DAFTAR ISTILAH - iigf.co.id · Negara untuk Pendirian Badan Usaha Milik Negara yang ... dari upaya mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penjaminan

DAFTAR ISTILAH

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

APBD Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara

BU Badan Usaha

BUMD Badan Usaha Milik Daerah

BUMN Badan Usaha Milik Negara

BUPI Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

CTP Confirmation-to-Proceed

Co-Guarantor Penjamin Yang Ikut Menjamin Proyek Bersama PII

DSCR Debt Service Coverage Ratio

EIRR Economic Internal Rate of Return

FIRR Financial Internal Rate of Return

IPA In-Principle Approval

KPS Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

KKP Konfirmasi Kelanjutan Proses

Kemenkeu Kementerian Keuangan

LoI Letter of Intent

LoR Letter of Refusal

PII PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

PJPK Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

Penjaminan Pemerintah Penjaminan oleh Pemerintah

Penjaminan PII Penjaminan oleh PII

Permen PPN 4/2010 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

no.4/2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur

Perpres 67/2005 Peraturan Presiden no.67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres 13/2010 Peraturan Presiden no.13/2010 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres 78/2010 Peraturan Presiden no.78/2010 tentang Penjaminan

Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan

Infrastruktur

PK Pernyataan Kesediaan

PM Pernyataan Minat

PMK 260/2010 Peraturan Menteri Keuangan no.260/2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha

PP 35/2009 Peraturan Pemerintah no.35/2009 tentang Penanaman Modal

Negara untuk Pendirian Badan Usaha Milik Negara yang

Bergerak di Bidang Penjaminan Infrastruktur

PT Pernyataan Menolak

UP Usulan Penjaminan

WACC Weighted Average Cost of Capital

WB Bank Dunia

1 Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur

PENGANTAR

Tujuan dari Panduan Ini

Tujuan dari panduan ini adalah untuk memberikan ilustrasi langkah-langkah

dalam proses pemberian penjaminan infrastruktur oleh PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia (Persero) / (“PII”). Panduan ini dimaksudkan untuk

memberikan kejelasan terhadap para pihak yang memiliki kepentingan untuk

memahami proses yang konsisten dalam penjaminan infrastruktur PII,

terutama para Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“PJPK”) yang

bertanggung jawab menyiapkan dan melelangkan proyek Kerjasama

Pemerintah Swasta (“KPS”).

Kerangka Regulasi Penjaminan

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk memungkinkan

adanya penjaminan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kelayakan

kredit (creditworthiness) dari proyek-proyek infrastruktur, sebagai bagian

dari upaya mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur

di Indonesia. Penjaminan infrastruktur dapat diberikan kepada proyek

infrastruktur yang dilaksanakan sesuai skema KPS sebagaimana diatur

didalam Peraturan Presiden no 67/2005 (“Perpres 67/2005”) tentang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, yang telah direvisi melalui

Peraturan Presiden no 13/2010 (“Perpres 13/2010”).

Perpres 67/2005 sebagaimana direvisi dengan Perpres 13/2010, memuat

ketentuan penjaminan infrastruktur oleh Kementerian Keuangan

(“Kemenkeu”), yang dapat diimplementasikan melalui Badan Usaha Milik

Negara (“BUMN”) yang diberi mandat untuk melakukan proses dan

penyediaan penjaminan infrastruktur (Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur/

“BUPI”).

Proses penjaminan infrastruktur melalui BUPI diatur lebih lanjut melalui

Peraturan Presiden no.78/2010 mengenai Penjaminan Infrastruktur untuk

Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan

Infrastruktur (“Perpres 78/2010”), serta melalui Peraturan Menteri Keuangan

no 260/PMK.011/2010 mengenai Panduan Implementasi Penjaminan

Infrastruktur untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (“PMK

260/2010”).

Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur 2

MENGENAI PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Pendirian PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

PII didirikan pada tahun 2009 melalui Peraturan Pemerintah no 35/2009 (“PP

35/2009”) mengenai Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Badan Usaha

Milik Negara di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Dengan penerbitan Perpres

13/2010 dan Perpres 78/2010, peran PII sebagai BUPI telah diperjelas

didalam kerangka KPS infrastruktur.

Tujuan PII

Tujuan utama pendirian PII adalah:

Menyediakan penjaminan untuk proyek KPS infrastruktur di Indonesia.

Meningkatkan kelayakan kredit (creditworthiness), terutama bankability

dari proyek KPS dimata investor/kreditor.

Meningkatkan tata kelola dan proses yang transparan dalam penyediaan

penjaminan.

Meminimalkan kemungkinan kejutan langsung (sudden shock) terhadap

Anggaran Negara (“APBN”) dan memagari (ring-fencing) eksposur

kewajiban kontinjensi Pemerintah.

Dengan adanya penjaminan PII yang diarahkan kepada peningkatan

kelayakan credit (creditworthiness) dari proyek KPS di Indonesia, diharapkan

dapat mengurangi tingkat risiko proyek dimata investor swasta dan kreditor,

sehingga menarik lebih banyak investasi swasta dan meningkatkan kompetisi

antar penawar potensial dalam proses tender.

Tingkat risiko yang lebih kecil juga akan dapat meningkatkan rating kredit

proyek potensial, sehingga memungkinkan untuk menekan biaya utang

proyek dan memperpanjang jangka waktu dari pendanaan. Biaya utang yang

lebih rendah pada akhirnya akan tertuang dalam tariff yang lebih rendah

untuk pengguna. Rating yang lebih tinggi untuk utang proyek akan

memungkinkan beberapa perusahaan yang melaksanakan proyek KPS (Badan

Usaha atau Project Company / “BU”) untuk menerbitkan obligasi di pasar

modal, termasuk pasar lokal, sehingga dapat berkontribusi terhadap

pembangunan pasar modal di Indonesia.

Peran PII

PII beroperasi sebagai pelaksana satu pintu (“single window processor”) untuk

mengelola penyediaan semua penjaminan yang diberikan kepada proyek

infrastruktur yang diusulkan PJPK. Sebagai pengelola satu pintu terhadap

penjaminan infrastruktur di Indonesia, PII akan:

1. Memberikan konsultasi dan bimbingan kepada PJPK yang tertarik

memperoleh penjaminan untuk proyeknya;

2. Menyaring proyek-proyek infrastruktur untuk pemenuhan kriteria umum

(eligibility) dalam menerima penjaminan;

3. Mengevaluasi Usulan Penjaminan (“UP”) proyek infrastruktur sesuai

dengan ketentuan penilaian proyek PII, untuk kemudian menentukan UP

dapat diterima atau ditolak;

4. Menyusun struktur penjaminan dan jika diperlukan, mengusulkan dan

koordinasi program penjaminan lainnya dengan Co-guarantor lain dan

Pemerintah Indonesia.

5. Mengembangkan kerangka pemantauan (monitoring) dan secara seksama

memantau proyek yang didukung PII.

Mekanisme Penjaminan Infrastruktur

Penjaminan infrastruktur merupakan bentuk dukungan fiskal dari Kemenkeu

untuk proyek infrastruktur yang didanai pihak swasta. Penjaminan ini

dimaksudkan untuk menjamin komitmen PJPK dalam memenuhi kewajiban

keuangannya dalam Perjanjian KPS. Sesuai regulasi yang ada, penjaminan

tersebut dapat diberikan melalui BUPI.

Selaku BUPI, PII akan mengadakan Perjanjian Penjaminan dengan Investor atau

BU, yang menjamin kinerja PJPK dalam memenuhi Perjanjian KPS, spesifik

terhadap risiko-risiko yang dialokasikan ke PJPK di Perjanjian KPS, dan telah

disepakati dengan PII untuk diikutsertakan didalam struktur penjaminan.

Dalam memberikan penjaminan tersebut, PII akan mensyaratkan PJPK untuk

mengadakan Perjanjian Regres (Recourse Agreement) dengan PII.

Jika PJPK gagal memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KPS, PII akan

melakukan pembayaran ke BU terhadap klaim yang diajukan. Proses

pengajuan klaim tersebut akan diatur didalam Perjanjian Penjaminan.

Konsisten terhadap Perjanjian Regres, PII akan mendapatkan pengembalian

(reimburse) dari PJPK untuk pembayaran yang dilakukan terhadap klaim BU,

ditambah nilai waktu (time value of money) dari dana PII.

Cakupan Risiko Penjaminan Infrastruktur

Konsisten dengan PMK 260/2010, kategori risiko yang terkait kewajiban

finansial PJPK harus mengikuti prinsip alokasi risiko, yang didefinisikan

sebagai pengalokasian risiko kepada pihak yang relatif lebih mampu

mengendalikan risiko. Regulasi ini juga mensyaratkan PII untuk menerbitkan

Acuan Alokasi Risiko dalam membantu PJPK melakukan identifikasi dan

alokasi risiko, yang saat ini telah tersedia untuk referensi dan mencakup detil

mengenai kemungkinan cakupan risiko dalam penjaminan infrastruktur.

Walaupun dalam Acuan tersebut, kategori risiko yang secara tepat memenuhi

prinsip ini akan bervariasi sesuai sektornya, pengalokasian final akan

bergantung kepada kondisi spesifik dari proyek potensial. Secara umum,

berikut adalah daftar sebagian dari risiko-risiko yang dapat dicakup PII1:

1 Beberapa dari risiko ini mungkin terkait dengan risiko lainnya (beberapa dari risiko yang terdapat di tabel

mungkin merupakan penyebab terjadinya risiko lain yang juga ada di tabel) maka kategorisasi ini tidak bersifat

ekslusif satu sama lain.

Gambar 1. Hubungan Kontraktual & Kewajiban Pembayaran

Tabel 1. Kewajiban PJPK yang mungkin tercakup dalam fasilitas penjaminan PII

No. Risiko Deskripsi

1 Lisensi, Izin dan

Persetujuan

Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau

kegagalan dalam memberikan lisensi, izin atau

persetujuan (keterlambatan yang berdampak negatif

terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan

dimulai perolehan pendapatan).

2 Keterlambatan/Kegagalan

Financial Close

Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau

kegagalan financial close yang diakibatkan

tindakan/tidak bertindaknya PJPK (selain isu lahan dan

isu perijinan).

3 Perubahan Regulasi dan

Perundangan

Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari

perubahan regulasi/ perundangan yang berdampak

negatif terhadap proyek, seperti peraturan pajak,

struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi

spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan

perubahan biaya. Berlaku hanya jika kontrak secara

eksplisit terhadap dan terikat dengan regulasi/

perundangan yang berlaku (melindungi terhadap

perubahan regulasi/ perundangan), dimana lazim bagi

PJPK untuk menanggung risiko perubahan regulasi/

perundangan yang bersifat diskriminatif.

4 Wanprestasi Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindaknya PJPK

yang melanggar kontrak, atau merubah kontrak

secara sepihak.

5 Integrasi dengan Jaringan Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindaknya PJPK

(atau otoritas yang berwenang) yang mempengaruhi

operasional/ pendapatan proyek karena kegagalan

(atau tidak memadainya) integrasi dengan jaringan

eksisting atau yang direncanakan.

6 Risiko Fasilitas Pesaing Cakupan terhadap risiko adanya fasilitas/infrastruktur

sejenis yang dibangun dan akan bersaing dengan

penyediaan layanan yang diperjanjikan.

7 Risiko Pendapatan Cakupan terhadap pemenuhan/penerapan kewajiban

PJPK terhadap pendapatan proyek. Cakupan berlaku

hanya jika PJPK secara kontraktual menyetujui

No. Risiko Deskripsi

pembayaran atas layanan infrastruktur/proyek

(anuitas/dukungan fiskal terhadap kesenjangan

kelayakan/pendapatan minimum).

8 Risiko Permintaan Cakupan terhadap perubahan, yang ditanggung BU

akibat tindakan PJPK, yang mempengaruhi permintaan

layanan proyek.

9 Risiko Harga Cakupan terhadap pemenuhan tingkat pendapatan

yang tidak tercapai akibat perubahan tarif secara

sepihak.

10 Risiko Ekspropriasi Cakupan terhadap tindakan pengambilalihan proyek

oleh PJPK atau otoritas lainnya yang menyebabkan

berakhirnya kontrak proyek.

11 Risiko Tidak Dapat

dilakukannya Konversi

dan Transfer Mata Uang

Cakupan terhadap risiko pendapatan/profit dari

proyek tidak dapat dikonversi ke mata uang asing

dan/atau tidak dapat direpatriasi ke negara asal

investor.

12 Risiko Parastatal atau

Sub-nasional

Cakupan terhadap risiko suatu entitas sub-nasional

atau parastatal yang bertindak sebagai PJPK pada

suatu proyek yang gagal memenuhi pembayaran

kontraktual atau kewajiban materil lainnya (karena

keputusan sepihak)

13 Risiko Kahar yang

Mempengaruhi PJPK

Cakupan terhadap risiko bahwa suatu kejadian di luar

kendali kedua belah pihak (bencana alam atau akibat

tindakan manusia) yang akan terjadi dan dapat

menyebabkan keterlambatan atau kegagalan PJPK

untuk memenuhi kinerja kewajiban kontraktual.

14 Risiko Interface Cakupan terhadap risiko bahwa metode atau standar

layanan sektor publik akan menghambat layanan

kontraktual atau sebaliknya. Risiko ini termasuk jika

kualitas pekerjaan oleh pemerintah tidak sesuai

dengan apa yang telah dikerjakan BU.

Kriteria Kelayakan

Setiap proyek KPS yang diusulkan untuk menerima penjaminan melalui PII

harus memenuhi kriteria berikut ini:

- Kriteria 1: Proyek merupakan proyek KPS, sebagaimana diatur dalam Perpres

67/2005 j.o. Perpres 13/2010.

- Kriteria 2: Proyek memenuhi ketentuan peraturan sektor terkait yang rencana

pengadaannya melalui proses tender yang transparan dan kompetitif.

- Kriteria 3: Proyek harus layak secara teknis, ekonomi, keuangan dan

lingkungan, serta tidak berdampak negatif secara sosial.

- Kriteria 4: Perjanjian KPS harus memiliki ketentuan yang sesuai untuk

arbitrase yang mengikat.

Skema Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) dan Mekanisme Satu Pintu

Skema penjaminan bersama (Co-Guarantee) adalah penjaminan yang

melibatkan satu atau lebih penjamin tambahan (Co-guarantor) bersama

dengan PII. PMK 260/2010 mengatur penjaminan infrastruktur kedalam dua

bentuk, yaitu penjaminan infrastruktur yang disediakan oleh BUPI

(“Penjaminan PII”) dan penjaminan infrastruktur yang disediakan oleh

Pemerintah (“Penjaminan Pemerintah”). Penjaminan dapat dilakukan dengan

cara penjaminan hanya oleh BUPI, atau Penjaminan Bersama yang mencakup

Penjaminan PII dan Penjaminan Pemerintah. Penjaminan Bersama dilakukan

berdasarkan alokasi risiko infrastruktur antara PII dan Kemenkeu, yang

bertindak sebagai Co-guarantor mewakili Pemerintah.

Namun demikian, Pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi

penggunaan penjaminan PII, untuk menjaga risiko fiskal negara, konsisten

dengan mekanisme pemagaran atau ring fencing. Maka, selain melalui

komitmen Pemerintah untuk mencukup permodalan PII melalui mekanisme

anggaran negara berupa Penanaman Modal Negara, optimalisasi penjaminan

PII dapat dicapai melalui kerjasama antara PII dengan lembaga keuangan

multilateral atau pihak lain dengan tujuan dan fungsi serupa2.

2 Jika ada permintaan untuk Co-Guarantee dengan lembaga keuangan multilateral atau lembaga

lainnya, proyek yang diusulkan mungkin akan diminta untuk memenuhi beberapa kriteria evaluasi

yang mungkin berbeda dari kriteria PII. PII akan berupaya menyampaikan kemungkinan keterlibatan

co-guarantor sedini mungkin ditahap penyaringan (screening), untuk memastikan proyek yang

disiapkan akan sejalan dengan kriteria tersebut.

Saat ini, PII sedang dalam proses menyusun dukungan Bank Dunia (“WB”)

dalam bentuk fasilitas penjaminan yang ditujukan untuk memungkinan PII

melakukan co-guarantee dengan Bank Dunia pada proyek-proyek tertentu

yang disepakati kedua belah pihak, melalui produk penjaminan risiko parsial

(Partial Risk Guarantee) dari WB. Pengaturan co-guarantee dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Model Bisnis Dasar PII

Gambar 2. Prioritas Penjaminan

PMK 260/2010 memungkinkan penyediaan Penjaminan Pemerintah melalui

kebijakan satu pintu yang diterapkan melalui PII sebagai lembaga yang

bertanggung jawab untuk melakukan proses penjaminan infrastruktur.

Mekanisme Satu Pintu penting dalam menjaga konsistensi dalam melakukan

evaluasi UP, menyediakan proses yang transparan dan konsisten untuk

penyediaan penjaminan dan pemrosesan klaim, yang kemudian diharapkan

akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berpartisipasi pada proyek

infrastruktur di Indonesia.

Imbal Jasa Penjaminan

PII menerapkan imbal jasa dalam operasinya sebagaimana dimungkinkan dan

diatur dalam Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010. Penerapan imbal jasa

penjaminan, pada dasarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan berikut:

- Nilai kompensasi finansial untuk jenis-jenis risiko infrastruktur yang dijamin;

- Biaya yang dikeluarkan untuk memberikan penjaminan;

- Marjin keuntungan yang wajar.

PII dapat menerapkan biaya penjaminan kepada pihak yang memiliki

kepentingan terbesar atau yang paling memerlukan penjaminan infrastruktur.

Gambar 4. Mekanisme Satu Pintu

PROSES PENYEDIAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Gambaran Keseluruhan Proses Penyediaan Penjaminan PII

Tujuan keseluruhan dari proses penyediaan penjaminan PII adalah untuk

mengkaji setiap proyek dari perspektif kelayakan, menilai risiko yang terkait

pada proyek, mengukur kemungkinan dampak keuangan akibat adanya

penjaminan terhadap proyek, dan memantau proyek terkait risiko yang

dicakup dalam penjaminan.

Terdapat empat tahap yang diperlukan PII untuk menerbitkan penjaminan,

yaitu:

1. Konsultasi dan Bimbingan (Consultation and Guidance): Menyediakan

informasi rinci terkait penjaminan oleh PII, misal kriteria penjaminan, dan

proses yang diperlukan untuk memperoleh penjaminan, seperti Perjanjian

KPS, dll.

2. Penyaringan (Screening): Evaluasi formulir screening yang diserahkan oleh

PJPK kepada PII untuk menentukan secara umum, kelayakan proyek dalam

menerima penjaminan, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada.

3. Evaluasi (Appraisal): Melakukan appraisal terhadap kelayakan proyek

secara rinci dari sisi legal, teknis, ekonomi dan keuangan, serta dari sisi

lingkungan dan sosial, termasuk evaluasi kemampuan PJPK dalam

memenuhi kewajiban finansial sesuai Perjanjian KPS.

4. Penstrukturan (Structuring): Menentukan struktur penjaminan serta

menyiapkan ketentuan pernjaminan, seperti masa berlaku penjaminan,

cakupan risiko dan kewajiban keuangan, yang disesuaikan untuk setiap

proyek KPS spesifik.

Proses diatas diarahkan kepada terpenuhinya kepatuhan terhadap regulasi

dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur secara speisifik dalam

Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010.

Gambar berikut ini memberikan ilustrasi peran PJPK dan PII dalam proses

penyediaan penjaminan.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai bagaimana proses penyediaan

penjaminan terkait dengan proses persiapan dan transaksi proyek

infrastruktur KPS (diatur dalam Perpres 67/2005 j.o. 13/2010 dan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional no.4/2010 /

“Permen PPN 4/2010”), maka elaborasi setiap tahap dalam proses

penyediaan penjaminan akan juga mengacu kepada setiap tahap

dalam proses persiapan dan transaksi KPS. Gambar dibawah ini

menunjukkan bagaimana secara umum kedua proses tersebut dapat

saling terkait:

Gambar 5. Proses Penyediaan Penjaminan

asi Pro

royek o

enyedia

Konsultasi dan Bimbingan (Consultation and Guidance)

Konsultasi dan Bimbingan sebaiknya dilakukan di tahap awal proyek, idealnya

sebelum mobilisasi tenaga ahli untuk persiapan proyek. Pada tahap ini, PII

akan menyediakan seluruh bahan yang relevan terkait penjaminan kepada

PJPK/pihak yang berkepentingan, setelah menerima pertanyaan dari PJPK. PII

akan menjelaskan produk penjaminan, fitur dan metodologi serta proses

yang perlu diikuti untuk penerbitan penjaminan. PJPK juga disarankan untuk

meninjau gambaran awal permintaan pasar atau keinginan untuk

penjaminan, spesifik terhadap proyek yang ingin dipersiapkan oleh PJPK.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk meninjau bagaimana penjaminan PII dapat

relevan dalam menambah nilai dari proyek yang diusulkan PJPK, serta hal-hal

kunci yang perlu dipertimbangkan ditahap berikutnya dalam mempersiapkan

dan melaksanakan proyek. Hal-hal kunci tersebut pada umumnya termasuk

ketentuan kepatuhan terhadap regulasi, proses memperoleh penjaminan dan

proses klaim, serta adanya potensi Co-guarantor.

Gambar 7. Tahap Konsultasi dan Bimbingan (Consultation dan Guidance)

Identifikasi strategis kebutuhan

infrastruktur dengan mengacu kepada

dokumen perencanaan strategis pemerintah.

PJPK kontak ke PII menanyakan produk

jaminan & identifikasi potensi nilai tambah & syarat kepatuhan

kedepannya.

PJPK meninjau gambaran awal

keinginan pasar akan jaminan, spesifik terhadap proyek

tersebut.

Consultation and guidance untuk membantu PJPK

mengembangkan usulan.

PJPK memperjelas lingkup proyek

awal, dan aktivitas persiapan proyek.

Penyaringan

Penyaringan (Screening)

Penyaringan adalah tahap formal terkait penilaian awal apakah proyek secara

umum (prima facie) memenuhi kriteria kelayakan dan persyaratan PII

(eligibility criteria). Melanjutkan dari Konsultasi dan Bimbingan, PJPK akan

secara formal meminta proyek untuk dipertimbangkan kedalam daftar proyek

PII, dengan menunjukkan adanya komitmen yang tegas untuk melanjutkan

proyek sesuai ketentuan pemberian penjaminan. Tahap ini akan melibatkan

penyelesaian formulir Penyaringan oleh PJPK. Contoh formulir Penyaringan

terlampir dalam dokumen ini. Setelah mengkaji formulir Penyaringan, PII akan

menerbitkan Keterangan Kelanjutan Proses (“KKP”) (Confirmation to Proceed

(“CTP”)) jika proyek secara awal memenuhi ketentuan Penyaringan. Jika tidak,

PII akan memberikan panduan kepada PJPK jika ada kebutuhan memodifikasi

rencana implementasi proyek karena hambatan-hambatan tertentu.

Setelah adanya KKP, PII akan memulai interaksi yang lebih fokus dengan PJPK

dalam memandu PJPK menyelesaikan UP, memastikan bahwa persyaratan

telah dipahami secara seksama oleh PJPK dan tim tenaga ahlinya. Hal-hal

yang termasuk dalam UP termasuk dokumentasi yang pada dasarnya

merupakan bagian dari dokumentasi persiapan proyek yang sesuai best

practice.

UP akan mencakup setidaknya:

1. Surat Permintaan dari PJPK ke PII

2. Pra-studi kelayakan Proyek

3. Struktur KPS

4. Matriks Alokasi Risiko dan Rencana Mitigasi Risiko

5. Rancangan Perjanjian Kerjasama

6. Kebutuhan Dukungan Pemerintah

7. Permintaan Cakupan Penjaminan

8. Arus Kas Proyek (dalam format spreadsheet)

9. Penilaian Kelayakan Lingkungan dan Sosial

10. Rencana Pengelolaan Proyek, termasuk Rencana Pengadaan

11. Informasi terkait PJPK

Sebagai ilustrasi, berikut adalah beberapa diantara hal-hal yang umumnya

dicakup di dalam studi pra-kelayakan:

- Teknis: standar kinerja dan spesifikasi keluaran, basic design, usulan tapak

proyek, ketersediaan input atau bahan baku, sambungan yang diperlukan ke

aset publik saat ini atau dimasa mendatang, basis dari estimasi biaya, jadwal

konstruksi dan rencana implementasi;

- Ekonomi/Komersial: (umumnya diperlukan juga untuk mengusulkan adanya

dukungan Pemerintah): analisa manfaat dan biaya sosial termasuk economic

internal rate of return (“EIRR”), analisa legal dan peraturan, analisa

sensitivitas, analisa permintaan (keinginan dan kemampuan membayar),

Evaluasi Stop

PII terbitkan

Konfirmasi

Kelanjutan Proses

Checklist UP

mencukupi?

PII terima UP dari

Konsultasi

Bimbingan

PII terima Formulir

Penyaringan

Proyek dari PJPK

PII melakukan

Penyaringan

Proyek

Konfirmasi

untuk lanjut?

Konsultasi

Bimbingan

PII beritahu PJPK

alasan gagal &

perbaikan yang

dibutuhkan

PJPK mengkaji

alasan yang

diberikan

PJPK merevisi UP

Evaluasi

Go/No go

dari PJPK

Gambar 8. Tahap Penyaringan (Screening)

skenario pertumbuhan permintaan, indikasi minat atau respon dari investor

potensial;

- Finansial: arus kas proyek mencakup biaya mitigasi risiko, financial internal

rate of return (“FIRR”), weighted average cost of capital (“WACC”), debt service

coverage ratio (“DSCR”), penentuan kebutuhan dukungan pemerintah dan

penjaminan (perlu ada kejelasan terkait rencana penyediaan dukungan

pemerintah);

- Keterjangkauan pengguna/kemampuan PJPK: penilaian kemampuan PJPK

memenuhi kewajiban keuangan didalam Perjanjian KPS, termasuk

kemampuan memenuhi mitigasi risiko untuk risiko yang bersedia ditanggung

oleh PJPK;

- Sosial dan lingkungan: karakteristik lingkungan dan identifikasi dampak,

rencana pengelolaan lingkungan termasuk rencana memastikan kepatuhan

(misal proses Analisa Dampak Lingkungan (“Amdal”) dan persetujuannya),

analisa lingkungan awal sebagai basis menentukan kerangka acuan kerja

untuk Amdal, analisa dampak sosial untuk masyarakat sekitar dan rencana

kompensasi atau mitigasi risiko, serta rencana pengadaan lahan.

Sebagaimana diatur dalam Perpres 78/2010, rancangan Perjanjian KPS perlu

mengatur ketentuan terkait:

- Alokasi risiko infrastruktur diantara PJPK dan investor swasta sesuai prinsip

alokasi risiko;

- Upaya mitigasi yang relevan dari kedua belah pihak untuk menghindari

terjadinya risiko dan mengurangi dampak jika terjadi;

- Jumlah kewajiban keuangan dari PJPK untuk risiko yang ditanggung PJPK,

serta formula untuk menentukan jumlah kewajiban keuangan jika jumlah

tersebut tidak dapat ditentukan sebelum penandatanganan perjanjian KPS;

- Waktu yang cukup bagi PJPK untuk memenuhi kewajiban finansialnya

termasuk masa tenggang;

- Prosedur yang wajar untuk menentukan apakah PJPK dalam keadaan tidak

mampu memenuhi kewajiban keuangannya dalam Perjanjian KPS;

- Prosedur untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi antara PJPK

dan investor swasta terkait eksekusi kewajiban finansial, serta prioritas

terkait penggunaan mekanisme penyelesaian perselisihan dan/atau arbitrase;

- Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

PII akan terlebih dahulu memastikan bahwa UP yang disampaikan telah

memenuhi checklist awal, termasuk diantaranya kelengkapan dokumentasi

dan penilaian awal terkait kesesuaian dengan prinsip alokasi risiko, sebelum

lanjut ke tahap Evaluasi dan Penstrukturan (Appraisal dan Structuring). Jika

UP gagal memenuhi checklist, maka PII akan memberitahu PJPK alasan dari

kegagalan tersebut dan memberikan saran terkait perbaikan yang diperlukan

agar PJPK dapat merevisi UP.

Evaluasi (Appraisal)

Penyampaian UP harus tepat waktunya sehingga ada cukup waktu untuk

tahap berikutnya yaitu Evaluasi (Appraisal), modifikasi atau revisi jika

diperlukan, serta proses Penstrukturan (Structuring), sesuai jadwal

pengadaan yang direncanakan. Hal ini penting karena rancangan akhir

perjanjian penjaminan harus disampaikan ke seluruh peserta tender dalam

waktu yang cukup sebelum penyampaian penawaran.

Tahap Evaluasi (Appraisal) ditujukan untuk melakukan analisa komprehensif

terhadap proyek yang hendak dijamin oleh PII, sehingga menjadi basis bagi

PII untuk menerima/menolak UP dan rekomendasi mengenai cakupan

penjaminan bergantung kepada eksposur risiko PII terhadap proyek. Analisa

kunci diarahkan untuk memastikan:

- Proyek layak secara teknis, ekonomi dan keuangan, serta tidak berdampak

negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial;

- Risiko proyek teridentifikasi, dialokasikan secara memadai dengan rencana

mitigasi yang efektif;

- Proses pengadaan memadai sebagaimana tercantum dalam rencana

pengadaan.

Tabel berikut memberikan deskripsi lebih lanjut mengenai penilaian yang

dilakukan berdasarkan UP.

Tabel 2. Kriteria Evaluasi (Appraisal)

Aspek Dokumen/

Informasi

Pendukung

Basis dan Deskripsi Penilaian

Kelayakan Kelayakan

ekonomi,

keuangan dan

teknis

Pra-studi

Kelayakan,

Arus Kas

Proyek

Proyek dapat diimplementasikan dari sisi

teknis, memenuhi tingkat pengembalian

ekonomi dan keuangan yang memadai

(dapat dibantu dukungan langsung

Aspek Dokumen/

Informasi

Pendukung

pemerintah). Metodologi, asumsi dan

pengumpulan data realistis, tidak bias,

akurat dan komprehensif, umumnya

memerlukan keterlibatan tenaga ahli yang

kredibel.

Kebaikan

lingkungan

dan sosial

Analisa

dampak

lingkungan &

sosial

Identifikasi dampak proyek terhadap

lingkungan alam & social, termasuk

rencana mitigasi dampak.

Dukungan

Pemerintah

Deskripsi

dukungan

pemerintah

Jika proyek memerlukan dukungan

pemerintah langsung untuk mencapai

kelayakan, perlu kejelasan bentuk dari

dukungan langsung tersebut.

Risiko Manajemen

Risiko

Struktur KPS,

Perjanjian

KPS, Matriks

Risiko &

Rencana

Mitigasi

Identifikasi risiko yang komprehensif,

alokasi yang memenuhi prinsip best

practice, rencana mitigasi yang memadai,

adanya struktur KPS yang tepat dan

kejelasan ketentuan alokasi risiko dalam

Perjanjian KPS.

Cakupan

Penjaminan

Cakupan

Penjaminan,

Pengantar

Berdasar PMK 260/2010, mengacu ke

struktur dan perjanjian KPS serta matriks

risiko, cakupan penjaminan yang diminta

dari PII dijelaskan rinci.

Pengadaan Investor

Rencana

Pengadaan

Kualitas proses pengadaan menentukan

kesuksesan proyek dari sisi diperolehnya

investor kredibel. Ini juga perlu untuk

memenuhi Perpres 67/2005 juncto

13/2010

Kapasitas PJPK Informasi

terkait PJPK

Tingkat kendali PJPK terhadap risiko yang

ditanggungnya. PJPK perlu menunjukkan

rencana mitigasi risiko, serta perjanjian

Aspek Dokumen/

Informasi

Pendukung

apapun jika ada dengan pihak terkait

lainnya, termasuk lembaga public lainnya

ditingkat pusat dan daerah. Selanjutnya,

PII akan menilai kemampuan keuangan

PJPK untuk memenuhi kewajiban

finansialm dan jika perlu ada dukungan

fiskal dari Kemenkeu, pengaturan

tersebut perlu tersedia.

PII selanjutnya akan menilai cakupan penjaminan yang diminta, yang meliputi

jenis risiko yang diusulkan, persentase kewajiban finansial PJPK, dan usulan

masa berlaku penjaminan. Masa berlaku penjaminan bisa berbentuk:

Sepanjang atau sebagian Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek;

Sepanjang atau sebagian Masa Konstruksi Proyek; dan/atau

Sepanjang atau sebagian Masa Operasional Proyek.

PII dapat meminta PJPK menyediakan informasi lebih jauh yang diperlukan

untuk melengkapi UP, atau untuk meminta klarifikasi dari dokumentasi yang

diberikan. Tahap Evaluasi (Appraisal) akan dianggap selesai apabila PII dapat

menentukan apakah proyek layak dari berbagai aspek, risiko telah

diidentifikasi dan dialokasikan secara memadai, rencana mitigasi

komprehensif dan dapat diterapkan, serta PJPK memiliki kemampuan

mengelola dan memenuhi kewajiban finansialnya.

Setelah menentukan proyek layak dijamin, PII akan menyampaikan hasil ini

dengan menerbitkan Pernyataan Minat (“PM”) (Letter of Intent (“LoI”)), namun

konfirmasi akhir dari pemberian penjaminan akan bergantung kepada hasil

dari tahap structuring. Jika penilaian dari UP menunjukkan bahwa proyek

tidak layak dijamin, PII akan menerbitkan Pernyataan Penolakan (“PT”) (Letter

of Refusal (“LoR”).

Perpres 78/2010 memiliki persyaratan tambahan terkait evaluasi UP sebelum

PII dapat berkomitmen menyediakan penjaminan. Persyaratan ini adalah

bahwa nilai penjaminan tidak boleh menyebabkan PII melanggar ketentuan

kecukupan modalnya. Sebagaimana sebelumnya telah dibahas dalam

pengaturan co-guarantee, PII dapat mengikutsertakan Co-guarantor untuk

melengkapi kapasitas penjaminannya, atau sebagai upaya terakhir, meminta

co-guarantee dari Kemenkeu. Proses ini merupakan bagian dari tahap

Penstrukturan (Structuring).

Evaluasi UP Penyaringan Penuhi

kriteria

Evaluasi

Klarifikasi

Penstrukturan

Penyaringan

PII terbitkan

Pernyataan

IIGF terbitkan Pernyataan

Menolak & beri alasan serta

saran untuk revisi GAP

Gambar 9. Tahap Evaluasi (Appraisal)

Penstrukturan (Structuring)

Pada tahap ini, PII akan menentukan proporsi dan ketentuan penjaminan

yang akan diberikan kepada proyek. Jika penjaminan berada dalam

kemampuan modal PII, PII dapat memilih untuk menjamin secara

keseluruhan. Dalam hal penjaminan tunggal oleh PII, PII akan kemudian

melakukan strukturisasi ketentuan penjaminan. PII kemudian akan

menerbitkan Pernyataan Kesediaan (“PK”) (In-Principle Approval/”IPA”) yang

tidak mengikat kepada PJPK, dan menyampaikan kesediaan PII melakukan

penjaminan, dengan memberikan informasi berikut sebagaimana diatur

dalam Pepres 78/2010:

o Besaran penjaminan;

o Risiko yang dicakup (menjelaskan pengecualian, jika ada);

o Masa penjaminan

Jika atas alasan kecukupan modal atau alasan lain, PII memutuskan untuk

melibatkan Co-guarantor, dimana keinginan tersebut kemungkinan telah

dibahas pada tahap Konsultasi dan Bimbingan (Consultation dan Guidance),

PII akan berkoordinasi dengan Co-guarantor potensial untuk melakukan

proses terhadap skema Co-guarantor. PII dapat meminta informasi tambahan

atau klarifikasi dari PJPK jika diperlukan saat melakukan proses dengan Co-

guarantor.

Persetujuan

Co-guarantor

Meminta counter

guarantee

Kemenkeu

Persetujuan

counter

guarantee

Kemenkeu

Info penolakan ke

PJPK dan akhir

proses

Persetujuan co-

guarantee

Kemenkeu

Finalisasi struktur

penjaminan, terbitkan

Pernyataan Kesediaan

Pemantauan

counter

guarantee

Kemenkeu

guarantee

tambahan

penjamin

Finalisasi struktur

penjaminan, terbitkan

Pernyataan Kesediaan

Menyiapkan

struktur

penjaminan awal

Evaluasi Dalam

cakupan

modal PII

Usul Co-

guarantee

Keputusan PII

mencari Co-

guarantee yes

no Meminta Co-

guarantee

Kemenkeu

Gambar 10. Tahap Penstrukturan (Structuring)

Pemantauan (Monitoring)

Setelah pemenang ditetapkan, dan Perjanjian KPS ditandatangani beserta

Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres (Recourse Agreement), PII akan

melakukan Pemantauan Proyek (Project Monitoring). Perjanjian Regres akan

mengikutsertakan ketentuan bagi PJPK untuk menyampaikan laporan terkait

perkembangan implementasi proyek sehingga PII dapat memantau berbagai

risiko yang dijamin dan apakah telah ada perubahan terkait kemungkinan

risiko tersebut terjadi, serta apakah rencana mitigasi risiko telah

diimplementasikan secara memadai.

Proses Penilaian dan Pembayaran Klaim

Proses penilaian dan pembayaran klaim diatur dalam Perpres 78/2010 dan

PMK 260/2010. BU dapat menyampaikan klaim kepada PII berdasarkan klaim

yang tidak diperselisihkan atau telah habisnya waktu dimana PJPK belum

melakukan pembayaran.

PII akan menilai apakah klaim konsisten dengan cakupan dalam Perjanjian

Penjaminan, dan bahwa tidak ada perselisihan yang belum diselesaikan

antara PJPK dan BU terkait kewajiban finansial yang harus diselesaikan PJPK.

Jika ada perselisihan yang belum diselesaikan, perselisihan tersebut harus

terlebih dahulu diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan

dalam Perjanjian KPS.

Jika kondisi untuk klaim telah dipenuhi, PII akan menyampaikan pembayaran

kepada BU. Jika penjaminan PII melibatkan Pemerintah sebagai Co-guarantor,

proses klaim juga akan dikelola oleh PII. Permintaan pembayaran akan

disampaikan oleh PII kepada Pemerintah apabila hasil verifikasi menunjukkan

bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembayaran dalam

kapasitasnya sebagai Co-guarantor.

Regres

Setelah PII memenuhi kewajiban membayar atas klaim BU yang memenuhi

syarat, PJPK akan berkewajiban membayar kembali pengeluaran PII sesuai

Perjanjian Regres. Jika PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga, maka

mekanisme akan mengikuti mekanisme APBN. Jika PJPK adalah Kepala

Daerah, maka mekanisme regres akan mengikuti mekanisme Anggaran

Penerimaan dan Belanja Daerah (“APBD”), sedangkan jika PJPK adalah

pimpinan BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), maka mekanisme regres

akan mengikuti mekanisme korporasi sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Lampiran 1

Project Screening Form / Formulir Penyaringan Proyek

Nama Proyek / Project Name:

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama /Contracting Agency (CA):

Sektor (Energy, Air Minum dan Sanitasi, Transportasi, Telekomunikasi):

1. Status dan Uraian Singkat Proyek

1. Uraian Singkat Proyek : a. Lingkup dan tujuan proyek: b. Perkiraan bentuk kerjasama (BOT, BOO, BTO, Konsesi, lainnya): c. Durasi kerjasama: d. Lokasi Pelaksanaan Proyek : e. Perkiraan Nilai Investasi Proyek: f. Perkiraan Nilai Potensial Jaminan:

2. Dokumen yang telah disusun oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) :

3. Pembentukan dan Penetapan Tim KPS oleh PJPK (komposisi anggota):

2. Kesesuaian dengan Perpres No.67/2005 dan Perpres No.13/2010

1. Penetapan proyek prioritas oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah (coret yang tidak perlu) : Ya Tidak

2. Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah? Ya Tidak

Melalui Peraturan Daerah No. -

3. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah? Ya Tidak

4. Keterkaitan antar sektor dan antar wilayah? Ya Tidak

Sektor yang terkait:

Wilayah yang terkait:

5. Apakah pemilihan badan usaha akan dilakukan melalui pelelangan? Ya Tidak

6. Apakah proyek diprakarsai oleh badan usaha swasta? Ya Tidak

Melalui Surat Keputusan No.-

3. Kesiapan Studi Kelayakan Proyek

1. Apakah analisis kelayakan teknis sudah disiapkan? Ya Tidak Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut:

Waktu analisis tersebut dilakukan:

2. Apakah analisis kelayakan hukum sudah disiapkan? Ya Tidak Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut: Waktu analisis tersebut dilakukan:

3. Apakah analisis kelayakan ekonomi sudah disiapkan? Ya Tidak Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut: Waktu analisis tersebut dilakukan:

4. Apakah analisis kelayakan finansial sudah disiapkan? Ya Tidak Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut: Waktu analisis tersebut dilakukan:

5. Apakah analisis kelayakan lingkungan dan sosial sudah disiapkan? Ya Tidak Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut:

Kapan waktu analisis tersebut dilakukan:

4. Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan dan Skala Kebutuhan Penjaminan

1. Gambaran singkat mengenai total investasi proyek (nilai dan rencana investasi)

Biaya Persiapan Proyek: -

Biaya Lahan:

Biaya Konstruksi (EPC):

Biaya Financing (IDC, lainnya):

Biaya lainnya:

2. Penjelasan singkat mengenai kelayakan teknis proyek (teknologi yang dipilih):

3. Penjelasan singkat mengenai kelayakan hukum proyek (daftar peraturan/regulasi pendukung):

4. Penjelasan singkat mengenai kelayakan ekonomi proyek:

Tingkat kelayakan ekonomi proyek (EIRR):

5. Penjelasan singkat mengenai kelayakan finansial proyek:

Tingkat kelayakan finansial proyek (FIRR proyek):

Kebutuhan dan jenis dukungan pemerintah:

6. Penjelasan singkat mengenai kelayakan lingkungan dan sosial proyek:

7. Perkiraan jenis risiko dan lingkup penjaminan yang akan dibutuhkan (contoh: jaminan atas perubahan peraturan perundang-undangan, dan lainnya)

Daftar lampiran dokumen-dokumen pendukung, antara lain:

1. Struktur organisasi PJPK 2. Dokumen pendukung penunjukan/penetapan sebagai PJPK 3. Studi kelayakan proyek (termasuk Deskripsi Dukungan Pemerintah, Project Cash Flow, Matriks

Alokasi Risiko dan Mitigasi Risiko, Cakupan Jaminan yang Dibutuhkan) 4. Skema proyek KPS 5. Rencana jadwal pengadaan proyek KPS 6. Dokumen Kelayakan Lingkungan dan Sosial 7. Draft Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta 8. Informasi terkait PJPK

Diisi oleh, Nama: ............................................. Tempat/Tanggal: ................................... Jabatan: ......................................... Tanda Tangan: ...............................

DAFTAR ISTILAH - iigf.co.id · Negara untuk Pendirian Badan Usaha Milik Negara yang ... dari upaya mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penjaminan

Documents

EFISIENSI OPERASIONAL BUMN · Modal Negara pada Badan Usaha...

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA BPJS_DPR...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

MENTERI BADAN ()SAHA MILIK NEGARA REPUBI fK INDONESIA ·...

Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia

pengadaan/docs/pengadaan... · Tambahan Berita Negara...

SK Pendirian dan Perubahan...

DI BIDANG PERBANKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, … · BAB...

BAB I...

· Web viewPembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan.....

Pendirian PT

PENDIRIAN KOPERASI

PERIODE...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menimbulkan persaingan …...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

4. Peraturan I 2 Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan...