Anti Monopoli dan Persaingan tidak sehat

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliahhukum bisnis

Dosen Pengajar :

Dr. Nina Nurani, SH., Msi.

Disusun oleh :

Astia Priantini

Debri

Putri Saragih

Fajar Frizkianto

Rizki Muhamad Ghani

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS WIDYATAMA

BANDUNG

2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1................................................................Latar Belakang

Aktivitas usaha yang kini marak dilakukan oleh pelaku usaha

tidak luput dari adanya persaingan. Persaingan itu terkadang

mengarah pada pelanggaran hukum demi tercapainya keuntungan

yang maksimum. Bahkan mereka melakukan persaingan curang/

persaingan tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat ini

akan merugikan kepentingan umum. Persaingan itupun kini marak

dalam kegiatan bisnis di Indonesia dan Negara lain pada

umumnya. Meskipun sebelum dikeluarkan UU no. 5 tahun 1999,

sebenarnya pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat

didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan

melawan hukum dan pasal 382 bis KUH Pidana.

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas

hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang

lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak

umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau

pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu

rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi

konkuren- konkuren orang lain itu.

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak

dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia

lainnya turut terlibat langsung maupun tidak langsung dengan

dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak

memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya

membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu

yang ada dan seringkali bahkan mengutamakan dunia usaha

sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada. Pesatnya

perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan

“penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang

terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas

tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Apabila hukum tidak

ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan bisnis dan dunia

usaha, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk beluk

kehidupan dunia usaha yang melingkupinya sebagai suatu

fenomena atau kenyataan sosial. Itu berarti, peran hukum

menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema

dunia usaha yang timbul seperti Monopoli dan Persaiangan Usaha

Tidak Sehat.

Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang

atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu

secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain

untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak

istimewa (previlege), yang menghapuskan persaingan bebas, yang

tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.

Pengertian monopoli dalam Black’s Law Dictionary: “Monopoly is a

previlege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies,

consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade,

manufacture a particular article, or control the sale of the wholesupply of a

particular commodity.

Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat

diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran

atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi

atau bentuk perdagangan dan komersial. Adanya persaingan

tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang

mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-

pesaingnya agar menjadi perusahaan yang besar dan paling kaya.

1.2................................................................Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka

dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

Pengertian Monopoli?

Pengertian persaingan Curang?

Ruang lingkup aturan monopoli?

Perjanjian yang dilarang?

Kegiatan yang dilarang?

Posisi Dominan yang dilaranng?

Kasus Monopoli dan Persaingan curang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :

Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis.

Untuk mengetahui masalah antimonopoli dan persaingan

curang.

Untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai ruang

lingkup tentang monopoli dan persaingan curang.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Monopoli

Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar dimana

terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak

mempunyai subtitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus

merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri

yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu

“Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti

monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat

Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli”

Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu

“kekuatan pasar”.

Menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli

adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan

kepentingan umum. Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999

memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas

produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan

jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku

usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli )

2.2 Pengertian Persaingan Curang

Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan

antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan

atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara

melawan hukum atau  menghambat persaingan usaha.

2.3 Anti Monopoli dan Persaingan Curang.

Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata

Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti

penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas

memberi pengertian monoopli sebagai suatu kondisi dimana hanya

ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa

tertentu. (Arie Siswanto:2002)

Disamping istilah monopoli di USA sering digunakan kata

“antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti

monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat

Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli”

Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu

“kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu

istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah

“dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah

tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana

seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak

tersedia lagi produk subtitusi yang potensial, dan terdapatnya

kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk

tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan

pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti

kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan

atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu

oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1

ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli ). Sementara yang

dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan

kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas

barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu

persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan

kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Anti Monopoli .

Selain itu, Undang-Undang Anti monopoli juga memberikan

arti kepada “persaingan usaha tidak sehat” sebagai suatu

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan

dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan

hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dengan demikian Undang-undang Anti Monopoli No 5 tahun

1999 dalam memberikan arti kepada posisi dominan atau

perbuatan anti persaingan lainnya mencakup baik kompetisi

yang interbrand, maupun kompetisi yang intraband. Yang dimaksud

dengan kompetisi yang interbrand adalah kompetisi diantara

produsen produk yang generiknya sama. Dilarang misalnya jika

satu perusahaan menguasai 100 persen pasar televisi, atau yang

disebut dengan istilah “monopoli”. Sedangkan yang dimaksud

dengan kompetisi yangintraband adalah kompetisi diantar

distributor atas produk dari produsen tertentu. (Munir Fuady

2003: 6)

Disamping itu, ada juga yang mengartikan kepada tindakan

monopoli sebagai suatu keistimewaan atau keuntungan khusus

yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang atau

perusahaan, yang merupakan hak atau kekuasaan yang eksklusif

untuk menjalankan bisnis atau mengontrol penjualan terhadap

seluruh suplai barang tertentu . Dalam hukum Inggris kuno,

monopoli diartikan sebagai suatu izin atau keistimewaan yang

dibenarkan oleh raja untuk membeli, menjual, membuat.

Mengerjakan atau menggunakan apapun secara keseluruhan, dimana

tindakan monopoli tersebut secara umum dapat mengekang

kebebasan berproduksi atau trading. Atau monopoli dirumuskan juga

sebagai suatu tindakan yang memiliki atau mengontrol bagian

besar dari suplai di pasar atau output dari komoditi tertentu

yang dapat mengekang kompetisi, membatasi kebebasan

perdagangan, yang memberikan kepada pemonopoli kekuasaan

pengontrolan terhadap harga.

Ada lagi yang mengartikan kepada tindakan monopoli (yang

umum )sebagai suatu hak atau kekuasaan hanya untuk melakukan

suatu kegiatan atau aktivitas yang khusus, seperti membuat

suatu produk tertentu, memberikan suatu jasa, dan sebagainya.

Atau, suatu monopoli (dalam dunia usaha) diartikan sebagi

pemilikan atau pengendalian persediaan atau pasaran untuk

suatu produk atau jasa yang cukup banyak untuk mematahkan atau

memusnahkan persaingan, untuk mengendalikan harga, atau dengan

cara lain untuk membatasi perdagangan Struktur monopoli sering

pula dibedakan atas monopoli alamiah dan non alamiah. Monopoli

alamiah antara lain dalam memproduksi air minum, gas, listrik

dan lainnya sedangkan monopoli non alamiah yang merupakan

monopoli berasal dari struktur oligopoli yang kolusif sehingga

mendapatkan tempat yang kurang baik , akan tetapi bukan

berarti yang alamih juga dapat melepaskan diri dari citra yang

kurang baik di pihak lain. (Nurimansyah Hasibuan .1993)

Praktek-praktek monopoli di Indonesia sering tidak

mendapatkan tempat perhatian dalam dunia penelitian. Namun

demikian, oleh karena fasilitas-fasilitas tertentu dari

pemerintah, maka kehadiran monopolis dapat memperkuat transfer

pendapatan dari yang relatif lemah ke kelompok yang relatif

lebih kuat, maka kehadiran monopolis dapat memperkuat transfer

pendapatan akan tetapi walaupun monopolis mendapatkan

keuntungan yang super normal namun kurang diimbangi dengan

pembayaran pajak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

(Nurimansyah Hasibuan .1993)

Tujuan pemerintah membuka kompetisi telekomunikasi

sebenarnya adalah untuk mengikuti kecenderungan pasar bebas

(globalisasi) yang diusung oleh negara maju melalui WTO.

Namun, tidak boleh terlupakan bahwa kepentingan pengguna

telepon, yaitu para konsumen, harus tetap menjaga prioritas

karena sektor telekomunikasi masih merupakan tanggung jawab

sepenuhnya sesuai dengan UUD 1945 dan UU Telekomunikasi

1999 .Diperlukan kedewasaan dari regulator dan setiap operator

untuk mengubah cara pandang yang masih bernuansa monopolistik

dan protektif ke arah kompetisi yang sehat dan berorientasi

komsumen.

2.4 Ruang Lingkup Aturan Antimonopoli

Dalam Undang-undang Fair Trading di Inggris tahun 1973, istilah

Monopoli diartikan sebagai keadaan di mana sebuah perusahaan

atau sekelompok perusahaan menguasai sekurang- kurangnya 25 %

penjualan atau pembelian dari produk-produk yang ditentukan .

Sementara dalam Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia , suatu

monopoli dan monopsoni terjadi jika terdapatnya penguasaan

pangsa pasar lebih dari 50 % (lima puluh persen ) (pasal 17

ayat (2) juncto pasal 18 ayat (2) ) Undang-undang no 5 Tahun

1999.

Dalam pasal 17 ayat (1) Undang- undang Anti Monopoli dikatakan

bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat”, sedangkan dalam pasal

17 ayat (2) dikatakan bahwa “pelaku usaha patut diduga atau dianggap

melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

A. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtitusinya;atau

B. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan

usaha barang dan atau jasa yang sama;atau

C. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha mengusasai lebih dari

50 % (lima puluh persen ) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sementara itu, pengertian posisi dominan dipasar digambarkan

dalam sidang-sidang Masyarakat Eropa sebagai :

Kemampuan untuk bertindak secara merdeka dan bebas dari

pengendalian harga, dan

Kebergunaan pelanggan, pemasok atau perusahaan lain dalam

pasar, yang bagi mereka perusahaan yang dominant tersebut

merupakan rekan bisnis yang harus ada

Dalam ilmu hukum monopoli beberapa sikap monopolistik

yang mesti sangat dicermati dalam rangka memutuskan

apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindakan

monopoli.

Sikap monopolistik tersebut adalah sebagai berikut :

Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang

bersangkutan

Melakukan pemasungan sumber suplai yang penting atau

suatu outlet distribusi yang penting.

Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak

pesaingnya sulit untuk menandingi produk atau jasa

tersebut.

Integrasi ke atas atau ke bawah yang dapat menaikkan

persediaan modal bagi pesaingnya atau membatasi akses

pesaingnya kepada konsumen atau supplier.

Mempromosikan produk secara besar-besaran

Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan.

Perbedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya

bersaing dari pelaku pasar yang lain

Kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang

pengembangan produk , tentang waktu atau skala produksi.

Memotong harga secara drastis.

Membeli atau mengakuisisi pesaing- pesaing yang tergolong

kuat atau tergolong prospektif.

Jika kita telusuri ketentuan dalam Undang-Undang Anti

Monopoli Nomor 5 Tahun 1999, maka tindakan–tindakan yang

berhubungan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum anti

monopoli yang sekaligus merupakan ruang lingkup dari hukum

anti monopoli tersebut adalah sebagai berikut:

2.5  Perjanjian yang dilarang :

a) Oligopoli

Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan

pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka

atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga

pasar

b) Penetapan harga

Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang

membuat perjanjian antara lain :

Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

menetapkan harga atas             barang dan atau

jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar

bersangkutan yang sama.

Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus

membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang

harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan

jasa yang sama.

Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

menetapkan harga dibawah harga pasar.

Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat

persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa

tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau

jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah

daripada harga yang ttelah dijanjikan.

c) Pembagian wilayah

Mengenai pembagian wilayah, pelaku usaha dilarang

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang

bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi

pasar terhadap barang dan atau jasa.

d) Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan

pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku

usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk

tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

e) Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku

usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi

harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu

barang dan atau jasa.

f) Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku

usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk

gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar,

dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan

hidup masing – masing perusahaan yang bertujuan untuk

mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan

atau jasa.\

g) Oligopsoni

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan

pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara

bersama- sama menguasai pembelian atau penerimaan

pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang

dan atau jasa dalam pasar bersangkutan

Pelaku usaha patut diduga secara bersama- sama

menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, apabila

dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku

usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu

jenis barang/ jasa tertentu.

h) Integrasi vertical

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku

usah lain yang bertujuan untuk menguasai produksi

sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi

barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian

produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan

baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

i) Perjanjian tertutup

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku

usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang

menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau

tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut

kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak

lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima

barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli

barang dan atau jasa lain dari pelaku. Pelaku usaha

dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau

potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa.

j) Perjanjian dengan pihak luar negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak

luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat.

2.6 Kegiatan yang dilarang :

yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui

pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2.7 Penyalahgunaan posisi dominan:

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak

mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam

kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha

mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar

bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan

akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk

menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa

tertentu.

Menurut pasal 33 ayat 2 “ Cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai

oleh negara.”

Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik,

telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai oleh negara tidak boleh

dikuasai swasta sepenuhnya.

2.8 Komisi Pengawas Persaingan Usaha :

Untuk mengawasi pelaksanaan undang – undang tentang anti

monopoli dan persaingan curang maka dibentuk Komisi Pengawas

Persaingan Usaha yang memiliki tugas antara lain :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat.

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan persaingan tidak sehat

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya

penyalahgunaan posisi dominan yang kegiatan usahanya

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat

2.9 Tata cara penanganan perkara :

A. Sanksi-sanksi

Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi adalah dapat berupa penetapan

pembatasan perjanjian. Pemberhentian integrasi vertical,

perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi

dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan,

peleburan dan pengambil alihan badan usaha, penetapan

pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-

rendahnya satu miliar rupiah.

Sanksi Pidana Pokok dan Tambahan

Sanksi pidana pokok dan tambahan adalah dimungkinkan

apabila pelaku usaha melanggar integrasi vertikal,

perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan monopoli,

melakukan monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan,

pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan dikenakan denda minimal dua piluh lima

miliar rupiah dan setinggi-tingginya seratus miliar

rupiah, sedangkan untuk pelanggaran penetapan harga,

perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan persekongkolan,

jabatan rangkap dikenakan denda minimal lima miliar

rupiah dan maksimal dua puluh lima miliar rupiah.

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan

pelanggaran berat dapat dikenakan pidana tambahan sesuai

dengan pasal 10 KUH Pidana berupa :

Pencabutan izin usaha.

Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti

melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini

untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris

sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima

tahun.

Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang

menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

B. Perkecualian-perkecualian

Pada sistematika menurut Undang-undang Anti Monopoli no 5

tahun 1999 seperti tersebut diatas, maka kita dapat juga

mendeskripsikan ruang lingkup dari hukum anti monopoli

menjadi sebagai berikut :

Tentang Pembatasan Persaingan yang Horisontal.

Tentang pembatasan Persaingan yang Vertikal.

Tentang Penguasaan Pangsa Pasar yang Besar.

Tentang Penyalahgunaan posisi Dominan.

Tentang Diskripsi Harga.

Tentang Merger dan Akuisisi.

Tentang Badan Penegakan Hukum.

Tentang Sanksi-sanksi

C. Tentang Perkecualian - Perkecualian.

Penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jasa

teleponi dasar dikategorikan sebagai penyelenggara posisi

dominan sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 Keputusan

Menteri Perhubungan nomor KM 33 Tahun 2004 tentang

Pengawasan Kompetisi yang sehat dalam penyelenggraan

jaringan tetap dan penylenggaraan jasa teleponi dasar,

dilarang untuk:

Menyalahgunakan (abuse) posisi dominannya untuk

melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha

tidak sehat;

Melakukan dumping atau menjual atau menyelenggarakan

usahanya dengan tarif yang lebih rendah dari biaya

(cost) dan atau menyelenggarakan atau menjual jasanya

dengan harga diatas tarif yang telah ditetapkan

melalui formula tarif sesuai ketentuan yang berlaku;

Menggunakan pendapatannya untuk melakukan subdisi

biaya terhadap penyelenggaraan jaringan tetap dan

penyelenggaraan jasa teleponi dasar lain yang lebih

kompetitif dan tidak memiliki posisi dominan yang

juga diselenggarakannya;

Mensyaratkan atau memaksa secara langsung atau tidak

langsung pengguna atau pelanggannya untuk hanya

menggunakan jaringan dan jasa teleponi dasar ( SLJJ

dan SLI) yang diselenggaraknnya;

Tidak memberikan layanan interkoneksi atau melakukan

tindakan diskriminatif kepada penyelenggara jaringan

tetap dan penyelenggara jasa teleponi dasar lain

yang mengajukan permintaan interkoneksi.

Dalam teori ilmu hukum, larangan terhadap tindakan

monopoli atau persaingan curang garis besarnya

dilakukan dengan memakai salah satu dari dua teori

sebagai berikut :

1) Teori Per Se, dan

2) Teori Rule of Reason

Dengan teori Per Se dimaksudkan bahwa pelaksanaan setiap

tindakan yang dilarang akan bertentangan dengan hukum

yang berlaku, sementara dengan teori Rule Of Reason, jika

dilakukan tindakan tersebut, masih dilihat seberapa

jauh hal tersebut akan merupakan monopoli atau akan

berakibat pada pengekangan persaingan pasar. Jadi tidak

seperti pada teori Per Se, dengan memakai teori Rule of

Reason tindakan tersebut tidak otomatis dilarang,

sungguhpun perbuatan yang dituduhkan tersebut dalam

kenyataannya terbukti telah dilakukan.(A.M Tri

Anggraini, 2005 dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 24

halaman 5)

BAB III

STUDI KASUS

Latar Belakang Masalah

Grup cineplex 21 merupakan salah satu perusahaan

penyediaan jasa hiburan dalam bidang film di Indonesia.

Bioskop 21 (Cineplex 21 Group) adalah sebuah

jaringan bioskop di Indonesia, dan merupakan pelopor

jaringan cineplex di Indonesia (wikipedia:2013). Saat ini

jaringan bioskop grup ini sudah tersebar dibeberapa kota

besar di seluruh Indonesia, dimana sebagian besar di

antaranya terletak di dalam pusat perbelanjaan, dengan

film-film holywood dan Indonesia sebagai menu utama.

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman. Pada saat ini

Cineplex 21 Group telah melakukan sejumlah pembaharuan

dengan membentuk jaringan bioskop terpisah, yakni Cinema

21, Cinema XXI, The Premiere, dan IMAX untuk target pasar

berbeda. Ditengah kesuksesannya, grup cineplex 21

dihadapkan oleh permasalahan tidak masuknya impor film

hollywood ke Indonesia. hal ini terjadi dikarenakan

adanya kebijakan dari direktorat jenderal bea cukai untuk

menerapkan bea masuk atas hak distribusi film impor yang

ditentang oleh Motion Picture Association of America

(MPAA) dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia

(Ikapifi) (tempo.co:2013).  Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata mengatakan, pajak impor film di Indonesia akan

naik hampir seratus persen. Menurutnya, kebijakan

kenaikan pajak impor film itu diambil pemerintah agar

film di Indonesia semakin banyak, baik, dan variatif

(bisnis.news.viva.co.id:2013).

Disisi lain,  dua perusahaan impor film terbesar, PT

Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa Estetik

memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Hal ini

tentu mengakibatkan adanya kesulitan bagi perusahaan

impor untuk mengimpor film hollywood. Sementara bagi

importir yang sudah membayar tunggakan pajak maka dapat

kembali impor film Hollywood. Ketidakhadiran film

hollywood menyebabkan terjadinya penurunan benefit yang

disebabkan oleh sepinya pengunjung bioskop, yang tentu

saja berdampak negatif pada grup cineplex 21. Sampai

suatu ketika, film hollywood kembali dimunculkan oleh

distribusi dari perusahaan impor film baru, bernama omega

film. Kemunculan film ini menimbulkan banyak tudingan

terhadap grup cineplex 21. Masyarakat berasumsi bahwa

untuk terbebas dari jerat kebangkrutan, grup cineplex 21

akhirnya membuat perusahaan impor, yaitu omega film. PT

Omega Film adalah perusahaan baru yang didirikan 17

Januari 2011 di depan notaris Ilmiawan Dekrit S.H. dengan

lingkup usaha perfilman dan perekaman video. Perusahaan

ini marak disebut-sebut oleh sejumlah pengusaha

perbioskopan sebagai perusahaan topeng di balik

terjeratnya importir film milik kelompok usaha 21

Cineplex, Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa

Esthetika Film  (bisnis.kepri.com:2013).

Sementara itu Badan Pertimbangan Perfilman Nasional

(BP2N) mengingatkan pelaku usaha perfilman secara tegas

dilarang memiliki usaha perfilman yang dapat

mengakibatkan hubungan langsung maupun tidak langsung

untuk menghindari praktik monopoli. Ketentuan larangan

tersebut secara jelas diatur dalam UU No.33 Tahun 2009

tentang Perfilman yang salah satu pasalnya menyebutkan

pelaku usaha perfilman, diantaranya mencakup pelaku usaha

pertunjukan film (bioskop) maupun pelaku usaha impor

film. Meskipun diduga kuat melanggar UU tersebut, grup

cineplex 21 tidak terjerat hukum sama sekali, meski pada

akhirnya omega film, perusahaan yang disangkal oleh

cineplex 21 sebagai miliknya itu diblokir oleh

pemerintah.

Analisa Kasus

Berhentinya film hollywood tayang di bioskop  Indonesia

tampaknya berpengaruh besar terhadap perusahaan penyedia

jasa bioskop serta publik yang senang menonton film

hollywood. Omega film seolah-olah menjadi pahlawan publik

serta bioskop 21. Namun keberadaannya mengundang tudingan

negatif terhadap grup cineplex 21. Jika dilihat dari PR’s

pillars maka, analisisnya adalah sebagai berikut:

- Non-maleficence(to do no harm)

Berdasarkan analisis penulis, terlepas dari benar

atau tidaknya terdapat monopoli pasca terhambatnya film

hollywood masuk ke Indonesia oleh cineplex 21, maka,

sebenarnya hadirnya film bioskop 21 justru membuat

publik puas, apalagi kembali hadirnya film hollywood

diawali oleh film seri terakhir Harry Potter, Harry

Potter and the Deathly Hallows: Part 2 - disusul

Trasformers: Dark of the Moon yang ditunggu

kehadirannya oleh penggemar film hollywood.

Kasus dugaan monopoli grup cineplex 21 sebenarnya

menyakiti sejumlah pengusaha perbioskopan lain di

Indonesia. meskipun memang grup cineplex mendominasi

film hollywood tetap saja, pengusaha perbioskopan lain

merasa dirugikan jika memang omega film adalah

kepunyaan grup cineplex. Hal ini disebabkan oleh adanya

persaingan yang tidak sehat diantara mereka. David

Hilman, Presiden Direktur PT Graha Layar Prima

(Blitzmegaplex) mengatakan, terafiliasinya Omega dengan

Grup 21 Cineplex membuat bisnis film tidak sehat.

“Pemainnya itu-itu saja. Harusnya lebih fair dan tidak

memonopoli,” keluhnya.(industri.kontan.co.id:2013).

- Beneficence (to do good)

Grup cineplex 21 melakukan sesuatu yang baik, karena

akhirnya mereka menemukan jalan untuk menayangkan film

hollywood kembali. Kita memang tidak bisa menampik

kenyataan bahwa film hollywood memegang peranan sangat

penting dalam mengundang pengunjung bioskop. Namun,

disisi lain, jika omega film merupakan perusahaan

buatan grup cineplex 21 untuk menyelamatkan mereka dari

kebangkrutan, maka ini berarti grup cineplex 21 telah

melakukan hal buruk, yaitu memonopoli, yang tentu sajamerugikan perusahaan perbioskopan lain.

- Fairness(to be fair and socially responsible)

Kasus dugaan adanya monopoli oleh cineplex 21 jelas

menimbulkan ketidakadilan, terutama untuk pengusaha

pebioskop lain di Indonesia. sebenarnya kesenjangan dan

monopoli sudah mulai terlihat dari betapa kuatnya

hegemoni cineplex 21 di Indonesia. hal ini dilihat dari

jumlahnya sendiri, cinema 21 memang mendominasi, dari

172 unit bioskop di Indonesia, perusahaan cineplex 21

menguasai 130 diantaranya (finance.detik.com:2013).

belum adanya perusahaan yang sebanding dengannya

membuat grup cineplex 21 dianggap memonopoli, apalagi

ditambah dengan adanya kasus ini, tentu saja, hal ini

menambah ketidakadilan pada pihak pebioskop Indonesia

lain. mereka semakin kesulitan dalam mengembangkan

usahanya. Bisnis persaingan film yang tidak sehat tentu

saja sangat tidak adil.

- Veracity (to tell the truth)

Didalam salah satu artikel di tempo.co, penulis

menemukan bahwa Omega didirikan tak lama setelah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melayangkan tagihan

pada 12 Januari lalu kepada tiga perusahaan importir

Grup 21, yakni PT Camila Internusa Film, PT Satrya

Perkasa Esthetika Film, dan PT Amero Mitra Film. Hasil

audit Bea dan Cukai menemukan bahwa ketiganya kurang

membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor periode

2008-2010. Nilai piutang plus dendanya mencapai lebih

dari Rp 310 miliar. terkait dengan kemunculan omega

yang tiba-tiba itu, perusahaan cineplex dituduh membuat

perusahaan tersebut. Namun ketika media meminta

konfirmasi, pihak cineplex 21 justru diam. Setelah

beberapa saat barulah akhirnya pihak 21 Cineplex

memberikan penjelasan hubungan antara 21 dengan Omega

Film. "Kami dalam kepemilikan saham berbeda, tapi kami

erat dalam operasionalnya dalam menjalankan edar film,

pihak Omega mensuplai film, dan kami pihak 21 memainkan

filmnya," (m.viva.news.co.id:2013). Dan kemudian

direktur Grup 21 mengungkapkan bahwa mereka memang

tidak punya saham di Omega. Namun, memang pemilik Omega

ada hubungan saudara dengan pemegang saham 21.

Menurutnya, hal itu tidak melanggar aturan di Indonesia

sebab Grup 21 tak akan melakukan monopoli

(industri.kontan.co.id). Berdasarkan artikel tersebut

penulis menganalisis bahwa perusahaan cineplex mendapat

serangan yang dahsyat dari media, namun karena tidak

ditanggapi dengan cepat, PT cineplex 21 akhirnya publik

menganggap tuduhan itu memang benar adanya, sehingga

dapat dikatakan grup cineplex 21 tidak mengatakan yang

sebenarnya.

BAB IV

PEMBAHASAN KASUS

Permasalahan monopoli yang disertai tudingan akan

pemalsuan perusahaan pengimpor film oleh cineplex, pada

akhirnya berakhir begitu saja. Adapun kabar terakhir dari

permasalahan ini adalah KPPU yang akan mengadakan penyelidikan

terkait kedua perusaahaan. Namun mengenai hasil penyelidikan

sama sekali tidak penulis temukan di media berita online resmi

tetapi ada kabar terbaru jika masalah ini diselesaikan dengan

cara mediasi antara cineplex dengan pesaing (Blitzmegaplex)

secara tertutup dengan KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa usai

tudingan keras dari berbagai pihak, perusahaan cineplex 21

berhasil lolos tanpa sorotan kuat dari media. adapun, disini

penulis ingin memberikan langkah-langkah antisipasi masalah

untuk Public Relation cineplex 21, diantaranya:

- Public relation harus aktif dan reaktif terhadap

keputusan managemen perusahaan. contoh: jika perusahaan

memutuskan untuk mengadakan perusahaan buatan untuk

mengatasi masalahnya, maka PR harus aktif dengan

berbagi pemikiran dengan pihak managemen akan dampak

kedepannya dari keputusan untuk membohongi publik. PR

harus mengingatkan managemen untuk melihat sisi lain

dari keputusan yang akan diambil, sehingga managemen

tidak hanya tertuju pada pemikiran mereka untuk mencari

keuntungan.

- Apabila perusahaan tetap menjalankan keputusan yang PR

nilai tidak sesuai kode etik, maka PR harus membuat

perencanaan mengenai kemungkinan dampak dari

pengambilan keputusan, dan merancang solusi yang tepat.

Jangan sampai, kejadian lalu, yaitu bungkamnya pihak

cineplex 21 untuk beberapa saat membuat media

menyebarkan hal negatif semakin cepat. dengan adanya

perencanaan, maka jika konflik antar kepentingan

terjadi maka, PR dapat menyarankan pada direktur untuk

segera menjawab tudingan di media.

- PR harus mulai memikirkan untuk menjalin media

relation. Penulis menganalisa bahwa hampir sebagian

besar media berita online memojokkan perusahaan

cineplex 21 didalam pemberitaannya. Untuk itu, PR dapat

menyusun program CSR unik dan bernilai sehingga

wartawan dapat meliput acara tersebut.

- PR mulai membangun government relation, dimana

perusahaan mencoba untuk membantu pemerintah untuk

menyelesaikan masalah bisnis perbioskopan indonesia

yang semakin meredup. Disini PR harus menunjukkan bahwa

perusahaan cineplex 21 menerima dengan terbuka adanya

pengusaha bioskop lain di Indonesia. Sebelumnya PR

harus mendiskusikan dulu pada pihak managemen dan

meyakinkan managemen bahwa brand cineplex 21 sudah

sangat terkenal dan mendominasi, sehingga jikalau ada

bioskop baru, tidak akan berpengaruh besar terhadap

profit dari cineplex 21.

- Sementara dengan perusahaan pesaing yang menilai bahwa

mereka telah dirugikan oleh persaingan tidak sehat,

maka PR harus meyakinkan perusahaannya bahwa perusahaan

pesaing yang hanya memiliki bioskop yang jumlahnya jauh

lebih sedikit itu tidak akan mengganggu perusahaan

dalam memperoleh profit, disini, PR harus melengkapi

pernyataannya dengan hasil riset dan data-data yang

lengkap dan meyakinkan sehingga pihak managemen

menyetujuinya. Barulah setelah itu, PR mengadakan

sebuah acara yang mengundang perusahaan pesaing dengan

tak lupa mengundang media. Didalam acara itu, PR harus

menekankan secara halus bahwa perusahaan cineplex 21

menghargai persaingan sehat dan terbuka.

Jika dilihat dari berbagai dua sudut pandang maka dapat

dilihat sebagai berikut :

- Perusahaan pesaing

Perusahaan  pesaing grup cineplex 21 adalah

perusahaan, Blitzmegaplex. Dari sisi perusahaan ini,

perusahaan menilai bahwa telah terjadi pelanggaran

etika, yaitu deontological ethics. Mereka menganggap

bahwa perusahaan tidak melakukan kewajiban  untuk

melakukan hal yang benar, perusahaan cineplex dipandang

sebagai perusahaan yang bersaing secara tidak sehat dan

memonopoli.

- Masyarakat

Dari sisi masyarakat, tampaknya sebagian besar

masyarakat tidak begitu peduli dengan adanya monopoli

atau tidak, mereka menganggap hal tersebut etis saja

karena sudah memenuhi utilitarianism ethics, dimana

cineplex 21  telah memaksimalkan kebaikannya sebagai

penyedia jasa film hollywood sehingga masyarakat banyak

dapat menonton film hollywood lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

Dalam persaingan usaha di zaman sekarang sangat rentan

dalam melakukan metode yang tidak sehat yaitu metode

monopoli dan persaingan curang, karena metode ini sama –

sama merugikan para pembisnis lainnya karena adanya

posisi dominan dari satu perusahaan oleh karena itu

perusahaan hendaklah melakukan persaingan secara sehat

agar dunia bisnis terus berjalan secara berkesinambungan

satu sama lain antara para pembisnis dan agar terjalin

suatu hubungan yang baik satu sama lain antara pembisnis,

pemerintah dan masyarakat.

Saran :

Saran yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut :

1. Para pembisnis hendaklah melakukan persaingan usaha

secara jujur dan fair antara satu sama lain.

2. Pemerintah harus membuat aturan yang tegas terhadap

kasus monopoli dan persaingan curang sehingga para

pelanggar akan jera dengan hukumannya.

3. Pemerintah harus mengadakan suatu program audit kepada

pembisnis yang diduga melakukan proses persaingan

curang agar para pelaku bisnis yang curang ini dapat

segera dihentikan karena merugikan para pembisnis

lainnya.

4. Apabila perusahaan tetap menjalankan keputusan yang PR

nilai tidak sesuai kode etik, maka PR harus membuat

perencanaan mengenai kemungkinan dampak dari

pengambilan keputusan, dan merancang solusi yang tepat.

Jangan sampai, kejadian lalu, yaitu bungkamnya pihak

cineplex 21 untuk beberapa saat membuat media

menyebarkan hal negatif semakin cepat. dengan adanya

perencanaan, maka jika konflik antar kepentingan

terjadi maka, PR dapat menyarankan pada direktur untuk

segera menjawab tudingan di media.

PENUTUP

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi

pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak

kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan

dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya

dengan judul makalah ini.

Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dapat

memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi

sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di

kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna

bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman

pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Campideal. 2010 . Ringkasan hukum anti monopoli dan persaingan usaha.

http://campideal.wordpress.com/2010/08/16/ringkasan-

hukum-anti-monopoli-dan-persaingan-usaha/ Alicy Blog. 2011. Undang – Undang anti monopoli dan dampaknya terhadap

bisnis usaha kecil.

http://alicyborg.blog.com/2011/09/20/undang-undang-anti-

monopoli-dan-dampaknya-terhadap-bisnis-usaha-kecil-dan-

menengah/ Ruja.com. 2012 . Anti monopoli dan persaingan tidak sehat.

http://rujakcom.blogspot.com/2012/04/anti-monopoli-dan-

persaingan-tidak.html Aindua. 2012 . Anti monopoli dan persaingan curang.

http://aindua.wordpress.com/2012/05/01/anti-monopoli-dan-

persaingan-usaha-tidak-sehat/ Maments , Rizki , 2011. Studi Kasus anti monopoli dan persaingan curang.

http://rizkiimaments.wordpress.com/2011/02/19/anti-

monopoli-persaingan-tidak-sehat/