Arah Politik internasional Indonesia Terhadap Malaysia Pada Era Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi
Post on 13-May-2023
0 Views
Preview:
Transcript
MAKALAH POLITIK INTERNASIONAL
“ARAH POLITIK INTERNASIONAL INDONESIA TERHADAPMALAYSIA PADA MASA PRESIDEN SOEKARNO SAMPAI
PRESIDEN JOKOWI”
Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah politikinternasional
Dosen Pengampu : Drs. Tri Cahya Utama, MA
Makalah ini disusun oleh:
Ghiebiel Fido Caliptra
14010412130075, No Absen 014, Kelas 14
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Diponegoro
Semarang
2015
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Konsep Zoon Politicon yang pernah dikemukakan oleh
aristoteles yang berarti manusia merupakan makluk
sosial. Manandakan jika manusia perlu membutuhkan
bantuan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Adanya
fenomena saling membutuhkan antara umat manusia secara
langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan
manusia lainnya. Interaksi yang dilakukan dapat berupa
interaksi yang positif dan juga interaksi yang negatif.
Dimaksud dengan interaksi positif adalah interaksi yang
dilakukan antar umat manusia dengan tujuan untuk saling
membantu dan meningkatkan kesejahteraan hidup secara
bersama-sama dan dengan adanya hal tersebut manusia
dapat mencapai tujuannya.
Interaksi yang dilakukan oleh manusia juga tidak
selalu berupa interaksi yang positif, interaksi yang
negatif dapat muncul apabila respon dan reaksi
menimbulkan kerugian baik dari salah satu pihak maupun
semua pihak dalam sebuah interaksi seperti terjadinya
konflik, permusuhan dan perang. Dalam ruang lingkup
Hubungan Internasional juga terdapat interaksi baik itu
berupa interaksi yang positif maupun negatif antar
negara pada sistem internasional. Interaksi positif
dalam hubungan antar negara merupakan interaksi yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan
negara dalam berbagai macam bidang seperti bidang
ekonomi, politik, sosial dan militer. Bentuk dari
interaksi positif antar negara tersebut seperti adanya
kerjasama antar negara baik bersifat bilateral dan
multilateral. Adanya kerjasama ini membuktikan bahwa
negara membutuhkan negara lain untuk mencapai tujuan
nasionalnya dan juga sebagai batu loncatan untuk
mencapai tujuan internasional negara tersebut.
interaksi negatif juga bisa terjadi pada hubungan antar
negara, interaksi negatif tersebut seperti adanya
permusuhan antar negara, konflik bahkan perang.
Munculnya permusuhan, konflik dan bahkan perang jelas
menimbulkan kerugian bagi setiap pihak yang terlibat
didalamnya. Pihak yang kalah jelas mengalami kerugian
yang paling besar dari suatu konflik namun pihak yang
menang tetap mengalami kerugian walaupun jumahnya
sedikit, ini seperti peribahasa “menang jadi arang
kalah jadi abu” artinya dalam sebuah permusuhan pasti
menimbulkan kerugian baik dari pihak yang kalah mupun
pihak yang menang. Adanya interaksi positif dan
interaksi negatif yang timbul karena adanya hubungan
antar negara tersebut tidak terlepas dari kepentingan
nasional suatu negara.
Negara dalam memperjuangkan kepentingan
nasionalnya di dunia dan sistem internasional harus
didukung dengan kekuatan nasional negara tesebut.
Kekuatan nasional ini berperan penting dalam mewujudkan
kepentingan nasional suatu negara karena apabila
kekuatan nasionalnya baik dibandingkan negara lain maka
negara tersebut dapat lebih mudah menekan negara lain
baik secara langsung maupun tidak langsung demi
mencapai kepentingan nasionalnya. Terdapat tiga unsur
dari kekuatan nasional1 yaitu pertama ada yang bersifat
dirasakan seperti militer dan tidak dapat dirasakan
seperti sifat maupun watak bangsa. Kedua, ada yang
berubah seperti penduduk suatu negara dan tidak dapat
berubah seperti wilayah suatu negara. Terakhir yaitu
dinamis seperti kekuatan suatu bangsa. Seperti yang
sudah dijelaskan sebelumnya jika kepentingan nasional
tersebut memiliki peran penting dalam mewujufkan
kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional
suatu negara terkait dalam berbagai macam bidang yaitu
kepentingan dalam bidang ekonomi, kepentingan dalam
bidang politik maupun kepentingan dalam bidang militer.
Pada makalah ini lebih berfokus kepada kepentingan
nasional dalam bidang politik. Kemampuan negara dalam
perpolitikan internasional seperti melakukan
perundingan dan diplomasi harus didukung dengan
kekuatan nasional negaranya. Tujuan dari perundingan
dan diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara dapat
lebih mudah tercapai jika negara tersebut memiliki
kekuatan nasional yang lebih besar dari negara lainnya
1 Catatan mata kuliah politik internasional tanggal 16 maret 2015
yang terlibat didalam perundingan tersebut. kekuatan
nasional suatu negara juga menjadi pedoman untuk
memposisikan negara dalam percaturan politik global.
Semua negara dalam melakukan tindakan didunia
Internasional seperti berusaha memperjuangkan
kepentingan nasional di bidang politik dalam sistem
politik Internasional pasti berdasarkan kekuatan
nasional negaranya. Indonesia dalam melakukan manuver
politik Internasionalnya juga berdasarkan kekuatan
nasionalnya.
Mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden
Jokowi kekuatan nasional Indonesia cenderung mengalami
dinamika perubahan. Perubahan yang terjadi tidak
terlepas dari gaya kepemimpinan masing-masing Presiden
yang pernah menjabat. Ada yang bertipe kepemimpinan
keras dan tegas sekaligus memiliki rasa nasionalisme
yang tinggi dan ada pula yang memiliki tipe
kepemimpinan yang cenderung lunak dan mengalah terhadap
negara lain guna mendapatkan teman dan menjalin
kerjasama sebanyak mungkin. Apapun gaya kepemimpinan
Presiden Indonesia dari Era Soekarno sampai Jokowi saat
ini dala politik Internasionalnya pasti untuk
memperjuangkan kepentingan nasional demi kesejahteraan
Indonesia itu sendiri. Tentu saja hal tersebut harus
didukung sepenuhnya oleh kekuatan nasional yang prima.
Setidaknya kekuatan nasional suatu bangsa memiliki
delapan unsur yaitu2: Geografi, Sumber Daya Alam,
Kemampuan Industri, Kesiapan Militer, Penduduk,
Semangat Bangsa dan Kualitas Demokrasi. Kedelapan
unsur ini harus memiliki keadaan atau kondisi yang
prima untuk mendukung suatu negara khususnya Indonesia
dalam percaturan Politik Internasional dan untuk
memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di kancah
sistem Internasional.
Telah menjadi suatu fenomena umum terkait
ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia. Ketegangan
ini muncul sejak Era Presiden Soekarno dan bahkan
hubungan antara Indonesia dengan Malaysia maih
mengalami dinamika di suatu saat melunak dan suatu saat
dapat kembali menegang karena hal yang berkaitan dengan
sengketa perbatasan wilayah maupun kekerasan terhadap
2 ibid
Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Gejolak
hubungan antara Indonesia dengan Malaysia ini berbeda-
beda bergantung pada sikap politik Internsaional yang
diambil setiap presiden Indonesia dari Soekarno sampai
Jokowi. Arah pengambilan politik internasional
Indonesia yang berbeda pada setiap era kepemimpinan
Presiden Indonesia pada masa soekarno sampai Jokowi
terkait hubungan antara Indonesia dengan Malaysia
menjadi sesuatu yag menarik untuk dianalisa, maka
dengan adanya hal tersebut saya berusaha menganalisa
perkembangan perubahan manuver politik Indonesia dengan
Malaysia dari Presiden Soekarno, Soeharto, B.J Habibie,
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah hubungan antara Indonesia dengan
Malaysia yang selalu besifat dinamis?
2. Bagaimana peran kekuatan nasional Indonesia dalam
mengambil keputusan politik internasional terkait
hubungan antara Indonesia dengan Malaysia?
3. Bagaimana arah politik internasional Indonesia
terhadap Malaysia mulai dari Presiden Soekarno
sampai Jokowi?
Tujuan
1. Menjelaskan sejarah hubungan antara Indonesia
dengan Malaysia yang selalu besifat dinamis.
2. Menjelaskan peran kekuatan nasional Indonesia
dalam mengambil keputusan politik internasional
terkait hubungan antara Indonesia dengan Malaysia.
3. Menjelaskan arah politik internasional Indonesia
terhadap Malaysia mulai dari Presiden Soekarno
sampai Jokowi.
PEMBAHASAN
Dalam membahas arah dari politik Internasional
Indonesia terkait hubungannya dengan Malaysia. Terlebih
dahulu menjelaskan apakah politik Internasional itu?
Sebagai dasar dalam menganalisa politik internasional
indonesia pada masing-masing era pemerintahan
presidennya, mulai dari Soekarno sampai Jokowi. Pertama
pengertian dari politik internasional itu sendiri,
menurut catatan mata kuliah Politik Internasional,
Politik Internasional adalah bidang studi yang berupaya
memahami dan mempelajari hubungan politik antar negara
bangsa dadlam substansi politik antara negara bangsa.
Muncul istilah Global Politik yang berarti bidang studi
yang tidak hanya mempelajari hal yang berkaitan dengan
politik namun juga ekonomi dalam hubungan antar negara
di Sistem Internasional.
Politik global juga menjangkau tidak hanya pada
negara namun juga aktor lain seperti perusahaan
multinasional dan juga badan Mom-Governmental
Organization. Persamaan dari politik Internasional
dengan politik global adalah sama-sama mempelajari
politik dalam lingkup hubungan antar negara dan
bersifat internasional. Perbedaannya adalah politik
global membahas atau mempelajari hal yang lebih luas
tidak hanya dalam bidang politik namun juga dalam
bidang ekonomi. Negara dalam perannya di kancah
perpolitikan internasional pasti berdasarkan dari
kepentingan nasional negaranya.
Menurut John T Rourke, kepentingan nasional
bersifat kontroversial dan sering menimbulkan pro dan
kontra.
Terdapat empat pandangan kontra atau menolak mengenai
konsep kepentingan nasional yaitu:3
a) Kepentingan nasional tidak ada, yang ada hanya
kepentingan penguasa.
b) Pemimpin sebaiknya didalam membuat keputusan
sesuai dengan kepentingan nasional, namun yang
terjadi pemimpin memberikan tanggapan terhadap
sesuatu masalah kurang dipikirkan.
c) Kepentingan nasional terlampau sulit dirumuskan,
tidak rasional dan terlalu beragam.
d) Identik dengan egoisme nasional suatu negara dan
dianggap tidak etis.
3 Catatan politik internasional tanggal 2 maret 2015
Keempat pernyataan kontra mengenai kepentingan nasional
disanggah atau dibantah dengan empat pandangan yang pro
atau setuju dengan kepentingan nasional yaitu:
a) Mengakui bahwa masyarakat dan kepentingan bersifat
heterogen.
b) Kepentingan nasional dapat dirumuskan melalui
tahap-tahap demokratis.
c) Kepentingan nasional berupa sintesis dari berbagai
kepentingan nasional yang tumpang tindih.
d) Kepentingan nasional bisa merupakan kepentingan
kelompok mayoritas, akan tetapi perlu
memperhatikan kepentingan minoritas.
Untuk dapat memperjuangan kepentingan nasionalnya suatu
negara hatus memiliki kekuatan nasional yang prima.
Kekuatan nasional suatu negara menjadi faktor kunci
atau pedoman agar negara dihormati di kancah
internasional. Posisi negara juga dapat ditentukan ari
kekuatan nasionalnya, apabila kekuatan nasional suatu
negara baik dan prima maka posisi negara tersebut akan
dihormati dan diperhitungkan pada dunia internasional
sedangkan apabila kekuatan nasionalnya kurang dan lemah
maka posisi negara tersebut dalam dunia internasional
akan dipandang sebelah mata oleh negara lain.
Antara kepentingan Nasional dan Kekuatan Nasional
memiliki keterkaitan, dimana apabila kekuatan
nasionalnya bagus maka negara dapat lebih mudah untuk
mencapai tujuan kepentingan nasionalnya namun apabila
kekuatan nasionalnya lemah maka negara akan kesulitan
untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan
nasional mencakup kepentingan dalam bidang ekonomi,
politik, sosial dam militer. Penjelasan diatas dapat
membantu dalam menganalisa arah politik Indonesia
terhadap Malaysia pada masing-masing Presiden Indonesia
mulai dari Soekarno sampai Jokowi.
A. Sejarah Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Yang
Selalu Bersifat Dinamis.
Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia
sebenarnya sudah dimulai pada zaman kerjaan dulu. Pada
zaman itu raja-raja di Sabah dan Sarawak telah menjalin
hubungan dalam bidang politik dan ekonomi. Interaksi
antara masyarakat ari kerajaan Indonesia dengan
kerajaan Malaysia terjalin baik belum ada ketegangan.
Bahkan hubungan antara kedua kerajaan saling
mempengaruhi satu sama lain seperti pada pengangkatan
Raja Lumu yang merupakan Raja Selangor dari keturunan
Minangkabau. Pengangkata Raja Lumu ini diterima baik
oleh rakyat selnagor sendiri. Raja Lumu sebagai Sultan
Selangor yang baru diangkat pada tahun 1742 sendiri
seorang yang terpandang, dia adalah anak atau keturunan
dari pembesar Bugis Daeng Chelak. Tidak hanya itu,
hubungan antara kedua negara yang terjalin dengn baik
pada masa kerajaan dapat dilihat dengan berpindahnya
suku bugis datang ke tanah melayu dan pulau lainnya
karena tempat asal mereka diserang oleh kerajaan
Madhapahit. Serangan dari Madjapahit tersebut juga
membuat sultan Bugis Pangeran Parameswara juga pindah
ke Tumasik atau Singapura. Tumasik pada saat itu
merupakan wilayah kecil dan dengan kedatangan
Parameswara daerah tersebut menjadi sebuah kota dagang
yang besar yang menyaingi Sriwijiya bahkan Madjapahit
pada masanya.
Kerukunan yang terjalin antara bangsa Melayu ini
mulai terganggu dengan kedatangan Inggris dan Belanda.
Berdasarkan perjanjian London 1824 yang menyatakan jika
Inggris menyerahkan daerah Sumatera kepada Belanda dan
Inggris tidak boleh untuk melakukan perjanjian dagang
kepada siapapun pedagang yang berasal dari Sumatera.
Begitu pula dengan Belanda yang harus menyerahkan
Malaka dan beberapa daerah di Semenanjung Malaysia
kepada Inggris ditambah lagi Belanda juga tidak boleh
untuk melakukan perjanjian dagang dengan pedagang yang
berasal dari Malaya dan semenanjung Malaysia.
Kedatangan kedua negara dengan berdasarkan perjanjian
tersebut dianggap oleh peneliti Malaysia sebagai
strategi pecah-belah (devide at empera) bangsa Melayu.
Campur tangan kolonialisme ini ternyata tidak mengubah
kehidupan socio-cultural dari masyarakat kedua negara,
namun hal tersebut berubah ketika Perang Dingin
terjadi. Perang Dingin yang membagi dunia menjadi dua
yaitu blok barat yang berfaham liberal dan blok timur
yang berfaham komunis.
Konflik Ideologi antara liberal yang diusung oleh
Amerika Serikat dan komunis yang diusung oleh Uni
Soviet. Perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni
Soviet ini juga menyebar sampai kawasan Asia Tenggara.
Salah satu negara yang terkena dampak dari Perang
Dingin adalah Malaysia. Malaysia yang baru merdeka pada
tahun 1957 tersebut memutuskan untuk memilih blok barat
karena masih kuatnya pengaruh Inggris disana ditambah
lagi masih lemahnya Malaysia dalam mengahadapi perang
apabila pecah perang antara blok narat dan blok timur.
Untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan
dalam negeri Malaysia, Perdana Menteri Malaysia pada
waktu itu Tunku Abdul Rahman menandatangai perjanjian
di bidang militer antara Malaysia dan Inggris yang
bernama AMDA (ANGLO-MALAYA DEFENCE AGREEMENT)4
perjanjian ini berisi tentang penyerahan tanggungjawab
pertahanan Malaysia di tangan Inggris. Keberpihakan
Malaysia pada blok barat ditekankan oleh Perdana
Menteri Tunku Abdul yang menyatakan “Tanah Melayu
bukanlah sebuah negara berkecuali. Kita anti Komunis
dan menyokong pihak Barat”.5 Dari pernyataan tersebut
jelas jika Malaysia memang pro terhadap blok barat.
4 http://www.sejarawan.com/255-sejarah-singkat-hubungan-awal-indonesia-malaysia.html 11 mei 20155 ibid
Indonesia yang pada saat berlangsungnya Perang
Dingin juga belum lama menikmati kemerdekaan dari
kolonialisme Belanda dan Jepang. Sikap Indonesia
terhadap Malaysia sudah kurang begitu baik karena
Indonesia pada waktu itu tidak mengakui kemerdekaan
dari Malaysia, dasar dari Indonesia tidak mengakui
kemerdekaan dari Malaysia adalah kebanyakan pemimpin
Indonesia menyatakan jika Malaysia tidak merdeka
seutuhnya sebab masih ada campur tangan Inggris didalam
pemerintahan Malaysia. Ditambah lagi dengan kecurigaan
Indonesia terhadap pangkalan militer Inggris yang ada
di Malaysia. Kecurigaan tersebut dirasa wajar karena
Indonesia sendiri masih mengalami “trauma” terhadap
kolonialisme dan menganggap jika bentuk kerjasama
antara Malaysia dengan Inggris tersebut merupakan
bentuk kolonialisme baru.
Didalam negeri Indonesia pada masa awal
kemerdekaan mengalami pergolakan seperti munculnya
sejumlah pemberontak yang ingin mengoyahkan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya
adalah munculnya PRRI6 pada tahun 1949 atau pada awal
Republik Indonesia Serikat dibentuk. Pemberontakan
dilakukan pada tahun 1956 dan pada tahun 1957 munculah
beberapa dewan seperti dewan banteng dan dewan gajah
yang berusaha melakukan pemberontakan. Pemberontakan
PRRI ini menjadi konflik tidak hanya didalam negeri
namun juga di luar negeri karena pada saat itu Malaysia
membolehkan Inggris dan sekutunya untuk mengakses
pelabuhannya. Pelabuhan itu digunakan untuk menyuplai
barang kebutuhan PRRI selama melakukan pemberontakan
terhadap pemerintahan Indonesia.
Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia
semakin memanas saat akan dibentuknya Federasi Malaysia
yang meliputi persekutuan tanah melayu, Singapura,
Brunei, Sabah dan Serawak. Indonesia menganggap
pembentukan dari Federasi Malaysia tersebut sebagai
ancaman dari negara barat yang berusaha untuk
memperluas pengaruhnya sampai ke Indonesia. Tidak hanya
Indonesia, Filipina juga tidak setuju dengan
pembentukan Federasi Malaysia tersebut karena kawasan
6 ibid
Sabah yang menjadi salah satu kawasan didalam Federasi
Malaysia merupakan kawasan dari peninggalan Sultan Hulu
yang disewakan kepada Inggris. Peredaan konfrontasi
coba digagas dengan membuat perjajian oleh ketiga pihak
yaitu Malaysia, Indonesia dan Filipina. Dimulai dari
Filipina yang memprakarsia pertemuan tingkat wakil
menteri dari ketiga negara pada tanggal 9-17 april
19637, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara
menteri luar negeri masing-masing negara yang diadakan
bulan juni 1963.8 Konfrontasi benar-benar mereda pada
saat pertemuan antara Soekarno dengan Tunku Abdul
Rahman pada tanggal 1 juni 1963.9
Situasi yang mulai kondusif ini tidak berlangsung
lama karena sebelum diadakannya pengambilan suara oleh
PBB, Federasi Malaysia sudah terbentuk. Pembentukan
Federasi Malaysia yang tiba-tiba ini membuat hubungan
antara Indonesia dengan Malaysia memanas, Indonesia
menganggap Malaysia melanggar perjanjian yang telah
dibuat. Mengetahui hal tersebut Soekarno membentuk Dwi7 http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/485/Dwikora diakses 11 mei 20158 ibid9 ibid
Komando Rakyat (Dwikora) yang intinya adalah perang
dengan Malaysia dengan mengerahkan segala sumber
kekuatan. Sikap Malaysia sendiri terhadap serangan yang
dilakukan oleh Indonesia adalah membicarakan kasus ini
kepada Dewan Keamanan (DK) PBB. Pada sidang umum PBB
Soekarno menyatakan sikap jika Malaysia masuk kedalam
PBB, Indonesia akan keluar dari keanggotaan PBB.
Hubungan Indonesia dengan Malaysia cenderung memanas
pada saat pemerintahan Soekarno.
Presiden Soekarno kemudian digantikan oleh
Presiden Soeharto. Soeharto yang memiliki pola pikir
yang lebih condong ke barat membuat Indonesia membuka
“keran” investasi besar-besaran. Konfrontasi dengan
Malaysia juga berangsur-angsur mereda dan kerjasama
secara bilateral lebih memungkinkan untuk dilakukan.
situasi kondusif ini juga tercipta dengan kesamaan
pandangan antara Indonesia dengan Malaysia mengenai
komunisme, kedua negara sepakat untuk memerangi
komunisme. Soeharto sendiri sebelum menjadi Presiden
merupakan komandan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
yang memberantas G 30 S PKI pada beberapa kota di
Indonesia. Malaysia sendiri juga mengalami pergantian
Perdana Menteri dari Tunku Abdul Rahman ke Tun Abdul
Razak. Hubungan antara Soeharto dengan Tun Abdul Razak
terjalin harmonis dan hal tersebut juga berimbas dengan
semakin eratnya hubungan antara Indonesia dengan
Malaysia. Hubungan kedua negara pada masa itu dapat di
istilahkan seperti hubungan “Abang dan Adik”.
Tun Abdul Razak menganggap Soeharto sebagai Abang
sedangkan Soeharto menganggap Tun Abdul Razak sebagai
adik. Hubungan tersebut juga berdampak kepada semakin
meningkatnya kerjasama yang dilakukan oleh kedua
negara. Indonesia yang berperan sebagai Abang
senantiasa membantu adiknya yaitu Malaysia yang baru
merdeka dengan cara mengirimkan tenaga ahli dan staf
pengajar dari Indonesia untuk membantu pembangunan dan
perkembangan dari Malaysia, sedangkan Malaysia
senantiasa mendukung Indonesia pada setiap tindakan dan
sikap Indonesia dalam percaturan Politik Internasional.
Hubungan yang serasi ini mulai mengalami
perunahan semenjak Malaysia dipimpin oleh Mahathir.
Kepemimpinan Mahathir hampir sama dengan Soeharto yaitu
sama-sama keras kepala. Perdana Menteri Mahathir tidak
mau dirinya dianggap sebagai adik oleh Soeharto.
Hubungan antara Indonesia dan Malaysia tidak seharmonis
dulu karena sang “adik” Malaysia mulai memberontak dan
tidak mau diatur lagi oleh “Abang” Indonesia. Sikap
tidak kooperatif yang ditunjukan oleh Mahathir salah
satu halnya dikarenakan oleh semakin kuatnya
perekonomian Malaysia dibandingkan 20 tahun terakhir.
Mahathir menginginkan kalau Malaysia tidak dianggap
lagi sebagai adik dari Indonesia yang mengisyaratkan
bahwa Malaysia berada di bawah Indonesia, Malaysia
menginginkan posisi yang setara dengan Indonesia pada
waktu itu. Keberanian Mahathir dalam untuk tidak lagi
menurut kepada Indonesia adalah pada kasus pulau
Sipadan-Ligitan. Pada sengketa pulau Sipadan-Ligitan
Mahathir menolak usulan dari Soeharto yang menginginkan
sengketa dibawa ke forum kawasan ASEAN karena Indonesia
pasti diuntungkan dan dapat memenangkan sengketa sebab
Indonesia dijuluki sebagai saudara tua oleh sebagian
besar anggota ASEAN. Hal itu membuat Malaysia enggan
menyelesaikan kasus sengketa ini pada rana kawasan
ASEAN, namun yang diinginkan oleh Mahathir adalah
penyelesaian kasus sengketa dibawah pengadilan
internasional.
Persaingan antara Mahathir dan Soeharto yang
semakin sengit karena kedua pemimpin memiliki pemikiran
yang tegas dan kepala batu. Untuk meredam gesekan
antara kedua pemimpin tersebut maka orang-orang dibawah
Soeharto dan Mahathir sering menjalin komunikasi untuk
menemukan jalan tengah agar persaingan tidak
beerlangsung terus menerus dan melebar. Peredaan
gesekan yang dilakukan oleh orang-orang dibawah kedua
pemimpin tersebut membuat suasana tetap kondusif
walaupun sebenarnya terjadi rivalitas antara Soeharto
dan Mahathir.
Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia setelah
era kepemimpinan Seoharto dan Mahathir juga mengalami
dinamika. Presiden Indonesia selanjutnya adalah B.J
Habibie yang hanya memerintah selama kurang lebih tiga
bulan. Masa pemerintahan yang singkat tidak memiliki
pengaruh yang besar terhadap hubungan antara Indonesia
dengan Malaysia, namun yang perlu menjadi catatan
adalah pada pemerintahan Habibie yang singkat Indonesia
kehilangan sesuatu yang berharga yaitu lepasnya Timor
Leste dari Indonesia karena kebijakan Habibie yang
memilih jalan untuk melakukan pemungutan suara pada
rakyat Timor Leste dan hasilnya sebagian besar rakyat
Timor Leste memilih untuk memerdekakan diri.
Semasa pemerintahan Presiden Habibie yang singkat
kemudian digantikan oleh sosok kyai besar yaitu KH
Abdurrahman Wahid atau sering disebut dengan Gus Dur.
Masa pemerintahan Gus Dus juga tidak genap empat tahun
melainkan kurang lebih hanya tiga tahun. Hubungan
antara Indonesia dengan malaysia pada saat pemerintahan
Gus Dur tidak mengalami perubahan yang berarti. Gus Dur
dengan ajarannya pluralisme yaitu menghormati Suku, Ras
dan Agama setiap orang menjadikan Indonesia sebagai
negara yang lebih toleran dan menghormati perbedaan.
Pemahaman tentang Pluralisme tersebut juga berpengaruh
kepada sikap Indonesia terhadap Malaysia pada waktu
itu. Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia
terbilang cukup kondusif karena prinsip dasar
Pluralisme itu sendiri yang menjunjung tinggi toleransi
setiap orang bahkan termasuk terhadap Malaysia sendiri.
Pada pemerintahan Presiden selanjutnya Indonesia
dipimpin oleh sesosok perempuan yang merupakan anak
dari Presiden Indonesia pertama Seokarno yaitu Ibu
Megawati Soekarno Putri. Hubungan Indonesia dengan
Malaysia pada saat pemerintahaan Megawati juga
mengalami dinamika karena adanya beberapa peristiwa
besar dan penting yang mewarnai hubungan Indonesia
dengan Malaysia. Salah satunya yaitu Indonesia
menyetujui jika kasus sengketa pulau Sipadan-Ligitan di
bawa ke pengadilan Internasional, maka dengan dibawanya
kasus tersebut ke pengadilan internasional membuat
Indonesia kalah dan pulau Sipadan-Ligitan jatuh ke
tangan Malaysia.10 Tentu hal tersebut menimbulkan
kekecewaan, padahal rencana kasus sengketa pulau
Sipadan-Ligitan sudah terjadi sejak era Soeharto namun
pada saat itu Soeharto masih tetap dengan pendiriannya
yang menolak jika kasus tersebut dibawa ke pangadilan
internasional. Kebijakan politik internasional yang10 http://candrawiguna.com/kasus-sipadan-dan-ligitan-bukan-kesalahan-megawati/ diakses 10 mei 2015
dilakukan oleh Megawati tersebut terkesan lunak kepada
Malaysia dengan menyetujui penyelesaian sengketa di
pengadilan internasional yang berujung pada lepasnya
wilayah Indonesia ke Malaysia.
Selama empat tahun memerintah Megawati digantikan
oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut dengan
SBY. Presiden yang dipilih oleh rakyat dan memenangkan
pemilu selama dua periode ini mempunyai strategi
sendiri dalam percaturan politik internasional. Cara
atau strategi tersebut adalah million friends and zero enemy,
terlihat jelas jika SBY lebih berusaha untuk
memperbanyak teman dalam dunia internasional daripada
bermusuhan dengan negara lain. Semboyan million friends and
zero enemy membuat SBY banyak mengalah dalam kasus-kasus
terstentu. Hal ini membuat Indonesia terkesan lembek di
mata dunia dan cenderung tidak berani mengambil
keputusan yang tegas dan beresiko. Pada hubungan
Indonesia dengan Malaysia sikap lunak dan terkesan
mengalah dari kebijakan politik internasional SBY
terlihat dalam beberapa peristiwa seperti lebih
mengedepankan proses secara diplomasi daripada berusaha
untuk menekankan kepentingannya kepada Malaysia terkait
sengketa wilayah yang acap kali terjadi, diplomasi yang
dilakukan pun dirasa kurang agresif untuk
memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sendiri.
Pada kasus kabut asap akibat kebakaran hutan di
Riau sikap SBY malah meminta maaf kepada Malaysia dan
Singpura karena kerugian yang ditimbulkan oleh asap
tersebut, padahal kedua negara lebih sering menikmati
oksigen yang dihasilkan oleh hutan-hutan yang ada di
Indonesia.11 Pidato SBY pada saat di Mabes TNI yang
berkaitan dengan krisis hubungan yang terjadi antara
Indonesia dengan Malaysia menyiratkan tentang ketidak
tegasan SBY dalam mengambil suatu kebijakan yang
strategis terkait krisis hubungan Indonesia-Malaysia.
Manuver politik internasional yang diambil SBY terkait
hubungannya dengan Malaysia cenderung bermain aman
seperti semboyan SBY yang ingin mencari teman sebanyak-
banyaknya dan menghindari sebuah permusuhan. Presiden
Jokowi Dodo atau kerap dipanggil dengan Jokowi
11 http://news.liputan6.com/read/294282/sikap-sby-tidak-tegas-terhadap-malaysia diakses 9 mei 2015
menggantikan Presiden SBY yang telah dua periode
memerintah.
Politik internasional Jokowi terhadap Malaysia
dapat dilihat dari tegasnya keputusan yang diambil
terkait daerah perbatasan seperti pada kasus Ambalat
dimana banyaknya kapal dan pesawat dari Malaysia yang
melanggar perbatasan, sehingga Jokowi memutuskan untuk
mengirim tiga pesawat Sukhoi ke pangkalan militer di
Tarakan. Jokowi berusah untuk memperketat daerah
perbatasan yang coba dilanggar oleh Malaysia. Tidak
hanya itu, usaha Jokowi dalam memperkuat daerah
perbatasan yang rawan terjadi pelanggaran lintas batas
dengan mambangaun pangkalan militer di kawasan Tanjung
Datu, Kecamatan Paloh, di perbatasan Kalimantan Barat
dengan Malaysia tengah dibangun. Walaupun Jokowi masih
beberapa tahun lagi memerintah namun sikap tegas Jokowi
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia
mendapatkan apresiasi tersendiri dari masyarakat.
Tegasnya sikap Jokowi tersebut tidak terlalu menggangu
hubungan dibidang politik maupun ekonomi antara
Indonesia dengan Malaysia.
B. Peran Kekuatan Nasional Indonesia Dalam Mengambil
Keputusan Politik Internasional Terkait Hubungan
Antara Indonesia Dengan Malaysia.
Berbicara mengenai kekuatan nasional tentunya
berbicara mengenai unsur-unsur yang menunjang dari
kekuatan nasional tersebut. terdapat setidaknya delapan
unsur yang menunjang kekuatan nasional suatu negara
yaitu: Geografi, Natural Resource, Kemampuan Industri,
Kesiapan Militer, Penduduk, Semangat Bangsa dan
Kualitas Pemerintah. Indonesia tentu saja harus
memperkuat delapan unsur tersebut untuk dapat menunjang
kekuatan nasionalnya dan memperjuangkan kepentingan
nasionalnya. Kekuatan Nasional Indonesia dinagi kedalam
tiga era yaitu orde lama, orde baru dan masa setelah
reformasi. Pada masa orde lama yang dipimpin oleh
Presiden Soekarno, kekuatan nasional Indonesia bertumpu
kepada empat hal yaitu kesiapan militer, penduduk,
watak bangsa dan kualitas pemerintahan.
Pada hubungan dengan Malaysia Indonesia unggul
terhadap keempat hal tersebut, maka dengan adanya hal
tersebut Indonesia berani secara terang-terangan
berkonfrontasi dengan Malaysia. Pertama kesiapan
militer, Indonesia jauh lebih siap dibandingkan dengan
Malaysia pada waktu itu. Kesiapan militer Indonesia
sudah terbentuk pada saat melawan penjajah Belanda yang
kejam merampas Sumber Daya Alam Indonesia tanpa
memperhatikan nasib adri masyarakat Indonesia hal
tersebut membuat masyarakat Indonesia lebih siap untuk
berperang, sedangkan Malaysia kurang begitu siap sebab
pada masa penjajahan Malaysia lebih lama dijajah oleh
Inggris.
Bentuk dari penjajahan oleh Inggris bukan hanya
mengambil sumber daya yang ada namun juga berusaha
untuk membantu daerah jajahanya dengan memberikan
fasilitas yang memadai seperti sekolah dan rumah sakit.
Hal tersebut membuat Malaysia “rela” untuk dijajah
namun segala fasilitas yang menunjang kehidupan mereka
terpenuhi daripada harus berperang. Kedua yaitu
penduduk, Indonesia mempunyai banyak jumlah penduduk
dibanding dengan Malaysia. Keunggulan dalam jumlah
penduduk merupakan keuntungan sendiri dari Indonesia
sebab memiliki relawan yang siap berperang lebih banyak
daripada Malaysia.
Ketiga adalah watak bangsa, Indonesia yang sudah
3,5 tahun dijajah menjadikan watak bangsanya anti
dengan segala bentuk penjajahan dan berusaha untuk
memeranginya, maka dengan adanya hal tersebut watak
bangsa Indonesia yang siap berperang melawan penjajah
merupakan suatu keunggulan dari Indonesia. Malaysia
juga merupakan bangsa yang pernah mengalami penjajahan
namun bentuk penjajahan yang dialami Malaysia berbeda
dengan Indonesia. Penjajahan di Malaysia yang dilakukan
oleh Inggris tidak hanya mengambil Sumber Daya saja
namun juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat
negara yang dijajah. Fasilitas dan kesejahteraan yang
terpenuhi membuat watak bangsa Malaysia senderung tidak
mau melakukan perlawanan. Keempat yaitu kualitas
pemerintahan, Indonesia dengan Presiden Soekarno
berupaya untuk mengobarkan semangat nasionalisme kepada
seluruh pemuda Indonesia untuk mempertahanakan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan hal tersebut merupakan
sebuah keunggulan.
Malaysia dengan pemimpinnya Tunku Abdul Rahman
hanya bergantung kepada Inggris untuk mempertahankan
keamanan wilayah dari Malaysia dan tidak dapat berjuang
sendiri mempertahankan kedaulatannya. Pada era orde
baru yang dipimpin oleh Soeharto kekuatan nasional
Indonesia betumpu kepada empat hal ang telah dijelaskan
sebelumnya namun ditambah dengan satu faktor lagi yaitu
kemampuan industri. Soeharto yang dikenal sebagai bapak
pembangunan membuka investasi besar-besaran kepada
perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya di
Indonesia. Semakin pesatnya pertumbuhan industri karena
masuknya arus investasi asing maka pertumbuhan ekonomi
Indonesia juga untuk meningkat, inilah yang menjadi
keunggulan tambahan Indonesia dalam bersaing dengan
Malaysia pada bidang ekonomi dan Industri.
Kekuatan nasional Indonesia tersaingi oleh
Malaysia pada saat kepemimpinan Mahathir. Dibawah
kepemimpinan Mahathir Malaysia menjadi negara dengan
perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan dapat
menyaingi Indonesia. Setaranya kekuatan nasional antara
Indonesia pada era Soeharto dengan Malaysia pada era
Mahathir membuat Indonesia kesulitan dalam
memperjuangkan kepentingan nasionalnya di Malaysia.
Selanjutnya, pada era setelah reformasi yang dipimpin
oleh B.J Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati
Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi.
Kekuatan nasional Indonesia pada era setelah reformasi
cenderung berimbang dengan Malaysia bahkan Malaysia
bisa berada diatas Indonesia dengan kemajuan ekonominya
yang pesat. Perimbangan kekuatan nasional antara
Indonesia dengan Malaysia membuat kedua negara tidak
mudah untuk menekankan pengaruhnya demi kepentingan
nasional di bidang politik internasional masing-masing
negara.
C. Arah Politik Internasional Indonesia Terhadap
Malaysia Mulai Dari Presiden Soekarno Sampai
Jokowi.
Untuk mempermudah dalam menganalisa arah politik
internasional Indonesia terhadap Malaysia, variabel
penelitian dibagi menjadi tujuh variabel yaitu:
Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY
dan Jokowi. Ketujuh varibel tersebut akan dimasukan
kedalam neraca arah politik Internasional. Dari neraca
yang telah diolah bersama ketujuh variabel tersebut
akan diketahui arah politik Internasional Indonesia
terhadap Malaysia.
NERACA ARAH POLITIK INTERNASIONAL INDONESIA
TERHADAP MALAYSIA
Keterangan:
KONFRONTASI KERJASAMA
A
B
C
D
E
F
G
a) Presiden Soekarno: memiliki sifat nasionaslisme
tinggi sehingga politik internasional Indonesia
terhadap Malaysia lebih cenderung untuk melakukan
konfrontasi sebab adanya Inggris dalam pihak
Malaysia membuat Soekarno beranggapan apa yang
dilakukan oleh Inggris adalah penjajahan bentuk
baru yang patut untuk diperangi. Ditambah lagi
keadaan Indonesia pada saat itu yang baru saja
merdeka dari penjajahan membuat Indonesia berusaha
memerangi segala jenis penjajahan yang berusaha
merebut kemerdekaan dari Indonesia.
b) Presiden Soeharto: memiliki politik internasional
yang lebih condong ke barat, hal ini ditunjukan
dengan dibukanya investasi besar-besaran di
Indonesia sehingga industri Indonesia berkembang
pesat pada waktu itu. Ditambah lagi dengan
ideologi anti komunis Soeharto membuat dia lebih
condong ke barat. Malaysia pada saat itu juga anti
komunis sehingga hubungan kedua negara dapat
terjalin dengan harmonis dan diibaratkan seperti
“abang dan adik”. Walaupun dalam perkembangannya
hubungan Indonesia dan Malaysia pernah mengalami
rivalitas yang sengit pada saat Malaysia dipimpin
oleh Mahathir, namun rivalitas tidak banyak
menggagu keharmonisan hubungan kedua negara.
c) B.J Habibie: masa kepemimpinan yang singkat
membuat politik internasional Presiden B.J Habibie
terhadap Malaysia tidak terlalu terlihat dan
bahkan dapat dikatakan kecil.
d) Gus Dur: faham pluralitas yang menjunjung tinggi
toleransi dan sifat saling menghargai. Hal ini
berdampak kepada terjalinnya hubungan yang
kondusif antara Indonesia dengan Malaysia.
e) Megawati: pengambilan keputusan Megawati terhadap
kasus sengketa pulau Sipadan-Ligitan yang setuju
oleh ajakan Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini
di pengadilan internasional menggambarkan jika
lunaknya Megawati terhadap Malaysia. Sikap yang
lunak dan cenderung mengalah ini membuat hubungan
antara Indonesia dengan Malaysia jauh dari gesekan
dan dapat memungkinkan untuk kerjasama.
f) Susilo Bambang Yudhoyono: semboyan million friends and
zero enemy yang diusung oleh SBY menegaskan jika
politik internasional Indonesia bersahabat, mudah
melakukan kerjasama dan cenderung untuk mengalah
sekaligus menghindari terjadinya permusuhan. Sikap
SBY ini membuat Indonesia lembek di mata Dunia dan
merendahkan harga diri Indonesia sendiri.
Kerjasama menjadi lebih mudah dilakukan dan
konfrontasi dengan negara lain juga dapat
terhindarkan.
g) Jokowi: sikap Jokowi yang tegas dalam permasalahan
batas wilayah membuat benih-benih dari konfrontasi
bisa saja terjadi namun apa yang dilakukan oleh
Jokowi seperti lebih ketat menjaga daerah
perbatasan tidak sampai menggangu hubungan
bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Hal
ini dikarenakan tindakan penjagaan pada batas
wilayah dilakukan secukupnya dan tidak berlebihan,
sehingga tidak mengganggu hubungan kedua negara
dalam bidang politik maupun ekonomi.
KESIMPULAN
Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia yang
dinamis sebagian besar dipengaruhi oleh pemimpin kedua
negara. Pada awal hubungan mulai terjadi konfrontasi
antara Indonesia dengan Malaysia terkait masuknya
Inggris dalam Malaysia yang dianggap Indonesia sebagai
ancaman. Pergantian pemimpin pada Indonesia yang semula
kaku dengan nasionalisme tinggi yaitu Soekarno beganti
dengan Soeharto yang lebih condong ke barat dikarenakan
kesamaan idiologi anti-komunis.
Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia mulai
harmonis semenjak Indonesia dipimpin oleh Soeharto dan
muncul istilah Abang dan Adik dari keharmonisan
hubungan kedua negara, namun hubungan Indonesia dengan
Malaysia pernah mengalami gesekan pada saat Malaysia
dipimpin oleh Mahathir. Setelah era Soeharto berakhir
dan muncul reformasi hubungan Indonesia dan Malaysia
tetap dinamis, namun Indonesia lebih banyak mengalah
untuk bisa meneruskan kerjasama dengan Malaysia seperti
yang digambarkan dalam diagram terkecuali Jokowi yang
berani dan tegas untuk menjaga daerah perbatasan
Indonesia. Ketegasan Jokowi dalam menjaga daerah
peerbatsan tidak sampai menggagu hubungan antara
Indonesia dengan Malaysia karena penjagaan tidak
dilakukan secara berlebihan. Kekuatan nasional kedua
negara juga berperan dalam manuver politik
internasional yang dilakukan.
DAFTAR PUSTAKA
a) http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/sby-
gagal-tunjukkan-sikap-tegas-soal-malaysia-23900.html
diakses 9 mei 2015
b) http://news.liputan6.com/read/294282/sikap-sby-
tidak-tegas-terhadap-malaysia diakses 9 mei 2015
c) http://nasional.news.viva.co.id/news/read/558039-
indonesia-bangun-pangkalan-militer-di-perbatasan-
dengan-malaysia diakses 9 mei 2015
d) http://intelijenpost.com/halk omentar-162-tki-
ilegal-mewarnai-bisnis-oknum-21.html diakses 10 mei
2015
e) http://jakartagreater.com/memperbaiki-pagar-rumah-
di-tengah-kemelut-kawasan/ diakses 10 mei 2015
f) http://candrawiguna.com/kasus-sipadan-dan-ligitan-
bukan-kesalahan-megawati/ diakses 10 mei 2015
g) http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/
2013/11/131125_lapsus_suharto_stabiltas_dulu_sekarang
diakses 10 mei 2015
h) http://indonesiabicara.weebly.com/diskusi/
relevansi-politik-luar-negeri-bebas-aktif-di-era-
revolusi-mental diakses 10 mei 2015
i) http://www.kaskus.co.id/thread/
5213c2febe29a0c635000002/suharto-vs-mahathir-di-
balik-panas-dinginnya-hubungan-ri-malaysia diakses 11
mei 2015
j) http://socio-politica.com/2014/02/09/usman-ali-
dan-harun-said-luka-lama-dari-era-politik-
konfrontasi-soekarno/ diakses 11 mei 2015
k) https://www.academia.edu/5275999/
Politik_Luar_Negeri_RI_pada_Orde_Baru_Soeharto_
diakses 11 mei 2015
l) http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/
485/Dwikora diakses 11 mei 2015
m) http://pusatstudimalindo.org/ewrwrw/ 11 mei 2015
n) http://www.sejarawan.com/255-sejarah-singkat-
hubungan-awal-indonesia-malaysia.html 11 mei 2015
o) “Persaudaraan Sepanjang Masa, Mencari Jalan
Penyelesaian Damai Konfrontasi Indonesia-Malaysia
1963-1966”, Linda Sunarti
p) “Politik Luar Negeri Malaysia Terhadap Indonesia
1957 – 1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama”,
Linda Sunarti
top related