Transcript
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG
MAKALAH
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliahhukum bisnis
Dosen Pengajar :
Dr. Nina Nurani, SH., Msi.
Disusun oleh :
Astia Priantini
Debri
Putri Saragih
Fajar Frizkianto
Rizki Muhamad Ghani
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS WIDYATAMA
BANDUNG
2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1................................................................Latar Belakang
Aktivitas usaha yang kini marak dilakukan oleh pelaku usaha
tidak luput dari adanya persaingan. Persaingan itu terkadang
mengarah pada pelanggaran hukum demi tercapainya keuntungan
yang maksimum. Bahkan mereka melakukan persaingan curang/
persaingan tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat ini
akan merugikan kepentingan umum. Persaingan itupun kini marak
dalam kegiatan bisnis di Indonesia dan Negara lain pada
umumnya. Meskipun sebelum dikeluarkan UU no. 5 tahun 1999,
sebenarnya pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat
didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan
melawan hukum dan pasal 382 bis KUH Pidana.
Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas
hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang
lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak
umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau
pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu
rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi
konkuren- konkuren orang lain itu.
Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak
dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia
lainnya turut terlibat langsung maupun tidak langsung dengan
dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak
memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya
membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu
yang ada dan seringkali bahkan mengutamakan dunia usaha
sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada. Pesatnya
perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan
“penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang
terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas
tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Apabila hukum tidak
ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan bisnis dan dunia
usaha, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk beluk
kehidupan dunia usaha yang melingkupinya sebagai suatu
fenomena atau kenyataan sosial. Itu berarti, peran hukum
menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema
dunia usaha yang timbul seperti Monopoli dan Persaiangan Usaha
Tidak Sehat.
Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang
atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu
secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain
untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak
istimewa (previlege), yang menghapuskan persaingan bebas, yang
tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.
Pengertian monopoli dalam Black’s Law Dictionary: “Monopoly is a
previlege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies,
consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade,
manufacture a particular article, or control the sale of the wholesupply of a
particular commodity.
Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat
diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran
atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi
atau bentuk perdagangan dan komersial. Adanya persaingan
tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang
mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-
pesaingnya agar menjadi perusahaan yang besar dan paling kaya.
1.2................................................................Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka
dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :
Pengertian Monopoli?
Pengertian persaingan Curang?
Ruang lingkup aturan monopoli?
Perjanjian yang dilarang?
Kegiatan yang dilarang?
Posisi Dominan yang dilaranng?
Kasus Monopoli dan Persaingan curang ?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :
Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis.
Untuk mengetahui masalah antimonopoli dan persaingan
curang.
Untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai ruang
lingkup tentang monopoli dan persaingan curang.
BAB II
TINJAUAN TEORI
2.1 Pengertian Monopoli
Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar dimana
terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak
mempunyai subtitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus
merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri
yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu
“Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti
monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat
Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli”
Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu
“kekuatan pasar”.
Menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli
adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku
usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan
kepentingan umum. Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999
memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan
jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku
usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli )
2.2 Pengertian Persaingan Curang
Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan
antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan
atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
2.3 Anti Monopoli dan Persaingan Curang.
Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata
Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti
penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas
memberi pengertian monoopli sebagai suatu kondisi dimana hanya
ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa
tertentu. (Arie Siswanto:2002)
Disamping istilah monopoli di USA sering digunakan kata
“antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti
monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat
Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli”
Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu
“kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu
istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah
“dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah
tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana
seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak
tersedia lagi produk subtitusi yang potensial, dan terdapatnya
kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk
tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan
pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.
Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti
kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan
atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu
oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1
ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli ). Sementara yang
dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan
kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas
barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu
persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan
kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Anti Monopoli .
Selain itu, Undang-Undang Anti monopoli juga memberikan
arti kepada “persaingan usaha tidak sehat” sebagai suatu
persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan
dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha.
Dengan demikian Undang-undang Anti Monopoli No 5 tahun
1999 dalam memberikan arti kepada posisi dominan atau
perbuatan anti persaingan lainnya mencakup baik kompetisi
yang interbrand, maupun kompetisi yang intraband. Yang dimaksud
dengan kompetisi yang interbrand adalah kompetisi diantara
produsen produk yang generiknya sama. Dilarang misalnya jika
satu perusahaan menguasai 100 persen pasar televisi, atau yang
disebut dengan istilah “monopoli”. Sedangkan yang dimaksud
dengan kompetisi yangintraband adalah kompetisi diantar
distributor atas produk dari produsen tertentu. (Munir Fuady
2003: 6)
Disamping itu, ada juga yang mengartikan kepada tindakan
monopoli sebagai suatu keistimewaan atau keuntungan khusus
yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang atau
perusahaan, yang merupakan hak atau kekuasaan yang eksklusif
untuk menjalankan bisnis atau mengontrol penjualan terhadap
seluruh suplai barang tertentu . Dalam hukum Inggris kuno,
monopoli diartikan sebagai suatu izin atau keistimewaan yang
dibenarkan oleh raja untuk membeli, menjual, membuat.
Mengerjakan atau menggunakan apapun secara keseluruhan, dimana
tindakan monopoli tersebut secara umum dapat mengekang
kebebasan berproduksi atau trading. Atau monopoli dirumuskan juga
sebagai suatu tindakan yang memiliki atau mengontrol bagian
besar dari suplai di pasar atau output dari komoditi tertentu
yang dapat mengekang kompetisi, membatasi kebebasan
perdagangan, yang memberikan kepada pemonopoli kekuasaan
pengontrolan terhadap harga.
Ada lagi yang mengartikan kepada tindakan monopoli (yang
umum )sebagai suatu hak atau kekuasaan hanya untuk melakukan
suatu kegiatan atau aktivitas yang khusus, seperti membuat
suatu produk tertentu, memberikan suatu jasa, dan sebagainya.
Atau, suatu monopoli (dalam dunia usaha) diartikan sebagi
pemilikan atau pengendalian persediaan atau pasaran untuk
suatu produk atau jasa yang cukup banyak untuk mematahkan atau
memusnahkan persaingan, untuk mengendalikan harga, atau dengan
cara lain untuk membatasi perdagangan Struktur monopoli sering
pula dibedakan atas monopoli alamiah dan non alamiah. Monopoli
alamiah antara lain dalam memproduksi air minum, gas, listrik
dan lainnya sedangkan monopoli non alamiah yang merupakan
monopoli berasal dari struktur oligopoli yang kolusif sehingga
mendapatkan tempat yang kurang baik , akan tetapi bukan
berarti yang alamih juga dapat melepaskan diri dari citra yang
kurang baik di pihak lain. (Nurimansyah Hasibuan .1993)
Praktek-praktek monopoli di Indonesia sering tidak
mendapatkan tempat perhatian dalam dunia penelitian. Namun
demikian, oleh karena fasilitas-fasilitas tertentu dari
pemerintah, maka kehadiran monopolis dapat memperkuat transfer
pendapatan dari yang relatif lemah ke kelompok yang relatif
lebih kuat, maka kehadiran monopolis dapat memperkuat transfer
pendapatan akan tetapi walaupun monopolis mendapatkan
keuntungan yang super normal namun kurang diimbangi dengan
pembayaran pajak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
(Nurimansyah Hasibuan .1993)
Tujuan pemerintah membuka kompetisi telekomunikasi
sebenarnya adalah untuk mengikuti kecenderungan pasar bebas
(globalisasi) yang diusung oleh negara maju melalui WTO.
Namun, tidak boleh terlupakan bahwa kepentingan pengguna
telepon, yaitu para konsumen, harus tetap menjaga prioritas
karena sektor telekomunikasi masih merupakan tanggung jawab
sepenuhnya sesuai dengan UUD 1945 dan UU Telekomunikasi
1999 .Diperlukan kedewasaan dari regulator dan setiap operator
untuk mengubah cara pandang yang masih bernuansa monopolistik
dan protektif ke arah kompetisi yang sehat dan berorientasi
komsumen.
2.4 Ruang Lingkup Aturan Antimonopoli
Dalam Undang-undang Fair Trading di Inggris tahun 1973, istilah
Monopoli diartikan sebagai keadaan di mana sebuah perusahaan
atau sekelompok perusahaan menguasai sekurang- kurangnya 25 %
penjualan atau pembelian dari produk-produk yang ditentukan .
Sementara dalam Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia , suatu
monopoli dan monopsoni terjadi jika terdapatnya penguasaan
pangsa pasar lebih dari 50 % (lima puluh persen ) (pasal 17
ayat (2) juncto pasal 18 ayat (2) ) Undang-undang no 5 Tahun
1999.
Dalam pasal 17 ayat (1) Undang- undang Anti Monopoli dikatakan
bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat”, sedangkan dalam pasal
17 ayat (2) dikatakan bahwa “pelaku usaha patut diduga atau dianggap
melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
A. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtitusinya;atau
B. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan
usaha barang dan atau jasa yang sama;atau
C. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha mengusasai lebih dari
50 % (lima puluh persen ) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Sementara itu, pengertian posisi dominan dipasar digambarkan
dalam sidang-sidang Masyarakat Eropa sebagai :
Kemampuan untuk bertindak secara merdeka dan bebas dari
pengendalian harga, dan
Kebergunaan pelanggan, pemasok atau perusahaan lain dalam
pasar, yang bagi mereka perusahaan yang dominant tersebut
merupakan rekan bisnis yang harus ada
Dalam ilmu hukum monopoli beberapa sikap monopolistik
yang mesti sangat dicermati dalam rangka memutuskan
apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindakan
monopoli.
Sikap monopolistik tersebut adalah sebagai berikut :
Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang
bersangkutan
Melakukan pemasungan sumber suplai yang penting atau
suatu outlet distribusi yang penting.
Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak
pesaingnya sulit untuk menandingi produk atau jasa
tersebut.
Integrasi ke atas atau ke bawah yang dapat menaikkan
persediaan modal bagi pesaingnya atau membatasi akses
pesaingnya kepada konsumen atau supplier.
Mempromosikan produk secara besar-besaran
Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan.
Perbedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya
bersaing dari pelaku pasar yang lain
Kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang
pengembangan produk , tentang waktu atau skala produksi.
Memotong harga secara drastis.
Membeli atau mengakuisisi pesaing- pesaing yang tergolong
kuat atau tergolong prospektif.
Jika kita telusuri ketentuan dalam Undang-Undang Anti
Monopoli Nomor 5 Tahun 1999, maka tindakan–tindakan yang
berhubungan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum anti
monopoli yang sekaligus merupakan ruang lingkup dari hukum
anti monopoli tersebut adalah sebagai berikut:
2.5 Perjanjian yang dilarang :
a) Oligopoli
Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan
pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka
atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga
pasar
b) Penetapan harga
Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian antara lain :
Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk
menetapkan harga atas barang dan atau
jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar
bersangkutan yang sama.
Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus
membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang
harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan
jasa yang sama.
Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk
menetapkan harga dibawah harga pasar.
Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat
persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa
tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau
jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah
daripada harga yang ttelah dijanjikan.
c) Pembagian wilayah
Mengenai pembagian wilayah, pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang
bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi
pasar terhadap barang dan atau jasa.
d) Pemboikotan
Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku
usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk
tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
e) Kartel
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi
harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu
barang dan atau jasa.
f) Trust
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk
gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar,
dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan
hidup masing – masing perusahaan yang bertujuan untuk
mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan
atau jasa.\
g) Oligopsoni
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara
bersama- sama menguasai pembelian atau penerimaan
pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang
dan atau jasa dalam pasar bersangkutan
Pelaku usaha patut diduga secara bersama- sama
menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, apabila
dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku
usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu
jenis barang/ jasa tertentu.
h) Integrasi vertical
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usah lain yang bertujuan untuk menguasai produksi
sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi
barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian
produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan
baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.
i) Perjanjian tertutup
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau
tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut
kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak
lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima
barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli
barang dan atau jasa lain dari pelaku. Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau
potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa.
j) Perjanjian dengan pihak luar negeri
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak
luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.
2.6 Kegiatan yang dilarang :
yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui
pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan
praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2.7 Penyalahgunaan posisi dominan:
Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak
mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam
kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha
mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan
akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk
menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa
tertentu.
Menurut pasal 33 ayat 2 “ Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara.”
Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik,
telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai oleh negara tidak boleh
dikuasai swasta sepenuhnya.
2.8 Komisi Pengawas Persaingan Usaha :
Untuk mengawasi pelaksanaan undang – undang tentang anti
monopoli dan persaingan curang maka dibentuk Komisi Pengawas
Persaingan Usaha yang memiliki tugas antara lain :
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan persaingan tidak sehat
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya
penyalahgunaan posisi dominan yang kegiatan usahanya
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat
2.9 Tata cara penanganan perkara :
A. Sanksi-sanksi
Sanksi Administrasi
Sanksi Administrasi adalah dapat berupa penetapan
pembatasan perjanjian. Pemberhentian integrasi vertical,
perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi
dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan,
peleburan dan pengambil alihan badan usaha, penetapan
pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-
rendahnya satu miliar rupiah.
Sanksi Pidana Pokok dan Tambahan
Sanksi pidana pokok dan tambahan adalah dimungkinkan
apabila pelaku usaha melanggar integrasi vertikal,
perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan monopoli,
melakukan monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan,
pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan dikenakan denda minimal dua piluh lima
miliar rupiah dan setinggi-tingginya seratus miliar
rupiah, sedangkan untuk pelanggaran penetapan harga,
perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan persekongkolan,
jabatan rangkap dikenakan denda minimal lima miliar
rupiah dan maksimal dua puluh lima miliar rupiah.
Sementara itu, bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan
pelanggaran berat dapat dikenakan pidana tambahan sesuai
dengan pasal 10 KUH Pidana berupa :
Pencabutan izin usaha.
Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti
melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini
untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris
sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima
tahun.
Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang
menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
B. Perkecualian-perkecualian
Pada sistematika menurut Undang-undang Anti Monopoli no 5
tahun 1999 seperti tersebut diatas, maka kita dapat juga
mendeskripsikan ruang lingkup dari hukum anti monopoli
menjadi sebagai berikut :
Tentang Pembatasan Persaingan yang Horisontal.
Tentang pembatasan Persaingan yang Vertikal.
Tentang Penguasaan Pangsa Pasar yang Besar.
Tentang Penyalahgunaan posisi Dominan.
Tentang Diskripsi Harga.
Tentang Merger dan Akuisisi.
Tentang Badan Penegakan Hukum.
Tentang Sanksi-sanksi
C. Tentang Perkecualian - Perkecualian.
Penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jasa
teleponi dasar dikategorikan sebagai penyelenggara posisi
dominan sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 Keputusan
Menteri Perhubungan nomor KM 33 Tahun 2004 tentang
Pengawasan Kompetisi yang sehat dalam penyelenggraan
jaringan tetap dan penylenggaraan jasa teleponi dasar,
dilarang untuk:
Menyalahgunakan (abuse) posisi dominannya untuk
melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha
tidak sehat;
Melakukan dumping atau menjual atau menyelenggarakan
usahanya dengan tarif yang lebih rendah dari biaya
(cost) dan atau menyelenggarakan atau menjual jasanya
dengan harga diatas tarif yang telah ditetapkan
melalui formula tarif sesuai ketentuan yang berlaku;
Menggunakan pendapatannya untuk melakukan subdisi
biaya terhadap penyelenggaraan jaringan tetap dan
penyelenggaraan jasa teleponi dasar lain yang lebih
kompetitif dan tidak memiliki posisi dominan yang
juga diselenggarakannya;
Mensyaratkan atau memaksa secara langsung atau tidak
langsung pengguna atau pelanggannya untuk hanya
menggunakan jaringan dan jasa teleponi dasar ( SLJJ
dan SLI) yang diselenggaraknnya;
Tidak memberikan layanan interkoneksi atau melakukan
tindakan diskriminatif kepada penyelenggara jaringan
tetap dan penyelenggara jasa teleponi dasar lain
yang mengajukan permintaan interkoneksi.
Dalam teori ilmu hukum, larangan terhadap tindakan
monopoli atau persaingan curang garis besarnya
dilakukan dengan memakai salah satu dari dua teori
sebagai berikut :
1) Teori Per Se, dan
2) Teori Rule of Reason
Dengan teori Per Se dimaksudkan bahwa pelaksanaan setiap
tindakan yang dilarang akan bertentangan dengan hukum
yang berlaku, sementara dengan teori Rule Of Reason, jika
dilakukan tindakan tersebut, masih dilihat seberapa
jauh hal tersebut akan merupakan monopoli atau akan
berakibat pada pengekangan persaingan pasar. Jadi tidak
seperti pada teori Per Se, dengan memakai teori Rule of
Reason tindakan tersebut tidak otomatis dilarang,
sungguhpun perbuatan yang dituduhkan tersebut dalam
kenyataannya terbukti telah dilakukan.(A.M Tri
Anggraini, 2005 dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 24
halaman 5)
BAB III
STUDI KASUS
Latar Belakang Masalah
Grup cineplex 21 merupakan salah satu perusahaan
penyediaan jasa hiburan dalam bidang film di Indonesia.
Bioskop 21 (Cineplex 21 Group) adalah sebuah
jaringan bioskop di Indonesia, dan merupakan pelopor
jaringan cineplex di Indonesia (wikipedia:2013). Saat ini
jaringan bioskop grup ini sudah tersebar dibeberapa kota
besar di seluruh Indonesia, dimana sebagian besar di
antaranya terletak di dalam pusat perbelanjaan, dengan
film-film holywood dan Indonesia sebagai menu utama.
Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman. Pada saat ini
Cineplex 21 Group telah melakukan sejumlah pembaharuan
dengan membentuk jaringan bioskop terpisah, yakni Cinema
21, Cinema XXI, The Premiere, dan IMAX untuk target pasar
berbeda. Ditengah kesuksesannya, grup cineplex 21
dihadapkan oleh permasalahan tidak masuknya impor film
hollywood ke Indonesia. hal ini terjadi dikarenakan
adanya kebijakan dari direktorat jenderal bea cukai untuk
menerapkan bea masuk atas hak distribusi film impor yang
ditentang oleh Motion Picture Association of America
(MPAA) dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia
(Ikapifi) (tempo.co:2013). Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata mengatakan, pajak impor film di Indonesia akan
naik hampir seratus persen. Menurutnya, kebijakan
kenaikan pajak impor film itu diambil pemerintah agar
film di Indonesia semakin banyak, baik, dan variatif
(bisnis.news.viva.co.id:2013).
Disisi lain, dua perusahaan impor film terbesar, PT
Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa Estetik
memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Hal ini
tentu mengakibatkan adanya kesulitan bagi perusahaan
impor untuk mengimpor film hollywood. Sementara bagi
importir yang sudah membayar tunggakan pajak maka dapat
kembali impor film Hollywood. Ketidakhadiran film
hollywood menyebabkan terjadinya penurunan benefit yang
disebabkan oleh sepinya pengunjung bioskop, yang tentu
saja berdampak negatif pada grup cineplex 21. Sampai
suatu ketika, film hollywood kembali dimunculkan oleh
distribusi dari perusahaan impor film baru, bernama omega
film. Kemunculan film ini menimbulkan banyak tudingan
terhadap grup cineplex 21. Masyarakat berasumsi bahwa
untuk terbebas dari jerat kebangkrutan, grup cineplex 21
akhirnya membuat perusahaan impor, yaitu omega film. PT
Omega Film adalah perusahaan baru yang didirikan 17
Januari 2011 di depan notaris Ilmiawan Dekrit S.H. dengan
lingkup usaha perfilman dan perekaman video. Perusahaan
ini marak disebut-sebut oleh sejumlah pengusaha
perbioskopan sebagai perusahaan topeng di balik
terjeratnya importir film milik kelompok usaha 21
Cineplex, Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa
Esthetika Film (bisnis.kepri.com:2013).
Sementara itu Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
(BP2N) mengingatkan pelaku usaha perfilman secara tegas
dilarang memiliki usaha perfilman yang dapat
mengakibatkan hubungan langsung maupun tidak langsung
untuk menghindari praktik monopoli. Ketentuan larangan
tersebut secara jelas diatur dalam UU No.33 Tahun 2009
tentang Perfilman yang salah satu pasalnya menyebutkan
pelaku usaha perfilman, diantaranya mencakup pelaku usaha
pertunjukan film (bioskop) maupun pelaku usaha impor
film. Meskipun diduga kuat melanggar UU tersebut, grup
cineplex 21 tidak terjerat hukum sama sekali, meski pada
akhirnya omega film, perusahaan yang disangkal oleh
cineplex 21 sebagai miliknya itu diblokir oleh
pemerintah.
Analisa Kasus
Berhentinya film hollywood tayang di bioskop Indonesia
tampaknya berpengaruh besar terhadap perusahaan penyedia
jasa bioskop serta publik yang senang menonton film
hollywood. Omega film seolah-olah menjadi pahlawan publik
serta bioskop 21. Namun keberadaannya mengundang tudingan
negatif terhadap grup cineplex 21. Jika dilihat dari PR’s
pillars maka, analisisnya adalah sebagai berikut:
- Non-maleficence(to do no harm)
Berdasarkan analisis penulis, terlepas dari benar
atau tidaknya terdapat monopoli pasca terhambatnya film
hollywood masuk ke Indonesia oleh cineplex 21, maka,
sebenarnya hadirnya film bioskop 21 justru membuat
publik puas, apalagi kembali hadirnya film hollywood
diawali oleh film seri terakhir Harry Potter, Harry
Potter and the Deathly Hallows: Part 2 - disusul
Trasformers: Dark of the Moon yang ditunggu
kehadirannya oleh penggemar film hollywood.
Kasus dugaan monopoli grup cineplex 21 sebenarnya
menyakiti sejumlah pengusaha perbioskopan lain di
Indonesia. meskipun memang grup cineplex mendominasi
film hollywood tetap saja, pengusaha perbioskopan lain
merasa dirugikan jika memang omega film adalah
kepunyaan grup cineplex. Hal ini disebabkan oleh adanya
persaingan yang tidak sehat diantara mereka. David
Hilman, Presiden Direktur PT Graha Layar Prima
(Blitzmegaplex) mengatakan, terafiliasinya Omega dengan
Grup 21 Cineplex membuat bisnis film tidak sehat.
“Pemainnya itu-itu saja. Harusnya lebih fair dan tidak
memonopoli,” keluhnya.(industri.kontan.co.id:2013).
- Beneficence (to do good)
Grup cineplex 21 melakukan sesuatu yang baik, karena
akhirnya mereka menemukan jalan untuk menayangkan film
hollywood kembali. Kita memang tidak bisa menampik
kenyataan bahwa film hollywood memegang peranan sangat
penting dalam mengundang pengunjung bioskop. Namun,
disisi lain, jika omega film merupakan perusahaan
buatan grup cineplex 21 untuk menyelamatkan mereka dari
kebangkrutan, maka ini berarti grup cineplex 21 telah
melakukan hal buruk, yaitu memonopoli, yang tentu sajamerugikan perusahaan perbioskopan lain.
- Fairness(to be fair and socially responsible)
Kasus dugaan adanya monopoli oleh cineplex 21 jelas
menimbulkan ketidakadilan, terutama untuk pengusaha
pebioskop lain di Indonesia. sebenarnya kesenjangan dan
monopoli sudah mulai terlihat dari betapa kuatnya
hegemoni cineplex 21 di Indonesia. hal ini dilihat dari
jumlahnya sendiri, cinema 21 memang mendominasi, dari
172 unit bioskop di Indonesia, perusahaan cineplex 21
menguasai 130 diantaranya (finance.detik.com:2013).
belum adanya perusahaan yang sebanding dengannya
membuat grup cineplex 21 dianggap memonopoli, apalagi
ditambah dengan adanya kasus ini, tentu saja, hal ini
menambah ketidakadilan pada pihak pebioskop Indonesia
lain. mereka semakin kesulitan dalam mengembangkan
usahanya. Bisnis persaingan film yang tidak sehat tentu
saja sangat tidak adil.
- Veracity (to tell the truth)
Didalam salah satu artikel di tempo.co, penulis
menemukan bahwa Omega didirikan tak lama setelah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melayangkan tagihan
pada 12 Januari lalu kepada tiga perusahaan importir
Grup 21, yakni PT Camila Internusa Film, PT Satrya
Perkasa Esthetika Film, dan PT Amero Mitra Film. Hasil
audit Bea dan Cukai menemukan bahwa ketiganya kurang
membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor periode
2008-2010. Nilai piutang plus dendanya mencapai lebih
dari Rp 310 miliar. terkait dengan kemunculan omega
yang tiba-tiba itu, perusahaan cineplex dituduh membuat
perusahaan tersebut. Namun ketika media meminta
konfirmasi, pihak cineplex 21 justru diam. Setelah
beberapa saat barulah akhirnya pihak 21 Cineplex
memberikan penjelasan hubungan antara 21 dengan Omega
Film. "Kami dalam kepemilikan saham berbeda, tapi kami
erat dalam operasionalnya dalam menjalankan edar film,
pihak Omega mensuplai film, dan kami pihak 21 memainkan
filmnya," (m.viva.news.co.id:2013). Dan kemudian
direktur Grup 21 mengungkapkan bahwa mereka memang
tidak punya saham di Omega. Namun, memang pemilik Omega
ada hubungan saudara dengan pemegang saham 21.
Menurutnya, hal itu tidak melanggar aturan di Indonesia
sebab Grup 21 tak akan melakukan monopoli
(industri.kontan.co.id). Berdasarkan artikel tersebut
penulis menganalisis bahwa perusahaan cineplex mendapat
serangan yang dahsyat dari media, namun karena tidak
ditanggapi dengan cepat, PT cineplex 21 akhirnya publik
menganggap tuduhan itu memang benar adanya, sehingga
dapat dikatakan grup cineplex 21 tidak mengatakan yang
sebenarnya.
BAB IV
PEMBAHASAN KASUS
Permasalahan monopoli yang disertai tudingan akan
pemalsuan perusahaan pengimpor film oleh cineplex, pada
akhirnya berakhir begitu saja. Adapun kabar terakhir dari
permasalahan ini adalah KPPU yang akan mengadakan penyelidikan
terkait kedua perusaahaan. Namun mengenai hasil penyelidikan
sama sekali tidak penulis temukan di media berita online resmi
tetapi ada kabar terbaru jika masalah ini diselesaikan dengan
cara mediasi antara cineplex dengan pesaing (Blitzmegaplex)
secara tertutup dengan KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa usai
tudingan keras dari berbagai pihak, perusahaan cineplex 21
berhasil lolos tanpa sorotan kuat dari media. adapun, disini
penulis ingin memberikan langkah-langkah antisipasi masalah
untuk Public Relation cineplex 21, diantaranya:
- Public relation harus aktif dan reaktif terhadap
keputusan managemen perusahaan. contoh: jika perusahaan
memutuskan untuk mengadakan perusahaan buatan untuk
mengatasi masalahnya, maka PR harus aktif dengan
berbagi pemikiran dengan pihak managemen akan dampak
kedepannya dari keputusan untuk membohongi publik. PR
harus mengingatkan managemen untuk melihat sisi lain
dari keputusan yang akan diambil, sehingga managemen
tidak hanya tertuju pada pemikiran mereka untuk mencari
keuntungan.
- Apabila perusahaan tetap menjalankan keputusan yang PR
nilai tidak sesuai kode etik, maka PR harus membuat
perencanaan mengenai kemungkinan dampak dari
pengambilan keputusan, dan merancang solusi yang tepat.
Jangan sampai, kejadian lalu, yaitu bungkamnya pihak
cineplex 21 untuk beberapa saat membuat media
menyebarkan hal negatif semakin cepat. dengan adanya
perencanaan, maka jika konflik antar kepentingan
terjadi maka, PR dapat menyarankan pada direktur untuk
segera menjawab tudingan di media.
- PR harus mulai memikirkan untuk menjalin media
relation. Penulis menganalisa bahwa hampir sebagian
besar media berita online memojokkan perusahaan
cineplex 21 didalam pemberitaannya. Untuk itu, PR dapat
menyusun program CSR unik dan bernilai sehingga
wartawan dapat meliput acara tersebut.
- PR mulai membangun government relation, dimana
perusahaan mencoba untuk membantu pemerintah untuk
menyelesaikan masalah bisnis perbioskopan indonesia
yang semakin meredup. Disini PR harus menunjukkan bahwa
perusahaan cineplex 21 menerima dengan terbuka adanya
pengusaha bioskop lain di Indonesia. Sebelumnya PR
harus mendiskusikan dulu pada pihak managemen dan
meyakinkan managemen bahwa brand cineplex 21 sudah
sangat terkenal dan mendominasi, sehingga jikalau ada
bioskop baru, tidak akan berpengaruh besar terhadap
profit dari cineplex 21.
- Sementara dengan perusahaan pesaing yang menilai bahwa
mereka telah dirugikan oleh persaingan tidak sehat,
maka PR harus meyakinkan perusahaannya bahwa perusahaan
pesaing yang hanya memiliki bioskop yang jumlahnya jauh
lebih sedikit itu tidak akan mengganggu perusahaan
dalam memperoleh profit, disini, PR harus melengkapi
pernyataannya dengan hasil riset dan data-data yang
lengkap dan meyakinkan sehingga pihak managemen
menyetujuinya. Barulah setelah itu, PR mengadakan
sebuah acara yang mengundang perusahaan pesaing dengan
tak lupa mengundang media. Didalam acara itu, PR harus
menekankan secara halus bahwa perusahaan cineplex 21
menghargai persaingan sehat dan terbuka.
Jika dilihat dari berbagai dua sudut pandang maka dapat
dilihat sebagai berikut :
- Perusahaan pesaing
Perusahaan pesaing grup cineplex 21 adalah
perusahaan, Blitzmegaplex. Dari sisi perusahaan ini,
perusahaan menilai bahwa telah terjadi pelanggaran
etika, yaitu deontological ethics. Mereka menganggap
bahwa perusahaan tidak melakukan kewajiban untuk
melakukan hal yang benar, perusahaan cineplex dipandang
sebagai perusahaan yang bersaing secara tidak sehat dan
memonopoli.
- Masyarakat
Dari sisi masyarakat, tampaknya sebagian besar
masyarakat tidak begitu peduli dengan adanya monopoli
atau tidak, mereka menganggap hal tersebut etis saja
karena sudah memenuhi utilitarianism ethics, dimana
cineplex 21 telah memaksimalkan kebaikannya sebagai
penyedia jasa film hollywood sehingga masyarakat banyak
dapat menonton film hollywood lagi.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan :
Dalam persaingan usaha di zaman sekarang sangat rentan
dalam melakukan metode yang tidak sehat yaitu metode
monopoli dan persaingan curang, karena metode ini sama –
sama merugikan para pembisnis lainnya karena adanya
posisi dominan dari satu perusahaan oleh karena itu
perusahaan hendaklah melakukan persaingan secara sehat
agar dunia bisnis terus berjalan secara berkesinambungan
satu sama lain antara para pembisnis dan agar terjalin
suatu hubungan yang baik satu sama lain antara pembisnis,
pemerintah dan masyarakat.
Saran :
Saran yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut :
1. Para pembisnis hendaklah melakukan persaingan usaha
secara jujur dan fair antara satu sama lain.
2. Pemerintah harus membuat aturan yang tegas terhadap
kasus monopoli dan persaingan curang sehingga para
pelanggar akan jera dengan hukumannya.
3. Pemerintah harus mengadakan suatu program audit kepada
pembisnis yang diduga melakukan proses persaingan
curang agar para pelaku bisnis yang curang ini dapat
segera dihentikan karena merugikan para pembisnis
lainnya.
4. Apabila perusahaan tetap menjalankan keputusan yang PR
nilai tidak sesuai kode etik, maka PR harus membuat
perencanaan mengenai kemungkinan dampak dari
pengambilan keputusan, dan merancang solusi yang tepat.
Jangan sampai, kejadian lalu, yaitu bungkamnya pihak
cineplex 21 untuk beberapa saat membuat media
menyebarkan hal negatif semakin cepat. dengan adanya
perencanaan, maka jika konflik antar kepentingan
terjadi maka, PR dapat menyarankan pada direktur untuk
segera menjawab tudingan di media.
PENUTUP
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi
pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak
kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan
dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya
dengan judul makalah ini.
Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dapat
memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi
sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di
kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna
DAFTAR PUSTAKA
Campideal. 2010 . Ringkasan hukum anti monopoli dan persaingan usaha.
http://campideal.wordpress.com/2010/08/16/ringkasan-
hukum-anti-monopoli-dan-persaingan-usaha/ Alicy Blog. 2011. Undang – Undang anti monopoli dan dampaknya terhadap
bisnis usaha kecil.
http://alicyborg.blog.com/2011/09/20/undang-undang-anti-
monopoli-dan-dampaknya-terhadap-bisnis-usaha-kecil-dan-
menengah/ Ruja.com. 2012 . Anti monopoli dan persaingan tidak sehat.
http://rujakcom.blogspot.com/2012/04/anti-monopoli-dan-
persaingan-tidak.html Aindua. 2012 . Anti monopoli dan persaingan curang.
http://aindua.wordpress.com/2012/05/01/anti-monopoli-dan-
persaingan-usaha-tidak-sehat/ Maments , Rizki , 2011. Studi Kasus anti monopoli dan persaingan curang.
http://rizkiimaments.wordpress.com/2011/02/19/anti-
monopoli-persaingan-tidak-sehat/
top related