BAB I PENDAHULUAN - cianjurkab.go.id · Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,
Post on 09-Aug-2019
218 Views
Preview:
Transcript
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentudengan memanfaatkan
dan mengalokasikan sumberdaya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,terukur, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka
panjang (20 tahun), perencanan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan
tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan
yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.
Bupati sebagai kepala pemerintah di wilayah kabupaten bertanggung
jawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah. Dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Kabupaten
Cianjur telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan
pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara peraturan daerah
tersebut adalah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang perubahan
ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Cianjur No. 7 tahun 2008 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur, yang juga mengatur tentang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur. Dalam peraturan lain, yaitu Peraturan
Bupati Cianjur No. 7 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Cianjur.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 2
disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur
adalah unsur pendukung Bupati Cianjur, yang dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan perumusan dan
penetapan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kesatuan bangsa dan politik”.
Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, sejalan perubahan
dan untuk terselenggaranya good governance dan clean goverment yang
merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka
perlu dilakukan perencanaan strategis. Dalam Peraturan Presiden RI no. 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
disebutkan bahwa perencanaan strategis atau RENSTRA merupakan
suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi.
Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cianjur merupakan perencanaan lima tahunan yang
menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan
Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2017-2021.Oleh karena itu perencanaan
strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan
sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan RENSTRA 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Cianjur didasarkan kepada :
a. Landasan Ideologi Pancasila.
b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
c. Landasan Operasional, terdiri dari :
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 3
1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);
3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 4
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2014 tentang
Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
12)
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah tahun
2005-2025;
14) Peraturan B u p a t i C i a n j u r Nomor 7 tahun 2012, tanggal 28
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Cianjur;
15) Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 050/2759/Bapp Tahun 2016
tentang Penyusunan Rancangan Renstra OPD tahun 2016-2021;
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 5
1.3 Maksud dan Tujuan
RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur
disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman
bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cianjur.
Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Cianjur adalah menetapkan pedoman dalam penyusunan
rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang sinergis dan terpadu dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Cianjur.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 7
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan
sistematika penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cianjur.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. CIANJUR
Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya,
dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Cianjur.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Memuat isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis,
dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam periode tahun 2016-2021.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif untuk periode 2016-2021.
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN
CIANJUR
Menjelaskan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK KABUPATEN CIANJUR
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur adalah salah
satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Dalam
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur,
disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
pokok “Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan
Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri”,
dan mempunyai fungsi :
1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang
kesatuan bangsa dan politik;
2) Penyelenggaraan pemberian dukungan Pemerintahan Daerah dalam
pengkoordinasian pelaksanaan operasional dan evaluasi laporan
penyelenggaraan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi
kesekretariatan, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang
kewaspadaan dini daerah, dan serta bidang politik dalam negeri;
3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pemberian pertimbangan teknis
atas kegiatan tertentu dalam rangka antisipasi konflik berpotensi SARA;
4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur mempunyai struktur organisasi
seperti ditunjukkan dalam Gambar;
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 9
Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Cianjur, sebagai berikut :
KEPALA BADAN
SEKRETARIATKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG IDEOLOGIDAN WAWASAN
KEBANGSAAN
BIDANGKEWASPADAAN DINI
DAERAH
SUB BIDANGKERJASAMAINTELEJEN DANPENGAWASANORANG ASING
SUB BIDANGIDEOLOGINEGARA DANBELA NEGARA
SUB BIDANGPENANGANANKONFLIK DANKETAHANAN SOSIALBUDAYA
SUB BIDANGWAWASANKEBANGSAANDAN PEMBAURANBANGSA
SUBBAGIANPERENCANAAN
SUBBAGIANKEUANGAN
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG POLITIK DALAMNEGERI
SUB BIDANG FASILITASIPARTAI POLITIK DANPEMILIHAN UMUM
SUB BIDANG PENDIDIKANPOLITIK DAN ORGANISASIKEMASYARAKATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 10
Uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :
1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan,
memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
tugas pokok badan, dengan fungsi sebagai berikut :
a. merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan, dan
mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan.
b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan dini daerah, dan bidang
politik dalam negeri.
c. penyelenggaraan merumuskan dan menetapkan pemberian dukungan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa,
politik.
d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan
bangsa politik.
2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi
perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program,
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum, dengan fungsi sebagai
berikut :
a. Penyelenggaraanpengkoordinasian perencanaan dan program Badan.
b. Pengelolaan urusan Keuangan dan program kesekretariatan.
c. Pengelolaan kepegawaian, dan umum.
3) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi
dibidang Ideologi Negara, bela Negara, penguatan karakter bangsa serta
wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan, dengan fungsi sebagai
berikut :
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 10
a. Penyiapan perumusan kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan
yang meliputi ketahanan ideologi negara dan bela negara serta
wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan
fasilitasi dalam kegiatan ketahanan ideologi negara dan bela negara
serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
4) Bidang Kewaspadaan D i n i Daerah mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi, dan
fasilitasi dibidang kewaspadaan dini daerah, kerjasama intelijen, koordinasi
lintas sektoral serta penanganan konflik sosial, dan pengawasan
lembaga/orang asing, dengan fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi
kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik
dan pengawasan lembaga/orang asing.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan
fasilitasi dalam kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen
serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing.
5) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi, dan
fasilitasi dibidang fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi kelembagaan
dan pendidikan budaya politik, dengan fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi
fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan
budaya politik.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan
fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi
kelembagaan dan pendidikan budaya politik.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 11
2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Cianjur
Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) dan
Politik Kabupaten Cianjur pada bulan Juli 2016, berjumlah 26 orang dengan
profil seperti dalam tabel-tabel di bawah ini :
Tabel 2.1Jumlah Pegawai Badan Kesbang dan Politik
Menurut Esselonering(data Desember 2016)
No. Esselon A B Jumlah Ket.L P L P
123
IIIIIIV
134
-13
---
---
147
Jumlah 8 4 - - 12
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 12
Tabel 2.2Jumlah Pegawai Badan Kesbang dan Politik
(data Juli 2016)
No. Sekretariat/BidangPNS TKK
TotalL P JML L P JML
1.2.
3.4.
SekretariatBidang Ideologi dan WawasanKebangsaanBidang Kewaspadaan DaerahBidang Politik Dalam Negeri
53
5-
5-
-1
103
51
1-
-1
21
1-
31
11
144
65
Jumlah 13 6 19 2 4 6 25
Tabel 2.3Jumlah Pegawai Badan Kesbang dan Politik
Menurut Jenis Pendidikan Terakhir(data Juli 2016)
No. StrataPendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Ket.
12345678
S 3S 2S 1
SARMUD/D3D1
SLTASLTPSD/SR
-410--1--
-24--4--
-614--5--
Jumlah 15 10 25
Tabel 2.4Jumlah Pegawai Badan Kesbang dan Politik
Menurut Jenis Golongan(data Juli 2016)
No. Golongan A B C D JMLL P L P L P L P
1234
IVIIIIII
32--
1
--
13--
-2--
11--
-1--
-2--
-11-
6121
Jumlah 5 1 4 2 2 1 2 2 19
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 13
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenCianjur
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kab. Cianjur memberikan sejumlah layanan baik layanan yang
bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan
yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur.
a. Pelayanan Internal
1) Penyusunan program Badan;
2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan
data Badan;
3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
4) Penyusunan laporan Badan;
5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
9) Pengelolaan kearsipan;
10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
b. Pelayanan Eksternal
1) Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian dan
rekomendasi ijin keramaraian;
2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
3) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);
4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur 14
7) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan
nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran
bangsa, serta bela negara;
9) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga
swadaya masyarakat;
Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur
diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan
visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari
indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Cianjur dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja
periode 2016-2021 secara ringkas ditunjukkan pada lampiran.
Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai
dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari
pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab. Cianjur
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Cianjur
Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Cianjur, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun
2013, tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
No.7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur menuntut seluruh pegawai untuk
senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu
meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan
yang ada.
Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan
kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan
perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal
dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap
berarti dan bahkan unggul.
Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cianjur saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap
kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang
telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja
Pemerintah Daerah Kab. Cianjur secara keseluruhan.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 16
Tabel 2.1Komparasi Capaian Sasaran
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Baratterhadap Sasaran Renstra OPD Kab/Kota dan Renstra K/L
No Indikator KinerjaProgram
Capaian Sasaran RenstraBakesbangpol Kab.
Cianjur
Sasaran pada RenstraOPD Kab/Kota
Sasaran pada RenstraK/L
1 2 3 4 51 Persentase
kelompokmasyarakat yangmeningkatpemahamannyamengenai IdeologiNegara danWawasanKebangsaan
Meningkatnya pemahamanmasyarakat terhadap wawasankebangsaan, pendidikan politikmasyarakat dan kewaspadaandini daerah terhadap potensikonflik.
Meningkatnyapemahaman masyarakatterhadap ideologiNegara,wawasankebangsaan dan belanegara
Meningkatnya komitmenpemangku kepentingandalam menjaga persatuandan kesatuan bangsa.
2 Persentase hasilRapat LintasSektoral yangditindaklanjuti
Terciptanya suasana yangkondusif serta harmonisasikehidupan sosialmasyarakat antar sukudan agama
Meningkatnya komunikasidan dialog yangkonstruktif antar anggotamasyarakat dalampenyelesaian berbagaipersoalan masyarakat
3 Persentasekelompokmasyarakat yangmeningkatpemahamannyamengenaiPendidikan Politik
Terciptanya demokrasiyang sehat dan partisipasipolitik masyarakat
Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan prosesdemokrasi
(Pemilu / Pemilu Kada)
Non Urusan
4 TerpenuhinyaPelayananadministrasiPerkantoran
Terselenggaranya PelaksanaanTupoksi Bakesbangpol
5 Meningkatnyaketersediaan saranadan prasaranaaparatur
6 Meningkatnyadisiplin aparatur
7 Meningkatnyakualitas kinerjaaparatur
8 Tesedianyadokumenpelaporancapaian kinerjadan keuangan
9 Terwujudnyaperencanaan danpenganggaran
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 17
Tabel 2.2Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota
No. RencanaStrukturRuang
StrukturRuang Saat
ini
IndikasiProgram
PemanfaatanRuang pada
PeriodePerencanaanBerkenaan
PengaruhRencanaStrukturRuang
terhadapkebutuhanPelayanan
OPD
Arahan LokasiPengembanganPelayanan OPD
1 2 3 4 5 6
- - - - -
Keterangan : Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berhubungan denganStruktur Ruang Wilayah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.
Tabel 2.3Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota
No. RencanaPola Ruang
Pola RuangSaat ini
IndikasiProgram
PemanfaatanRuang pada
PeriodePerencanaanBerkenaan
PengaruhRencana Pola
Ruangterhadap
kebutuhanPelayanan
OPD
Arahan LokasiPengembanganPelayanan OPD
1 2 3 4 5 6
- - - - -
Keterangan : TupoksiBadan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berhubungan denganPola Ruang Wilayah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 18
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOKDAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur dari tahun 2012
sampai dengan 2016, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai
berikut :
a. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan
tupoksi;
b. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih
terbatas;
c. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal;
d. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain
menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan
pelayanan;
e. Standard Operating Procedures (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang
belum tersedia;
f. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berakibat pada adanya perbedaan
tugas dan fungsi;
g. Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah terkait
lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;
h. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku
dan sikap masyarakat perkotaan yang cenderung menghilangkan kepedulian
pada proses demokratisasi Pemerintah Kab. Cianjur
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 19
3.2 Telaahan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat BerkaitanPermasalahan Pelayanan
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Cianjur serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah
Kabupaten Cianjur menetapkan visi sebagai berikut :
“Cianjur Lebih Maju dan Agamis”
Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
Lebih Maju : pembangunan akan terus meningkat dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi di semua bidang baik
infrastruktur, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan
dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
Agamis : pembangunan manusia yang berlandaskan nilai-nilai
akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi
keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.
Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada,
mengantisipasi tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang
dimiliki, maka untuk mencapai Visi “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”,
dirumuskan Misi yang ditetapkan dalam 3 (tiga) rumusan misi sebagai berikut :
Misi Pertama : Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berwawasanlingkungan
Misi Kedua : Peningkatan Pembangunan Keagamaan
Misi Ketiga : Peningkatan Akselerasi pembangunan manusia (denganpeningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan danekonomi)
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 20
Ketiga misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Cianjur Jago
yang agamis, berahklak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berspirit juara,
kompetitif, berekonomi kompetitif, mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi,
berkelanjutan pembangunan, dan dapat diandalkan untuk mengawal
pembangunan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai salah satu lembaga
teknis Pemerintah Kabupaten Cianjur, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dengan Misi Kedua, yaitu :“Peningkatan Pembangunan
Keagamaan” dan misi ketiga yaitu “peningkatan akselerasi
pembangunan manusia”.
Dari misi tersebut, pencapaian sasaran yang didukung oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, pendidikan politik
masyarakat dan kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik”.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Kepala Badan Kesbangpol menetapkan Satu
Program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
dan Pendidikan Politik Masyarakat. Untuk menjalankan program
tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur telah
mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun
pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Cianjur dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis
Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Bakesbangpol
Provinsi Jawa Barat.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 21
Dalam Renstranya, visi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa
dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah “Terwujudnya
persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan visi
tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan Misi Ditjen Kesatuan
Bangsa dan Politik, sebagai berikut :
1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional,
pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta
wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, dan
hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-
institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.
Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa
dan Politik menetapkan tujuan, yaitu “Memperkokoh kesatuan dan persatuan
nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang
demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Lebih lanjut, sebagai derivasi dari
tujuan tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan empat sasaran
strategis yang akan dicapai dalam Renstranya, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres).
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota
masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.
Memperhatikan ringkasan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 22
keselarasan dengan program Kepala Daerah Kabupaten Cianjur yang berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu
Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan masyarakat.
Terkait dengan sasaran strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Cianjur pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang
berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya.
Pada Tabel 3.2 berikut ditunjukkan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik berkaitan dengan Renstra K/L, dalam hal ini Ditjen Kesatuan
Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Tabel 3.1Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambatdan Pendorong Keberhasilan Penangannya
Sasaran JangkaMenengah K/L
Permasalahan PelayananBakesbangpol
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4
1. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan prosesdemokrasi(Pemilu/Pilpres).
2. Meningkatnya komitmenpemangku kepentingandalam menjagapersatuan dan kesatuanbangsa.
3. Meningkatnyakomunikasi dan dialogyang konstruktif antaranggota masyarakatdalam penyelesaianberbagai persoalanmasyarakat.
4. Meningkatnya kesadaranwarga negara dalampartisipasi politik.
1. Kualitas sumber dayamanusia yang kurangmemadai untukpelaksanaan tupoksi
2. Sarana dan prasaranapendukungpenyelenggaraanpelayanan masih terbatas
3. Manajemenpenyelenggaraanpelayanan belum berjalansecara optimal
4. Standard OperationalProcedure (SOP)penyelenggaraanpelayanan belum memadai
1. Penempatan pegawaiBakesbangpol belumsesuai kebutuhan dalampelaksanaan tupoksi
2. Pendidikan dan pelatihansubtantif Kesbangpolbelum optimal
3. Globalisasi yang secaratidak langsung telahmempengaruhi polaperilaku masyarakat yangcenderung menghilangkankepedulian pada prosesdemokratisasi
4. Dukungan pendanaanmelalui AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) belummaksimal
5. Peraturan perundang-undangan yang tidakkonsisten satu sama lainmenyebabkan kerancuandan lemahnya landasanbagi penyelenggaraanpelayanan
1. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007tentang PembagianUrusan Pemerintahanantara Pemerintah,Pemerintah DaerahProvinsi, dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Bupatitentang SOTK BadanKesbangpol Kab.Cianjur
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 23
3.4 Isu-isu Strategis
Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat
utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh
karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan
situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas
kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan
kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi
horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang
rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama
lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas,
kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial
ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang
merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang
baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 24
Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan
masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan
berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin
merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah
satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan
masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini, dapat
dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, yaitu :
1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah
Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari
rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada
serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses
penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.
2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah
Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan
berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon
masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa
kepentingan kelompok maupun golongan.
Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat
penegakan hukum (law enforcement) yang masih rendah dan peningkatan
resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam
bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.
3) Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun
Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari
kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal
(conflict and communal violence) di tengah masyarakat, seperti tawuran
antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 25
4) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat
Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi
khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi
memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus
kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya
kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional
dan transnasional.
3.5 Analisis Lingkungan Strategis
Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk
mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyelenggarakan pelayanan kepada
masyarakat. Selain daripada itu, dapat diketahui pula faktor negatif/kelemahan
yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis
lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup
kelemahan (weaknesses/W) dan kekuatan (strenghts/S) serta analisis
lingkungan eksternal yang mencakup peluang (opportunities/O) dan
ancaman (threats/T), atau yang umum dikenal dengan SWOT Analysis.
Dengan SWOT Analysis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat
menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sarasaran yang telah
ditetapkan. Beikut ini akan disampaikan SWOT Analysis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.
3.5.1 Analisis Lingkungan Internal
1) STRENGTH (S)/KEKUATAN
a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki visi dan misi yang
jelas;
b) Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diatur
dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
9 Tahun 2013;
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 26
c) Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Bupati Cianjur Nomor
7 Tahun 2012;
d) Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
masih belum memadai;
2) WEAKNESSES (W)/KELEMAHAN
a) Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip
‘the right man in the right place’ sehingga belum memadai untuk
pelaksanaan tupoksi;
b) Belum adanya Standard Operating Procedures (SOP) sehingga
menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik
outputmaupun outcome program dan kegiatan;
c) Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan
belum memadai;
d) Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) cukup optimal
e) Keberadaan ormas belum terdatakan baik secara faktual maupun
secara aktual.
3.5.2 Analisis Lingkungan Eksternal
1) OPPORTUNITIES (O)/PELUANG
a) Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap
perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
lembaga swadaya masyarakat;
b) Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih
memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
c) Kultur masyarakat Cianjur yang religius dan bersifat gotong
royong;
d) Keberagaman suku dan budaya di Kabupaten Cianjur;
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 27
e) Penduduk Kabupaten Cianjur yang heterogen dan berjumlah lebih
dari 2.215.850 jiwa (th.2015);
f) Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah
penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kesbangpol;
g) Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih
mengarah kepada pelayanan masyarakat;
h) Adanya penyesuaian kelembagaan terpusat sehingga
mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih
terarah dan terfokus.
2) THREATS (T)/ANCAMAN
a) Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah
mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang
cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi
di Kabupaten Cianjur;
b) Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan
kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya
ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
c) Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di
masyarakat;
d) Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;
e) Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi
kemasyarakatan;
f) Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 28
g) Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan
nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;
h) Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan
menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.
3.5.3 Strategi Berdasarkan Analisis Lingkungan Strategis
Berdasarkan SWOT Analysis terhadap lingkungan internal dan
eksternal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur
menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai
berikut :
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus mempergunakan seluruh
kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang
ada;
b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dapat memanfaatkan
peluang yang ada untuk mengatasi ancaman;
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dapat mengatasi kelemahan
yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada; serta
d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus mewaspadai dan mencegah
segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan
pelayanan bagi pencapaian visi dan misi.
3.6 Faktor Kunci Keberhasilan
Berdasarkan kondisi, potensi, peluang, dan tantangan serta
pengalaman selama ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah
mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau Critical Succes
Faktor (CSF) bagi pencapaian Visi dan Misi, yaitu :
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 29
1) Adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2) Adanya upaya pencegahan terhadap pengaruh negatif globalisasi dan
ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
3) Adanya pemberdayaan kemampuan politik masyarakat yang demokratis.
4) Adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Kamtibmas.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 30
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI,DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur
1. V i s i
Sesuai dengan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cianjur, yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya,
dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik, maka kemudian dirumuskan Visi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur sebagai kondisi yang ingin
diwujudkan di masa depan. Mengacu pada Visi Kabupaten Cianjur 2016-
2021, yaitu Cianjur yang Lebih Maju dan Agamis, rumusan Visi Badan
Kesbangpol yang diangkat dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Cianjur 2016-2021 sebagai pedoman arah kebijakan
dalam penyusunan program dan kegiatan- kegiatan strategis sesuai
kondisi obyektif lingkungan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam lima tahun ke depan, yaitu :
“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional d a nLebih Maju ”
Kata kunci dari Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut :Badan Kesatuan Bangsa dan Politk :
Merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Cianjur yang mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan perumusan dan penetapan
kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Profesional : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki
kapasitas, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam
bekerja.
Lebih Maju : Meningkat dengan semangat kemandirian, penuh
inovasi di semua bidang dalam upaya mensejahterakan
masyarakat.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 31
2. M i s i
Rumusan Misi yang diangkat dalam RENSTRA Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Cianjur 2016-2021 didasarkan pada isu-isu
strategis lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk lima tahun ke
depan, yang merupakan penjabaran dari visi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Cianjur dan visi Kabupaten Cianjur, rumusan misi tersebut
adalah :
Misi : Meningkatkan pemahaman ideologi Negara dan sistem serta
budaya politik masyarakat Kab. Cianjur melalui peningkatan
Pengembangan wawasan kebangsaan,pendidikan politik
masyarakat dan kewaspadaan dini daerah terhadap potensi
konflik.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
1) Tujuan
Untuk mencapai visi serta untuk melaksanakan misi Badan
Kesbangpol tersebut, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta
untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur menetapkan tujuan yang ingin
dicapai dalam periode waktu 2016-2021, yaitu :
“Mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis disertai
peningkatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat dan
kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik”.
Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan
masyarakat Kabupaten Cianjur akan semakin bertambah pengetahuan dan
wawasannya mengenai wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 32
2) Sasaran
Sebagai derivasi dari masing-masing tujuan tersebut di atas, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur selanjutnya menetapkan
sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, yaitu :
a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan
kebangsaan, pendidikan politik masyarakat dan kewaspadaan dini
daerah terhadap potensi konflik
Indikator sasaran :
a. Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya
mengenai wawasan kebangsaan dan pendidikan politik
Pada Tabel 4.2 berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka
menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kab. Cianjur tahun 2016-2021, yang dilengkapi dengan
indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima)
tahun.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 33
Tabel 4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN
PADA TAHUN KE1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
1
Mewujudkan system danbudaya politik yangdemokratis disertaipeningkatan wawasankebangsaan, pendidikanpolitik masyarakat dankewaspadaan dini daerahterhadap potensi konflik
Meningkatnya pemahamanmasyarakat terhadapWawasan kebangsaan,pendidikan politik masyarakatdan kewaspadaan dini daerahterhadap potensi konflik
1. P e r s e n t a s ekelompok masyarakatyang meningkatpemahamannyamengenai WawasanKebangsaan danpendidikan politik
100% 100% 100% 100% 100%
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan
seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur
menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk
dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode
2016-2021. Dalam tabel 4.2 disajikan Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Cianjur.
1. Memfasilitasi kerukunan antar umat beragama
2. Meningkatkan pemahaman ideologi Negara dan wawasan kebangsaan untuk
memperkuat ketahanan bangsa
3. Memantau kegiatan atau keberadaan orang Asing
4. Melakukan pembauran kebangsaan
5. Memfasilitasi hubungan yang harmonis antara parpol dengan lembaga pemerintah
dan non pemerintah
6. Koordinasi dengan lintas sektoral dan instansi terkait dalam pembinaan pelajar dan
kelompok masyarakat
7. Koordinasi dan kerja sama intelijen dengan lintas sektoral dan instansi terkait
dalam pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat
8. Fasilitasi Ormas dan LSM
9. Berupaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat mengenai Bela Negara
10.Menumbuhkan kesadaran demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan
Umum / Pemilu Kada.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 34
Tabel 4.3Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur
Visi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dan Demokratis
Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara dan cinta tanah air
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4
Mewujudkan sisten danbudaya politik yangdemokratis disertaipeningkatan wawasankebangsaan, pendidikanpolitik masyarakat dankewaspadaan dini daerahterhadap potensi konflik
Meningkatnyapemahaman masyarakatterhadap WawasanKebangsaan, pendidikanpolitik dan kewaspadaandini daerah terhadappotensi konflik
1. Memantapkansemangat kebangsaandan bernegara.
2. Meningkatnyakerukunan antar umatberagama danpemahaman pengamalanagama
3. Meningkatkan upayadeteksi dini kerawananIpoleksosbudhankam
4. Meningkatkanpemahamanmasyarakat tentanghak dan kewajibanpolitik sebagai warganegara
1. Peningkatan pemahamanmasyarakat tentang ideologiNegara , wasbang ketahananbangsa.
2. Penguatan Karakter berbangsadan bernegara
3. Meningkatkan kualitaskerukunan hidup antar umatberagama
4. Melakukan pembaurankebangsaan
5. Peningkatan koordinasi lintassektoral
6. Peningkatan fungsi partai politikdalam pendidikan politik.
7. Fasiitasi Ormas dan LSM8. Peningkatan kesadaran
demokrasi dan partisipasimasyarakat dalam pemilu.
9. Pengawasan terhadap aktivtas/keberadaan Orang Asing di kab.Cianjur
10. Tumbuhnya kesadaran BelaNegara
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 35
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2016-
2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur menetapkan satu
program urusan wajib, dan program non urusan. Program yang merupakan
instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-
Program tersebut adalah :
1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan PolitikMasyarakat (Urusan Wajib)
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4) Program Perencanaan dan Penganggaran
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.2 Rencana Kegiatan
Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program
dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang
selaras dengan tujuan Program. Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur adalah sebagai berikut :
5.2.1 Kegiatan Pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaandan Pendidikan Politik Masyarakat (Urusan Wajib)
1) Penguatan Karakter Bangsa bagi Pelajar dan masyarakat umum diKab. Cianjur
2) Pembekalan Bela Negara bagi Masyarakat di Kab. Cianjur
3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kab. Cianjur
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 36
4) Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat di Kab. Cianjur
5) Pendidikan Ideologi Negara bagi Masyarakat Umum di Kab. Cianjur
6) Pembinaan Pembauran Kebangsaan di Kab. Cianjur
7) Pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan
Bagi masyarakat Kab. Cianjur
8) Pengawasan Aktivitas /keberadaan Orang Asing dan Lembaga Asing
di Kab. Cianjur
9) Diseminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama intelijen di
Kabupaten Cianjur
10) Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Di kab. Cianjur
11) Inventarisasi Data Ormas, LSM, Yayasan dan Parpol di Kab. Cianjur
12) Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan KeuanganPartai Politik
13) Verifikasi, evaluasi dan monitoring Pelaporan Belanja Bantuan Sosialdan Hibah Bidang Kesatuan Bangsa
14) Pendidikan tentang Ormas dan Parpol bagi masyarakat Umum
15) Pendidikan Politik dan Ormas serta fasilitasi Partai Politik dan PEMILU
Bagi masyarakat Kabupaten Cianjur
16) Monitoring Gejolak Sosial Deteksi Dini di Kab. Cianjur
17) Rapat Forkopimda (fasilitasi muspida) Kabupaten Cianjur
18) Kerja sama Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap Ormas, LSM dan
Lembaga Nirlaba lainnya bidang Kesatuan Bangsa
19) Antisipasi perkembangan dinamika sosial dalam mencegah
disintegrasi bangsa di Kabupaten Cianjur
20) Bimbingan teknis dasar-dasar inteligen bagi aparatur pemerintah Kab.
Cianjur
21) Rapat Koordinasi penanganan trantibum di Kabupaten Cianjur
22) Peningkatan kewaspadaan dini daerah Kabupaten Cianjur
23) Dukungan Kelancaran Pemilu/ Pemilu Kada di Kab. Cianjur
24) Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 37
5.2.2 Kegiatan Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyelenggaraan P e l a y a n a n Administrasi Perkantoran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur
5.2.3 Kegiatan Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1) Perencanaan, Evaluasi, dan P e n y u s u n a n Pelaporan c ap a i a nk i n e r j a d an i k h t i s a r r e a l i s a s i k i n e r j a d an k e u an g anp ad a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur
5.2.4 Kegiatan Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1) Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2) Pengadaan Barang dan Jasa Perlengkapan Kantor
5.2.5 Kegiatan Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur /Capacity BuildingAparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2) Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan bagi Aparatur
5.2.6 Kegiatan Pada Program Perencanaan dan Penganggaran
1) P e n y u s u n a n R e n j a d a n R e n s t r a S K P D
2 ) P e n y u s u n a n R K A - D P A d a n R K A P - D P P AS K P D
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 38
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK KABUPATEN CIANJUR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan
pada akhir periode RPJMD tercapai.
Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman
kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, hasil evaluasi
capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan
peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan
tahun 2021. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan
daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.
Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cianjur adalah untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban dalam
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya daerah Kabupten Cianjur.
Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dengan Misi Pemerintahan Kabupaten Cianjur difokuskan pada Misi ke
Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur
adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang
merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 39
dan Politik Kabupaten Cianjur. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari
indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Cianjur.
Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Cianjur berikut target capaian selama 5 (lima) tahun :
Tabel6.1
IndikatorKinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjuryang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Cianjur
Bab 9 RPJMD
No Indikator
KondisiKinerja
pada awalPeriodeRPJMD
Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerja
pada akhirPeriodeRPJMD
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1Persentase kelompokmasyarakat yang meningkatpemahamannya mengenaiWawasan kebangsaan danpendidikan Politik.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Pembinaan terhadap LSM, Ormas danOKP
11 keg 8 keg 8 keg 8 keg 10 keg 10 keg
3 Pembinaan Politik Daerah 10 keg 8 keg 8 keg 8 keg 10 keg 10 keg
4 Presentase LSM Aktif 90% 90% 90% 91% 91% 92%
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 40
Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun secara lugas dan jelas agar
dapat dengan mudah dilaksanakan dan dievaluasi yang merupakan perencanaan
rangkaian kegiatan-kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur pada
kurun waktu tahun 2016 – 2021.
Sebenarnya masih banyak “ Daftar Gagasan dan Cita-cita “ pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur, namun hanya sebagian yang dapat dan
bisa dituangkan ke dalam RENSTRA ini karena harus disesuaikan dengan potensi
Sumber Daya (Manusia/Pegawai, Fasilitas, Kewenangan dan Sumber Dana) yang ada.
Sangat penting untuk diketahui dan dimaklumi bahwa pada hakekatnya
keberhasilan atau gagalnya rencana kerja dan Program Kerja ini tergantung kepada 2
(dua) faktor pendukung yaitu internal dan eksternal. Faktor Internal mensyaratkan
adanya Komitmen dan Motivasi yang tinggi (tinggi sekali) dari seluruh Personil /
Karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur (baik siapa pun dia),
serta Pemanfaatan Sumber Daya organisasi yang mencakup iklim Lingkungan Birokrasi
(bisa pula lingkungan masyarakat) yang cukup kondusif dan yang tak kalah penting
adanya “Political and Good Will” dari Pimpinan serta segenap Kolega Kerja (sebagai
faktor Eksternal). Kemudian dari seluruh rencana-rencana dan segala upaya yang telah
ditetapkan ini, pada akhirnya, Alloh SWT jugalah yang menentukan segalanya.
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 41
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 39
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 39
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 40
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 41
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 42
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 43
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 44
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 45
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 39
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 40
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 41
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 39
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 40
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 41
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 42
Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kab.Cianjur 43
top related