FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI
Post on 24-Feb-2016
179 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI
Direktorat Fasilitas Kepabeanan, 2012 ®
PENDAHULUAN
BANYAK PERUSAHAAN INDUSTRI YANG BELUM MENGETAHUI BERBAGAI FASILITAS FISKAL (KHUSUSNYA FASILITAS BM) YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH BANYAK PERUSAHAAN MENGANGGAP BAHWA FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI HANYALAH KB PADA SAAT KETENTUAN KB DIUBAH BANYAK YANG MENGALAMI KENDALA PERLU ADANYA SOSIALISASI KEPADA PERUSAHAAN INDUSTRI MENGENAI FASILITAS FISKAL (KHUSUSNYA BM) APA SAJA YANG DAPAT DIPEROLEH BESERTA SYARAT UTAMANYA
FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI
1. PASAL 13 UU KEPABEANAN• BM dapat dikenakan berdasarkan tarif yang
besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap barang impor yang dikenakan tarif BM berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional Skema Free Trade Agreement
2. PASAL 25 UU KEPABEANAN• Pembebasan BM diberikan atas impor barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI
3. PASAL 26 UU KEPABEANAN• Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas impor:• barang dan bahan untuk pembangunan dan
pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
• mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
• barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
• bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
• barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor KITE PEMBEBASAN
FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI
4. PASAL 27 UU KEPABEANAN• Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian BM yang telah dibayar atas impor barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan 26 KITE PENGEMBALIAN
5. PASAL 44 UU KEPABEANAN• Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai KB
FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI
6. BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP)•Fasilitas BMDTP diberikan atas impor barang/bahan untuk industri sektor tertentu
7. FASILITAS KEPADA INDUSTRI PERTAMBANGAN•Pembebasan/keringanan BM
1. FREE TRADE AGREEMENT
DEFINISI
Perdagangan bebas (Free Trade Agreement) adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS), tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.
STRUKTUR AGREEMENTFRAMEWORK AGREEMENT
TRADE IN GOODS
TRADE IN SERVICE
S
TRADE IN INVESTMEN
TLAIN-LAIN
TARIFF ROO
OCPPENGHAPUSA
N/ PENURUNAN
LAIN-LAIN
KETERANGAN :ROO = RULES OF ORIGINOCP = OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE (Tata cara penerbitan CO)
PRINSIPNYA ATAS IMPORTASI DENGAN NEGARA YANG TEAH MENJALIN KERJASAMA DAPAT DILAKUKAN PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF
(PEMBERIAN TARIF KHUSUS)
1. ASEAN-FREE TRADE AGREEMENT (AFTA)2. ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)3. ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)4. ASEAN-JEPANG COOPERATION ON ECONOMIC
PARTNERSHIP (AJCEP)5. ASEAN-AUSTRALIA-NEWZEALAND-FREE TRADE
AREA (AANZFTA)6. ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)7. INDONESIA-JEPANG ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IJEPA)
BERBAGAI FTA DI INDONESIA
FTA YANG SUDAH BERLAKU DI INDONESIA
JENIS FTA KETERANGANATIGA(ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT)
BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG DILENGKAPI DENGAN FORM D
AK-FTA (ASEAN KOREA - FREE TRADE AGREEMENT)
BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA KOREA YANG DILENGKAPI FORM AK
AC-FTA (ASEAN CHINA - FREE TRADE AGREEMENT)
BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA CHINA YANG DILENGKAPI FORM E
IJ-EPA (INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)
BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA JEPANG YANG DILENGKAPI FORM JIEPA
FTA YANG AKAN BERLAKU DI INDONESIA
JENIS FTA KETERANGAN
ASEAN – ANZAGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA(Ratification Process)
ASEAN – INDIAFRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS
ASEAN – JAPANAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG JAPAN AND MEMBER STATES OF ASEAN(Negotiation)
INDONESIA – PAKISTAN PREFERENTIAL TARIFF AGREEMENT (Negotioation)
FTA YANG AKAN BERLAKU DI INDONESIA
JENIS FTA KETERANGAN
FTAAPEC2004 ABAC INITIATIVE AND 2008 STUDY ON IDENTIFYING CONVERGENCES AND DIVERGENCES IN APEC’S RTAS/FTAS (Discussion)
INDONESIA – INDIA COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AGREEMENT (Study)
INDONESIA – TUNISIA FREE TRADE AGREEMENT (Study)
INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
2. PEMBEBASAN/KERINGANAN BM
PEMBEBASAN /KERINGANAN BM UNTUK INDUSTRI
PEMBEBASAN/KERINGANAN BM DAPAT DIBERIKAN ATAS IMPOR :1. barang dan bahan yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara (PMK 107)
2. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (PMK 176/PMK.011/2009);
3. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri (PMK 176/PMK.011/2009 dan PMK 154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009)
4. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu (PMK 176/PMK.011/2009);
5. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan (PMK 105/PMK.04/2007);
6. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor (PMK 253 -254/PMK.04/2011).
INDUSTRI TERTENTU
MENTERI KEUANGAN
MELALUI DIRJEN BEA & CUKAI
DIRJEN BEA & CUKAI
DOKUMEN YANG DIAJUKAN: A. PERMOHONAN DARI INDUSTRI TERTENTU;B. KONTRAK JUAL BELI;C. FOTOCOPY IZIN USAHA;D. FOTOCOPY KEPUTUSAN PENETAPAN SBG INDUSTRI
TERTENTU;E. FOTOCOPI NIK;F. FOTOCOPY API/APIT;G. RENCANA IMPOR BARANG (RIB).
UNTUK BARANG & BAHAN YG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
SKEMA PEMBERIAN FASILITAS
PEMBEBASAN /KERINGANAN BM UNTUK INDUSTRI
PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL (PMK Nomor 176/PMK.011/2009 )1. SUBYEK PENERIMA
a) Industri yang menghasilkan barang; dan/ataub) Industri yang menghasilkan jasa
2. DIBERIKAN DENGAN SYARAT a) Belum diproduksi di dalam negeri;b) Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum
memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atauc) Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya
belum mencukupi kebutuhan industri. 3. PERMOHONAN DIAJUKAN KE KEPALA BKPM
3. PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN TUJUAN EKSPOR
(KITE)
DASAR HUKUMPEMBEBASAN BM :1. Pasal 26 ayat (1) huruf k UU Kepabeanan Pembebasan atau
keringanan BM dapat diberikan atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
2. PMK Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan BM Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
PENGEMBALIAN BM :1. Pasal 27 ayat (1) huruf b UU Kepabeanan Pengembalian dapat
diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
2. PMK Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian BM Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
PENGEMBALIAN
BAHAN
BAKU IMPO
R
DI PROSES DI PERUSH YBS
MEMBAYAR BM DENGAN AKUN KHUSUS
PERMOHONAN PENGEMBALIAN BM
SESUAI BM DIKEMBALIKAN
TIDAK SESUAI BM TIDAK DIKEMBALIKAN
DPT DISUBKONTRAKAN
PRINSIP PEMBERIAN FASILITAS
EKSPOR
PEMBEBASAN
BAHAN
BAKU IMPO
R
DI PROSES DI PERUSH YBS
BM BEBAS DENGAN MENARUH JAMINAN
LAPORAN PERTANGGJAWABAN
SESUAI JAMINAN DIKEMBALIKAN
TIDAK SESUAI JAMINAN DICARKAN DAN DIKENAKAN DENDA
DPT DISUBKONTRAKAN
PRINSIP PEMBERIAN FASILITAS
EKSPOR
3
2
1Pertanggung jawaban yang diakui HANYA UNTUK EKSPOR (jual ke KB/pemusnahan scrap/jual lokal bukan lagi bentuk pertanggungjawaban)
BM yg diberikan pembebasan/yang dikembalikan hanya sebatas bahan baku yang BENAR-BENAR TELAH DIEKSPOR
Diberikan kepada perush yang mendapat NIPER. NIPER diterbitkan oleh Kanwil yg mengawasi pabrik dan hanya diberikan kepada perusahaan yang benar-benar mempunyai past performance bagus
4Wajib melampirkan konversi pemakaian bahan baku. Dalam hal diperlukan DJBC dapat meminta pengesahan konversi dari instansi atau lembaga profesional
POKOK-POKOK ATURAN
7
6
5Pengolahan wajib dilakukan sendiri . Subkontrak hanya diperbolehkan untuk sebagian kegiatan pengolahan dan bukan kegiatan utama (perusahaan penerima subkon wajib tercantum di NIPER)Penerapan manajemen risiko pelayanan dan pengawasan baik saat impor maupun ekspor
8
Pembongkaran dan penimbunan barang yang diimpor harus ditempat yang tercantum di NIPERSanksi : • Pembekuan NIPER• Pencabutan NIPER• Denda administrasi 100 % s.D. 500% dari
BM yang seharusnya dibayar khusus pembebasan
POKOK-POKOK ATURAN
4. KAWASAN BERIKAT
1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 44)
2. PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
3. PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
4. Perdirjen BC Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat
DASAR HUKUM
KAWASAN BERIKAT ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN BARANG IMPORDAN/ATAU BARANG YANG
BERASAL DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN GUNA DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN, YANG HASILNYA
TERUTAMA UNTUK DIEKSPOR
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ADALAH BANGUNAN, TEMPAT, ATAU KAWASAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TERTENTU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENIMBUN BARANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DENGAN MENDAPATKAN
PENANGGUHAN BEA MASUK
DEFINISI
FASILITAS FISKAL 1. Importasi barang ke KB Diberikan Penangguhan
BM, Pembebasan Cukai, dan Tidak dipungut PDRI, meliputi :1. Barang untuk diolah/digabung (bahan baku/barang
penolong)2. Barang Modal 3. Peralatan Perkantoran
2. Pemasukan barang untuk diolah dari lokal ke KB tidak dipungut PPN
FASILITAS LAIN3. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan
bongkar4. Pengeluaran barang dari pelabuhan relatif lebih
cepat5. Ketentuan pembatasan impor (tata niaga) belum
diberlakukan
FASILITAS YANG DIBERIKAN
KB
Proses ProduksiIN OUT
Perusahaan Industri Lain (TLDDP & KB)
Proses Produksi
in out
Sub Kontrak
- LDP- KB Lain- TLDDP- Kawasan
Bebas
- LDP (Ekspor)- KB Lain- Kawasan
Bebas- TLDDP (max
25% dari realisasi ekspor dan antar KB)
KEGIATAN DI KB
SYARAT UMUM :1. Perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan
di Indonesia2. Perusahaan Industri (melakukan kegiatan
pengolahan) dengan orientasi penjualan EKSPOR3. Berlokasi di Kawasan Industri (atau Kawasan
Peruntukan Industri untuk perusahaan dengan kriteria tertentu)
4. Fisik bangunan sesuai dengan yang dipersyaratkan (di pagar keliling, satu pintu utama, terdapat ruang untuk pengawasan DJBC, dll)
5. Tidak diajukan oleh Perusahaan/orang yang pernah melakukan tidak pidana kepabeanan atau pernah dinyatakan pailit (10 tahun teakhir)
6. Melampirkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan
SYARAT PENDIRIAN KB
5. GUDANG BERIKAT
1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 44)
2. PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
3. PMK Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat
4. Perdirjen Nomor Per-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat
DASAR HUKUM
GUDANG BERIKAT ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN BARANG IMPOR, DAPAT DISERTAI SATU ATAU LEBIH KEGIATAN BERUPA PENGEMASAN/PENGAMASAN KEMBALI
PENYORTIRAN, PENGGABUNGAN (KITTING), PENGEPAKAN , PENYETELAN, PEMOTONGAN, ATAS BARANG-BARANG TERTENTU
DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU UNTUK DIKELUARKAN KEMBALI
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ADALAH BANGUNAN, TEMPAT, ATAU KAWASAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TERTENTUYANG DIGUNAKAN UNTUK MENIMBUN BARANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DENGAN MENDAPATKAN
PENANGGUHAN BEA MASUK
DEFINISI
FASILITAS FISKAL Importasi barang ke GB diberikan Penangguhan BM, Pembebasan Cukai, dan Tidak dipungut PDRI
FASILITAS LAIN1. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan
bongkar2. Pengeluaran barang dari pelabuhan relatif lebih
cepat3. Ketentuan pembatasan impor (tata niaga) belum
diberlakukan
FASILITAS YANG DIBERIKAN
GUDANG BERIKAT
MENIMBUN BARANG IMPOR MELAKUKAN PEKERJAAN SEDERHANA :
Pengemasan/pengemasan kembali Penyortiran Penggabungan (kitting) Pengepakan Penyetelan Pemotongan
ATT : JANGKA WAKTU PENIMBUNAN MAKSIMAL 1 TAHUN
IMPOR
SupportingTBB
SupportingIndustry Manufacturing
Distribusi Ekspor
Cat : Pilih salah satu
KEGIATAN DI GB
SYARAT UMUM :1. Perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan
di Indonesia2. Melakukan supporting ke Perusahaan Industri, ke
TBB, atau untuk distribusi tujuan ekspor3. Fisik bangunan sesuai dengan yang
dipersyaratkan (di pagar keliling, satu pintu utama, terdapat ruang untuk pengawasan DJBC, dll)
4. Tidak diajukan oleh Perusahaan/orang yang pernah melakukan tidak pidana kepabeanan atau pernah dinyatakan pailit (10 tahun teakhir)
5. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan
SYARAT PENDIRIAN GB
6. BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP)
A. ATAS IMPOR BARANG/BAHAN UNTUK INDUSTRI SEKTOR TERTENTU DAPAT DIBERIKAN FASILITAS BMDTP
B. SEKTOR INDUSTRI : A. SORBITOLB. PLTUC. PESAWAT TERBANGD. KAPALE. PLASTIKF. KENDARAAN BERMOTORG. KAWAT BANH. KABELI. KEMASAN INFUSJ. ELEKTRONIKAK. BALLPOINTL. ALAT BESARM. TELEKOMUNIKASIN. KARPET
C. Barang belum diproduksi di Indonesia, atau sudah diproduksi tetapi spesifikasi tidak memenuhi atau volume tidak mencukupi
D. Rencana Impor Barang disetujui dan disyahkan oleh Pembina Sektor
E. Dilakukan Verifikasi Teknis oleh SurveyorF. Mengajukan Permohonan kepada DJBC
dilengkapi adminstrasi yang diperyaratkan
6. FASILITAS KEPADA INDUSTRI PERTAMBANGAN
KEGIATANUsaha yang dilakukan KKPS/KKKS/KKOB adalah kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi hulu migas dan panas bumi.
SUBYEK Fasilitas diberikan kepada Kontraktor Kontrak Production Sharing (KKPS) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu migas, serta Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) untuk kegiatan usaha panas bumi.
KONTRAKPenandatanganan kontrak dilakukan sebelum atau sesudah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
STATUS BARANGSeluruh barang yang dibeli dan telah dilakukan importasi menggunakan fasilitas menjadi Barang Milik Negara.
FASILITAS PERTAMBANGAN
PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi
PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas
PMK No. 78/PMK.010/2005 tanggal 6 September 2005tentang Pembebasan BM atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya UU No.27/2003 Tentang Panas Bumi
PMK TERKAIT FASILITAS PERTAMBANGAN
Sektor Landasan Kontrak Jenis Kegiatan Bentuk Fasilitas
Migas Ditandatangani sebelum UU 22/2001
Usaha Hulu Migas (eksplorasi dan/atau
eksploitasi)
Berdasarkan PMK 20/PMK.010/2005:-BM bebas-PDRI tidak dipungut-Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi-Diberikan kpd KKPS (subject)-Diberikan kpd KKPS sampai berakhirnya masa kontrak-Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan Skep (tdk dpt diperpanjang)
Ditandatangani setelah UU 22/2001 dan PT Pertamina (persero)
Berdasarkan PMK 177/PMK.011/2007:-BM bebas-Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi-Diberikan kepada KKPS (subject)-Mengacu pada UU Kepabeanan-Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan Skep (tdk dpt diperpanjang)
FASILITAS SEKTOR MIGAS
Sektor Landasan Kontrak Jenis Kegiatan Bentuk Fasilitas
Panas Bumi
Ditandatangani sebelum UU 27/2003
Usaha Hulu Panas Bumi (eksplorasi
dan/atau eksploitasi)
Berdasarkan PMK 78/PMK.010/2005:-BM bebas-PDRI tidak dipungut (u/ kontrak sebelum 31 Des 1994)-Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi-Diberikan kpd KKOB (subject)-Diberikan kpd KKOB sampai berakhirnya masa kontrak-Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan Skep (tdk dpt diperpanjang)
Badan Usaha mendapat Wilayah Kerja Pertambangan/survei pendahuluan/ijin usaha pertambangan (UU 27/2003), PT Pertamina dan PT Geo Dipa Energi
Berdasarkan PMK 177/PMK.011/2007:-BM bebas-Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi-Diberikan kepada KKOB (subject)-Mengacu pada UU Kepabeanan-Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan Skep (tdk dpt diperpanjang)
FASILITAS SEKTOR PANAS BUMI
TERIMAKASIH
INFO LEBIH LANJUT TERKAIT :
1. KETENTUAN FTA HUBUNGI SUBDIT KLASIFIKASI BARANG, DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN, LANTAI 1 KANTOR PUSAT DJBC
2. KETENTUAN PEMBEBASAN/KERINGANAN BM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/PENANAMAN MODAL, BMDTP HUBUNGI SUBDIT PEMBEBASAN, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC
3. KETENTUAN KITE, KG, GB HUBUNGI SUBDIT KITE DAN TPB, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC
4. KETENTUAN FASILITAS PERTAMBANGAN HUBUNGI SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC
top related