BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalaheprints.unisnu.ac.id/420/2/BAB 1-3.pdf · Peranan koperasi yang sangat besar untuk perkembangan perekonomian, maka keadaan usaha koperasi
Post on 02-Feb-2020
2 Views
Preview:
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia memiliki Tiga sektor kekuatan ekonomi untuk
melaksanakan berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian.
Ketiga sektor tersebut adalah sektor negara, sektor swasta dan sektor
koperasi. Koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi sehingga dipandang
cocok untuk perekonomian Indonesia. Menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan. Jadi koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang
mencari keuntungan semata, tetapi koperasi dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan
pelayanan sebaik mungkin.
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1), menjelaskan bahwa
bukan kemakmuran orang perseorang yang diutamakan melainkan
kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan yang sesuai dengan itu adalah
Koperasi. Koperasi salah satu sektor kekuatan ekonomi diharapkan menjadi
soko guru perekonomian Indonesia, karena koperasi merupakan badan usaha
1
2
yang sesuai dengan demokrasi ekonomi bangsa Indonesia yaitu dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat.
Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi, maka dalam
melaksanakan kegiatan usahanya tidak terbatas pada salah satu usaha saja
namun dapat mengembangkan bidang usahanya yang bermacam-macam.
Koperasi sebagai wadah perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan serta penyalur aspirasi masyarakat yang dapat
memberikan keseimbangan, kedudukan, peranan dan sumbangan terhadap
tatanan perekonomian nasional, sehingga sesuai apa yang menjadi cita-cita
bangsa Indonesia dapat dicapai sebagaimana yang tercantum dalam GBHN
yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk
mengembangkan usahanya tersebut pengelola koperasi harus dapat
mencermati dan melihat prospek usahanya.
Dalam perkembangannya koperasi di Indonesia masih menghadapi
permasalahan yang cukup strategis terutama kualitas koperasi ditinjau dari
penerapan prinsip-prinsip koperasi, karena prinsip koperasi pada dasarnya
merupakan esensi dari dasar-dasar bekerjanya koperasi sebagai badan usaha
dan sekaligus sebagai gerakan koperasi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan merupakan ciri khas dari koperasi dari pelaku-pelaku ekonomi
lainnya (BUMN dan swasta). Atas dasar itu maka Undang-undang nomor 25
tahun 1992 memberi kebebasan yang wajar bagi koperasi untuk mengatur
kehidupannya sendiri.
3
Peranan koperasi yang sangat besar untuk perkembangan
perekonomian, maka keadaan usaha koperasi harus menunjukkan kondisi
yang sehat terlebih dahulu. Kesehatan koperasi akan menunjang pada segala
aspek perekonomian, karena soko gurunya perekonomian Indonesia adalah
koperasi. Untuk itu perlu adanya pembinaan yang lebih besar untuk
membuat suatu koperasi bisa tumbuh sehat dan mampu berkembang sesuai
dengan asas-asas yang sehat. Untuk itu perlu adanya penilaian kinerja secara
periodik berdasarkan laporan manajemen dan laporan keuangan. Seperti
dalam suatu perusahaan yang memerlukan penilaian keuangannya agar
perusahaan dapat berjalan dan mampu melanjutkan usahanya dengan baik.
KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Kabupaten
Jepara adalah salah satu contoh Koperasi Pegawai yang ada di Kota Jepara.
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara ada 3
(tiga) usaha yaitu usaha simpan pinjam, toko koperasi, dan usaha lain-lain.
Di dalam pengelolaan koperasi dibutuhkan tenaga-tenaga terdidik, trampil
dan cakap, sehingga koperasi akan mampu menjadi pelaku ekonomi yang
kuat dan akan mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya. Hal ini
nampak pada anggota banyak yang datang pada koperasi untuk melakukan
transaksi. Banyaknya anggota yang bertransaksi karena pelayanan yang baik
saja tidak cukup untuk mengatakan kondisi koperasi sehat, sebab bila
melihat kondisi koperasi sebatas dari jumlah pengunjung, tidak akan
diketahui cepat atau lambannya laju perputaran keuangan koperasi. Untuk
4
mengetahui kondisi kesehatan KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara
dipergunakan suatu analisis yaitu analisis kesehatan koperasi.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu untuk membahas
tentang analisis efisiensi dalam pengelolaan keuangan koperasi dengan judul
“ANALISIS KESEHATAN KOPERASI PADA KPRI “KPPD”
(KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH) UNIT SIMPAN
PINJAM KABUPATEN JEPARA”.
1.2. Ruang Lingkup Masalah
Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka
ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada :
a. Pembahasan pada kesehatan koperasi.
b. Obyek penelitian adalah KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah
Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten Jepara.
c. Data penelitian adalah laporan keuangan tahun 2010.
1.3. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
Bagaimana kondisi kesehatan KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah
Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten Jepara?
5
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui kondisi kesehatan KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai
Pemerintah Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten Jepara.
1.5. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:
a. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi KPRI “KPPD”
(Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten
Jepara agar bisa diketahui kondisi kesehatan pada koperasi.
b. Dengan diketahuinya kesehatan pada KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai
Pemerintah Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten Jepara tersebut
diharapkan bisa memberikan motivasi yang lebih besar dalam
meningkatkan kegiatan usahanya.
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk memperoleh gambaran secara garis besar tentang penulisan
skripsi ini, dicantumkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan mengemukakan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan
sistematika penulisan skripsi.
6
BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN
Landasan Teori Penelitian mengemukakan tentang Kinerja
Keuangan, Laporan Keuangan dan Koperasi.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini akan membahas metode penelitian berupa definisi
operasional variabel, jenis data yang diperlukan, metode
pengumpulan data dan metode analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan mengemukakan tentang
penjelasan mengenai KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara, penyajian
data, analisis data, dan pembahasan.
BAB V PENUTUP
Penutup mengemukakan Kesimpulan dan Saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Keuangan Koperasi
Dalam menjalankan kegiatannya, setiap Koperasi berusaha untuk
mencapai tujuannya yaitu memakmurkan dan mensejahterakan anggotanya.
Berhasil tidaknya suatu koperasi dapat dilihat dari kondisi posisi
keuangan koperasi. Analisis keuangan merupakan suatu proses yang
bertujuan menentukan ciri-ciri penting tentang keadaan keuangan dan
kegiatan koperasi berdasarkan data yang ada. Tujuan utama Analisis
Keuangan untuk memperoleh pandangan yang lebih baik tentang masalah
operasional dan keuangan yang dihadapi koperasi.
Analisis keuangan yang dilakukan oleh koperasi, dilakukan dengan
penyusunan laporan finansial (Financial Statement) yang terdiri dari laporan
keuangan Neraca dan Laporan SHU (Sisa Hasil Usaha) serta Laporan
Perubahan Modal yang dibuat secara berkala atau periodik untuk dianalisis
sehingga diketahui Kinerja Koperasi.
2.2. Koperasi
2.2.1. Pengertian Koperasi
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, menyebutkan bahwa Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
7
8
hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27
(revisi 2002), Koperasi adalah Badan Usaha yang mengorganisir
pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi pada
anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha
ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya
dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian
Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru
perekonomian nasional.
Menurut Sagimum M.D. (1999:10), Koperasi adalah bentuk
kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) bahwa :
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan”. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan
bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu maka perekonomian
Indonesia disusun sebagai usaha bersama secara kekeluargaan
menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para
anggotanya.
9
Tugas Pokok Koperasi adalah menunjang kepentingan para
anggotanya dalam rangka kesejahteraan anggota. Sebagai penggerak
ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional, pemerintah
sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena
itu, Pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan,
perlindungan dan peluang pada Koperasi. Pelaksanaannya perlu
berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
pemerintah.
2.2.2. Asas Koperasi
Menurut Pandji (2003:17-18), Koperasi Indonesia berdasarkan
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sedangkan menurut Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian pasal 2, Koperasi berdasarkan atas Asas
Kekeluargaan. Bagi Koperasi asas gotongroyong berarti terdapatnya
keinsyafan dan kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung
jawab bersama terhadap akibat dari kerja tanpa memikirkan
kepentingan sendiri, akan tetapi selalu untuk kesejahteraan bersama.
Masalah Solidaritas adalah merupakan unsur penting, karena
Koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain
harus saling membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang
diperoleh. Asas Gotongroyong dan Asas Kekeluargaan dalam
Koperasi hendaknya merupakan pikiran dinamis yang dapat
10
menggambarkan suatu kerja sama dalam pelaksanaan keadilan dan
cinta kasih.
2.2.3. Landasan Koperasi
Mendirikan Koperasi yang kokoh perlu adanya landasan
tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang
memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta
berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai
tujuan dan cita-citanya (Ninik Widiyanti, 2003 : 8-10).
Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah
sekelompok orang telah seia-sekata untuk mengadakan kerja sama.
Oleh karena itu, landasan koperasi terutama terletak pada anggota-
anggotanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, koperasi telah
mendapatkan tempat yang pasti, sehingga landasan hukum koperasi
di Indonesia sangat kuat.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian pasal 2, menyebutkan bahwa Koperasi
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2.2.4. Fungsi dan Peran Koperasi
Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
Pasal 4, adalah sebagai berikut :
11
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemakmuran
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko
gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2.2.5. Prinsip Koperasi
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian pasal 5, Koperasi melaksanakan prinsip
koperasi sebagai berikut :
1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi
melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
12
1. Pendidikan Perkoperasian.
2. Kerjasama antar Koperasi.
2.2.6. Jenis Koperasi
Berbagai jenis Koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha
untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Pandji Anoraga (2003 : 19-
38), Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi
menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :
1. Koperasi Konsumsi
Barang Konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari,
misalnya barang-barang pangan (seperti beras, gula, garam,
minyak kelapa dan lain-lain), barang-barang sandang (seperti
kain, batik, tekstil) dan barang pembantu keperluan sehari-hari
(seperti sabun, minyak tanah dan lain-lain). Oleh sebab itu, maka
koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari disebut sebagai
koperasi konsumsi.
Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya
dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik
dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggota-
anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha
sebagai berikut :
a. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam
jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
13
b. Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota
dengan harga yang layak.
c. Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk
keperluan anggota.
2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan
kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah
dan dengan ongkos (bunga) yang ringan, koperasi ini disebut
dengan koperasi kredit. Contohnya adalah Kredit uang dan Kredit
barang (seperti Kredit sepeda motor Honda, Arisan Sepeda motor
dan lain-lain).
Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit
itu koperasi memerlukan modal. Modal Koperasi yang utama
adalah simpanan anggota sendiri. Menurut Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
pasal 41, bahwa Modal sendiri dapat berasal dari: Simpanan
Pokok; Simpanan Wajib; Dana Cadangan dan Hibah. Dari uang
simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan
pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu,
maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan
Pinjam.
14
3. Koperasi Pegawai / Karyawan
Koperasi Karyawan / Pegawai adalah merupakan salah satu
koperasi fungsional. Kebersamaan fungsional adalah kaitan yang
dinamis dari aktivitas kerja dan usaha pemerintah serta warga,
golongan dan pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan tatanan, baik
langsung maupun tidak langsung. Kebersamaan fungsional tidak
menghendaki dominasi pihak-pihak tertentu. Kebersamaan
fungsional juga tidak menghendaki adanya eksploitasi dan
penghisapan dalam bentuk apapun, baik pihak terhadap pihak,
golongan terhadap golongan ataupun seorang terhadap orang
lainnya dalam maupun luar kegiatan usaha koperasi (Ninik
Widiyanti, 2001 : 66).
Di kalangan koperasi fungsional digiatkannya menabung
bagi anggotanya. Pelaksanaan tabungan dipermudah dengan
adanya penghasilan tetap dari anggota-anggotanya. Modal yang
dihimpun dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada
anggota yang memerlukan. Dengan kata lain, usaha yang
dilakukan adalah Usaha Simpan Pinjam. Sistem permodalan
koperasi yang mengutamakan simpanan teratur, terutama
simpanan wajib bulanan sangat mendorong tumbuhnya modal
sendiri.
Koperasi menetapkan simpanan wajib anggota yang tidak
sama jumlahnya karena rata-rata simpanan setiap anggota menjadi
15
lebih besar daripada jika ditetapkan dalam jumlah yang sama.
Pengaturan seperti itu juga lebih mencerminkan
kegotongroyongan karena yang kuat akan berarti membantu yang
lemah. Koperasi fungsional dengan potensi permodalan seperti itu
dapat berkembang dengan cepat partisipasi anggota yang paling
kongkrit dalam koperasi adalah membiayai koperasinya melalui
simpanan anggota.
Kegiatan koperasi fungsional yang utama pada waktu ini
adalah dapat diperluas sehari-hari dan sebagainya. Di samping
memberikan pinjaman uang, banyak koperasi fungsional yang
menyelenggarakan pertokoan yang menyediakan barang-barang
keperluan keluarga. Sementara koperasi menjual barang atas dasar
kredit, karena jika dijual tunai kurang menarik anggota karena
harganya belum tentu lebih murah dan anggota sering dapat
membeli dengan kredit dari toko lain.
Kegiatan-kegiatan Koperasi tersebut tercermin dalam
kegiatan-kegiatan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia
(KPRI) KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara yang meliputi simpan
pinjam, pertokoan (Waserda) dan kredit sepeda motor. Sedangkan
simpanan-simpanan yang dilakukan adalah simpanan pokok,
simpanan wajib dan simpanan sukarela yang dibedakan menurut
golongan masing-masing anggota.
16
2.2.7. Struktur Organisasi Koperasi
Setiap organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan lancar
sebagaimana mestinya, oleh karena itu harus mempunyai organisasi
yang baik dan jelas, dengan mengetahui tugas dan kewajiban setiap
organisasi masing-masing, maka tidak akan terjadi kesimpangsiuran
atau kesalahpahaman dalam melakukan tugas pekerjaan. Menurut
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian Pasal 21, Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :
Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.
1. Rapat Anggota
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 22, bahwa Rapat
Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
Koperasi. Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun.
2. Pengurus
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 dan Pasal 30,
Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus
dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
Pengurus bertugas :
a. Mengelola Koperasi dan usahanya.
17
b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi.
c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.
e. Memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.
3. Pengawas
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 38 dan Pasal 39,
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat
Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
Pengawas bertugas sebagai berikut :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
dan pengelolaan Koperasi.
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
2.3. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi
2.3.1. Istilah-istilah Dalam Koperasi
Beberapa istilah yang harus dipahami dalam melaksanakan
penilaian kesehatan Koperasi yaitu : (Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No.
14/Per/M.KUKM/XII/2009)
18
1. Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan Koperasi yang
dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.
2. Modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan
wajib, hibah dan cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha
(SHU) dan dalam kaitannya dengan penilian kesehatan dapat
ditambah dengan 50% modal penyertaan.
3. Modal sendiri USP adalah modal tetap USP terdiri dari modal
yang akan disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari
koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari
keuntungan USP.
Penilaian kesehatan Koperasi merupakan suatu indikator
untuk menilai kinerja pengurus atau pengelola yang dinyatakan
sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat.
Aspek penilaian kesehatan Koperasi yaitu :
1. Permodalan
2. Kualitas aktiva produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi
19
2.3.2. Bobot Penilaian dan Komponen
Dalam melakukan penilaian kesehatan Koperasi, terhadap
beberapa aspek dan komponen yang harus diberikan bobot penilaian
sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi
tersebut. Metode penilaian aspek dan komponen tersebut dilakukan
dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward sistem yang
dinyatakan dalam angka dengan nilai kredit 0 (nol) sampai dengan
100 (seratus). Adapun aspek dan komponen untuk penilaian
kesehatan Koperasi adalah sebagai berikut pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Aspek dan Komponen Untuk Penilaian Kesehatan Koperasi
No Aspek yang Dinilai Komponen Bobot Penilaian
dalam% 1 Permodalan a. Rasio modal sendiri terhadap total asset
b. Rasio kecukupan modal sendiri c. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko
2 Kualitas Aktiva Produktif
a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
3 Manajemen a. Manajemen umum b. Kelembagaan c. Manajemen permodalan d. Manajemen aktiva e. Manajemen likuiditas
4 Efisiensi a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor c. Rasio efisiensi pelayanan
5 Likuiditas a. Rasio kas b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima
6 Kemandirian dan Pertumbuhan
a. Rentabilitas Aset b. Rentabilitas Modal Sendiri c. Kemandirian Operasional Pelayanan
7 Jatidiri Koperasi
a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)
Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
20
1. Permodalan
a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset
Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total
asset ditetapkan sebagai berikut:
1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih
kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai
ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap
kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor
permodalan.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio Modal Sendiri
terhadap Total Asset ditunjukkan pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
terhadap Total Aset Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor
0 < x ≤ 20 25 6 1,50 20 < x ≤ 40 50 6 3,00 40 < x ≤ 60 100 6 6,00 60 < x ≤ 80 50 6 3,00
80 < x ≤ 100 25 6 1,50 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
21
b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang
Berisiko
Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman
diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :
1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang
berisiki lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai
ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor
permodalan.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio Modal Sendiri
Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko ditunjukkan pada
Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor
0 < x ≤ 10 0 6 0 10 < x ≤ 20 10 6 0,6 20 < x ≤ 30 20 6 1,2 30 < x ≤ 40 30 6 1,8 40 < x ≤ 50 40 6 2,4 50 < x ≤ 60 50 6 3,0 60 < x ≤ 70 60 6 3,6 70 < x ≤ 80 70 6 4,2 80 < x ≤ 90 80 6 4,8
90 < x ≤ 100 90 6 5,4 > 100 100 6 6,0
Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
22
c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara
Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang
Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap
komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada
neraca dengan bobot pengakuan risiko, sebagai berikut:
Tabel 2.4 Pengakuan Resiko untuk Modal Tertimbang
Komponen Modal Nilai (Rp) Bobot Pengakuan Resiko (%)
Modal Tertimbang
1 2 3 4 = (2) x (3) MODAL SENDIRI 1 Modal Anggota a Simpanan Pokok 100 b Simpanan Wajib 100 2 Modal Penyetaraan 100 3 Modal penyertaan 50 4 Cadangan Umum 100 5 Cadangan Tujuan Resiko 50 6 Modal Sumbangan 100 7 SHU Belum Dibagi 50
Modal Sendiri Tertimbang Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI,
No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009
3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva
KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan
bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan
dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal
aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-
masing komponen aktiva, seperti pada Tabel 2.5.
23
Tabel 2.5 Pengakuan Resiko untuk ATMR
Komponen Aktiva Nilai (Rp)
Bobot Pengakuan Resiko (%)
Aktiva Tertimbang
1 2 3 4 = (2) x (3) 1 Kas/Bank 0 2 Tabungan & Deposito/Simp. Berjangka 20 3 Surat-surat Berharga 50 4 Pinjaman yang Diberikan Pada Anggota
(Netto) 100
5 Pinjaman yang Diberikan Pada Calon
Anggota, Koperasi Laindan Anggotanya 100
6 Penyertaan Pada Koperasi, Anggota dan
Pihak Lain 100
7 Pendapatan Yang Diterima 50 8 Aktiva Tetap (Nilai Buku) 70
ATMR Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI,
No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009
4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh
dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan
nilai ATMR dikalikan dengan 100%.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio Kecukupan Modal
Sendiri ditunjukkan pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor
≤ 4 0 3 0,00 4 < x ≤ 6 50 3 1,50 6 < x ≤ 8 75 3 2,25
> 8 100 3 3,00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
24
2. Kualitas Aktiva Produktif
Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4
(empat) rasio, yaitu:
a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume
Pinjaman Diberikan
Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota
terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 2.7 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada
Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor
≤ 25 25 < x ≤ 50 50 < x ≤ 75
> 75
0 50 75 100
10 10 10 10
0,00 5,00 7,50
10,00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009
b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman
Diberikan
Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah
terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:
1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah
(RPM) sebagai berikut:
a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
25
2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang
disalurkan:
RPM =diberikan yangPinjaman
Pm) x (100 + PDR) x (75% + PKL) x (50%
Perhitungan penilaian:
a) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
b) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah
2, dengan maksimum nilai 100;
c) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.
Penskoran hasil rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap
Pinjaman Diberikan ditunjukkan pada Tabel 2.8.
Tabel 2.8 Standar Perhitungan RPM
Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor > 45 0 5 0
40 < x ≤ 45 10 5 0,5 30 < x ≤ 40 20 5 1,0 20 < x ≤ 30 40 5 2,0 10 < x ≤ 20 60 5 3,0 0 < x ≤ 10 80 5 4,0
= 0 100 5 5,0 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah,
dihitung dengan cara sebagai berikut:
1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan
penghapusan diberi nilai 0;
2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1
sampai dengan maksimum 100;
26
3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor.
Penskoran untuk rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko
Pinjaman Bermasalah ditunjukkan pada Tabel 2.9.
Tabel 2.9 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap
Risiko Pinjaman Bermasalah Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor
0 0 5 0 0< x ≤ 10 10 5 0,5
10 < x ≤ 20 20 5 1,0 20 < x ≤ 30 30 5 1,5 30 < x ≤ 40 40 5 2,0 40 < x ≤ 50 50 5 2,5 50 < x ≤ 60 60 5 3,0 60 < x ≤ 70 70 5 3,5 70 < x ≤ 80 80 5 4,0 80 < x ≤ 90 90 5 4,5
90 < x ≤ 100 100 5 5,0 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang
diberikan
Penskoran Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman
yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 2.10 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko
Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor > 30 25 5 1,25
26 – 30 50 5 2,50 21 – < 26 75 5 3,75
< 21 100 5 5,00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
27
3. Penilaian Manajemen
a. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi
lima komponen sebagai berikut:
1) Penskoran jawaban kuesioner tentang manajemen umum
ditunjukkan pada Tabel 2.11.
Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Umum
Jumlah Jawaban Ya Skor 1 0,25 2 0,50 3 0,75 4 1,00 5 1,25 6 1,50 7 1,75 8 2,00 9 2,25 10 2,50 11 2,75 12 3,00
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
2) Penskoran jawaban kuesioner tentang Kelembagaan
ditunjukkan pada Tabel 2.12.
Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan Jumlah Jawaban Ya Skor
1 0,50 2 1,00 3 1,50 4 2,00 5 2,50 6 3,00
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
28
3) Penskoran jawaban kuesioner tentang manajemen
permodalan ditunjukkan pada Tabel 2.13.
Tabel 2.13 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan
Jumlah Jawaban Ya Skor 1 0,60 2 1,20 3 1,80 4 2,40 5 3,00
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
4) Penskoran jawaban kuesioner tentang Manajemen aktiva
ditunjukkan pada Tabel 2.14.
Tabel 2.14 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva
Jumlah Jawaban Ya Skor 1 0,30 2 0,60 3 0,90 4 1,20 5 1,50 6 1,80 7 2,10 8 2,40 9 2,70 10 3,00
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
29
5) Penskoran jawaban kuesioner tentang Manajemen likuiditas
ditunjukkan pada Tabel 2.15.
Tabel 2.15 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas
Jumlah Jawaban Ya Skor 1 0,60 2 1,20 3 1,80 4 2,40 5 3,00
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
b. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas
jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh
komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut
(pertanyaan terlampir):
1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai
untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk
setiap jawaban pertanyaan "ya").
3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai
untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai
untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai
untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
30
4. Penilaian Efisiensi
Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga)
rasio yaitu:
a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto
Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi
bruto ditetapkan sebagai berikut:
1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi
nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil
dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio
sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan
maksimum nilai 100,
2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor
penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan Rasio Beban Operasi
Anggota terhadap Partisipasi Bruto ditunjukkan pada Tabel
2.16.
Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
terhadap Partisipasi Bruto Rasio Beban Operasi
Anggota terhadap Partisipasi Bruto
(%)
Nilai Bobot (%) Skor
≥100 0 4 1 95 ≤ x < 100 50 4 2 90 ≤ x < 95 75 4 3 0 ≤ x < 90 100 4 4
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
31
b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan yaitu:
1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap
penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai
dengan maksimum nilai 100.
2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor
penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio beban usaha terhadap
SHU Kotor ditunjukkan pada Tabel 2.17.
Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
Terhadap SHU Kotor Rasio Beban Usaha
terhadap SHU Kotor (%) Nilai Bobot (%) Skor
> 80 25 4 1 60 < x ≤ 80 50 4 2 40 < x ≤ 60 75 4 3 0 < x ≤ 40 100 4 4
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
c. Rasio efisiensi pelayanan
Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan
membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan
ditetapkan sebagai berikut:
1) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk
rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50,
selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5
sampai dengan maksimum nilai 100.
32
2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor
penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio efisiensi pelayanan
ditunjukkan pada Tabel 2.18.
Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan
Rasio Efisiensi Staf (%) Nilai Bobot (%) Skor ≤ 5 100 2 2,0
5< x ≤10 75 2 1,5 10< x ≤15 50 2 1,0
> 15 0 2 0,0 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
5. Likuiditas
Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi
dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:
a. Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar
ditetapkan sebagai berikut:
1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai
100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20%
diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sarna dengan
10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20%
diberi nilai 25.
2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio kas dan bank terhadap
kewajiban lancar ditunjukkan pada Tabel 2.19.
33
Tabel 2.19 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap
Kewajiban Lancar Rasio Kas (%) Nilai Bobot (%) Skor
< 10 25 10 2,5 10< x ≤15 100 10 10
15 < x ≤ 20 50 10 5 > 20 25 10 2,5
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
b. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang
diterima
Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima
ditetapkan sebagai berikut:
1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25,
untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25
sampai dengan maksimum 100.
2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio pinjaman diberikan
terhadap dana yang diterima ditunjukkan pada Tabel 2.20.
Tabel 2.20 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan
terhadap Dana yang Diterima
Rasio Pinjaman (%) Nilai Bobot (%)
Skor
<60 25 5 1,25 60 < x ≤ 70 50 5 2,50 70 < x ≤ 80 75 5 3,75 80 < x ≤ 90 100 5 5
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
34
6. Kemandirian Dan Pertumbuhan
Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada
3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan
kemandirian operasional.
a. Rasio rentabilitas asset
Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan
dengan total aset, perhitungannya ditetapkan:
1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai
25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25
sampai dengan maksimum 100.
2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio rentabilitas asset
ditunjukkan pada Tabel 2.21.
Tabel 2.21 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset Rasio Rentabilitas
Aset (%) Nilai Bobot (%) Skor
≤ 5 25 3 0,75 5 < x ≤ 7,5 50 3 1,50 7,5 < x ≤ 10 75 3 2,25
> 10 100 3 3,00 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. b. Rasio rentabilitas modal sendiri
Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota
dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan:
35
1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3%
diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai
ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio rentabilitas modal
sendiri ditunjukkan pada Tabel 2.22.
Tabel 2.22 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas
Modal Sendiri Rasio Rentabilitas
Ekuitas (%) Nilai Bobot (%) Skor
< 3 25 3 0,75 3 < x < 4 50 3 1,50 4 < x < 5 75 3 2,25
> 5 100 3 3,00 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
c. Rasio kemandirian operasional pelayanan
Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto
dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian,
perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:
1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama
dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari
100% diberi nilai 100.
2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio kemandirian
operasional pelayanan ditunjukkan pada Tabel 2.23.
36
Tabel 2.23 Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional
Rasio Kemandirian Operasional (%) Nilai Bobot
(%) Skor
<100 0 4 0 >100 100 4 4
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
7. Jati Diri Koperasi
Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur
keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu
mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri:
a. Rasio Partisipasi Bruto
Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi
dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya
semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota
kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota
yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran
rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan
partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah
pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:
1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25, untuk setiap
kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 s/d rasio lebih
besar dari 75% nilai maksimum 100.
2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio partisipasi bruto
ditunjukkan pada Tabel 2.24.
37
Tabel 2.24 Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto
Rasio Partisipasi Bruto (%) Nilai Bobot (%) Skor
<25 25 7 1,75 25 < x < 50 50 7 3,50 50 < x < 75 75 7 5,25
>75 100 7 7 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)
Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan
membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan
pokok ditambah simpanan wajib. Semakin tinggi persentasenya
semakin baik, yang ditetapkan sebagai berikut:
1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio
antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap
kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai
dengan nilai maksimum 100.
2) Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor penilaian.
Penskoran untuk hasil perhitungan rasio promosi ekonomi
anggota ditunjukkan pada Tabel 2.25.
Tabel 2.25 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota Rasio PEA (%) Nilai Bobot (%) Skor
< 5 0 3 0,00 5 < x < 7,5 50 3 1,50
7,5 < x < 10 75 3 2,25 >10 100 3 3
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
38
2.3.3. Penetapan Kesehatan Koperasi
Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen
yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, penilaian manajemen,
efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri
Koperasi diperoleh skor secara keseluruhan. Penetapan predikat
tingkat kesehatan Koperasi ditunjukkan pada Tabel 2.26.
Tabel 2.26 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP
SKOR PREDIKAT 80 ≤ x < 100 60 ≤ x < 80 40 ≤ x < 60 20 ≤ x < 40
< 20
SEHAT CUKUP SEHAT KURANG SEHAT TIDAK SEHAT SANGAT TIDAK SEHAT
Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
2.4. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian hasil para peneliti
terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 2.27.
Tabel 2.27 Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul Penelitian Analisis Data Hasil Sri Rahayu (2006)
Analisis laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan pada unit simpan pinjam Koperasi Bina Persemakmuran Rakyat Sejahtera Surakarta.
Analisis kesehatan terhadap 5 aspek : - Permodalan - Kualitas Aktiva
Produktif - Manajemen - Rentabilitas - Likuiditas
Kondisi tingkat kesehatan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Bina Persemakmuran Rakyat (BPR) Sejahtera pada tahun 2004 dan 2005 mendapatkan predikat “Cukup Sehat” dengan perolehan skor masing-masing 72,7 dan 68,9
39
Perbedaan penelitian yang dilakukan Sri Rahayu (2006) dengan
penelitian sekarang adalah tempat penelitian berbeda, penelitian Sri Rahayu
(2006) dilakukan di Koperasi Bina Persemakmuran Rakyat Sejahtera
Surakarta tetapi penelitian sekarang dilakukan pada KPRI “KPPD”
(Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Kabupaten Jepara. Alat analisis
kesehatan koperasi ada 5 analisis sedangkan penelitian sekarang ada 7
analisis. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian yang dilakukan
Sri Rahayu (2006) adalah penelitian dilakukan hanya pada 1 koperasi saja,
dan sama-sama melakukan analisis kesehatan koperasi.
2.5. Kerangka Pikir
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan yaitu :
Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Laporan keuangan KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara terdiri dari Neraca
dan laporan perhitungan hasil usaha. Laporan keuangan tersebut kemudian
digunakan untuk menganalisis kesehatan koperasi dengan menganalisis
permodalan, kualitas aktiva produktif, penilaian manajemen, penilaian
rentabilitas, dan penilaian likuiditas. Sehingga dapat disimpulkan predikat
kesehatan koperasi.
Laporan
Keuangan
Analisis Kesehatan Koperasi : 1.Permodalan 2.Kualitas Aktiva Produktif 3.Penilaian Manajemen 4.Penilaian Efisiensi 5.Penilaian Likuiditas 6.Kemandirian dan Pertumbuhan 7.Jatidiri Koperasi
Predikat Kesehatan Koperasi
40
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional dari variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel
3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Operasional Permodalan Merupakan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan
cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha.
Kualitas Aktiva Produktif
Merupakan penilaian terhadap kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.
Manajemen Penilaian dari kemampuan manajer untuk mengatur dan mengkoordinir kegiatan operasionalnya, meliputi : manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen liku.
Efisiensi Merupakan penilaian untuk melihat sampai seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.
Likuiditas Merupakan suatu indikator mengenai kehidupan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.
Kemandirian dan Pertumbuhan
Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.
Jatidiri Koperasi
Untuk mengukur keberhasilan Koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.
Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
40
41
3.2. Jenis Data Yang Diperlukan
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
yang berupa dokumen-dokumen koperasi yang meliputi laporan keuangan
KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara yang berupa neraca dan laporan
perhitungan hasil usaha, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan
dengan penelitian.
3.3. Metode Pengumpulan Data
3.3.1. Studi Lapangan
Suatu penelitian yang dilakukan untuk mencari,
mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi yang
diperlukan melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung
terhadap obyek penelitian. Untuk mendapatkan data dari obyek
penelitian dengan mengadakan pengamatan langsung pada KPRI
“KPPD” Kabupaten Jepara dan wawancara terhadap pengurus
koperasi.
1. Pengamatan langsung, dilakukan dengan melihat dan mengamati
secara langsung pada obyek yang diteliti yaitu KPRI “KPPD”
Kabupaten Jepara untuk mendapat data yang diperlukan berupa
data kuantitatif.
2. Wawancara, melakukan wawancara dengan pimpinan koperasi,
karyawan koperasi untuk mendapatkan informasi yang
diperlukan seperti gambaran umum koperasi, struktur pengurus
42
dan fungsi-fungsinya dan melakukan pencatatan atas hasil
wawancara tersebut.
3.3.2. Studi pustaka
Studi pustaka yaitu salah satu cara pengumpulan data dengan
cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan atau
berkaitan dengan penelitian. Dengan metode ini penulis memperoleh
landasan teori yang mendasari permasalahan yang sedang diteliti.
3.4. Metode Analisis Data
Menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kuantitatif yaitu
analisis data yang berupa perhitungan dan penyajian angka-angka dengan
menggunakan rumus analisis rasio. Untuk mengukur kesehatan koperasi
yang dilihat dari berbagai aspek digunakan rasio sebagai berikut : (KPRI
“KPPD” Kabupaten Jepara)
3.4.1. Permodalan
1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset =
%100Asset
SendiriModal x
2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko =
%100Beresiko yangPinjaman
SendiriModal x
3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri =
%100ATMR
TertimbangSendiriModal x
43
3.4.2. Kualitas Aktiva Produktif
1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman
Diberikan =
%100Pinjaman Volume
AnggotapadaPinjaman Volume x
2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang
Diberikan =
%100diberikan yangPinjaman
BermasalahPinjaman x
3. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah =
%100BermasalahPinjaman
ResikoCadangan x
4. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang
Diberikan =
100%xDiberikanyangPinjaman Beresiko yangPinjaman
3.4.3. Penilaian Manajemen
Penilaian manajemen dinilai dengan memberikan pertanyaan
kualitatif terhadap berbagai aspek (manajemen umum, kelembagaan,
manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas),
yang kemudian dilakukan kuantifikasi dengan cara memberi nilai
44
kredit sebesar 3 (tiga) tempat setiap aspek yang dinilai positif nilai
kredit dikalikan bobot sebesar 15% sama dengan skor.
3.4.4. Efisiensi
1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto =
%100Bruto iPartisipasAnggota OperasiBeban x
2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor =
%100Kotor SHU
aBeban Usah x
3. Rasio efisiensi pelayanan =
%100Pinjaman Volume
Karyawan Biaya x
3.4.5. Likuiditas
1. Rasio Kas =
%100LancarKewajiban
Bank Kas x
2. Rasio Pinjaman Yang Diberikan terhadap Dana Yang Diterima=
%100Diterima yang Dana
Diberikan yangPinjaman x
3.4.6. Kemandirian dan Pertumbuhan
1. Rentabilitas Aset =
%100Aset Total
Pajak Sebelum SHU x
45
2. Rentabilitas Modal Sendiri =
%100Sendiri Modal TotalAnggotaBagian SHU x
3. Kemandirian Operasional Pelayanan =
%100ianPerkoperasBeban aBeban Usah
Neto iPartisipas x
3.4.7. Jati diri Koperasi
1. Rasio Partisipasi Bruto =
%100Pendapatan Bruto iPartisipas
Bruto iPartisipas x
2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) =
%100ajibSimpanan W Pokok Simpanan
PEA x
3.4.8. Penetapan Kesehatan Koperasi
Untuk penetapan kesehatan koperasi dinilai berdasarkan skor
secara keseluruhan terhadap permodalan, kualitas aktiva produktif,
manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan,
jatidiri koperasi. Untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP
atau USP yang dibagi dalam 5 (lima) golongan, yaitu :
Tabel 3.2
Predikat Tingkat Kesehatan KSP atau USP
Skor Predikat 80 < x < 100 60 < x < 80 40 < x < 60 20 < x < 40
<20
SEHAT CUKUP SEHAT
KURANG SEHAT TIDAK SEHAT
SANGAT TIDAK SEHAT
top related