Disampaikan oleh Ir. Sri Apriatini Soekardi MM Staf Ahli ...jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/dokumentasi/5786629533.pdf · lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan,

1

TIM PELAKSANA PENGARUSUTAMAAN GENDERSEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMjalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Disampaikan olehIr. Sri Apriatini Soekardi MM

Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga

Jakarta, 7 Juni 2011

OUTLINE Pendahuluan Masalah Kesenjangan Gender dalam penyelenggaraan

infrastruktur PU dan Permukiman Pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyelenggaraan

infrastruktur PU dan Permukiman : sebagai strategi dalam mengatasi masalah kesenjangan gender

Penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender : Mandatory

Pelaksanaan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender sampai dengan saat ini

Penutup

2

Kesenjangan gender : sebuah keprihatinan global dan nasional Isu gender ---> Isu dunia

Kekerasan terhadap perempuan Rendahnya perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuanMasih belum memadainya palayanan bagi perempuan korban bencana alam Terabaikannya kesetaraan hak-hak perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pengambilan keputusan, berpartisipasi dan dalam menikmati manfaat pembangunan

Kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination against Women ) :

kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus didisain untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan)

Beijing Platform of Action : teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup)

Millenium Development Goals (MDG’s) : persamaan gender dalam pengertian kesetaraan dan keadilan gender ditetapkan sebagai salah satu dari 8 sasaran pembangunan MDG’s

3

PendahuluanPendahuluan

UUD 1945 : Hak, Kewajiban dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Konsep gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional ---> relatif baru

Beberapa Kesepakatan Nasional :UU No. 7/2004 tentang Penghapusan Perlakuan Diskriminasi

terhadap Perempuan (ratifikasi terhadap konvensi CEDAW) : Pemerintah Indonesia mengikatkan diri dalam kewajiban untuk menghapus dikriminasi terhadap perempuan melalui berbagai cara dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender secara berkesinambu

Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional : menginstruksikan kepada seluruh K/L untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di seluruh aspek pembangunan

Inpres 3/2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan : khususnya yang terkait dengan percepatan pencapaian MDG’s

4

Masalah Kesenjangan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman

Infrastruktur PU dan Permukiman ---> pada dasarnya netral gender

Ada kebijakan,program, kegiatan pembangunan tertentu yang luput terhadap adanya kebutuhan, aspirasi, hambatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ---> kesenjangan gender :Kesenjangan bagi perempuan dalam memperoleh informasi tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai

Kesenjangan partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur SDA

Kurangnya pertimbangan dalam merumuskan manfaat pembangunan bidang jalan dan jembatan yang setara untuk laki-laki dan perempuan ( contoh : Rest Area, Penyeberangan Jalan dikawasan pertanian, base camp)

5

Terabaikannya keterlibatan perempuan dalam penguasaan kepemilikan aset, lahan,rumah, terkait proses pengadaan tanah

Kesenjangan Partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur jalan & jembatan

Kurangnya penyuluhan pencegahan HIV pada pekerja konstruksi

Adanya perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap letak dan pola penggunaan fasilitas permukiman, antara lain air minum dan persampahan

Kurang terakomodasi program sarana dan prasarana perempuan dalam bangunan gedung

Kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan rencana tata ruang kawasan pada saat konsultasi publik

6

Pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman : sebagai strategi dalam

mengatasi masalah kesenjangan gender bidang PU

Pengertian PUG-PU : upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di bidang pembangunan

7

Konsepsi pelaksanaan PUG-PU

8

• Pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan bidang PU ---> strategi untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di dalam memperoleh aksesibilitas, kontrol, partisipasi dan manfaat dari penyelenggaraan pembangunan bidang PU.

• Pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang PU harus dapat menjawab pertanyaan apakah penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman yang pada dasarnya "netral gender" (tidak memihak salah satu jenis kelamin) telah diselenggarakan dan telah mengakomodasi kepentingan gender secara setara dan adil --->jika kepentingan gender dalam penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman telah terpenuhi ----> maka telah berbasis/responsif gender

Memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur bidang PU dan Permukiman telah responsif gender, artinya, kebijakan, perencanaan dan penganggaran, program dan kegiatan pembangunan bidang PU telah setara dan adil bagi laki-laki dan perempuan

TUJUAN UMUM

TUJUAN KHUSUS

1. Memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian PU telah memahami konsep, prinsip dan strategi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan pembangaunan infrastruktur PU dan Permukiman

2. Memastikan bahwa seluruh penyelenggaraaan pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman responsif gender

3. Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman. 9

Terintegrasinya perspektif gender ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman sehingga menghasilkan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender:

3.Tahap perencanaan dan penganggaran4.Tahap pelaksanaan5.Tahap pemantauan dan evaluasi

Terintegrasinya perspektif gender ke dalam internal budaya Kementerian PU (di Pusat dan di Daerah) sehingga menghasilkan budaya lembaga yang peka terhadap isu gender, antara lain:

9.Adanya komitmen dari pimpinan dan staf Kementerian PU untuk melaksanakan PUG dibidang tugasnya10.Adanya kelembagaan yang mendukung11.Pembinaan SDM yang responsif gender12.Penyediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian PU yang responsif gender 

10

1

2

Penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender : Mandatory

11

Pelaksanaan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender sampai dengan saat ini

Dalam Renstra Kementerian PU 2010 – 2014 pengarusutamaan gender telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman

Kebijakan OperasionalMeningkatkan pembinaan bagi peningkatan pemahaman tentang

penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender kepada seluruh jajaran dan Stakeholder Kementerian PU

Mengidentifikasi isu kesenjangan gender dalam pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman serta melakukan identifikasi rencana aksinya.

Mengkaji NSPK bidang PU dan merumuskan kembali sesuai kebutuhan agar responsif gender.

Mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender serta melanjutkan kegiatan yang sudah dimulai.

Mendorong pengembangan IPTEK yang mampu menyediakan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender.

12

Tahap Perencanaan dan penganggaraan :Untuk kepentingan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), Kementerian PU telah menerbitkan buku panduan “Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum”

13

Implementasi sampai saat ini

PPRG telah diterapkan pada 30 kegiatan yang diidentifikasi mempunyai kesenjangan gender, yaitu kegiatan yang terkait dengan :

2) Penyusunan NSPK, 3) Pembinaan SDM (pelatihan, sosialisasi, informasi publik), 4) operasi dan pemeliharaan kualitas air, 5) pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarpras permukiman (a.l.

air minum, persampahan, jalan lingkungan,drainase)Output dari PPRG ini adalah daftar rencana aksi yang disusun dengan merujuk pada isu kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender dimaksud

Tahap PelaksanaanPengarusutamaan gender dalam pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman umumnya dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai kaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, pembinaan SDM, regulasi/NSPK untuk memenuhi kebutuhan gender tertentu, dan pemeliharaan.

Program/kegiatan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender adalah sebagai berikut :

14

Bidang Sumber Daya Air

No Program Kegiatan Responsif Gender

1 Participatory Irrigation Sector Project (PSIP)

Gender Action Plan Tahun 2010 Implementasi partisipasi petani

perempuan anggota P3A dalam PSIP

2 Institutional Strengthening for Integrated Water Resourches Management (IWRM) in the six cis River basin territory

Gender Action Plan Tahun 2010 Pengintegrasian isu-2 gender

dalam pemberdayaan masyarakat

3 Integrated Citarum Water Reourches Management (ICWRMIP)

Gender Action Plan Tahun 2010

15

Bidang Bina MargaNo Program Kegiatan Responsif Gender1 Eastern Indonesia National Roads Kajian dampak pembangunan jalan

terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek gender

2 Studi Amdal Rencan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kajian aspek gender dalam rencana pembangunan jalan dan jembatan (a.l dipersyaratkan oleh lembaga donor)

3 Penyusunan Studi LARAP (Land Aqusition and Resetlement Action Plan) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kajian pembebasan lahan yang mempertimbangkan aspek Gender

Pelatihan kesetaraan gender

4 Kampanye pencegahan IMS, HIV/AIDS dikalangan pekerja proyek konstruksi

Penyampaian informasi mengenai pencegahan IMS, HIV/AIDS kepada pekerja proyek konstruksi dikaitkan dengan pola kerja dan perilaku para pekerja serta resiko kerja disektor konstruksi.

16

Bidang Cipta Karya

No Program Kegiatan Responsif Gender

1 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) - al. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)

Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender

Petunjuk Teknis Fasilitator yg responsif gender

Petunjuk Teknis Partisipasi Perempuan dalam pembangunan dan pengelolaan infrasrtruktur

Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender

Pertemuan khusus kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan

Adanya kuota perempuan dalam kepengurusan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur

Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam PNPM

17

Bidang Cipta Karya

No Program Kegiatan Responsif Gender

2Neighbourhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP)

Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender

Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender

Gender Action Plan Tahun 2008 Pertemuan khusus kelompok

perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan NUSSP

3

Regional Infrastruktur and Social Economic Development (RISE) atau Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah (pisew)

Panduan Pelaksanaan PISEW yang responsif gender

Gender Action Plan 2010 Adanya kuota perempuan dalam

kepengurusan terkait dengan pelaksanaan kegiatan 18

Bidang Cipta KaryaNo Program Kegiatan Responsif Gender4 Program Peningkatan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Pedoman Umum dan Pedoman

Pelaksanaan yg responsif gender Metode pemilihan Badan Keswadayaan

Masyarakat yg reponsif gender Gender Action Plan Tahun 2008 Pertemuan khusus kelompok perempuan

dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat

Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan Pamsimas

5 Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender

Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender

Gender Action Plan Tahun 2010 Pertemuan khusus kelompok perempuan

dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan PPIP

19

Bidang Cipta KaryaNo Program Kegiatan Responsif Gender

6 Regional Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat (RIS – PNPM)

Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender

Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender

Gender Action Plan Tahun 2010 Pertemuan khusus kelompok perempuan

dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan PPIP

7 Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yg responsif gender

Metode pemilihan Badan Keswadayaan Masyarakat yg reponsif gender

Gender Action Plan Tahun 2010 Pertemuan khusus kelompok perempuan

dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Laporan Hasil Studi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan SANIMAS

20

Bidang Cipta Karya

No Program Kegiatan Responsif Gender8 Rencana Tata Bangunan dan

lingkungan (RTBL) Adanya buku panduan

pengarusutamaan gender untuk kegiataan perbaikan permukiman kumuh perkotaan

Community Action Plan yang melibatkan perempuan dan laki-laki dengan cara yang sama

9 Studi Evaluasi Kinerja program pemberdayaan masyarakat bidang Cipta Karya

Sasaran penelitian pada kelompok laki-laki dan perempuan partisipan yang memperoleh manfaat proyek pemberdayaan

Adanya laporan hasil studi yang independen dan proporsional membahas peran laki-laki dan perempuan 21

Bidang Penataan Ruang

No Program Kegiatan Responsif Gender1 Sosialisasi/advokasi/workshop/s

eminar Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK)

Jumlah peserta laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sosialisasi/advokasi/workshop/seminar

Bidang KonstruksiNo Program Kegiatan Responsif Gender1 Pencegahan HIV/AIDS TOT dan Sosialisasi pencegahan

HIV/AIDS bagi tenaga kerja konstruksi bidang PU

22

NUSSP

Neighborhood Upgrading dan Shelter Sector Project (NUSSP) : dana bantuan dari Asia Development Bank (ADB) dengan cakupan 32 kabupaten/kota

Strategi gender telah didesain pada awal proyek berupa Gender Action Plan (GAP)

Fokus StrategiPartisipasi Nominal : jumlah perempuan dan laki-laki yang ikut

dalam siklus proyek

Partisipasi Efektif : cara perempuan dan laki-laki mengikuti berbagai kegiatan dalam seluruh tahapan proyek, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, kebutuhan dan akses terhadap manfaat proyek, akses dalam pemantauan dan evaluasi.

23

PRINSIP DASAR GAP

24

Mengurangi ketidaksetararaan gender dalam wilayah proyek yang menjamin kesempatan dan partisipasi yang sama untuk laki-laki dan perempuan;

Target utama adalah perempuan miskin;

Pengumpulan data keterlibatan perempuan (disagregat data);

Mengorganisir perempuan sebagai bagian dari proses mobilisasi masyarakat;

Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan pada seluruh tahapan proyek;

NUSSP GENDER ACTION PLAN

1. Konsultasi spesifik dengan kelompok perempuan

Konsultasi terpisah dan gabungan antara perempuan dan laki-laki untuk membangun kepercayaan dan memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat untuk memberikan suaranya dalam proses penyiapan masyarakat;

Mengorganisir pertemuan kelompok perempuan tuntuk menjamin bahwa pendapat mereka didengar;

Melibatkan partisipasi dari perempuan yang dinilai warga adalah termiskin diwilayahnya.

25

KOMPONEN UPGRADING AND DEVELOPMENT

Lokakarya Orientasi dan Konsolidasi NUSSP Tingkat

Kecamatan

Sosialisasi NUSSP

Menjamin keterwakilan perempuan sebesar minimum 30% dalam keanggotaan BKM

Minimum 40% dari peserta training adlaah perempuan

Menyusun program peningkatan kapasitas khusus untuk perempuan tergantung kepada hasil identifikasi kebutuhan

Menyiapkan sub group perempuan untuk menjamin partisipasi aktif perempuan dalam BKM dan seluruh tahapan proyek

Membentuk forum perkotaan dengan keterwakilan perempuan di dalamnya

Melaksanakan gender sensitivity training untuk seluruh anggota BKM

26

Diskusi Gender Anggota BKM

FGD Perempuan Penerima Manfaat Kegiatan NUSSP

2. Peningkatan Kapasitas untuk BKM

3. Keterwakilan dalam Komite Masyarakat

Sebanyak 30% dari anggota Komite Masyarakat adalah perempuan;

Menunjuk perempuan sebagai salah koordinator perencanaan.

27

Perempuan Aktif sebagai anggota BKM Perempuan Terpilih sebagai koordinator

4. Melaksanakan survey sosial ekonomi pada target proyek

Identifikasi profil sosial ekonomi dari kelompok kunci dan mengumpulkan disagregasi data berdasarkan gender;

Menganalisis perbedaan gender dalam hal pengetahuan, perilaku, tugas, peran, keterbatasan, kebutuhan dan prioritasserta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut;

Melibatkan perempuan dari target kelompok masyarakat untuk pengumpulan data untuk mendorong partisipasi responden perempuan.

Perumusan Hasil Survey Kampung Sendiri (SKS) Diskusi Hasil survey

28

Melibatkan kelompok perempuan dalam penyiapan NUP untuk menjamin bahwa keinginan dan kebutuhannya terpenuhi;

Meningkatkan kapasitas perempuan dalam manajemen dan perencanaan perkotaan berdasarkan penilaian kebutuhan;

Melibatkan perempuan dalam perencanaan perkotaan melalui keterwakilam mereka dalam BKM dan Komite proyek;

Training untuk perempuan dan laki-laiki dalam OM untuk infrastruktur permukiman;

Mengkaji kemauan dan kemampuan perempuan untuk membayar sub proyek. 29

Pelatihan DasarTingkat Pendampingan Masyarakat (TPM)

Pelatihan BKM

5. Penyiapan Neighborhood Upgrading Plan (NUP)

Komponen Managemen, Pelaksanaan dan Monev:

30Kegiatan: Pekerjaan Sarana Air Bersih TA. 2007

PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR SERTA PARTISIPASI PEREMPUANLokasi : Desa Lambusango Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton

Kegiatan: Pekerjaan Drainase dan Jalan Lingkungan TA. 2007

Melibatkan perempuan dalam pengelolaan sub proyek;

Menyiapkan peran kepemimpinan perempuan atau kelompok perempuan dalam pelaksanaan sub proyek.

1. Partisipasi dalam pelaksanaan komponen sub proyek

Menjamin partisipasi perempuan dalam monev (PME) berdasarkan data disagregrasi gender;

Identifikasi metodologi PME yang memungkinkan untuk disagregrasi data;

Pelatihan metodologi PME untuk perempuan;

Menyiapkan peran perempuan dalam monev pelaksanaan sub proyek

Manfaat Kegiatan NUSSP bagi Perempuan

Manfaat Jalan digunakan tukang Becak untuk mengantar belanja Ibu-ibu di pasar 31

MCK dikelola dan dipelihara oleh Masyarakat

2. Partisipasi dalam Monev

32

P2KPProgramPenanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan

P4-NAD adalah Program Peningkatan Partisipasi Perempaun-NAD yang menjadi bagian Dari P2KP degan fokus pendampingan pada peningkatatan kualitas partisipatif perempuan untuk memperkuat relasi perempuan dan laki-laki serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana

• Tumbuhnya kesadaran dan pola pikir maju, perempuan dan laki-laki, tentang pentingnya partisipasi aktif yang setara, seimbang dan adil antara perempuan dan laki-laki di sektor publik;

• Terbentuknya kelompok-kelompok belajar “Taman Belajar Keluarga” sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap dan perilaku keluarga (laki-laki dan perempuan) mengenai proses pembangunan partisipatif yang responsif gender;

• Terlembaganya BKM yang mampu menjembatani penguatan relasi antara laki-laki dan perempuan;

• Mendorong masyarakat, laki-laki dan perempuan dalam pembangunan partisipatif di sektor publik

• Tersusunnya PJM Pronangkis yang responsif gender dan berkelanjutan; • Terwujudnya kemitraan dan jejaring antara BKM dengan para pihak.

Tujuan Program :Tujuan Program :

Sasaran Program :Sasaran Program :• Meningkatnya kualitas partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan

dan penguatan relasi laki-laki dan perempuan di sektor publik dalam pembangunan partisipatif;

• Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemanfaatan sarana-prasarana lingkungan permukiman yang sehat (hunian, sanitasi, air bersih, dsb);

• Meningkatnya pengelolaan program pelayanan untuk kesejahteraan keluarga.33

KONSEP DASAR P4-NAD DALAM TRANSFORMASI SOSIAL P2KP :KONSEP DASAR P4-NAD DALAM TRANSFORMASI SOSIAL P2KP :

KeluargaSejahtera

KeluargaSehat danBerpikiran

Maju

KeluargaMiskin

KeluargaMiskin

PengembanganKapasitas “keluarga” :

• MeningkatkanPengetahuan

• MembangunKesadaran, dan PolaPikir Maju,

• Miningkatkan PercayaDiri,

PenguatanKualitas PartisipasiPerempuan:

• Kehadiran

• Berorganisasi

• Review Prog.

• Review PJM

• Pengambilan keputusan prog

• Monev Partisipatif

Channeling Pronangkis : Program Responsif Gender Fase 1

Stimulan BLM: Fasilitas danAkses pelayananPronangkis

KONSEP TAMAN BELAJAR KELUARGA :• Program Keluarga : Melek Huruf / Pendidikan, Melek Kesehatan, Ekonomi Rmh Tangga, Sanitasi, Air Bersih, dll• Program Anak : Taman Bermain, Taman Belajar• Pelayanan Keluarga : Kesehatan Ibu dan Bayi, Gizi, Dukungan sarana bersekolah

Keberlanjutan Program

• Partisipasi Relawan, • L-Keswadayaan Masy, • Dukungan Dinas2 Pemda

Strategi Intervensi :

KeluargaMaju danMandiri

MasyarakatMadani/

Sejahtera

MasyarakatBerdaya

MasyarakatMiskin

MasyarakatMiskin

MasyarakatMandiri

Channeling Pronangkis : Program Responsif Gender Fase 2 dst

Target TahunPertama

Target Tahun Kedua& Seterusnya

KeluargaSejahtera

KeluargaSehat danBerpikiran

Maju

KeluargaMiskin

KeluargaMiskin

PengembanganKapasitas “keluarga” :

• MeningkatkanPengetahuan

• MembangunKesadaran, dan PolaPikir Maju,

• Miningkatkan PercayaDiri,

PenguatanKualitas PartisipasiPerempuan:

• Kehadiran

• Berorganisasi

• Review Prog.

• Review PJM

• Pengambilan keputusan prog

• Monev Partisipatif

Channeling Pronangkis : Program Responsif Gender Fase 1

Stimulan BLM: Fasilitas danAkses pelayananPronangkis

KONSEP TAMAN BELAJAR KELUARGA :• Program Keluarga : Melek Huruf / Pendidikan, Melek Kesehatan, Ekonomi Rmh Tangga, Sanitasi, Air Bersih, dll• Program Anak : Taman Bermain, Taman Belajar• Pelayanan Keluarga : Kesehatan Ibu dan Bayi, Gizi, Dukungan sarana bersekolah

Keberlanjutan Program

• Partisipasi Relawan, • L-Keswadayaan Masy, • Dukungan Dinas2 Pemda

Strategi Intervensi :

KeluargaMaju danMandiri

MasyarakatMadani/

Sejahtera

MasyarakatBerdaya

MasyarakatMiskin

MasyarakatMiskin

MasyarakatMandiri

Channeling Pronangkis : Program Responsif Gender Fase 2 dst

Target TahunPertama

Target Tahun Kedua& Seterusnya

34

Komponen Kegiatan

Kegiatan Lingkungan : Pembangunan/rehabilitasi sarana & prasarana penunjang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih

Kegiatan Sosial : Program peningkatan kapasitas keluarga, program pelayanan kesehatan ibu dan anak, dll

Kegiatan Ekonomi : Pengembangan modal ekonomi keluarga, pelatihan & praktek keterampilan usaha bagi warga/keluarga miskin, dll

35

Suasana Pelaksanaan Sosialisasi Awal P4-NAD di Desa Beurawe,

Kec. Syah Kuala, Banda Aceh

36

Pelaksanaan Diskusi Kelompok TerarahDi Desa Beurawe & Kuta Alam,

Kota Banda Aceh

37

Para Peserta Pelatihan Relawan dari Desa Neusu Aceh, Kec. Baiturrohman dan Kel. Kuta Alam , Kec. Syah Kuala,

Banda Aceh

38

Pelaksanaan Review Partisipatif PJM Pronangkis

Di Desa Neusu Aceh, Kec. Baiturrahman dan Kel. Kuta Alam, Kec Syah Kuala,

Banda Aceh 39

40

41

42

PENUTUPPenyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman yang

responsif gender ke depan akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan implementasinya sesuai dengan kebutuhannya.

Peningkatan pemahaman dan pelatihan tentang pelaksanaan pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender

Penelaahan terhadap NSPK bidang PU yang dinilai mempunyai kesenjangan gender dan perumusannya kembali agar responsif gender.