PENGARUH POLITIK DOMESTIK MALAYSIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONEISA-MALAYSIA PERIODE 2004-2009 Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial oleh UMI KULSUM NIM. 106083003677 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011
88
Embed
PERIODE 2004-2009repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24198... · 2014. 4. 1. · Namun pendirian negara Malaysia tersebut mendapat pertentangan dari Indonesia dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH POLITIK DOMESTIK MALAYSIA TERHADAP
HUBUNGAN BILATERAL INDONEISA-MALAYSIA
PERIODE 2004-2009
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Sosial
oleh
UMI KULSUM
NIM. 106083003677
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2011
PENGARUH POLITIK DOMESTIK MALAYSIA TERHADAP
HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA
PERIODE 2004-2009
Skripsi
diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
oleh:
Umi Kulsum
NIM: 106083003677
Menyetujui,
Pembimbing Penasehat Akademik
Drs, Armein Daulay, M.Si Nazaruddin Nasution, SH, MA
NIP.130 892 961 NIP. 020 001 548
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2011
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Politik Domestik Malaysia Terhadap
Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia Periode 2004-2009” telah diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 21 Maret 2011. Skripsi ini telah
diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Strata 1 (S1) Jurusan Hubungan Intenasional.
Jakarta, 21 Maret 2011
Sidang Munaqasyah
Ketua Jurusan Sekretaris Jurusan
Dina Afrianty, Ph.D Agus Nilmada Azmi, M.Si.
NIP. 1973041199032002 NIP.197808042009121002
Pembimbing
Drs. Armein Daulay M.Si.
NIP. 130892961
Penguji I Penguji II
Kiky Rizky, M.Si. Mutiara Pertiwi, MA.
NIP. 19730312008011002 NIP. 1973032120080110022
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 1 Maret 2011
Umi Kulsum
iii
ABSTRAK
Skripsi ini menjelaskan mengenai permasalahan politik domestik Malaysia
dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada periode 2004-
2009. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Peneliti
menemukan, bahwa persoalan politik Malaysia relatif tidak terlalu mempengaruhi
hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia. Seperti yang kita ketahui hubungan antara
Indonesia-Malaysia telah diwarnai dengan berbagai isu yang hingga saat ini masih
belum ada penyelesaiannya, adanya permasalahan dalam politik domestik Malaysia
tidak begitu banyak pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.
karena sejak awal Malaysia merupakan negara multikultural yang rentan terhadap
konflik antar etnis, sehingga permasalahan domestik yang akan selalu dihadapi
Malaysia adalah masalah etnis yang sangat rentan dengan konflik.
Sedangkan dilihat dari dinamika hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia
dari awal kemerdekaan Malaysia hingga tahun 2009, masalah seperti perbatasan
(Borderline) di laut antara Indonesia-Malaysia, dan perlakuan terhadap Tenaga Kerja
Indonesia (TKI), yang dinilai melanggar HAM memang sudah ada dan hingga saat ini
masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Kedua negara masih melakukan upaya-
upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penulis mendapatkan bahwa hal
yang melatar belakangi terjadinya hubungan istimewa antara Indonesia dengan
Malaysia selain mempunyai warisan sejarah, bahasa, agama dan kebudayaan yang
sama, tetapi karena telah membuat kedua negara menjadi simbiosis mutualistik
(adanya saling ketergantungan) sehingga permasalahan politik domestik dimasing-
masing negara tidak akan banyak berpengaruh terhadap hubungan bilateral kedua
negara.
Dengan menggunakan kerangka pemikiran K.J Holsti mengenai politik
internasional, serta kerangka pemikiran Arend Lijphart mengenai Consociational
democracy dan Ahmad Atory Hussain tentang demokrasi “ala” Malaysia, yang
menjadi acuan penulis dalam pembuatan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan
metoda penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lebih lanjut penelitian ini
merujuk kepada data primer (wawancara, dokumen-dokumen resmi, serta pernyataan
resmi pemerintah RI) dan data sekunder berupa studi kepustakaan melalui buku-buku,
Koran, hasil penelitian, jurnal, dan terbitan-terbitan lainnya.
iv
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmaanirrohiim
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-
Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan
kepada Nabi Muhammmad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.
Alhamdulillah, dengan ridho-Nya skripsi dengan judul “Pengaruh Politik
Domestik Malaysia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia Periode
2004-2009” dapat diselesaikan. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya
bimbingan, arahan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu,
penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Drs. Armein Daulay, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang
telah memberi arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya di
tengah-tengah berbagai kesibukan.
2. Dina Afrianty, Ph.D., sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Agus Nilmada Azmi, M.Si., sebagai Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Kiky Rizky, M.Si., dan Mutiara Pertiwi, MA., sebagai Dosen Penguji Skripsi
yang turut membantu mengarahkan dan memberi saran dan ilmunya.
5. Nazaruddin Nasution, SH, MA., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis.
v
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan berbagai ilmu
dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa.
7. Musni Umar sebagai Sekertaris Eminent Persolan Group Indonesia-Malaysia
(EPG), yang telah meluangkan waktu nya dan membantu dalam penyediaan data-
data yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Ayah dan ibu tercinta, yang telah mendidik penulis dengan kasih sayang,
memberikan pengorbanan baik materiil dan non materiil yang tidak terhitung
nilainya, serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan do’a restu pada
penulis.
9. Adik-adikku, Yazid Albustomi dan Hizbu Agillah yang telah memberikan
motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Puji Nia Rahmatika, Dwi Wahyuni dan Iyul Yanti, yang selalu memberikan
motivasi, semangat dan perjalanan seru yang menjadi kenangan yang tidak
terlupakan bagi penulis. Terima kasih karena selalu ada saat suka dan duka sejak
awal kuliah hingga sekarang, semangat terus dan sukses buat kita semua.
berseberangan dengan pemerintah, yang tergabung dalam Barisan Alternatif sekarang
berubah nama menjadi Pakatan Rakyat yang didominasi oleh Partai Keadilan Rakyat
(PKR), Partai Islam se-Malaysia, dan Democratic Action Party.
Barisan Nasional merupakan satu-satunya partai politik yang bukan saja
menguasai tumpuk pemerintahan, namun telah memenangi kesemua pemilu yang
telah diadakan di Malaysia.7 Adanya keterlibatan pemerintahan Malaysia dalam
pembangunan ekonomi-politik Malaysia, telah memberi ruang politik kepada Barisan
Nasional yang telah mendominasi pemerintah Malaysia semenjak 1957. Hal ini yang
menyebabkan pemerintah telah berhasil menanamkan suatu bentuk orientasi budaya
politik terhadap masyarakat Malaysia bahwa hanya pemerintah yang mampu untuk
mewujudkan kestabilan ekonomi-politik di Malaysia.
Namun pada pemilu ke-12 yang dilaksanakan Pada tanggal 8 Maret 2008 di
Malaysia, telah membuktikan merosotnya popularitas Barisan Nasional. Dalam
pemilu kali ini BN hanya memenangi 140 kursi, sedangkan BA berhasil memenangi
82 kursi parlemen dari 222 kursi parlemen.8 Hasil dari pemilu tahun 2008 ini
mengalami banyak perubahan dalam perolehan jumlah kursi diparlemen, pada pemilu
sebelumnya BN telah memenangi 198 kursi sedangkan BA hanya memperoleh 21
kursi dari 219 jumlah kursi diparlemen. Fakta ini juga mengindikasikan bahwa
reformasi dalam sistem demokrasi di Malaysia sudah dinanti-nantikan, Hasil pemilu
7 Zaini Othman, dkk., 2009. Politik dan Perubahan antara Reformasi politik di Indonesia dan
Politik baru di Malaysia (Yogyakarta: Graha Ilmu), h.169-170. 8 Diantaranya adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, Sabah,
Serawak, Terengganu, dan Kuala lumpur.
5
tersebut juga harus mendorong partai berkuasa untuk melakukan intropeksi terhadap
berbagai kebijakan mereka. Selain itu, Malaysia juga bisa belajar banyak dari
Indonesia yang sudah menjalankan kehidupan berdemokrasi.
Skripsi ini akan memfokuskan bagaimana pengaruh politik domestik Malaysia
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam dinamika hubungan bilateral
Indonesia-Malaysia. Periode yang akan digunakan dalam analisis skripsi ini yaitu
periode 2004-2009, periode itu didasarknan pada pemikiran bahwa telah terjadi suatu
perubahan politik domestik Malaysia yang memungkin terjadinya suatu pandangan
baru dalam penyelesaian berbagai masalah dalam hubungan bilateral Indonesia-
Malaysia.
Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada masa pra kemerdekaan dianggap
sebagai hubungan yang istimewa karena kedua negara tersebut merupakan salah satu
tetangga di Asia Tenggara dan mempunyai warisan sejarah, bahasa, agama dan
kebudayaan yang sama. Penduduk dari kedua negara mempunyai ikatan kekeluargaan
yang erat khususnya antara Persekutuan Tanah Melayu dengan penduduk Sumatera,
karena wilayah-wilayah Malaysia dan Indonesia pernah berada di bawah naungan
kekuasaan kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit dan Malaka.9
Hingga saat ini hubungan Indonesia-Malaysia ini sering terusik oleh beberapa
masalah yang mengakibatkan hubungan bilateral kedua negara tidak baik. Misalnya
masalah perbatasan (Borderline) di laut antara Indonesia-Malaysia, kemudian
9 Kunaseelan a/I Muniandy. 1996. Hubungan Malaysia Indonesia 1957-1970. (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka) h.1-2.
6
sengketa pulau Sipadan-Ligitan (yang dimenangkan oleh Malaysia sebagai pemilik
sah kedua pulau tersebut dalam Mahkamah Internasional tahun 2002). Di samping
itu, muncul pula masalah Ambalat (Ambang Batas Laut). Sedangkan perbatasan di
darat ditemukan beberapa "patok" yang menandakan batas wilayah antara Indonesia
(Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) dengan Malaysia (Serawak dan Sabah)
yang telah bergeser letaknya, dan penampungan kayu-kayu dari hasil illegal logging.
Kayu-kayu tersebut berasal dari hutan-hutan di Kalimantan dan Papua yang
sebagiannya dijadikan produksi rumah tangga dan diekspor oleh Malaysia ke luar
negeri. Selain itu, perlakuan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang dinilai
melanggar HAM. Selanjutnya masalah yang berkaitan dengan klaim hak kekayaan
intelektual, budaya dan kesenian khas Indonesia oleh negara tersebut. Misalnya
seperti batik, angklung, lagu “Rasa Sayange”, dan reog ponorogo.10
Dari uraian di atas, terdapat beberapa tema penting dalam hubungan Indonesia-
Malaysia yaitu: persaudaraan, kerjasama, konflik, keserantauan, yang mengakibatkan
pasang surutnya hubungan antara Indonesia-Malaysia.11
Maka dengan adanya
beberapa ganjalan-ganjalan tersebut rupanya memunculkan ide bersama untuk
membuat sebuah lembaga konsultasi di mana lembaga tersebut akan menjadi
jembatan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Ada pun lembaga yang
beranggotakan para pakar dari kedua negara diberi nama Eminent Person Group
(EPG).
10
Taufik Adi Susilo. 2009. Indonesia Vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan Indonesia
& Malaysia. (Jogyakarta: Garasi) h 101-102. 11
Kunaseelan a/I Muniandy. 1996. Hubungan Malaysia Indonesia 1957-1970. h. 2.
7
B. Rumusan Masalah
Pertanyaan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
“Bagaimana pengaruh politik domestik Malaysia terhadap hubungan
bilateral Indonesia-Malaysia pada periode 2004-2009, serta bagaimana
upaya yang dilakukan antara kedua negara dalam menanggapi berbagai
isu yang mewarnai hubungan bilateral tersebut?”.
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini antara lain:
1. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan
bilateral Indonesia- Malaysia periode 2004-2009.
2. Memperoleh Informasi mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh
kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
mewarnai hubungan bilateral Indonesia-Malaysia periode 2004-2009.
D. Kerangka Pemikiran
D.1 Teori Consociational.
Malaysia adalah negara yang pernah mencoba menerapkan mekanisme
“consociational democracy” sebagai upaya untuk mengelola konflik-konflik
yang mereka hadapi. Tetapi penerapan consociational democracy di Malaysia
mengalami kegagalan dengan pecahnya kerusuhan rasial pada 13 Mei 1969.
Membahas permasalahan Malaysia tersebut, digunakan konsep consociational
democracy yang dikemukakan seorang ilmuan Belanda, Arend Lijphart. Dalam
makalah World Politics, dengan judul Consociational Democracy. Apa yang
8
dikemukakan oleh Lijphart mendekati model politik plural yang berdasarkan
pada faktor perkauman seperti yang terdapat di Malaysia.12
Teori ini menekankan kerjasama dan kompromi antara partai-partai
politik yang mewakili berbagai kelompok yang membentuk pemerintahan.
Partai-partai politik tersebut mewakili kelompok atau etnik masing-masing.
Dampaknya ialah terdapat pergeseran kekuasaan yang secara relatif bersifat
sama atau adil dari segi pembagian kursi parlemen. Hal ini menjadikan menteri-
menteri yang duduk dalam jabatannya dipilih berdasarkan ketentuan etnis
masing-masing.13
Secara etimologis consociation berasal dari consociato, adalah istilah
yang pernah digunakan David Apter untuk menggambarkan situasi politik di
Nigeria. Sementara itu orang Belanda menggunakan istilah verzuiling untuk
menggambarkan situasi masyarakat yang terbagi dalam pilar-pilar yang
menyangga suatu kubah, seperti pilar yang menyangga bangunan kuno di
Yunani. Pada kubah atau bangunan sosial tersebut terjadi akomodasi dan
kompromi antara elit dari masing-masing pilar. Dalam masyarakat yang
12
Intercollegiate Studies Institute (ISI), Consociational Democracy: The Views of Arend
Lijphart and Collected Criticisms. www.mmisi.Org. diakses pada12 Januari 2007. Dikutip dari
Penelitian Armein Daulay dan Eva Mushoffa. 2010. Perubahan Politik Malaysia Pasca Pemilu 2008
Implikasinya dalam Praktek Kehidupan Bermultietnis. (Jurusan Hubungan Internasional, FISIP.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). h. 11. 13
Lihat Ahmad Atory Hussain. 1998. Dari Berantakan Menuju Pembangunan Politik Melayu
1990-2000. (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD). h. 36.
www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/11/24/brk,20091124-210197,id.html. diakses tanggal 19
Januari 2011.
51
Akhirnya dengan alasan agar masalah ini tidak memanjang maka pada 11
November 2007, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia,
mengakui bahwa lagu “Rasa Sayange” adalah milik Indonesia.16
Setelah pengklaiman
lagu “Rasa Sayange” diselesaikan, maka muncul lagi masalah baru, yaitu kasus klaim
Malaysia atas kebudayaan Reog Ponogoro milik Indonesia. Banyak nya klaim
budaya yang dilakukan Malaysia yang berasal dari Indonesia ini telah memicu
konflik antar waga masyarakat di masing-masing negara dengan perang komentar di
dunia maya. Sehingga akibatnya memancing berbagai reaksi negatif dari warga di
kedua negara.17
16
Taufik Adi Susilo. 2009. Indonesia vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan
Indonesia&Malaysia. h 104. 17
Adi Susilo, Ibid. h., 101-102.
52
BAB IV
PENGARUH POLITIK DOMESTIK MALAYSIA DALAM HUBUNGAN
BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA PERIODE 2004-2009
Pada bab IV ini penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaruh politik
Malaysia dalam hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia yang akan lebih
difokuskan pada periode 2004-2009, kemudian bagaimana dinamika hubungan
bilateral Indonesia-Malaysia dan apa saja upaya dalam menyelesaikan permasalahan
hubungan bilateral di kedua negara tersebut.
A. Pengaruh Politik Domestik Malaysia dalam Hubungan Bilateral
Indonesia-Malaysia
Pengaruh politik domestik Malaysia dalam hubungan bilateral Indonesia-
Malaysia, bisa dilihat bagaimana hubungan kedua negara dari awal kemerdekaan,
hingga terjadi pengaruh politik baik di negaranya masing-masing maupun pada
permasalahan-permasalahan yang terjadi di kedua negara tersebut.
Hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada etnis Melayu, telah
menyebabkan lepasnya Singapura dari Malaysia, terjadinya kerusuhan rasial hingga
menyebabkan terjadinya perubahan politik di Malaysia pasca pemilu 2008. Etnisitas
dalam politik Malaysia memperkuat argument tentang pentingnya faktor domestik
dalam pembentukan keamanan nasional. Dominasi politik Melayu dalam politik
Malaysia merefleksikan adanya interplay antara keamanan etnis Melayu dan konsepsi
53
keamanan nasional. Rasa aman dan tidak aman yang dirasakan etnis Melayu
terefleksi dalam kebijakan keamanan pemerintah. Bahkan rasa aman dan tidak aman
UMNO pun secara bertahap berhubungan dengan rasa aman dan tidak aman etnis
Melayu.
Dengan memperkuat rasa aman etnis Melayu, maka Malaysia seolah-olah telah
melakukan usaha untuk memperkuat keamanan nasionalnya, paling tidak di tingkat
domestik. Untuk itu pada masa tahun 1970-an, pemerintah Malaysia melakukan
berbagai upaya untuk memperkuat dan memperkokoh kepentingan etnis Melayu.
Adanya kebijakan New Economic Policy (NEP), New Development Policy (NDP) dan
Sixth Malaysian Plan. Bertujuan untuk mempertahankan hak-hak istimewa orang
Melayu.1
Walaupun dalam perkembangannya, saat ini Perdana Menteri Tun Najib Razak
mengumumkan paket reformasi ekonomi yang diberi nama Model Ekonomi Baru
(NEM). Hal ini disiapkan untuk mencapai target Malaysia menjadi negara maju yang
dikenal dengan wawasan 2020. Di samping itu, NEM bertujuan membuat Malaysia
lebih kompetitif dikawasan nasional dan regional. Suatu hal yang menarik dari paket
NEM ini ialah adanya perubahan kebijakan yang memprioritaskan warga Melayu
(Bumiputera) tidak dilanjutkan lagi. 2
1 Khoridatul Anissa. 2009. Malaysia Macan Asia: Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, &
Dinamika Hubungannya dengan Indonesia. (Jogjakarta: Garasi) h.146. 2 kompas, 31 Maret 2010. Perhatikan pendapat Menteri Perdagangan Internasional Malaysia
Rafidah Azis pada masa lampau yang menolak dan tidak berkompromi terhadap permintaan asisten
perwakilan dagang Amerika Serikat Barbara Weisel. Isinya Ialah agar Malaysia melucuti kebijakan
pemerintah yang berpihak kepada pengusaha Melayu. Lihat Kompas, 10 Februari 2007.
54
Dari uraian di atas, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah
Malaysia berdasarkan atas konsep kebebasan “ala” Malaysia, di mana konsep ini
telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Malaysia sehinggga negara Malaysia
telah mencapai kemajuan ekonomi dan pembangunan yang sangat pesat.3
Jadi seberapa besar pengaruh politik domestik Malaysia terhadap hubungan
bilateral Indonesia-Malaysia, hal ini bisa terlihat dari dinamika hubungan kedua
negara selama ini.
B. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia
Hubungan Indonesia-Malaysia berlangsung seccara fluktuatif, kedua negara ini
mempunyai hubungan istimewa karena merupakan salah satu tetangga di Asia
Tenggara dan mempunyai warisan sejarah, bahasa, agama dan kebudayaan yang
sama.4 Selain itu kedua negara tersebut pernah sama-sama hidup dalam bingkai
kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pasang surut hubungan Indonesia-Malaysia
dimulai sejak terjadinya konfrontasi, hingga masalah perbatasan, dari beberapa sengketa
perbatasan mulai dari pulau Sipadan dan Ligitan, Ambalat, Insiden Tanjung Berakit yang
merupakan peristiwa yang kesekian kalinya yang berujung pada sengketa perbatasan RI-
Malaysia. perlakuan terhadap TKI di Malaysia, sampai mengenai klaim budaya dan kesenian
3Ahmad Atory Hussain. 1998. Dari Berantakan Menuju Pembangunan Politik Melayu 1990-
2000. (kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD) h. 38. 4Taufik Adi Susilo. 2009. Indonesia vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan
Indonesia&Malaysia. (Jogjakarta: Garasi). h. 89.
55
khas Indonesia oleh Malaysia.5 Berikut ini serangkaian bukti dinamika hubungan Indonesia-
Malaysia:
Tabel B.I
Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia
1957-1963 1963-1966 1966-1990 1990-2009
Menjalin hubungan
diplomatik
Pemutusan hubungan
diplomatik
Tensi dalam statement
pemerintah
Ketegangan antar
masyarakat
Kerjasama politik dan
keamanan
Kerjasama budaya
Kerjasama ekonomi
Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak awal kemerdekaan Malaysia,
hubungan diplomtik antara Indonesia-Malaysia masih sangat baik karena ikatan
keserumpunan menjadi faktor pemersatu kedua negara tersebut. Kemudian pada
periode 1963-1966, merupakan era konfrontasi yang ditandai dengan saling curiga
dan konflik, hal itu terlihat dari pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia.
Periode 1966-1990 merupakan periode terjalinnya kembali kerjasama yang baik, hal
ini bisa terlihat dari terjalinnya kembali kerjasama di berbagai bidang. Dan yang
5 Adi Susilo, Ibid., 83-86.
56
terakhir merupakan periode persaingan 1990-2009, dimana hubungan antar kedua
negara tetap terjalin baik, namun didalamnya manaruh kecurigaan. Hal tersebut bisa
terlihat dari kerjasama yang dilakukan diberbagai bidang, namun masih terdapat tensi
antar pemerintah dan ketegangan dalam masyarakat.
Dari uraian di atas, merujuk pada konsep politik internasional menurut K.J
Holsti mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi
atas respon negara lain.6 Adanya interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh
dan respons. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga
merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu.7 Seperti halnya hubungan bilateral
yang terjadi antara Indonesia-Malaysia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini bisa
dikatakan pasang surut dari baik hingga terjadi pemutusan diplomatik kemudian
sampai terjalin baik lagi. Berfokus pada pengambilan periode dalam skripsi ini yaitu
dari periode 2004-2009, bisa disimpulkan hubungan kedua negara pada saat itu
memang baik walaupun kedua negara tersebut telah dipenuhi dengan berbagai konflik
baik dalam negerinya masing-masing maupun permasalahan-permasalahan yang
menyangkut hubungan bilateral kedua negara, adanya berbagai permasalahan dalam
struktur politik domestik Malaysia tidak membawa pengaruh besar dalam bagi
hubungan bilateral dikedua negara, karena hingga saat ini hubungan bilateral itu
6 Lingkungan eksternal juga dijelaskan oleh Rosenau dalam konsep politik luar negeri yang
mengatakan bahwa kebijakan luar negeri yaitu, upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan
aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Selain itu,
kebijakan luar negeri menurutnya ditunjukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan
hidup suatu negara. James N. Rosenau. 1980. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The
Free Press. hal. 171-173. 7 Anak Agung Banyu Perwita, Yayan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional. h. 41.
57
masih terjalin dengan baik walaupun masih diwarnai dengan berbagai permasalahan-
permasalahan yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya, hal ini dikarenakan
kedua negara mempunyai sifat simbiosis mutualistik (saling ketergantungan).8
C. Upaya Penyelesaian Permasalahan Hubungan Bilateral Kedua Negara
Indonesia-Malaysia merupakan Negara yang memiliki hubungan erat tidak
hanya kedekatan secara geografis, tetapi juga kedekatan historis, kesamaan budaya
dan rasa persaudaraan (garis keturunan).9 Hal ini yang menjadi landasan yang kuat
hubungan kedua negara selama ini, pengaruh politik yang terjadi sejak masa
konfrontasi hingga saat ini lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan
kelompok maupun politis tertentu yang berkeinginan mengganggu serta merusak
hubungan Indonesia-Malaysia. Sejauh ini hubungan politik kedua negara merupakan
pilar penting dalam memajukan organisasi ASEAN yang telah berkembang secara
pesat dalam empat dekade terakhir, baik di tingkat regional maupun Internasional.
Hubungan kedua negara juga telah menjadi perhatian dan role model bagi
negara-negara lain dalam menyelesaikan setiap persoalan atau konflik, khususnya
bagaimana menempatkan hubungan bilateral kedua negara secara seimbang baik
secara substantif maupun dari sudut pandang publik masing-masing negara.
8 Abdul Rashid Moten. 2008. Government and Politics in Malaysia. (Malaysia: Cengange
Learning). h 287 9 Kunaseelan a/I Muniandy. 1996. Hubungan Malaysia Indonesia 1957-1970. (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka). h. 2.
58
Merujuk pada konsep Politik internasional yang merupakan salah satu wujud
dari interaksi dalam hubungan internasional. politik internasional membahas keadaan
atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu
dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan hubungan antar negara dan kesatuan-
kesatuan politik lainnya. Konsep politik internasional juga seperti halnya politik
domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan
dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat pembedaan antara kawan dan
lawan. Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas
tindakan negara lain. Dengan kata lain, politik internasional adalah proses interaksi
antara dua negara atau lebih.10
Seperti halnya Indonesia dan Malaysia yang saling
merespon permasalahan dengan membuat berbagai upaya diplomasi maupun
kerjasama dalam meningkatkan hubungan bilateral di kedua negara. Demikian upaya-
upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia-Malaysia:
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia:
Melaksanakan manajemen perbatasan yang baik dan efektif. Hal ini dapat
dilakukan dengan menyusun dasar hukum dan kerangka kerja kegiatan
pengelolaan kawasan perbatasan yang menyeluruh.selain itu, para pengambil
kebijakan dan para pelaksana perlu memiliki motivasi, dedikasi, dan kapabilitas
yang tinggi guna merealisasikan tujuan tersebut. Kemudian pengendalian dan
10
Dikutip dari Howard Lentner. 1974. Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual
Approach. Ohio: Bill and Howell Co., hal 2. Dalam buku Anak Agung Banyu Perwita, Yayan
Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Offset). h. 40
59
pengawasan selama pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan agar selalu berada
pada jalur yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Akhirnya evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilakukan agar dapat diketahui
sejauh mana perbedaan antara rencana awal, tujuan akhir dan realisasinya.
Melaksanakan kebijakan border diplomacy yang telah direncanakan
peningkatannya sejak tahun 2002 hendaknya terus dilanjutkan dan didukung
dengan sinergi lintas instansi/lembaga untuk dapat segera menyelesaikan
delimitasi batas-batas NKRI yang masih cukup banyak volumenya.
Melaksanakan kerjasama pembangunan ekonomi kawasan perbatasan:
kerjasama ini dibangun atas dasar prinsip “win win solution” yang berarti kedua
negara mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini dapat berupa
pembangunan sarana sosial ekonomi seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan,
dan lain-lain. Adanya forum kerjasama Sosek Malindo hendaknya dievaluasi
dan direvitalisasi guna didapat manfaat optimum bagi Indonesia.
Melaksanakan Kerjasama keamanan perbatasan; kerjasama ini dapat berupa
patroli bersama pasukan pengaman perbatasan kedua negara, penggunaan peta
perbatasan bersama, tukar-menukar data dan informasi perbatasan, latihan-
latihan bersama dalam hal pengamanan perbatasan, penanggulangan bencana
dan tanggap darurat. 11
Sedangkan dalam penyelesaian masalah perlindungan TKI, Indonesia telah
11
Artauli R.M.P. Tobing. 2007. Tinjauan Kritis Terhadap Hubungan Bilateral RI-Malaysia
Dalam Konteks Good Neighbouring Policy. Bandung,: Departemen Luar Negeri. h.7.
60
melaksanakan second track diplomacy, yaitu bentuk diplomasi yang dimainkan
oleh aktor-aktor non-negara, seperti individu atau non-governmental
organization (NGO). Selain itu dilaksanakan juga diplomasi dual track
diplomacy, yaitu bentuk diplomasi yang dijalankan oleh aktor negara dan non-
negara. 12
Persepsi dan strategisnya Malaysia dalam upaya promosi hubungan bilateral
Indonesia-Malaysia tersebut direfleksikan dengan adanya kedekatan hubungan
pribadi antar para pemimpin dari kedua negara tersebut. Berbagai kunjungan,
pertemuan dan komunikasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana
Menteri Abdullah Badawi begitu intensif. Forum resmi bilateral berjalan dengan baik
mulai dari tingkat Annual Consultation, Joint Commission, General Border
Committee, High Level Commission, serta berbagai working groups dan komite
bilateral di tingkat teknis lainnya.13
Selain itu pada masa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Perdana Menteri Abbdullah Badawi, diperkaya dengan forum
people-to-people contact. Salah satu forum yang aktif adalah Eminent Persons Group
(EPG)/Dewan Pakar Indonesia-Malaysiayang diresmikan di Kuala Lumpur pada 7
Juli 2008. Tugas utama EPG ialah menyusun rekomendasi kepada pemerintah kedua
negara dalam berbagai isu strategis , seperti penanganan masalah TKI, penguatan
12
Amalia Sustikarini. 2004. Dual-Track Diplomacy Government-NGO. Solusi Alternatif dalam
Masalah Perlindungan TKI. (GLOBAL: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas ILmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia) h. 9. 13
Khoridatul Anissa. 2009. Malaysia Macan Asia: Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, &
Dinamika Hubungannya dengan Indonesia. h. 205.
61
kerjasama perdagangan, investasi, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.14
Pertemuan puncak tahunan (Annual Consultations) antar kedua kepala
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah
Badawi berlangsung di Jakarta, Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009. Kedua
pemimpin mengindikasikan beberapa strategic goals yang harus segera
ditindaklanjuti, yaitu: peningkatan volume perdagangan, upaya bersama untuk
menstabilkan harga minyak sawit, perlindungan TKI di Malaysia, kerjasama di
bidang energi dan pertanian dalam upaya ikut serta menjamin food and energy
security di kawasan, kerjasama di kawasan untuk menanggulangi masalah people
smuggling dan trafficking in persons (TIPs), penyelesaian masalah batas wilayah dan
peningkatan kerjasama di bidaang pariwisata.15
Hasil dari pertemuan tersebut mencerminkan perhatian dan komitmen dari para
pemimpin kedua negara bagi upaya penyelesaian outstanding issues sekaligus
sebagai jawaban terkait dengan telah terjadinya kesenjangan “persepsi” dan
“interprestasi” dari kondisi hubungan bilateral antara para pemimpin dan anggota
lainnya. Untuk menjebatani kesenjangan pemahaman tersebut penting guna
menciptakan sinergi yang positif dari para pembuat politik luar negeri dalam
menjalankan roda diplomasi total.16
14
Keppres Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Eminent Persons
Group Indonesia. 15
http://www.deplu.org.id/pages/Event.aspx?I=id, diakses pada 1 Mei 2011. 16