BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.id · Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) periode tahun 2009—2011. Terlalu besarnya beban lingkup dari DPPKAD Kota Bekasi sehingga
Post on 20-Oct-2020
6 Views
Preview:
Transcript
19
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Perusahaan
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dengan sebutan pertama kali
Walikota Bekasi dimulai tahun 1998 s/d sekarang, saat itu Walikota Bekasi Periode
1998-2003 dipimpin oleh H. N. SONTANIE. Pengelolaan Pendapatan Daerah pada
masa kepemimpinan H. N. SONTANIE mengalami 2 kali perubahan yakni :
1. Periode Pertama tahun 1998-2000 pengelolaan pendapatan di bawah naungan
lembaga berbentuk dinas yang bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda)
Kota Bekasi.
2. Periode Kedua tahun 2001-2004 pengelolaan pendapatan di bawah naungan
lembaga berbentuk Badan yang bernama Badan Pengelolaan Keuangan,
Kekayaan dan Aset Daerah (Bakukeda) Kota Bekasi.
Periode selanjutnya yakni tahun 2003-2008 Walikota Bekasi dipimpin oleh
AKHMAD ZURFAIH. Masa kepemimpinan beliau pengelolaan Pendapatan dimasa
awal kepemimpinannya masih bernama Bakukeda Kota Bekasi. Memasuki tahun
kedua kepemimpinan beliau yakni di Bulan Juni 2004 Pengelolaan Pendapatan
Daerah masih dibawah naungan lembaga berbentuk Badan yakni Badan Pendapatan
Daerah Kota Bekasi (Bapenda) Kota Bekasi periode tahun 2004-2008.
Walikota Bekasi selanjutnya periode 2008 sampai dengan 2013
kepemimpinan Pemerintah Kota Bekasi dipegang oleh H. MOCHTAR MOHAMAD.
Pada masa beliau ditahun pertama Pengelolaan Pendapatan Daerah masih bernama
20
Bapenda Kota Bekasi. Memasuki awal tahun kedua kepemimpinan beliau di bidang
Pengelolaan Pendapatan Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah tersebut Pengelolaan Pendapatan Daerah di bawah Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) berbentuk Dinas yakni bernama Dinas Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) periode tahun 2009—2011.
Terlalu besarnya beban lingkup dari DPPKAD Kota Bekasi sehingga kurang fokus
dalam urusan Pengelolaan Pendapatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, maka Pengelolaan Pendapatan Daerah berubah
menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi. Walaupun Perda tentang
Dispenda telah disahkan pada tahun 2010 namun berlaku efektifnya baru pada Bulan
Juni Tahun 2011 sampai dengan sekarang.
Selanjutnya periode 2013 sampai dengan 2018 kepemimpinan Pemerintah
Kota Bekasi dipegang oleh Dr. H. RAHMAT EFFENDI. DinasPendapatan Daerah
(Dispenda) berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang saat ini beralamat di Jl. Ir.
H. Juanda No. 100. Kota Bekasi
1. Visi dan Misi
a. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yaitu, “PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH YANG AMANAH DAN PROFESIONAL”.
Kata Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional bermakna sebagai
instrumen yang menunjukkan arti pengelola pendapatan yang handal
21
berorientasi kepada penerimaan pendapatan daerah optimal sesuai dengan
peraturan, sesuai prosedur, adil, terarah, konsisten, konsekuen,cepat tanggap
dan cekatan serta taat azas dalam pemerintahan untuk menjamin nilai-nilai
seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan predektibilitas dari administrasi
publik. Jadi makna dari visi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional
dapat meningkatkan Pembangunan Kota Bekasi.
b. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Perumusan misi Bapenda Kota Bekasi adalah penjabaran dari visi Bapenda
Kota Bekasi dan juga kesesuaiannya dengan visi dan misi RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bekasi pada misi pertama
yakni Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk tercapainya visi Bapenda Kota Bekasi maka perlu adanya Misi
Bapenda Kota Bekasi yakni :
1. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pajak Daerah.
2. Memantapkan Kinerja Kompetensi Aparatur dan Organisasi.
3. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah.
Misi di atas mengalami perubahan yakni Misi kedua (2) yang digabungkan
ke misi ke satu (1). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan
pajak daerah menjadi pendapatan daerah, sehingga memuat strategi peningkatan
kompetensi aparatur dan organisasi untuk penguatan pelayanan pendapatan daerah.
Dengan demikian misi Bapenda Kota Bekasi menjadi :
a. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendapatan Daerah.
b. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah.
c.
22
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam
bentuk Badan. Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota yaitu Berita Daerah Peraturan
Walikota Bekasi Nomor 66 tahun 2016.
Kepala Badan
1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang
menjadi kewenangan Badan. Meliputi bidang perencanaan dan pengembangan
pendapatan daerah, administrasi, konsultasi dan informasi, pendapatan daerah.
Juga pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah untuk mencapai Visi dan
Misi Badan.
2. Kepala Badan mempunyai fungsi :
23
a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai
dengan Visi dan Misi Daerah.
b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup
bidang keuangan.
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,
UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Pembinaan administrasi perkantoran.
e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang
keuangan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah,
lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan keuangan.
f. Pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Badan.
g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
h. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Badan sesuai ketentuan
yang berlaku.
i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Laporan Kinerja Badan sesuai ketentuan
yang berlaku.
j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
3. Kepala Badan mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Badan.
b. Menetapkan Visi dan Misi Badan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah
serta Kebijakan Wali Kota.
c. Menetapkan Rencana Strategis Badan untuk mendukung Visi dan Misi
Daerah serta Kebijakan Wali Kota.
24
d. Merumuskan serta menetapkan Kebijakan/Petunjuk Teknis dan/atau
menyampaikan Bahan Penetapan oleh Wali Kota di bidang keuangan.
e. Merumuskan dan menetapkan Pedoman Kerja di bidang perencanaan dan
pengembangan pendapatan daerah, administrasi, konsultasi dan informasi,
pendapatan daerah serta pengawasan maupun pengendalian pendapatan
daerah.
f. Menetapkan dan / atau menyampaikan Rancangan Prosedur Tetap /
Standard Operating Procedure (SOP) di perencanaan dan pengembangan
pendapatan daerah, administrasi, konsultasi dan informasi, pendapatan
daerah serta pengawasan maupun pengendalian pendapatan daerah.
g. Menyusun Program Kerja dan Rencana Kegiatan sesuai dengan Rencana
Strategis Badan.
h. Menetapkan Kebutuhan Anggaran Bidang sebagai RKA (Rencana Kerja
Anggaran) Badan.
i. Menetapkan Kebutuhan Anggaran Belanja tidak langsung, Kebutuhan
Perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
j. Memaraf dan/atau menandatangani Naskah Dinas sesuai ketentuan tata
naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal
k. Menyampaikan Pertimbangan Teknis dan / atau Administratif kepada Wali
Kota terkait Kebijakan-kebijakan Strategis perencanaan dan pengembangan
pendapatan daerah, administrasi, konsultasi dan informasi pendapatan
daerah serta pengawasan maupun pengendalian pendapatan daerah dalam
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah.
25
l. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi
penunjang urusan keuangan yang meliputi pelaksanaan di bidang
perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, administrasi, konsultasi
dan informasi, pendapatan daerah, serta pengawasan maupun pengendalian
pendapatan daerah.
m. Menyampaikan Laporan Kinerja Badan kepada Wali Kota sesuai pedoman
yang ditetapkan.
Sekretaris
1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratife kegiatan
dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
serta Keuangan untuk mencapai Tata Kelola Kesekretariatan yang baik.
2. Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis Badan.
b. Penyusunan bersama Program Kerja dan Rencana Kegiatan Badan
berdasarkan pada Visi dan Misi Badan.
c. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kegiatan Sekretariat.
d. Pengelolaan Ketatausahaan Perkantoran serta penelaahan dan pengkajian
konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan.
e. Pembinaan dan pengendalian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian
Badan.
f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak
langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan
barang inventaris Badan.
26
g. Penyelenggaraan Pelayanan Kehumasan.
h. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan
penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan
Badan secara berkala.
3. Sekretaris mempunyai uraian tugas :
a. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan
mengkoordinasikan tugas bidang-bidang.
b. Menyusun bahan Visi dan Misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan
menjadi konsep Visi dan Misi Badan.
c. Menyusun dan merumuskan bersama Rencana Strategis Sekretariat dan
mengkoordinasikan Rencana Strategis Bidang-bidang.
d. Mengkoordinasikan serta menghimpun Bahan Perumusan Kebijakan
dan/atau Petunjuk Teknis sebagai bahan penetapan Kebijakan Pimpinan.
e. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama Pedoman
Kerja sebagai bahan penetapan Kebijakan Pimpinan.
f. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan Program Kerja dan Rencana
Kegiatan Sekretariat sesuai dengan Rencana Strategis dan Kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas.
g. Mengkoordinasikan serta menghimpun Bahan Program Kerja, skala
prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA
Badan serta bahan laporan kinerja Badan dari masing-masing Bidang.
h. Menyusun konsep Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja tidak langsung,
kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
i. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional
dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang,
27
Kepala Sub Bagian, Kepala UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan), pejabat
fungsional lainnya dan staf pelaksana Badan.
j. Memfasilitasi penyelenggaraan Kehumasan Badan sesuai prosedur
pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi
tugas/kegiatan yang dilaksanakan Badan.
k. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas,
dokumen, data pegawai.
l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai
Badan, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan.
Sub Bagian Perencanaan
1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam
melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup
Badan untuk mencapai Tata Perencanaan yang baik.
2. Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kegiatan Sub Bagian Perencanaan.
b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan
penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan Badan penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis
perencanaan program dan kegiatan Badan
c. Penyusunan Bahan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.
3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas.
a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Perencanaan
b. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari
Sekretaris.
28
c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya
berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
d. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
e. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian
Perencanaan berdasarkan Kebijakan dan Program Kerja Sekretariat.
f. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi
tanggung jawabnya.
g. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana
kegiatan Badan berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di
lingkungan Badan.
h. Melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan
kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan.
i. Menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota
Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan public lainnya yang
disampaikan oleh Bidang terkait.
j. Menghimpun dan menyiapkan Bahan Laporan Kinerja Badan.
k. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Badan Pendapatan Daerah berdasarkan laporan bidang-bidang.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris
Badan dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan
administrasi lingkup Badan untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha
dan kepegawaian yang baik.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
29
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian.
b. Pelaksanaan pelayanan tata usaha.
c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang
perlengkapan Badan.
d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan.
e. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai
Badan.
f. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan
kenyamanan ruangan perkantoran Badaan.
g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.
b. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari
Sekretaris.
c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya
berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
d. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
e. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan Kebijakan dan Program Kerja
Sekretariat.
f. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi
tanggung jawabnya..
30
g. Menghimpun data aparatur yang wajib menyampaikan LHKPN (Laporan
Harta Kekayaan Pejabat Negara) atau LHKASN (Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Badan.
h. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah
dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai
dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan.
i. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta
administrasi perjalanan dinas.
j. Menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai
serta kesejahteraan pegawai.
k. Mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas
dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-
bidang.
Sub Bagian Keuangan
1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam
melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan
keuangan lingkup Badan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.
b. Pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan.
c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah.
d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan.
e. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung
Badan.
31
f. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Badan.
g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan.
b. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari
Sekretaris.
c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya
berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
d. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
e. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian
Keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat.
f. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Badan.
g. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan
Badan.
h. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran
belanja langsung Badan.
i. Melaksanakan tugas selaku PPK (Pejabat Pangkat Komitmen) -Perangkat
Daerah yang meliputi:
1. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
2. Melaksanakan akuntansi Badan.
3. Menyiapkan laporan keuangan Badan.
j. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan
serta memberikan alternatif pemecahan masalah.
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.
32
l. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris.
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-
undangan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.
2. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan serta beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Wali
Kota.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.1.3. Kegiatan Usaha Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Badan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali
Kota dalam penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.
Mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin,mengendalikan, dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Badan yang
meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, administrasi,
33
konsultasi dan informasi, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian
pendapatan daerah untuk mencapai Visi dan Misi Badan.
Membantu dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan pendapatan daerah, pengembangan
pajak dan retribusi daerah serta regulasi pajak dan retribusi daerah untuk mencapai
pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. penyiapan bahan perumusan kebijakan
operasional di bidang intensifikasi, perumusan kebijakan di bidang perpajakan,
retribusi dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) lain-lain yang sah, evaluasi terhadap
implementasi strategi, sinkronisasi data, pembuatan dan pemutakhiran profil Wajib
Pajak, pelayanan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pengembangan pajak
dan retribusi daerah. Membantu merencanakan, memimpin, membagi tugas,
melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kebijakan regulasi
pajak dan retribusi daerah.
Badan Pendapatan Daerah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan
penetapan Wajib Pajak Daerah, penerbitan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah) dan NOP PBB, verifikasi Kartu Data, SPTPD (Surat Perintah Tugas
Pajak Daerah) , formulir pendaftaran wajib pajak baru dan data omset penjualan,
pemrosesan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDHT), Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil (SKPDHN), dan Surat Tagihan Pajak Daerah(STPD), perekaman
data Objek dan Subjek
Pajak Daerah, penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan nilai perolehan pajak,
percetakan SKPD, pembatalan dan pembetulan dalam pelaksanaan pendaftaran dan
34
penetapan pajak daerah, perumusan rencana kerja penilaian basis data Objek Pajak
Daerah, penilaian Objek Pajak Daerah, pembentukan dan atau pemeliharaan basis
data objek Pajak daerah, perekaman, validasi dan pencetakan data (Daftar Himpunan
Rekaman) dalam pelaksanaan pendataan dan penilaian pajak daerah.
Badan Pendapatan Daerah juga Melaksanakan penilaian terhadap obyek
retribusi daerah, pengelolaan perforasi, pengendalian terhadap penggunaan benda
berharga/barang koasi (karcis), pembuatan laporan penerimaan dan laporan
penggunaan benda berharga/ barang koasi, pelaksanaan perencanaan, penyusunan
laporan serta koordinasi berkala terhadap mekanisme dana bagi hasil pajak maupun
bukan pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, koordinasi pemungutan
retribusi dengan Perangkat Daerah terkait.
3.2. Hasil Penelitian
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melalui hasil riset, dokumentasi serta
melakukan wawancara dengan Ibu Sapnah, A.Mk, S.AP sebagai Arsiparis di Badan
Pendapatan Daerah. Penulis menanyakan bagaimana pengelolaan arsip di Bagian
Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dari hasil
wawancara diketahui bahwa Pengelolaan Arsip masih menerapkan sistem manual
yang masih dikerjakan oleh staff/ pegawai yang bersangkutan dimulai dari
penerimaan surat, pencatatan surat , penyortiran surat, pendistribusian surat,
penggandaan dan penyimpanan surat hingga pemusnahan arsip yang dilihat dari JRA
(Jadwal Retensi Arsip) jika statusnya musnah maka akan dimusnahkan, jika
statusnya permanen maka arsip di serahkan ke depo arsip.
35
Selain itu, Penataan Arsip yang dilakukan adalah pemilahan arsip aktif dan
inaktif di kelompokan sesuai kode klasifikasi, tanggal,bulan, tahun. Kemudian ada
pula cara penemuan arsip kembali yang dilihat dari kode klasifikasinya, tanggal
bulan, tahun dan perihalnya dan pemeliharaan arsip yang dilakukan dengan cara
fumigasi atau pembasmian hama arsip.
Pelaksanaan Peminjaman Arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi hanya dengan cara dicatat di buku Agenda
Peminjaman Arsip. Selain itu ada pula Pelaksanaan Penyusutan Arsip yang
dilakukan dengan cara Pemilahan arsip, kemudian penilaian arsip (dilihat dari daftar
arsip musnah/Jadwal retensi arsip) apakah arsip sudah bisa dimusnahkan atau belum,
jika sudah selanjutnya dilakukan proses pemusnahan arsip dengan disertakan berita
acara arsip musnah.
3.2.1. Pelaksanaan Pengelolaan Arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
1. Pengelolaan Arsip.
` Pengelolaan Arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Bekasi dimulai dari proses penerimaan Surat Masuk meliputi informasi
produk hukum, permohonan kebijakan penetapan besarnya PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan), surat keputusan, surat permohonan pengajuan formulir persyaratan PBB,
surat blangko permohonan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan) , laporan perkembangan realisasi pendapatan asli daerah
sampai ke Pencatatan, penyortiran, pendistribusian ke Bagian Umum dan
Kepegawaian, penyimpanan arsip, hingga pemusnahan arsip. Sedangkan untuk surat
keluar, setiap surat yang dikeluarkan oleh Bagian Umum dan Kepegawaian diparaf
36
terlebih dahulu oleh Kepala Suku Bidang/Kepala Bidang, lalu surat diparaf oleh
Sekretaris Badan dan digandakan untuk arsip di Sekretaris Badan. Kemudian surat
diserahkan ke Kepala Badan untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani dilakukan
penomoran sesuai index perihal surat tersebut/ kode klasifikasi, selanjutnya surat di
distribusikan. Surat-surat keluar tersebut meliputi nota pengajuan konsep naskah
dinas, penyampaian data SPPT PBB bermasalah, surat tugas, nota dinas keluar, surat
undangan keluar, surat keputusan keluar . Pelaksanaan pencatatan surat masuk dan
surat keluar maupun pengelolaan arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Badan Pendapatan Daerah masih menggunakan sistem manual yang masih dicatat di
Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.
a. Penerimaan dan Pengurusan Surat Masuk.
Semua surat yang masuk ke dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
melalui kurir, kantor pos, email maupun fax terlebih dahulu diterima oleh pegawai
yang memang bertugas khusus dibagian penerimaan surat masuk. Kemudian surat
yang diterima di catat ,dan disortir untuk mengetahui kemana surat akan ditindak
lanjuti, jika surat ditindaklanjuti oleh Sekretaris Badan , surat akan diberi lembar
disposisi khusus Sekretaris, Jika surat ditindaklanjuti oleh Kepala Badan maka
diberi lembar disposisi khusus Kepala Badan, dan juga surat disortir kembali oleh
Sekretaris Badan dan Kepala Badan untuk menentukan dibidang mana surat akan
diproses, setelah itu surat dikembalikan ke pegawai penerimaan surat masuk
untuk dicatat kebidang mana surat tersebut akan diproses lalu distribusikan ke
bidang-bidang yang sudah ditentukan. Berikut adalah macam-macam Surat
Masuk dan Buku Agenda Surat Masuk yang ada di Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi :
37
1. Buku Agenda Surat Masuk .
Buku Agenda Surat Masuk merupakan buku yang dikhususkan untuk
pencatatan surat-surat masuk atau surat apa saja yang diterima oleh Bagian
Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Tabel III.1
Agenda Surat Masuk
Keterangan Tabel :
a. Kolom pertama terdapat nomor urut.
b. Kolom ke dua terdapat tanggal masuk surat yang menandakan kapan
surat tersebut diterima.
c. Kolom ketiga terdapat tanggal surat, yang menandakan kapan surat
tersebut dibuat/diciptakan.
38
d. Kolom keempat terdapat nomor surat yang dapat digunakan untuk
proses penemuan arsip kembali.
e. Kolom kelima terdapat asal surat yang menunjukan darimana surat
tersebut berasal/dikirimkan.
f. Kolom keenam terdapat perihal surat yang menunjukan maksud dan
tujuan surat tersebut dikirimkan.
g. Kolom ketujuh terdapat disposisi Kepala Badan yang menunjukan
bahwa surat akan ditindak lanjuti dan diberi intruksi selanjutnya oleh
kepala badan.
h. Kolom ketujuh terdapat disposisi sekretaris badan yang menunjukan
bahwa surat akan ditindak lanjuti dan diberi intruksi selanjutnya oleh
Sekretaris Badan.
i. Kolom kedelapan terdapat turun surat, maksudnya adalah kepada
siapa atau ke bidang mana surat itu berakhir dan dikelola sesuai
dengan intruksi yang telah diberikan oleh kepala badan maupun
Sekretaris Badan.
j. Kolom kesembilan terdapat keterangan/tanggal, yang berisi
keterangan lainnya dan tanggal diterimanya surat oleh bidang yang
sudah di intruksikan berdasarkan keputusan kepala badan maupun
sekretaris badan.
39
2. Surat Keputusan Walikota.
Surat Keputusan Walikota adalah surat keputusan berupa peraturan-
peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota dan dikirimkan ke
badan pemerintahan yang bersangkutan. Seperti contoh surat dibawah ini :
Sumber: Arsip Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah
Gambar III.2
Surat Keputusan Walikota.
40
3. Nota Dinas Masuk
Nota Dinas Masuk merupakan surat dinas yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang dan dikirim kepada Bagian Umum dan Kepegawaian maupun
perorangan yang bersangkutan di Bagian tersebut dalam rangka pelaksanaan
tugas, fungsi, dan tanggung jawab suatu bidang kedinasan maupun
perorangan seperti contoh dibawah ini
Sumber: Arsip Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah
Gambar III.3
Nota Dinas Masuk
41
4. Permohonan Kebijakan Penetapan Besarnya PBB
Surat Permohonan Kebijakan Penetapan Besarnya PBB merupakan surat
yang berisi tentang keluhan maupun penolakan terhadap keputusan tagihan
pajak yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
dikarenakan memiliki suatu alasan tersendiri seperti contoh di bawah ini :
Sumber: Arsip Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah
Gambar III.4
Surat Kebijakan Penetapan Besarnya PBB
42
b. Penciptaan dan Pengurusan Surat Keluar
Setiap surat yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah dibuat 3 (Tiga)
rangkap diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Suku Bidang/Kepala Bidang, lalu surat
diparaf oleh Sekretaris. Kemudian surat diserahkan ke Kepala Badan untuk ditanda
tangani oleh Kepada Badan, setelah ditandatangani dilakukan penomoran sesuai
index perihal surat tersebut/ kode klasifikasi selanjutnya surat rangkap ke 1 (Satu)
untuk arsip Bidang yang menciptakan arsip, rangkap ke 2 (Dua) untuk arsip
Sekretaris, rangkap ke 3 (Tiga) untuk dikirim ke alamat tujuan dan surat di kirim.
Berikut ini adalah contoh surat keluar yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota
Bekasi.
1. Surat Penyampaian Data SPPT PBB Bermasalah.
Surat Penyampaian Data SPPT PBB bermasalah merupakan surat
penindaklanjutan penagihan piutang PBB dan verifikasi SPPT PBB yang
berisi tentang pemberitahuan untuk menyampaikan data SPPT PBB yang
bermasalah seperti contoh dibawah ini
43
Sumber: Arsip Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah
Gambar III.5
Surat Penyampaian SPPT Bermasalah
44
2. Penyimpanan dan Penataan Arsip
Arsip memiliki fungsi penting di dalam suatu instansi/perusahaan untuk
menunjang kelancaran kegiatan di dalam suatu instansi/perusahaan tersebut, maka
arsip harus disimpan dan ditata dengan sebaik mungkin, agar arsip dapat dengan
mudah dan cepat ditemukan kembali saat dibutuhkan. Penyimpanan dan penataan
arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Bekasi menggunakan Sistem Tahun dan juga Kode Klasifikasi Arsip yang kemudian
disimpan di dalam ordner. Pengarsipan di Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi menggunakan Asas Gabungan dimana
penyimpanan arsip aktif disimpan di Bagian Umum dan Kepegawaian, kemudian
setelah arsip menjadi inaktif, arsip akan di bungkus dengan kertas samson setelah itu
dimasukkan kedalam box arsip dan dipindahkan penyimpanannya ke Gudang Arsip
Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
a. Berikut ini adalah contoh Arsip Inaktif :
1. Nota Dinas Keluar.
Nota Dinas Keluar merupakan surat dinas yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang di Bagian Umum dan Kepegawaian lalu dikirim kepada Bidang-
bidang maupun perorangan yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan
tugas, fungsi, dan tanggung jawab suatu bidang kedinasan maupun
perorangan seperti contoh dibawah ini :
45
Sumber : Gudang Arsip Badan Pendapatan Daerah
Gambar III.6
Nota Dinas Keluar
2. Surat Tugas.
Surat tugas merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwewenang disuatu instansi dimana surat tersebut berisi untuk menugaskan
pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti contoh di bawah ini
46
Sumber : Gudang Arsip Badan Pendapatan Daerah
Gambar III.7
Surat Tugas
3. Peminjaman dan Penemuan Arsip Kembali.
Arsip seringkali dibutuhkan kembali untuk kelancaran berjalannya suatu kegiatan
di dalam instansi, oleh sebab itu arsip yang sudah disimpan akan di pinjam kembali
dan ada cara untuk menemukan arsip kembali tersebut secara cepat dan mudah.
47
Peminjaman dan Penemuan Arsip kembali di Bagian Umum dan Bagian
Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan cara dicatat ke
dalam Buku Agenda Peminjaman Arsip , setelah itu untuk menemukan arsip kembali
dengan cara melihat tahun yang ada pada ordner dan kode klasifikasinya. Kemudian
dilihat kembali perihal yang ada disurat untuk memastikan apakah arsip tersebut
yang ingin dipinjam. Dikarenakan sumber daya manusia untuk arsiparis masih baru,
jadi untuk peminjaman arsip belum disediakan Kartu Peminjaman Arsip.
4. Peralatan dan Pemeliharaan Arsip.
Dalam proses pengelolaan arsip peralatan kearsipan sangat dibutuhkan karena
peralatan kearsipan yang membuat arsip itu sendiri menjadi tertata rapi dan letaknya
lebih teratur juga mudah untuk ditemukan. Peralatan Kearsipan yang digunakan
untuk pengelolaan arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Bekasi yaitu filling cabinet, lemari arsip, hanging folder, ordner,
perforator, stapler, box arsip dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan arsip
dibutuhkan juga pemeliharaan arsip untuk menjaga arsip agar tidak rusak,
pemeliharaan arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Bekasi dengan dilakukannya fumigasi arsip yaitu kegiatan pembasmian
hama seperti rayap, kecoak, kutu, dan semut dengan bahan kimia, selain itu bahan
kimia tersebut juga bisa menetralisir sifat kimiawi kertas yang usang agar tidak
rapuh.
5. Penyusutan atau Pemusnahan Arsip.
Penyusutan atau pemusnahan arsip adalah bagian terpenting dalam suatu kegiatan
pengelolaan kearsipan yang berguna untuk mengurangi jumlah arsip yang sudah
habis masa retensinya, serta untuk melindungi arsip dari penyalahgunaan informasi
atau dokumen yang terdapat di arsip itu sendiri oleh pihak yang tidak bertanggung
48
jawab. Penyusutan atau pemusnahan arsip yang dilakukan di Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah dengan cara arsip inaktif dipindahkan
terlebih dahulu ke Gudang Arsip Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi,
Kemudian arsip tersebut disortir oleh arsiparis untuk dilihat jadwal retensi
arsipnya apakah statusnya musnah atau permanen. Jika status Arsip Musnah maka
arsip dimusnahkan serta dibuatkan berita acaranya. Jika Arsip bersifat Permanen
maka arsip diserahkan ke Dinas Arsip Kota Bekasi untuk disimpan dan dikelola lebih
lanjut. Contoh Jadwal Retensi Arsip
Tabel III.2
Jadwal Retensi Arsip
49
Berikut ini adalah Flowchart Pelaksanaan Pengelolaan Arsip di Bagian Umum
dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Gambar III.7
Flowchart Pengelolaan Arsip
50
Keterangan Flowchart :
1. Dimulai dari Pengirim surat mengirimkan surat ke Badan Pendapatan Daerah
Kota Bekasi.
2. Staff Bagian Penerimaan Surat Masuk menerima dan mengecek surat masuk.
3. Surat kemudian diteliti dan disortir oleh Staff Bagian Penerimaan Surat Masuk
apakah surat dapat diterima atau tidak.
4. Jika surat tidak sesuai maka surat dikembalikan ke Pengirim Surat Masuk
5. Jika surat sudah sesuai maka surat dicatat kedalam buku agenda surat masuk
kemudian surat dilihat apakah surat akan diberi arahan oleh Sekretaris Badan
Atau Kepala Badan jika surat akan diberi arahan oleh Kepala Badan maka
diberikan lembar disposisi Kepala Badan, Jika surat diberi arahan oleh Sekretaris
Badan maka diberikan lembar disposisi Sekretaris Badan.
6. Jika surat didisposisi untuk kepala badan maka diserahkan ke Kepala Badan
untuk diteliti dan diarahkan ke Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dikelola
dan diberikan perintah oleh Kepala Badan.
7. Setelah itu surat didistribusikan ke Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Surat diterima oleh Bagian Umum dan Kepegawaian.
9. Kemudian surat dikelola sesuai dengan arahan Kepala Badan setelah dikelola,
surat diarsipkan.
10. Jika surat didisposisi untuk Sekretaris Badan , surat akan diberikan ke Sekretaris
Badan untuk.
11. Kemudian surat diterima dan diarahkan oleh Sekretaris Badan ke Bagian mana
surat akan dituju dan dikelola sesuai dengan perihal surat tersebut serta diberikan
perintah .
51
12. Setelah surat diterima dan diarahkan oleh Sekretaris Badan ke Bagian mana
surat akan dituju dan dikelola Surat tersebut akan digandakan atau difotocopy.
13. Kemudian surat yang difotocopy disimpan di Sekretaris Badan untuk dijadikan
arsip Sekretaris Badan.
14. Surat yang asli diserahkan ke bagian-bagian yang sudah ditentukan dan
diberikan arahan oleh Sekretaris Badan.
15. Setelah surat di terima oleh bagian-bagian lain yang sudah ditentukan maupun
diarahkan, maka surat akan dikelola sesuai dengan perintah maupun araha dari
Sekretaris Badan.
3.2.2. Kendala Pelaksanaan Pengelolaan Arsip di Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Dalam suatu kegiatan selalu ada kendala yang dapat menghambat
kelancaran kegiatan itu sendiri sehingga dapat menghambat aktivitas perkantoran
yang lainnya, dan dapat berdampak kurang baik di dalam perusahaan. Begitu pula
dengan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang memiliki kendala seperti :
1. Masih menerapkan Sistem Manual. Masih dikerjakan oleh Staff dan belum
menggunakan Aplikasi Kearsipan.
2. Pemeliharaan arsip yang masih kurang baik, salah satunya arsip berdebu dan
kotor tapi dibiarkan saja , tidak langsung dibersihkan oleh pegawai yang bekerja
di unit Kearsipan. Rendahnya pemeliharaan arsip tersebut akan mengakibatkan
banyaknya arsip tidak terawat dan akan rusak
52
3. Kurangnya Tempat Penyimpanan, terlihatnya arsip yang masih banyak dan
menumpuk di luar ruangan arsip , sedangkan rak arsip maupun lemari arsip
sudah terisi penuh. Hal seperti ini bisa menyebabkan arsip berdebu dan rusak.
4. Tidak adanya Penyusutan Arsip secara teratur . Arsip selalu bertambah , tetapi
tidak diimbangi penyusutan atau pemusnahan arsip secara teratur . Permasalahan
ini menyebabkan volume arsip menjadi tidak terkendali dan akan menggangu
efisiensi pengelolaan arsip.
5. Kurangnya Pegawai dalam Kearsipan, Arsiparis hanya berjumlah 1 Orang,
sehingga Arsip semakin menumpuk karena keterlambatan pengelolaan arsip
yang berjalan sangat lama.
3.2.3. Cara Mengatasi Kendala Yang Ada di Bagian Umum dan
Kepegawaian
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Dalam suatu kegiatan pasti mempunyai kendala yang akan dihadapi akan
tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan cara memenuhi fasilitas maupun sumber
daya manusia yang dibutuhkan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan sebagaimana
mestinya dan lancar seperti yang diharapkan. Berikut ini adalah hasil penelitian cara
mengatasi kendala yang terdapat di Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Bekasi :
1. Menerapkan Sistem Pengelolaan Arsip dengan menggunakan Aplikasi Arsip
yang bernama simaya agar kegiatan pengelolaan arsip lebih cepat, efektif,
efisien, teratur, dan berjalan lancar
2. Melakukan pemeliharaan dengan cara melakukan fumigasi atau pembasmian
hama menggunakan bahan kimia , agar arsip tidak mudah rapuh dan rusak
53
karena hama. Mengingat arsip adalah dokumen penting dalam perusahaan, jika
arsip rusak maka akan beresiko unuk kelancaran berjalannya kegiatan
perusahaan.
3. Menambah tempat penyimpanan arsip , agar arsip tidak memenuhi koridor-
koridor kantor yang menyebabkan kantor terlihat berantakan dan tidak rapi
mengingat arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Bekasi sangat banyak.
4. Memilah arsip yang sudah berstatus musnah, kemudian disimpan diruang
penyimpanan arsip tambahan sehingga tidak menyebabkan penumpukan arsip di
ruangan arsip utama dan menyebabkan arsip menjadi berantakan.
5. Memanfaatkan tenaga kerja magang dan murid sekolah yang sedang melakukan
praktik kerja lapangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
top related