ASKINDO ( Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia) KODE ETIK DAN PROFESI
Post on 26-Jan-2023
0 Views
Preview:
Transcript
ASKINDO
( Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia)
KODE ETIK DAN PROFESI
PENDAHULUAN
Sejalan dengan nilai dan norma tata kehidupan insan yang bertaqwa
kepada Allah SWT, maka ditetapkanlah Kode Etik dan Profesi
ASOSIASI KONSULTAN NON KONSTRUKSI guna meningkatkan pengabdian
para anggotanya kepada negara, bangsa dan lingkungan dengan
bertumpu pada kejujuran, keahlian dan keluhuran budi, berprofesi
secara profesional.
KETENTUAN UMUM
Dengan menjunjung tinggi profesi konsultan dan menghormati kode
etik ASOSIASI KONSULTAN NON KONSTRUKSI sebagai dasar yang dinamis
untuk melayani sesama manusia maka tiap anggota Asosiasi dengan
ini menjunjung tinggi dan berikrar berpegang teguh pada :
KODE ETIK
1. Berorientasi pada pembangunan ekonomi serta pemberdayaan
masyarakat, bertindak jujur serta independen dan penuh
dedikasi melayani Pemberi Tugas maupun Masyarakat luas,
untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai aturan agama, sosial dan budaya yang berlaku.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik
profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan Pemberi Tugas,
rekan konsultan dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Menghindari dari kepentingan pribadi maupun kelompok dan
keputusan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
4. Menjaga kerahasiahan lembaga Pemberi Tugas yang menjadi
mitra atau klien.
5. Taat pada peraturan dan kesepakatan yang berlaku pada
organisasi Asosiasi serta menghormati prinsip imbalan jasa
yang layak dan memadai bagi konsultan.
6. Taat dan patuh pada hukum dan perundang-undangan yang
berlaku dengan tidak melakukan tindakan yang menyimpang.
7. Melaksanakan sekuat tenaga serta kemampuan terhadap ikrar
yang telah diucapkan.
KODE PROFESI
1. Senantiasa mengembangkan kemampuan profesi sehingga mampu
memberikan layanan yang lebih bermutu.
2. Dengan landasan kekayaan pengetahuan dan penguasaan iptek
melahirkan pribadi yang mampu mewujudkan karya besar yang
ditujukan untuk membangun harkat kemanusiaan dan peradaban
manusia.
IKRAR
1. Bahwa akan senantiasa menyumbangkan perhatian, pemikiran,
waktu dan tenaga kami untuk meningkatkan kualitas dan
derajat hidup bangsa Indonesia maupun khususnya pengusaha
kecil dan menengah serta dengan mengembangkan dan
memberdayakan lembaga-lembaga perekonomian rakyat yang
mandiri serta ikhtira-ikhtiar lainnya untuk maksud itu
semata-mata sebagai pengabdian kami kepada Tuhan yang Maha
Esa.
2. Bahwa kami akan secara terus-menerus melaksanakan ihktiar
dan usaha-usaha tersebut secara konsisten, istiqamah, cerdas
dan penuh kesabaran.
Badan Sertifikasi INTAKINDO:
Dikutip dari:
PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR : 09 /LPJK TAHUN
2005, Tanggal 29 Desember 2005, TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN BAKUAN
KOMPETENSI TENAGA AHLI JASA KONSTRUKSI (Lampiran V)
A. Kode Etik Ahli Teknik Sipil Indonesia dan Etika Profesi Ahli
Teknik Sipil
Kemampuan dalan unit Kompetensi dan Elemen Kompetensi ini
Seyogyanya dapat diperoleh dengan melaksanakan pekerjaan
bidang Teknik Sipil yang umum dan baku, dengan pengarahan
atau dibawah pengawasan terbatas Ahli Teknik Sipil senior
pada waktu melaksanakan pekerjaan bidang Teknik Sipil yang
lebih canggih. Pada umumnya setiap pekerjaan bidang Teknik
Sipil akan memberikan kesempatan bagi calon Ahli Teknik
Sipil untuk menunjukkan kemampuannya dalam Unit Kompetensi
ini.
A.1 Mengembangkan Dan mewujudkan Tanggung jawab Kecendekiaan dan
Kepedulian Profesi Ahli Teknik Sipil Kepada Bangsa, Negara
dan Komunitas Internasional.
Menyadari tanggungjawab kecendekiaan Ahli Teknik Sipil untuk
memahami dan menjunjung falsafah dan nilai pancasila sebagai
falsafah dan nilai pancasila sebagai dasar masyarakat bangsa
indonesia
Mengahayati dan senantiasa berusaha mengamalkan nilai dan
jiwa Pancasila dalam menjalankan profesi.
Berpedoman kepada UUD 1945 serta perundang-undangan yang
berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
menjalankan pofesi.
Menjunjung rasa kesetiawanan nasional dan rasa kepedulian
sosial dan berusaha mendorong perekonomian dan kesehjateraan
masyarakat menuju cita-cita Bangsa dan Negara.
Mengembangkan wawasan kebangsaan yang kuat dan dengan sadar
menumbuhkan kepercayaan diri membangun kemandirian nasional
dalam profesinya dan dalam mengembangkan kerjasama di
komunitas internasional.
A.2 Menghayati serta mematuhi Kode Etik Ahli Teknik Sipil dan
tatalaku Profesi Ahli Teknik Sipil.
Menempatkan tanggung jawab pada kesehjateraan, kesehatan dan
keselamatan masyarakat dia atas tenggungjawabnya kepada profesi,
kepada kepentingan golongan, atau kepada rekan sesama Ahli Teknik
Sipil.
Bertindak dengan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan
nilai luhur profesi.
Melakukan pekerjaan hanya dalam lingkup kemampuannya.
Mengembangkan nama baik berdasarkan prestasi dan tidak
bersaing secara curang.
Menerapkan ketrampilan profesi untuk kepentingan perusahaan
tempatnya bekerja atau pemberi tugas untuk siapa ia
bertindak, dalam semua hal secara profesional, sebagai pihak
yang diberi kepercayaan.
Memberikan keterangan, pendapat atau pernyataan berdasarkan
obyektivitas, kebenaran dan pengetahuan yang memadai.
Melakukan pengembangan kemampuan profesional secara
berkelanjutan.
Secara aktif membantu dan mendorong bawahan untuk memajukan
pengetahuan dan pengalaman mereka.
A.3 Memahami, menerapkan, serta mengembangkan wawasan dan
kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
Menyadari bahwa saling ketergantungan dan keaneka ragaman
ekosistem adalah dasar bagi kelangsungan hidup manusia.
Menyadari keterbatasan daya dukung lingkungan hidup untuk
menyerap perubahan yang dibuat manusia.
Mengembankan tindakan profesional yang diperlukan untuk
memperbaiki, mempertahankan dan memulihkan lingkungan hidup.
Mempromosikan penggunaan yang bijaksana atas Sumber daya
yang tak terbarui dengan memperkecil atau mendaur ulang
limbah dan mengembangkan alternatif lain sejauh mungkin.
Berusaha mencapai tujuan pekerjaan Teknik Sipil yang
bermanfaat dengan penggunaan bahan baku dan energi yang
hemat dan dengan menerapkan pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan.
Memperhatikan keseluruhan dampak dari siklus hidup produk
dan proyek terhadap lingkungan hidup.
Memperhitungkan pengaruh yang mungkin muncul dari tindakan
berdasarkan keahliannya terhadap faktor budaya atau warisan
sejarah.
A.4 Mengemban tanggungjawab profesional atas tindakan dan
karyanya.
Memperhitungkan resiko dan tanggungan perdata (“liabilites”)
profesional, dan sanggup bertanggung jawab untuk itu.
Menerapkan dengan tepat persyaratan kesehatan dan
keselamatan kerja (K-3).
Menyelidiki kebutuhan keselamatan masyarakat dan bertindak
untuk memecahkan masalah keselamatan yang mungkin timbul.
Mengambil tindakan pencegahan yang tepat dalam menangani
pekerjaan yang berbahaya.
Memperhatikan kaiah-kaidah pencegahan, penanganan dan
pemulihan bencana alaam.
KODE ETIK INSINYUR INDONESIA
“CATUR KARSA SAPTA DHARMA INSINYUR INDONESIA”
PERTAMA, PRINSIP-PRINSIP DASAR
1. Mengutamakan keluhuran budi.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk
kepentingan kesejahteraan umat manusia.
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan
masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan
keahlian profesional keinsinyuran.
KEDUA, TUJUH TUNTUNAN SIKAP
1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan,
kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.
2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan
kempetensinya.
3. Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat
dipertanggung jawabkan.
4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya
pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.
5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi
berdasarkan kemampuan masing-masing.
6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan,
integritas dan martabat profesi.
7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan
profesionalnya.
Perilaku Etis dan Profesional (IEEE) :
1. Menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan
engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, dan
kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara
terbuka fatktor-faktor yang dapat membahayakan publik
atau lingkungan;
2. Menghindari konflik interes nyata atau yang
terperkirakan sedapat mungkin, dan membukakannya pada
para pihak yang terpengaruh ketika muncul;
3. Jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau
perkiraan menurut data yang tersedia;
4. Menolak sogokan dalam segala bentuknya;
5. Mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai,
dan kemungkinan konsekuensinya;
6. Menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan
mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki
kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman, atau
setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansi
kami;
7. Mencari, menerima, dan menawarkan kritik perkerjaan
teknis, mengakui dan memperbaiki kesalahan, dan
menghargai selayaknya kontribusi orang lain;
8. Memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung
pada faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin,
keterbatasan fisik, umur dan asal kebangsaan;
9. Berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, milik,
reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan salah atau
maksud jahat;
10. Membantu rekan sejawat dan rekan sekerja dalam
pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam
mengikuti kode etik ini.
INKINDO
(Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)
KODE ETIK
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
MUKADIMAH
Sejalan dengan norma-norma tata hidup yang berlaku umum, maka
Ditetapkanlah Kode Etik IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA untuk
mempertinggi pengabdian para Anggotanya Kepada Tanah Air,
Masyarakat dan Lingkungannya, yang selaras dengan dasar Negara
Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan mengutamakan
kejujuran, keahlian dan keluhuran budi.
KETENTUAN DASAR
Dengan menjunjung tinggi profesi Konsultan dan menghormati Kode
Etik IKATAN NASIONAL INDONESIA sebagai dasar dinamis untuk
melayani sesama manusia, maka tiap anggota IKATAN NASIONAL
KONSULTAN INDONESIA:
1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan dan nama baik profesi
konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas, sesama
rekan konsultan dan masyarakat.
2. Bertindak jujur dan tidak memihak serta dengan penuh dedikasi
melayani pemberi tugas dan masyarakat.
3. Tukar menukar pengetahuan bidang keahliannya secara wajar
dengan rekan konsultan dan kelompok profesi, meningkatkan
pengertian masyarakat terhadap profesi konsultan, sehingga
dapat lebih menghayati karya konsultan.
4. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan
memadai bagi konsultan, sehingga diyakini dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang
menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan dengan
memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian,
kompetensi dan integritas yang tinggi.
5. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan
konsultan serta setiap perjanjian kerja yang berhubungan
dengan profesinya.
6. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian
profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak
sehat.
7. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan
atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas yang tinggi.
8. Menjalankan azas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek
pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari
tanggung jawabnya terhadap sesama, terhadap lingkungan
kehidupan yang luas dan terhadap generasi yang akan datang.
BKKPII
(Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia)
KODE ETIK INSINYUR INDONESIA
“CATUR KARSA & SAPTA DHARMA”
CATUR KARSA, PRINSIP-PRINSIP DASAR :
1. Mengutamakan keluhuran budi.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan
kesejahteraan umat manusia.
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat,
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian
profesional keinsinyuran.
SAPTA DHARMA, TUJUH TUNTUNAN SIKAP :
1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan
dan kesejahteraan Masyarakat.
2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan
kempetensinya.
3. Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat
dipertanggung jawabkan.
4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan
kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.
5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi
berdasarkan kemampuan masing-masing.
6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan,
integritas dan martabat profesi.
7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan
profesionalnya.
Nelafes.wordpress.com:
Kode Etika dan (Keprofesian/Etika Profesi) dikaitkan dengan
Industri Jasa Konstruksi (Konsultan/Kontraktor/Pabrik material
bangunan) adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang baik
dan bermoral yang dibuat dan dilaksanakan oleh sekelompok orang
yang berkeahlian tertentu, yang berprofesional, untuk menjunjung
tinggi kemuliaan profesi mereka demi tanggungjawabnya terhadap
profesi mereka, masyarahkat, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa.
Mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan
suatu Bangsa, karena disamping menjadi penunjang utama kegiatan-
kegiatan dalam sektor-sektor pembangunan yang lain, hasil
karyanya juga lambang peradaban yang dapat mengambarkan tinggi
rendahnya kebudayaan suatu bangsa pada suatu masa.
Mereka merupakan bidang usaha yang tidak saja mampu menyerap
tenaga kerja yang cukup besar, tetapi juga merupakan bidang yang
sangat efektif bagi pemupukan modal pengusaha, untuk selanjutnya
diinvestasikan ke berbagai bidang.
Di samping itu idutri atau jasa construksi juga dapat
menjadi oral pengerak perekonomian nasional, karena dalam bidang-
bidang tertentu, telah mampu dikerjakan sepenuhnya oleh potensi
dalam negri, dan dampaknya dapat ikut menggerakkan kegiatan –
kegiatan ekonomi yang lain.
Keberadaan dan jasa konstruksi nasional telah mengalami pasang
surut yang terkait erat dengan kondisi perekonomian dan politik
nasional yang berkembang sejak tahun 1966-1980, perkembangan
industri atau jasa konstruksi nasional merupakan awal
perkembangan yang cukup memuaskan.Hal ii terbukti dengan
keputusan KEPRES.No 14/1979, No 10/1980 dan KEPRES.No 18A/1980,
yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tender untuk proyek-
proyek konstruksi.
Pada tahun 1981-1990/an perkembangan industri/jasa
konstruksi mencapai tingkat dan kecepatan yang sama tinggi,
sehinga pemerintah mengeluarkan KEPRES No.1/1982, No.7/1982, No
42/1982 dan No 17/1983 serta penyempurnaan KEPRES No 14/1979
menjadi KEPREs No 29/1984. pada periode ini juga telah di bentuk
Tim pengendalian pengadaan barang/peralatan pemerintah yang telah
berhasil meningkatkan barang dan jasa produksi dalam negri,
termasuk kontraktor dan konsultan dalam negri.
Pada periode tahun 1981-1990, perkembangan industri atau
jasa kopnstruksi di samping di dukung oleh kondisi perekonomian
juga oleh kondisi politik yang cukup. baik dan stabil sehingga
banyak proyek-proyek pembangunan nasional baikyang berskala kecil
sampai yang besar, mengggunaka teknologi teknologi rendah sampai
teknologi tinggi, telah dapat di selesaikan dengan baik dan dapat
di banggakan. Disamping itu telah tumbuh pula asosiasi-asosiasi
profesi yang mendukung keberadaan industri ini, misalnya INKINDO
(Ikatan konsultan Indonesia), GAPENSI (Gabungan pengusaha jasa
konstruksi) dan KADIN (kamar dagan dan industri nasional) yang
juga telah berkembang dengan pesat baik di tingkat pusat maupun
di tingkat daerah.
Pada periode tahun 1991-1997/an perkembangan industri atau
jasa konstruksi mengalami berbagai macam persoalan, baik masalah-
masalah interen maupun eksteren akibat dinamisme di lingkungan
industri atau jasa konsultan itu sendiri. Salh satu masalah yang
ada pada saat itu adalah, ketidak seimbangan antara pasar dan
jumlah kontraktor akibat perkembangan pesat tersebut diatas.
Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui KEPRES No
16/1994,menata kembali tata cara pelaksanaan APBBN, terutama
terkait dengan penataan prosedur pelaksanaan proyek-proyek
pemerintah yang ditangani oleh jasa konstruksi dan jasa
konsultansi.
Dalam KEPRES No 16/1994 ini telah diatur lebih detail di
banding dengan KEORES sebelumnya tentang bebagai hal yang
menyangkut tata cara kerja industri atau jasa konstruksi
mengalami keterburukan seiring dengan komisi politik nasional
yang tidak menentu dan melemahnya tukar rupiah terhadap dolar.
Beberapa industri atau jasa konstruksi baik yang swasta mupun
BUMN mengalami kepailitan, pasar hampir tidak ada,invstor semakin
kurang dan APBBN yang terkait dengan pembangunan konstruksi
jumlahnya juga semakin berkurang dan APBBN yang terkait dengan
pembangunan konstruksi jumlahnya juga semakin kecil, semuanya
tidak sebanding dengan jumah perusahaan industri atau jasa
konstruksi yang sudah ada.
Dengan telah diberlakukannya otnomi daerah pada tahun 2001,
dimana kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah lebih
banyak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, akan menjadi
pertanyaan bagi kita apakah industri atau jasa di bidang
konstruksi ini akan mempunyai prospek yang lebih baik ataukah
sebaliknya.Apabla setia[ daerah mempunyai kebijaksanaan lebih
mementingkan perusahan daerah setempat dalam menerapkan
pelaksanaan tender-tender proyek pemerintah,maka setiap industri
atau jasa konstruksi akan mengalami pergeseran pendapatan OMZET,
dari yang bersifat sentralistis menjadi regionalistis. Oleh
karena itu perlu untuk diadakan study evaluasi tentang kberadaan
dan perkembangan industri ini, terutama terkait dengtan knijakan-
kebijakan pasca pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut KIRMAN (1988), defnisi perusahan jasa konstruksi
adalah suatu kegiatan sektor ekonomi yang melakukan transformasi
beberapa sumber daya untuk Imenghasilkan fasilitas-fasilitas
prasarana ekonomimdan sosial. Proses transformasi tersebut
meliputi kegiatan perencanaan (planing), rekayasa (desain),
procurement, pembangunan, pengeprasian dan pemeliharaan prasaran
dan fasiliotas yang telah di hasilkan.
Pelaku kegiata dalam perusahaan jasa konstruksi meliputi
perencana (konsultan perencana), pemboron(kontraktor),
subkontraktor, pengawas pekerjaan (konsultan supervisi),
akuntan,a hli-ahli hukum dan lain-lain dalam perusahaan jasa
konstruksi, hubungan interaksi pelaku kegiatan tersebut di atur
melalui perjanjian kerja (kontrak). Untuk menyelesaikan pekerjaan
yang telah ditetapkan kegiatan yang di lakukan melalui manejemen
proyek konsrtruksi.
Kontrktor dapat di definisikan sebagai pelaksana konstruksi
atu pembangunan pekerjaan sipil seperti gudang,jaln, irigasi,
pelabuhan, lapangan terbang, kawasan pemukiman, perumahaan dan
lain-lain, bedasarkan ikatan kontrak pekerjaan yang mencakup
pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan. Sedangkan konsultan
dapat didefinisikan sebagai perencana atu pegawas
konstruksi.danatau layanan pekerjaan konstruksi yang diberikan
loleh pelaksanaan kontruksi.pekerjaan konstruksi adalah
keseluruhan aatau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan
atau pelaksanaan serta pegawasan yag mencakup pekerjaan sipil,
mekanikal, elektrikal beserta kelengkapan instlasinya, ntuk
mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Undang-undang jasa konstruksi 1999 juga mendefinisikan
beberapa orang perseorangan atau badang usaha yang terlibat dalam
pelaksanaan konstruksi, yaitu:
pengguna jasa, adalah orang perseorangan atau badang hukum
baik
sebagai pemilih pekerjaan atau proyek yang memerlukan
penyedia jasa untuk
melaksanakan pekerjaan konstruksi.
Penyediaan jasa, adalah orang perseorangan atau badang usaha
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
konstruksi.Termasuk daam hal ini adalah konsultan dan
kontraktor.
Forum, adalah wadah sarana komunikasi dan konsultasi antara
masyarakat jasa konstruksi nasional dan pemerintah mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa dan konstruksi
nasional yang bersifat nasional, independen dan mandiri.
Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi
profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang
perseorangan atau badang hukum untuk menentuklan ijin usaha
sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang di wujudkan dalam
sertifikat ketrampilan dan keahlian kerja.
Menurut Barrie dan paulson (1994), tipe proyek konstruksi
dapat di
kategorikan menjadi empat tipe utama konstruksi. Keempat tipe
tersebut dapat di jelaska sebagai berikut:
Konstruksi pemukiman (residential construction)
Konstruksi pemukiman meliputi real state, perumahan
keluarga (rumah tinggal), perumahan kota, perumahan
unit ganda, rumah susun (flag) dan kondomunium.
Konstruksi gedung (building construction) Konstruksi
baguanan gedung di mulai dari toko pengecer kecil sampa
pada kompleks peeremajaan kota, misalnya gedung
sekolah, gedung Universitas, gedung Rumah sakit,gedung
perkantoan komersial, gedung Gereja, gedung Bioskop,
gedung Pemerintah, gedung pusat rekreasi, gedung
industri, pergudagan dan lain-lain
Konstruksi rekayasa berat (heave enggineering
consruction)
Konstruksi rekayasa berat meliputi konstruksi
bendungan,terowongan, irigasi, pengendalian banjir,
jembatan, jaringan jalan kereta api, pelabuhan
udara,jalan raya, banginan sistem penyaringan,
distribusi air minum, jaringan listrik,jaringan
komunikasi dan lain-lain.
Konstruksi industri (industrial construction)
Konstruksi industri meliputi konstruksi pabrik
penyelingan minyak bumi dan petro kimia, pabrik bahan
bakar sintetik, pusat pembangkit listrik tenaga nuklir,
pabrik peleburan minyak, pabrik baja dan alumunium
serta pabrik-pabrik lainnya.
Menurut Kerzner(1999), pengertian manajemen proyek adalah
merupaka suatu perencanaan,pengaturan, pengarahan dan
pegontroplan sumber daya perusahaan untuk mencapai sesaran dalam
waktu yang relatif singkat, dimana telah terbukti untuk mencapai
tujuan tertentu secara sempurna. Sebuah kontrak dapat di artikan
sebagai perjanjan atau persetujuan antara dua pihak secara suka
rela dan meningkatkan diri mereka masing-masing,dalam persetujuan
tersebut yang di anggap sebagai “hukum“ yang harus di taati dan
di penuhi.
Pada proyek-proyek bidang konstruksi pada dasarnya kontrak
di buat dengan mlibatkan pihak pemberi pekerjaan, yang dalam hal
ini biasanya mewakili pemilik atau pemilik pekerjaan itu sendiri
denga pihak penerima pekerjaan.Jadi paling sedilit ada dua unsur
yang terlibat.
Menurut Barrie dan paulson pada tahun 1994 ada tiga aspek
mengenai mutu berkaitan dengan rekayasa, pengendalian dan jaminan
yang masing-masing di berikan batasan sebagai berikut :
Rekayasa mutu
Pengendalian mutu
Jaminan mutu.
Secara umum prosedur pendirian perusahan industri jasa
kontraktor dapat di jelaskan sebagai berikut :
Pembuatan akte notaris untuk pendirian PT atau CV
Pengesahan akte notaris,PT oleh Departemen Kehakiman,itu di
Jakarta pusat, sedangkan
CV oleh pengadilan negri setempat .
pengurusan Domisili( diketahui RT,RW,Lura dan Camat)
Pengurusan TDP(Tanda daftar perusahaandi Departemen
perdagangan)
Pengurusan PKP
Pengurusan NPWP
Pengurusan untuk menjadi anggota organisasi profesi
Pengurusan SIUJK
Pendaftarn srtifikasi
Klasifikasi industri jasa kontraktor Ada kesalahan yang
mendasar dan telah menjadi kultur global,bawha kriteria apa yang
seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai prestasi
dan produk professional.Selama ukuran yang dipakai untuk
penilaian kwalitas,adalah segi kwalitas teknis dan
manfaatnya,sedangkan bagi kwantitas adalah dari segi
produktivitas dan efisiensinya.Inilah penilaian yang sekuler dan
telah menempatkan obyek yang dinilai barang mati atau mesin.
Kita telah melupakan kriteria makna spritual atau keridhaan
Tuhan,dan sebagai akibatnya,sebagai contoh yang sangat
extrim,terlibatnya beberapa negara adi kuasa dalam perlombaan
senjata,pencemaran lingkungan,paket informasi budaya yang merusak
moral dan sebagainya. Disinilah sesunggunya agama berperan.Agama
akan memeberikan wawasan yang lebih luas untuk dapat mencapai
makna manfaat dan spritual yang maksimal,tanpa mengurangi
kemantapan dan ketahanan kwalitas teknis dan produktivitas
maksimalnya,sehingga produk atau prestasi tersebut bermanfaat
bagi kemanusian,alam dan lingkungan secara keseluruhan.
Moral professional secara umum dapat di bedakan sebagai berikut :
Tingkat pra professional.
Tingkat professional konvensional.
Tingkat professional berazas.
Dalam dunia professional,upaya peningkatan peringkat
tersebut,bisanya selalu dilakukan melalui kode etika
profesi,padahal masalah tersebut dapat di tempuh melalui
agama.Agama dapat memberikan kontribusi sebagai kendali
transedental,sebagai pemberi ukuran dan kepastian,disamping
sebagai pemberi makna spiritual.
Mereka adalah manusia-manusia biasa yang diciptakan oleh
Tuhan sebagai mahkluk yang tidak sempurna dengan segala
kekurangan dan kelemahannya.Oleh sebab itu,perlu ada peraturan
serta ketentuan tentang kewajiban dan tanggug jawabnya yang dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan profesinya.
Dalam masyrakat profesi,peraturan dan ketentuan tersebut
dapat di beri nama kode etika dan ketentuan perilaku
keprofesian,sedangkan otoritas pelaksanaan penindakan atas
pelanggaran diprcayakan kepada satu dewan kehormatan atau
mejelis,yang terdiri dari orang-orang terpilih dengan integritas
tinggi dan berpengalam luas dalam bidang profesi bersagkutan.Kode
etika konsultan atau kontraktor pada dasarnya berisikan pedoman
serta petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap
profesi,masyarkat umum,klien dan rekan-rekan profesinya.
Dengan adanya kode etika dan dipatuhi secara sungguh-
sungguh,maka pihak klien dan masyarakat umum memperoleh jaminan
akan hasil pekerjaan yang optimal baik dari segi kwalitas maupun
kejujuran.Sebaliknya,dalam iklim sehat dibawah perlindungan kode
etik,konsultan atau kontraktor dapat menjalankan tugasnya dengan
penuh dedikasi dan memberikan semua keahlian serta pengalamannya
untuk mencapai hasil yang terbaik.
AKI
(Asosiasi Kontraktor Indonesia)
Tujuan AKI adalah:
1. Menumbuhkan iklim usaha Jasa Konstruksi yang kondusif
2. Membina perkembangan dan kemajuan usaha Jasa Konstruksi
Nasional Indonesia
3. Meningkatkan tertib pembangunan
4. Meningkatkan mutu dan kemampuan anggota sebagai pelaku Jasa
Konstruksi
5. Meningkatkan kemitraan sesama anggota.
Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan:
1. Selalu aktif membantu Pemerintah dengan memberikan saran-
saran mengenai pembinaan dan pengembangan usaha jasa
konstruksi Indonesia
2. Aktif dalam upaya peningkatan teknologi dan kemampuan para
pelaku usaha Jasa Konstruksi bekerja sama dengan lembaga
penelitian dan pendidikan
3. Menyusun kode etik profesi Kontraktor Indonesia dan
membudayakannya
4. Membantu para anggota dalam menjalankan usahanya dan dapat
bertindak sebagai penghubung dalam kerjasama antar anggota.
5. Bekerjasama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi di
dalam maupun yang mempunyai tujuan yang sama.
top related