BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn432-2015.pdf · 35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.432, 2015 KEMENTAN. Kelapa Sawit. Berkelanjutan.Indonesia. Sertifikasi. Sistem. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/Permentan/OT.140/3/2015

TENTANG

SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION SYSTEM /ISPO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan perkebunan diselenggarakanberdasarkan asas kedaulatan, kemandirian,kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan,kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan,kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan;

b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor19/Permentan/OT.140/3/2011 telah ditetapkanPedoman Perkebunan Kelapa Sawit BerkelanjutanIndonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b serta adanyaperkembangan tuntutan dalam penyelenggaraanPembangunan Perkebunan Kelapa SawitBerkelanjutan, perlu meninjau kembali PeraturanMenteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran

www.peraturan.go.id

2015, No.432 2

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentangKeselamatan Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 109, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);

www.peraturan.go.id

2015, No.4323

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 106, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4959);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5432);

15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerlindungan dan Pemberdayaan Petani (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5433);

16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5613);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentangPengawasan atas Peredaran Penggunaan Pestisida(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973Nomor 12);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentangKewenangan Pengelolaan Pembinaan danPengembangan Industri (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1986 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

www.peraturan.go.id

2015, No.432 4

19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Jamsostek (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5472);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentangPerlindungan Tanaman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1995 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentangPerbenihan Tanaman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1995 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3643);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3803);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3804);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentangPengendalian Pencemaran Udara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentangTata Cara Perubahan Peruntukan Dan FungsiKawasan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5097);

www.peraturan.go.id

2015, No.4325

27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentangPenertiban Tanah Terlantar (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentangpengelolaan kawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 56, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentangIzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5285);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5580);

31. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara;

32. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentangPembentukan Kementerian dan Pengangkatan KabinetKerja Periode Tahun 2014-2019;

33. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentangPenataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

34. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian UsahaPerkebunan;

36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan LahanGambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;

37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pertanian;

www.peraturan.go.id

2015, No.432 6

38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan;

39. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian WewenangPemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian DalamRangka Penanaman Modal Kepada Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal;

Memerhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentangPeningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan danLahan;

2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentangPenanganan Gangguan Keamanan Dalam NegeriTahun 2013;

3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentangPenundaan Pemberian Izin Baru dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

4. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2014 tentangPenanganan Gangguan Keamanan Dalam NegeriTahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEMSERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTANINDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILCERTIFICATION SYSTEM /ISPO ).

Pasal 1

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (IndonesianSustainable Palm Oil Certification System /ISPO), seperti tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Pasal 2

(1) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) dilakukansecara wajib (mandatory) atau sukarela (voluntary).

(2) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) secarawajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

www.peraturan.go.id

2015, No.4327

a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidayaperkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan sepertitercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidayaperkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran III yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasilperkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(3) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) secarasukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Usaha Kebun Plasma yang lahannya berasal dari pencadanganlahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakatatau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melaluiPerusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya, sepertitercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Usaha Kebun Swadaya yang kebunnya dibangun dan/ataudikelola sendiri oleh Pekebun, seperti tercantum dalam LampiranVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini;

c. Perusahaan Perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawituntuk energi terbarukan oleh Perusahaan Perkebunan yangmemenuhi persyaratan, seperti tercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 3

Perusahaan Perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III yang terintegrasidengan usaha pengolahan dan sedang proses penyelesaian hak atas tanah,sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum mengajukan pendaftaranpermohonan sertifikat ISPO diberikan tenggang waktu sampai dengan 6(enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan harusmengajukan pendaftaran sesuai format 1.

Pasal 4

(1) Apabila Perusahaan Perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, belum mengajukanpermohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO, dikenakan sanksipenurunan kelas kebun menjadi Kelas IV.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 8

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernuratau bupati/wali kota sesuai kewenangan dalam bentuk keputusansesuai format 2.

Pasal 5

(1) Perusahaan Perkebunan yang dikenakan sanksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 apabila akan mengajukan permohonansertifikat ISPO harus dilakukan penilaian usaha perkebunan.

(2) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan apabila jangka waktu periode penilaian usaha perkebunantelah berakhir.

(3) Penetapan kelas kebun setelah dikenakan sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam bentuk keputusan.

Pasal 6

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, belum mengajukanpermohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi dalam bentukperingatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.

(2) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonansertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin UsahaPerkebunan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Pasal 7

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki kebun dan tidak memilikiusaha pengolahan, wajib menerapkan ISPO dan memasok bahanbakunya ke unit pengolahan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO,paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri inidiundangkan.

(2) Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), belum melakukan pendaftaran sertifikat ISPO diberikanperingatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan untukmengajukan permohonan sertifikat ISPO.

(3) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonansertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin UsahaPerkebunan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.4329

Pasal 8

(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasiltanpa kebun yang diusahakan sendiri, wajib menerapkan ISPO danmenerima pasokan bahan baku dari kebun yang mendapatkansertifikat ISPO paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak PeraturanMenteri ini diundangkan.

(2) Apabila Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahanhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melakukanpendaftaran sertifikat ISPO diberikan peringatan 3 (tiga) kali denganselang waktu 4 (empat) bulan untuk mengajukan permohonansertifikat ISPO.

(3) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) Perusahaan Perkebunan usaha pengolahan belummengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi berupaPencabutan Izin Usaha Perkebunan pengolahan oleh gubernur ataubupati/wali kota sesuai kewenangan.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perkebunan melakukan pembinaan dan bimbinganuntuk menerapkan ISPO kepada Kebun Plasma dan Kebun Swadayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 10

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapansanksi penurunan kelas kebun atau pencabutan Izin UsahaPerkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6ayat (2), Pasal 7 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (3).

(2) Apabila pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan tidak mengenakansanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengusulkankepada Menteri Dalam Negeri untuk mengenakan sanksi peringatandalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada pejabat penetapkelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunansesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimanadimaksud pada ayat (2) pejabat penetap kelas usaha perkebunan danpejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Menterimengambil alih wewenang pejabat penetap kelas usaha perkebunandan pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 10

Pasal 11

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan permohonan dan sedang dalamproses mendapatkan sertifikat sebelum Peraturan Menteri inidiundangkan, mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor19/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan KelapaSawit Berkelanjutan Indonesia.

Pasal 12

(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapat Sertifikat ISPO berdasarkanPeraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat.

(2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalampenerapan ISPO harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteriini.

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan MenteriPertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang PedomanPerkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian SustainablePalm Oil/ISPO) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkandengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

www.peraturan.go.id

2015, No.43211

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/Permentan/OT.140/3/2015

TENTANG SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTANINDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATIONSYSTEM /ISPO)

SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atauSustainable Palm Oil merupakan kewajiban yang diterapkan olehpemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan,meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturanperundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapankewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejakpeluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) di Medan pada Maret tahun2011.

Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebutdan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutanpembangunan Perkebunan, serta di undangkannya Undang-UndangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi olehpersyaratan ISPO, permintaan pasar terhadap minyak yangbersertifikat ISPO yang mulai bermunculan, mengharuskan perlunyapersyaratan ISPO untuk direvisi. Penyempurnaan ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan KelapaSawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO),bertujuan untuk lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas bagiPelaku Usaha Perkebunan dan para auditor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkanuntuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuanmemastikan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun

www.peraturan.go.id

2015, No.432 12

kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benardan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari peraturan ini mengatur tentang:

1. Persyaratan Prinsip dan Kriteria ISPO;

2. Lembaga Pendukung Sertifikasi ISPO;

3. Lembaga Konsultan;

4. Lembaga Pelatihan;

5. Kegiatan Sertifikasi ISPO;

6. Tata Cara Sertifikasi ISPO;

7. Organisasi Komisi ISPO;

8. Penyelesaian Sengketa;

9. Pembiayaan;

10. Sanksi Administtratif.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber dayaalam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin,budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait TanamanPerkebunan.

2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanamantahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untukusaha Perkebunan.

3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barangdan/atau jasa Perkebunan.

4. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaanPerkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.

5. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu.

6. Koperasi Unit Desa (KUD) yang selanjutnya disebut Koperasiadalah koperasi milik pekebun kelapa sawit sebagai wadahbersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomianggotanya.

7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentukatas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan

www.peraturan.go.id

2015, No.43213

(sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untukmeningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadanhukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan denganskala tertentu.

9. Usaha Kebun Plasma adalah usaha Pekebun yang lahannyaberasal dari pencadangan lahan Pemerintah, PerusahaanPerkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yangmemperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untukpembangunan kebunnya.

10. Usaha Kebun Swadaya adalah usaha Pekebun yang kebunnyadikelola sendiri oleh Pekebun sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan danpengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahanuntuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, danproduk ikutan.

12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (IndonesianSustainable Palm Oil/ISPO) yang selanjutnya disebut ISPO adalahsistem usaha di bidang Perkebunan kelapa sawit yang layakekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan padaperaturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izintertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki olehperusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidayaPerkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahanhasil Perkebunan.

14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebutIUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajibdimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usahabudidaya Perkebunan.

15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnyadisebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang danwajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usahaindustri pengolahan hasil Perkebunan.

16. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi khususdengan kualifikasi sesuai dengan persyaratan ISPO dan mengacukepada ISO 19011:2011 (Guidelines for Auditing management

www.peraturan.go.id

2015, No.432 14

systems) atau SNI ISO 19011-2012 Panduan audit sistemmanajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

17. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LembagaSertifikasi adalah lembaga independen yang telah mendapatkanpengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan mendapatkanakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk sistemmanajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan.

18. Lembaga Konsultan ISPO adalah perusahaan independen yangtelah terdaftar di komisi ISPO dan mempunyai tenaga konsultanyang memiliki kompetensi di bidang jasa konsultansi bagiperusahaan Perkebunan kelapa sawit dalam rangkamempersiapkan penerapan pedoman Perkebunan kelapa sawitberkelanjutan untuk memperoleh sertifikat ISPO.

19. Lembaga Pelatihan ISPO adalah organisasi profesional yangmenyediakan jasa pelatihan (services) guna menghasilkan tenagaauditor yang mampu melakukan penilaian prinsip dan kriteriaISPO sesuai dengan peraturan yang berlaku, danmenyebarluaskan informasi mengenai ISPO.

20. Ketelusuran (Traceability) adalah metode yang digunakan untukmelakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui danmelakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehinggadapat diketahui asal usul TBS yang diolah.

21. Survailen adalah penilaian yang dilakukan oleh Komisi ISPOterhadap Lembaga Sertifikasi ISPO dan Lembaga Sertifikasi ISPOterhadap pemegang sertifikat ISPO (PerusahaanPerkebunan/Usaha Kebun Plasma/Usaha Kebun Swadaya) untukmenjamin bahwa penerapan sistem sertifikasi ISPO tetapdilaksanakan.

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

BAB II

PERSYARATAN PRINSIP DAN KRITERIA ISPO.

Pelaksanaan sertifikasi ISPO mengacu kepada persyaratan prinsip dankriteria ISPO pada lampiran II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

2015, No.43215

BAB III

LEMBAGA PENDUKUNG SERTIFIKASI ISPO

A. LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi yang akan melakukan sertifikasi, harusmendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratansebagai berikut:

a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaanpenjual jasa;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Struktur organisasi Perusahaan yang menangani ISPO denganuraian tugas yang jelas;

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;

g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;

h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;

i. Telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untukruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2008)dan Sistem Manajemen Lingkungan (SNI 19-14001-2005)untuk ruang lingkup Pertanian, Perikanan (01);

j. Menunjukkan laporan survailen terakhir dan membuktikanbahwa sertifikat akreditasi yang diperoleh dari KAN atau badanakreditasi lainnya masih berlaku;

k. Menerapkan ISO 17021-2012 (SNI ISO/IEC 17021-2008)Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemendan ISO/IEC 17065:2012 Persyaratan Lembaga Sertifikasiproduk, proses dan jasa. (Pedoman BSN 401:2000 Persyaratanumum Lembaga Sertifikasi produk);

l. Memiliki personel tetap yang bertanggung jawab penuh dalampengambilan keputusan dan yang melakukan evaluasi(reviewer) dimana mempunyai kompetensi di bidang sertifikasiperkelapasawitan;

m. Memiliki minimal 5 (lima) orang Auditor permanen yang luluspelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat ISPO

www.peraturan.go.id

2015, No.432 16

atau Lembaga Pelatihan yang ditunjuk oleh Komisi ISPO salahsatu diantaranya harus telah mengikuti pelatihan ISO 9000atau ISO 14000 yang nantinya akan menjadi auditor kepala;dan

n. Khusus untuk sistem sertifikasi rantai pasok, penerapansistem sertifikasi wajib diikuti dengan prinsip dan kriteriaISPO. Prinsip dan kriteria ISPO, ISO/IEC 17065:2012 dan ISOGuide 66 merupakan persyaratan untuk pengakuan (approval)Komisi ISPO.

Bagi Lembaga Sertifikasi luar negeri yang berkantor di Indonesiaharus mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi yang telahmelakukan kerjasama berupa Mutual Recognition Arrangement(MRA) dengan KAN dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelahmendapatkan pengakuan Komisi ISPO harus sudah mendapatkankembali akreditasi dari KAN.

Bagi Lembaga Sertifikasi luar negeri yang berkantor di Indonesia,apabila badan akreditasi di negara asalnya belum menjalinkerjasama dengan KAN, maka Lembaga Sertifikasi luar negeridimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang berlakuuntuk Lembaga Sertifikasi dalam negeri.

Tata Cara pengakuan Lembaga Sertifikasi sebagai berikut:

a. Lembaga Sertifikasi yang mendapat akreditasi KAN maupunBadan Akreditasi Asing yang mempunyai MRA dengan KANuntuk ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM) danSistem Manajemen Lingkungan (SML), menyampaikanpermohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkandokumen persyaratan.

b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilaidokumen permohonan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggalditerima surat permohonan sesuai dengan stempel pos.Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepadapemohon untuk dilengkapi.

Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan palinglambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuaistampel pos. Apabila dalam jagka waktu tersebut tidakmelengkapi, permohonan pengajuan sebagai LembagaSertifikasi dianggap ditarik kembali.

c. Sekretariat Komisi ISPO mengumumkan Permohonan yangtelah lengkap antara lain melalui website untuk memintatanggapan Publik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

www.peraturan.go.id

2015, No.43217

d. Hasil penilaian dokumen dan tanggapan publik disampaikankepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan verifikasi terhadapseluruh dokumen beserta aspek-aspek lainnya berkaitandengan persyaratan ISPO.

e. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap LembagaSertifikasi kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan(approval), sedangkan Lembaga Sertifikasi yang tidakmemenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta melakukanperbaikan.

f. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada LembagaSertifikasi yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkankepada publik melalui website ISPO (www.ispo-org.or.id).

2. Kewajiban Lembaga Sertifikasi

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, LembagaSertifikasi wajib:

a. Menjaga indepedensinya dari Perusahaan Perkebunantermasuk anak-anak Perusahaan Perkebunan yang dinilaiminimal selama 3 (tiga) tahun untuk menjaga konflikkepentingan;

b. Menjaga kerahasiaan Perusahaan Perkebunan yang menjadipengguna jasanya;

c. Memiliki Auditor yang bebas dari pengaruh pekerjaansebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun (tidakdiizinkan bekerja sebagai auditor dan tenaga ahli untukkliennya selama 3 tahun terakhir);

d. Menghindari segala hal yang dapat berpotensi mempengaruhiproses penilaian sertifikasi dan/atau konflik kepentingan;

e. Menerapkan semua ketentuan ISPO untuk menjamin semuaorang, sub kontraktor atau perusahaan lainnya (karyawantetap, auditor independen, tenaga ahli dan konsultan) yangmelakukan auditing tunduk dengan persyaratan ISPO;

f. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Komisi ISPO,dan akan dilakukan surveilan dan saksi oleh Komisi ISPOminimal sekali dalam 1 (satu) tahun;

g. Tidak melakukan konsultasi dan pre-audit; dan

h. Lembaga Sertifikasi asing yang berkantor di Indonesia harusmemenuhi peraturan perundang-undangan seperti saham(modal), izin kerja, terdaftar sebagai pemegang SIUP untukkegiatan penjualan jasa sertifikasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 18

Penilaian/audit dilaksanakan oleh Tim audit yang terdiri dariauditor kepala, auditor (anggota) dan dapat menggunakan tenagaahli dibidang legalitas, budidaya, lingkungan, dan sosial-ekonomi.

Dalam melaksanakan audit, Tim Audit harus memiliki kompetensikhusus, yaitu mengacu kepada ISO 19011:2011 Guidelines forauditing Management Systems atau SNI ISO 19011-2012 Panduanaudit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuksertifikasi ISPO.

Pada penilaian atau assesment ISPO diperlukan tim yangmempunyai pengetahuan ilmiah dan pengalaman yang cukupmengenai kebun kelapa sawit, pengolahan minyak sawit, danperaturan perundangan terkait serta dapat berkomunikasi dalambahasa Indonesia.

Tim audit harus memiliki kemampuan menilai hal-hal berikut ini:

a. Pengetahuan di bidang legalitas;

b. Pengetahuan khusus tentang Perkebunan kelapa sawit danperaturan perundangan terkait;

c. Cara budidaya yang baik (GAP) dan Cara pengolahan yang baik(GMP); sesuai Pedoman teknis Pembangunan kebun kelapasawit, Ditjen Perkebunan;

d. Pengendalian Hama Terpadu (PHT);

e. Jaminan Kesehatan dan Keamanan (Health and SafetyInsurance), SMK3;

f. Kesejahteraan pekerja (Labour Welfare);

g. Keamanan Pangan (Food Safety);

h. Penyelesaian dan pendekatan masalah sosial ekonomi;

i. Efek dari gas rumah kaca (GRK);

j. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya; dan

k. ISO 9000.

Auditor ISPO wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Minimum berijazah Diploma III di bidang pertanian atau,lingkungan atau ilmu sosial dan ekonomi atau teknik yangterkait dengan Perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasilkelapa sawit;

b. Mempunyai pengalaman di bidang audit, seperti pengelolaanminyak sawit, pertanian, ekologi dan bidang ilmu sosialtermasuk hukum;

www.peraturan.go.id

2015, No.43219

c. Memahami prinsip dasar ISO 9000 – Quality Management; atauISO 14000 mengenai lingkungan;

d. Lulus dan mempuyai sertifikat pelatihan ISPO diselenggarakanoleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yangtelah diakui/ditunjuk Komisi ISPO;

e. Lulus pelatihan sertifikasi rantai pasok dan teknik audit dasarISPO (khusus untuk auditor pada sistem sertifikasi rantaipasok); dan

f. Auditor permanen LS tidak diperkenankan menjadi auditor subkontrak pada LS yang lain.

g. Auditor sub kontrak tidak diperkenankan menjadi LeadAuditor.

Dalam melaksanakan penilaian/audit, auditor dipimpin oleh LeadAuditor. Untuk menjadi Lead Auditor diperlukan tambahanpersyaratan sebagai berikut:

a. Melakukan audit sekurang-kurangnya 15 hari dalam skemasertifikasi yang serupa (termasuk penelusuran) atau minimal3 (tiga) kali audit pada 3 (tiga) organisasi yang berbeda;

b. Lulus dari pelatihan Lead Auditor ISO 9000 dan ISO 14001;dan

c. Khusus untuk lead auditor sistem sertifikasi rantai pasokharus memiliki pengalaman kerja lapangan dalam rantaipasokan makanan atau setara berkaitan dengan yangdiperlukan untuk proses sertifikasi.

Apabila diperlukan Tim audit dapat didampingi oleh tenaga ahliuntuk bidang pertanian, legal, lingkungan, gas rumah kaca danSistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).Persyaratan tenaga ahli diantaranya meliputi:

a. Minimum berijazah sarjana di bidang pertanian, hukum,lingkungan atau ilmu sosial atau teknik yang terkait denganPerkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil kelapasawit;dan

b. Mempunyai pengalaman yang profesional di bidangnya masing-masing.

3. Masa Berlaku Pengakuan

Pengakuan Lembaga Sertifikasi berlaku selama 5 (lima) tahun.Lembaga Sertifikasi harus mengajukan permohonan perpanjanganpengakuan (approval) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelumberakhirnya masa pengakuan.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 20

B. LEMBAGA KONSULTAN

1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Konsultan

Penyiapan dokumen sertifikasi dilakukan oleh PerusahaanPerkebunan atau dapat menggunakan jasa konsultan ISPO.Lembaga Konsultan ISPO yaitu badan usaha yang berbadanhukum bersifat independen dan ditunjuk oleh Komisi ISPO.

Untuk menjadi Lembaga Konsultan diperlukan syarat sebagaiberikut:

d. Struktur organisasi Perusahaan yang menangani ISPO denganuraian tugas yang jelas;

i. Memiliki minimal 2 (dua) orang tenaga ahli yang telahberpengalaman di bidang sertifikasi ISPO;

j. Memiliki /menggunakan tenaga yang telah mengikuti pelatihanauditor ISPO, memiliki pengalaman lapangan minimal 3 (tiga)kali di perusahaan yang berbeda (tidak berada dalam satugroup); dan

k. Memiliki pengalaman konsultansi di bidang pertanian/sustainability/kehutanan/lingkungan dan lainnya yang terkait.

Pelaksanaan konsultansi dilaksanakan oleh Tim Konsultan yangterdiri dari ketua dan anggota. Dalam melaksanakan konsultansi,Tim Konsultan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang ISO 19011:2011 Guidelines for Auditing ManagementSystems atau SNI ISO19011:2012 Panduan audit sistemmanajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

Tim konsultan harus memiliki kemampuan dalam hal berikut ini:

a. Pengetahuan khusus tentang kelapa sawit;

b. Pengetahuan mengenai sistem perizinan Perkebunan;

www.peraturan.go.id

2015, No.43221

c. Sistem manajemen Perkebunan dan teknis budidaya sertapengolahan hasil;

d. Pengetahuan mengenai pemantauan dan pengawasanlingkungan;

e. Sistem Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

f. Kesejahteraan pekerja;

g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar;

h. Pengembangan usaha berkelanjutan;

i. Efek dan peningkatan dari gas rumah kaca (GRK); dan

j. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya.

Untuk menjadi anggota konsultan diperlukan syarat sebagaiberikut:

a. Minimum berijazah Sarjana di bidang pertanian, lingkungan,kehutanan, ilmu sosial ekonomi, dan bidang terkait lainnya;

b. Mempunyai pengalaman di bidang Perkebunan kelapa sawitberkelanjutan; dan

c. Lulus pelatihan auditor ISPO yang diselenggarakan olehSekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telahdiakui oleh Komisi ISPO.

Dalam melaksanakan konsultansi, Tim Konsultan dipimpin olehKetua. Untuk menjadi Ketua Tim Konsultan diperlukan tambahanpersyaratan sebagai berikut:

a. Berpengalaman melakukan konsultansi dan audit di bidangpertanian/kehutanan/lingkungan dan lainnya yang terkaitminimal 5 (lima) kali; dan

b. Memiliki pengalaman kerja lapangan di salah satu rantai pasokproduksi minyak sawit berkelanjutan dan proses sertifikasirantai pasok (traceable certification).

Tata Cara pengakuan Lembaga Konsultan sebagai berikut:

a. Lembaga Konsultan menyampaikan surat permohonan kepadaKomisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.

b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilaidokumen permohonan paling lama 2 (dua) minggu sejaktanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempelpos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukankepada pemohon untuk dilengkapi.

Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling

www.peraturan.go.id

2015, No.432 22

lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuaistampel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidakmelengkapi, permohonan pengajuan sebagai lembagakonsultan dianggap ditarik kembali.

c. Dokumen yang telah lengkap disampaikan Sekretariat KomisiISPO kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian danverifikasi.

d. Lembaga Konsultan yang disetujui sebagai Lembaga KonsultanISPO, akan diberikan surat pengakuan yang diterbitkan olehKetua Komisi ISPO.

2. Kewajiban Lembaga Konsultan

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, LembagaKonsultan wajib:

a. Menjaga kerahasiaan Perusahaan Perkebunan yang menjadipengguna jasanya;

b. Memiliki Tenaga konsultan yang bebas dari pengaruhpekerjaan sebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun(tidak diizinkan bekerja sebagai karyawan untuk kliennyaselama 3 tahun terakhir);

c. Memelihara kredibilitas dan kompetensi timnya, antara lainmelalui pelatihan penyegaran ISPO;

d. Melakukan evaluasi kinerja anggota timnya setiap tahun; dan

e. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretariat KomisiISPO secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pengakuan Lembaga Konsultan berlaku selama 5 (lima) tahun.Lembaga Konsultan ISPO harus mengajukan permohonanperpanjangan pengakuan (approval) kepada Komisi ISPO, 1 (satu)tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

C. LEMBAGA PELATIHAN

1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Pelatihan

Konsultan dan Auditor Lembaga Sertifikasi dan auditor internalperusahaan wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan olehSekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakuioleh Komisi ISPO.

Untuk menjadi Lembaga Pelatihan diperlukan syarat sebagaiberikut:

www.peraturan.go.id

2015, No.43223

d. Struktur organisasi perusahaan dengan uraian tugas yangjelas;

i. Memiliki tenaga pengajar yang kompeten di bidang legalitas,budi daya dan pengolahan hasil Perkebunan kelapa sawit,lingkungan, perhitungan emisi Gas Rumah kaca (GRK),Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sosial ekonomi dansertifikasi ISPO dan lain-lain yang memiliki relevansi denganISPO;

j. Pengalaman menyelenggarakan pelatihan di bidang pertanian,kehutanan, dan/atau lingkungan; dan

k. Kurikulum yang disusun oleh Komisi ISPO;

Tata Cara pengakuan Lembaga Pelatihan sebagai berikut:

a. Lembaga Pelatihan menyampaikan surat permohonan kepadaKomisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.

b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilaidokumen permohonan paling lama 2 (dua) minggu sejaktanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempelpos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukankepada pemohon untuk dilengkapi.

Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan palinglambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuaistempel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidakmelengkapi, permohonan pengajuan sebagai Lembaga Pelatihandianggap ditarik kembali.

c. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dokumenpermohonan. Permohonan yang tidak lengkap akandiberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

d. Dokumen yang telah lengkap disampaikan Sekretariat KomisiISPO kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian danverifikasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 24

e. Lembaga Pelatihan yang disetujui sebagai Lembaga PelatihanISPO, akan diberikan surat pengakuan yang diterbitkan olehKetua Komisi ISPO.

2. Kewajiban Lembaga Pelatihan

a. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara profesional danindependen (bebas dari hal-hal yang dapat mempengaruhikemandiriannya atau kerahasiaan) dalam pengambilankeputusan kelulusan peserta auditor ISPO;

b. Menerapkan panduan pelatihan dan sosialisasi ISPO;

c. Memelihara kredibilitas, kompetensi, integritas pelatihan;

d. Menyampaikan laporan kegiatan dan monitoring kegiatanauditor yang dilatih kepada Sekretariat Komisi ISPO palingsedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan

e. Auditor yang telah dilatih wajib didaftarkan kepada KomisiISPO.

Pengakuan Lembaga Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun.Lembaga Pelatihan ISPO harus mengajukan permohonanperpanjangan pengakuan (approval) kepada Komisi ISPO, 1 (satu)tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

BAB IV

KEGIATAN SERTIFIKASI ISPO

A. JENIS SERTIFIKASI

1. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan;

2. Sertifikasi Usaha Kebun Plasma;

3. Sertifikasi Usaha Kebun Swadaya;

4. Sertifikasi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan.

B. TIPE SERTIFIKASI MINYAK KELAPA SAWIT YANG DIPERDAGANGKAN

1. Tipe sertifikasi Perusahaan Perkebunan dan Pekebun

Tipe sertifikasi Perusahaan Perkebunan dan Pekebun adalah tipesertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi dan diakui olehKomisi ISPO berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO yang terkait.

2. Tipe sertifikasi rantai pasok (supply chain certification)

Tipe sertifikasi rantai pasok adalah tipe sertifikat untuk minyak

www.peraturan.go.id

2015, No.43225

kelapa sawit berkelanjutan yang diperdagangkan atas permintaanpembeli dengan modul sebagai berikut:

a. Segregasi (Segregation)

Tipe ini memastikan bahwa minyak kelapa sawit bersertifikatISPO dan turunannya yang diperdagangkan hanya berasal darisumber yang bersertifikat ISPO.

Model ini menjamin bahwa semua produk fisik berasal dariPerkebunan dan usaha pengolahan yang bersertifikat ISPO.

b. Keseimbangan Massa (Mass Balance)

Tipe ini mengandung minyak kelapa sawit bersertifikat ISPOdengan volume paling sedikit 70% pada tahun 2020 dansisanya berupa minyak kelapa sawit yang tidak bersertifikatISPO.

Tipe ini digunakan sebagai pemicu untuk perdagangan utamaminyak kelapa sawit berkelanjutan.

c. Book and claim

Tipe ini menyediakan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPOyang dapat diperjual belikan sampai kepada pasokan dasarminyak kelapa sawit. Pelaku Usaha Perkebunan kemudiandapat menawarkan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO danproduk turunannya kepada konsumen secara langsung melaluiwebsite.

Tipe sertifikasi rantai pasok wajib menerapkan ketentuanketelusuran hingga ke pengguna akhir. Persyaratan penjualanminyak sawit sesuai ketentuan rantai pasok wajib menerapkanchain of custody.

TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

A. TATA CARA SERTIFIKASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

1. Penilaian oleh Pemerintah

Setiap Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin usahaperkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUBP, ITUIP) dilakukanpenilaian oleh Pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau Pusatberdasarkan Peraturan Menteri Pertanian mengenai pedomanpenilaian usaha Perkebunan.

Hasil penilaian dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

www.peraturan.go.id

2015, No.432 26

a. Kelas A (baik sekali), Kelas B (baik), Kelas C (sedang), Kelas D(kurang) dan Kelas E (kurang sekali) untuk kebun dalam tahappembangunan; dan

b. Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV(kurang) dan Kelas V (kurang sekali) untuk kebun dalam tahapoperasional.

Perusahaan yang mendapat penilaian kebun Kelas I, Kelas II, danKelas III berhak mengajukan permohonan untuk dilakukanpenilaian audit sertifikasi ISPO.

2. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dankriteria ISPO kelapa sawit berkelanjutan oleh pihak ketiga yangtidak berpihak yaitu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatpengakuan dari Komisi ISPO.

Obyek penilaian sertifikasi dilakukan terhadap:

a. Unit Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidayaPerkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam1 (satu) unit usaha (profit entity).

b. Unit perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidayaPerkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam1 (satu) unit usaha (profit entity) dapat juga disertifikasi untukenergi terbarukan apabila dibutuhkan.

c. Unit Perusahaan Perkebunan yang hanya melakukan usahabudidaya Perkebunan, agar TBS yang dihasilkan sesuai denganprinsip dan kriteria ISPO, Perusahaan wajib memasok TBS-nyakepada usaha pengolahan yang telah bersertifikat ISPO.

d. Unit Perusahaan Perkebunan yang hanya melakukan usahapengolahan yang pasokan bahan bakunya dari kebunmasyarakat atau kebun mitra lainnya untuk menjaminpemenuhan kapasitas dari usaha pengolahan berdasarkanperjanjian sesuai peraturan di bidang perizinan usahaPerkebunan.

e. Unit sertifikasi kelompok (group) Perusahaan Perkebunan yaitubeberapa Perusahaan Perkebunan yang dikelola denganmenerapkan manajemen yang sama. Masing-masingPerusahaan Perkebunan yang di bawah kelompok masing-masing harus mendapatkan sertifikat ISPO terlebih dahulu,sebelum kelompoknya disertifikasi.

Setiap Perusahaan Perkebunan harus mempunyai minimal 2 (dua)orang internal auditor, dan bagi group perusahaan minimal 5(lima) orang yang telah lulus pelatihan teknis auditor ISPO.

www.peraturan.go.id

2015, No.43227

3. Pengambilan contoh kebun

Perusahaan Perkebunan yang disertifikasi dinilai berdasarkanjumlah contoh kebun. Unit kebun dari suatu PerusahaanPerkebunan yang dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO,minimum berjumlah 0,8y pembulatan ke atas, dimana y adalahjumlah kebun dari perusahaan Perkebunan kelapa sawit. Ukuransampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko padaunit kebun, dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuransampel yang lebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula (0,8y) x (z)dimana z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaianresiko. (Resiko rendah = pengali 1; resiko menengah = pengali 2 ;resiko tinggi = pengali 3).

Usaha pengolahan kelapa sawit, secara keseluruhan dinilaiberdasarkan prinsip dan kriteria ISPO.

4. Prinsip dan Kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan

Perusahaan Perkebunan dalam menyiapkan pemenuhan terhadappenerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO dapatmenggunakan jasa konsultan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan terdiriatas :

a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidayaPerkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasilPerkebunan, yaitu:

1) Legalitas Usaha Perkebunan;

2) Manajemen Perkebunan;

3) Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer danLahan Gambut;

4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;

5) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;

6) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan EkonomiMasyarakat; dan

7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidayaPerkebunan, yaitu:

1) Legalitas Lahan Perkebunan;

www.peraturan.go.id

2015, No.432 28

3) Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer danLahan Gambut;

c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahanhasil Perkebunan, yaitu:

1) Legalitas Lahan Perkebunan;

d. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha produksiminyak kelapa sawit untuk energi terbarukan wajibmenghitung emisi GRK yang pedoman perhitungannya diatursecara terpisah.

5. Syarat permohonan Sertifikasi

Perusahaan Perkebunan yang akan mengajukan permohonansertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Izin usaha Perkebunan seperti:

1)Izin Usaha Perkebunan (IUP);

2)Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);

3)Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);

4)Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);

5)Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);

6)Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);

7)Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau

8)Izin usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPMatas nama Menteri Pertanian.

b. Hak atas tanah sesuai peraturan di bidang pertanahan;

c. Izin lingkungan; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.43229

d. Penetapan usaha Perkebunan Kelas I, Kelas II atau Kelas IIIdari bupati/wali kota, gubernur atau Direktur Jenderal sesuaikewenangan.

6. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Perusahaan Perkebunan

a. Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratanangka 5 (lima) di atas mengajukan permohonan sertifikasi ISPOkepada salah satu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkanpengakuan dari Komisi ISPO.

b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasidari Perusahaan Perkebunan melakukan penelitian ataskelengkapan dan kebenaran dokumen (document review).

c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikankepada Perusahaan Perkebunan untuk dilengkapi.

d. Apabila dokumen lengkap dan benar, Perusahaan Perkebunanmembuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi meliputiaudit tahap I, audit tahap II dan survailen.

e. Setelah Perusahaan Perkebunan membuat kontrak kerjadengan Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi melakukanhal-hal sebagai berikut:

1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap ataumemenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dandilengkapi.

2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhipersyaratan dilakukan penyusunan rencana audit dandilakukan audit tahap I dan audit tahap II.

3) Untuk pelaksanaan audit tahap I diperlukan paling kurang2 (dua) hari kerja dengan 3 orang auditor, sedangkan audittahap II dapat dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari kerjadengan 4 orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditorke lokasi.

4) Pelaksanaan Audit dilakukan sebagai berikut:

a)Tahap I (on site audit) meliputi penilaian terhadap :

(1) kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;

(2) sampel kebun dan usaha pengolahan yang akandinilai pada tahap ke-II;

(3) titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan sepertikebun dengan kawasan lindung, tempatpenyimpanan limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu;

www.peraturan.go.id

2015, No.432 30

(4) para pihak/pemangku kepentingan yang dipilihsebagai narasumber.

Hasil penilaian tahap I yang tidak memenuhipersyaratan terkait legalitas dan waktupenyelesaiannya (lebih dari 6 bulan) tidak dapatdiprediksi, harus dilaporkan kepada Komisi ISPO.

Sebelum melaksanakan audit tahap II (on site audit),Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikanpengumuman publik melalui Sekretariat Komisi ISPOpaling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelumpelaksanaan audit.

b)Tahap II meliputi penilaian terhadap:

(1) seluruh dokumen yang digunakan oleh PerusahaanPerkebunan;

(2) penerapan prinsip dan kriteria di kebun dan usahapengolahan;

(3) kompetensi dari petugas Perusahaan Perkebunanyang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;

(4) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteriadengan pemangku kepentingan.

f. Mengingat ISPO bersifat wajib (mandatory), temuan yang tidakmemenuhi persyaratan (non compliance/NC) tidak dapatditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam)bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belahpihak.

g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam)bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan lagi dan harusmenggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama.

h. Hasil penilaian/laporan audit tahap II Lembaga Sertifikasiterhadap Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhipersyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melaluiSekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejakpenutupan audit (closing audit).

i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadaplaporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalamwaktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonansesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapatkekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada LembagaSertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejaktanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi

www.peraturan.go.id

2015, No.43231

keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, LembagaSertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secaratertulis.

j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPOuntuk mendapat penilaian.

k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua)bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat KomisiISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim PenilaiISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumberantara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkaitseperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintahsetempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di auditdan sumber lainnya.

l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap PerusahaanPerkebunan kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan(approval). Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhipersyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukantindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.

m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada PerusahaanPerkebunan yang memenuhi persyaratan ISPO dandiumumkan kepada publik.

n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas namaPerusahaan Perkebunan bersangkutan, paling lama 10(sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan KomisiISPO.

o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan LembagaSertifikasi yang bersangkutan dan diakui (approved) olehDirektur Jenderal, selaku Ketua Komisi ISPO.

Apabila terdapat penambahan luas areal tanaman menghasilkan(perluasan kebun milik sendiri), penambahan pasokan bahan bakudari kebun lain (Usaha Kebun Swadaya dan Usaha Kebun Plasmayang telah memiliki sertifikat ISPO) dan/atau peningkatankapasitas usaha pengolahan, maka perlu dilakukan auditterhadap penambahan dimaksud untuk memperoleh perluasansertifikat.

7. Survailen

Untuk memastikan Perusahaan Perkebunan menerapkan prinsipdan kriteria ISPO secara konsisten, dilakukan survailen setiaptahun oleh Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Survailenpertama dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan terhitungpengakuan sertifikat oleh Komisi ISPO.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 32

8. Kewajiban Penerima Sertifikat

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, PerusahaanPerkebunan wajib:

a. Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dankriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.

b. Melakukan internal audit minimal 1 (satu) kali dalam setahunyang dilaksanakan oleh internal auditor yang telah luluspelatihan auditor ISPO.

c. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.

d. Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitandengan persyaratan ISPO.

e. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadansungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanamanpohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidangKehutanan.

9. Masa Berlaku Sertifikat

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. PerusahaanPerkebunan pemegang sertifikat ISPO harus mengajukanpermohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu)tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

B. TATA CARA SERTIFIKASI ISPO USAHA KEBUN PLASMA

1. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dankriteria ISPO Usaha Kebun Plasma oleh Lembaga Sertifikasi yangtelah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Dalam penilaian sertifikasi, yang menjadi obyek sertifikasi (auditi)terdiri atas:

a. Manajer (Usaha Kebun Plasma);

b. Koperasi, atau Kelompok Tani; atau

c. Pekebun (penggarap atau pemilik) dan kebunnya.

Bagi Pekebun yang belum berkelompok disarankan membentukKelompok Tani, dan selanjutnya dapat membentuk Koperasi.

Dalam menerapkan ISPO dibentuk Tim Sistem Kendali Internal(Internal Control System/ICS) yang bertanggung jawab dalampenerapan ISPO. Tim ICS beranggotakan wakil kelompok tani.

www.peraturan.go.id

2015, No.43233

Pengambilan contoh kebun

Usaha Kebun Plasma yang disertifikasi dinilai berdasarkan prinsipdan kriteria ISPO, contoh minimum yang harus diambil ialah0,8y, dilakukan pembulatan ke atas. Ukuran sampel untukpenilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada kelompok tani,dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yanglebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula (0,8y) x (z),dimana z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaianresiko. (Resiko rendah = pengali 1;resiko menengah = pengali 2 ;resiko tinggi = pengali 3). Untuk usaha kebun plasma diambilnilai z = 2.

Sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan survailenadalah 0,6√y dan juga dilakukan pembulatan ke atas, dan diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

2. Prinsip dan kriteria ISPO berkelanjutan untuk Usaha KebunPlasma terdiri atas :

a. Legalitas Usaha Kebun Plasma;

b. Manajemen Usaha Kebun Plasma;

c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;

d. Tanggung Jawab Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3)

Petani;

e. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

f. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Usaha Kebun Plasma yang akan mengajukan permohonansertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Dokumen pembentukan atau pendirian Usaha Kebun Plasma;

b. Copy sertifikat ISPO kebun inti;

c. Daftar anggota kelompok, atau Koperasi Usaha Kebun Plasma;

d. Hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiapanggota sesuai peraturan di bidang pertanahan.

4. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Plasma adalahsebagai berikut:

a. Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi yang telahmendapatkan penilaian layak, mengajukan permohonan

www.peraturan.go.id

2015, No.432 34

sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi yang telahmendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.

b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasidari Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/ atau Koperasimelakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenarandokumen (document review).

c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikankepada Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/ atau Koperasiuntuk dilengkapi.

d. Apabila dokumen lengkap dan benar, Manajer (Usaha KebunPlasma), dan/atau Koperasi membuat kontrak kerja denganLembaga Sertifikasi untuk pelaksanaan audit dan survailen.

e. Setelah Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasimembuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi, LembagaSertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap ataumemenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dandilengkapi.

2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhipersyaratan dilakukan penyusunan rencana audit.

3) Untuk pelaksanaan audit diperlukan paling kurang 3 (tiga)hari kerja dengan 3 (tiga) orang auditor, tidak termasukperjalanan auditor ke lokasi.

4) Tahapan Audit meliputi:

a) seluruh dokumen yang digunakan oleh Manajer (UsahaKebun Plasma), dan/atau Koperasi;

b) penerapan prinsip dan kriteria di kebun;

c) kompetensi dari Pekebun yang terlibat di kebun danusaha pengolahan;

d) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteriadengan pemangku kepentingan.

f. Mengingat ISPO bersifat wajib (mandatory), temuan yang tidakmemenuhi persyaratan (non compliance/NC) tidak dapatditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam)bulan sejak disepakatinya hasil audit oleh kedua belah pihak;

g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam)bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan dan harusmenggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama;

www.peraturan.go.id

2015, No.43235

h. Hasil penilaian/laporan audit Lembaga Sertifikasi terhadapUsaha Kebun Plasma yang telah memenuhi persyaratan ISPOdisampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat KomisiISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit (closingaudit).

i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadaplaporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalamwaktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonansesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapatkekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada LembagaSertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejaktanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadiketerlambatan dalam penyampaian laporan audit, LembagaSertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secaratertulis.

j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPOuntuk dilakukan penilaian.

k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua)bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat KomisiISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim PenilaiISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumberantara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkaitseperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintahsetempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di auditdan sumber lainnya.

l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Usaha KebunPlasma yang telah memenuhi persyaratan ISPO secarakonsisten kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan(approval). Sementara Usaha Kebun Plasma yang tidakmemenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untukmelakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonankembali.

m.Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Usaha KebunPlasma yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkankepada publik.

n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas namaUsaha Kebun Plasma bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh)hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan LembagaSertifikasi yang bersangkutan dan Direktur Jenderal, selakuketua Komisi ISPO.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 36

5. Survailen

Untuk memastikan bahwa Perusahaan Perkebunan menerapkanprinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, akan dilakukansurvailen setiap tahun oleh Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikatISPO. Survailen pertama dilakukan paling kurang 12 (dua belas)bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh komisi ISPO.

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Manajer(Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi wajib:

b. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.

c. Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitandengan persyaratan ISPO, kepada Komisi ISPO.

d. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadansungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanamanpohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidangKehutanan..

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Usaha KebunPlasma pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonanperpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu) tahunsebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

C. TATA CARA SERTIFIKASI ISPO USAHA KEBUN SWADAYA

1. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi.

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dankriteria ISPO kelapa sawit berkelanjutan untuk Usaha KebunSwadaya oleh pihak ketiga yang tidak berpihak yaitu LembagaSertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Dalam penilaian sertifikasi, yang menjadi obyek sertifikasi (auditi)terdiri dari:

a. Koperasi;

b. Kelompok Tani;atau

c. Pekebun (penggarap atau pemilik) dan kebunnya.

Bagi pekebun yang belum berkelompok disarankan membentukKelompok Tani, dan selanjutnya disarankan untuk dapatmembentuk Koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.43237

Dalam menerapkan ISPO dibentuk Tim Sistem Kendali Internal(Internal Control System/ICS) yang bertanggung jawab dalampenerapan ISPO. Tim ICS beranggotakan wakil Kelompok Tani.

2. Pengambilan contoh kebun.

Usaha Kebun Swadaya yang disertifikasi dinilai berdasarkanprinsip dan kriteria ISPO, contoh minimum yang harus diambilialah 0,8y, dilakukan pembulatan ke atas. Ukuran sampel untukpenilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada kelompok tani,dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yanglebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula (0,8y) x (z),dimana z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaianresiko. (Resiko rendah = pengali 1;resiko menengah = pengali 2 ;resiko tinggi = pengali 3). Pengambilan sampel untuk usaha kebunswadaya z = 2.

Sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan survailenadalah 0,6√y dan juga dilakukan pembulatan ke atas, dan diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

3. Prinsip dan kriteria ISPO untuk Usaha Kebun Swadaya terdiri atas:

a. Legalitas Usaha Kebun Swadaya

b. Organisasi Pekebun dan pengelolaan Usaha Kebun Swadaya.

c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

d. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Usaha Kebun Swadaya yang akan mengajukan permohonansertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Dokumen pembentukan/ pendirian Koperasi, atau kelompokUsaha Kebun Swadaya,

b. Daftar anggota kelompok/Koperasi.

c. Surat kepemilikan tanah antara lain berupa SHM, girik/letterC, akte jual beli dan surat kepemilikan tanah yang sah lainnyauntuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan.

5. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Swadaya

Tata Cara Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Swadaya adalah sebagaiberikut:

a. Koperasi yang telah mendapatkan penilaian layak, mengajukanpermohonan sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi yangtelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 38

b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasidari Koperasi melakukan penelitian atas kelengkapan dankebenaran dokumen (document review).

c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikankepada Koperasi untuk dilengkapi.

d. Apabila dokumen lengkap dan benar, koperasi membuatkontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi meliputi audit dansurvailen.

e. Setelah Koperasi membuat kontrak kerja dengan LembagaSertifikasi. Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagaiberikut:

1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidaklengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untukdiperbaiki dan dilengkapi.

2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhipersyaratan dilakukan penyusunan rencana audit dandilakukan penilaian audit.

3) Untuk pelaksanaan audit diperlukan paling kurang 3 (tiga)hari kerja dengan 3 (tiga) orang auditor, tidak termasukperjalanan auditor ke lokasi.

4) Tahapan pelaksanaan audit meliputi :

a) seluruh dokumen yang digunakan oleh Koperasi, ataukelompok tani;

b) penerapan prinsip dan kriteria di kebun;

c) kompetensi dari Pekebun yang terlibat di kebun danusaha pengolahan;

d) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteriadengan pemangku kepentingan.

f. Mengingat ISPO bersifat wajib (mandatory), temuan yang tidakmemenuhi persyaratan (non compliance/NC) tidak dapatditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam)bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belahpihak;

g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam)bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan dan harusmenggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama;

h. Hasil penilaian/laporan audit Lembaga Sertifikasi terhadapUsaha Kebun Swadaya yang telah memenuhi persyaratan ISPO

www.peraturan.go.id

2015, No.43239

disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat KomisiISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit (closingaudit).

i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporanaudit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2(dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuaidengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasilverifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untukdilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggalpenerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadiketerlambatan dalam penyampaian laporan audit, LembagaSertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secaratertulis.

j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPOuntuk mendapat pertimbangan.

k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua)bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat KomisiISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim PenilaiISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumberantara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkaitseperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintahsetempat, LSM setempat, karyawan kebun yang di audit dansumber lainnya.

l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Usaha KebunSwadaya yang telah memenuhi persyaratan ISPO secarakonsisten kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan(approval). Sementara Usaha Kebun Swadaya yang tidakmemenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untukmelakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonankembali..

m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Usaha KebunSwadaya yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkankepada publik.

n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas namaUsaha Kebun Swadaya bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh)hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan LembagaSertifikasi yang bersangkutan dan Direktur Perkebunan, selakuketua Komisi ISPO.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 40

6. Survailen

Untuk memastikan bahwa Usaha Kebun Swadaya kelapa sawitmenerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, akandilakukan survailen setiap tahun oleh Lembaga Sertifikasi penerbitsertifikat ISPO. Survailen pertama dilakukan tidak kurang dari 12(dua belas) bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh komisi ISPO.

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Manajer(Usaha Kebun Swadaya) dan/atau Koperasi wajib:

b. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.

c. Melaporkan, apabila ada perubahan yang mendasar berkaitandengan persyaratan ISPO, kepada Komisi ISPO.

d. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadansungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanamanpohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidangKehutanan.

e. Apabila pada saat audit, tanaman kelapa sawit yang telahtertanam berasal dari benih yang tidak bersertifikat, padawaktu peremajaan wajib menggunakan benih unggulbersertifikat. Apabila dalam peremajaan ternyata pekebun tidakmenggunakan benih unggul bersertifikat, sertifikat ISPO yangdimiliki dinyatakan tidak berlaku.

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Usaha KebunSwadaya kelapa sawit pemegang sertifikat ISPO harus mengajukanpermohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu)tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

BAB VI

ORGANISASI KOMISI ISPO

Untuk menjalankan tugasnya, Komisi ISPO dibantu Tim Penilai danSekretariat. Komisi ISPO berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada Menteri. Komisi ISPO dipimpin oleh seorang Ketua setingkat eselonI yang membidangi Perkebunan.

www.peraturan.go.id

2015, No.43241

Keanggotaan Komisi ISPO terdiri atas pejabat setingkat eselon I dariInstansi teknis dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait denganpembangunan Perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tugas dan susunankeanggotaan Komisi ISPO ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Tim Penilai berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada KetuaKomisi ISPO. Dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon II di bidangPerkebunan selaku Ketua Tim Penilai.

Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat setingkat eselon II dariInstansi Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkaitdengan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Tugas dan susunankeanggotaan Tim Penilai ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderalsebagai Ketua Komisi ISPO.

Sekretariat Komisi ISPO dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO, tugas dansusunan organisasi Sekretariat ditetapkan dalam Keputusan DirekturJenderal selaku Ketua Komisi ISPO.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

A. GUGATAN

Dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat terjadi permasalahan yangterdiri dari konflik:

1. Interpretasi dari persyaratan ISPO atau hal lain yang menyangkutpenerapan kriteria ISPO;

2. Antara Lembaga Serifikasi dan peserta dari sistem (PerusahaanPerkebunan yang diaudit);

3. Keputusan Komisi ISPO dan prosedur ISPO; atau

4. Antara masyarakat sekitar dan organisasi lainnya karena masalahyang menyangkut prinsip dan kriteria ISPO lainnya.

Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena konflik tersebutdapat mengajukan gugatan dengan syarat:

1. Megajukan surat gugatan yang dibuat secara tertulis danditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya di atasmaterai;

2. Surat dibuat secara spesifik dasar gugatan dan akibat apabilamasalah ini tidak segera diatasi;

3. Gugatan harus dilengkapi dengan bukti terakhir dan dokumenpendukung yang lengkap.

www.peraturan.go.id

2015, No.432 42

4. Usulan cara penyelesaian permasalahan.

Tata Cara penyelesaian gugatan:

1. Gugatan disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO melaluiSekretariat Komisi ISPO.

2. Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi dibentuk oleh KetuaKomisi ISPO yang berjumlah 3 (tiga) terdiri dari 2 orang yangmewakili komisi ISPO dan satu orang ahli yang memberikanpertimbangan dan masukan kepada Komisi ISPO. Keseluruhananggota ini tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yangmenyampaikan gugatan dan tidak mempunyai kepentingan dalampenyelesaian masalah ini.

3. Sekretariat mencatat penerimaan gugatan di dalam buku khususpenerimaan gugatan. Sekretariat mempelajari gugatan sesuaiketentuan ISPO. Apabila gugatan ini sesuai dengan ketentuanmaka pihak yang menyampaikan gugatan akan diberitahukanbahwa gugatannya diterima untuk diproses lebih lanjut.

4. Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi harus menyelesaikankonflik paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyapermohonan gugatan dari Sekretariat.

5. Hasil dari Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi disampaikankepada Ketua Komisi ISPO untuk diputuskan. Selanjutnyakeputusan Komisi ISPO disampaikan kepada pemohon gugatanmelalui Sekretariat Komisi ISPO.

6. Apabila pemohon tidak dapat menerima hasil Komite PenyelesaianKeluhan Sertifikasi, maka masalah ini akan dibawa ke panelArbitrase. Hasil dari panel ini bersifat final.

B. ARBITRASE/BANDING

Banding merupakan pernyataan ketidakpuasan formal oleh pemohongugatan (Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki sertifikat ISPO,pemohon sertifikat ISPO atau pihak lain yang terkena dampak putusanKomisi ISPO yang berkaitan dengan status sertifikasinya).

Panel Arbitrase/banding merupakan Panel yang dibentuk oleh KetuaKomisi ISPO berdasarkan hasil rapat Komisi, yang berjumlah 3 (tiga)orang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisi ISPO atau anggota TimPenilai Independen dan seorang tenaga ahli dari luar. Ketua KomisiISPO menugaskan salah seorang anggota Sekretariat Komisi ISPOsebagai Sekretaris Panel yang tidak memiliki hak suara. Keputusandari Komite akan disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO danpersetujuan jawaban tersebut diteruskan kepada penyampai banding.

www.peraturan.go.id

2015, No.43243

Pihak yang mengajukan banding harus membayar deposit yangditetapkan oleh Komisi ISPO. Pelaksanaan banding yang gagal harusditanggung oleh pihak yang mengajukan banding, untuk selanjutnyadisetorkan ke kas negara.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk sertifikasi dibebankan kepada pemohonberdasarkan kesepakatan dengan Lembaga Sertifikasi.

Kegiatan operasional Komisi ISPO dibebankan kepada dana AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

A. SERTIFIKAT ISPO

Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadayaatau Koperasi pemegang sertifikat ISPO terbukti melakukan kegiatanyang tidak sesuai atau menyimpang dari Prinsip dan Kriteria ISPO yangditemukan oleh auditor ISPO pada saat survailen, diberikan sanksiberupa pembekuan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapatpenutupan survailen.

Apabila dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan PerusahaanPerkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasipemegang sertifikat ISPO dapat membuktikan bahwa ketidak sesuaiantelah diperbaiki, sertifikat ISPO yang dibekukan diaktifkan kembali.

Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadayaatau Koperasi pemegang sertifikat ISPO dalam waktu lebih dari 3 (tiga)bulan terhitung sejak rapat penutupan survailen tidak dapatmembuktikan bahwa ketidak sesuaian telah diperbaiki, maka sertifikatISPO dibatalkan oleh Komisi ISPO.

B. LEMBAGA SERTIFIKASI

Lembaga Sertifikasi diberikan sanksi berupa pembekuan pengakuanselama 3 (tiga) bulan oleh Komisi ISPO dalam hal:

1. Lembaga Sertifikasi dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapatmenyelesaikan atau memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemukanpada waktu survailen;

www.peraturan.go.id

2015, No.432 44

2. Melakukan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat ISPOberdasarkan investigasi Komisi ISPO;dan/atau

3. Mempersulit pelaksanaan survailen yang dilakukan Komisi ISPO.

Lembaga Sertifikasi yang dikenakan status pembekuan tetap dapatmelaksanakan survailen ke klien (Perusahaan Perkebunan, KelompokUsaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi yang disertifikasi), dantidak dibenarkan untuk melakukan sertifikasi atau re-sertifikasi ISPO.

Lembaga Sertifikasi diberikan sanksi berupa pencabutan danpembatalan oleh Komisi ISPO dalam hal:

1. Lembaga Sertifikasi dinyatakan mengalami kepailitan;

2. Lembaga Sertifikasi tidak memperbaiki ketidak sesuaian yangmenyebabkan pembekuan pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPOyang ditemukan pada waktu survailen setelah 3 (tiga) bulan.

3. Terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Lembaga Sertifikasi ISPO yang dibatalkan pengakuannya tidakdibenarkan melakukan survailen atau re-sertifikasi ke kliennya atausertifikasi awal. Semua klien yang disertifikasinya harus dialihkankepada Lembaga Sertifikasi ISPO lainnya dengan persetujuan KomisiISPO.

Komisi ISPO harus melaporkan status pembekuan dan pembatalanLembaga Sertifikasi kepada KAN dan mengumumkan LembagaSertifikasi yang dibatalkan pengakuannya melalui Website ISPO.

C. LEMBAGA KONSULTAN

Lembaga Konsultan yang terbukti melakukan pelanggaran kewajibandiberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktumasing-masing 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.

Apabila peringatan ke-3 (tiga) tidak dipenuhi, Lembaga Konsultandikenakan sanksi oleh Komisi ISPO berupa pembekuan pengakuansebagai Lembaga Konsultan ISPO selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Lembaga Konsultan ISPO yang dikenakan sanksipembekuan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak menunjukkanpeningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan kepada penggunajasanya dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan Komisi ISPO,pengakuannya dicabut dan dibatalkan oleh Komisi ISPO.

D. LEMBAGA PELATIHAN

Lembaga Pelatihan yang terbukti melakukan pelanggaran kewajibandiberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktumasing-masing 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.

Apabila peringatan ke-3 (tiga) tidak dipenuhi, Lembaga Pelatihan

www.peraturan.go.id

2015, No.43245

dikenakan sanksi oleh Komisi ISPO berupa pembekuan pengakuansebagai Lembaga Konsultan ISPO selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Lembaga Pelatihan ISPO yang dikenakan sanksi pembekuandalam waktu 6 (enam) bulan tidak menunjukkan peningkatankredibilitas dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasanya danmematuhi ketentuan yang ditetapkan Komisi ISPO, pengakuannyadicabut dan dibatalkan oleh Komisi ISPO.

E. AUDITOR ISPO

Auditor ISPO yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban padasaat survailen diberikan diberikan sanksi berupa pembekuanpengakuan selama 3 (tiga) bulan oleh Komisi ISPO.

Auditor ISPO yang dibekukan sertifikat auditornya tidak dibenarkanmelakukan kegiatan audit dan kegiatan lainnya yang terkait denganISPO.

Auditor ISPO diberikan sanksi berupa pencabutan dan pembatalanoleh Komisi ISPO apabila Auditor ISPO dalam 3 (tiga) bulan tidakmenunjukkan peningkatan kompetensi melalui seminar, workshopatau pelatihan dan menerapkan prinsip-prinsip audit yang benar.

Auditor ISPO yang dibatalkan sertifikatnya harus mengikuti pelatihanulang yang diselenggarakan oleh Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan.

PENUTUP

Dengan tersusunnya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit BerkelanjutanIndonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) agarmenjadi acuan dan petunjuk bagi Pemerintah, Pelaku Usaha Perkebunandan pelaksana dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO.

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

www.peraturan.go.id

2015, No.432 46

www.peraturan.go.id

2015, No.43247

www.peraturan.go.id

2015, No.432 48

www.peraturan.go.id

2015, No.43249

www.peraturan.go.id

2015, No.432 50

www.peraturan.go.id

2015, No.43251

www.peraturan.go.id

2015, No.432 52

www.peraturan.go.id

2015, No.43253

www.peraturan.go.id

2015, No.432 54

www.peraturan.go.id

2015, No.43255

www.peraturan.go.id

2015, No.432 56

www.peraturan.go.id

2015, No.43257

www.peraturan.go.id

2015, No.432 58

www.peraturan.go.id

2015, No.43259

www.peraturan.go.id

2015, No.432 60

www.peraturan.go.id

2015, No.43261

www.peraturan.go.id

2015, No.432 62

www.peraturan.go.id

2015, No.43263

www.peraturan.go.id

2015, No.432 64

www.peraturan.go.id

2015, No.43265

www.peraturan.go.id

2015, No.432 66

www.peraturan.go.id

2015, No.43267

www.peraturan.go.id

2015, No.432 68

www.peraturan.go.id

2015, No.43269

www.peraturan.go.id

2015, No.432 70

www.peraturan.go.id

2015, No.43271

www.peraturan.go.id

2015, No.432 72

www.peraturan.go.id

2015, No.43273

www.peraturan.go.id

2015, No.432 74

www.peraturan.go.id

2015, No.43275

www.peraturan.go.id

2015, No.432 76

www.peraturan.go.id

2015, No.43277

www.peraturan.go.id

2015, No.432 78

www.peraturan.go.id

2015, No.43279

www.peraturan.go.id

2015, No.432 80

www.peraturan.go.id

2015, No.43281

www.peraturan.go.id

2015, No.432 82

www.peraturan.go.id

2015, No.43283

www.peraturan.go.id

2015, No.432 84

www.peraturan.go.id

2015, No.43285

www.peraturan.go.id

2015, No.432 86

www.peraturan.go.id

2015, No.43287

www.peraturan.go.id

2015, No.432 88

www.peraturan.go.id

2015, No.43289

www.peraturan.go.id

2015, No.432 90

www.peraturan.go.id

2015, No.43291

www.peraturan.go.id

2015, No.432 92

www.peraturan.go.id

2015, No.43293

www.peraturan.go.id

2015, No.432 94

www.peraturan.go.id

2015, No.43295

www.peraturan.go.id

2015, No.432 96

www.peraturan.go.id

2015, No.43297

www.peraturan.go.id

2015, No.432 98

www.peraturan.go.id

2015, No.43299

www.peraturan.go.id

2015, No.432 100

www.peraturan.go.id

2015, No.432101

www.peraturan.go.id

2015, No.432 102

www.peraturan.go.id

2015, No.432103

www.peraturan.go.id

2015, No.432 104

www.peraturan.go.id

2015, No.432105

www.peraturan.go.id

2015, No.432 106

www.peraturan.go.id

2015, No.432107

www.peraturan.go.id

2015, No.432 108

www.peraturan.go.id

2015, No.432109

www.peraturan.go.id

2015, No.432 110

www.peraturan.go.id

2015, No.432111

www.peraturan.go.id

2015, No.432 112

www.peraturan.go.id

2015, No.432113

www.peraturan.go.id

2015, No.432 114

www.peraturan.go.id

2015, No.432115

www.peraturan.go.id

2015, No.432 116

www.peraturan.go.id

2015, No.432117

www.peraturan.go.id

2015, No.432 118

www.peraturan.go.id

2015, No.432119

www.peraturan.go.id

2015, No.432 120

www.peraturan.go.id

2015, No.432121

www.peraturan.go.id

2015, No.432 122

www.peraturan.go.id

2015, No.432123

www.peraturan.go.id

2015, No.432 124

www.peraturan.go.id

2015, No.432125

www.peraturan.go.id

2015, No.432 126

www.peraturan.go.id

2015, No.432127

www.peraturan.go.id

2015, No.432 128

www.peraturan.go.id

2015, No.432129

www.peraturan.go.id

2015, No.432 130

www.peraturan.go.id

2015, No.432131

www.peraturan.go.id

2015, No.432 132

www.peraturan.go.id

2015, No.432133

www.peraturan.go.id

2015, No.432 134

www.peraturan.go.id

2015, No.432135

www.peraturan.go.id

2015, No.432 136

www.peraturan.go.id

2015, No.432137

www.peraturan.go.id

2015, No.432 138

www.peraturan.go.id

2015, No.432139

www.peraturan.go.id

2015, No.432 140

www.peraturan.go.id

2015, No.432141

www.peraturan.go.id

2015, No.432 142

www.peraturan.go.id

2015, No.432143

www.peraturan.go.id

2015, No.432 144

www.peraturan.go.id

2015, No.432145

www.peraturan.go.id

2015, No.432 146

www.peraturan.go.id

2015, No.432147

www.peraturan.go.id

2015, No.432 148

www.peraturan.go.id

2015, No.432149

www.peraturan.go.id

2015, No.432 150

www.peraturan.go.id

2015, No.432151

www.peraturan.go.id

2015, No.432 152

www.peraturan.go.id

2015, No.432153

www.peraturan.go.id

2015, No.432 154

www.peraturan.go.id

2015, No.432155

www.peraturan.go.id

2015, No.432 156

www.peraturan.go.id

2015, No.432157

www.peraturan.go.id

2015, No.432 158

www.peraturan.go.id

2015, No.432159

www.peraturan.go.id

2015, No.432 160

www.peraturan.go.id

2015, No.432161

www.peraturan.go.id

2015, No.432 162

www.peraturan.go.id

2015, No.432163

www.peraturan.go.id

2015, No.432 164

www.peraturan.go.id

2015, No.432165

www.peraturan.go.id

2015, No.432 166

www.peraturan.go.id

2015, No.432167

www.peraturan.go.id

2015, No.432 168

www.peraturan.go.id

2015, No.432169

www.peraturan.go.id

2015, No.432 170

www.peraturan.go.id

2015, No.432171

www.peraturan.go.id

2015, No.432 172

www.peraturan.go.id

2015, No.432173

www.peraturan.go.id

2015, No.432 174

www.peraturan.go.id

2015, No.432175

www.peraturan.go.id

2015, No.432 176

www.peraturan.go.id

2015, No.432177

www.peraturan.go.id

2015, No.432 178

www.peraturan.go.id

2015, No.432179

www.peraturan.go.id

2015, No.432 180

www.peraturan.go.id

2015, No.432181

www.peraturan.go.id

2015, No.432 182

www.peraturan.go.id

2015, No.432183

www.peraturan.go.id

2015, No.432 184

www.peraturan.go.id

2015, No.432185

www.peraturan.go.id

2015, No.432 186

www.peraturan.go.id

2015, No.432187

www.peraturan.go.id

2015, No.432 188

www.peraturan.go.id

2015, No.432189

www.peraturan.go.id

2015, No.432 190

www.peraturan.go.id

2015, No.432191

www.peraturan.go.id

2015, No.432 192

www.peraturan.go.id

2015, No.432193

www.peraturan.go.id

2015, No.432 194

www.peraturan.go.id

2015, No.432195

www.peraturan.go.id

2015, No.432 196

www.peraturan.go.id

2015, No.432197

www.peraturan.go.id

2015, No.432 198

www.peraturan.go.id

2015, No.432199

www.peraturan.go.id

2015, No.432 200

www.peraturan.go.id

2015, No.432201

www.peraturan.go.id

2015, No.432 202

www.peraturan.go.id

2015, No.432203

www.peraturan.go.id

2015, No.432 204

www.peraturan.go.id

2015, No.432205

www.peraturan.go.id

2015, No.432 206

www.peraturan.go.id

2015, No.432207

www.peraturan.go.id

2015, No.432 208

www.peraturan.go.id

2015, No.432209

www.peraturan.go.id

2015, No.432 210

www.peraturan.go.id

2015, No.432211

www.peraturan.go.id

2015, No.432 212

www.peraturan.go.id

2015, No.432213

www.peraturan.go.id

2015, No.432 214

www.peraturan.go.id

2015, No.432215

www.peraturan.go.id

2015, No.432 216

www.peraturan.go.id

2015, No.432217

www.peraturan.go.id

2015, No.432 218

www.peraturan.go.id

2015, No.432219

www.peraturan.go.id

2015, No.432 220

www.peraturan.go.id

2015, No.432221

www.peraturan.go.id

2015, No.432 222

www.peraturan.go.id

2015, No.432223

www.peraturan.go.id

2015, No.432 224

www.peraturan.go.id

2015, No.432225

www.peraturan.go.id

2015, No.432 226

www.peraturan.go.id

2015, No.432227

www.peraturan.go.id

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn432-2015.pdf · 35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman

Documents

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -...

DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN...

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIPDI LINGKUNGAN BADAN...

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL...