BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN - Welcome to … · Surakarta mengeluarkan program penataan parkir sebagai salah satu ... persyaratan yang tertulis dalam SOP ... tempat ibadah,
Post on 23-Mar-2019
212 Views
Preview:
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
30
kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk
mencari pendukung simpulan yang ada juga bagi pendalaman data (H.B.
Sutopo, 2002 : 96).
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka untuk mengendalikan jumlah kendaraan dan meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk lebih menggunakan angkutan masal Pemerintah Kota
Surakarta mengeluarkan program penataan parkir sebagai salah satu upaya untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
31
mengurangi volume kendaraan yang bertujuan untuk mengurai kemacetan yang
terjadi di Kota Surakarta. Banyaknya tempat-tempat publik atau pusat-pusat kegiatan
yang mengakibatkan terjadinya kegiatan yang terus-menerus berakibat pada
banyaknya ruas jalan yang digunakan menjadi lahan parkir karena banyak tempat
publik atau pusat-pusat kegiatan yang tidak memiliki lahan parkir sendiri. Bila hal ini
dibiarkan begitu saja akan mengakibatkan berkurangnya potensi jalan yang berimbas
pada kemacetan arus lalu lintas yang dapat menyebabkan kerugian untuk semua
pihak.
Penataan parkir Kota Surakarta mempunyai tujuan antara lain salah satu
bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka mewujudkan lalu lintas
yang aman, nyaman, tertib, dan selamat; memberi kontribusi terhadap pendapatan
asli daerah (PAD) Kota Surakarta; memberikan pelayanan kepada masyarakat di
Kota Surakarta pengguna jasa parkir; membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat
Kota Surakarta dan sekitarnya; dan pengendalian penggunaan mobil pribadi untuk
mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan juga meningkatkan potensi dari
penggunaan angkutan masal, berkaitan untuk mengatasi kemacetan di pusat-pusat
kegiatan.sedangkan sasaran dari penataan parkir ditujukan kepada masyarakat dan
para juru parkir.
Penataan parkir Kota Surakarta mulai dilaksanakan pada awal tahun 2012
hingga sekarang. Penataan parkir Kota Surakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Surakarta melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dibantu oleh Unit
Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran, juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian
Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta, Kejaksaan Negeri
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
32
Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta,
dan Asosiasi Parkir Kota Surakarta (ASPARTA). adanya pelaksanaan penataan
parkir di Kota Surakarta, mulai tanggal 1 Januari 2012 diberlakukan 3 zona untuk
membagi tingkatan yang diberlakukan untuk kegiatan parkir di ruas jalan atau badan
jalan. Zona-zona tersebut adalah zona C untuk 1 ruas jalan, zona D untuk 17 ruas
jalan, dan zona E untuk jalan yang kegiatan parkirnya sangat kecil.
Adapun penjelasan pembagian jalan sesuai zona-zona yang diberlakukan di
Kota Surakarta dalam penataan parkir dapat dilihat berikut ini:
Tabel IV.1Pembagian Zona-zona Parkir
ZONA NAMA JALAN LOKASI PADA PETA
Garis BiruZONA C Jl. Slamet Riyadi 1
Garis MerahZONA D Jl. Urip Sumoharjo 2
Jl.Kapten Mulyadi 3Jl. Kom. Yos Sudarso 4Jl. Dr. Rajiman 5Jl. Veteran 6Jl. Gatot Subroto 7Jl. Kapten Tendean 8Jl. Sutan Syahrir 9Jl. RM. Said 10Jl. Dr. Muwardi 11Jl. S. Parman 12Jl. RE. Martadinata 13Jl. Brigjen Sudiarto 14Jl. Gajah Mada 15Jl. Honggowongso 16Jl. Suryo Pranoto 17Jl. Sutowijoyo 18
ZONA ESemua ruas jalan di tepi jalan umum, selain yang termasuk di Zona C dan Zona D
Garis Abu-abu
(Sumber : www.dishub_surakarta.com)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
33
Masyarakat di Kota Surakarta terkadang belum mengenal tentang
nama-nama jalan yang ada di Kota Surakarta, mereka cenderung
mengenal daerah jalan tersebut dengan julukan nama daerahnya. Oleh
karena itu dapat kita lihat nama-nama jalan di atas dengan melihat peta
Kota Surakarta yang sudah dijelaskan dengan nomor-nomor yang sesua
dengan nama jalan-jalan di atas, berikut peta jalan-jalan di Kota
Surakarta sesuai dengan zona Parkir:
Gambar IV.1Peta Pembagian Zona Parkir
(Sumber : www.dishub_surakarta.com)
Pembagian zona parkir yang diberlakukan mempunyai tujuan
untuk lebih menata perparkiran di Kota Surakarta. Penzoningan yang
diberlakukan telah didasarkan pada berbagai perincian dan klasifikasi
dari potensi ruas jalan, untuk Zona C lebih diutamakan untuk ruas jalan
protokol yaitu jalan yang ditetapkan sebagai jalan utama pada suatu
kota yang cenderung berada pada pusat tatanan Kota Surakarta. Zona D
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
34
merupakan zona yang diperuntukan untuk jalan-jalan yang bukan
menjadi jalan protokol di Kota Surakarta. Zona E merupakan zona yang
diperuntukkan untuk ruas jalan yang berada di luar ruas jalan yang
disebutkan di Zona C dan Zona D.
Adanya pelaksanaan penataan parkir dilandaskan pada payung
hukum Perda Nomor 9 tahun 2011, meskipun didalamnya hanya
terdapat ketentuan mengenai retribusi parkir kota Surakarta dan memuat
konsep penataan, karena ketentuan itulah kemudian walikota Surakarta
merumuskan Peraturan Walikota Surakarta tentang Zona-zona Parkir di
Tepi Jalan Umum. Setelah peraturan-peraturan tersebut diberlakukan,
pihak Dinas Perhubungan selaku dinas yang menaungi masalah
perparkiran kemudian merumuskan SOP yang di dalamnya memuat
semua ketentuan yang berhubungan dengan Perparkiran Kota Surakarta,
mulai dari prosedur tentang pengawasan, prosedur tentang pengelola
parkir, dan juga prosedur yang berkaitan dengan juru parkir.
Konsep Penataan Parkir Kota Surakarta ini tidak hanya bertumpu
pada pembagian tarif parkir dan potensi jalan ke dalam zona-zona saja,
namun juga tentang diperjelasnya tempat-tempat yang diperuntukkan
sebagai lahan parkir dengan garis-garis batas, rambu-rambu yang jelas.
Penataan parkir Kota Surakarta juga memperbaiki tempat-tempat parkir
di pusat-pusat perbelanjaan baik modern maupun tradisional yang
berlokasi di pinggir jalan yang berpotensi mengakibatkan kemacetan
dengan memasang rantai-rantai batas yang diharapkan bisa merapikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
35
lokasi parkir tersebut. Di samping menata lokasi-lokasi parkir dan tarif-
tarif parkir, penataan parkir juga mempertegas para juru parkir supaya
menjadi juru parkir yang legal dengan memberikan prosedur
persyaratan yang tertulis dalam SOP
Penelitian ini berusaha untuk melihat implementasi penataan parkir Kota
Surakarta. Pembahasan mengenai implementasi ini dibagi dalam dua bagian yaitu :
A. Proses Implementasi Penataan Parkir Kota Surakarta.
B. Hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses implementasi Penataan
Parkir Kota Surakarta dilihat berdasarkan indikator standar dan sasaran
kebijakan, sumberdaya, sikap pelaksana, karakteristik agen pelaksana,
kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.
Secara lebih jelas mengenai pembahasan tentang implementasi penataan
parkir Kota Surakarta dapat dilihat sebagai berikut :
A. Proses Implementasi Penataan Parkir Kota Surakarta
Proses implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam
proses kebijakan, karena itulah implementasi merupakan hal yang paling
berat. Implementasi mencakup banyak kegiatan yang dilakukan oleh aparat
pelaksana untuk dapat membuat program berjalan. Demikian pula dalam
pelaksanaan Penataan Parkir Kota Surakarta juga memiliki berbagai tahapan.
Sebelum dilakukannya implementasi penataan parkir, terdapat beberapa
tahapan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran yaitu
Tahapan Interpretasi (sosialisasi), Tahapan Pengorganisasian, Tahapan
Aplikasi (pelaksanaan). Sebelum dilakukan tahapan-tahapan tersebut terlebih
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
36
dahulu diadakan usulan penganggaran yang kemudian dilanjutkan dengan
kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan. Kegiatan yang dilakukan pada setiap
tahapan adalah sebagai berikut:
1. Tahapan Interpretasi
Pada Tahapan ini Dinas Perhubungan Kota Surakarta melakukan
sosialisasi Perda Kota Surakarta Nomor 9 tahun 2011 dan Peraturan
Walikota Surakarta tentang Zona Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai
pedoman pelaksanaan penataan parkir kepada semua anggota UPTD
Perparkiran sebagai aparatur pelaksana dan dinas-dinas serta pihak-
pihak yang membantu proses pelaksanaan penataan parkir. Tidak hanya
untuk para paratur pelaksana saja tetapi sosialisasi juga diberikan
kepada juru parkir, meskipun para juru parkir merupakan target sasaran
terkait dengan kenaikan tarif parkir yang berpengaruh kepada
penghasilan mereka, namun pada kenyataannya mereka yang lebih
banyak melakukan kegiatan parkir dilapangan, dan mereka wajib
mengetahui mengenai penataan parkir secara lebih jelas dan terperinci.
Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai Zona Parkir,
dalam hal ini zona parkir terdiri dari: pembagian zona dan tarif
parkirnya (terdapat 3 zona parkir yaitu zona C, D, dan E) penentuan
zona dapat dilihat dari potensi jalan yang ada, kejelasan jalan-jalan
yang termasuk dalam zona C, atau zona D, atau zona E, penjelasan
mengenai batas-batas tempat yang diperbolehkan untuk parkir.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
37
Dinas perhubungan selaku kepanjangan tangan dari pemerintah
Kota Surakarta dalam melakukan kebijakan pemerintah, dalam
mensosialisasikan penataan parkir ini dengan cara mengadakan
pembinaan dan pembekalan teknis untuk UPTD Perparkiran, pengelola
dan juru parkir. Hal ini dijelaskan Bapak Henry selaku Kepala Sub
Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran Kota Serakarta berikut ini:
“ jadi begini mbak, sebelum kita melaksanakan kegiatan khusunya penataan parkir kita memang diberikan sosialisasi mengenai penataan parkir ini. Salah satunya dengan diadakannya kegiatan seperti seminar-seminar pada umumnya. Isi kegiatan tersebut ya seputar pelatihan dan pembekalan teknis gitu, untuk memberikan kita pengetahuan mengenai penataan parkir ini” (Wawancara 28 Desember 2012)
Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Edi selaku ketua
Asosiasi Parkir Kota Surakarta:
”Sekitar akhir tahun 2011 kita diundang oleh dinas untuk mendapatkan penjelasan mengenai penataan parkir, tidak hanya kita para pengelola saja, tetapi juga dengan sebagian juru parkir mbak. Bentuknya seperti diklat gitu mbak, tapi itu semua isinya tentang sosialisasi perda dan perwali yang berkaitan dengan penataan parkir” (Wawancara 15 Januari 2013)
Pelatihan dan pembekelan teknis yang diadakan oleh dinas
bertujuan agar para pelaksana lebih mengetahui tentang adanya
penataan parkir tidak hanya melalui bentuk peraturan tertulis saja,
namun mereka juga harus diberikan kegiatan-kegiatan dengan
mempertemukan berbagai kalangan di suatu tempat. Hal ini
dimaksudkan suapaya mereka benar-benar paham tentang penataan
parkir itu. Berikut merupakan pembekalan dan pelatihan yang
dilakukan oleh dinas :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
38
Gambar IV.2Pelatihan dan pembekalan Teknis Perparkiran
(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta)
Disamping diadakannya pelatihan dan pembekalan teknis oleh
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama UPTD
Perparkiran, para pengelola parkir dan juru parkir juga mendapatkan
pembinaan teknis dari Pemerintah Kota Surakarta sebagai pusat dari
pelaksanaan penataan parkir Kota Surakarta. berikut merupakan gambar
dari pembinaan teknis yang dilakukan oleh wakil walikota Surakarta
pada waktu itu Bapak FX Rudyatmo:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
39
Gambar IV.3Pembinaan Teknis Pengelola dan Juru Parkir
(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta)
Tarif parkir juga merupakan bagian dari pembagian zona yang
termasuk dalam sosialisasi yang diadakan oleh dinas. Pemberlakuan
tarif parkir di tepi jalan umum juga disesuaikan dengan jenis kendaraan
yang digunakan. Hal ini tujuannya supaya masyarakat pengguna jasa
parkir bisa ikut berpartisipasi dalam keberhasilan pelaksanaan penataan
parkir. Ketentuan yang diberlakukan tidak hanya pembagian zona saja,
tetapi juga mengenai tarif progresif ketentuan tentang lama waktu
penggunaan jasa parkir oleh konsumen pengguna jasa parkir. Adapun
tarif parkir di tepi jalan umum tersebut adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
40
Tabel IV.2Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum
ZONA JENIS KENDARAAN TARIFZona C Sepeda Rp. 500,-
Andong/Dokar/Becak Rp. 500,-Sepeda Motor Rp. 2.000,-Mobil pnp/Taxi/Pick up Rp. 3.000,-Bus/Truk Sedang Rp. 5.000,-Bus/Truk Besar Rp. 7.000,-
Zona D Sepeda Rp. 500,-Andong/Dokar/Becak Rp. 500,-Sepeda Motor Rp. 1.500,-Mobil pnp/Taxi/Pick up Rp. 2.000,-Bus/Truk Sedang Rp. 3.500,-Bus/Truk Besar Rp. 5.500,-
Zona E Sepeda Rp. 500,-Andong/Dokar/Becak Rp. 500,-Sepeda Motor Rp. 1.000,-Mobil pnp/Taxi/Pick up Rp. 1.500,-Bus/Truk Sedang Rp. 3.000,-Bus/Truk Besar Rp. 4.000,-
(Sumber : www.dishub_surakarta.com)
Keterangan:a. Dari tabel di atas dapat dijelaskan tarif-tarif yang ditentukan
merupakan tarif parkir per jam, dalam ketentuan ini
maksimal penggunaan jasa parkir hanya 1 jam. Jadi apabila
para pengguna parkir menggunakan jasa parkir lebih dari
satu jam dan kelebihan waktunya kurang dari 1 jam maka
tarif parkir yang dikenakan hanya dihitung 1 jam, namun
apabila kelebihan waktunya 1 jam makan akan dikenakan
tarif tambahan sebesar 100% dari tarif yang diberlakukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
41
b. Khusus untuk sekolah, tempat ibadah, rumah sakit (Rumah
Sakit Umum Daerah, Puskemas) dan semua yang termasuk
tempat-tempat sosial tidak dikenakan tarif progresif, tetapi
untuk para penjemput apabila menggunakan jasa parkir
lebih dari ketentuan yang dijelaskan di atas maka
dikenakan tarif progresif.
c. Sebelumnya zona yang diberlakukan adalah Zona A sampai
E, namun mulai tahun 2012 zona parkir di Kota Surakarta
dimulai dari Zona C, D dan E
Ketentuan tentang adanya zona parkir ataupun tentang tarif parkir
sesuai dengan zona parkir tidak hanya untuk tempat parkir di tepi jalan
umum saja, tetapi juga di tempat parkir yang ditunjuk sebagai tempat
khusus parkir. Pemberlakuan ketentuan tersebut dapat kita lihat seperti
yang dijelaskan di bawah ini:
Tabel IV.3Tarif Parkir di Tempat Khusus Parkir
JENIS TEMPAT JENIS KENDARAAN TARIFPelataran Sepeda Rp. 500,-
Andong/Dokar/Becak Rp. 500,-Sepeda Motor Rp. 1.000,-Mobil pnp/Taxi/Pick up Rp. 2.000,-Bus/Truk Sedang Rp. 4.000,-Bus/Truk Besar Rp. 8.000,-
Taman Sepeda Rp. 500,-Andong/Dokar/Becak Rp. 500,-Sepeda Motor Rp. 1.000,-Mobil pnp/Taxi/Pick up Rp. 2.000,-Bus/Truk Sedang Rp. 4.000,-Bus/Truk Besar Rp. 8.000,-
Gedung Sepeda Rp. 500,-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
42
Sepeda Motor Rp. 1.000,-Mobil pnp/Taxi/Pick up Rp. 2.000,-Bus/Truk Sedang Rp. 4.000,-
(Sumber : www.dishub_surakarta.com)Keterangan:
a. Dari tabel di atas dapat dijelaskan tarif-tarif yang
ditentukan merupakan tarif parkir per jam, dalam ketentuan
ini maksimal penggunaan jasa parkir hanya 1 jam. Jadi
apabila para pengguna parkir menggunakan jasa parkir lebih
dari satu jam dan kelebihan waktunya kurang dari 1 jam
maka tarif parkir yang dikenakan hanya dihitung 1 jam,
namun apabila kelebihan waktunya 1 jam makan akan
dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari tarif yang
diberlakukan.
b. Untuk terminal dan pasar tradisional penggunaan satu kali
jasa parkir maksimal 12 jam, apabila penggunaan jasa
parkir lebih dari 12 jam dan kelebihan waktunya 12 jam
maka akan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari
besarnya tarif parkir yang diberlakukan. Untuk bongkar
muat di pasar dikenakan tarif progresif tiap 2 jam.
c. Khusus untuk : anak sekolah, tempat ibadah, karyawan
toko, pedagang pasar, pasaien rumah sakit tidak dikenakan
tarif progresif.
2. Tahapan Pengorganisasian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
43
Dalam melaksanakan penataan parkir dinas memang tidak
melaksanakannya sendiri, karena melihat keterbatasan jumlah anggota
UPTD Perparkiran sendiri yang hanya beranggotakan 38 orang.
Pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika mengerahkan semua aparatur yang berada di UPTD
Perparkiran Kota Surakarta dan juga bekerja sama pihak Kepolisian
Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta,
Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, dan Asosiasi Parkir Kota
Surakarta (ASPARTA) untuk dapat melaksanakan penataan parkir
dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.
Para aparat pelaksana gabungan dan aparat pelaksana dari UPTD
Perparkiran diberikan pemahaman tentang adanya penataan parkir di
Kota Surakarta sebelum melaksanaan penataan parkir tersebut.
Mereka diberi bekal tentang pelaksanaan penataan parkir, bagaimana
melakukan sosialisasai yang baik supaya para target sasaran penataan
parkir dapat berpartisipasi aktif dalam keberhasilan penataan parkir.
Berikut penjelasan Bapak Henry selaku Kepala Tata Usaha UPTD
Perparkiran Kota Surakarta:
“ Jadi begini, sebelum adanya pelaksanaan kita kan melakukan pengorganisasian, mulai dari pihak dinas kita sendiri UPTD Perparkiran dan juga para aparat pelaksana lain yang kita ajak kerjasama seperti: kepolisisan, denpom, kejaksaan, pengadilan, satpol PP dan para pengelola parkir. Sebelumnya pasti mereka belum tahu-menahu tentang penataan parkir ini, tetapi yang kita selaku aparat pelaksana langsung yang memberikan pemahaman dan penjelasan tentang adanya penataan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
44
parkir sampai mereka paham benar, juga kita lakukan pengorganisasian pembagian tugas pelaksanaan penataan parkir. Masalahnya ini kan peraturan yang tujuannya untuk semua pihak, jadi ya kalau aparat pelaksananya sendiri kurang paham bagaimana penataan ini mau berhasil.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Begitu juga dengan pendapat Bapak Edi selaku ketua ASPARTA:
“Dulu sebelum melaksanakan penataan ini kita memang diorganisir terlebih dahulu, tidak hanya dari pihak kami ASPARTA dan UPTD Perparkiran saja, tetapi pihak dinas juga meminta bantuan dan bekerjasama dari dinas-dinas lain seperti kepolisian,Denpom,pihak kejaksaan dan pengadilan serta satpol PP, kita benar-benar dibekali pemahaman tentang penataan supaya pada saat dilapangan kita semua dapat menjalankan penataan dengan baik” (Wawancara 15 Januari 2013)
Dalam pengorganisasian ini, meskipun Dinas Perhubungan dan
UPTD Perparkiran kota Surakarta melakukan kerjasama dengan
berbagai dinas dan badan, tetapi dalam melaksanakan penataan parkir
khususnya di lapangan dilakukan pada saat mereka sudah melakukan
pekerjaan administratif mereka di kantor, hal ini harus dilaksanakan
secara seimbang. Harapan dari semua pihak, kewajiban dan tanggung
jawab merelka di bidang masing-masing tidak akan terganggu
meskipun mereka juga membantu kerja dari dinas lain, karena pada
dasarnya dinas-dinas dan badan yang bekerjasama dalam penataan
parkir saling berkaitan satu sama lain.
3. Tahapan Aplikasi
Pada tahapan aplikasi atau pelaksanaan pihak UPTD Perparkiran
lebih menekankan prosedur yang ada dalam SK SOP yang dibuat untuk
mengatur pelaksanaan penataan parkir. Melihat konsep penataan parkir
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
45
yang sudah dijelaskan di atas, SK SOP ini memuat ketentuan-ketentuan
procedural yang juga sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan
penataan parkir. Standar Operasional Prosedur ini dibuat supaya dalam
pelaksanaan penataan parkir berjalan secara sistematis, sehingga dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuan utama dari penataan parkir Kota
Surakarta.
SK SOP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
tersebut mencakup antara lain sebagai berikut:
a. Prosedur Perijinan Pengusahaan Parkir melalui mekanisme
penunjukan.
b. Persyaratan Perijinan Pengusahaan Parkir melalui
mekanisme penunjukan.
c. Prosedur Penerbitan Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir
Kota Surakarta.
d. Persyaratan memperoleh Kartu Tanda Anggota Petugas
Parkir Kota Surakarta.
e. Prosedur Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian
Lapangan.
f. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
46
Adanya SOP tersebut diharapkan semua pelaksanaan yang berkaitan
dengan perparkiran bisa berjalan secara sistematis. Hal ini dmaksudkan untuk
menekan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam praktek penataan
parkir. Para pengelola parkir sebelum melakukan kegiatan parkir haruslah
melengkapi prosedur yang diberlakukan oleh dinas yang bersangkutan,
karena kegiatan parkir sendiri termasuk dari kegiatan yang berdampak pada
perkembangan dari suatu daerah dalam hal ini khususnya Kota Surakarta.
Oleh karena itu kegiatan parkir tidak bisa sembarangan dilaksanakan,
sebelumnya para pengelola harus mematuhi ketentuan yang ada. Adapun
ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel IV.4Prosedur Perijinan Pengusaha Parkir melalui mekanisme penunjukan
Alur pelaksanaan :
a. Pemohon yakni pengelola parkir melaksanakan pendaftaran
dengan memasukkan surat permohonan dan berkas sesuai
dengan persyaratan administrasi.
PEMOHON
Berkas Masuk
Syarat Administrasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
47
b. Setelah memenuhi persyaratan, kemudian dilaksanakan
pemeriksaan lapangan untuk melihat lokasi apakah sudah
memenuhi syarat sebagai fasilitas parkir, penentuan batas
tempat parkir serta potensinya.
c. Hasil dari Pemeriksaan lapangan adalah sebuah Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan.
1) DISETUJUI Apabila fasilitas parkir memenuhi
syarat teknis dan tidak ada permasalahan di lapangan.
2) TIDAK DISETUJUI Apabila fasilitas parkir tidak
memenuhi syarat teknis dan/atau terdapat potensi
permasalahan dilapangan. Apabila tidak disetujui
maka berkas-berkas administrasi akan dikembalikan.
d. Dengan telah disetujuinya pemeriksaan lapangan yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan,
maka langkah selanjutnya adalah dilaksanakan perhitungan
retribusi yang harus disetor ke Kas Daerah serta penentuan
batas-batas lokasi parkirnya;
e. Langkah selanjutnya adalah dengan menerbitkan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
f. Pemohon wajib membayar jaminan retribusi sesuai dengan
SKRD;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
48
g. Setelah pemohon membayar jaminan retribusi kemudian ijin
pengusahaan tempat parkir diproses mulai dari pencetakan
dokumen sampai penandatanganan;
h. Ijin Pengusahaan Tempat Parkir diberikan kepada
Pemohon.
Dalam melaksanakan permohonan untuk mengelola sebuah
tempat parkir, para pengelola harus melengkapi beberapa dokumen
yang digunakan supaya dipercaya untuk mengelola tempat parkir
tersebut. Oleh karena pelaksanaan penataan parkir harus dilaksanakan
secara sistematis oleh para pengelola dan para pengelola harus
bertanggung jawab kepada dinas terkait, maka identitas mereka harus
jelas. Persyaratan administrasi Perijinan Pengusahaan Parkir melalui
mekanisme penunjukan adalah sebagai berikut:
a. Fotocopy KTP pemohon;
b. Fotocopy Akte Pendirian (apabila berbentuk badan usaha);
c. Surat Ijin Pengusahaan Parkir tahun sebelumnya disertai
bukti lunas pembayaran (apabila perpanjangan);
d. Surat pernyataan kesanggupan bermaterai :
1) Sanggup membayar jaminan
2) Sanggup mentaati peraturan
e. Daftar petugas parkir
f. Pas Foto 3 x 4 (3 lb);
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
49
g. Fotocopy SKCK;
h. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
Perparkiran di Kota Surakarta tidak sepenuhnya berada di bawah binaan
UPTD Perparkiran secara langsung, tetapi UPTD Perparkiran juga bekerja
sama dengan para pengelola parkir. Oleh karena itu setelah para pengelola
parkir melengkapi prosedur perijinan dan disetujui oleh dinas. Pengelola
parkir membuka lowongan untuk para juru parkir, mereka merekruit para juru
parkir untuk dapat melaksanakan kegiatan perparkiran. Meskipun kegiatan
parkir tidak menuntut tingakatan pendidikan, tetapi tidak sembarangan orang
bisa melakukan kegiatan parkir sendiri tanpa kontrol. Para petugas atau juru
parkir harus menataati ketentuan yang berlaku seperti harus memiliki Kartu
Tanda Anggota Parkir Kota Surakarta. adapun prosedur penerbitan KTA
Parkir adalah sebagai berikut:
Tabel IV.5Prosedur Penerbitan Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir Kota Surakarta
Alur Pelaksanaan :
a. Pemohon Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir
melaksanakan pendaftaran dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan;
PEMOHON
PENDAFTARAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
50
b. Berkas akan dikembalikan kepada pemohon apabila tidak
memenuhi atau kurang memenuhi persyaratan;
c. Berkas yang memenuhi persyaratan langsung diproses
dengan melaksanakan pengambilan gambar;
d. Selanjutnya adalah proses percetakan dan pengarsipan
Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir;
e. Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir diserahkan kepada
pemohon.
Untuk memperoleh Kartu Tanda Anggota Parkir para petugas
atau juru parkir harus melengkapi persyaratan lengkap yang ditentukan
di dalam SOP. Hal ini dilakukan supaya para petugas parkir bisa lebih
bertanggung jawab dalam pekerjaanya sebagai juru parkir, dan lebih
professional dalam menaati peraturan yang sudah ditentukan. Apabila
terjadi pelanggaran pihak terkait bisa langsung menindak petugas
tersebut supaya tidak terjadi asas praduga tak bersalah. Persyaratan
yang harus dilengkapi oleh petugas parkir adalah sebagai berikut:
1) Surat pengantar dari pengelola parkir titik yang
dimohonkan;
2) Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan
3) Fotokopy KTP;
4) Kartu Tanda Anggota Lama (apabila perpanjangan);
5) Pas Foto 3 x 4 (2 lembar)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
51
UPTD Perparkiran dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban
tidak bekerja sendiri, karena keterbatasan jumlah dari dinas sendiri yang
hanya 38 anggota, dengan melakukan pekerjaan dan tanggung jawab
administratif di kantor juga, sehingga memungkinkan keterbatasan gerak
untuk melakukan kegiatan dilapangan. Meskipun sebenarnya mereka juga
bisa melakukan pekerjaan itu sendiri, namun akan berjalan kurang efektif
karena dalam penyelesaianya akan memakan waktu yang lama. Kegiatan
yang dilakukan tidak hanya sekedar melaksanakan sosialisasi kepada target
sasaran saja, namun juga lebih kepada pengawasan, penertiban dan juga
pengendalian. Oleh karena itu UPTD Perparkiran melakukan kerjasama
dengan oknum-oknum aparatur negara untuk dapat membantu mereka dalam
melaksanakan penataan parkir. Dalam kerjasama ini juga dibutuhkan
kejelasan prosedur supaya dalam pelaksanaanya bisa berjalan sistematis dan
tidak ada yang terlewat sedikitpun. Berikut adalah penjelasan tentang
prosedur pengawasan, penertiban dan pengendalian.
Tabel IV.6
Prosedur Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Secara Gabungan
Dishub KepolisianDen PomKejaksaanPengadilanSatpol PPAsosiasi Parkir
TIM OPERASI
Petugas Parkir Nakal
Premanisme
Kepolisian
Pembinaan, Teguran 1 dan 2 kepada petugas dan
pengelola parkir
KTA dan Ijin Dicabut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
52
Alur pelaksanaan :
a. Tim Pengawasan, penertiban dan Pengendalian Lapangan
terdiri atas unsur Dinas Perhubungan Kota Surakarta,
Kepolisian Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi Militer
IV/4 Surakarta, Kejaksanaan Negeri Surakarta, Pengadilan
Negeri Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Surakarta dan Asosiasi Parkir Kota Surakarta;
b. Tim tersebut diatas huruf a, melaksanakan koordinasi untuk
menentukan lokasi rawan parkir liar dan/ atau lokasi rawan
pungutan parkir yang melebihi ketentuan;
c. Setelah melaksanakan koordinasi, Tim melaksanakan
operasi dengan target, petugas parkir nakal, yaitu petugas
parkir yang tidak memakai kelengkapannya (Seragam,
KTA, karcis dan atribut lain) dan petugas parkir yang
memungut melebihi ketentuan, serta seseorang yang bukan
petugas parkir memungut biaya tertentu atas kendaraan
yang parkir (premanisme);
d. Hasil operasi berupa petugas parkir nakal :
1) Apabila petugas parkir nakal diberi pembinaan oleh
Dinas Perhubungan Kota Surakarta, berupa
sosialisasi, teguran 1 dan 2 kepada petugas parkir
serta pengelola parkirnya,
2) Apabila tahap sosialisasi, teguran 1 dan 2 tidak
diindahkan, maka Dinas Perhubungan Kota Surakarta
akan mencabut Kartu Tanda Anggota Petugas parkir
dan mencabut Surat Ijin Pengusahaan Parkir yang
telah diberikan kepada pengelola parkir.
e. Hasil operasi berupa seseorang yang bukan petugas parkir
memungut biaya tertentu atas kendaraan yang parkir
(premanisme) :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
53
1) Tindakan yang diambil, yaitu diserahkan kepada
pihak Kepolisian.
Meskipun para paratur pelaksana sudah melaksanakan pengawasan,
tetapi mereka tidak mungkin mengawasai tempat-tempat parkir secara penuh
1x24 jam. Para aparatur pelaksana disamping melaksanakan peraturan-
peraturan yang sifatnya baru ditetapkan juga mempunyai tugas admnistratif di
kantor meskipun keduanya sangat penting tetapi kedua tugas tersebut
haruslah dijalankan secara maksimal dan seimbang. Oleh sebab itu UPTD
Perparkiran membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal
mereka dengan cara apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan penataan
parkir, masyarakat dihimbau untuk melakukan pengaduan dan pengaduan
tersebut akan diproses dan ditindak lanjuti oleh dinas terkait. Penanganan
pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel IV.7Prosedur Penanganan Pengaduan
Alur pelaksanaan :
a. Laporan masyarakat masuk, melalui pengaduan langsung,
media cetak maupun elektronik;
b. Laporan dicatat unit Pengaduan dan diinventaris ke dalam
database;
c. Tim akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Setelah para pengelola dan juru parkir mendapatkan pelatihan,
pembekalan dan pembinaan teknis secara teori dari Pemerintah Kota
Surakarta, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta UPTD
Perparkiran Kota Surakarta. Pengelola parkir dan juru parkir juga diharapkan
Unit Pengaduan catat
Database
Ambil Tindakan sesuai ketentuanPENGADUAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
54
benar-benar paham dengan adanya penataan parkir. Oleh sebab itu maka
Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran Kota Surakarta mengadakan
pelatihan lapangan bagi mereka. Adapun pelatihan yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
Gambar IV.4Pelatihan Juru Parkir di Lapangan
( Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta)
Di samping adanya kegiatan pelatihan, pembekalan dan pembinaan
yang dilakukan, masih ada kegiatan lain yaitu peningkatan kualitas sumber
daya manusia para pengelola dan juru parkir. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi apabila terjadi kejadian tak terduga yang terjadi di sekitar
tempat yang digunakan untuk parkir. Selain itu tujuan diadakan peningkatan
kualitas SDM ini untuk meningkatkan kesadaran para petugas parkir supaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
55
lebih peka dan terampil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Berikut gambar peningkatan kualitas SDM yang dilakukan:
Gambar IV.5
Peningkatan Kualitas SDM Juru Parkir
(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta)Pada dasarnya memang UPTD Perparkiran sudah melakukan prosedur
pelaksanaan pada proses implementasi penataan parkir Kota Surakarta,
namun pada kenyataanya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran.
Dalam penataan parkir pelaksanaan prosedur harus dilaksanakan secara
bertahap, karena dengan kondisi banyaknya jumlah lahan parkir, pengelola
parkir, dan juru parkir tidak memungkinkan apabila dengan keterbatasan
aparatur pelaksana sosialisasi dan kegiatan yang dilakukan hanya pada saat
awal dimulainya pelaksanaan penataan parkir.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
56
Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelanggaran yang
disebabkan oleh para juru parkir yang memiliki tingkat pendidikan berbeda-
beda, sehingga dalam menangkap maksud dan tujuan dari penataan parkir
kurang paham benar. Terbukti dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang
masih terjadi di sebagian jalan-jalan maupun badan jalan. Misalnya, di Jalan
Kolonel Sutarto meskipun sudah terpasang jelas rambu-rambu dilarang parkir
tetapi tetap saja ada juru parkir yang masih melakukan kegiatan parkir di
sana, kemudian di Jalan Slamet Riyadi meskipun pada pagi sampai sore hari
terlihat tertib dalam melakukan kegiatan parkir tetapi apabila sudah
menginjak malam hari terkadang masih ada juru parkir yang melakukan
kegiatan parkir hingga dua sap melebihi batas parkir yang ditentukan, ada
juga di beberapa tempat-tempat umum ada yang membayar parkir lebih dari
tarif yang seharusnya tetapi tidak diberikan kembalian, terkada juga terlihat di
beberapa tempat ada juru parkir yang tidak menggunakan seragam yang
ditentukan.
Dalam pelaksanaan atau implementasi penataan parkir ini memang
berdasarkan pada SOP yang bertujuan supaya kegiatan yang dijalankan
berjalan secara sistematis. Namun sebenarnya interaksi dari aparatur
pelaksana dan kelompok sasaran lah yang juga sangat berpengaruh dan hal
yang paling penting juga. Seperti kita ketahui kebanyakan dari masyarakat
khususnya Kota Surakarta, mereka akan mematuhi peraturan tidak hanya
dikarenakan peraturan yang sudah ditetapkan saja, tetapi dalam
pelaksanaanya para aparatur pelaksana juga harus memberikan pemahaman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
57
tentang penataan parkir dengan berinteraksi secara halus dan sopan. Pada
dasarnya apabila masyarakat dan juru parkir merasakan bahwa dirinya
dihargai oleh orang lain, kemungkina besar mereka akan menerima apa yang
disampaikan oleh aparatur pelaksana dengan terbuka.
Berikut ini merupakan dokumentasi pelaksanaan penataan parkir
melalui interaksi langsung ke lapangan yang dapat kita lihat:
Gambar IV.6
Bentuk Penataan Parkir Interaksi Langsung di Lapangan
(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta)B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penataan Parkir Kota
Surakarta
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implemnetasi program
penataan parkir Kota Surakarta dijadikan suatu indikator yang berpengaruh
dan memberikan kontribusi. Faktor-faktor tersebut adalah standar dan sasaran
kebijakan, sumberdaya, sikap pelaksana, karakteristik agen pelaksana,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
58
kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Berikut akan dijelaskan satu
per satu faktor tersebut.
1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan yang telah dibuat akan mendukung
keberhasilan Penataan Parkir. Apabila standar dan sasaran kebijakan
sudah jelas dan terukur maka implementasi program penataan parkir
juga dapat direalisasikan. Namun apabila standarnya kabur dan tidak
jelas maka akan mudah menimbulkan konflik antara aparat pelaksana.
Faktor standar dan sasaran, untuk menentukan keberhasilannya maka
dapat dilihat melalui faktor-faktor yang digunakan untuk menilai
kinerja, bnyaknya tempat parkir yang ditargetkan untuk didisiplinkan,
dan kemajuan yang ada setelah dilaksanakannya penataan parkir.
Standar dan sasaran kebijakan yang baik harus memiliki faktor
yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan tujuan dari program
tersebut. Penataan parkir memiliki faktor tersendiri yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja dan tujuan penataan parkir,
indikator tersebut didasarkan atas SOP, karena Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta telah memiliki SOP maka
untuk operasional parkir sudah diatur dalam SOP, sehingga SOP sudah
cukup untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari implementasi
penataan parkir. Sedangkan indikator lain yang digunakan untuk
menilai kinerja dari implementasi penataan parkir yaitu jumlah aparatur
pelaksana, penentuan tarif parkir yang sesuai dengan kapasitas atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
59
potensi jalan, dana yang diberikan untuk melaksanakan program dan
efektivitas operasional parkir.
Jumlah aparatur pelaksana berkaitan dengan potensi yang dimiliki
oleh jalan, tempat, dan atau badan-badan jalan yang digunakan untuk
parkir yaitu potensi jalan yang ada, jadi ketika jalan, tempat dan atau
badan-badan jalan ketika dijadikan lahan parkir menimbulkan kerugian
bagi pihak lain atau tidak, apabila tidak menimbulkan kerugian berarti
sudah dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari penataan parkir
sehingga natinya dampak yang terjadi sampai pada peningkatan fungsi
dari jalan, tempat dan atau badan jalan itu sendiri karena tujuan utama
program adalah untuk pengendalian guna memperlancar lalu lintas.
Jumlah aparatur pelaksana sendiri berfungsi untuk mensosialisasikan
peraturan yang ada terkait dengan tujuan program serta untuk
memberikan arahan dan peringatan atau sanksi bagi juru parkir yang
melakukan pelanggaran.
Penentuan tarif parkir sesuai dengan kapasitas atau potensi jalan
juga akan mempengaruhi kinerja dari penataan parkir. karena besarnya
tarif yang ditetapkan akan sangat mempengaruhi besarnya minat para
pengguna kendaraan bermotor untuk meninggalkan sebentar
kendaraannya maupun untuk parkir di badan jalan yang mempunyai
tujuan untuk pengendalian kendaraan. Tidak hanya untuk pengendalian
saja tetapi peningkatan tarif sendiri juga bertujuan untuk peningkatan
pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta dan untuk peningkatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
60
kesejahteraan juru parkir, hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan
penataan parkir dan mewujudkan lalu lintas Kota Surakarta yang aman,
nyaman, tertib, dan selamat. Dana yang ada untuk pelaksanaan penataan
parkir diharapkan dalam kenyataannya digunakan secara optimal untuk
menunjang keberhasilan penataan parkir, keterbukaan kegiatan yang
dilaksanakan haruslah sesuai dengan dana yang dikeluarkan dan harus
ada catatan terperinci sehingga tindakan penyelewangan dana
diharapkan tidak akan terjadi.
Faktor yang lain adalah efektivitas operasional parkir, apabila
lahan parkir sebagai sasaran dari penataan parkir sudah dapat
melaksanakan operasional parkir yang ditetapkan dan berjalan dengan
efektif maka kinerja dari implementasi penataan parkir sudah berjalan
dengan baik. Berikut penjelasan Bapak Henry selaku Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perpakiran
Kota Surakarta tentang adanya SOP dalam pelaksanaan Program
Penataan Parkir Kota Surakarta:
“ Dalam pelaksanaan program ini UPTD Perparkiran punya SOP jadi prrosedur pelaksanaannya sudah diatur di dalam SOP ini. SOP ini bisa dikatakan menjadi acuan setelah Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah bagi dinas ini dalam melaksanakan program.” (Wawancara 28 Desember 2012)Pelaksanaan Penataan Parkir Kota Surakarta melalui beberapa
tahapan, tahapan-tahapan tersebut dimaksudkan supaya dalam proses
pelaksanaan penataan parkir Kota Surakarta sendiri dapat berjalan
lancar dan para pengelola parkir, juru parkir dan juga para masyarakat
yang termasuk sebagai konsumen pengguna jasa parkir sama-sama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
61
mendapatkaan maanfaat atau tujuan yang positif dari adanya penataan
parkir ini. Tahapan yang dilakukan dijelaskan oleh Bapak Henry selaku
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)
Perparkiran Kota Surakarta:
“ Tahapannya, dulu kan dengan adanya penyusunan Raperda retribusi daerah dijadikan satu, dulu kan masing-masing retribusi daerah berbagai macam Perda, sekarang jadi satu dan punya sendiri. Sudah amanat dari Undang-undang 28, Undang-undang tentang Retribusi dan Penganggaran 2009-2011 untuk semua retribusi jadi satu perda, dan itu dibuat rancangan dari Perda retribusi daerah. Setelah itu kita evaluasi juga sejauh ini ada evaluasi masalah tarif parkir yang berlangsung, sejauh ini kan dulu masih Rp. 1000,- dan Rp. 500,00 namun di lapangan menyesuaikan nilai mata uang dan juga kita punya maksud dan tujuan untuk pengendalian di lapangan. Makanya trus kita terapkan pemberlakuan mengenai zona itu, dan kita juga melihat bahwa cermin kita tidak di Indonesia lagi tetapi cermin kita melihat seperti yang ada di Singapura, parkir di tepi jalan sudah tidak ada di sana diberlakukan Demand Electronic for Placing (DRP) yaitu mobil yang parkir kena denda dimasukkan dalam denda tahunan dalam pajak kendaraan. Jadi untuk kendaraan di Kota Surakarta ini kita terapkan dengan adanya tahapan itu diberlakukan zona-zona ini.”
“Jadi tahapannya yaitu kita menyusun Raperda dulu, konsep kajian kita tentang penerapan tarif itu, kita beri pemahaman, kita beri masukan kepada Kepala Daerah Kota Surakarta trus sangan baik respect dari Walikota Surakarta pada saat itu Pak Jokowi sangat setuju sekali. Jadi ditetapkan setinggi mungkin saja tarif parkirnya khusus di mall-mall itu. Sekarang kan terlihat Jalan Slamet Riyadi itu orang lebih cenderung senang parir di dalam, masuk ke dalam mall daripada di tepi jalan, dulu di tepi jalan kan Cuma Rp. 2000,00 temen-temen juru parkir narik biaya parkir lama maupun sebentar. Sekarang Rp. 3000,00 temen-temen dicatat itu jam masuk jam keluarnya parkir 2 jam lebih 10 menit sudah Rp. 3000,00 dikalikan 3 jadi Rp. 9000,00. Kalau di dalam kan Cuma Rp. 2000,00 dan progresifnya dikurangi, tujuannya untuk beban volume di jalan berkurang.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Pemerintah Kota Surakarta mengharapkan program penataan
parkir ini dapat berjalan secara optimal, akan tetapi dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
62
pelaksanaannya masih terjadi beberapa konflik seperti yang dijelaskan
oleh Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit
Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta:
“ Ya saat ini memang masih ada beberapa juru parkir yang belum sadat, namun kita sudah antisipasi hal tersebut. Kita sudah punya kegiatan yang dibuat yaitu operasi penertiban parkir-parkir liar kita adakan sebulan empat kali, dengan adanya kegiatan ini diharapkan lambat laun mereka yang belum terdaftar izinnya di kantor, yang memungut uang seenaknya sendiri, uangnya dikantongin dibuat mendem ini lambat laun sudah mulai berkurang dan sudah mulai tertib. Dengan adanya operasi gabungan kita setiap bulan empat kali yang melibatkan Kepolisian Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakrta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, dan Asosiasi Parkir Kota Surakarta (ASPARTA).” (Wawancara 28 Desember 2012)
Operasi gabungan yang dilakukan diharapkan dapat membantu
tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan juga
Unit Pelayanan Teknis Dinas Perparkiran Kota Surakarta, sehingga
penataan parkir di Kota Surakarta dapat mengalami perbaikan yang
meningkat. Para aparat yang tergabung dalam operasi gabungan
perparkiran dengan sukarela membantu Dinas Perhubungan dan
UPTD Perparkiran dalam dalam melakukan pengawasan juga dalam
menindak para juru parkir yang melakukan kecurangan di lapangan.
Pengawasan yang dilakukan juga termasuk jalan-jalan yang dilarang
untuk dilewati oleh pengendara kendaraan motor seperti city walk.
Adapun dokumentasi operasi gabungan dan penertiban yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
63
Gambar IV.7
Operasi Gabungan di City Walk
(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta)
Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang tempat-tempat
perparkirannya sedikit demi sedikit sudah mengalami peningkatan.
Tempat-tempat umum seperti pasar-pasar tradisional yang merupakan
pusat kegiatan sebagian besar masyarakat juga sudah mulai ditata
dengan adanya pemasangan rantai pembatas di tempat parkirnya, hal ini
dapat kita lihat pada gambar berikut:
Gambar IV.8Penataan Parkir di Pasar Kadipolo Surakarta
SEBELUM SESUDAH
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
64
(Sumber: dokumentasi pribadi peneliti)
Gambar IV.9
Penataan Parkir di Pasar Gede Surakarta (Pasar Buah)
SEBELUM SESUDAH(Sumber: UPTD Perparkiran)
Gambar IV.10
Penataan Parkir di Pasar Gede Surakarta (Pasar Kebutuhan Pokok)
SEBELUM SESUDAH(Sumber: dokumentasi pribadi peneliti)
Gambar IV.11
Penataan Parkir di Pasar Klewer Surakarta
SEBELUM SESUDAH
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
65
(Sumber: dokumentasi pribadi peneliti)Penataan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran tidak hanya di
pasar-pasar tradisional saja, tetapi juga di tempat parkir pusat
perbelanjaan seperti pasar swalayan juga di tempat-tempat sekitar pusat
perbelanjaan seperti mall-mall yang memungkinkan digunakan untuk
dipaka sebagai tempat parkir, serta di jalan-jalan besar seperti di Jalan
Slamet Riyadi. Berikut beberapa gambar yang menunjukkan sudah
adanya penataan parkir di beberapa tempat:
Gambar IV.12
Penataan Parkir di Sami Luwes Surakarta
SEBELUM SESUDAH(Sumber: dokumentasi pribadi peneliti)
Gambar IV.13
Penataan Parkir di Jalan Slamet Riyadi
SEBELUM SESUDAH
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
66
(Sumber: UPTD Perparkiran)
Dalam melakukan penataan parkir tentu harus melihat pada zona-
zona yang sudah di tentukan sesuai dengan potensi jalan. Oleh karena
itu pada sebagian jalan juga dipasang baliho zona sesuai dengan jalan
yang ada. Berikut merupakan gambar zona tersebut:
Gambar IV.14
Zona Penataan Parkir
(Sumber: dokumentasi pribadi peneliti)
Penataan parkir Kota Surakarta dinilai sebagai salah satu yang
memberikan kemajuan bagi Kota Surakarta khususnya dalam bidang
transportasi. Meskipun sejauh ini belum bisa meningkatkan potensi ruas
jalan secara keseluruhan dan masih banyak permasalahan-permasalahan
yang terjadi seperti masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh
para juru parkir dan masyarakat konsumen pengguna jasa parkir, namun
pada dasarnya program ini sedikit demi sedikit sudah mengalami
peningkatan. Kesulitan yang dihadapi oleh para aparatur pelaksana dan
dampak yang dirasakan dijelaskan oleh Bapak Henry selaku Kepala
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
67
Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)
Perparkiran Kota Surakarta:
“ Kesulitannya saya kira sampai saat ini belum ada, mungkin hanya saja kan adan beberapa rekan-rekan juror parkir, pengelola parkir yang belum sadar penuh melaksanakan kewajiban mereka, dalam hal ini misalnya juru parkir berkewajiban menggunakan seragam parkir pada saat bertugas, kadang mereka merasa malu mengenakan seragam di lapangan. Tetapi dengan adanya kegiatan yang kita berikan kepada mereka seperti: shock terapi, sosialisasi, pemahaman lamnat laun mereka juga mempunyai kesadaran dan pelanggaran yang dilakukan jadi berkurang, dan nantinya kita harapkan semua akan menjadi petugas parkir yang legal yang resmi.”
“ Ya ini dampaknya sangat besar sekali, jadi sudah terlihat ini kita evaluasi selama hampir setahun ini kurang lebih sebelas bulan. Khususnya di pusat-pusat kegiatan terutama di Zona C Jalan Slamet Riyadi di depan SMP Bintang Laut itu biasanya tahun kemarin tidak ada tarif, progresif tidak diberlakukan tarifnya hanya flat. Para penjemput itu kan parkirnya menunggu berlama-lama di tempat itu, jadi misalnya pulangnya jam 2 dari jam 11 sudah parkir di tempat itu, bahkan bisa saja parkir 2 sap melebihi dari batas parkir yang ada. Dengan adanya pemberlakuakn tarif baru ini kegiatan yang seperti itu sudah mulai berkurang, jadi tidak 2 sap lagi. Sekarang mereka hanya ngedrop turun langsung pergi lagi. Jadi mereka tidak harus membayar parkir mahal-mahal. Karena sifatnya parkir kan kendaraan yang berhenti lebih dari 5 menit dan ditinggalkan pengemudinya, kalau sekarang mereka berhenti hanya sebentar tidak lebih dari 5 sampai 10 menit.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Sudah seharusnya penataan parkir Kota Surakarta dengan tujuan
dari implementasi penataan perparkiran juga membawa kemajuan-
kemajuan yang ada di perparkiran Kota Surakarta, yaitu jumlah juru
parkir yang meningkat karena yang sebelumnya mereka menjadi juru
parkir yang illegal yang tidak terdaftar di kantor UPTD Perparkiran.
Karena adanya sosialisasi, maka mereka yang ingin menjadi juru parkir
atau para juru parkir illegal dihimbau untuk menjadi juru parkir yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
68
terdaftar di kantor UPTD Perparkiran dan menjadi juru parkir resmi.
Meningkatnhya potensi kegunaan ruas-ruas jalan, perputaran uang yang
meningkat karena arus lalu lintas yang lancar sehingga pergerakan
kegiatan dari masyarakat juga meningkat khususnya dalam penggunaan
jasa parkir, karena mereka berkepentingan di pusat-pusat perekonomian
yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Surakarta berasal dari sektor retribusi daerah.
Selain itu kemajuan yang lain dari adanya penataan parkir Kota
Surakarta adalah penarikan tarif yang jelas karena pada ruas-ruas jalan
sudah mulai terpasang zona-zona parkir meskipun masih terpasang
beberapa. Sebelum adanya penataan, para juru parkir masih menarik
biaya parkir sesuai yang mereka ketahui saja, padahal dalam
kenyataanya biaya yang mereka tarik tidak sesuai dengan tarif yang
diberlakukan.
Berdasarkan uraian dapat dijelaskan bahwa faktor yang dapat
digunakan untuk menetukan kinerja dari implementasi penataan parkir
tidak hanya berasal dari SOP yang ada pada Unit Pelayanan Teknis
Daerah (UPTD) Perpakiran saja tetapi juga dipengaruhi oleh indikator-
indikator yang lain yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja dari
implementasi program penataan parkir. Jumlah aparatur pelaksana,
kesadaran para pengelola parkir, juru parkir dan masyarakat konsumen
pengguna jasa parkir, dan dana yang dikeluarkan pemerintah serta
efektifitas operasional parkir menjadi faktor pendukung untuk dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
69
mengukur kinerja implementasi program penataan parkir untuk dapat
memenuhi tujuan dari program tersebut.
Faktor merupakan tolak ukur untuk dapat mengetahui kinerja dari
implementasi penataan parkir, sedangkan penataan parkir tersebut akan
diimplementasikan pada seluruh potensi ruas jalan yang menjadi tempat
parkir, yang menjadi kendala adalah masih kurangnya kesadaran dari
pihak pengelola parkir, juru parkir dan masyarakat konsumen pengguna
jasa parkir tentang perparkiran di Kota Surakarta sendiri. Meskipun kita
lihat parkir di Kota Surakarta sudah mengalami peningkatan tetapi
masih kita lihat beberapa pelanggaran yang terjadi, seperti ruas jalan
yang sudah dipasang rambu-rambu dilarang parkir tetapi masih saja
menjadi tempat parkir seperti kondisi jalan di ruas Jalan Kolonel
Sutarto, para juru parkir yang menarik biaya parkir kurang atau lebih
dari tarif parkir yang sudah ditentukan di beberapa ruas jalan, beberapa
hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah dan tanggung jawab dari dinas
terkait dan para pengelola parkir sebagai aparatur pelaksana program ini
sendiri. Dengan permasalahan seperti ini dinas terkait haruslah
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum dan akan dilaksanakan
seperti yang dijelaskan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata
Usaha UPTD Perparkiran Kota Surakarta:
“ Dalam hal ini ya kita sebagai aparatur pelaksana sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program akan mengadakan sosialisasi dan pembinaan tenkis lagi untuk para pengelola parkir dan juru parkir, kita usahakan dalam melakukan sosialisasi ini kita tujuannya kan pelauyanan, jadi ya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
70
semaksimal mungkin kita usahskan kita mensosialisasikan program ini lagi dengan lebih sifatnya musyawarah supaya mereka juga mempunya kesadaran yang tulus dari hati mereka untuk lebih menjunjung tinggi peraturan yang ada. Untuk maasyarakat sendiri kita mungkin akan mengusahakan sosialisasi secara langsung bisa sajsa mengumpulkan warga masyarakat di kelurahan kemudian kita jelaskan secara lebih detail. Apabila dengan cara mendekat lebih lagi kemasyarakat masih dirasa kurang mungkin kita akan menegaskan kepada sanksi-sanksi yang tegas sehingga diharapkan program ini bisa dilaksanakan dengan baik, meskipun pada kenyataannya sebuah kebijakan tidak akan seratus persen berhasil tapi setidaknya kita sudah berusaha secara maksimal.”
“ Ya ini kan tujuannya untuk pengendalian kendaraan ini nantinya tujuan kedua supaya mereka itu tidak menggunakan kendaraan pribadi lagi, tidak membebani jalan untuk parkir namun beralih keangkutan masal ya ini kaitannya secara umum tidak hanya masalah parkir saja, mereka bisa berpindah keangkutan masal angkutan umum, dan angkutan umum Kota Surakarta sedang ditingkatkan dan terus pelayanannya diperbaiki dengan adanya kegiatan Batik Solo Trans (BST) itu kan tahun 2013 sudah ada penambahan koridor lagi ada 5 koridor lagi yang ditambah yang belum terlayani rutenya kemudian untung merangsang para konsumen untuk bisa beralih ke angkutan umum.”
Sampai saat ini memang program penataan parkir belum
menyeluruh dalam pelaksanaanya, tetapi pada dasarnya hal-hal yang
menunjang tujuan dari program penataan parkir sendiri sudah mulai
terlihat di beberapa jalan-jalan yang ada di Kota Surakarta, sudah
adanya pemasangan papan pemberlakuan zona di jalan tersebut,
pemasangan rantai pembatas di badan jalan sekitar tempat publik, dan
garis-garis pembatas untuk lahan parkir juga sudah mulai dibenahi
kembali. Meskipun pelaksanaan penataan parkir dirasa masih kurang
maksimal dan hasil yang ada sejauh ini masih dirasa kurang dari yang
diharapkan, namun kondisi jalan di Kota Surakarta sendiri sudah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
71
mengalami kemajuan dibandingkan dengan kondisi jalan sebelum
adanya penataan parkir, apalagi karena adanya pembagian zona yang
jelas sehingga kondisi jalan sedikit demi sedikit sudah mulai tertata
rapi.
2. Sumber Daya
Sumber daya merupakan salah satu indikator dalam menentukan
keberhasilan kebijakan ataupun program, baik sumber daya manusia
ataupun juga sumber daya non-manusia. Dalam implementasi penataan
parkir Kota Surakarta juga memerlukan sumber daya baik dana, alat
maupun juga manusia yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan
implementasi program. Beberapa unsur dari sumber daya sebagai
penentu keberhasilan penataan parkir Kota Surakarta, yaitu:
a. Aparat Pelaksana
Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah
aparat pelaksana (pegawai). Pada saat kebijakan sudah
diimplementasikan penyebab adanya ketidakberhasilan dari
implementasi tersebut disebabkan oleh pengetahuan dan
penguasaan aparat yang tidak memadai dan tidak kompeten,
selain itu karena jumlah aparat pelaksana yang tidak mencukupi.
Dalam pelaksanaan penataan parkir Kota Surakarta
ditangani oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran selaku
satuan unit dinas yang berada di dalam naungan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ditunjuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
72
Pemerintah Kota Surakarta, untuk selanjutnya pelaksanaan
implementasi penataan parkir untuk memudahkan pengawasannya
dibantu oleh Kepolisian Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi
Militer IV/4 Surakrta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan
Negeri Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta,
dan Asosiasi Parkir Kota Surakarta (ASPARTA) yaitu para
pengelola parkir yang sudah bekerjasama dengan UPTD
Perparkiran Kota Surakarta yang ditunjuk karena sudah adanya
kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang telah
mendapatkan pembinaan teknis dari Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika. Sehingga mampu ikut serta
mengimplementasikan penataan parkir sesuai dengan tujuan yang
ditentukan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Henry selaku Kepala
Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah
Perparkiran Kota Surakarta:
“ Jadi semua anggota Dinas Perhubungan sudah di sosialisasi semua dan paham, otomatis mereka juga kelapangan terjun langsung dan tim-tim gabungan juga sudah mengerti tentang program dari kebijakan tersebut.”
“ Pengelola parkir yang bekerja sama dengan dinas kami ya pastinya sudah memenuhi semua prosedur yang diberlakukan di dinas ini, dan para pengelola parkir pada dasarnya sudah diberikan pemahaman tentang bagaimana cara pengelolaan semua yang berhubungan dengan perparkiran disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi dalam pelaksanaan parkir juru parkir yang ada sampai sejauh ini ya ada yang sebagian besar berada di bawah kendali pengelola parkir tersebut. Selain harus memenuhi prosedur yang ada para pengelola sudah mendapatkan berbagai pembinaan teknis, pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
73
mampu mengimplementasikan penataan parkir agar sejalan dengan tujuan yang kami harapkan.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Berbeda dengan Bapak Henry, Bapak Edi selaku Ketua
Asosiasi Parkir Kota Surakarta mengungkapkan bahwa sejauh ini
para pengelola parkir memang sudah mendapatkan pembinaan
dan pelatihan, namun untuk beberapa juru parkir masih ada yang
belum paham dengan adanya pembinaan, pelatihan dan
peningkatan kualitas SDM tersebut, ini dikarenakan karena
perbedaan pendidikan, sehingga hal ini yang mengakibatkan
masih adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh juru
parkir dan pelaksanaan penataan parkir sendiri dirasa belum
optimal. Perlu adanya kegiatan pembinaan, pelatihan dan
peningkatan kualitas SDM ynag dilakukan secara bertahap dan
jajaran yang ada sebagai aparatur pelaksana bisa melaksanakan
secara maksimal, berikut penuturannya:
“ Seharusnya kegiatan-kegiatan semacam pembinaan, pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya para pengelola dan juru parkir dilakukan secara rutin yang paling tidak ya bertahap. Apalagi tingkat pendidikan mereka kan tidak sama, tentunya mempengaruhi daya tangkap mereka dalam menerima pembinaan itu. Ini kan tujuannya untuk lebih meningkatkan kaitannya peraturan perparkiran yang diberlakukan sekarang. Maka dari itu yang kalau bisa dinas yang mengurusi perparkiran memberikan kegiataan pembinaan lagi khususnya untuk para pengelola dan juru parkir baru.” (Wawancara 15 Januari 2013)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
74
Di samping melakukan pengawasan langsung, UPTD
Perparkiran melakukan pengawasan secara tidak langsung, dalam
artian mereka tidak selalu setiap saat bisa mengawasi jalannya
perparkiran dengan langsung terjun ke lapangan. Seperti yang
diungkapkan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta:
“ Pada prinsipnya kita selalu stand by untuk menindaklanjuti setiap laporan pengaduan keluhan masyarakat, sekarang kita sudah punya wadah di dunia maya. Banyak sekali temen-temen yang melaporkan pengaduan keluhan lewat dunia maya, kit tamping langsung dan anggota kita langsung menuju lokasi untuk menindak lanjuti apa saja pelanggarannya, apa keluhannya, apa yang dikeluhkan langsung kita tindak lanjuti kita fasilitasi kalau ada masalah di lapangan.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Dari segi jumlah aparat pelaksana sendiri memang dirasa
masih belum memadai, mmelihat jumlah tempat-tempat parkir di
Kota Surakarta yang sangat banyak, ini disebabkan karena para
aparat pelaksana gabungan yang membantu Dinas Perhubungan
sendiri tidak hanya bertugas membantu pengawasan penataan
parkir saja, tetapi mereka juga memiliki tugas dan kewajiban
pokok mereka sendiri. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Henry
selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis
Daerah Perparkiran Kota Surakarta:
“ Ya secara karena skup kita seluruh wilayah Surakarta dan yang berwenang ya di sini kan UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan di sini staf kita, anggota kita keselurungan ada 28 orang itu harus mengatasi 1 wilayah kota Surakarta, meskipun kita dibantu sama temen-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
75
temen aparat gabungan itu, tapi kan memang temen-temen dari dinas kita harus turu serta bersama mereka, yam au ga mau beban dan tanggung jawab pekerjaan kita ya sangat tinggi, dan mau ga mau temen-temen kita beri pemahaman, kita pacu terus selalu semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat pada setiap saat setiap waktu. Jadi semua temen-temen di sini ya serabutan antara tugas administrasi dan di lapangan harus bisa siap.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih
ada aparat pelaksana dalam hal ini beberapa pengelola parkir yang
kurang menguasai dan memahami tujuan dari penataan parkir
dikarenakan kurangnya pengetahuan akibat beberapa dari mereka
belum paham dengan adanya pembinaan, pelatihan dan
peningkatan kualitas SDM yang disebabkan karena keberagaman
tingkat pendidikan yang menyebabkan adanya perbedaan daya
tanggap mereka dalam menerima pembinaan dan pelatihan
tersebut, diharapkan perlu adanya kegiatan rutin yang berkaitan
dengan pembinaan teknis, pelatihan dan peningkatan kualitas
SDM agar mereka benar-benar paham terhadap program penataan
parkir. Hal lain yang dapat disimpulkan adalah jumlah aparat
pelaksana yang minim yang berakibat kurang optimalnya
pelaksanaan parkir, dan diharapkan dengan terbatasnya jumlah
aparat pelaksana perlu adanya jadwal kegiatan yang lebih
terperinci lagi dan lebih sistematis yang dapat membantu aparat
pelaksana memaksimalkan pelaksanaan penataan parkir ini
supaya berjalan lebih efektif dan efisien.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
76
b. Dana
Dana yang digunakan untuk penataan parkir Kota Surakarta
berasal dari APBD, sesuai degan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta per Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011 dana yang
dianggarkan untuk UPTD Perparkiran Kota Surakarta sebesar Rp.
1.082.641.500,00. Dana yang diberikan harus sesuai dengan
kegiatan yang dilaksanakan, sebelumnya diajukan Rencana
Kegiatan Anggaran (RAK) yang disetujui oleh DPA dan SPJ yang
dibuat harus sesuai dengan kenyataan pemakain anggaran untuk
pelaksanaan program. Berikut penjelasan Bapak Henry selaku
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran:
“Memang di APBD sudah ada pos-pos DPA, sudah ada dana sekitar 1M lebih anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini. Ya harus sesuai dengan dana yangdikeluarkan, itu kan sudah kita rencanakan untuk kegiatan ini, frekuensinya harus tepat, SPJnya juga harus sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya. Kalau dananya kurang tidak akan bisa nambah biaya lagi, penggunaan dana harus sesuai rencana. Tiap DPA kan ada pembagian Rencana Kegiatan Anggaran (RAK) harus kita usulkan dan disetujui baru menjadi DPA yaitu Departemen Pelaksana Anggaran.” (Wawancara 28 Desember 2012)
3. Sikap Pelaksana
Sebelum program penataan parkir diimplementasikan, terlebih
dahulu harus ada respon yang baik dari aparat pelaksana, respon
tersebut akan dapat mempengaruhi kemauan aparat pelaksana untuk
dapat melaksanakan penataan parkir. Selama ini respon dari aparat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
77
pelaksana cukup baik dan cukup mendukung, karena ini merupakan
program dari Pemerintah Kota sehingga setiap aparat pelaksana
mendukung dalam pelaksanaan implementasi penataan parkir. Respon
dari aparat pelaksana disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya
yang tidak diabaikan, apabila sudah mendapat tugas cepat untuk
dilaksanakan dan harus dilaksanakan secara seimbang supaya pekerjaan
dapat selesai semua.
Adanya respon yang baik dari aparat pelaksana harus disertai
dengan adanya pemahaman aparat pelaksana terhadap penataan parkir.
Pemahaman terhadap penataan parkir tergantung pada bagaimana cara
sosialisasi program dengan baik, apalagi dengan kondisi latar belakang
pendidikan yang berbeda-beda menyebabkan cara mengintepretasikan
penataan parkir secara berbeda-beda pula, sehingga terdapat beberapa
aparat pelaksana yang kurang memahami.
Adanya respon dan pemahaman terhadap penataan parkir akan
membantu untuk mengetahui intensitas dari aparat pelaksana dalam
mengimplementasikan penataan parkir. Intensitas aparat pelaksana
tersebut ditunjukkan dengan selalu aktifnya setiap aparat pelaksana
untuk mendukung penataan parkir, baik itu fisiknya dan sumber daya
manusianya. Sebagai aparat pelaksana, mereka harus dapat
melaksanakan tugasnya sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan
oleh dinas Perhubungan yang memberikan mandat kepada UPTD
Perparkiran. Aparat pelaksana yang berasal dari pemerintahan melalui
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
78
UPTD Perparkiran telah memiliki tupoksi sehingga tanggung jawab
terhadap ketentuan Dinas Perhubungan sudah dimengerti secara
menyeluruh. Berikut ini penuturan Bapak Henry selaku Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota
Surakarta:
“ Intensitasnya sangat bagus dari temen-temen itu, sangat respect dan sangat mendukung dengan kegiatan kita, hadir terus itu setiap kegiatan. Para personil yang ada pasti lengkap setiap kegiatan personil lengkap dan pro-aktif juga dilapangan.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa respon dari
agen pelaksana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan
parkir, semakin baik respon yang ditunjukkan aparah pelaksana akan
semakin baik pula pelaksanaan penataan parkir. Respon yang dimiliki
aparat pelaksana sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya, namun aparat pelaksana diharapkan bisa mengembangkan
kemampuan dan kreatifitasnya sehingga pelaksanaan penataan parkir
akan dapat berjalan baik dan semakin lama semakin mengalami
peningkatan yang lebih baik lagi. Adanya aparat pelaksana dengan latar
belakang pendidikan yang berbeda, dapat mempengaruhi tingkat
pemahaman terhadap penataan parkir, sehingga aparat pelaksana
membutuhkan pembinaan teknis dan latihan khusus untuk para
pengelola parkir dan juru parkir supaya dapat mengasah kemampuan
dan pengetahuannya, meskipun tidak semua aparat pelaksana tidak
paham dengan adanya program penataan parkir. Dengan adanya respon
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
79
yang baik terhadap penataan parkir akan berpengaruh terhadap
intensitas aparat pelaksana dalam mengimplementasikan penataan
parkir, intensitas aparat pelaksana yang selalu aktif dalam mendukung
pelaksanaan penataan parkir disesuaikan dengan tugas dan tanggung
jawabnya sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokok dan
fungsinya.
4. Karakteristik Agen Pelaksana
Setiap aparat pelaksana kebijakan atau program pasti memiliki
karakteristik sendiri-sendiri mulai dari struktur birokrasi, norma-norma
yang ada dalam dinas yang bersangkutan dan pola hubungan dalam
dinas yang akan sangat mempengaruhi implementasi program penataan
parkir.
Dalam struktur birokrasi jabatan tertinggi pada Unit Pelayanan
Teknis Daerah Perparkiran adalah Kepala Dinas dan untuk pembagian
tugas Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala
Bidang. Sehingga dalam implementasi program penataan parkir
masing-masing bidang memiliki tugas sesuai bidangnya masing-
masing. Dalam setiap bagian dan bidang memiliki pegawai sebagai
salah satu aparat pelaksana dengan latar belakang pendidikan dan
pengetahuan yang berbeda-beda, kemampuan atau kompetensi yang
dimiliki juga berbeda-beda antara aparat pelaksana yang satu dengan
aparat pelaksana yang lain. Karena perbedaan yang ada, masing-masing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
80
aparat pelaksana diberikan tugas untuk implementasi penataan parkir
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Adanya ketidaksamaan kompetensi diantara aparat pelaksana
harus diatasi dengan diadakanya pelatihan-pelatihan dan pembinaan
teknis supaya tidak terjadi kesenjangan tugas dan wewenang yang
nantinya akan menggangu proses implementasi penataan parkir.
Walaupun setiap aparat pelaksana memiliki tugas dan kewenangan,
namun dalam pembagian tugas harus disesuaikan dengan kemampuan
yang aparat pelaksana miliki, agar aparat pelaksana dapat menjalankan
pengawasan dengan baik dan dapat melaksanakan penataan parki
dengan baik. Hal ini diungkapkan Bapak Henry selaku Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota
Surakarta:
“ ya masing-masing kan sudah punya tugas dan tanggung jawab kewenangan sendiri-sendiri sesuai yang sudah diberikan. Jadi ya agar tidak saling bertabrakan kita kan ada rincian tugas-tugasnya.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Aparat pelaksana dituntut untuk memiliki kompetensi yang cakap
supaya dapat melaksanakan penataan parkir dan melakukan
pengawasan selama pelaksanaan program tersebut. Selama pelaksanaan
penataan parkir di Kota Surakarta diharapkan selalu dilakukan
pengawasan secara langsung dengan turun ke lapangan. Pengawasan
yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan supaya dapat memonitor
dan mensosialisasikan secara langsung tujuan dari pelaksanaan
penataan parkir sendiri, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
81
operasi gabungan dilakukan empat kali dalam sebulan. Hal ini
diungkapkan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit
Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta:
“ Di sini kita selalu mengutamakan untuk pengawasan turun langsung ke lapangan. Pengawasan tersebut kita lakukan sebulan ya paling tidak ada 4 kali kelapangan. Tujuannya kan sudah jelas, supaya kalau terjadi masalah serius kita bisa menindak secara cepat.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Imam selaku juru parkir di
Jalan Honggowongso:
“ Tempat parkir di sini diawasi terus mbak, meskipun tidak rutin tapi paling tidak ya seminggu sekali didatangi dari dinas parkir, untungnya saya sudah mengetahui adanya penataan parkir, jadi ya tidak terjadi masalah di tempat ini” (Wawancara 18 Januari 2013)
Keberhasilan implementasi suatu program tidak hanya berasal
dari dalam dinas yang bersangkutan saja, tetapi juga karena adanya
dukungan dari badan-badan yang lain terhadap pelaksanaan penataan
parkir. Dukungan terhadap implementasi parkir berasal dari dinas-dinas
lain, maupun juga dari masyarakat. Dari dinas lain misalnya Kepolisian,
Denpom, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Satpol PP dan Asosiasi
Pengelola Parkir yang membantu turun ke lapangan pada saat UPTD
Perparkiran dan Dinas Perhubungan Kota Surakarta melakukan operasi.
Berikut penjelasan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta:
“ Dinas lain yang ikut kami saat operasi ke lapangan ya seperti dinas-dinas yang saya sebut tadi, seperti: Kepolisian, Denpom, Kejaksaan, Pengadilan,satpol PP juga para pengelola.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
82
Mereka sangat mendukung dan aktif berpartisipasi.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Edi selaku Ketua
Asosiasi Parkir Kota Surakarta, berikut penuturannya:
“ Dalam kaitan operasi langsung ke lapangan sih, saya beserta dengan para pengelola yang lain juga ikut serta ke jalan-jalan, tujuannya ya supaya para juru parkir yang kami kelola bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.” (Wawancara 15 Januari 2013)
Selain dukungan dari sesama dinas, masyarakat juga ikut
mendukung dalam pelaksanaan penataan parkir. Dukungan dari
masyarakat sangat mendukung dengan ikut mentaati peraturan yang ada
dan berpartisipasi aktif pada saat menggunakan jasa parkir. Berikut ini
penuturan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit
Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta:
“ Dukungan yang lain dari masyarakat mungkin mereka lebih memilih untuk mencoba mentaati peraturan yang kita berlakukan sekarang.” ( Wawancara 28 Desember 2012)
Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua aparatur bisa
melakukan pengawasan secara menyeluruh, karena keterbatasan jumlah
aparatur pelaksana dari dinas yang melaksanakan penataan parkir.
Dukungan dari dinas-dinas yang lain yang bekerjasama dan bersama
dalam aparat pelaksana gabungan serta dukungan dari masyarakat yang
memberikan respon yang positif. Perlu adanya peningkatan kemampuan
melalui pembinaan teknis dan pelatihan-pelatihan serta peningkatan
kualitas SDM yang dapat membantu mereka dalam bertindak secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
83
cepat melihat jumlah personil aparatur pelaksana yang terbatas.
Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan parkir harus dilakukan oleh
aparatur pelaksana yang benar-benar mempunyai kemampuan dan
memahami dengan baik maksud dan tujuan dari penataan parkir,
sehingga pelaksanaan program akan berjalan dengan baik, pengawasan
tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui
UPTD Perparkiran saja, namun juga semua pihak sama-sama ikut
bagian.
Dukungan dari dinas-dinas dan semua pihak sangan berpengaruh
terhadap keberhasilan implementasi penataan parkir. Keduanya sangat
mendukung terhadap impelementasi penataan parkir, tanpa adanya
pihak-pihak lain yang mendukung, implementasi penataan parkir tidak
akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran
Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran dalam melaksanakan
Penataan Parkir Kota Surakarta akan sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan dari Penataan Parkir Kota Surakarta.
Adanya kepatuhan yang baik dari masyarakat akan sangat
berdampak baik terhadap implementasi penataan parkir. Ketaatan dari
masyarakat akan terlihat pada saat masyarakat menaati peraturan yang
berlaku dengan melakukan kegiatan parkir pada tempat parkir dan
membayar tarif parkir sesuai tarif yang ditentukan dengan biaya
progresifnya. Sejauh ini seluruh masyarakat kota Surakarta pengguna
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
84
jasa parkir sedikit demi sedikit sudah menaati peraturan dengan baik,
meskipun masih ada beberapa masyarakat yang merasa kalau tarif yang
dikenakan terlalu mahal atau bahkan marah-marah kepada juru parkir
yang bertugas dan tega membayar kurang dari tarif yang ditetapkan.
Berikut penuturan Bapak Imam selaku juru parkir di Jalan
Honggowongso:
“Masyarakat yang menggunakan jasa parkir sejauh ini bisa menerima peraturan yang diberlakukan, namun ya ada beberapa orang yang sempat marah-marah sama saying, kog biaya parkirnya mahal gitu. Padahal sudah saya beritahu kalau ketentuannya sudah seperti itu, terkadang ada juga yang membayar kurang dari tarif yang seharusnya dan langsung pergi.” (Wawancara 18 Januari 2013)
Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Tejo selaku
masyarakat yang pernah melihat langsung adanya masyarakat lain yang
berbuat kurang sopan kepada juru parkir:
“ masalah tarif baru ini memang pertama saya juga kurang setuju soalnya terlalu mahal, tetapi ketika saying sudah tahu maksud dan tujuannya sangat baik, ya mau ga mau kita harus menerima kalau tujuannya baik, waktu itu saya pernah melihat ada orang lain yang semena-mena pada juru parkir sudah bayarnya kurang, marah-marah juga, tetapi saya kan tidak berwenang ya saya tidak bisa membantu banyak juga.” (Wawancara 20 Januari 2013)
Selama pelaksanaan penataan parkir masyarakat cukup patuh
terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan sepanjang sudah
dilakukan sosialisasi dari UPTD Perparkiran, bila terjadi
ketidakpatuhan itu hanya dari beberapa orang juru parkir dan beberapa
masyarakat saja. Seperti kita ketahui masih ada di beberapa tempat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
85
yang melakukan pelanggaran, jalan yang terdapat tanda dilarang parkir
tetapi masih saja digunakan sebagai lahan parkir, dan masyarakat
sebagai pengguna jasa parkir di jalan itu juga tidah pernah komplain
dengan adanya pelanggaran itu. Padahal dalam kenyataanya sebelum
perparkiran di Kota Surakarta mengalami penataan terlebih dahulu
Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan dan UPTD
Perparkiran mengumpulkan para pengelola parkir dan juru parkir untuk
mendapatkan sosialisasi tentang adanya penataan parkir. Sedangkan
untuk masyarakat mendapat sosialisasi langsung di lapangan melalui
beberapa peraturan tertulis yang terpasang di sebagian ruas jalan.
Berikut penjelasan dari Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Ttata
Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta:
“Sebelum kita adakan sosialisasi memang benar para pengelola parkir dan juru parkir kita undang datang ke balai kota untuk mendapatkan pengarahan dari Bapak Walikota, waktu itu ya Pak Jokowi. Kalau untuk masyarakat sendiri kita sosialisasi di lapangan dengan memasang beberapa peraturan di ruas-ruas jalan dan sesekali kita juga menjelaskan.” (Wawancara 28 Desember 2012)
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edi selaku Ketua
Asosiasi Parkir Kota Surakarta:
“ Sebelum pelaksanaan program penataan parkir ini, kami dan para juru parkir diundang oleh dinas Perparkiran datang ke balai kota untuk mendapatkan pengarahan dari Pak Walikota, dan saya juga merespon positif dengan ikut datang pada acara tersebut.” (Wawancara 15 Januari 2013)
Dalam proses pelaksanaan penataan parkir pasti akan ada
pelanggaran dan ketidakpatuhan dari para aparat pelaksana dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
86
kelompok sasaran, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir seperti
tidak memakai seragam, tidak memberikan karcis parkir kepada
pengguna jasa parkir, menarik biaya lebih dari tarif yang diberlakukan,
dan pemakaian jalan-jalan yang bukan tempat yang disetujui untuk
kegiatan parkir menjadi tempat parkir. Meskipun tidak semua juru
parkir melakukan pelanggaran tersebut, tetapi pada kenyataannya
pelanggaran masih terjadi meskipun tidak begitu terlihat jelas. Oleh
karena itu dibutuhkan sanksi untuk menimbulkan efek jera terhadap
aparatur pelaksana maupun kelompok sasaran apabila terbukti
melakukan pelanggaran dan tidak patuh terhadap peraturan yang sudah
ditetapkan. Karena di sini mengarah kepada kelompok sasaran sanksi
yang diberikan kepada juru parkir biasanya melalui peringatan dan
teguran yang kita sampaikan secara langsung atau melalui para
pengelola parkir, apabila sudah diberi peringatan beberapa kali mereka
masih melakukan pelanggaran, maka sanksi paling akhir yang diberikan
berupa pencabutan izin sebagai juru parkir dan pencabutan Kartu Tanda
Anggota perparkiran. Untuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat
pertama memang kita beri peringatan melalui juru parkir yang ada
tetapi apabila melanggar sampai beberapa kali akan kita catat kemudian
akan kita kenakan sanksi perdata penambahan pajak tahunan. Hal
tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Henry Selaku
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah
Perparkiran Kota Surakarta:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
87
“ jadi pengelolaan parkir di Kota Surakarta kita tidak mengelola secara langsung, ada pihak ketiga dan kita bekerja sama dengan pihak ketiga di semua wilayah, jadi ada kontraktor atau pengelola parkir. Kita terikat kontrak dengan mereka, mereka mempunyai surat izin pengelolaan. Mereka merupakan kepanjangan tangan dari kita, tetapi aturan yang diberlakukan tetap sesuai dengan atuan yang sudah kita tentukan. Pada saat di lapangan juru parkir harus begini, harus begitu sesuai aturan perda yang ada, dengan tarif sekian, seragam, karcis, dan KTA juga sesuai aturan. Apabila tidak sesuai itu, ada pelanggaran di lapangan kita tegur pengelolanya, jadi mereka yang akan menindak petugas parkirnya. Kalau tidak ya pada saat ada kegiatan operasi terjadi pelanggaran langsung kita tindak juru parkirnya, dan pengelolanya juga kita beri peringatan, mereka bisa memberi tahu anggotanya tidak, kalau sudah sering melanggar lebih dari 3 kali pihak dinas menyuruh pengelola mengganti dengan orang lain, apabila tidak bisa bekerja dengan baik, jadi kepanjangan tangan kita ya pihak ketiga itu. Kalau untuk masyarakat memang kita serahkan kepada juru parkir untuk menegur, tetapi apabila sudah beberapa kali melanggar dan terlalu sering pastinya sanksinya akan kita kenakan pada pajak tahunan” (Wawancara 28 Desember 2012)Dari uraian di atas terlihat bahwa kepatuhan kelompok sasaran
sangat diperlukan untuk dapat membantu mengimplementasikan
penataan parkir secara maksimal. Kepatuhan dari aparat pelaksana
sudah berjalan dengan baik karena setiap aparat pelaksana sudah
melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban sesuai
dengan prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Surakarta. kepatuhan aparat pelaksana dapat
ditunjukkan dengan melaksanakan setiap tahapan-tahapan dalam
prosedur yang telah ditetapkan.
Selain dibutuhkannya kepatuhan dari aparat pelaksana, diperlukan
pula kepatuhan dari para kelompok sasaran, apabila tidak ada kepatuhan
dari juru parkir dan masyarakat maka program ini akan sulit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
88
diimplementasikan. Kepatuhan yang ditunjukkan sangat terlihat pada
saat juru parkir dan masyarakat mau melaksanakan dan mematuhi
peraturan dengan baik. Bila tidak ada kepatuhan dari aparat pelaksana
dan kelompok sasaran maka akan menimbulkan banyak permasalahan
dalam pelaksanaan penataan parkir.
Munculnya permasalahan dalam pelaksanaan penataan parkir
memang tidak terlalu besar, namun apabila terdapat pelanggaran yang
dilakukan baik oleh aparat pelaksana maupun kelompok sasaran tetap
akan mendapat sanksi. Sanski yang diterima dari masing-masing akan
berbeda-beda, mulai sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat.
Namun, selama aparat pelaksana dan kelompok sasaran setelah ditegur
mau taat terhadap prosedur yang ditetapkan maka permasalahan tidak
akan menjadi panjang dan sanksi yang diberingan hanya sanksi ringan,
berat ringannya sanksi yang diberikan tergantung pada permasalahan
yang ditimbulkan. Sehingga sangat diperlukan kepatuhan dari aparat
pelaksana, kelompok sasaran, dan kontraktor atau pengelola parkir
untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing
sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan.
top related