, keuangan serta pengetahuan komunikasi lainnya
yang cukup memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
b. Telah pernah menduduki jabatan Kepala Bagian atau Manajer secara berturut-turut
pada 2 (dua) Bagian/Distrik/Kebun yang berbeda pada perusahaan atau
berdasarkan hasil persetujuan/rekomendasi dari Dewan Komisaris. Posisi
Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur, diangkat dan
diberhentikan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan
persetujuan Dewan Komisaris.
c. Memiliki kemampuan sebagai gerbang penghubung pertama antar Direksi dan
SEVP, Dewan Komisaris, Kepala Bagian, General Manajer Distrik, Manajer Kebun
dan Manajer Unit pada perusahaan.
d. Memiliki kemampuan sebagai komunikator atau interpersonal skill yang baik,
seorang pendengar yang baik, mudah didekati, andal dan mampu menjaga
kerahasian perusahaan.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
24
3. Tugas dan Tanggung jawab
Tugas:
1) Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKAP) dan Rencana Kerja Operasional
(RKO) Bagiannya.
2) Menyusun dan mengevaluasi kebijakan di Bagiannya.
3) Membina kerja sama yang baik dengan Bagian-Bagian atau unit usaha dalam
rangka memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan.
4) Membina dan menjalin hubungan dengan instansi luar, seperti pemerintah, BUMN,
Swasta, Media massa dan masyarakat dalam rangka mengumpulkan/
mempublikasikan informasi.
5) Membina hubungan dengan investor / mitra bisnis.
6) Membangun terbentuknya citra perusahaan ( image ) yang positif.
7) Mengelola informasi dan mengkaji seluruh informasi termasuk dampak hukumnya
dan mempersiapkan informasi tersebut secermat mungkin yang akan
dikomunikasikan kepada pihak terkait.
8) Menjalankan aspek hukum berkaitan dengan pihak luar dalam rangka
pengembangan dan kerja sama operasi perusahaan.
9) Membuat jadwal dan agenda rapat.
10) Menghadiri rapat Direksi dan SEVP, dan membuat Berita Acara / Risalah rapat
serta proses pengesahannya.
11) Membuat rencana tahunan yang disetujui Dewan Komisaris atas beberapa
pelatihan/ seminar, termasuk anggaran biayanya dalam rangka pendalaman
pengetahuan atau peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
12) Berkoordinasi dengan Bagian / Distrik / Kebun dan Unit dalam pengumpulan
data/informasi yang relevan untuk dipublikasikan.
13) Menanggapi pertanyaan investor / calon investor, stake holder dan Bapepam
serta instansi pemerintah terkait.
14) Menyediakan akomodasi / konsumsi untuk rapat-rapat dinas dan tugas-tugas
khusus di luar jam dinas yang bersifat insedensial sesuai permintaan Bagian.
15) Menyusun dan mempublikasikan tanggapan secara tepat waktu, akurat dan
objektif atas pertanyaan dari masyarakat, pemasok dan pekerja.
16) Mengkaji aspek hukum dan peraturan / ketentuan secara berkala terhadap
perikatan/perjanjian antara perusahaan dengan rekanan / pemasok.
17) Membuat konsep-konsep surat keputusan maupun surat edaran Direksi dan SEVP
untuk kepentingan internal korporasi.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
25
18) Mengadakan seleksi kepada calon rekanan, untuk dimasukkan dalam Daftar
Rekanan Perusahaan dan mengeluarkan rekanan yang black list dari daftar
rekanan atas masukan dari bagian lain.
19) Menyelengarakan kegiatan ketata usahaan dan tugas-tugas protokoler Direksi dan
SEVP, menyiapkan penyajian dan sambutan Direksi dan SEVP.
20) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG
21) Sebagai Penghubung (Liason officer) dan Mengelola/ memonitoring kegiatan
Kantor Penghubung (LO) Jakarta
Tanggung Jawab
1) Bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan rapat internal Direksi dan
SEVP; rapat koordinasi Direksi, SEVP dan Dewan Komisaris; dan rapat koordinasi
Direksi, SEVP, Dewan Komisaris dan RUPS, termasuk pembuatan undangan,
agenda dan materi serta pembuatan risalah rapat dan proses pengesahannya.
2) Bertanggung jawab memberikan informasi mengenai perusahaan kepada
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Stakeholders lainnya secara akurat,
tepat waktu dan lengkap apabila diminta.
3) Bertanggungjawab menjaga kerahasiaan perusahaan secara keseluruhan.
4) Bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen yang bersifat
Penting dan Rahasia.
5) Bertanggung jawab melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance).
6) Bertanggung jawab melaksanakan standar sistem manajemen yang berlaku.
7) Bertanggung jawab mengambil keputusan yang berhubungan dengan tugas
utamanya, yang tidak menyimpang dari kebijakan perusahaan.
8) Bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran di Bagiannya.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
26
BAB 6
SATUAN PENGAWASAN INTERN
1. Umum
Kedudukan Satuan Pengawasan Intern dalam perusahaan dan perangkatnya adalah
sebagai berikut:
a. Satuan Pengawasan Intern (SPI) dibentuk oleh Direksi dan kedudukannya berada
di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Direktur..
b. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat
dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan mekanisme internal perusahaan
dengan persetujuan Dewan Komisaris.
c. Satuan Pengawasan Intern memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
dan hasil evaluasi atas pencapaiannya.
d. Satuan Pengawasan Intern memiliki Internal Audit Charter sebagai panduan
melaksanakan fungsinya.
e. Fungsi Pengawasan internal adalah :
1) Mendorong manajemen dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian
Internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi,
misi, tujuan, dan sasaran perusahaan melalui analisa dan evaluasi efektivitas
sistem dan prosedur pada semua ini organisasi perusahaan yang
dikembangkan secara berkesinambungan.
2) Menjadi mitra strategis bagi Direksi dan SEVP dalam penyempurnaan kegiatan
pengelolaan perusahaan, mendorong efektivitas sistem pengendalian Internal
perusahaan (Internal control system), meningkatkan pengelolaan risiko (risk
management) dan penerapan prinsip-prinsip GCG.
3) Melakukan pemeriksaan/audit atas efektivitas dan efisiensi kegiatan
Perusahaan di bidang Keuangan, operasional, pengelolaan sumber daya
manusia, perilaku karyawan, teknologi informasi dan kegiatan lainnya untuk
memastikan validitas informasi yang disajikan serta kepatuhan terhadap sistem
dan prosedur yang berlaku di Perseroan.
4) Membantu Direksi dan SEVP untuk menciptakan sistem peringatan dini guna
mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang mungkin akan/atau telah
terjadi dan memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan
industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang peningkatan efisiensi dan
efektivitas operasi, dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perseroan.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
27
f. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internal
secara periodik kepada Dewan Komisaris.
g. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan internal di
perusahaan.
Satuan Pengawasan Internal adalah unit/ bagian yang memberikan jasa assurance
dan jasa konsultasi secara objektif dan independen sehingga memberi nilai tambah
dalam meningkatkan kinerja PTPN II. Pembentukan organ pendukung Direksi ini untuk
memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah handal dan keberadaan SPI ini
adalah untuk membantu Direksi PTPN II dalam upaya mencapai kinerja perusahaan
yang optimal, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan
proses tata kelola perusahaan yang baik, yaitu :
a. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
b. Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan dengan :
1) Membentuk Satuan Pengawas Intern
2) Membuat piagam pengawasan intern,
c. Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a) dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi
berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan
Komisaris
d. Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah :
1) Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko,
dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan perusahaan.
2) Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan,
operasional, sumberdaya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
e. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern
secara periodik kepada Dewan Komisaris,
f. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di
perusahaan.
2. Kualifikasi/ Kriteria
a. Pendidikan minimal berijazah S1 (sarjana) yang memahami bidang usaha
perusahaan dan berwawasan luas di bidang hukum, peraturan perundang-
undangan, ekonomi, keuangan, manajerial, serta pengetahuan dasar audit yang
memadai.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
28
b. Memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik sebagai komunikator dan
pendengar yang baik, mudah didekati, handal dan mampu menjaga kerahasiaan
perusahaan.
c. Memahami penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
3. Tugas dan Tanggung Jawab
a. Tugas
Tugas SPI meliputi :
1) Membantu Direksi untuk melakukan pengawasan intern dengan menjabarkan
secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan
tindak lanjut hasil audit.
2) Memberikan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan peraturan, ketentuan,
sistem, prosedur maupun administrasi pada umumnya yang berlaku pada perusahaan.
3) Menyusun pedoman dan mekanisme kerja SPI.
4) Menyusun Internal Audit Charter (IAC) yang memformalkan tujuan,
kewenangan dan tanggungjawab fungsi audit internal untuk disahkan Direksi
dan Komisaris.
5) Melakukan penilaian dan analisa di bidang keuangan, akuntansi, dan kegiatan
lainnya melalui audit langsung maupun pengawasan secara tidak langsung.
6) Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif atas kegiatan
yang diaudit.
b. Tanggung Jawab
Kepala Bagian SPI dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab untuk
mengelola dengan efektif fungsi audit pelaksanaan tugasnya sesuai dengan yang
disyaratkan oleh kode etik dan standar profesi Internal audit.
Tanggung jawab dari SPI termasuk :
a) Menyusun rencana kerja pengawasan tahunan, termasuk anggarannya dan
dapat mengkonsultasikannya kepada Komite Audit, untuk memperoleh
masukan melalui Komisaris.
b) Melaksanakan rencana kerja pengawasan tahunan yang telah disetujui
termasuk penugasan khusus dari Direktur.
c) Melaksanakan penugasan khusus dari Dewan Komisaris melalui Direktur.
d) SPI harus menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara
profesional.
e) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor
eksternal.
f) Mendorong penerapan good corporate governance.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
29
BAB 7
AUDITOR EKSTERNAL
1. Umum
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal berdasarkan asumsi bahwa
kepercayaan masyarakat (stakeholders) tidak boleh dikecewakan.
Sedangkan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu ditetapkan/ ditunjuk oleh RUPS.
2. Independensi/ Dan Proses Seleksi
Penetapan kriteria yang sesuai dalam hal pendidikan dan pengalaman untuk mengisi
jabatan auditor eksternal sehingga ruang lingkup dan tanggung jawabnya dapat
terpenuhi, ditentukan oleh Holding Perkebunan Nusantara.
1) Independensi
Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi, dan pihak yang
berkepentingan di perusahaan (stakeholders)
2) Proses Seleksi
a) Seleksi calon Auditor Eksternal dilakukan oleh Panitia Tender Holding yang
ditunjuk secara tertulis oleh Direksi Holding secara terbuka dan transparan.
b) Pelaksanaan seleksi Auditor Eksrternal berpedoman kepada Pedoman
Pengadaan Barang Dan Jasa yang berlaku di Holding Perkebunan Nusantara.
Auditor Eksternal melakukan audit atas laporan keuangan seluruh anak perusahaan
dengan tujuan untuk memastikan dengan memberikan opini apakah Laporan
Keuangan yang disusun manajemen PTPN Anak Perusahaan telah disusun dan
disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang diterima umum.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
30
BAB 8
KOMITE AUDIT
1. Umum
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang berfungsi untuk membantu
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris khususnya pengawasan Dewan Komisaris
terhadap Pelaporan Keuangan, Pengendalian Internal, dan Kapatuhan Perusahaan
Terhadap Peraturan Perudang-Undangan; selain juga dapat melaksanakan tugas lain
yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.
Komite Audit minimal terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari salah seorang
Komisaris Independen atau Komisaris yang dapat berindak independen, atau dapat
pula terdiri dari Ketua dan maksimal 2 (dua) orang anggota yang mana anggota
tersebut berasal dari personalia di luar Perusahaan. Salah seorang Anggota Komite
Audit harus berlatar pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi dan
keuangan, sedangkan seorang lainnya harus memahami bisnis Perusahaan.
Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan mandiri
dalam pelaksanaan tugas dan pelaporannya.
B. Tugas
Komite Audit bertugas untuk :
(1) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan
Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
(2) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen serta pelaksanaannya.
(3) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala
informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
(4) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas lainnya.
(5) Dewan Komisaris/ Dewan pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada
Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
C. Persyaratan dan Masa Jabatan
Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang
cukup di bidang pengawasan/audit;
2) memiliki keilmuan dengan latar belakang di bidang manajemen akuntansi dan
atau keuangan serta harus memahami manajemen bisnis Perusahaan;
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
31
3) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan terhadap Perusahaan; termasuk namun tidak terbatas
pada memiliki kaitan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dengan Dewan
Komisaris dan Direksi baik garis lurus maupun garis ke samping;
4) mampu berkomunikasi secara efektif;
5) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya;
6) bukan karyawan Perseroan dan bukan pelanggan atau pemasok Perusahaan;
7) bukan berasal dari institusi yang memberikan jasa kepada Perusahaan;
Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan
atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus
memahami industri/ bisnis Perusahaan.
Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan
Komisaris/ Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi
hak Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
32
BAB 9
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Berdasarkan pertimbangan bahwa Dewan Komisaris membutuhkan komite lain selain
Komite Audit. Dinamika yang berkembang kemudian, membuat Dewan Komisaris
menyatukan 3 Organ Pendukung tersebut yaitu bidang manajemen risiko, remunerasi,
nominasi, dan pemantau GCG ditangani oleh 1 komite. Maka dengan keputusan No.
KEP/DK-PTPN-II/I/2012-02 tanggal 28 Januari 2012, Dewan Komisaris memberhentikan
semua personel yang diangkat dalam 3 keputusan tersebut (membubarkan) dan
mengangkat personel-personel (membentuk) 1 komite yang berfungsi untuk membantu
Dewan Komisaris dalam pengawasan di bidang manajemen risiko, remunerasi, nominasi,
dan pemantauan penerapan GCG. Komite ini bernama Komite Manajemen Risiko,
Remunerasi, Dan Nominasi. Komite ini diberi nama Komite Manajemen Risko,
Remunerasi, dan Nominasi.
Kemudian pada tahun 2017, dengan keputusan No. KEP-01/DK-PTPN-II/I/2017 tanggal
18 Januari 2017, Dewan Komisaris mengubah nomenklatur komite tersebut menjadi
Komite Manajemen Risiko.
Dengan demikian, sampai saat ini, Komite Manajemen Risiko di dalam Dewan Komisaris,
merupakan organ pendukung yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam
pengawasan di bidang manajemen risiko, remunerasi, nominasi, dan pemantauan
penerapan GCG di Perseroan, serta penugasan lain dari Dewan Komisaris.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
33
BAB 10
HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN
1) Pembentukan Unit Usaha
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RJPP dan RKAP,
perusahaan membentuk Unit Usaha yaitu Kebun, Pabrik dan unit kerja penunjang
sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam struktur organisasi dan Job Description.
2) General Manajer Distrik
Distrik dipimpin oleh General Manajer Distrik dan bertanggung jawab kepada Direksi.
Setiap kebun dipimpin oleh Manajer Kebun dan bertanggung jawab langsung kepada
General Manajer Distrik yang membawahi kebun tersebut.
PT Perkebunan Nusantara II mempunyai 3 (tiga) Distrik :
A. Distrik Rayon Selatan
B. Distrik Rayon Utara
C. Distrik Semusim
Masing-masing General Manajer Distrik tersebut di atas membawahi Manajer Kebun
dan Manajer Pabrik.
A. Distrik Rayon Selatan, yang membawahi :
1) Kebun Tanjung Garbus
2) Kebun Bandar Klippa
3) Kebun Limau Mungkur
4) Kebun Melati
5) Kebun Patumbak
6) Kebun Tandem
7) Kebun Tanjung Jati
8) PKS Pagar Merbau
B. Distrik Rayon Utara, membawahi :
1) Kebun Sawit Hulu
2) Kebun Kwala Sawit
3) Kebun Sawit Seberang
4) Kebun Batang Serangan
5) Kebun Air Tenang
6) PKS Rayon Utara
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
34
C. Distrik Semusim, membawahi :
1) Kebun Bulu Cina
2) Kebun Helvetia
3) Kebun Kwala Madu
4) Kebun Sei Semayang
5) Kebun Tandem Hilir
6) Pabrik Gula Sei Semayang
7) Pabrik Gula Kwala Madu
Masing-masing kebun dipimpin oleh seorang Manajer Kebun, sedangkan Pabrik
Gula dipimpin oleh seorang Manajer Pabrik Gula yang bertanggung
jawab kepada General Manajer Distrik Semusim.
3) Unit
Unit merupakan organ penunjang perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam RJPP dan RKAP.
Unit penunjang di PTPN II adalah Bengkel Pusat, dan Risbang Tebu dan Tembakau.
Bengkel Pusat yang merupakan unit penunjang untuk melakukan perbaikan dan
pemeliharaan alat, mesin pertanian dan peralatan lainnya yang dimiliki perusahaan
terutama untuk tanaman tebu dan tembakau yang memerlukan pekerjaan mekanisasi
untuk pengolahan tanah dan juga mengerjakan pekerjaan lainnya.
PT Perkebunan Nusantara II Code of Corporate Governance 2020
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
35
BAB 11
KEPATUHAN TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN
1. GCG
Komitmen korporasi untuk mewujudkan Good Corporate Governance direalisasikan
dalam bentuk kepatuhan terhadap pedoman operasional yang menjadi acuan bagi
setiap individu dalam melaksanakan tugasnya dalam korporasi.
Untuk memonitor kepatuhan penerapan GCG di PTPN II, Direksi menunjuk salah
seorang SEVP sebagai penanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan
pelaporan atas pelaksanaan GCG di perusahaan dengan membentuk Sub Bagian
GCG, KPKU dan Sistem.
2. Pelaporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
1) Hasil Penerapan GCG dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang
Saham/ RUPS dalam Laporan Tahunan (Annual Report).
2) Direksi secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan fungsi GCG serta
masalah-masalah yang timbul dalam penerapannya.
top related