Analisis Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Pesisir Utara Jawa Timur Periode 2005 - 2006
Post on 26-Oct-2015
666 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Indonesia,
khususnya pemerintah daerah telah memasuki era otonomi daerah.
Otonomi daerah dapat dipahami sebagai demokratisasi dan pemberdayaan.
Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya
kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan
aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah akan
mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pusat.
Sedangkan, Otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan
suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu
mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi
masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan
berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan dari pusat
(BKKSI, 2001).
Otonomi awards selama tahun 2005-2006 mencatat perubahan tren
kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Otonomi Award
2005 merupakan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kinerja pemerintah
kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2004. Sementara itu, Otonomi Award
2006 merupakan hasil monev kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa
1
2
Timur selama 2005. Dari hasil dua tahun monitoring dan evaluasi, ada
kecenderungan berbeda setiap tahun. Hasil monev 2005 menunjukkan,
kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur paling menonjol di parameter
ekonomi. Terutama didominasi indikator pertumbuhan ekonomi.
Hasil monitoring dan evaluasi (monev) 2006 menunjukkan tidak
adanya inovasi yang signifikan di parameter ekonomi. Pada indikator
pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada
umumnya melanjutkan program-program tahun sebelumnya. Daerah-daerah
di selatan Jawa Timur mulai bangkit dan menunjukkan prestasinya. Namun,
daerah-daerah di pesisir utara Jawa Timur berada pada posisi yang stagnan.
Tidak ada inovasi yang menonjol di wilayah itu. (Depdagri, 2007).
Ada beberapa daerah di Jatim yang mengalami peningkatan.
Misalnya, perolehan pendapatan asli daerah kabupaten Lamongan yang
meningkat naik dari 6 Milyar menjadi 34 Milyar. Namun, kenaikan
tersebut belum mencukupi kebutuhan Lamongan sehingga harus
menggantungkan diri pada pemerintah pusat (BKKSI, 2004). Sementara itu,
sumber pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2006 sudah mulai
ditunjang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pariwisata. Total
PAD sudah mencapai 39 milyar. Dilihat dari tren peningkatan, sinyal
tersebut merupakan sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian. Sebagian
APBD Lamongan dialokasikan untuk progam-progam yang menyentuh
masyarakat (Artuti, 2007).
3
Dinamika perkembangan sebuah kabupaten juga tidak dapat
dipisahkan dari interaksi komponen sosial ekonomi penghuninya. Misalnya,
perkembangan kabupaten Gresik pada saat ini merupakan proses interaksi
komponen ekonomi kawasan regional yang menempatkan wilayah
kabupaten Gresik sebagai zona utama pengembangan industri. Keberadaan
industri jangkar (anchorage industry) merupakan kekuatan pengungkit
(leverage power) untuk menggerakkan pertumbuhan kegiatan industri
lainnya. (Balitbang, 2006).
Perkembangan kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah
membawa perubahan implikasi struktur ekonomi. PDRB Kabupaten Tuban
masih didominasi sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor
perdagangan, hotel, dan restoran. Meskipun sektor pertanian masih berada
di top rank, namun terjadi pergeseran struktur perekonomian, yaitu dari
sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (pertambangan, industri, gas,
listrik, dan air bersih) dan ke sektor tersier (perdagangan, hotel, dan
restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa
perusahaan, dan jasa-jasa). Artinya, laju pertumbuhan sektor sekunder dan
tersier lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor pertanian
(Irawan, 2002). Pada pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di
kabupaten Bojonegoro pada era otonomi daerah dituntut untuk
memperbesar pendapatan daerah mengingat sumber pembiayaan untuk
pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
4
Alokasi Umum (DAU) dan dana lain yang perolehan nilainya berbeda-beda
untuk masing-masing daerah. Serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang
bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan
kerja, memeratakan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan
ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari
sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (BKPM, 2008). Tabel 1.1
berikut ini menunjukkan perkembangan kabupaten-kabupaten di wilayah
pesisir utara Jawa Timur.
Tabel 1.1 Tabel Perkembangan ekonomi kabupaten
Nama Kabupaten
Tahun 2004
Tahun 2005
Tahun 2006
Lamongan 4,6 5,93 5,59 Gresik 7,05 8,52 6,75 Tuban 5,64 8,82 6,28 Bojonegoro 3,60 5,36 5,99 Sumber: BPS Jawa Timur, 2007 (diolah)
Pemda harus berupaya menggali potensi daerahnya untuk melakukan
pembiayaan pembangunan daerah. Kunci utama penentu keberhasilan
pemda dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi adalah desentralisasi
fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah
yakni upaya pemda memusatkan perhatiannya untuk memperbesar peranan
pendapatan asli daerah dalam struktur penerimaan daerah guna
meningkatkann kemandirian keuangannya. Diimplementasikannya
kebijakan desentralisasi fiskal sejalan diberikannya otonomi yang lebih luas
5
kepada daerah kabupaten. Sumber pendapatan utama yang seringkali
menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki
oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah
(Zaenuddin, 2008).
Pemerintah daerah kabupaten tersebut menerima pendapatan dari
beberapa sumber antara lain dana perimbangan, penerimaan bukan pajak
dari sumber daya alam, penerimaan pajak kekayaan dan pajak penghasilan
yang dibagi dengan pemerintah pusat, pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan adanya desentralisasi maka dapat mempercepat pembangunan
daerah yang merupakan kunci standar hidup di daerah-daerah dan untuk
mewujudkan perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah serta perbaikan
penyediaan layanan-layanan umum. Dalam mencapai tujuan desentralisasi
tersebut, maka diperlukan alat kontrol analisis belanja dan pengukuran
kinerja keuangan pemerintah daerah (worldbank, 2008). Oleh karena itu,
peneliti tertarik untuk melakukan anlaisis analisis pendapatan dan belanja
terhadap pemerintah daerah kabupaten di wilayah pesisir utara Jawa Timur
agar dapat membandingkan kinerja keuangan pada kabupaten tersebut..
I.2 TUJUAN STUDI
Penelitian ini berawal dari adanya usaha mewujudkan pengelolaan
keuangan pemerintah yang lebih baik pada pemerintah daerah pesisir utara
propinsi Jawa Timur. Pengelolaan keuangan yang baik dapat terwujud
dengan adanya pemahaman yang memadai terhadap peraturan yang
6
berlaku. Pengelolaan keuangan daerah juga bisa dideteksi melalui
komponen-komponen laporan keuangan dengan analisis pendapatan dan
belanja daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian
deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan
analisis pendapatan dan belanja daerah pada kabupaten di wilayah pesisir
utara propinsi Jawa Timur.
Main Research Questions :
Bagaimanakah penerapan analisis pendapatan dan belanja terhadap
pemerintah daerah di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur ?
Mini Research Question dari penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pendapatan dan belanja anggaran daerah kabupaten
Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-
2006 ?
2. Bagaimana penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten
Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ?
3. Bagaimana penerapan analisis belanja pemerintah daerah kabupaten
Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan di antara pemerintah
daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ?
I.3 MANFAAT STUDI
Penelitian ini merupakan Applied Research (penelitian terapan) yang
bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang terjadi. Penelitian
7
ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang beberapa
hal yang terkait dengan analisis pendapatan dan belanja pemerintah daerah
kedua kabupaten. Adapun manfaat yang diharapkan:
1. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan tentang menganalisis laporan keuangan
pemerintah daerah khususnya bagian pendapatan dan belanja
2. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan dapat memberi masukan tentang kinerja pemerintah daerah,
sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan kinerja untuk tahun
anggaran ke depan dan juga dapat mengetahui korelasi antara angka
yang disajikan dengan implikasi penyusunan laporan keuangan
mengenai keadaan riil daerah serta alternatif pemecahan masalahnya.
2. Bagi Para Penulis lain
Dapat memakai penelitian ini sebagai acuan dan referensi untuk
mengadakan penelitian lain yang lebih spesifik dan diharapkan dapat
menambah pengetahuan.
I.4 RUANG LINGKUP STUDI
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat
menyebabkan kelemahan pada hasil penelitian ini:
a. Penelitian ini hanya meneliti analisis laporan keuangan khususnya
bagian pendapatan dan belanja dan bukan analisis laporan keuangan
secara keseluruhan
8
b. Pembatasan penelitian yang hanya dilakukan dengan studi kasus pada
pemerintah daerah di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur, antara
lain kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro menyebabkan
tingkat generalisasi yang dimiliki oleh penelitian ini sangat rendah.
c. Penelitian deskripsi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten
Lamongan dan kabupaten Gresik sehubungan dengan analisis
pendapatan dan belanja dengan metode studi kasus mempunyai
kelemahan dalam hal menemukan konklusi karena dipengaruhi oleh
bukti-bukti yang samar atau pandangan subyektif selama melakukan
penelitian.
d. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi untuk periode
tahun anggaran 2005-2006. Peneliti tidak bisa memperoleh data periode
tahun anggaran sebelumnya karena adanya keterbatasan data. Dimana,
laporan keuangan untuk tahun anggaran 2007 yang telah diaudit baru
akan dipublikasikan pada akhir bulan Juli tahun 2008.
e. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas penelitian dengan
melakukan analisis aset, pembiayaan serta laporan arus kas.
I.5 ORGANISASI PENULISAN
Organisasi penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran
secara umum mengenai materi yang terdapat dalam skripsi ini. Pembahasan
skripsi ini dibagi dalam enam bab:
9
Bab 1 Pendahuluan
Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang peristiwa atau
kejadian yang menjadi dasar penulisan skripsi, tujuan studi yang dijabarkan
dalam main dan mini research questions, ruang lingkup pembahasan,
manfaat yang diharapkan, serta organisasi penulisan.
Bab 2 Konsep dan Teori
Pada bab ini akan diuraikan konsep-konsep dan teori yang mendukung dan
menunjang pembahasan mengenai analisis pendapatan dan belanja daerah
meliputi konsep akuntansi sektor publik, konsep laporan keuangan, konsep
analisis laporan keuangan, konsep analisis pendapatan, konsep analisis
belanja dan kesimpulan dari teori-teori tersebut.
Bab 3 Desain Studi dan Jadwal Studi
Bab ini memuat dan menjelaskan desain studi dari penelitian serta jadwal
penulisan. Pada desain studi ini juga dijabarkan mengenai sumber data dan
metode penelitian, aspek paraktis serta justifikasi.
Bab 4 Gambaran Umum Pemerintah Daerah X
Bab ini berisi tentang gambaran umum pemerintah daerah X yang
menjelaskan keadaan pemerintah daerah kabupaten X yang bersangkutan
meliputi profil kabupaten berupa visi, misi, dan kondisi pendapatan dan
belanja daerah kabupaten Bab ini juga menjawab mini research questions
yang pertama dari keempat mini research question yang ada.
10
Bab 5 Analisis dan Pembahasan
Bab lima ini berisi analisis dan pembahasan, yaitu penjelasan tentang
informasi yang dihasilkan dalam mengelola data-data yang telah
dikumpulkan berdasarkan metode yang digunakan dengan berlandaskan
teori dasar. Bab ini menjawab mini reseach questions kedua dan ketiga.
Bab 6 Konklusi, Implikasi dan Rekomendasi
Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan, implikasi
berisi penjelasan singkat dari analisis dan pembahasan. Selain itu, peneliti
juga mencoba untuk mengemukakan rekomendasi yang dianggap perlu
untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan pemerintah daerah. Bab ini
menjawab mini research questions keempat.
BAB II
KONSEP DAN TEORI
Dalam bab ini akan dijelaskan keterkaitan antara situasi yang terjadi
dengan teori-teori yang ada. Untuk lebih memahami serta mengevaluasi
laporan keuangan Pemerintah Daerah X, maka akan digunakan teori-teori
yang relevan , sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis.
II.1 KONSEP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
II.1.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan
dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri
memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor
swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan
bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena
kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik
tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-
badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja
pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan,
organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyrakat
(LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya (Mardiasmono, 2002).
Akuntansi sektor publik merupakan proses pengidentifikasian,
pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi dari entitas legal
multi (multi legal entities), terdiri dari Lembaga-Lembaga Negara, Aparatur
11
12
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan seluruh satuan kerjanya,
Aparatur Perekonomian Negara dan Daerah dengan semua unit
organisasinya berdasarkan pada hukum publik, kecuali Persero yang
didasarkan pada hukum dagang (commercial law) sebagai bagian dari
hukum privat. Pengkomunikasian informasi ekonomi itu, baik anggaran,
perkembangan realisasinya, maupun pertanggungjawabannya kepada pihak-
pihak yang berkepentingan (stakeholders), yang diharapkan berguna
sebagai dasar penilaian dan pengambilan keputusan rasional di bidang
alokasi sumber-sumber ekonomi, pelayanan publik, kinerja organisasi, dan
penilaian kemampuan likuiditasnya (Rosjidi, 2001).
Akuntansi sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme
teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana
masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen
dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial,
maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian
,2005). Menurut Baswir (1999), Akuntansi Pemerintahan (termasuk di
dalamnya lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya),
adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan
lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Fungsi akuntansi
pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan
anggaran negara serta pelaporan realisasinya. Akuntansi pemerintah sebagai
fungsi jasa, dimaksudkan untuk menyediakan informasi tertentu. Dalam
13
lingkungan organisasi pemerintah, keputusan-keputusan yang ditetapkan
terutama berhubungan dengan perolehan sumber-sumber keuangan dan
pemanfaatannya, yang secara tradisional untuk memenuhi tujuan sosial dan
politiknya. Jadi akuntansi pemerintah dan sistem pelaporannya, ditekankan
sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban atas perolehan dan
pemanfaatan sumber-sumber keuangan.
II.1.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik memiliki manfaat-manfaat yang pada
dasarnya adalah mewujudkan tujuannya. Manfaat tersebut dapat diperoleh
jika akuntansi sektor publik dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.
Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan
informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor
publik ini digunakan sebagai alat informasi baik bagi pemerintah sebagai
manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi
akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari
perencanaan strategik, pembuatan progam, penganggaran, evaluasi kinerja
dan pelaporan kinerja. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat
menentukan biaya pelayanan (cost of services) yang diberikan kepada
publik, menetapkan biaya standard dan harga yang akan dibebankan kepada
publik atas suatu pelayanan (charging for services). Selain itu, informasi
akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan progam yang
efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Adapun manfaat-
14
manfaat yang diperoleh dari informasi akuntansi sektor publik, antara lain
(Mardiasmono, 2002):
a. Untuk pengambilan keputusan terutama dalam melakukan alokasi
sumber daya.
b. Untuk membantu dalam pemilihan progam yang efektif dan ekonomis
serta untuk penilaian investasi.
c. Untuk melakukan pengukuran kinerja. Pemerintah memerlukan
informasi akuntansi diperlukan terutama untuk menentukan indicator
kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja.
d. Untuk pembuatan laporan keuangan sektor publik.
Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, akuntansi sektor
publik hendaknya memiliki tujuan yang akan dicapai. Halim (2007)
menyatakan tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah sebagai
pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Tujuan pertanggung-
jawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat,
dalam bentuk waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang
bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut,
tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang
mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau
perhitungan. Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus
menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran,
15
perumusan kebikjasanaan, pengendalian keputusan, dan penilaian kinerja
pemerintah.Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah
harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat
pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
Namun, dalam mencapai tujuan akuntansi sektor publik terdapat
beberapa hambatan dalam menghasilkan laporan keuangan (Mardiasmo,
2002) antara lain objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu,
ekonomis dalam penyajian laporan, materialitas. Objektivitas merupakan
kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan.
Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja
yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada
pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi
masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan
kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan
stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan
stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan
kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang
bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya
karyawan, investor, kreditor dan masyarakat.
Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi
yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama
beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar
16
laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun.
Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat
penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (going
concern), sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama
satu periode. Oleh karena itu agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi
kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten
dalam menerapkan metode akuntansinya
Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan
antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan
demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan
untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang
sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin
objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya
bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan
yang berbeda.
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta
untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala
ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang
dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin
cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk
pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak
17
kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan
untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut.
Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak
informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan.
Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa
manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan laporan tersebut.
Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan,
atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang
berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif
(subjective judgement), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan
menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan
professional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu.
II.1.3 Basis Pencatatan Akuntansi Sektor Publik
Basis akuntansi merupakan perlakuan pengakuan atas hak dan
kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Perbedaan basis akan
berpengaruh terhadap proses akuntansi. Dalam akuntansi dikenal adanya
dua basis yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang
mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat kas diterima atu
dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak atau
kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau
dikeluarkan. Standar Akuntansi Pemerintahan tidak menganut basis kas
18
secara penuh dan juga tidak menganut basis akrual secara penuh tetapi basis
kas modifikasian . Basis modifikasian yang dianut disebut dengan basis kas
menuju basis akrual (cash toward accrual). Dengan basis ini, asset,
kewajiban, dan utang diakui menurut basis akrual sedangkan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas (Mahsun dkk,2006)
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (5)
menghendaki adanya laporan keuangan yang berupa laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Tidak mungkin suatu entitas menghasilkan laporan tersebut dengan hanya
mengandalkan arus kas, karena basis kas hanya menghasilkan informasi
mengenai kas, tidak mencakup informasi mengenai kekayaan entitas selain
kas. Dasar akuntansi yang dapat memenuhi tuntutan tersebut adalah basis
akrual.
Basis akrual mampu menghasilkan informasi guna penyusunan
kedua laporan keuangan. Disamping itu, basis ini dapat memenuhi tujuan
pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas. Tujuan pelaporan
tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Basis akrual merupakan
basis akuntansi yang ditetapkan standar akuntansi pemerintahan untuk
diterapkan pada entitas pemda adalah kurang realistis. Solusi masalah ini
terdapat PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP yang menetapkan kebijakan
akuntansi berupa basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam laporan relisasi anggaran, serta basis akrual untuk
19
pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Berikut ini empat
dasar atau basis akuntansi (Halim, 2007) antara lain basis kas, basis akrual,
basis kas modifikasian, basis akrual modifikasian.
Basis kas (cash basis) menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan
transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan
perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan
perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis akrual
(accrual basis) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan
bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar. Basis
akrual telah ditetapkan dalam SAP dan dalam Permendagri Nomor 13 tahun
2006 untuk pemda, sehingga seluruh pemda di Indonesia sudah harus
menerapkannya mulai tahun 2007.
Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan
Akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa :
(12) Basis atau dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas
dengan dasar akrual.
(13) Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau
dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir
periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan
kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau
20
pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum
terealisasi.
Basis Akrual Modifikasian (modified accrual basis) mencatat
transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu
dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan
penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan,
contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan. Tidak semua piutang
pendapatan (misalnya pendapatan pajak) diakui dengan basis akrual.
Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima
dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis
adalah mencerminkan pengeluaran yang actual, riil, objektif. Dengan cash
basis tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, progam, atau aktivitas
tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi akrual dianggap lebih baik
daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat
menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat,
komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial,
dan politik. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik
pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for
services yaitu untuk mengetahui besarnya biaya-biaya yang dibutuhkan
untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan
yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan
antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran
21
kas, dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu dengan sistem
akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau
terjadi (inccured), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau
dikeluarkan (Mardiasmono, 2002).
II.2 KONSEP LAPORAN KEUANGAN
II.2.1 Definisi Laporan Keuangan
Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik,
menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan
informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik
adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada organisasi
sektor publik. Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik
tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi
informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan
keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik
pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen
perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat
pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan
dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
(Mahsun dkk, 2006).
22
Sedangkan menurut Prasetya (2005), Laporan keuangan adalah
produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan (stewardship)
penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya.
Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan,
kinerja dan arus kas dalam suatu periode. Laporan keuangan harus tersaji
secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan
tahun sebelumnya ataupun pemerintah daerah lain.
Laporan keuangan juga dapat memberikan informasi tentang sumber
daya ekonomi dan kewajiban ekuitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan
arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini
diperlukan oleh pengguna untuk melakukan pembagian terhadap
kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan
pemerintah di masa datang (Yuwono dkk, 2005)
II.2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan
PP RI no 24 tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintahan)
mengemukakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,
politik dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan
periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, mengenai
kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan
anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, mengenai
23
jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, mengenai bagaimana entitas
pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan
kasnya, mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami
kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.
Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas
yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang
dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.Secara
spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah
menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan
menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan
(Bastian, 2006).
Sedangkan menurut Nordiawan (2006), menyebutkan bahwa tujuan
dan fungsi laporan keuangan sektor publik antara lain kepatuhan dan
pengelolaan (Compliance and Stewardship), akuntabilitas dan pelaporan
restrospektif (Accountability and Restropective Reporting), perencanaan
24
dan informasi otorisasi (Planning Authorization Information),
kelangsungan organisasi (Viability), hubungan masyarakat (public relation),
sumber fakta dan gambaran ( Source of Facts and Figures).
Laporan keuangan sebagai kepatuhan dan pengelolaan (Compliance
and Stewardship) dipergunakan untuk memberikan jaminan kepada
pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa
pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum
dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Laporan keuangan sebagai
akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (Planning Authorization
Information) digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
serta digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen,
memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian
atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja
organisasi lain yang sejenis jika ada.
Laporan keuangan sebagai perencanaan dan informasi otorisasi
(Planning Authorization) berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan
kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan
informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Laporan
keuangan sebagai kelangsungan organisasi (Viability) berfungsi untuk
membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit
kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa
yang akan datang. Laporan keuangan sebagai hubungan masyarakat (public
25
relation) berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk
mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada
pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat
komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan
keuangan sebagai sumber fakta dan gambaran ( Source of Facts and
Figures) bertujuan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok
kepentingan yang ingin mengetahui secara lebih dalam.
II.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya. Menurut Nordiawan (2006), agar dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki laporan keuangan pemerintah harus memenuhi
empat karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat
dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini,
memprediksi masa depan (predictive value), dan menegaskan atau
mengoreksi hasil evaluasi mereka (feedback value). Selain itu suatu
informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.
Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan
keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi
26
mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat
diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat
menyesatkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini,
pennguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna
untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
II.2.4 Pengguna Laporan Keuangan
PP RI Nomor 24 tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintahan)
menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan
keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:
a. Masyarakat
b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman, dan
d. Pemerintah
27
II.2.5 Komponen laporan keuangan dan elemennya
Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam standar
akuntansi pemerintah No.1. Standar akuntansi pemerintahan bertujuan
untuk mengatur penyajian laporan keuangan bertujuan untuk tujuan umum
(general purpose financial statement). Penyajian tersebut dimaksudkan
untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Tanggung jawab penyusunan
dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas (Andayani,
2007).
Menurut Andayani (2007), komponen-komponen laporan keuangan
meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut
disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya
disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendarahan. Unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai
bendaharawan umum negara atau daerah dan sebagai kuasa bendahara
umum negara atau daerah.
II.2.5.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun
laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan
posisi aktiva , hutang dan modal pemilik pada suatu saat tertentu (Bastian,
2006)
28
Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang
memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal
tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana
pemerintah pada tanggal tertentu (Mahsun dkk, 2006). Elemen-elemen yang
terdapat dalam neraca antara lain aset, kewajiban, ekuitas dana.
Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat
ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya
karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam asset
lancar dan asset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas,
investasi jangka pendek, piutang,persediaan. Sedangkan aset non lancar
meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan (Mahsun dkk,
2006).
Menurut Bultek No 2 (2005) aset lancar adalah aset yang diharapkan
segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dapat direalisasikan
atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak
tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek,
piutang, persediaan.
29
Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Setiap entitas
pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat menyusun neraca. Kas
pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah
tanggung jawab bendahara umum daerah. Investasi jangka pendek
merupakan Investasi pemerintah dalam investasi yang segera dapat
dicairkan disebut dengan investasi jangka pendek. Pos-pos investasi jangka
pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas)
bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka
pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai
perolehan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pihak yang menangani
investasi jangka pendek tersebut (Bultek No.2, 2005).
Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari
entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan
oleh pemerintah. Menurut Bultek No 2 (2005), piutang dikelompokkan
menjadi bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, bagian Lancar
Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan atau
tuntutan ganti rugi, Piutang pajak, Piutang lainnya.
Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam
30
waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat
sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar
apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila
diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Biaya
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada
perolehan sediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan
persediaan yang terakhir diperoleh
Menurut Bultek No.02, 2005, Aset non lancar adalah aset yang
bersifat jangka panjang dan aset yang tidak berwujud yang digunakan baik
langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau
masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, aset lainnya.
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang
dibagi menurut maksud atau sifat permanen investasinya, yaitu non
permanen dan permanen. Investasi non permanent adalah investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu,
seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang,
penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Investasi permanen adalah
31
investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain :
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara atau
daerah, lembaga keuangan negara, atau badan hukum lainnya.
2. Investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi permanen yang tidak
tercakup di atas.
Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset
tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan.
Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun
anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Pembentukan maupun
peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga
dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset,
misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga. Dana cadangan
dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Dana cadangan
terbentuk apabila pemerintah merencanakan akan membangun suatu aset
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak memungkinkan dibiayai
dengan APBD satu tahun anggaran, maka pemerintah dapat membentuk
dana cadangan.
32
Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap,
dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari aset tak berwujud,
tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti
rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain.
Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya
pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban
dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang.Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan
dalam jangka waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Sedangkan, kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang
diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan (Mahsun dkk,
2006). Menurut Bultek No 2 (2005) kewajiban jangka pendek meliputi
utang yang berasal dari pinjaman (Bagian lancar utang jangka panjang),
utang kepada pihak ketiga (account payable), utang bunga, utang
perhitungan pihak ketiga.
Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian lancar hutang
jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal neraca. Utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau
perolehan barang atau jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca
awal.
33
Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai
kewajiban untuk membayar beban bunga atas hutang, misalnya bunga
hutang dari perbankan, utang obligasi. Utang Perhitungan Pihak Ke Tiga
merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada
pihak lain atas pungutan atau potongan utang perhitungan pihak ke tiga dari
surat perintah membayar uang (SPMU) atu dokumen lain yang
dipersamakan.Menurut Bultek No 2 (2005) kewajiban jangka panjang
meliputi utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya.
Utang dalam negeri perbankan merupakan utang jangka panjang
yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal neraca. Utang jangka panjang lainnya adalah
utang jangka panjang yang tidak termasuk pada utang dalam negeri
perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.
Utang kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan
pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun, serah, kelola (BSK),
di mana BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah berupa kas dan non
kas oleh pihak ketiga atau investor dengan cara pihak ketiga atau investor
tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah
untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset
Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah (Mahsun
34
dkk, 2006). Pos-pos ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi, ekuitas dana cadangan.
Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan
kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar terdiri dari Sisa
Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA), Pendapatan yang ditangguhkan,
Cadangan piutang, Cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan
untuk pembayaran utang jangka pendek. SILPA merupakan akun lawan
yang menampung kas dan setara kasserta investasi jangka pendek.
Pendapatan yang ditangguhkan adalah akun lawan untuk menampung kas di
bendahara penerimaan. Cadangan piutang adalah akun lawan yang
dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Akun lawan dari
persediaan adalah cadangan persediaan.
Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang
tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya
dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari
diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, yang merupakan lawan dari
investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, yang merupakan
akun lawan dari aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, yang
merupakan akun lawan aset lainnya, dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang yang merupakan akun lawan dari utang
jangka panjang. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan
35
pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan
peraturan.
II.2.5.2 Laporan Arus Kas
Berdasarkan Kepmendagri No.29 tahun 2002, Laporan arus kas
harus menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam
aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pembiayaan. Laporan arus kas
diatur dalam standar akuntansi pemerintah No.3. Tujuan penyajian laporan
arus kas adalah untuk memberikan informasi historis mengenai perubahan
kas dan setara kas suatu entitas pelaporan.
Menurut Andayani ( 2007) manfaat informasi arus kas adalah
sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang datang serta berguna untuk
menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan
arus kas keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas memberikan
informasi untuk mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana
suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Klasifikasi
laporan arus kas meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aset non
keuangan, aktivitas pembiayaan, aktivitas non anggaran.
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas.
Kas tersebut menunjukkan cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya
di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
36
Arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan
pajak, penerimaan bukan pajak, hibah, penerimaan bagian laba perusahaan,
dan transfer. Menurut Mardiasmo (2003), sumber-sumber penerimaan
terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah,
lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas
pajak hasil daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain
PAD yang sah.
Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Perolehan dan pelepasan sumber
daya ekonomi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan
pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk
aktivitas investasi non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan
penjualan aset lainnya. Arus kas investasi non keuangan terdiri dari atas
perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya (Andayani, 2007).
Arus kas aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau
penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim
pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap
pihak lain di masa yang datang. Arus masuk dari aktivitas pembiayaan
antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang
negara, penerimaan divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan
37
dana cadangan. Arus keluar aktivitas pembiayaan adalah penyertaan modal
pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka
panjang, dan pembentukan dana cadangan.
Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan,
belanja, dan pembiayaan. Arus kas aktivitas non anggaran antara
perhitungan pihak ke tiga (PPK) dan kiriman uang. PPK menggambarkan
kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah
membayar atau diterima tunai untuk pihak ke tiga misalnya, potongan
taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi antar rekening kas
umum negara atau daerah. Arus masuk aktivitas non anggaran meliputi
penerimaan PPK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas aktivitas non
anggaran meliputi pengeluaran PPK dan kiriman uang keluar.
II.2.5.3 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang
informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari
suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.
Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber
daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah
pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi
tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi
tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan
38
digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi dan
efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahsun dkk,2006). Laporan
realisasi juga menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan
dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang direalisasi dalam APBD
di akhir periode (Bastian, 2006).
Menurut Andayani (2007), laporan realisasi anggaran menyajikan
sekurang-kurangnya unsur-unsur antara lain pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan.
Pendapatan merupakan semua pendapatan rekening kas umum
negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran
dari rekening kas umum negara atau daerah oleh yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil. Surplus/defisit adalah selisih lebih atau
kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
39
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
II.2.5.4 Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca,
dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup
informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan
secara wajar. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan (Mahsun dkk, 2006) :
a. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Undang-undang APBN atau Perda APBD, serta
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang diplih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
40
II.3 KONSEP ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
II.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan pada dasarnya
merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi
yang tersaji dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan kerap
dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap masalah
keuangan pemerintah daerah. Dalam melakukan analisis , setiap pengguna
laporan keuangan harus mengidentifikasi informasi yang akan digunakan
sebagai dasar analisis. Ketepatan penggunaan metode analisis, ruang
lingkup, serta kedalaman analisis akan membantu pengguna
mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Untuk menganalisis
laporan keuangan maka diperlukan penguasaan terhadap (Prasetya, 2007):
a. Cara menyusun laporan keuangan.
b. Teknik analisis yang digunakan.
c. Karakteristik daerah, segmen, dan situasi lingkungan ekonomi baik
internasional maupun nasional.
d. Konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi itu sendiri.
Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk
membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-
masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur
tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang
41
baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Ini berarti bahwa para
analisis laporan keuangan dituntut mempunyai pengertian yang cukup
tentang unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.
Untuk dapat menganalisis laporan keuangan, para analisis selain
harus memahami betul kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan
keuangan juga harus mampu mengaplikasikan berbagai teknik atau alat
analisis laporan keuangan. Selain itu, analisis laporan keuangan juga tidak
dapat terlepas dari penggunaan pertimbangan-pertimbangan (Prastowo dkk,
2005).
II.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Kesenjangan kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan
menuntut suatu pemecahan. Meskipun bukan merupakan satu-satunya
sumber informasi, laporan keuangan merupakan salah satu sumber
informasi yang cukup penting untuk pengambilan keputusan ekonomi.
Untuk memecahkan kesenjangan kebutuhan informasi inilah diperlukan
suatu analisis terhadap laporan keuangan , utamanya dalam memprediksi
apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Yang terpenting dari
analisis laporan keuangan adalah tujuannya untuk mengurangi
ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan
intuisi, mengurangi atau mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak
bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan (Prastowo dkk,
2005).
42
Menurut Prasetya (2007), analisis laporan keuangan memiliki tujuan
tertentu antara lain screening, understanding, forecasting, diagnosis,
evaluation. Analisis untuk mencapai tujuan screening dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan
keuangan tanpa harus menemui langsung objek yang dituju.Understanding
dimaksudkan untuk memahami kondisi suatu daerah dan kondisi
keuangannya serta apa yang dihasilkan. Forecasting dilakukan untuk
meramalkan kondisi keuangan suatu daerah di masa yang akan datang.
Diagnosis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan masalah yang terjadi,
baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam suatu
daerah. Evaluation dilakukan untuk menilai prestasi pihak eksekutif dalam
mengelola suatu daerah.
Menurut Mahmudi (2007), analisis laporan keuangan seperti halnya
analisis aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana, analisis pendapatan,
analisis belanja, analisis pembiayaan, analisis laporan arus kas ditujukan
untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan,
menafsirkan angka-angka dan mengevaluasi laporan keuangan, dan
menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan putusan.
II.4 Konsep Analisis Pendapatan
II.4.1 Pengertian Pendapatan
PP RI No 24 tahun 2005 (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai
semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah
43
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gain).
Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.
Sementara itu keuntungan mungkin timbul dan tidak timbul dalam
pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Definisi pendapatan juga
mencakup keuntungan yang belum direalisasi, yang timbul dari revaluasi
sekuritas yang dipasarkan dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang
(Bastian, 2006).
II.4.2 Kegunaan Analisis Pendapatan
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,
pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah
yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih
besar berarti daerah tidak lagi sangat tergantung pada bantuan dari
pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak
berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak
perlu lagi mendapat dana perimbangan. Dana perimbangan masih
diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi
tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan
publik yang berkualitas serta melakukan investasi jangka panjang. Oleh
karena itu analisis pendapatan digunakan dalam mewujudkan hal tersebut
(Mahmudi, 2007).
44
II.4.3 Teknik-Teknik Analisis Pendapatan
II.4.3.1 Analisis Varians Anggaran Pendapatan
Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara
menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.
Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi
anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran
tersebut sangat membantu pengguna laporandalam memahami dan
menganalisis kinerja pendapatan. Dalam selisih anggaran pendapatan, hal
utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah dengan melihat
besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baikm secara
nominal maupun presentase, menetapkan tingkat selisih yang dapat
ditoleransi atau dianggap wajar, menilai significant atau tidaknya selisih
tersebut jika dilihat dari total pendapatan, menganalisis penyebab terjadinya
selisih anggaran pendapatan (Mahmudi, 2007).
II.4.3.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui
apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama
beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan
secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan
tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya, jika
terjadi pertumbuhan negatif maka hal itu menunjukkan terajdi penurunan
45
kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya (Mahmudi,
2007). Pertumbuhan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut ini:
Pendapatan tahun sekarang merupakan pendapatan yang diperoleh
pada tahun bersangkutan dan dapat menambah nilai kekayaan bersih.
Pendapatan tahun lalu merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh pada
tahun anggaran sebelumnya.
II.4.3.3 Analisis Derajat Desentralisasi
Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara
jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini
menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.
Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2007).
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
Pertumbuhan Pendapatan Pendapatan Tahun Sekarang-Pendapatan Tahun Lalu Tahun Ini = X100% Pendapatan Tahun Lalu
Pendapatan Asli Daerah Derajat Desentralisasi = Total Pendapatan Daerah
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah ini terdiri
46
dari pendapatan pajak daerah, restribusi daerah (misalnya, restribusi
pelayanan kesehatan, restribusi pelayanan kebersihan, restribusi
penggantian biaya cetak KTP, restribusi tempat parkir dan lain-lain), hasil
pengelolaan kekayaan milik daerah, lain-lain PAD yang sah berupa bantuan
dana kontingensi dari pemerintah. Total pendapatan daerah merupakan
jumlah keseluruhan penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli
daerah, pendapatan transfer, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2007).
II.4.3.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara
membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan
daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka
semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap
pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi (Mahmudi, 2007).
Rasio ketergantungan keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut :
Pendapatan Transfer Rasio Ketergantungan = Keuangan Daerah Total Pendapatan Daerah
Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh
dari otoritas pemerintah. Jenis pendapatan ini dikelompokkan dalam dua
kelompok yaitu pendapatan (untuk provinsi) dan menjadi tiga jenis
pendapatan (untuk kabupaten/kota) yang meliputi transfer pemerintah
pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer
47
pemerintah propinsi. Total pendapatan daerah merupakan jumlah
penerimaan daerah yang dapat menambah nilai kekayaan bersih (Halim,
2007).
II.4.3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara
membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan
jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta
pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah
daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2007).
Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Daerah Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman
Transfer Pusat merupakan bantuan keuangan pemerintah pusat
meliputi dana otonomi khusus. Transfer propinsi merupakan bantuan
keuangan dari pemerintah propinsi meliputi pendapatan bagi hasil pajak dan
lainnya. Pinjaman merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membiayai kembali (Halim,
2007).
II.4.3.6 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan
realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang
48
dianggarkan. Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang
ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila
rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2007). Rasio ini
dirumuskan sebagai berikut:
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektifitas PAD = Target Penerimaan PAD
Realisasi penerimaan PAD merupakan perolehan penerimaan daerah
bersumber dari sumber ekonomi asli daerah yang telah terealisasi. Target
penerimaan PAD merupakan rencana anggaran penerimaan yang akan
diperoleh.
II.4.3.7 Rasio Efektifitas Pajak Daerah Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah
penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak daerah
dianggap baik apabila rasio tersebut mencapai angka minimal 1 atau 100%
(Mahmudi, 2007).
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Target Penerimaan Pajak Daerah
49
Realisasi penerimaan pajak daerah merupakan perolehan pendapatan
daerah yang berasal dari pajak yang telah terealisasi. Misalnya pajak
kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak
restoran dan lain-lain. Target penerimaan pajak daerah merupakan rencana
perolehan pendapatan yang berasal dari pajak pada tahun bersangkutan
(Halim, 2007).
II.4.3.8 Derajat Kontribusi BUMD Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi
perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung
dengan cara membanding penerimaan daerah dari hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli
daerah (Mahmudi, 2007). Derajat konribusi BUMD dapat dirumuskan
sebagai berikut:
Penerimaan Bagian Laba BUMD Derajat Kontribusi BUMD = Penerimaan PAD
Penerimaan bagian laba BUMD merupakan total penerimaan daerah
yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi
bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, serta perusahaan
milik swasta. Penerimaan PAD merupakan seluruh penerimaan meliputi
pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain
PAD yang sah yang diperoleh pada tahun bersangkutan (Halim, 2007).
50
II.4.3.9 Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah
Rasio utang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi
pihak eksternal terutama calon kreditor untuk menilai kemampuan
pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman (Mahmudi, 2007).
Total Utang Pemerintah Daerah Rasio Utang Terhadap Pendapatan = Total Pendapatan Daerah
Total utang pemerintah daerah merupakan jumlah uang yang wajib
dibayar oleh pemerintah daerah atau kewajiban pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah. Total pendapatan daerah merupakan keseluruhan hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
(Halim, 2007).
II.5 KONSEP ANALISIS BELANJA
II.5.1 Pengertian Belanja
PP RI No 24 tahun 2005 (SAP) mendefinisikan belanja sebagai
semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya kembali
oleh pemerintah. Menurut Bastian (2006), belanja timbul dalam
pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi jasa publik umum,
pertahanan, keteraturan dan keamanan publik. Belanja tersebut biasanya
51
berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas dan setara
kas, persediaan dan aktiva tetap.
II.5.2 Kegunaan Analisis Belanja
Analisis belanja daerah sangat penting untuk mengevaluasi apakah
pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien,
efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran,
menghindari pengeluran yang tidak perlu dan pengeluran yang tidak tepat
sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja,
semangat untuk melakukan efisiensi atas setiap belanja mutlak harus
tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak
perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat
terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output
dan outcome dari anggaran (Mahmudi, 2007).
II.5.3 Teknik-teknik Analisis Belanja
II.5.3.1 Analisis Varians Belanja
Menurut Mahmudi (2007), Analisis varians merupakan analisis
terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.
Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang
berarti. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca
laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran
belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai
nominalnya atau presentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan
52
menjadi dua jenis yaitu selisih disukai favourable variance (F) dan selisih
tidak disukai unfavourable variance (U). Dalam hal realisasi belanja lebih
kecil dari anggarannya maka disebut favourable variance (F), sedangkan
jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan
unfavourable variance (U).
Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan cukup significant
bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya
efisiensi anggaran, kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka
sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran
sehingga estimasi kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut
bisa disebabkan karena ada progam yang tidak dilakukan eksekutif padahal
sudah diamanatkan anggaran (Mahmudi, 2007).
II.5.3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui
perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja
dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masin-masing
belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan
pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam
jangka menengah dapat mengangggu kesinambungan dan kesehatan fiskal
daerah (Mahmudi, 2007). Pertumbuhan belanja dapat dirumuskan sebagai
berikut:
53
Realisasi belanja tahun t merupakan kewajiban pemerintah pada
tahun bersangkutan yang dapat mengurangi nilai kekayaaan bersih. Dalam
penelitian ini realisasi belanja tahun t adalah realisasi belanja tahun 2006.
Realisasi belanja tahun t-1 merupakan kewajiban pemerintah pada tahun
sebelumnya yang dapat mengurangi nilai kekayaan bersih. Dalam penelitian
ini realisasi belanja tahun t-1 adalah realisasi belanja tahun 2005.
II.5.3.3 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Analisis belanja modal terhadap total total belanja merupakan
perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja
dearah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi
belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja
modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja
modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi,
2007). Rasio belanja ini dirumuskan sebagai berikut:
Realisasi Belanja Tahun t- Realisasi Belanja Tahun t-1 Pertumbuhan belanja tahun t = Realisasi Belanja Tahun t-1
Realisasi Belanja Modal Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Total belanja Daerah
54
Realisasi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pada
tahun bersangkutan dan berguna untuk perolehan aset tetap, aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Total belanja
daerah merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran pada tahun
bersangkutan (Halim, 2007).
II.5.3.4 Rasio Efisiensi Belanja
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara
realisasibelanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini
digunakanuntuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan
pemerintah.Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran
jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka
mengindikasikantelah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007).
Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja = X 100% Anggaran Belanja
Realisasi belanja merupakan pengeluaran anggaran pada tahun
bersangkutan yang telah terealisasi. Anggaran belanja merupakan rencana
pengeluaran anggaran pada tahun bersangkutan.
II.6 KESIMPULAN
Akuntansi sektor publik memiliki manfaat-manfaat yang pada
dasarnya adalah mewujudkan tujuannya. Manfaat tersebut dapat diperoleh
jika akuntansi sektor publik dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.
55
Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan
informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor
publik ini digunakan sebagai alat informasi baik bagi pemerintah sebagai
manajemen maupun alat informasi bagi publik. Terdapat empat basis
akuntansi dalam akuntansi sektor publik antara lain basis kas, basis akrual,
basis kas modifikasian, basis akrual modifikasian.
Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik,
menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik bagi manajemen
sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Informasi
mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik tersebut dapat dilihat dari
laporan keuangan. Agar laporan keuangan memenuhi kualitas yang
dikehendaki laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat
karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat
dipahami. komponen-komponen laporan keuangan meliputi laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan. Elemen-elemen yang terdapat dalam neraca antara lain aset,
kewajiban, ekuitas dana. Klasifikasi laporan arus kas meliputi aktivitas
operasi, aktivitas investasi dan aset non keuangan, aktivitas pembiayaan,
aktivitas non anggaran. Sedangkan, laporan realisasi anggaran menyajikan
sekurang-kurangnya unsur-unsur antara lain pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan. Catatan
56
atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka
yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan seperti halnya
analisis aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana, analisis pendapatan,
analisis belanja, analisis pembiayaan, analisis laporan arus kas ditujukan
untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan.
Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai analisis
pendapatan yang meliputi analisis varians belanja, pertumbuhan
pendapatan, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah,
kemandirian daerah, efektifitas PAD, efektifitas pajak daerah serta rasio
utang terhadap pendapatan daerah. Di mana analisis pendapatan ini berguna
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan investasi.
Adapun dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai analisis belanja
yang meliputi analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja modal
terhadap total belanja, efisiensi belanja. Di mana analisis belanja ini untuk
mengevaluasi APBD apakah sudah digunakan secara efisien dan ekonomis.
BAB III
DESAIN STUDI
III.1 Desain Studi
Tujuan penulisan Bab III ini adalah untuk menjelaskan langkah-
langkah yang akan diambil oleh peneliti dalam menjawab main research
questions. Penelitian ini menganalisis data secara induktif yaitu
pembahasan penelitian yang dimulai pengumpulan data terlebih dahulu
kemudian melakukan pembahasan mengenai masalah yang dimaksud.
Untuk mempermudah interpretasi data serta untuk menghasilkan
pembahasan yang logis dan sistematis, maka analisis pengumpulan data
dalam penelitian ini dibagi berdasarkan mini research questions yang ada.
Mini Reseach Qustieons yang pertama bertujuan untuk mengetahui
kondisi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan
kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro. Untuk
menjawab mini research questions yang pertama ini, pengumpulan data
dapat dilakukan melalui interview dengan metode semi terstruktur pada staf
bagian keuangan selama 4 kali dan masing-masing selama 30 menit serta
analisis dokumen dengan alokasi waktu selama 4 hari dan masing-masing
selama 40 menit/hari.
Mini Research Questions kedua bertujuan untuk mengetahui
kontribusi pendapatan daerah pada keempat kabupaten. Salah satunya
meliputi ketergantungan kabupaten terhadap dana dari pemerintah pusat.
57
58
Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab mini research
questions yang kedua adalah melalui analisis dokumen dengan alokasi
waktu selama 4 hari dan masing-masing selama 90 menit/hari serta studi
literatur mengenai analisis pendapatan selama kurang lebih tiga jam.
Mini Research Questions yang ketiga bertujuan untuk mengetahui
apakah penggunaan dana APBD telah digunakan secara efisien dan
ekonomis. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab mini
research yang ketiga adalah melalui analisis dokumen dengan alokasi
waktu selama 4 hari dan masing-masing selama 90 menit/hari serta studi
literatur selama kurang lebih tiga jam.
Mini Research Questions yang keempat bertujuan untuk mengetahui
kinerja keuangan antara kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik,
kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro sehingga dapat diketahui
perbedaan kinerja keempat kabupaten berdasarkan analisis tersebut. Untuk
menjawab mini research questions yang keempat, pengumpulan data
dilakukan melalui analisis dokumen berdasarkan hasil analisis yang
dilakukan selama 4 hari dan masing-masing selama 30 menit/hari. Detail
dari perencanaan ini dapat dilihat secara ringkas pada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1
Desain Studi
No Mini RQ Sumber Data dan Metode
Penelitian Aspek Praktis Lain Justifikasi
1.
Bagaimana pendapatan dan belanja anggaran daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-2006 ?
Interview Sumber Data : Orang yaitu staf bagian keuangan sekretaris daerah kabupaten Gresik, Bojonegoro dan staf badan keuangan dan barang mewah (BKKD) Lamongan dan staf dinas pengelolaan kekayaan daerah Tuban. Analisis Dokumen Sumber Data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006. Observasi Sumber Data : Kejadian berupa aktivitas pencatatan laporan keuangan.
Sifat : Semi structured Lama Interview : 4 x 30 menit Media : Alat tulis manual
Lokasi : - Kantor Setda Bagian Keuangan Gresik dan Bojonegoro.
- Kantor BKKD Lamongan.
- Kantor Dinas Pengelo- laan Kekayaan Daerah.
Waktu analisis dokumen : kurang lebih 4 x 40 menit. Lokasi : Perpustakaan. Sifat : non participant observation. Waktu Observasi: 2 x 30 menit. Lokasi: Kantor BKKD, Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah, Setda Bagian keuangan.
Interview ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pendapatan dan belanja daerah keempat kabupaten di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur. Dengan melakukan pendokumentasian maka dapat diketahui target dan realisasi pendapatan dan belanja kabupaten. Observasi ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada daerah pesisir utara sehingga secara otomatis dapat diketahui basis pengakuan pendapatan dan belanja.
Lanjutan Tabel 3.1 Desain Studi
No Mini RQ Sumber Data dan Metode Penelitian
Aspek Praktis Lain Justifikasi
2.
Bagaimana penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik,Tuban,Bojonegoro?
Analisis Dokumen Sumber data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006. Studi Literatur Sumber data : Buku Literatur
Waktu analisis dokumen : 4 x 90 menit. Lokasi : Perpustakaan. Buku literatur yang digunakan adalah buku yang membahas mengenai analisis pendapatan. Alokasi Waktu : kurang lebih tiga jam.
Dengan melakukan pendokumentasian maka dapat diketahui kontribusi pendapatan daerah yang dihasilkan pada keempat kabupaten. Dengan melakukan studi literatur dapat diperoleh konsep dari analisis pendapatan dengan berbagai teknik analisis yang telah ditetapkan.
3.
Bagaimana penerapan analisis belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan Gresik, Tuban, Bojonegoro ?
Analisis Dokumen Sumber data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006. Studi Literatur Sumber Data : Buku Literatur
Waktu analisis dokumen : 4 x 90 menit. Buku Literatur yang digunakan adalah buku yang membahas mengenai analisis belanja. Alokasi Waktu : kurang lebih 3 jam.
Analisis dokumen ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan dana APBD telah digunakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Dengan melakukan studi literatur dapat diperoleh konsep dari analisis belanja dengan berbagai teknik analisis yang telah ditetapkan.
4.
Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan diantara pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro?
Analisis Dokumen Sumber data : Hasil analisis pendapatan dan belanja.
Waktu analisis dokumen : 4 x 30 menit.
Dokumentasi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten Lamongan,Gresik, Tuban, Bojonegoro berdasarkan hasil analisis pendapatan dan belanja.
Tabel 3.2
Jadwal Studi Penelitian
Februari ’08
Maret '08
April ’08
Mei ‘08
Juni ‘08
Juli ‘08 No Keterangan
1 1 3 3 4 4 12 3 4 2 3 4 1 2 4 1 2 1 2 3 2 3 4 1 Pencarian Fakta dan Telaah Pustaka
2 Bab I 3 Bab II 4 Bab III 5 Bab IV 6 Bab V 7 Bab VI 8 Pembuatan Laporan
BAB IV
GAMBARAN UMUM KABUPATEN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum pemerintah
kabupaten di daerah pesisir utara propinsi Jawa Timur yakni kabupaten
Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro.
serta menjawab mini research questions yang pertama.
IV.1 PROFIL KABUPATEN LAMONGAN
Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang terletak di
propinsi Jawa Timur dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
Utara: Laut Jawa
Selatan: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang
Barat: Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro
Timur: Kabupaten Gresik
Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 6o 5’54”
sampai dengan 7o 23’6” lintang selatan dan antara 112o4’41” sampai dengan
112o 33’12”. Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 km2 atau setara
dengan 181.280 ha, terdiri dari daratan rendah berawa dengan ketinggian 0-
25 m seluas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, dataran ketinggian 25-
100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan
ketinggian di atas 100 m. Secara garis besar Wilayah Kabupaten Lamongan
dibedakan menjadi tiga karakteristik:
64
1. Bagian Tengah-Selatan, merupakan daratan rendah yang relatif subur,
membentang dari kecamatan Kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi,
Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian Selatan dan Utara, merupakan daerah pegunungan kapur
berbatuan, tingkat kesuburan tanahnya kategori sedang, mulai dari
kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo,
Brondong, Paciran, dan Solokuro.
3. Bagian Tengah-Utara merupakan daratan bonorowo mulai dari
kecamatan sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi,
Karangbinamgun, dan Glagah.
Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak
dituju pemerintah kabupaten Lamongan dalam menjalankan amanat publik,
yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu mengerakkan seluruh
sumberdaya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan.
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006-2010. Visi Kabupaten Lamongan adalah terwujudnya kesejahteraan
masyarakat Lamongan melalui peningkatan perekonomian dan kualitas
sumber daya manusia yang lebih baik dan maju dengan dilandasi
kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat.
65
Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan
gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.Untuk mewujudkan visi
tersebut pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun lima misi
sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis
dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,pendidikan dan
sosial dasar lainnya dengan memanfaatka IPTEK.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam bermasyarakat.
IV.1.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lamongan
disajikan sebagai salah satu wujud meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam mencapai suatu
pemerintahan yang baik (good governance). Dasar hukum yang dipakai
kabupaten Lamongan pada tahun 2005-2006 masih berdasarkan
Kepmendagri 29/2002 yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran,
laporan Arus Kas, catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan
disusun secara desentralisasi dimulai dari tingkat satuan kerja yang
66
selanjutnya dilakukan konsolidasi oleh Badan Keuangan dan Barang
Daerah. Pemerintah kabupaten Lamongan akan menyajikan laporan
keuangan berdasarkan Permendagri 13/2006 pada tahun anggaran 2007.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lamongan tahun 2005 ditetapkan
dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 dan peraturan Bupati
Lamongan nomor 25 tahun 2005 tanggal 7 September 2005.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2006 ditetapkan dalam
peraturan daerah nomor 21 tahun 2006 dan peraturan Bupati Lamongan
nomor 17 tahun 2006 tanggal 20 September 2006.
IV.1.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan
Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 2005-
2006 yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Lamongan, pengakuan
pendapatan dan belanja kabupaten Lamongan menggunakan basis kas.
Dalam pengakuannya, pendapatan dicatat jika telah memenuhi dua kriteria,
yaitu ketersediaan (availability) dan dapat diukur (measurable).
IV.1.3 Pendapatan Kabupaten Lamongan
Pendapatan Kabupaten Lamongan terdiri dari pendapatan asli daerah
dan dana perimbangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah,
restribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-lain pendapatan asli
daerah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak atau bukan pajak,
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi.
Pemerintah kabupaten Lamongan pada tahun 2005 berhasil mengumpulkan
67
pajak daerah sebesar Rp.10.359.189.127 dari target anggaran sebesar
Rp.10.353.415.000. Besaran pajak daerah dapat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Rincian Pajak Daerah Lamongan Tahun 2005
Uraian Anggaran Realisasi % Pajak Hotel 10.000.000 10.935.000 109,35% Pajak Restoran 40.000.000 42.115.000 105,29% Pajak Hiburan 85.500.000 88.786.525 103,84% Pajak Reklame 200.375.000 214.358.750 106,98% Pajak Penerangan Jalan 9.800.000.000 9.783.301.627 99,83% Pajak Pengambilan Bahan Galian
150.040.000 151.891.025 101,25%
Pajak Pengambilan Sarang Burung
50.000.000 50.301.200 100,60%
Pajak Parkir 17.500.000 17.500.000 100% Total Pajak Daerah 10.353.415.000 10.359.189.127 100,06%
Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2005
Sedangkan, kabupaten Lamongan pada tahun 2006 berhasil mengumpulkan
pajak daerah sebesar Rp.10.909.571.668,90 dari target anggaran sebesar
Rp.11.060.095.000. Besaran pajak tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 4.2:
Tabel 4.2 Tabel Rincian Pajak Daerah Lamongan Tahun 2006
Uraian Anggaran Realisasi % Pajak Hotel 13.500.000 13.996.700 103,68% Pajak Restoran 46.260.500 49.300.500 106,57% Pajak Hiburan 95.000.000 98.160.025 103,33% Pajak Reklame 229.401.250 242.944.917 105,90% Pajak Penerangan Jalan
10.442.825.000 10.266.174.826,90 98,31%
Pajak Pengambilan Bahan Galian
163.708.250 169.2h08.000 103,36%
Pajak Pengambilan Sarang Burung
51.900.000 52.281.700 100,74%
Pajak Parkir 17.500.000 17.505.000 100,03% Total Pajak Daerah 11.060.095.000 10.909.571.668,90 98,64%
Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2006
68
Pendapatan restribusi daerah yang diperoleh kabupaten Lamongan
pada tahun 2005 sebesar Rp.13.452.167.363 dari target anggaran sebesar
Rp.12.292.923.600. Untuk tahun 2006, pendapatan restribusi daerah yang
diperoleh sebesar Rp.18.080.077.425 dari target anggaran sebesar
Rp.16.149.911.800. Perolehan hasil perusahaan milik daerah kabupaten
Lamongan pada tahun 2005 sebesar Rp.5.740.702.526,71 dari target
anggaran sebesar Rp.5.538.702.500. Pada tahun 2006, perolehan hasil
perusahaan milik daerah sebesar Rp.6.331.073.588,95 dari target anggaran
sebesar Rp.6.442.073.50. Perolehan hasil perusahaan milik daerah pada
tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3 Perolehan Hasil Perusahaan Milik Daerah Lamongan
Uraian Anggaran 2005 Realisasi 2005 % Bagian laba perusahaan milik daerah
507.380.000 507.380.000 100%
Bagian laba lembaga keuangan bank
491.322.500 491.322.526,71 100%
Bagian laba atas penyertaan modal kepada pihak ketiga
4.540.000.000 4.742.000.000 104,45%
Total hasil perusahaan milik daerah
5.538.702.500 5.740.702.526,71 103,65%
Sumber: laporan keuangan kabupaten lamongan tahun 2005
Bagian laba atas penyertaan modal kepada pihak ke tiga terdiri dari
investasi pada PT Wisata Bahari Lamongan dan pabrik es PT. Tirta
Maharani. Sedangkan, perolehan hasil perusahaan milik daerah pada tahun
69
2006 terdiri dari pendapatan daerah berupa dana perimbangan yang
merupakan pendapatan pemerintah kabupaten Lamongan berasal dari
penerimaan APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah
dalam rangka otonomi daerah.
Dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak/bukan pajak, dana
alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi pada
tahun 2005 memiliki target anggaran sebesar Rp. 369.043.562.640 dan
realisasinya sebesar Rp. 377.119.598.505 atau dapat dikatakan
presentasenya sebesar 102,19%. Sedangkan, pada tahun 2006 dana
perimbangan memiliki target anggaran sebesar Rp.113.208.127.500 dan
realisasi sebesar Rp.100.905.252.922 atau dapat dikatakan presentase yang
dihasilkan sebesar 89,13%.
IV.1.4 Belanja Kabupaten Lamongan
Belanja merupakan pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah
daerah yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan. Belanja daerah kabupaten Lamongan meliputi aparatur
daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan,
belanja tidak tersangka. Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah
kabupaten Lamongan pada tahun 2005 sebesar Rp. 446.670.852.065,34
atau sebesar 96,65%. Pada tahun 2006, realisasi belanja daerah sebesar
Rp.623.534414.104,90 atau sebesar 93,36%.
70
Belanja aparatur daerah untuk administrasi umum yang terdiri dari
belanja pegawai atau personalia, belanja barang/jasa, belanja perjalanan
dinas, belanja pemeliharaan memiliki target anggaran sebesar
Rp.86.735.022.251 dan realisasi sebesar Rp.83.920.415.392 (96,75%). Pada
tahun 2006, belanja aparatur daerah untuk administrasi umum memiliki
target anggaran sebesar Rp.113.208.127.500 dan realisasi sebesar
Rp.100.905.252.992 (89,13%). Belanja aparatur daerah untuk operasi dan
pemeliharaan yang terdiri dari belanja pegawai atau personalia, belanja
barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan memiliki
target anggaran sebesar Rp.13.002.372.600 dan realisasi sebesar
Rp.12.615.424.202 (97,02%) di tahun 2005. Pada tahun 2006, belanja
aparatur daerah untuk operasi dan pemeliharaan memiliki target anggaran
sebesar Rp.16.715.092.000 dan realisasi sebesar Rp.15.915.096.725
(95,21%). Belanja aparatur daerah untuk belanja modal memiliki target
anggaran sebesar Rp.6.567.081.400 dan realisasi sebesar Rp.6.419.050.450
(97,75%) pada tahun 2005. Pada tahun 2006, belanja aparatur daerah untuk
belanja modal memiliki target anggaran sebesar Rp.9.378.977.000 dan
realisasi sebesar Rp.9.050.927.471 (96,5%).
Belanja pelayanan publik untuk administrasi umum memiliki target
anggaran sebesar Rp.202.251.710.000 dan realisasi sebesar
Rp. 193.648.181.940 (95,75%) pada tahun 2005. Pada tahun 2006, belanja
pelayanan publik untuk administrasi umum memiliki target anggaran sebesar
71
Rp. 252.333.025.500 dan realisasi sebesar Rp. 226.907.858.907 (89,92%).
Belanja pelayanan publik untuk operasi dan pemeliharaan pada tahun 2005
memiliki target anggaran sebesar Rp. 32.769.647.000 dan realisasi sebesar
Rp.32.492.566.283 (99,15%). Pada tahun 2006, belanja operasi dan
pemeliharaan untuk pelayanan publik memiliki target anggaran sebesar
Rp.72.655.300.150 dan realisasi sebesar Rp. 72.130.093.322 (99,28%).
Belanja pelayanan publik untuk belanja modal pada tahun 2005 memiliki
target anggaran sebesar Rp.35.816.835.000 dan realisasi sebesar
Rp.35.214.718.200 (98,32%). Sedangkan, pelayanan publik untuk belanja
modal memiliki target anggaran sebesar Rp.91.190.698.500 dan realisasi
sebesar Rp.88.503.125.622 (97,05%).
Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang meliputi belanja bagi
hasil pajak, restribusi kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah kabupaten, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan,
organisasi politik, lembaga keagamaan atau pendidikan serta bantuan
keuangan pembinaan wilayah administrasi pemerintahan dan propinsi
memiliki target anggran sebesar Rp.84.087.115.400 dan realisasi sebesar
Rp.82.360.495.598,34 (97,95%) di tahun 2005. Sedangkan, belanja bagi
hasil dan bantuan keuangan memiliki target anggaran sebesar
Rp.110.169.950.500 dan realisasi sebesar Rp.108.657.104.479 (98,63%) di
tahun 2006.
72
Belanja tidak tersangka pada tahun 2005 memiliki target anggaran
sebesar Rp.900.000.000 dan tidak terjadi realisasi pada tahun tersebut (0%).
Pada tahun 2006, belanja tidak tersangka memiliki target anggaran sebesar
Rp.2.250.000.000 dan realisasi sebesar Rp.1.464.954.586 (65,11%).
IV.2 PROFIL KABUPATEN GRESIK
Kabupaten Gresik terletak antara 70 - 80 lintang selatan dan 1120 -
1130 bujur timur, dengan luas wilayah 1.191,25 kilometer persegi.
Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter
diatas permukaan air laut (kecuali Kecamatan Panceng mempunyai 25
meter permukaan air laut). Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten
Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan
Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan
Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng. Serta
Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang berada di Pulau
Bawean. Sebagaimana daerah-daerah lain, kabupaten Gresik juga
berdekatan dengan kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam
Gerbangkertosusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,
Sidoarjo dan Lamongan. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Gresik
adalah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah
timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan
kabupaten Sidoarjo, kabupaten Mojekerto dan Kota Surabaya, sebelah barat
berbatasan dengan kabupaten Lamongan.
73
Visi kabupaten Gresik yang telah ditetapkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010 adalah
mewujudkan Gresik yang agamis, cerdas, demokratis dan sejahtera.
Misi Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan
antara lain :
1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
2. Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat yang berilmu dan sehat
melalui pengelolaan pendidikan dan kesehatan.
3. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang professional, dinamis,
dan bermoral.
4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan sesuai hak dan kewajiban.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).
6. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan
menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
7. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup bermasyarakat.
8. Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan titik berat
ekonomi kerakyatan.
9. Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan buatan
secara optimal secara berkelanjutan.
74
IV.2.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik
Dalam tahun anggaran 2006 APBD kabupaten Gresik masih
mendasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002 maka kebijakan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah kabupaten
Gresik masih mengacu pada Kepmendagri tersebut.Basis pengukuran yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten
Gresik tahun anggaran 2005-2006 masih menggunakan basis kas
modifikasian. Pendapatan dan belanja diakui dalam periode berjalan dan
akhir periode akuntansi. Pendapatan dan belanja disajikan sebesar nilai
anggaran dan realisasinya dalam laporan perhitungan APBD.
Pertanggungjawaban pelaksanaan laporan perhitungan APBD tahun 2006
diatur dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 22 tahun 2005.
IV.2.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gresik
Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 2005-
2006 yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Gresik, pendapatan
dan belanja diakui menggunakan basis kas modifikasian. Pendapatan diakui
dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pendapatan
dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima dan pada
akhir periode akuntansi pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan
yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi
bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas. Pencatatan pendapatan
berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak
75
diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
Belanja diakui dalam periode berjalan dan pada akhir periode
akuntansi. Pengakuan belanja non modal (investasi) dalam periode berjalan
berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dan pada akhir periode akuntansi
belanja non modal diakui berdasarkan jumlah belanja non modal yang
sampai akhir periode akuntansi telah menjadi kewajiban tetapi belum ada
realisasi pengeluaran kas. Belanja modal diakui dalam periode berjalan
pada saat aktiva tetap yang bersangkutan diterima dan hak kepemilikannya
telah berpindah.
IV.2.3 Pendapatan Kabupaten Gresik
Realisasi pendapatan daerah kabupaten Gresik tahun 2005
melampaui target sebesar Rp.37.921.767.604,82 atau sebesar 8,68% yang
terdiri dari pendapatan asli daerah melampaui target sebesar
Rp.6.146.102.716,82 atau sebesar 7,51%, dana perimbangan yang
penerimaannya melampaui target sebesar Rp.26.808.634.888 atau sebesar
7,86%. Pendapatan asli daerah tahun 2005 terdiri dari:
- Pajak daerah tahun 2005 yang melampaui target sebesar
Rp.6.774.767.364,29 atau sebesar 17,18%.
- Restribusi daerah tahun 2005 yang penerimaanya melampaui target
sebesar Rp.2.711.192.696,01 atau sebesar 9,70%.
76
- Bagian laba usaha daerah tahun 2005 penerimaannya melampaui target
sebesar Rp.15.118.864,68 atau sebesar 1,56%.
- Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2005 penerimaannya tidak
melampaui target sebesar (Rp.3.354.976.208,16) atau sebesar 75,09%.
Dana perimbangan tahun 2005 terdiri dari :
- Bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2005 realisasinya melampaui
target sebesar Rp.16.493.440.394 atau sebesar 31,75%.
- Dana alokasi umum realisasinya 100% dan pada tahun 2005 tidak
terdapat anggaran untuk dana alokasi khusus.
- Dana perimbangan dari propinsi tahun 2005 realisasinya melampaui
target sebesar Rp.10.315.194.494 atau sebesar 36,85%.
Realisasi pendapatan daerah kabupaten Gresik untuk tahun 2006
melampaui target sebesar Rp.28.132.677.543,21 atau sebesar 4,53% yang
terdiri dari pendapatan asli daerah melampaui target sebesar
Rp.15.006.874.940,43 atau sebesar 17,33% dan penerimaan dana
perimbangan melampaui target sebesar Rp.13.125.802.602,78 atau sebesar
2,46%. Pendapatan asli daerah tahun 2006 terdiri dari:
- Pajak daerah tahun 2006 yang melampaui target penerimaan sebesar
Rp.5.116.611.349,60 atau sebesar 10,86%.
- Restribusi daerah tahun 2006 yang penerimaanya melampaui target
penerimaan sebesar Rp.4.447.785.611,58 atau sebesar 14,23%.
77
- Bagian laba usaha daerah tahun 2006 penerimaannya melampaui target
sebesar Rp.135.165.071,85 atau sebesar 14,10%.
- Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2006 penerimaannya melampaui
target sebesar Rp.5.307.312.907,40 atau sebesar 73,12%.
Dana perimbangan tahun 2006 terdiri dari :
- Bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2006 realisasinya melampaui
target sebesar Rp.10.899.564.206,78 atau sebesar 16,01%.
- Dana alokasi khusus realisasinya kurang sebesar Rp.120.000 atau
sebesar 0,01%.
- Dana alokasi umum realisasinya 100%.
- Dana perimbangan dari propinsi tahun 2006 realisasinya melampaui
target sebesar Rp.2.226.358.396 atau sebesar 4,77%.
IV.2.4 Belanja Kabupaten Gresik
Realisasi belanja APBD 2005 secara keseluruhan berjumlah
Rp.458.054.770.327,79 atau sebesar 95,29%. Realisasi belanja daerah
terdiri dari belanja aparatur, belanja publik yang terdiri dari belanja
administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja bagi hasil
dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Realisasi belanja aparatur
tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.169.333.891.331,79 atau sebesar
92,82% meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun
2005 realisasinya sebesar Rp.130.495.703.788,52 atau sebesar 93,15%,
belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005
78
realisasinya sebesar Rp.21.219.890.247,27 atau sebesar 91,54%, belanja
modal pada belanja aparatur tahun 2006 teralisir sebesar Rp.17.618.297.296
atau sebesar 91,97%.
Realisasi belanja publik pada APBD tahun 2005 sebesar
Rp.288.720.878.996 yang terdiri dari belanja administrasi umum pada
belanja aparatur tahun 2005 sebesar Rp.129.636.801.552 atau sebesar
98,77%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005
realisasinya sebesar Rp.49.094.582.310 atau sebesar 96,66%, belanja modal
pada belanja aparatur tahun 2005 terealisir sebesar Rp.29.781.635.480 atau
sebesar 93,18%. Realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan APBD
tahun 2005 sebesar Rp.77.407.186.222 atau sebesar 95,26%. Realisasi
belanja tidak tersangka APBD tahun 2005 sebesar Rp.2.800.673.432 atau
sebesar 93,36%.
Realisasi belanja APBD 2006 secara keseluruhan berjumlah
Rp.624.696.025.112,60 atau sebesar 89%. Realisasi belanja aparatur tahun
2006 realisasinya sebesar Rp.188.992.778.988,60 atau sebesar 84,30%
meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2006
realisasinya sebesar Rp.155.609.224.326,60 atau sebesar 91,02%, belanja
operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2006 realisasinya
sebesar Rp.19.538.240.940 atau sebesar 80,70%, belanja modal pada
belanja aparatur tahun 2006 terealisir sebesar Rp.13.845.313.722 atau
sebesar 47,72%.
79
Realisasi belanja publik pada APBD tahun 2006 sebesar
Rp.309.533.037.805 yang terdiri dari belanja administrasi umum pada
belanja aparatur tahun 2006 sebesar Rp.147.917.610.805 atau sebesar
95,06%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2006
realisasinya sebesar Rp.62.626857.340 atau sebesar 92,93%, belanja modal
pada belanja aparatur tahun 2006 terealisir sebesar Rp.98.988.569.660 atau
sebesar 79,04%. Realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan APBD
tahun 2006 sebesar Rp.124.002.358.269 atau sebesar 98,80%. Realisasi
belanja tidak tersangka APBD tahun 2006 sebesar Rp.2.167.850.050 atau
sebesar 54,02%.
Berdasarkan data realisasi belanja tahun anggaran 2006, penyerapan
belanja baru terserap 89% atau sebesar Rp.624.696.025.112,60 berarti ada
11% atau sebesar Rp.77.213.396.743,40 yang tidak terserap. Hal tersebut
trerjadi karena ada beberapa belanja yang pada tahun 2006 belum bisa
dilaksanakan karena alasan teknis misalnya proyek LSRIP (lower Solo
River Improvement Project) phase II sebesar Rp.600.000.000, pembebasan
lahan lapangan terbang perintis desa Tanjungori kecamatan tambak belum
teralisir Rp.5.563.859.750, sertifikat tanah dan pelepasan hak kantor polsek
tambak belum terealisir Rp.120.339.000 dan lain-lain dan ada belanja yang
tidak terserap seluruhnya (100%) karena ada efisiensi belanja.
80
IV.3 PROFIL KABUPATEN TUBAN
Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten yang berada pada
ujung barat wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan kabupaten
Rembang dan Blora (Prop. Jateng) di sebelah barat, sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Lamongan dan sebelah utara adalah Laut Jawa. Secara
administrasi Kabupaten Tuban terbagi dalam 20 kecamatan yang terdiri dari
328 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.561 Ha, dan
wilayah laut seluas 22.068 km2. Letak astronomi Kabupaten Tuban pada
koordinat 111o 30' - 112o 35 BT dan 6o 40' - 7o 18' LS. Panjang wilayah
pantai 65 km.
Visi pemerintah kabupaten Tuban yaitu terwujudnya masyarakat
kabupaten Tuban yang mandiri dan sejahtera lahir batin. Maksud kata
mandiri dalam visi tersebut adalah keadaan masyarakat yang memiliki
keberdayaan, sehingga mampu untuk menentukan pilihan sesuai
keinginannya termasuk didalamnya kemampuan untuk berpartisipasi
(bukan mobilisasi) dalam berbagai aktivitas pembangunan.
Sedangkan kata sejahtera lahir batin adalah keadaan masyarakat yang
tercukupi kebutuhan minimalnya meliputi sandang, pangan, papan dan
kesehatan serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan
keyakinan masing-masing dalam situasi lingkungan yang aman dan damai.
Misi Pemerintah kabupaten Tuban antara lain:
81
1. Perwujudan pemberdayaan dan peningkatan kualitas aparatur
pemerintahan yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab serta
berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, transparan,
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjamin terwujudnya
kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat.
2. Perwujudan dan pelaksanaan otonomi daerah yang mapan dan secara
damai dilandasi oleh pembangunan kabupaten Tuban dengan
memperhatikan potensi sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya
manusia lokal, serta aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung
jawab (clean government dan good governance).
3. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada pengamalan
ajaran agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
berkepribadian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tegaknya
supremasi hukum.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi
Kabupaten Tuban, terutama nelayan, pengusaha kecil, menengah, dan
koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang
bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri,
maju, beretos kerja, berdaya saing, dan berwawasan ramah lingkungan.
82
5. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan
pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam
rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah.
6. Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil
pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan tercukupinya
kebutuhan dasar masyarakat.
IV.3.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban
Penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten Tuban tahun
anggaran 2005 mengacu pada Kepmendagri 29 tahun 2002. Pada tahun
2006 laporan keuangan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi
pemerintahan (SAP), berikut disampaikan penjelasan mengenai pos-pos
laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP antara lain:
- Penyajian struktur pos-pos dan kode rekening belum sesuai SAP karena
APBD masih berpedoman pada Kepmendagri 29 tahun 2002 tentang
pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan
APBD, pedoman pengurusan, pertanggunjawaban dan pengawasan
keuangan daerah.
- Penyajian pelaporan terhadap aset tetap berdasarkan SAP seharusnya
dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sedangkan penyajian laporan
aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2006 masih belum dilakukan
penyusutan.
83
- Penganggaran belanja modal sesuai SAP adalah digunakan untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi.
Basis akuntansi untuk pelaporan keuangan daerah kabupaten Tuban
menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan yaitu pengakuan transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui
ketika kas diterima oleh kas pemerintah daerah. Sedangkan, untuk
penyusunan neraca daerah (aset, kewajiban, ekuitas dana) menggunakan
basis akrual.
Pertanggungjawaban perhitungan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2005 diatur dalam peraturan daerah kabupaten
Tuban nomor 6 tahun 2006. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2006 diatur dalam
peraturan daerah kabupaten Tuban nomor 2 tahun 2007.
IV.3.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tuban
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
sehingga akan melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan dokumen-dokumen
laporan keuangan periode 2005-2006 pemerintah daerah kabupaten Tuban,
pendapatan dan belanja diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah
84
daerah (kas umum daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (kas umum
daerah).
IV.3.3 Pendapatan Kabupaten Tuban
Pada sisi pendapatan tahun 2005 dari anggaran sebesar
Rp.396.602.650.084 dapat direalisir sebesar Rp.453.516.735.416,23
melebihi target sebesar Rp.56.914.085.332,23 atau 114,35% diantaranya
disebabkan adanya pelampauan pendapatan asli daerah (PAD) dari
anggaran sebesar Rp.52.860.650.084 terealisir sebesar
Rp.61.486.083.553,23 lebih dari anggaran sebesar Rp.8.625.433.469,23
atau 116,31%, dana perimbangan dari anggaran sebesar
Rp.330.078.000.000 terealisir sebesar Rp.378.359.905.874 sehingga
melampaui anggaran sebesar Rp.48.281.905.874 atau 114,62%, lain-lain
pendapatan daerah yang sah dari anggaran sebesar Rp.13.644.000.000
terealisir Rp.13.670.745.989 lebih dari anggaran sebesar Rp.6.745.000.989
atau 100,04%.
Rincian komponen pendapatan asli daerah tahun 2005 terdiri dari
pajak daerah dari anggaran Rp.30.597.054.117 terealisir sebesar
Rp.35.096.200.214 lebih dari anggaran sebesar Rp.4.499.146.097 atau
114,70%, restribusi daerah dari anggaran sebesar Rp.13.449.461.280
terealisir sebesar Rp.14.182.011.857,50 lebih dari anggaran sebesar
Rp.732.550.000.577,50 atau 105,54%, bagian laba usaha daerah dari
anggaran sebesar Rp.5.582.134.687 terealisir sebesar Rp.5.136.979.686,59
85
kurang dari anggaran sebesar Rp.445.155.000,41 atau 92,02%, lain-lain
PAD dari anggaran sebesar Rp.3.232.000.000 terealisir sebesar
Rp.7.070.891.795,14 lebih dari anggaran sebesar Rp.3.838.891.795,14 atau
218,77%.
Rincian komponen dana perimbangan tahun 2005 terdiri dari bagi
hasil pajak dan bukan pajak dari anggaran sebesar Rp.18.600.000.000
terealisir sebesar Rp.58.445.692.539 lebih dari anggaran sebesar
Rp.39.845.692.539 atau 314,22%, dana alokasi umum dari anggaran
sebesar Rp.295.978.000.000 terealisir Rp.295.978.000.000 atau 100%, bagi
hasil dan bantuan dana dari propinsi dari anggaran sebesar
Rp.15.500.000.000 terealisir sebesar Rp.23.936.213.335 melebihi target
sebesar Rp.8.436.213.335 atau 154,42%.
Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah tahun 2005
terdiri dari dana penyeimbang dari pemerintah pusat dari anggaran
Rp.13.634.000.000 atau 100%, kompensasi pph gaji PNS dan anggaran
sebesar Rp.30.000.000 terealisir Rp.36.745.989 lebih dari anggaran sebesar
Rp.6.745.989 atau 112,48%.
Penerimaan pendapatan daerah tahun 2006 dari anggaran sebesar
Rp.551.425.050.140 dapat direalisir sebesar Rp.645.374.140.407.13
melebihi target sebesar Rp.93.949.090.267,13 atau 17,04% yang
disebabkan adanya pelampauan pendapatan asli daerah (PAD), dana
perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika dibandingkan
86
dengan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2005 meningkat sebesar
Rp.191.857.404.990,90 atau 42,30%.
Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2006 dari anggaran sebesar
Rp.57.820.550.140 terealisir Rp.78.358.570.804,27 melampaui anggaran
sebesar Rp.20.358.020.664,27 atau 35,52%. Rincian komponen pendapatan
asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dari anggaran sebesar
Rp.31.595.997.900 terealisir sebesar Rp.39.044.427.666 lebih dari anggaran
Rp.7.448.429.766 atau 23,57%, restribusi daerah dari anggaran sebesar
Rp.16.054.884.900 terealisir sebesar Rp.20.518.297.903,77 lebih dari
anggaran sebesar Rp.4.463.413.003,77 atau 27,80%, hasil perusahaan milik
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari
anggaran sebesar Rp.5.704.705.340 terealisir sebesar Rp.1.532.028.725,37
kurang dari anggaran sebesar Rp.4.172.676.614,63 atau 26,86%, lain-lain
PAD dari anggaran sebesar Rp.4.464.962.000 terealisir sebesar
Rp.17.263.816.509,13 lebih dari anggaran sebesar Rp.12.798.854.509,13
atau 386,65%.
Tidak tercapainya target hasil perusahaan milik daerah tersebut
disebabkan penerimaan kembali pemberian pinjaman yang dianggarkan
pada kelompok PAD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
seharusnya dianggarkan pada pembiayaan sehingga penyajian dalam
laporan keuangan realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan
87
anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
Dana perimbangan tahun 2006 dari anggaran sebesar
Rp.493.592.500.000 terealisir sebesar Rp.567.003.244.760,86 melampaui
anggaran sebesar Rp.73.410.744.760,86 atau 14,87%. Hal ini menunjukkan
tingkat koordinasi pada pemerintah pusat-propinsi terjalin dengan baik
sesuai dengan arah dan kebijakan umum dana perimbangan. Koordinasi
pada tahun-tahun selanjutnya akan lebih ditingkatkan lagi agar perhitungan
bagi hasil baik dari propinsi maupun dari pusat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sehingga pendapatan dari dana
perimbangan pada tahun yang akan datang lebih meningkat lagi.
Rincian komponen dana perimbangan terdiri dari bagi hasil
pajak/bukan pajak dari anggaran sebesar Rp.25.400.500.000 terealisir
sebesar Rp.82.327.647.195,86 lebih dari anggaran sebesar
Rp.56.927.147.195,86 atau 24,12%, dana alokasi umum dari anggaran
sebesar Rp.425.062.000.000 terealisir 100%, dana alokasi khusus dari
anggaran sebesar Rp.28.350.000.000 terealisir 100%, bagi hasil dan
bantuan dari propinsi dari anggaran sebesar Rp.14.780.000.000 terealisir
sebesar Rp.31.263.597.565 melebihi target sebesar Rp.16.483.597.565 atau
111,53%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari anggaran sebesar
Rp.12.000.000 terealisir Rp.12.324.842 lebih dari anggaran sebesar
88
Rp.324.842 atau 2,7% merupakan penerimaan dari kompensasi pph gaji
tahun sebelumnya.
IV.3.4 Belanja Kabupaten Tuban
Pada sisi belanja tahun 2005 dari anggaran sebesar
Rp.457.337.382.911,49 terealisir sebesar Rp.428.032.807.371,83 kurang
dari anggaran sebesar Rp.29.304.575.539,66 atau 93,59% disebabkan
adanya penghematan belanja. Belanja daerah dari belanja aparatur dan
belanja publik. Belanja aparatur tahun 2005 dari anggaran sebesar
Rp.118.330.454.966,80 terealisasi sebesar Rp.108.439.478.680,50 terdapat
penghematan sebesar Rp.9.890.976.286,30 atau 91,64%. Belanja pelayanan
publik tahun 2005 dari anggaran sebesar Rp.339.006.927.944,69 terealisir
sebesar Rp.319.593.328.691,33 kurang dari anggaran sebesar
Rp.19.413.599.253,36 atau 94,27%.
Belanja aparatur tahun 2005 terdiri dari belanja administrasi umum
dengan anggaran sebesar Rp.109.287.335.420,80 terealisir sebesar
Rp.99.902.920.221,50 kurang dari anggaran sebesar Rp.9.384.415.199,30
atau 91,41%, Belanja operasi dan pemeliharaan dari anggaran sebesar
Rp.3.197.102.000 terealisir sebesar Rp.2.992.816.300 kurang dari anggaran
sebesar Rp.204.285.700 atau 93,61%, belanja modal aparatur daerah dari
anggaran sebesar Rp.5.846.017.546 rupiah terealisir sebesar
Rp.5.543.742.159 kurang dari anggaran sebesar Rp.302.275.387 atau
94,82%.
89
Belanja pelayanan publik tahun 2005 terdiri dari belanja
administrasi umum dengan anggaran sebesar Rp.159.111.515.010 terealisir
sebesar Rp.150.951.750.993,33 kurang dari anggaran sebesar
Rp.8.159.764.016,67 atau 94,87%, belanja operasi dan pemeliharaan dari
anggaran sebesar Rp.25.402.950.450 terealisir sebesar Rp.22.812.384.499
dapat dihemat sebesar Rp.2.590.565.951 atau 89,80%, belanja modal
pelayanan publik dari anggaran sebesar Rp.136.844.446.750 terealisir
135.676.274.375 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.168.172.375 atau
99,14%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dengan anggaran sebesar
Rp.11.171.157.172 terealisir sebesar Rp.9.970.878.824 dapat dihemat
sebesar Rp.1.200.278.348 atau 89,25%, belanja tidak tersangka dengan
anggaran sebesar Rp.6.476.858.562,69 terealisir sebesar 182.040.000
kurang dari anggaran sebesar Rp.6.294.818.562,69 atau 2,81% disebabkan
kondisi kabupaten Tuban tahun 2005 cukup stabil sehingga anggaran yang
direncanakan untuk menanggulangi bencana alam, bencana social terserap
sesuai dengan keperluan.
Pada sisi belanja daerah tahun 2006 memiliki anggaran sebesar
Rp.638.212.009.496,26 terealisir sebesar Rp.571.662.006.752,50 kurang
dari anggaran sebesar Rp.66.550.002.743,76 atau 89,57% disebabkan
adanya penghematan belanja, DPA-Lanjutan yaitu kegiatan-kegiatan
belanja langsung yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2006
dan dilanjutkan pelaksanaanya pada tahun anggaran 2007. Belanja aparatur
90
dari anggaran sebesar Rp.132.732.463.935 terealisasi sebesar
Rp.109.140.210.295,50 terdapat penghematan anggaran sebesar
Rp.23.592.253.639,50 atau 17,77%. Belanja pelayanan publik dengan
anggaran sebesar Rp.505.479.545.561,26 terealisir sebesar
Rp.462.521.796.457 kurang dari anggaran sebesar 42.957.749.104,26 atau
8,50%.
Belanja aparatur tahun 2006 terdiri dari belanja administrasi umum
dengan anggaran sebesar Rp.123.300.591.435 terealisir sebesar
Rp.101.776.554.445,50 kurang dari anggaran sebesar
Rp.21.524.036.989,50 atau 17,46%, belanja operasi dan pemeliharaan
dengan anggaran sebesar Rp.4.396.442.500 terealisir sebesar
Rp.3.370.524.125 kurang dari anggaran sebesar 1.025.918.375 atau
23,34%, belanja modal aparatur daerah dengan anggaran sebesar
Rp.5.035.430.000 terelisir sebesar Rp.3.993.131.725 kurang dari anggaran
sebesar Rp.1.042.298.275 atau 20,70%.
Belanja pelayanan publik tahun 2006 terdiri dari belanja
administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal,
belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Belanja
administrasi umum pelayanan publik memiliki anggaran sebesar
Rp.194.663.175.300 terealisir sebesar Rp.185.913.709.484 kurang dari
anggaran sebesar Rp.8.719.465.816 atau 4,48%. Belanja operasi dan
pemeliharaan memiliki anggaran sebesar Rp.32.905.248.000 terealisir
91
sebesar Rp.31.861.540.529 dapat dihemat sebesar Rp.1.043.707.471 atau
3,17%. Belanja modal pelayanan publik dengan anggaran sebesar
Rp.245.145.504.500 terealisir sebesar Rp.191.665.648.290 kurang dari
anggaran sebesar Rp.53.477.856.210 atau 21,81% disebabkan adanya
pemindahbukuan belanja modal ke belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
sebesar Rp.29.678.723.800, pemindahbukuan belanja modal ke pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp.4.597.920.000, DPA-Lanjutan tahun anggaran 2007
sebesar Rp.9.936.791.605, selebihnya sebesar Rp.9.264.240.805 merupakan
sisa mati kegiatan tahun anggaran 2006.
Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki anggaran sebesar
Rp.19.806.124.494 terealisir sebesar Rp.47.743.173.563 melebihi anggaran
sebesar Rp.27.937.049.075 atau 141,05%. Pelampauan belanja bantuan
keuangan dalam penyajian laporan ini disebabkan karena realisasi belanja
langsung yang bersifat bantuan keuangan berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan. Hasil temuan BPK tahun 2005 harus melalui rekening
belanja bantuan sedangkan penganggaran sudah dianggarkan pada belanja
modal (PAK telah disahkan) sehingga realisasinya sebesar
Rp.29.891.989.050 penyajiannya dalam laporan keuangan disesuaikan ke
belanja bantuan sedangkan anggarannya tetap pada rekening belanja modal
dengan rincian sebagai berikut :
- Bappeda (belanja modal PMD) : Rp 857.154.300
- Kantor PMD (belanja modal PMD) : Rp 21.601.450.000
92
- Dinkes (B.M instalasi air limbah) : Rp 271.300.000
- Dinas pertanian ( B.Modal Alat
Pompa Air, bangunan air dan pembuatan
trucukisasi) : Rp 5.479.725.500
- Dinas perikanan (b.modal jaringan listrik) : Rp 38.750.000
- Sekretariat Daerah : Rp 213.265.250
- Dinas Pendidikan : Rp 1.430.344.000
Apabila murni dari anggaran dan realisasi rekening bantuan keuangan maka
tidak terjadi pelampauan realisasi anggaran yaitu dari anggaran
Rp.19.806.124.494 realisasi sebesar Rp.17.851.184.519 kurang dari
anggaran sebesar Rp.1.954.939.975 (90,12%).
Belanja tidak tersangka tahun 2006 dari anggaran sebesar
Rp.12.991.493.267,26 terealisir sebesar Rp.5.337.724.585 kurang dari
anggaran sebesar Rp.7.653.768.682,26 atau 58,91% disebabkan kondisi
kabupaten Tuban tahun 2006 cukup stabil sehingga anggaran yang
direncanakan untuk menanggulangi bencana alam, bencana sosial terserap
sesuai dengan keperluan.
IV.4 PROFIL KABUPATEN BOJONEGORO
Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan
jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah
propinsi Jawa Timur dengan jarak ± 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa
Timur. Topografi kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang
93
daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah,
sedangkan di bagian Selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang
kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Batas wilayah kabupaten
Bojonegoro yaitu sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tuban,
sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Lamongan, sebelah selatan
berbatasan dengan kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang, sebelah barat
berbatasan dengan kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah). Letak
Geografis kabupaten Bojonegoro terletak antara 111º25' BT 112º09'BT dan
6º59' Lintang Selatan dan 7º37' Lintang Selatan. Visi kabupaten
Bojonegoro yaitu menciptakan kabupaten Bojonegoro yang mandiri,
produktif yang berdaya saing kuat, sejahtera dan lestari. Misi kabupaten
Bojonegoro antara lain pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan
potensi daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat dan menumbuhkan jiwa
kewirausahaan mengoptimalkan pendayagunaan teknologi tepat guna,
peningkatan taraf hidup masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa,
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
IV.4.1 Laporan Keuangan Daerah kabupaten Bojonegoro
Laporan keuangan 2005-2006 kabupaten Bojonegoro menggunakan
standar operasional Kepmendagri No 29 tahun 2002. Basis akuntansi yang
digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan
pendapatan,belanja, pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan
94
basis akrual untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
Pendapatan dan belanja diakui pada saat diterima kas daerah.
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2005 diatur dalam
peraturan daerah kabupaten Bojonegoro nomor 7 tahun 2006
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2006 diatur dalam
peraturan daerah kabupaten Bojonegoro nomor 6 tahun 2007.
IV.4.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bojonegoro
Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 2005-
2006 yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro,
pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Akuntansi
pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran. Belanja diakui pada saat terjadinya
pengeluaran dari kas daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui pemegang
kas, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
IV.4.3 Pendapatan Kabupaten Bojonegoro
Realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005
melampaui target sebesar 7,28% dengan target anggaran sebesar
Rp.419.150.724.549,24 dan realisasi sebesar Rp.449.685.061.049,25.
95
Pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005 terdiri dari
pendapatan asli daerah melampaui target sebesar Rp.1.522.892.463,85 atau
sebesar 4,16% dan dana perimbangan yang penerimaannya melampaui
target sebesar Rp.29.011.444.035,75 atau sebesar 7,58%. Pendapatan asli
daerah tahun 2005 terdiri dari:
- Pajak daerah tahun 2005 yang melampaui target sebesar
Rp.1,240,335,470.92 atau sebesar 17,72%.
- Restribusi daerah tahun 2005 yang penerimaanya melampaui target
sebesar Rp.1.155.528.009,01 atau sebesar 7,88%.
- Hasil perusahaan milik daerah tahun 2005 penerimaannya melampaui
target sebesar Rp.13.490.258,19 atau sebesar 6,26%.
- Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2005 penerimaannya tidak
melampaui target sebesar (Rp.886.461.274,27) atau sebesar 3,99%.
Dana perimbangan tahun 2005 terdiri dari :
- Bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2005 realisasinya kurang dari
anggaran sebesar Rp.22.586.681.920,75 atau sebesar 80,87%.
- Dana alokasi umum dan khusus realisasinya mencapai 100%.
- Bagi hasil pajak dari propinsi dan bantuan keuangan dari propinsi tahun
2005 realisasinya melampaui target sebesar Rp.6.424.762.115 atau
sebesar 45,66%.
Realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006
melampaui target sebesar Rp.72.281.736.857,93 atau sebesar 11,46%
96
dengan target anggaran sebesar Rp.630.528.107.512,24 dan realisasi
sebesar Rp.702.809.844.370,17. Pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro
tahun 2006 terdiri dari pendapatan asli daerah kurang dari target anggaran
pendapatan sebesar Rp.-1.151.564.030,90 atau kurang dari anggaran
sebesar 2,5% dan dana perimbangan yang penerimaannya melampaui
target sebesar Rp.73.433.300.888,83 atau sebesar 12,56%. Pendapatan asli
daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006 berjumlah Rp.44.811.490.462,59
yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp.9.311.766.894, restribusi daerah
sebesar Rp.23.282.889.345,63, hasil perusahaan milik daerah sebesar
Rp.456.472.225,63 lain-lain PAD sah sebesar Rp.11.760.361.997,33.
Perolehan pajak daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006 terdiri
dari pajak hotel sebesar Rp.41.966.500, pajak restoran sebesar
Rp.24.461.900, pajak hiburan sebesar Rp.89.562.500, pajak reklame
sebesar Rp.125.990.225, pajak penerangan jalan sebesar Rp.8.789.069.932,
pajak pengembalian bahan galian C sebesar Rp.135.565.837 dan pajak
sarang burung sebesar Rp.105.150.000. Hasil perusahaan milik daerah dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah dihasilkan dari apotik Sidowaras sebesar
Rp.66.741.831,82, PD BPR Bojonegoro sebesar Rp.114.130.416, PD Pasar
sebesar Rp.41.297.650, Bank Jatim sebesar Rp.234.302.327,81.
Dana perimbangan kabupaten Bojonegoro tahun 2006 terdiri dari
bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp.123.948.737.662,58, dana alokasi
umum sebesar Rp.493.589.000.000, dana alokasi khusus sebesar
97
Rp.12.500.000.000, bagi hasil pajak propinsi dan bantuan keuangan dari
propinsi sebesar Rp.27.960.616.245.
Perolehan bagi hasil pajak propinsi terdiri dari PKB sebesar
Rp.7.589.256.003, BBNKB sebesar Rp.8.457.985.962, PBBKB sebesar
Rp.11.506.689.537, ABT/AP sebesar Rp.261.777.159. Bantuan keuangan
dari propinsi terdiri dari sumbangan lainnya berjumlah Rp.20.160.000 dan
bantuan pihak ketiga hasil penjualan kayu sebesar Rp.124.747.584.
IV.4.4 Belanja Kabupaten Bojonegoro
Realisasi belanja APBD 2005 secara keseluruhan berjumlah
Rp.457.090.038.252,62 atau sebesar 94,45%. Realisasi belanja daerah
terdiri dari belanja aparatur, belanja publik yang terdiri dari belanja
administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja bagi hasil
dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Realisasi belanja aparatur
tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.87.111.626.722 atau sebesar 95,44%
meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2005
realisasinya sebesar Rp.62.163.390.146 atau sebesar 94,90%, belanja
operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005 realisasinya
sebesar Rp.12.749172.441 atau sebesar 96,63%, belanja modal pada belanja
aparatur tahun 2006 teralisir sebesar Rp.12.199.064.135 atau sebesar
97,03%.
Realisasi belanja publik pada APBD tahun 2005 sebesar
Rp.369.978.411.530,62 atau sebesar 94,22% yang terdiri dari belanja
98
administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2005 sebesar
Rp.214.674.347.622 atau sebesar 97,64%, belanja operasi dan
pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005 realisasinya sebesar
Rp.18.193.929.587,60 atau sebesar 98,32%, belanja modal pada belanja
aparatur tahun 2005 terealisir sebesar Rp.77.043.295.414 atau sebesar
Rp.82,60%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan APBD tahun 2005
sebesar Rp.59.716.838.907,02 atau sebesar 98,94%, belanja tidak
tersangka APBD tahun 2005 sebesar Rp.350.000.000 atau sebesar 50,63%.
Realisasi belanja APBD 2006 secara keseluruhan berjumlah
Rp.639.288.719.642,21 atau sebesar 95,05%. Realisasi belanja aparatur
tahun 2006 realisasinya sebesar Rp.103.745.618.956,69 atau sebesar
88,26% meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun
2006 realisasinya sebesar Rp.70.253.012.705,69 atau sebesar 84,80%,
belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2006
realisasinya sebesar Rp.22.456.674.229 atau sebesar 97,31%, belanja modal
pada belanja aparatur tahun 2006 teralisir sebesar Rp.11.035.932.022 atau
sebesar 94,94%.
Realisasi belanja publik tahun 2006 terdiri dari belanja administrasi
umum sebesar Rp.256.230.473.895, belanja operasi dan pemeliharaan
sebesar Rp.25.723.962.553, belanja modal sebesar Rp.117.967.656.836,
belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp.134.652.943.401,52,
belanja tidak tersangka sebesar Rp.968.064.000.
99
Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan terdiri dari belanja bagi
hasil pajak kepada pemerintah kabupaten sebesar Rp.11.209.833.480
diperuntukkan bagi pembangunan dan perimbangan desa, bagi hasil
restribusi pada pemerintah desa sebesar Rp.62.667.248.861,52 yang
dibebankan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar
Rp.7.283.680.000 dan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar
Rp.45.550.090.000 serta pada badan kesejahteraan sosial sebesar
Rp.55.300.000, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten
sebesar Rp.1.085.300.000, belanja bantuan keuangan kepada organisasi
kemasyakaratan sebesar Rp.59.283.501.060, belanja bantuan keuangan
kepada organisasi profesi sebesar Rp.386.900.000, belanja bantuan
keuangan kepada instansi yang lebih tinggi sebesar Rp.20.160.000.
BAB V
ANALISIS PEMBAHASAN
Pada bab ini merupakan analisis data informasi yang diperoleh pada
bab sebelumnya serta mengaplikasikan dasar teori yang ada untuk
mencapai tujuan penulisan yang telah ditetapkan. Dalam bab ini akan
dibahas mengenai penerapan analisis pendapatan dan belanja pemerintah
kabupaten di daerah pesisir utara propinsi Jawa Timur antara lain
kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro yang akan menjawab
mini research questions kedua sampai keempat antara lain bagaimana
penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten Lamongan,
Gresik, Tuban, Bojonegoro dan bagaimana penerapan analisis belanja
pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro serta
apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten
Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro.
V.1 ANALISIS PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR UTARA
V.1.1 Analisis Varians Anggaran Pendapatan
Untuk memberikan ilustrasi analisis varians pendapatan, berikut ini
disajikan data pendapatan daerah yang disajikan dari informasi Laporan
Realisasi Anggaran keempat kabupaten yaitu kabupaten Lamongan,
kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro.
100
101
Kabupaten Lamongan Tabel 5.1 memperlihatkan data-data varians
anggaran pendapatan kabupaten Lamongan. Pendapatan asli daerah untuk
daerah kabupaten Lamongan mencapai realisasi lebih tinggi dibanding
anggaran. Selisih keduanya sebesar Rp.3.763.945.893 yang disebabkan
oleh sumbangan varians terbesar berasal dari pendapatan asli daerah lain-
lain dengan varians sebesar Rp.2.095.303.509,98.
Dilihat dari lain-lain pendapatan asli daerah, kabupaten Lamongan
memiliki realisasi lebih tinggi dibanding anggaran sebesar 137,13%. Hal
ini perlu ditelusuri lebih lanjut faktor-faktor penyebabnya, apakah relisasi
yang lebih tinggi benar-benar menunjukkan kinerja yang baik ataukah
dikarenakan penyusunan anggaran yang masih perlu dikoreksi.
Pendapatan pajak daerah dan bagian laba BUMD yang merupakan bagian
dari pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan negatif (unfavorable)
karena realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan.
Penurunan pendapatan pajak daerah disebabkan karena penurunan
perolehan pendapatan pajak hotel sebesar 5,67%, pajak hiburan sebesar
0,51%, pajak1,08%, pajak penerangan jalan sebesar 1,52% pada tahun
2005-2006. Penurunan bagian laba usaha daerah disebabkan karena
adanya penurunan bagian laba atas penyertaan modal pihak ke tiga sebesar
6,65%. Sedangkan, dana perimbangan memiliki varians sebesar
Rp.10.206.889.054,87 yang mana sumbangan terbesar berasal dari
pendapatan lain-lain yang sah dengan varians sebesar Rp.7.098.654.180
102
(favorable). Dana Bagi Hasil Pajak, dana alokasi umum, dana alokasi
khusus, dana perimbangan dari propinsi mengalami perkembangan yang
positif karena target pendapatan dapat dicapai. Dilihat dari lain-lain
pendapatan yang sah, kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar
494,37%. Hal ini disebabkan adanya realisasi kontigensi yang semula
belum dianggarkan, namun pada tahun 2006 terjadi realisasi sebesar
Rp.7.000.000.000
Tabel 5.1 Tabel Analisis Varians Anggaran Pendapatan Lamongan
URAIAN
ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI TAHUN 2006 VARIANCE
F/U
% REALISASI TH 05
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 39.294.555.300 43.058.501.192,83 3.763.945.893 F 109,58 41.353.905.714 Pajak Daerah 11.060.095.000 10.909.571.668,90 -150.523.331,10 U 98,64 10.359.189.127 Retribusi Derah 16.149.911.800 18.080.077.425 1.930.165.625 F 111,95 13.452.167.363 Bagian Laba Usaha Daerah 6.442.73.500 6.331.073.588,95 -110.999.911,05 U 98,28 5.740.702.527 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 5.642.475.000 7.737.778.509,98 2.095.303.509,98 F 137,13 11.801.846.898 Dana Perimbangan 599.595.292.770 609.802.181.824,87 10.206.889.054,87 F 101,70 377.119.598.505
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 38.451.756.570 44.110.404.435,87
5.658.647.865,87 F 114,72 29.572.500.014
Dana Alokasi Umum 493.991.000.000 493.991.000.000 0 100 324.917.000.000 Dana Alokasi Khusus 39.800.000.000 39.800.000.000 0 100 -
Dana Perimbangan dari Provinsi 27.352.536.200 31.900.777.389 4.548.241.189 F 116,63 22.630.098.491
Lain-lain Pendapatan yang Sah
1.800.000.000
8.898.654.180
7.098.654.180
F
494,37
25.482.890.000 Jumlah Pendapatan 640.689.848.070
661.759.337.197,70
21.069.489.127,70
F 103,29 443.956.394.219,37
Kabupaten Gresik Tabel 5.2 memperlihatkan data-data varians
anggaran pendapatan kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik memiliki
103
realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.648.559.074.780 dengan target
anggaran sebesar Rp.620.426.397.236 sehingga varians yang diperoleh
sebesar Rp.28.132.677.544. Realisasi pendapatan yang lebih besar dari
target anggaran tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Gresik telah
memiliki kinerja pendapatan yang baik. Pendapatan asli daerah yang
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-
lain pendapatan asli daerah mendukung perolehan pendapatan daerah
kabupaten Gresik karena memiliki varians sebesar Rp.15.006.874.940 atau
dapat dikatakan sebesar 117,33%. Dana perimbangan juga turut
menyumbang perolehan pendapatan daerah kabupaten Gresik yang mana
variansnya sebesar 102,46%.
Tabel 5.2 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Gresik
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN 2006
REALISASI TAHUN 2006
VARIANCE %
F/U
REALISASI TAHUN 2005
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 86.596.007.236 101.602.882.176.89 15.006.874.940 117,33 F 46.201.767.364,29 Pajak Daerah 47.116.000.000 52.232.611.350 5.116.611.350 110,86 F 30.659.259.296,01
Retribusi Derah 31.262.964.953 35.710.750.564 4.447.785.612 114,23 F 985.118.864,68 Bagian Laba Usaha Daerah 958.297.283,46 1.093.462.355,31 135.165.071,85 114,10 F 10.114.973.791,84 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 7.258.745.000 12.566.057.907,40 5.307.312.907,40 117,33 F 10.114.973.791,84 Dana Perimbangan 533.830.390.000 546.956.192.602,78 13.125.802.602,78 102,46 F 368.029.634.888
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 68.086.390000 78.985.954.207 10.899.564.207 116,01 F 68.440.440.394 Dana Alokasi Umum 392.884.000.000 392.884.000.000 0 100 261.283.000.000 Dana Alokasi Khusus 26.230.000.000 26.229.880.000 -120.000 99,99 F
Dana Perimbangan dari Provinsi 46.630.000.000 48.856.358.396 2.226.358.396 104,77 F 38.306.194.4 94
104
Lanjutan Tabel 5.2 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Gresik
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN 2006
REALISASI TAHUN 2006
VARIANCE %
F/U
REALISASI TAHUN 2005
Lain-lain Pendapatan yg Sah
Dana penyeimbang 0
0
0 - - 474.988.244.204.82 Jumlah Pendapatan 620.426.397.236
648.559.074.780
28.132.677.544 104,53 F 48.559.074.779.67
Kabupaten Tuban Tabel 5.3 memperlihatkan data-data varians
anggaran pendapatan kabupaten Tuban. Pendapatan asli daerah kabupaten
Tuban memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan anggaran. Selisih
keduanya sebesar Rp.20.538.020.664,27 yang disebabkan oleh sumbangan
varians terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan varians sebesar Rp.12.798.854.509,13 atau sebesar 386,65%.
Sumbangan varians terkecil dalam perolehan pendapatan asli
daerah berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah memiliki realisasi
yang lebih kecil dari target anggaran yang ditetapkan atau dapat dikatakan
hanya memiliki realisasi sebesar 26,86% (unfavorable). Hal ini
disebabkan penerimaan kembali pembayaran pinjaman yang dianggarkan
pada kelompok PAD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
seharusnya dianggarkan pada pembiayaan sehingga penyajian dalam
laporan keuangan realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan
anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
105
kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan pajak dan restribusi daerah
mendukung perolehan PAD dengan memiliki realisasi sebesar 123,57%
dan 127,80%. Perolehan dana perimbangan memiliki tinggi realisasi yang
lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat
koordinasi antara pemerintah pusat-propinsi telah terjalin dengan baik.
Sumbangan varians terbesar dalam perolehan dana perimbangan
berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak dengan varians sebesar
Rp.56.927.147.195,86 atau sebesar 324,12% dan bagi hasil pajak bantuan
keuangan dari propinsi dengan varians sebesar Rp.16.483.597.565 atau
sebesar 211,53%. Sumbangan varians lain-lain pendapatan yang sah
berasal dari kompensasi pph gaji yang merupakan penerimaan pph gaji
tahun sebelumnya dengan memiliki tingkat realisasi sebesar 102,71%.
Tabel 5.3 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Tuban
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI TAHUN 2006 VARIANCE
F/U
% REALISASI TAHUN 2005
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 57.820.550.140 78.358.570.804,27 20.538.020.664,27 F 135,52 61.486.083.553,23
Pajak Daerah 31.595.997.900 39.044.427.666 7.448.429.766 F 123,57 35.096.200.214
Restribusi Daerah 16.054.884.900 20.518.297.903,77 4.463.413.003,77 F 127,80 14.182.011.857,50 Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan 5.704.705.340 1.532.028.725,37 -4.172.676.614,63 U 26,86 5.136.979.686,59 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 4.464.962.000 17.263.816.509,13 12.798.854.509,13 F 386,65 707.0891.795,14 Bagian Dana Perimbangan 493.592.500.000 567.003.244.760,86 73.410.744.760,86 F 114,87 378.359.905.874 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 25.400.500.000 82.327.647.195,86 56.927.147.195,86 F 324,12 58.445.692.539 Dana Alokasi Umum 425.062.000.000 425.062.000.000 0 F 100 295.978.000.000 Dana Alokasi Khusus 28.350.000.000 28.350.000.000 0 F 100 0
106
Lanjutan Tabel 5.3 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Tuban
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI TAHUN 2006 VARIANCE
F/U
% REALISASI TAHUN 2005
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi 14.780.000.000 3.263.597.565 16.483.597.565 F 211,53 23.936.213.335 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 12.000.000 12..324.842 324.842 F 102,71 13.670.745.989 Bantuan Dana Kontigensi/Penyeimbang dari Pemerintah 0 0 0 - - 13.634.000.000 Kompensasi PPh Gaji 12.000.000 12..324.842 324.842 F 102,71 36.745.989 Jumlah Pendapatan 551.425.050.140 645.374.140.407,13 93.949.090.267 F 17,04 453516735.416,23
Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.4 memperlihatkan data-data varians
anggaran pendapatan kabupaten Bojonegoro. Perolehan pendapatan daerah
yang dihasilkan kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan memiliki
realisasi lebih tinggi dari anggaran dengan varians terbesar
Rp.72.281.736.857,93 atau 111,46%. Untuk perolehan pendapatan asli
daerah kabupaten Bojonegoro memiliki realisasi anggaran lebih rendah
dari target anggaran. Selisih keduanya sebesar Rp.1.151.564.030,90 yang
disebabkan oleh penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan varians sebesar Rp.4.310.833.499,67 atau sebesar 73,18%.
Sumbangan varians terbesar perolehan pendapatan asli daerah
berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah
sebesar 148,32%. Hasil perusahaan milik daerah diperoleh dari
penghasilan apotik sidowaras, PD BPR Bojonegoro, PD Pasar, Bank
107
Jatim. Perolehan dana perimbangan memiliki realisasi lebih tinggi dari
target dengan varians sebesar Rp.73.433.300.888,83 atau 112,56%.
Sumbangan varians terbesar dana perimbangan berasal dari bagi
hasil pajak/bukan pajak sebesar 201,34% dan bagi hasil pajak dari
propinsi/ bantuan keuangan dari propinsi sebesar 165,31%. Penerimaan
bagi hasil pajak diperoleh dari PBB, BPHTB, pajak penghasilan orang
pribadi. Sedangkan, bagi hasil bukan pajak diperoleh dari provisi sumber
daya hutan, penerimaan pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak
bumi, pertambangan gas alam.
Tabel 5.4 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Bojonegoro
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI APBD TAHUN
2006 VARIANS
F/U
% REALISASI
APBD TAHUN 2005
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.963.054.493,49 44.811.490.462,59 -1.151.564.030,90 U 97,50 38.140.428.270,25
Pajak Daerah 8.096.447.000 9.311.766.894 1.215.319.894 F 115,01 8.238.949.134,92
Restribusi Daerah 21.487.656.364 23.282.889.345,63 1.795.232.981,63 F 108,35 15.821.094.534,31 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Penge-lolaan Daerah 307.755.632,49 456.472.225,63 148.716.593,14 F 148,32 228.907.837,29 Lain-lain PAD yg sah 16.071.195.497 11.760.361.997,33 -4.310.833.499,67
U 73,18 13.851.476.763,73
DANA PERIM-BANGAN 584.565.053.018,75 657.998.353.907,58 73.433.300.888,83 F 112,56 411.544.632.779 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 61.562.457.519,75 123.948.737.662,58 62.386.280.142,83 F 201,34 50.517.730.404 Dana Aloksi Umum (DAU) 493.589.000.000 493.589.000.000 0 F 100 336.530.000.000 Dana Alokasi Khusus (DAK) 12.500.000.000 12.500.000.000 0 F 100 4.000.000.000 Bagi Hasil Pajak Propinsi dan ban-tuan Keuangan dari propinsi 16.913.595.499 27.960.616.245 11.047.020.746 F 165,31 20.496.902.375 Jumlah pendapatan 630.528.107.512,24 702.809.844.370,17 72.281.736.857,93 F 111,46
449.685.061.049,25
108
V.1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk melihat tahun
anggaran bersangkutan mengalami pertumbuhan positif ataukah negatif.
Pertumbuhan Pendapatan Pendapatan Tahun Sekarang-Pendapatan Tahun Lalu Tahun Ini = X100% Pendapatan Tahun Lalu
Kabupaten Lamongan Tabel 5.5 memperlihatkan data-data
pertumbuhan pendapatan kabupaten Lamongan periode 2005-2006.
Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Lamongan tahun 2006
didapat dari adanya penerimaan dana alokasi khusus yang mana tahun
2005 tidak terdapat adanya penerimaan dana alokasi khusus sehingga
terjadi peningkatan pada tahun 2006.
Pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi kabupaten Lamongan
pada tahun 2006 diperoleh dari restribusi daerah sebesar 34,4%. Kenaikan
restribusi daerah ini berasal dari restribusi pelayanan kebersihan,
penggantian biaya cetak akte catatan sipil, restribusi jasa usaha pemakaian
kekayaan daerah, restribusi jasa usaha tempat pelanggan, restribusi ijin
usaha, restribusi ijin penebangan kayu, restribusi penggilingan padi,
restribusi sertifikasi kesempurnaan kapal. Penurunan pendapatan
kabupaten Lamongan terjadi pada lain-lain pendapatan asli daerah dan
lain-lain pendapatan yang sah. Penyebab penurunan lain-lain pendapatan
109
asli daerah karena adanya penurunan hasil penjualan aset daerah yang
tidak dipisahkan. Kabupaten Lamongan telah memiliki pertumbuhan
pendapatan yang positif yaitu sebesar 49% di tahun 2006 sehingga hal
tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan meningkat.
Tabel 5.5 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Lamongan
Kenaikan/Penurunan URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 41.353.905.714,37 43.058.501.192,83 1.704.595.478,46 4,12 Pajak Daerah 10.359.189.127 10.909.571.668,90 550.382.541,90 5,31 Restribusi Daerah 13.452.167.363 18.080.077.425 4.627.910.062 34,40 Bagian Laba Usaha Daerah 5.740.702.526,71 6.331.073.588,95 590.371.062,24 10,28 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 11.801.846.697,66 7.737.778.509,98 -4.064.068.187,68 -34,44 Dana Perimbangan 377.119.598.505 609.802.181.824,87 232.682.583.319,87 61,70 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 29.572.500.014 44.110.404.435.87 14.537.904.421,87 49,16 Dana Alokasi Umum 324.917.000.000 493.991.000.000 169.074.000.000 52,04 Dana Alokasi Khusus 39.800.000.000 39.800.000.000 100 Dana Perimbangan Dari Propinsi 22.630.098.491 31.900.777.389 9.270.678.898 40,97 Lain-lain Pendapatan Yang sah 25.482.890.000 8.898.654.180 -16.584.235.820 -65,08 Jumlah Pendapatan 443.956.394.219,37 661.759.337.197,70 217.802.942.978,33 49,06
Pertumbuhan Pendapatan 661.759.337.197,70 – 443.956.394.219,37 Lamongan Tahun 2006 = 443.956.394.219,37 = 0,49059535 x 100% = 49,06%
Kabupaten Gresik Tabel 5.6 memperlihatkan data-data
pertumbuhan pendapatan kabupaten Gresik periode tahun 2005-2006.
Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Gresik berasal dari
110
penerimaan dana alokasi khusus yang mana pada tahun 2005 tidak
terdapat penerimaan dana alokasi khusus. Perolehan pendapatan asli
daerah terbesar berasal dari perolehan lain-lain PAD yang mengalami
peningkatan sebesar 24,23% atau sebesar Rp. 2.451.084.115,56.
Pertumbuhan pendapatan daerah terendah berasal dari lain-lain pendapatan
yang sah karena pada tahun 2006 tidak terdapat perolehan lain-lain
pendapatan yang sah. Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan
kabupaten Gresik adalah sebesar 36,5% yang berarti kabupaten Gresik
cukup baik dalam mengelola pendapatannya.
Tabel 5.6 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Gresik
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 87.961.119.316,82 101.602.882.176,89 13.641.762.860,07 15.51 Pajak Daerah 46.201.767.364 52.232.611.349,60 6.030.843.985,31 13.05 Restribusi Daerah 30.659.259.296,01 35.710.750.564,58 5.051.491.268,57 16.48 Bagian Laba Usaha Daerah 985.118.864,68 1.093.462.355,31 108.343.490,63 11.00 Lain-lain PAD 10.114.973.791,84 12.566.057.907,40 2.451.084.115,56 24.23 Dana Perimbangan 368.029.634.888 546.956.192.602,78 178.926.557.714,78 48.62 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 68.440.440.394 78.985.954.206,78 10.545.513.812,78 15.41 Dana Alokasi Umum 261.283.000.000 392.884.000.000 131.601.000.000 50.37 Dana Alokasi Khusus 26.229.880.000 26.229.880.000 100 Dana Perimbangan Dari Propinsi 38.306.194.494 48.856.358.396 10.550.163.902 27.54 Lain-lain Pendapatan Yg sah 18.997.490.000 -18.997.490.000 -100 Jumlah Pendapatan 474.988.244.204,82 648.559.074.779.67 173.570.830.574,85 36.54
Pertumbuhan Pendapatan Gresik Tahun 2006 = 4,82988.244.20 474.
4,82988.244.20 474. 4.779,67648.559.07
= 0,365421318 x 100%
= 36,54%
111
Kabupaten Tuban Tabel 5.7 memperlihatkan data-data
pertumbuhan pendapatan kabupaten Tuban untuk periode 2005-2006.
Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Tuban tahun 2005-2006
berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mengalami
peningkatan sebesar 144,15% pada tahun 2006 serta adanya peningkatan
realisasi penerimaan dana alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar
Rp.28.350.000.000 yang mana pada tahun 2005 tidak terdapat penerimaan
dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan
sebesar 99.91% karena pada tahun 2006 tidak terdapat penerimaan
bantuan dana kontigensi dan penurunan perolehan kompensasi pph gaji
sebesar 66,46%.
Pada tahun 2006 terdapat kebijakan pemerintah pusat mengenai
kenaikan BBM yang berdampak pada inflasi di pasaran dan adanya
bencana alam gempa bumi, banjir bandang serta banjir lumpur panas
PT.Lapindo. Secara umum peristiwa ini tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan pendapatan Tuban.
Tabel 5.7 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Tuban
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah61.486.083.553,23 78.358.570.804,27 16.872.487.251,04 27,44 Pajak Daerah 35.096.200.214 39.044.427.666 3.948.227.452 11,25 Restribusi Daerah 14.182.011.857,50 20.518.297.903,77 6.336.286.046,27 44,68 Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Daerah Yg Dipisahkan 5.136.979.686,59 1.532.028.725,37 -3.604.950.961,22 -70,18
112
Lanjutan Tabel 5.7 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Tuban
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 7.070.891.795,14 17.263.816.509,13 10.192.924.713,99 144,15 Bagian Dana Perimbangan 378.359.905.874 567.003.244.760,86 188.643.338.886,8649,86 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 58.445.692.539 82.327.647.195,86 23.881.954.656,86 40,86 Dana Alokasi Umum 295.978.000.000 425.062.000.000 129.084.000.000 43,61 Dana Alokasi Khusus 0 28.350.000.000 28.350.000.000 100 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi 23.936.213.335 31.263.597.565 7.327.384.230 30,61 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 13.670.745.989 12.324.842 -13.658.421.147 -99,91 Bantuan Dana Kontigensi/Penyeimbang dari Pemerintah 13.634.000.000 0 -13.634.000.000 -100 Kompensasi PPh Gaji 36.745.989 12.324.842 -24.421.147 -66,46 Jumlah Pendapatan 453.516.735.416,23 645.374.140.407,13 191.857.404.991 42,30
Pertumbuhan Pendapatan Tuban Tahun 2006 = 5.416,53453.516.73
5.416,23453.516.73 0.407,13645.374.14
= 0,423044 x 100%
= 42,30% Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.8 memperlihatkan data-data
pertumbuhan pendapatan kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun
anggaran 2005-2006. Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten
Bojonegoro tahun 2005-2006 berasal dari peningkatan penerimaan dana
alokasi khusus yang mengalami peningkatan sebesar 212,50%, Bagi hasil
pajak/bukan pajak sebesar 145,36%, hasil perusahaan milik daerah dan
hasil pengelolaan daerah sebesar 99,41%. Peningkatan penerimaan dana
alokasi khusus (DAU) mengalami peningkatan yang cukup significant
113
dengan realisasi sebesar Rp.4.000.000.000 pada tahun 2005 dan sebesar
Rp.12.500.000.000 pada tahun 2006. Pertumbuhan pendapatan kabupaten
Bojonegoro secara keseluruhan mengalami perkembangan yang positif
sebesar Rp.253.124.783.320,92 atau 56,29% meskipun terjadi penurunan
dalam perolehan lain-lain PAD pada tahun 2006.
Tabel 5.8 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Bojonegoro
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 Rupiah %
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 38.140.428.270,25 44.811.490.462,59 6.671.062.192,34 17,49 Pajak Daerah 8.238.949.134,92 9.311.766.894 1.072.817.759,08 13,02 Restribusi Daerah 15.821.094.534,31 23.282.889.345,63 7.461.794.811,32 47,16
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Daerah 228.907.837,29 456.472.225,63 227.564.388,34 99,41 Lain-lain PAD yang sah 13.851.476.763,73 11.760.361.997,33 -2.091.114.766,40 -15,10 Dana Perimbangan 411.544.632.779 657.998.353.907,58 246.453.721.128,58 59,89 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 50.517.730.404 123.948.737.662,58 73.431.007.258,58 145,36 Dana Aloksi Umum (DAU) 336.530.000.000 493.589.000.000 157.059.000.000 46,67 Dana Alokasi Khusus (DAK) 4.000.000.000 12.500.000.000 8.500.000.000 212,50
Bagi Hasil Pajak Propinsi & bantuan keu. Dari propinsi 20.496.902.375 27.960.616.245 7.463.713.870 36,41 Jumlah pendapatan 449.685.061.049,25 702.809.844.370,17 253.124.783.320,92 56,29 Pertumbuhan Pendapatan Bojonegoro Tahun 2006 = 1.049,25449.685.06
1.049,25449.685.06 4.370,17702.809.84
= 0,562893 x 100%
= 56,29% V.1.3 Derajat Desentralisasi
Pendapatan Asli Daerah Derajat Desentralisasi = Total Pendapatan Daerah
114
Kabupaten Lamongan Derajat desentralisasi yang dihasilkan
kabupaten Lamongan untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi Lamongan Tahun 2005 = 4.219,37443.956.39
.714,3741.353.905
= 0,09 Derajat Desentralisasi Lamongan Tahun 2006 = 7.197,70661.759.33
.192,8343.058.501
= 0,07
Berdasarkan derajat desentralisasi kabupaten Lamongan berhasil
memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 9% di tahun 2005 dan 7% di
tahun 2006 dari total pendapatan daerah sehingga hanya mengalami
penurunan sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan
dalam perolehan pendapatan pajak daerah sebesar 1,42% dan penurunan
perolehan bagian laba usaha daerah sebesar 5,37% dari perolehan
pendapatan pajak dan bagian laba usaha daerah tahun lalu.
Kabupaten Gresik Derajat desentralisasi yang dihasilkan
kabupaten Gresik tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi Gresik Tahun 2005 = 4.204,82474.988.24
.316,8287.961.119
= 0,19
115
Derajat Desentralisasi Gresik Tahun 2006 = 4.779,67648.559.07
2.176,89101.602.88
= 0,16
Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi pendapatan asli
daerah terhadap pendapatan daerah yang menentukan suatu kabupaten
berhasil dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan derajat
desentralisasi kabupaten Gresik berhasil memperoleh pendapatan asli
daerah sebesar 16% dari total pendapatan daerah pada tahun 2006.
Penurunan sebesar 3% dari tahun lalu ini disebabkan karena adanya faktor
penurunan pendapatan pajak daerah .
Kabupaten Tuban Derajat desentralisasi kabupaten Tuban pada
periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi Tuban Tahun 2005 = 5.416,23453.516.73
.553,2361.486.083
= 0,14 Derajat Desentralisasi Tuban Tahun 2006 = 0.470,13645.374.14
.804,2778.358.570
= 0,12 Derajat desentralisasi yang dihasilkan kabupaten Tuban pada
tahun 2005 sebesar 14% dan pada tahun 2006 sebesar 12% sehingga
mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dalam
116
penyelenggaraan desentralisasi mengalami penurunan. Penurunan ini
disebabkan karena berkurangnya kontribusi hasil perusahaan milik daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2006.
Kabupaten Bojonegoro Derajat desentralisasi yang dihasilkan
kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi Bojonegoro Tahun 2005 = 1.049,25449.685.06
.270,2538.140.428
= 0,08 Derajat Desentralisasi Bojonegoro Tahun 2006 = 4.370,17702.809.84
.462,5944.811.490
= 0,06 Berdasarkan derajat desentralisasi kabupaten Bojonegoro berhasil
memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 8% di tahun 2005 dan 6% di
tahun 2006 dari total pendapatan daerah sehingga hanya mengalami
penurunan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi pendapatan asli
daerah terhadap pendapatan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi
mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya
penurunan dalam perolehan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebesar 15,10%. Perolehan pendapatan daerah yang dihasilkan kabupaten
Bojonegoro terbanyak berasal dari dana alokasi umum dan khusus.
117
V.1.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Pendapatan Transfer Rasio Ketergantungan = Keuangan Daerah Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Rasio ketergantungan keuangan daerah
kabupaten Lamongan periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Lamongan Tahun 2005
= 4.219,37443.956.398.505377.119.59
= 0,85 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Lamongan Tahun 2005
= 7.197,70661.759.331.824,87609.802.18
= 0,92
Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Lamongan
mengalami kenaikan sebesar 0,07 atau sebesar 7%. Hal ini menunjukkan
tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Lamongan semakin
meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya realisasi penerimaan dana
alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar Rp.39.800.000 tetapi pada tahun
2005 tidak terdapat adanya realisasi dana alokasi khusus sehingga
pendapatan transfer yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten
Lamongan pada tahun 2006 meningkat.
118
Kabupaten Gresik Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten
Gresik untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai
berikut:
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gresik Tahun 2005
= 4.204,82474.988.244.888368.029.63
= 0,77
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gresik Tahun 2006
= 4.779,67648.559.072.602,78546.956.19
= 0,84
Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam rasio
ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2005-2006 sebesar 0.07 atau
sebesar 7% yang disebabkan karena adanya realisasi dana alokasi khusus
pada tahun 2006. Hal ini berarti pada tahun 2006 tingkat ketergantungan
pemerintah daerah Gresik terhadap pemerintah pusat atau propinsi
semakin meningkat.
Kabupaten Tuban Rasio ketergantungan keuangan daerah
kabupaten Tuban untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tuban Tahun 2005
= 5.416,23453.516.735.874378.359.90
= 0,83
119
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tuban Tahun 2006
= 0.407,13645.374.144.760,86567.003.24
= 0,88
Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Tuban mengalami
peningkatan sebesar 5 % pada periode tahun anggaran 2005-2006. Hal ini
menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Tuban
terhadap pemerintah pusat atau propinsi mengalami peningkatan.
Peningkatan ini disebabkan karena adanya penerimaan realisasi dana
alokasi khusus pada tahun 2006 serta adanya peningkatan bagi hasil pajak
dan bantuan keuangan dari propinsi sebesar 57,11% pada periode tahun
2005-2006.
Kabupaten Bojonegoro Rasio ketergantungan keuangan daerah
kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Bojonegoro Tahun 2005
= 1.049,25449.685.062.779411.544.63
= 0,92
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Bojonegoro Tahun 2006
= 4.370,17702.809.843.907,58657.998.35
= 0,94
120
Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Bojonegoro
mengalami peningkatan sebesar 2 % pada periode tahun anggaran 2005-
2006. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah
kabupaten Bojonegoro terhadap pemerintah pusat atau propinsi mengalami
peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan
penerimaan realisasi dana alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar
Rp.8.500.000.000 atau sebesar 212,52%. Penerimaan dana alokasi khusus
pada tahun 2005 sebesar Rp.4.000.000.000, sedangkan pada tahun 2006
dana alokasi khusus sebesar Rp.12.500.000.000 digunakan untuk dana
alokasi khusus non reboisasi.
V.1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Daerah Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman
Kabupaten Lamongan Tingkat kemandirian keuangan daerah
kabupaten Lamongan untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Daerah Lamongan Tahun 2005 = .49122.630.098
14,37.353.905.7 41
= 1,83
121
Rasio Kemandirian Daerah Lamongan Tahun 2006 = .38931.900.777
.192,8343.058.501
= 1,35
Kabupaten Lamongan mempunyai rasio kemandirian keuangan
daerah sebesar 1,83 di tahun 2005 dan 1,35 di tahun 2006 sehingga
mengalami penurunan sebesar 0,48 atau 48%. Hal ini menunjukkan
kemampuan kabupaten lamongan menyelenggarakan sendiri pendapatan
asli daerahnya mengalami penurunan karena penerimaan pendapatan
transfer yang diterima dari pemerintah pusat –propinsi mengalami
peningkatan. Pada tahun 2005-2006 pemerintah daerah kabupaten
Lamongan tidak melakukan pengadaan pinjaman melainkan melakukan
pembayaran pinjaman dalam negeri.
Kabupaten Gresik Tingkat kemandirian keuangan daerah
kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut :
Rasio Kemandirian Daerah Gresik Tahun 2005 = .49438.306.194
.316,8287.961.119
= 2,3 Rasio Kemandirian Daerah Gresik Tahun 2006 = .39648.856.358
2.176,89101.602.88
= 2,08
122
Berdasarkan rasio kemandirian daerah kabupaten Gresik pada
tahun 2005 dan tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 0,22 atau sebesar
22% yang disebabkan karena adanya kenaikan realisasi transfer
pemerintah propinsi sebesar Rp.10.550.163.900 pada tahun 2006.
Kabupaten Tuban Tingkat kemandirian keuangan daerah
kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Daerah Tuban Tahun 2005 = .33523.936.213
.553,2361.486.083
= 2,6 Rasio Kemandirian Daerah Tuban Tahun 2006 = .56531.263.597
27,804.570.358.78
= 2,5
Kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban mengalami
penurunan sebesar 1% pada tahun 2005-2006. Hal ini disebabkan karena
adanya pelaksanaan PILKADA pada tahun 2006 yang membutuhkan
pembiayaan cukup besar serta adanya bencana alam banjir bandang
sehingga hal tersebut memungkinkan peningkatan terjadinya transfer
pemerintah pusat-propinsi dan hal tersebut berpengaruh pada kemandirian
keuangan daerah kabupaten Tuban.
123
Kabupaten Bojonegoro Tingkat kemandirian keuangan daerah
kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Daerah Bojonegoro Tahun 2005 = .37520.496.902
.270,2538.140.428
= 1,86 Rasio Kemandirian Daerah Bojonegoro Tahun 2006 = .24527.960.616
.462,5944.811.490
= 1,60
Kemandirian keuangan daerah kabupaten Bojonegoro mengalami
penurunan sebesar 0,26 atau 26% pada tahun anggaran 2005-2006. Hal ini
disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan bantuan keuangan dari
propinsi sebesar Rp.7.463.713.870 atau sebesar 36,41%. Bantuan
keuangan dari propinsi kabupaten Bojonegoro berupa sumbangan dan
bantuan pihak ketiga hasil penjualan kayu.
V.1.6 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektifitas PAD = Target Penerimaan PAD
Kabupaten Lamongan Efektifitas pendapatan asli daerah
(PAD) kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
124
41.353.905.714,37 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Lamongan Tahun 2005 40.936.961.485 = 1,01 43.058.501.192,83 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Lamongan Tahun 2006 39.294.555.300
= 1,096
Rasio Efektifitas PAD menunjukkan kemampuan keuangan daerah
dalam memobilisasi PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk
kabupaten Lamongan rasio efektifitas PAD mencapai 1,096 dan
mengalami kenaikan sebesar 0,086 atau sebesar 8,6% dari tahun 2005. Hal
ini menunjukkan efektifitas pendapatan asli daerah yang baik di tahun
2006 karena mengalami kenaikan pada tahun 2006 dan rasio tersebut lebih
besar dari 1 atau lebih dari 100% yang berarti kabupaten Lamongan
mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan
yang ditargetkan. Peningkatan realisasi PAD disebabkan adanya
peningkatan lain-lain PAD yang sah.
Kabupaten Gresik Efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten
Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
87.961.119.316,82 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Gresik Tahun 2005 81.815.016.600 = 1,08
125
101.602.882.176,89 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Gresik Tahun 2006 86.596.007.236,46 = 1,17
Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Gresik
mengalami peningkatan sebesar 0,09 atau sebesar 9%. Rasio efektifitas
pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam
memobilisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Gresik mencapai 1,17
pada tahun 2006 dengan realisasi pendapatan asli daerahnya sebesar
Rp.101.602.882.176,89 dan anggaran sebesar Rp.86.596.007.236,46. Hal
ini juga termasuk efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan
dan terjadi peningkatan efektifitas dari tahun lalu. Peningkatan realisasi
PAD terjadi pada semua komponen PAD.
Kabupaten Tuban Efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten
Tuban adalah sebagai berikut:
61.486.083.553,23 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Tuban Tahun 2005 52.860.650.084 = 1,16 78.358.570.804,27 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Tuban Tahun 2006 57.820.550.140 = 1,36
126
Tingkat efektifitas perolehan pendapatan asli daerah kabupaten
Tuban mengalami peningkatan sebesar 0,2 atau 20% pada tahun anggaran
2005-2006. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
memobilisasi penerimaan PAD cukup baik karena PAD yang dihasilkan
pada periode 2005-2006 telah sesuai dengan yang ditargetkan.
Peningkatan efektifitas PAD terjadi karena terjadi peningkatan pada
semua komponen PAD.
Kabupaten Bojonegoro Efektifitas pendapatan asli daerah
kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
38.140.428.270,25 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Bojonegoro Tahun 2005 36.617.535.806,40 = 1,04 44.811.490.462,59 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Bojonegoro Tahun 2006 45.963.054.493,49 = 0,97
Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Bojonegoro
mengalami penurunan sebesar 0,07 atau sebesar 7%. Rasio efektifitas
pendapatan asli daerah mencapai 0,97 pada tahun 2006 dengan realisasi
pendapatan asli daerahnya sebesar Rp.44.811.490.462,59 dan anggaran
sebesar Rp.45.963.054.493,49. Hal ini menunjukkan efektifitas PAD
127
masih kurang efektif karena rasio yang dihasilkan masih belum mencapai
100% di tahun 2006, sedangkan pada tahun 2005 efektifitas PAD yang
dihasilkan telah efektif. Penurunan efektifitas PAD pada tahun anggaran
2005-2006 disebabkan adanya penurunan pendapatan pajak daerah dan
lain-lain PAD yang sah.
V.1.7 Rasio Efektivitas Pajak Daerah
h
Kabupaten Lamongan Efektifitas pajak daerah yang dihasilakan
kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
10.359.189.127 Rasio Efektivitas Pajak Daerah = Lamongan Tahun 2005 10.353.415.000 = 1,00 10.909.571.668,90 Rasio Efektivitas Pajak Daerah =
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Target Penerimaan Pajak Daerah
Lamongan Tahun 2006 11.060.095.000 = 0,99
Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan
jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Untuk kabupaten
128
Lamongan, realisasi pajak daerahnya sebesar Rp.10.909.571.668,90
sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp.11.060.095.000 sehingga
rasio efektifitas pajak daerah mencapai 0,99 di tahun 2006 dan mengalami
penurunan sebesar 0,01 atau sebesar 1%. Hal ini menunjukkan kabupaten
Lamongan masih kurang efektif dalam mengoptimalkan pajak daerahnya,
dimana angka rasio ini masih belum mencapai 100% sehingga realisasi
lebih tinggi dibanding target anggaran.
Pengumpulan pendapatan pajak daerah kabupaten Lamongan
yang tertinggi pada tahun 2006 didapatkan dari pendapatan pajak restoran
yaitu sebesar 106,57% sedangkan yang paling kecil sebesar 98,31% yang
didapat dari pajak penerangan jalan.
Kabupaten Gresik Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan
kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
46.201.767.364,29 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Gresik Tahun 2005 39.427. 000.000 = 1,17 52.232.611.349,60 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Gresik Tahun 2006 47.116.000.000 = 1,11
129
Kabupaten Gresik telah efektif dalam mengumpulkan pendapatan
pajak daerahya sesuai dengan yang ditargetkan. Dimana, rasio efisiensi
pendapatan pajak daerah yang dihasilkan kabupaten Gresik sebesar 1,11
atau lebih besar dari 100%. Pendapatan pajak daerah ini merupakan
komponen dari pendapatan asli daerah sehingga secara otomatis
pendapatan asli daerah yang dihasilkan kabupaten Gresik juga meningkat.
Efektifitas pajak daerah meningkat disebabkan karena peningkatan
realisasi pajak daerah yang diperoleh lebih besar dari target anggaran.
Kabupaten Tuban Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan
kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
35.096.200.214 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Tuban Tahun 2005 30.597.054.117 = 1,15 39.044.427.666 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Tuban Tahun 2006 31.595.997.900 = 1,24
Tingkat efektifitas pajak daerah yang dihasilkan kabupaten Tuban
pada tahun anggaran 2005-2006 telah efektif dan mengalami peningkatan
sebesar 0,09 atau sebesar 9%. Hal ini menunjukkan kemampuan
130
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan
jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.
Kabupaten Bojonegoro Efektifitas pajak daerah yang
dihasilkan kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
8.238.949.134,92 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Bojonegoro Tahun 2005 6.998.613.664 = 1,18 9.311.766.894 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Bojonegoro Tahun 2006 8.096.447.000 = 1,15
Tingkat efektifitas pajak daerah yang dihasilkan kabupaten
Bojonegoro telah efektif. Meskipun pada tahun anggaran 2005-2006
mengalami penurunan sebesar 0,03 atau sebesar 3%. Hal ini menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai
dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Perolehan pajak
daerah kabupaten Bojonegoro diperoleh dari pajak hotel, restoran, hiburan,
reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian C, sarang burung.
131
V.1.8 Derajat Kontribusi BUMD
Kabupaten Lamongan Derajat kontribusi BUMD yang
dihasilkan kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
5.740.702.526,71 Derajat Kontribusi BUMD = Lamongan Tahun 2005 41.353.905.714,37 = 0,14 6.331.073.588,95 Derajat Kontribusi BUMD =
Penerimaan Bagian Laba BUMD Derajat Kontribusi BUMD = Penerimaan PAD
Lamongan Tahun 2006 43.058.501.192,83 = 0.15
Dilihat dari rasio derajat kontribusi BUMD, kontribusi
perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah pada tahun 2005-
2006 mengalami peningkatan sebesar 0,1 atau sebesar 1%. Hal ini
disebabkan karena adanya peningkatan perolehan bagian laba atas
penyertaan modal atau investasi kepada pihak ketiga yakni pada Pabrik Es
PT. Tirta Maharani sebesar 18%. Pada tahun 2005 perolehan bagian laba
PT Tirta Maharani hanya sebesar 44,81% meningkat menjadi 63%.
132
Kabupaten Gresik Derajat kontribusi BUMD yang dihasilkan
kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
985.118.864,68 Derajat Kontribusi BUMD = Gresik Tahun 2005 87.961.119.316,82 = 0,01 1.093.462.355,31 Derajat Kontribusi BUMD = Gresik Tahun 2006 101.602.882.176,89 = 0,01
Kontribusi bagian laba dari badan usaha daerah yang dihasilkan
kabupaten Gresik pada tahun 2005-2006 tidak mengalami perubahan yang
cukup significant. Bagian laba dari badan usaha daerah kabupaten Gresik
yang memiliki realisasi anggaran sebesar Rp.1.093.462.355,31 dan target
sebesar Rp.958.297.283,46 pada tahun 2006 mendukung perolehan
pendapatan daerah kabupaten Gresik dengan menyumbang 1% dari
keseluruhan total pendapatan asli daerah.
Kabupaten Tuban Derajat kontribusi BUMD yang dihasilkan
kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
5.136.979.686.59 Derajat Kontribusi BUMD = Tuban Tahun 2005 61.486.083.553,23
= 0,08
133
1.532.028.725,37 Derajat Kontribusi BUMD = Tuban Tahun 2006 78.358.570.804,27 = 0,02
Kontribusi BUMD yang dihasilkan kabupaten Tuban pada tahun
anggaran 2005-2006 mengalami penurunan sebesar 6%. Hal ini berarti
tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan
daerah mengalami penurunan. Tidak tercapainya target anggaran pada
tahun 2006 yang mengakibatkan penurunan kontribusi BUMD disebabkan
karena adanya penerimaan kembali pemberian pinjaman yang dianggarkan
pada kelompok PAD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
seharusnya dianggarkan pada pembiayaan. Dalam penyajian laporan
keuangan tersebut realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan
anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
Kabupaten Bojonegoro Derajat kontribusi BUMD yang
dihasilkan kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
228.907.837,29 Derajat Kontribusi BUMD = Bojonegoro Tahun 2005 38.140.428.270,25 = 0,006
134
456.472.225,63 Derajat Kontribusi BUMD = Bojonegoro Tahun 2006 44.811.490.462.59 = 0.01
Dilihat dari rasio derajat kontribusi BUMD, kontribusi
perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah kabupaten
Bojonegoro pada tahun 2005 sebesar 0,006 dan pada tahun 2006 sebesar
0,01 sehingga pada tahun anggaran 2005-2006 mengalami peningkatan
sebesar 0,004 atau sebesar 0,4% . Realisasi kontribusi laba BUMD pada
tahun 2005 sebesar Rp.228.907.837,29 dan realisasi pada tahun 2006
sebesar Rp.456.472.225,63. Kontribusi laba BUMD kabupaten
Bojonegoro diperoleh dari apotik Sidowaras, PD BPR Bojonegoro, PD
Pasar, Bank Jatim.
V.1.9 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Rasio hutang terhadap pendapatan
daerah kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
444.192.872,12 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan =
Total Hutang Pemerintah Daerah Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Total Pendapatan Daerah
Daerah Lamongan Tahun 2005 443.956.394.219,37 = 0,001
135
504.783.741,51 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2006 661.759.337.197,70 = 0,000763
Dilihat dari rasio hutang terhadap pendapatan pada tahun 2005-
2006, kabupaten Lamongan telah sangat baik dalam membayar kembali
utangnya yaitu mengalami penurunan sebesar 0,0237% yang berarti
terjadi penurunan hutang pemerintah daerah pada tahun 2006 sehingga
posisi rasio masih cukup aman bagi pemerintah daerah. Hal ini berarti
kemampuan pengembalian pinjaman untuk melunasi hutang terjadi
peningkatan. Kabupaten Lamongan telah mempunyai perencanaan
pembayaran yang cukup baik di tahun 2007 yaitu hutang pembangunan
prsarana dan sarana perkotaan sebesar Rp.26.039.769,80, hutang
pembangunan pasar daerah sebesar Rp.43.612.326,38, hutang kelebihan
aset bagian laba badan usaha daerah sebesar Rp.134.734.481,19 yang
pembayarannya sebesar 100%.
Kabupaten Gresik Rasio hutang terhadap pendapatan daerah
kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
749.427.745 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Gresik Tahun 2006 648.559.074.779,67 = 0,00116
136
Dilihat dari rasio hutang terhadap pendapatan, kabupaten Gresik
pada tahun 2005 kabupaten Gresik tidak melakukan hutang baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Rasio yang dihasilkan pada tahun 2006
sebesar 0,00116 karena adanya hutang pada tahun 2006 sebesar
Rp.749.427.745 yang diperoleh dari hutang belanja atas kegiatan proyek
yang telah selesai dikerjakan pada dinas pekerjaan umum.
Kabupaten Tuban Rasio hutang terhadap pendapatan daerah
kabupaten Tuban pada periode tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut:
10.348.613.903 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Tuban Tahun 2005 453.516.735.416,23 = 0,02 2.389.673.949,10 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Tuban Tahun 2006 645.374.140.407,13 = 0,004
Rasio hutang terhadap pendapatan daerah ini berguna bagi para
calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah. Rasio hutang
terhadap pendapatan daerah kabupaten Tuban mengalami penurunan
sebesar 0,016 atau sebesar 0,02%. Hal ini menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman mengalami
peningkatan yang cukup baik.
137
Kabupaten Bojonegoro Rasio hutang terhadap pendapatan
daerah kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
1.112.775.290,59 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2005 449.685.061.049,25 = 0,002 1.118.674.735,42 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2006 702.809.844.370,17 = 0,002
Dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan pada tahun 2005-
2006, kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perubahan yang cukup
significant. Pada tahun 2005-2006 kemampuan membayar utang
kabupaten Bojonegoro sebesar 0,002 atau sebesar 0,2%. Hal ini berarti
kemampuan pengembalian pinjaman untuk melunasi hutang terjadi
peningkatan. Kabupaten Bojonegoro telah mempunyai rencana
pembayaran hutang tahun 2007 misalnya hutang jangka panjang berupa
pembayaran pinjaman untuk pembayaran Second East Java yang jatuh
tempo pada Maret dan September 2007.
V.2 ANALISIS BELANJA KABUPATEN PESISIR UTARA
V.2.1 Analisis Varians Belanja
Untuk memberikan ilustrasi analisis varians pendapatan, berikut ini
disajikan data pendapatan daerah yang disajikan dari informasi Laporan
Realisasi Anggaran keempat kabupaten.
138
Kabupaten Lamongan Tabel 5.9 menunjukkan data-data
varians anggaran belanja kabupaten Lamongan. Kinerja belanja daerah
menunjukkan efisiensi penggunaan atau penghematan anggaran apabila
dinilai realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2006, realisasi belanja
adalah sekitar 93,36%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah
yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 6,64% yang dilakukan
pemerintah kabupaten Lamongan pada tahun 2006.
Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja aparatur,
operasi, modal, bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak
tersangka menunjukkan kinerja yang baik. Hanya saja ada terdapat belanja
yang realisasinya sangat jauh dari target yang dianggarkan sehingga justru
tidak menunjukkan efisiensi, yaitu realisasi belanja pelayanan publik pada
belanja operasi dan pemeliharaan khusus bagian belanja pegawai atau
personalia yang realisasinya sebesar 116,12% dari jumlah yang
dianggarkan. Selain itu, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sudah
hampir mendekati target yaitu sebesar 98,63%. Namun, pengurangan
efisiensi belanja yang dilakukan pada belanja bagi hasil dan bantuan
keuangan diakibatkan adanya pengurangan belanja bagi hasil pajak atau
restribusi kepada pemerintah desa sebesar 83,48% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp.826.531.000 dan realisasi sebesar
Rp.689.964.331.
139
Tabel 5.9 Tabel Varians Belanja Lamongan
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
PENDAPATAN 640.689.848.070 661.759.337.197,70
21.069.489.127,7
F 103,29 443.956.394.219 BELANJA APARATUR DAERAH
Belanja Administrasi Umum 113.208.127.500
100.905.252.992.90
-12.302.874.507,10 F 89.13 83.920.415.392
Belanja Pegawai/Personalia 93.593.141.000
81.928.118.847.90
-11.665.022.152.10 F 87.54 70.247.761.842
Belanja Barang dan Jasa 11.586.572.500
11.193.776.737
-392.795.763 F 96.61 8.493.651.665
Belanja Perjalanan Dinas 2.347.765.000
2.152.865.000
-194.900.000 F 91.70 1.368.275.000
Belanja Pemeliharaan 5.680.649.000 5.630.492.408 -50.156.592 F 99.12 3.810.726.885 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 16.715.092.000
15.915.096.725
-799.995.275 F 95.21 12.615.424.202
Belanja Pegawai/Personalia 2.978.666.200
2.918.322.950 -60.343.250 F 97.97 3.081.126.250
Belanja Barang dan Jasa 8.615.072.475 8.037.991.975
-577.080.500 F 93.30 6.663.570.652
Belanja Perjalanan Dinas 3.832.304.025
3.689.826.500 -142.477.525 F 96.28 2.693.263.500
Belanja Pemeliharaan 1.289.049.300 1.268.955.300 -20.094.000 F 98.44 177.463.800
Belanja Modal 9.378.977.000 9.050.927.471 -328.049.529 F 96.50 6.419.050.450
Total Belanja Aparatur Daerah 139.302.196.500
125.871.277.188.90 -13.430.919.311,10 F 90.36
102.954.890.044
PELAYANAN PUBLIK
Belanja Administrasi Umum 252.333.025.500
226.907.858.907 -25.425.166.593 F 89.92 193.648.181.940
Belanja Pegawai/Personalia 233.156.814.500
208.216.785.075 -24.940.029.425 F 89.30 177.618.506.727
Belanja Barang dan Jasa 16.018.422.700 15.679.195.145 -339.227.555 F 97.88 13.412.256.001 Belanja Perjalanan Dinas 550.600.000
413.455.500 -137.144.500 F 75.09 363.199.850
Belanja Pemeliharaan 2.607.188.300 2.598.423.187 -8.765.113 F 99.66 2.254.119.362 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 72.655.300.150
72.130.093.322 -525.206.828 F 99.28 32.492.566.283
Belanja Pegawai/Personalia 3.273.948.400 3.801.662.914 5.277.14514 U 116.12 1.383569.550 Belanja Barang dan Jasa 30.704.888.850 30.496.909.396 -207.979.454 F 99.32 16.610.707.783 Belanja PerjalananDinas 1.168.219.900 1.122.850.150 -45.369.750 F 96.12 471.119.950
Belanja Pemeliharaan 37.508.243.000 36.708.670.865 -799.572.135 F 97.87 14.027.169.000
Belanja Modal 91.190.698.500 88.503.125.622 -2.687.572.878 F 97.05 35.214.718.200 Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan 110.169.950.500 108.657.104.479
-1.512.846.021
F 98,63 82.360.495.598,34BelanjaTidak Tersangka 2.250.000.000 1.464.954.586 -785.045.414 F 65.11
Total Belanja Publik 528.598.974.650 497.663.136.916 -30.935.837.734 F 94.15 3.715.962.021,34
140
Lanjutan Tabel 5.9 Tabel Varians Belanja Lamongan
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
Jumlah Belanja 667.901.171.150 623.534.414.104.90 -44.366.757.045,10 F 93.36 446.670.852.065,34
SURPLUS /DEFISIT
(27.211.323.080)
38.224.923.092,80 (2.714.457.845,97)
PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu 24.654.577.232,63
24.573.098.232,68 -18.521.000,05 100,08 32.945.321.190,40Transfer dari dana cadangan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan dana Revolving 11.861.977.050
11.194.880.715 -667.096.335 F 94.38 -
Jumlah Penerimaan Daerah 36.516.554.282,63
35.867.978.947,68 -6.4857.533.4.95 F 98.22 32.945.321.190,40
Pengeluaran Daerah Transfer ke Dana Cadangan -
Penyertaan Modal 8.273.740.000 7.420.739.835,37
-853.000.164,63 89.69 5.516.181.91 1,75
Pembayaran utang pokok yg jatuh tempo 41.583.200
41.583.200
0 100 41.583.200
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan 989.908.002,63
66.630.579.005,11
-65.640.671.002,48
6730,9 24.673.098.232,68
Jumlah Pengeluaran Daerah 9.305.231.202,63
74.092.902.040,48 64.787.670.837,85 796.25 30.230.863.344,43
Jumlah Pembiayaan 27.211.328.080 -38.224.933.092,80
-140.47 2.714.457.845,97
Kabupaten Gresik Tabel 5.10 menunjukkan data-data varians
anggaran belanja daerah kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2006.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2006, realisasi belanja
kabupaten Gresik adalah sebesar 89% dengan target anggaran sebesar
Rp.701.909.421.856 dan realisasi belanja sebesar Rp.624.696.025.112,60.
Secara umum, seluruh komponen belanja baik belanja aparatur, pelayanan
publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka
141
menunjukkan bahwa realisasi belanja yang dianggarkan tidak melebihi
target yang dianggarkan. Terserapnya anggaran belanja pada tahun 2006
tersebut hanya sebesar 89% disebabkan karena adanya beberapa progam
yang belum bisa dilaksanakan karena alasan teknis seperti proyek LSRIP
(Lower Solo River Improvement Project) Phase II sebesar Rp.600.000.000,
pembebasan lahan lapangan terbang perintis desa Tanjungori Kecamatan
Tambak belum terealisir sebesar Rp.5.653.859.750, sertifikat tanah dan
pelepasan hak kantor polsek Tambak belum teralisir Rp.120.339.000 dan
ada belanja yang tidak terserap seluruhnya (100%) karena adanya efisiensi
belanja. Penghematan anggaran yang dilakukan kabupaten Gresik tahun
2006 yang disebabkan karena adanya beberapa progam yang belum yang
dilaksanakan belum bisa menunjukkan prestasi anggaran belanja yang
sebenarnya. Namun, kabupaten Gresik tidak melakukan pemborosan
anggaran belanja sebab penghematan anggaran tahun 2006 digunakan
untuk pembiayaan tahun berikutnya.
Tabel 5.10 Tabel Varians Anggaran Belanja Gresik
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
PENDAPATAN 620.426.397.23,46 648.559.074.779,67 28.132.677.543,21 F 104,53 474.988.244.204,82
BELANJA APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum 170.955.841.167
155.609.224.326,60
-15.346.616.840,40 F 91,02 130.495.703.788,52 Belanja Pegawai/Personalia 124.181.086.001
113.429.750.284,60
-10.751.335.716,40 F 91,34 94.886.828.402,52
Belanja Barang dan Jasa 27.789.950.746 24.529.781.238
-3.260.169.508 F 88,27 22.626.694.977
Belanja Perjalanan Dinas 9.549.311.500 8.993.593.310 -555.718.190 F 94,18 5.441.922.220
142
Lanjutan Tabel 5.10 Tabel Varians Anggaran Belanja Gresik
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
Belanja Pemeliharaan 9.435.492.920 8.656.099.494 -779.393.426 F 91,74 7.540.258.189 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 24.210.330.150
19.538.240.940
-4.672.089.210 F 80,70 21.219.890.247,27
Belanja Pegawai/Personalia 7.465.208.000 6.518.553.689
-946.654.311 F 87,32 6.562.025.727,27
Belanja Barang dan Jasa 11.922.527.650 9.727.909.342
-2.194.618.308 F 81,59 12.044.844.720
Belanja Perjalanan Dinas 3.347.664.000
1.965.105.150 -1.382.558.850 F 58,70 1.156.429.950
Belanja Pemeliharaan 1.474.930.500 1.326.672.759 -148.257.741 F 89,95 1.456.589.850
Belanja Modal 29.012.624.950 13.845.313.722 -15.167.311.228 F 47,72 17.618.297.296
Jumlah Belanja Aparatur 24.178.796.267 188.992.778.988,60 -35.186.017.278,40 F 84,30 169.333.891.331,79 PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum 155.598.628.317 147.917.610.805 -7.681.071.512 F 95.06 129.636.801.552 Belanja Pegawai/Personalia 154.776.285.682 147.207.141.672 -7.569.144.010 F 95.11 128.792.733.993 Belanja Barang dan Jasa 208.207.000 160.293.000 -47.914.000 F 76,99 438.484.026 Belanja Perjalanan Dinas 50.230.000
48.370.000
-1.860.000 F 96,30 23.838.300
Belanja Pemeliharaan 563.959.635 501.806.133
-62.153.502 F 88.98 381.745.233
Belanja Operasi dan Pemeliharaan 67.390.403.552 62.626.857.340 -4.763.546.212 F 92.93 49.094.582.310 Belanja Pegawai/Personalia 14.397.766.520 13.947.779.520 -449.987.000 F 96.87 13.001.496.427,97 Belanja Barang dan Jasa 34.459.594.273 32.963.521.898 -1.496.072.375 F 95.66 26.325.738.712,03 Belanja Perjalanan Dinas 4.019.251.500
3.699.521.500
-319.730.000 F 92.05 2.455.366.700
Belanja Pemeliharaan 14.513.791.259
12.016.034.422 -2.497.756.837 F 82.79 7.311.980.470
Belanja Modal 125.238.241.520 98.988.569.660 -26.249.67.860 F 79.04 29.781.635.480
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 125.503.298.200
124.002.358.269
-1.500.939.931 F 98,80 77.407.186.222
Belanja Tidak Tersangka 4.000.000.000
2.167.850.050 -1.832.149.950 F 54.20 2.800.673.432
Jumlah Belanja Publik 477.730.625.589 435.703.246.124
-42.027.379.465 F 91,20 288.720.878.996
Jumlah Belanja 701.909.421.856
624.696.025.112,60
-77.213.396.743,40 F 89.00 458.054.770.327,79
Surpus/Defisit (81.483.024.620) 23.863.049.667 16.933.473.877,03
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Sisa Perhitungan Anggaran tahun Lalu 60.656.100.897,73
60.656.100.897,73 0 100 45.802.127.020,70
143
Lanjutan Tabel 5.10 Tabel Varians Anggaran Belanja Gresik
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
Transfer dari dana cadangan 0 0 0
0 0
Penerimaan Pinjaman dan Obligasib 25.000.000.000
-25.000.000.000 0 0
Hasil Penjualan Aset Daerah Yg Dipisahkan 0 0 0
0 0
Jumlah Penerimaan Daerah 85.656.100.897,73 60.656.100.897,73
100 45.802.127.020,70 PENGELUARAN DAERAH
Penyertaan Modal 3.940.000.000 1.565.000.000 -2.375.000.000 39.72 2.079.500.000
Transfer ke dana cadangan 0
0 0 0 0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Berjalan 233.076.278,.19
82.954.150.564,80
82,721,074,286.61
35.590,9 60.656.100.897,73
Jumlah Pengeluaran Daerah 4.173.076.278
84.519.150.565 80.346.074.286,61 2.02
5,4 62.735.600.897,73
Jumlah Pembiayaan
1.483.024.620 (23.863.049.667.07)(105.346.074.286,6) (29,
29) (16.933.473.897,03)
Kabupaten Tuban Tabel 5.11 menunjukkan data-data varians
anggaran belanja kabupaten Tuban. Analisis varians anggaran belanja
berguna untuk mengetahui perbedaan antara realisasi belanja dengan
anggaran. Realisasi belanja kurang dari anggaran maka dapat dikatakan
favorable (F) dan sebaliknya jika realisasi melebihi anggaran dapat
dikatakan sebagai unfavorable (U). Berdasarkan data varians belanja
tersebut, realisasi belanja yang dihasilkan kabupaten Tuban adalah sebesar
89,57% dengan anggaran sebesar Rp.638.212.009.496,26 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.571.662.006.752,50. Hal ini menunjukkan adanya
144
kinerja belanja daerah yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar
10,43%.
Secara umum seluruh komponen belanja kabupaten Tuban
menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi anggaran tidak melebihi
target anggaran. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki
realisasi yang melebihi target anggaran. Pelampauan belanja keuangan
disebabkan karena realisasi belanja langsung yang bersifat bantuan
keuangan berdasarkan SAP dan hasil temuan BPK tahun 2005 harus
melalui rekening belanja bantuan sedangkan penganggaran terlanjur
dianggarkan pada belanja modal.
Apabila murni dari anggaran dan realisasi rekening bantuan
keuangan maka tidak terjadi pelampauan realisasi anggaran yaitu dari
anggaran sebesar Rp.19.806.124.494 dan realisasi sebesar
Rp.17.851.184.519 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.954.939.975
(90,12%).
Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
PENDAPATAN 551.425..050.140 645.374.140.407,13 93.949.090.267 F 117,04 453.516.735.416,23
BELANJA BELANJA APARATUR DAERAH Belanja AdministrasiUmum 123.300.591.435 101.776.554.445,50 -21.524.036.990 F 82,54 99.902.920.221,50 Belanja Pegawai/Personalia 87.289.392.926 70.854.515.274 -16.434.877.652 F 81,17 73.441.121.758 Belanja Barang dan Jasa 23.285.849.059 20.117.786.332 -3.168.062.728 F 86,39 17.586.196.466,50
145
Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
Belanja Perjalanan Dinas 4.588.720.000 3.790.631.025 -798.088.975 F 82,61 3.232.383.500 Belanja Pemeliharaan 8.136.629.450 7.013.621.815 -1.123.007.635 F 86,20 5.643.218.497 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 4.396.442.500 3.370.524.125 -1.025.918.375 F 76,66 2.992.816.300 Belanja Pegawai/Personalia 974.777.500 729.800.325 -244.977.175 F 74,87 575.579.350 Belanja Barang dan Jasa 3.278.825.000 2.544.233.800 -734.591.200 F 77,60 2.381.676.950
B. Perjalanan Dinas 142.840.000 96.490.000 -46.350.000 F 67,55 35.560.000
Belanja Modal 5.035.430.000 3.993.131.725 -1.042.298.275 F 79,30 5.543.742.159 Belanja Modal Tanah 145.000.000 43.000.000 -102.000.000 F 29,66 673.934.250 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 0 0 F 0 346.350.000 Belanja Modal Jaringan 0 0 0 F 0 0 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.844.000.000 2.105.059.600 -738.940.400 F 74,02 690.871.000 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 500.000.000 450.249.000 -49.751.000 F 90,05 1.818.158.600 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga 900.804.000 790.686.250 -110.117.750 F 87,78 647.029.559 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 228.126.000 213.584.500 -14.541.500 F 93,63 1.164.486.000 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 0 0 F 0 179.000.000 Belanja Modal Buku Perpustakaan 37.500.000 37.231.000 -269.000 F 99,28 23.912.750 Jumlah Belanja Aparatur 132.732.463.935 109.140.210.295,50 -23.592.253.640 F 82,23 108.439.478.680,50 BELANJA PELAYANAN PUBLIK 0 0 0 F 0 Belanja AdministrasiUmum 194.633.175.300 185.913.709.484 -8.719.465.816 F 95,52 150.951.750.993,33 Belanja Pegawai/ Personalia 182.432.454.800 174.251.815.518 -8.180.639.282 F 95,52 140.772.065.808 Belanja Barang dan Jasa 9.518.342.250 9.172.235.551 -346.106.699 F 96,36 7.951.425.900 Belanja Perjalanan Dinas 83.400.000 52.411.500 -30.988.500 F 62,84 57.666.900 Belanja Pemeliharaan 2.598.978.250 2.437.246.915 -161.731.335 F 93,78 2.170.592.385 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 32.905.248.000 31.861.540.529 -1.043.707.471 F 96,83 22.812.384.499
Belanja Pegawai 911.161.000 893.047.500 -18.113.500 F 98,01 766.134.350 Belanja Barang Dan Jasa 18.337.568.000 17.551.983.479 -785.584.521 F 95,72 13.082.936.404 Belanja Perjalanan Dinas 762.951.000 728.708.500 -34.242.500 F 95,51 926.855.000 Belanja Pemeliharaan 12.893.568.000 12.687.801.050 -205.766.950 F 98,40 8.036.458.745 BELANJA MODAL 245.143.504.500 191.665.648.290 -53.477.856.210 F 78,19 135.676.274.375 Belanja Modal Tanah 4.900.000.000 3.908.093.815 -991.906.185 F 79,76 582.770.000
146
Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
Belanja Modal Jalan dan Jembatan 112.169.978.000 98.489.641.800 -13.680.336.200 F 87,80 82.116.108.325 Belanja Modal Bangunan Air 17.992.000.000 16.099.291.300 -1.892.708.700 F 89,48 5.312.710.000 Belanja Modal Instalasi 427.500.000 147.342.900 -280.157.100 F 34,47 192.500.000 Belanja Modal Jaringan 11.185.077.000 9.493.537.000 -1.691.540.000 F 84,88 4.594.327.000 Belanja Modal Bangunan Gedung 52.741.870.500 50.741.694.800 -2.000.175.700 F 96,21 13.496.281.900 Belanja Modal Monumen 100.000.000 99.265.000 -735.000 F 99,27 0 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1.200.000.000 1.128.770.000 -71.230.000 F 94,06 335.643.000 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 450.000.000 305.696.000 -144.304.000 F 67,93 0 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 4.450.300.000 0 -4.450.300.000 F 0 337.846.250 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.394.025.000 1.174.869.125 -219.155.875 F 84,28 327.820.000 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 181.300.000 179.723.000 -1.577.000 F 99,13 49.700.000 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 3.496.359.000 3.096.967.550 -399.391.450 F 88,58 39.900.000 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 2.118.000.000 1.827.493.000 -290.507.000 F 2.824.115.000 Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 962.920.000 0 -962.920.000 F 0 2.329.850.000 Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat 22.623.904.300 0 -22.623.904.300 F 0 19.611.462.500 Belanja Modal Pengembangan Pasar Desa 200.000.000 0 -200.000.000 F 0 250.000.000 Belanja Modal untuk Koperasi, PKM,LKM 1.000.000.000 0 -1000.000.000 F 0 500.000.000
Belanja Modal Usaha 2.235.000.000 0 -2.235.000.000 F 0 1.790.000.000 Belanja Modal Tempat Reklame 50.000.000 49.979.000 -21.000 F 99,96 0 Belanja Modal Revitalisasi Pasar Daerah 0 0 0 F 0 225.499.000 Belanja Modal Bangunan di bawah air laut 0 0 0 F 0 59.000.000 Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata 280.000.000 279.276.000 -724.000 F 99,74 149.781.400 Belanja Modal Pengembangan Sentra Industri kecil 200.000.000 0 -200.000.000 F 0 250.000.000 Belanja Modal Bangunan Bkn gedung 4.685.270.700 4.644.008.000 -41.262.700 F 99,12 300.960.000 Belanja Pembuatan Trucuk dan Penghijauan Pantai 100.000.000 0 -100.000.000 F 0 0
147
Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 19.806.124.494 47.743.173.569 27.937.049.075 U 241,05 9.970.878.824 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pem. Kabupaten/Kota 3.297.423.327 3.180.195.190 -117.228.137 F 96,44 3.275.778.212 Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pem. Desa/ Kota 88.432.217 70.209.681 -18.222.536 F 79,39 30.312.162 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Camat 3.052.104.000 25.056.687.425 22.004.583.425 U 820,96 3.029.920.100 Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan 3.676.375.000 10.809.987.953 7.133.612.953 U 294,04 2.669.315.850 Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi 458.500.000 416.739.000 -41.761.000 F 90,89 456.052.500 Belanja Bantuan Keuangan PILKADA 9.233.289.950 8.209.354.320 -1.023.935.630 F 88,91 0 Belanja Bantuan Keu. u/ InstansiVertikal 0 0 0 F 0 509.500.000 Belanja Tidak Tersangka 12.991.493.267,26 5.337.724.585 -7.653.768.682 F 41,09 182.040.000 Jumlah Belanja Pelayanan Publik
505.479.545.561,26 426.521.796,57 -78.957.749.104 F 84,38 319.593.328.691,33
Jumlah Belanja 638.212.009.496,26 571.662.006.752,50 -66.550.002.744 F 89,57 428.032.807.371,83
Surpus/Defisit -86.786.959.356,3 73.712.133.654,63 160.499.093.010,9 -84,93 25.483.928.044,40
PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th.Lalu 86.999.474.687,72 86.999.474.687,72 0 100 66.937.781.988,49 Transfer Dari Dana Cadangan 0 0 0 0 0 Penerimaan Dari Pinjaman dan Obligasi 0 0 0 0 0 Hasil Penjualan aset Daerah ygDipisahkan 0 0 0 0 0
Penerimaan Piutang 1..305.557.872,54 4.999.918.691,38 3.694.360.818,84 382,97 0 Iuran Wajib Pegawai 0 0 0 0 13.292.796.860 Tabungan Perumahan 0 0 0 0 794.158.000
PPh pasal 21 0 0 0 0 3.936.981.671 Penerimaan Pihak Ke tiga 0 0 0 0 2.613.023.862 Jumlah Penerimaan Daerah
88.305.032.560,26 91.999.393.379,10 3.694.360.818,84 104,18 87.574.742.381,49
148
Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
PEMBIAYAAN PENGELUARAN Transfer ke Dana Cadangan 0 0 0 0 0
Penyertaan Modal 1.100.000.000 999.243.235,22 -100.756.764,78 90,84 900.865.895,17 Pembayaran Utang Pokok Yg JthTempo 30.330.000 30.330.000 0 100 30.330.000 Sisa Lebih Perhitungan Ang. Th Berjalan 0 159.696.290.594,51 159.696.290.594,5 88.519.020.549,72 Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu 387.743.204 387.743.204 0 100 Iuran Wajib Pegawai 0 0 0 0 13.292.796.860 Tabungan Perumahan 0 0 0 0 794.158.000
PPh pasal 21 0 0 0 0 3.936.981.671 Pengeluaran Pihak keTiga 0 0 0 0 1.093.478.000 Kegiatan Lanj. Terminal Wisata Laut 0 0 0 0 4.491.039.450 Pemberian Pinjaman pada Pihak ketiga 0 4.597.920.000 4.597.920.000 Jumlah Pengeluaran Daerah 1.518.073.204 165.711.527.033,73 164.193.453.829,7 10916 113.058.670.425,89 Jumlah Pembiayaan 86.817.289.356,26 -73.712.133.654,63 -160.529.423.010,9 -25.483.928.044,40
Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.12 menunjukkan data-data
varians anggaran belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran
2006. Berdasarkan data varians belanja kabupaten Bojonegoro tahun 2006,
realisasi belanja kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.639.288.719.642,21
dan target anggaran sebesar Rp.672.602.218.630,03. Secara umum,
seluruh komponen belanja kabupaten Bojonegoro memiliki realisasi
belanja kurang dari target anggaran. Terserapnya anggaran belanja pada
tahun 2006 tersebut hanya sebesar 95,05%. Hal ini menunjukkan adanya
efisiensi anggaran kinerja belanja daerah kabupaten Bojonegoro yang baik
149
yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 4,95. Hanya belanja bantuan
keuangan dari instansi yang lebih tinggi yang memiliki realisasi melebihi
target anggaran yang dihasilkan yaitu sebesar Rp.20.160.000 pada tahun
2006 dan pada tahun 2005 tidak terdapat pengeluaran belanja tersebut.
Tabel 5.12 Tabel Varians Anggaran Belanja Bojonegoro
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANS F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
PENDAPATAN 630.528.107.512,24 702.809.844.370,17 72.281.736.857,93 F 111,46 449.685.061.049,25
BELANJA BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum 82.848.709.697 70.253.012.705,69 -12.595.696.991,31 F 84,80 62.163.390.146 Belanja Pegawai dan Personalia 60.627.553.977 49.209.720.570,69 -11.417.833.406,31 F 81,17 45.665.185.821 Belanja Barang dan Jasa 16.021.847.370 14.962.684.232 -1.059.163.138 F 93,39 11.675.054.992 Belanja Perjalanan Dinas 2.277.537.500 2.252.352.500 -25.185.000 F 98.89 2.114.995.040
Belanja Pemeliharaan 3.921.770.850 3.828.255.403 -93.515.447 F 97,62 2.708.154.293 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 23.076.775.184 22.456.674.229 -620.100.955 F 97,31 12.749.172.441 Belanja Pegawai dan Personalia 5.976.353.000 5.804.173.715 -172.179.285 F 97,12 3.799.312.242 Belanja Barang dan Jasa 10.563.440.184 10.153.981.014 -409.459.170 F 96,12 6.932.432.924 Belanja Perjalanan Dinas 6.416.395.000 6.378.742.500 -37.652.500 F 99,41 1.934.590.275
Belanja Pemeliharaan 120.587.000 119.777.000 -810000 F 99,33 82.837.000
Belanja Modal 11.624.344.922 11.035.932.022 -588412900 F 94,94 12.199.064.135
Belanja Modal Tanah 0 0 0 0 370.827.920 Belanja Modal Jaringan 290.020.000 287.050.000 -2.970.000 F 98,98 355.000.000 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.705.088.500 5.371.076.700 -334.011.800 F 94,15 4.030.644.300 Belanja Modal Alat Angkutan 974.186.822 912.416.322 -61.770.500 F 93,66 2.102.363.200 Belanja Modal alat Pertanian 0 0 0 0 6.000.000 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.049.218.000 3.868.059.000 -181.159.000 F 95,53 4.903.173.715 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 268.231.600 264.155.000 -4.076.600 F 98.48 292.800.000 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 190.000.000 187.275.000 -2.725.000 F 98.57 128.655.000 Belanja Modal Buku Perpustakaan 147.600.000 145.900.000 -1.700.000 F 98.85 9.600.000 Jumlah Belanja Aparatur 117.549.829.803 103.745.618.956,69 -13.804.210.846 F 88.26 87.111.626.722
150
Lanjutan Tabel 5.12 Tabel Varians Anggaran Belanja Bojonegoro
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANS F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
BELANJA PUBLIK Belanja Admistrasi Umum 267.901.673.752,30 256.230.473.895 -11.671.199.857,30 F 95,64 214.674.347.622 Belanja Pegawai dan Personalia 238.927.908.326 227.614.824.635 -11.313.083.691 F 95,27 194.776.043.261
Belanja Barang & Jasa 24.525.826.126,30 24..205.435..635 -320.390.491,30 F 98,69 16.424.678.298 Belanja Perjalanan Dinas 1.693.269.000 1.691.199.000 -2.070.000 F 99,88 1.061.414.250
Belanja Pemeliharaan 2.754.670.300 2.719.014.625 -35.655.675 F 98,71 2.412.211.813 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 26.250.671.520 25.723.962.553 -526.708.967 F 97,99 18.193.929.587,60 Belanja Pegawai dan Personalia 5617662400 5.448.149.900 -169.512.500 F 96,98 3.158.703.960
Belanja Barang &Jasa 17.642.530.120 17.364.691.093 -277.839.027 F 98,43 11.366.959.097,60 Belanja Perjalanan Dinas 1.597.199.000 1.524.744.000 -72.455.000 F 95,46 1.266.724.000
Belanja Pemeliharaan 1.393.280.000 1.386.377.560 -6.902.440 F 99,50 2.401.542.530
Belanja Modal 121.474.903,30 117.967.656.836 -3.507.246.294 F 97,11 77.043.295.414
Belanja Modal Tanah 21.096.250.000 18.673.391.660 -2.422.858.340 F 88,52 10.418.384.753 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 35.663.053.000 35.325.593.749 -337.459.251 F 99,05 29.273.627.410 Belanja Modal Bangunan Air 10.449.868.000 10.256.714.850 -193.153.150 F 98,15 11.127.506.349 Belanja Modal Instalasi 388.020.000 384.924.300 -3.095.700 F 99,20 49.999.900 Belanja Modal Jaringan 4.163.500.000 4.136.689.060 -26.810.940 F 99,36 1.717.843.255 Belanja Modal Bangunan Gedung 43.495.268.400 43.090.823.840 -404.444.560 F 99,07 21.287.527.660 Belanja Modal Monumen 300.000.000 296.640.000 -3.360.000 F 98,88 0 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1.994.468.700 1.976.558.000 -17.910.700 F 99,10 448.700.000 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 80.000.000 78.623.000 -1.377.000 F 98,28 63.860.000 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 841.500.000 818.222.500 -23.277.500 F 97,23 39.250.000 Belanja Modal Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.277.069.330 1.271.937.450 -5.131.880 F 99,60 1.145.506.090
Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi 4.480.000 2.500.000 -1.980.000 F 55,80 62.249.999 Belanja Modal Alat Kedokteran 947.725.700 939.902.627 -7.823.073 F 99,17 586.284.078 Belanja Modal Alat Laboratorium 450.250.000 448.000.000 -2.250.000 F 99,50 317.871.920 Belanja Modal Buku Perpustakaan 163.950.000 108.989.800 -54.960.200 F 66,48 249.586.000 Belanja Modal Barang corak kesenian 9.500.000 9.200.000 -300..000 F 96.84 50.600.000
Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 150.000.000 148.946.000 -1.054.000 F 99,30 20.449.8000 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 138.225.140.424,73 134.652.943.401,52 -3.572.197.023,21 F 97,42 59.716.838.907,02
151
Lanjutan Tabel 5.12 Tabel Varians Anggaran Belanja Bojonegoro
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANS F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten 11210058366 11.209.833.480 -224.886 F 100 7.313.486.900 Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pemerintah Desa 64.707.456.919,63 62.667.248.861,52 -2.040.208.058,11 F 96.85 17.625.035.907 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten 1.871.979.806 1.085.300.000 -786.679.806 F 57.98 100.000.000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan 60.043.645.333,10 59.283.501.060 -760.144.273,10 F 98,73 34.177.554.100 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi 392.000.000 368.900.000 -23.100.000 F 94,11 50.650.000 Belanja Bantuan Keuangan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi 0 20.160.000 20.160.000 U 0 450.112.000 Belanja Tidak Tersangka 1.200.000.000 968.064.000 -231.936.000 F 80,67 350.000.000 Jumlah Belanja Publik 555052388827,03 535.543.100.685,52 -19.509.288.141,51 F 96,49 214.674.347.622
Jumlah Belanja 672.602.218.630,03 639.288.719.642,21 -33.313.498.987,82 F 95,05 457.090.038.252,62
Surplus/Defisit -42.074.111.117,79 63.521.124.727,96 -7.404.977.203,37
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Ang.Th Lalu 19.253.941.717,79 19.253.941.217,48 -500,31 100
26.758.981.960,85
Transfer dari dana cadangan 0 0 0 0 0 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 250.90.169.400 0 -25.090.169.400 0 0
Hasil Penjualan Aset Daerah Yg dipisahkan 0 0 0 0 0 Pendapatan dari potongan gaji 0 0 0 0 26.373.758.841 Penerimaan dari pengembalianPinjaman 0 0 0 0
Jumlah Penerimaan 44.344.111.117,79 26.661.788.687,18 -17.682.322.430,61 60,12 531.32.677.261,85PENGELUARAN DAERAH Transfer ke dana cadangan 0 0 0 0 0
Penyertaan Modal 2.170.000.000 1.940.586.331,91 -229.413.668,09 89,43 0
Pembayaran Utang Pokok Yg jatuh tempo 100.000.000 100.000.000 0 100 100.000.000 Sisa Lebih Perhitungan Ang.ThBerjalan 0 88.142.327.083,23 88.142.327.083,23 0 19.253.941.217,48 Penyetoran Potongan Gaji 0 0 0 0 26.373.758.841 Pembayaran kepada pihak ketiga 0 0 0 0
Jumlah Pengeluaran Daerah 2.270.000.000 90.182..913.415,14 87.912.913.415,14
3972.82 45.727.700.058,48
Jumlah Pembiayaan 42.074.111.117,79 - 63.521.124.727,96 -150,97 7.404.977.203,37
152
V.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja
Pertumbuhan belanja ini bermanfaat untuk mengetahui
perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja
memiliki kecenderungan untuk selalu naik.
Kabupaten Lamongan Tabel 5.13 menunjukkan data-data
pertumbuhan belanja kabupaten Lamongan untuk periode 2005-2006.
Pertumbuhan belanja tahun 2006 sebesar 40% untuk Lamongan. Kenaikan
ini dikaitkan karena adanya penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs
rupiah, perubahan cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro
ekonomi. Meskipun pertumbuhan belanja mengalami kenaikan, tetapi
pertumbuhan pendapatan meningkat menjadi 49%.
Tabel 5.13 Tabel Pertumbuhan Belanja Lamongan
Kenaikan/penurunan URAIAN REALISASI
TAHUN 2005 REALISASI TAHUN 2006 Rupiah %
BELANJA APARATUR DAERAH 102.954.890.044 125.871.277.188.90 22.916.387.144.90 22,26 Belanja Administrasi Umum 83920415392 100.905.252.992.90 16.984.837.600.90 20,24 Belanja Pegawai/Personalia 70.247.761.842 81.928.118.847,90 11.680.357.005.90 16,63 Belanja Barang dan Jasa 8.493.651.665 11.193.776.737 2.700.125.072 31,79 Belanja Perjalanan Dinas 1.368.275.000 2152865000 784.590.000 57,34 Belanja Pemeliharaan 3.810.726.885 5.630.492.408 1.819.765.523 47,75 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 12.615.424.202
15.915.096.725 3.299.672.523 26,16
Belanja Pegawai/Personalia 3.081.126.250 2.918.322.950 -162.803.300 -5,28 Belanja Barang dan Jasa 6.663.570.652 8.037.991.975 1.374.421.323 20,63 Belanja Perjalanan Dinas 2.693.263.500 3.689.826.500 996.563.000 37,00 Belanja Pemeliharaan 177.463.800 1.268.955.300 1.091.491.500 615,05Belanja Modal 6.419.050.450 9.050.927.471 2.631.877.021 41,00 PELAYANAN PUBLIK 343.715.962.021,34 497.663.136.916 153.947.174.894,66 44,79 Belanja Administrasi Umum 193.648.181.940 226.907.858.907 33.259.676.967 17,18 Belanja Pegawai/Personalia 177.618.506.727 208.216.785.075 30.598.278.348 17,23 Belanja Barang dan Jasa 13.412.256.001 15679195145 2.266.939.144 16,90
153
Lanjutan Tabel 5.13 Tabel Pertumbuhan Belanja Lamongan
Kenaikan/penurunan URAIAN REALISASI
TAHUN 2005 REALISASI TAHUN 2006 Rupiah %
Belanja Perjalanan Dinas 363.199.850 413.455.500 50.255.650 13,84 Belanja Pemeliharaan 2.254.119.362 2.598.423.187 344.303.825 15.27 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 32.492.566.283
72.130.093.322 39.637.527.039 121.99
Belanja Pegawai/Personalia 1.383.569.550 3801662914 2.418.093.364 174.77Belanja Barang dan Jasa 16.610.707.783 30.496.909.396 13.886.201.613 83.60 Belanja Perjalanan Dinas 471.119.950 1.122.850.150 651.730.200 138.34Belanja Pemeliharaan 14.027.169.000 36.708.670.865 22.681.501.865 161.70Belanja Modal 35.214.718.200 88.503.125.622 53.288.407.422 151,32Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 82.360.495.598 108.657.104.479 26.296.608.880,66 31,93 Belanja Tidak Tersangka 0 1.464.954.586 1.464.954.586 100 Jumlah Belanja 446.670.852.065,34 623.534.414.104,90 176.863.562.039,56 39,60
Pertumbuhan Belanja 623.534.414.104,90 – 446.670.852.065,34 Lamongan Tahun 2006 = 446.670.852.065,34 = 0,395959488x 100% = 39,60% Kabupaten Gresik Tabel 5.14 menyajikan data-data
pertumbuhan belanja daerah kabupaten Gresik untuk periode tahun
anggaran 2005-2006 yang meliputi pertumbuhan belanja aparatur daerah
dan belanja pelayanan publik. Pertumbuhan belanja kabupaten Gresik
tahun 2006 sebesar 36%. Pada tahun 2006 terdapat beberapa program
yang belum terealisasi sehingga berdampak pada anggaran belanja.
Meskipun pertumbuhan belanja mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhan
pendapatan meningkat menjadi 36,5%.
154
Tabel 5.14 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Gresik
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN REALISASI
TAHUN 2005 REALISASI TAHUN 2006 RUPIAH %
BELANJA APARATUR DAERAH 169.333.891.331,79 188.992.778.988,60 19.658.887.657 11,6 Belanja AdministrasiUmum 130.495.703.788,52 155.609.224.326,60 25,113,520,538.08 19,24 Belanja Pegawai/Personalia 94.886.828.403
113.429.750.284,60 18.542.921.882,08 19,54
Belanja Barang dan Jasa 22.626.694.977 24.529.781.238 1.903.086.261 8,41 Belanja Perjalanan Dinas 5.441.922.220 8.993.593.310 3.551.671.090 65,27 Belanja Pemeliharaan 7.540.258.189 8656099494 1.115.841.305 14,80 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 21.219.890.247 19.538.240.940 -1.681.649.307,27 -7,92 Belanja Pegawai/Personalia 6.562.025.727 6.518.553.689 -43.472.038,27 -0,66 Belanja Barang dan Jasa 12.044.844.720 9.727.909.342 -2.316.935.378 -19,24 Belanja Perjalanan Dinas 1.156.429.950 1.965.105.150 808.675.200 69,93 Belanja Pemeliharaan 1.456.589.850 1.326.672.759 -129.917.091 -8,92 Belanja Modal 17.618.297.296 13.845.313.722 -3.772.983.574 -21,42 PELAYANAN PUBLIK 288.720.878.996 435.703.246.124 146.982.367.128 50,9 Belanja Administrasi Umum 129.636.801.552 147.917.610.805 18.280.809.253 14,10 Belanja Pegawai/Personalia 128.792.733.993 147.207.141.672 18.414.407.679 14,30 Belanja Barang dan Jasa 438.484.026 160.293.000 -278.191.026 -63,44 Belanja Perjalanan Dinas 23.838.300 48.370.000 24.531.700 102,91 Belanja Pemeliharaan 381.745.233 501.806.133 120.060.900 31,45 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 49.094.582.310
62.626.857.340 13.532.275.030 27,56
Belanja Pegawai/Personalia 13.001.496.428 13.947.779.520 946.283.092,03 7,28 Belanja Barang dan Jasa 26.325.738.712 32.963.521.898 6.637.783.185,97 25,21 Belanja Perjalanan Dinas 2.455.366.700 3.699.521.500 1.244.154.800 50,67 Belanja Pemeliharaan 7.311.980.470 12.016.034.422 4.704.053.952 64,33 Belanja Modal 29.781.635.480 98.988.569.660 69.206.934.180 232,38 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 77.407.186.222 124.002.358.269 46.595.172.047 60,19 Belanja Tdk Tersangka 2.800.673.432 2.167.850.050 -632.823.382 -22,60
Jumlah Belanja 458054770327.79 624.696.025.112,60 166.641.254.784,81 36,38 Pertumbuhan Belanja 624.696.025.112,60– 458.054.770.327,79 Gresik Tahun 2006 = 458.054.770.327,79 = 0,363802028 x 100% = 36,36%
155
Kabupaten Tuban Tabel 5.15 menyajikan data-data
pertumbuhan pendapatan kabupaten Tuban untuk tahun anggran 2005-
2006. Pertumbuhan belanja kabupaten Tuban mengalami peningkatan
pada tahun anggaran 2005-2006 sebesar 33,56% dengan realisasi anggaran
belanja tahun 2005 sebesar Rp.428.032.807.371,83 dan realisasi anggaran
belanja tahun 2006 sebesar Rp.571.662.006.752,50. Pertumbuhan belanja
tersebut diimbangi dengan peningkatan pendapatan sebesar 42,30%.
Peningkatan belanja pada tahun 2006 disebabkan karena adanya
pelaksanaan PILKADA tahun 2006 sehingga terdapat belanja bantuan
keuangan PILKADA kabupaten Tuban pada tahun 2006 sebesar
Rp.8.209.354.320. Peningkatan belanja tidak tersangka diakibatkan
adanya bencana alam yang terjadi pada kabupaten Tuban
Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
BELANJA BELANJA APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum 99.902.920.221,50 101.776.554.445,50 1.873.634.224 1,88 Belanja Pegawai/Personalia 73.441.121.758 70.854.515.274 -2.586.606.484 -3,52 Belanja Barang dan Jasa 17.586.196.466,50 20.117.786.332 2.531.589.865 14,40 Belanja Perjalanan Dinas 3.232.383.500 3.790.631.025 558.247.525 17,27 Belanja Pemeliharaan 5.643.218.497 7.013.621.815 1.370.403.318 24,28 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 2.992.816.300 3.370.524.125 377.707.825 12,62 Belanja Pegawai/Personalia 575.579.350 729.800.325 154.220.975 26,79 Belanja Barang dan Jasa 2.381.676.950 2.544.233.800 162.556.850 6,83 Belanja Perjalanan Dinas 35.560.000 96.490.000 60.930.000 171,34 Belanja Modal 5.543.742.159 3.993.131.725 -1.550.610.434 -27,97 Belanja Modal Tanah 673.934.250 43.000.000 -630.934.250 -93,62
156
Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan 346.350.000 0 -346.350.000 -100 Belanja Modal Jaringan 0 0 0 0 Belanja Modal Bangunan Gedung 690.871.000 2.105.059.600 1.414.188.600 204,70 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1.818.158.600 450.249.000 -1.367.909.600 -75,24
Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga 647.029.559 790.686.250 143.656.691 22,20
Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 1.164.486.000 213.584.500 -950.901.500 -81,66 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 179.000.000 0 -179.000.000 -100 Belanja Modal Buku Perpustakaan 23.912.750 37231000 13.318.250 55,70 Jumlah Belanja Aparatur 108.439.478.680,50 109.140.210.295,50 700.731.615 0,65 BELANJA PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum 150.951.750.993,33 185.913.709.484 34.961.958.491 23,16 B.Pegawai/ Personalia 140.772.065.808 174.251.815.518 33.479.749.710 23,78 Belanja Barang dan Jasa 7.951.425.900 9.172.235.551 1.220.809.651 15,35 Belanja Perjalanan Dinas 57.666.900 52.411.500 -5.255.400 -9,11 Belanja Pemeliharaan 2.170.592.385 2.437.246.915 266.654.530 12,28 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 22.812.384.499 31.861.540.529 9.049.156.030 39,67 Belanja Pegawai/Personalia 766.134.350 893.047.500 126.913.150 16,57 Belanja Barang dan Jasa 13.082.936.404 17.551.983.479 4.469.047.075 34,16 Belanja Perjalanan Dinas 926.855.000 728.708.500 -198.146.500 -21,38 Belanja Pemeliharaan 8.036.458.745 12.687.801.050 4.651.342.305 57,88 BELANJA MODAL 135.676.274.375 191.665.648.290 55.989.373.915 41,27 Belanja Modal Tanah 582.770.000 3.908.093.815 3.325.323.815 570,61 Belanja Modal Jalan 82.116.108.325 98.489.641.800 16.373.533.475 19,94 Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi) 5.312.710.000 16.099.291.300 10.786.581.300 203,03 Belanja Modal Instalasi 192.500.000 147.342.900 -45.157.100 -23,46 Belanja Modal Jaringan 4.594.327.000 9.493.537.000 4.899.210.000 106,64 Belanja Modal Bangunan Gedung 13.496.281.900 50.741.694.800 37.245.412.900 275,97 Belanja Modal Monumen 0 99.265.000 99.265.000 100 BelanjaModalAlatAngkut 335.643.000 1.128.770.000 793.127.000 236.30 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 0 305.696.000 305.696.000 100 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 337.846.250 0 -337.846.250 -100
Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga 327.820.000 1.174.869.125 847.049.125 258,39
157
Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 49.700.000 179.723.000 130.023.000 261,62 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 39.900.000 3.096.967.550 3.057.067.550 7661,82 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 2.824.115.000 1.827.493.000 -996.622.000 -35,29
Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 232.9850.000 0 -2.329.850.000 -100 Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat 19.611.462.500 0 -19.611.462.500 -100 Belanja Modal Pengembangan Pasar Desa 250.000.000 0 -250.000.000 -100 Belanja Modal untuk Koperasi, PKM,LKM 500.000.000 0 -500.000.000 -100 Belanja Modal Usaha 1.790.000.000 0 -1.790.000.000 -100 Belanja Modal Tempat Reklame 0 49.979.000 49.979.000 100 Belanja Modal Revitalisasi Pasar Daerah 225.499.000 0 -225.499.000 -100 Belanja Modal Bangunan di bawah air laut 59.000.000 0 -59.000.000 -100 Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata 149.781.400 279.276.000 129.494.600 86,5 Belanja Modal Pengembangan Sentra Industri kecil 250.000.000 0 -250.000.000 -100 Belanja Modal Bangunan Bukan Gedung 300.960.000 4.644.008.000 4.343.048.000 1443,06 Belanja Modal Pembuatan Trucuk dan Penghijauan Pantai 0 0 0 0
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 9.970.878.824 47.743.173.569 37.772.294.745 378,83 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pem. Kabupaten/Kota 3.275.778.212 3.180.195.190 -95.583.022 -2,92 Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pem. Desa/ Kota 30.312.162 70.209.681 39.897.519 131,62 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan & Camat 3.029.920.100 25.056.687.425 22.026.767.325 726,98 Belanja Bantuan Keuangan kpd Organisasi Kemasyarakatan 2.669.315.850 10.809.987.953 8.140.672.103 304,97 Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi 456.052.500 416.739.000 -39.313.500 -8,62
158
Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
Belanja Bantuan Keuangan PILKADA 0 8.209.354.320 8.209.354.320 100 Belanja Bantuan Keu. u/ InstansiVertikal 509.500.000 0 -509.500.000 -100 Belanja Tdk Tersangka 182.040.000 5.337.724.585 5.155.684.585 2832 Jumlah Belanja Pelayanan Publik 319.593.328.691,33 426.521.796.457 106.928.467.765,67 33,46 Jumlah Belanja 428.032.807.371,83 571.662.006.752,50 143.629.199.380,67 33,56 Pertumbuhan Belanja 571.662.006.752,50- 428.032.807.371,83 Tuban Tahun 2006 = 428.032.807.371,83 = 0,33555 x 100% = 33,56%
Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.16 menunjukkan data-data
pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-
2006. Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran
2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 39,86%. Pertumbuhan belanja
kabupaten Bojonegoro diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah
sebesar 56,29%.
Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran
2005-2006 mengalami peningkatan hampir di semua komponen belanja
khususnya peningkatan pada belanja tidak tersangka, belanja bantuan
keuangan kepada organisasi profesi, belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil restribusi kepada pemerintah
159
desa, belanja modal alat-alat pertanian, belanja modal alat-alat angkutan,
belanja modal instalasi, belanja modal buku perpustakaan pada belanja
aparatur, belanja perjalanan dinas pada belanja aparatur. Pada tahun
anggaran 2006 tidak terdapat pengeluaran belanja untuk belanja modal
tanah dan belanja modal alat-alat pertanian.
Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI APBD TAHUN
2005
REALISASI APBD TAHUN
2006 Rupiah % BELANJA BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum 62.163.390.146 70.253.012.705,69 8.089.622.559,69 13.01 Belanja Pegawai dan Personalia 45.665.185.821 49.209.720.570,69 3.544.534.749,69 7.76 Belanja Barang dan Jasa 11.675.054.992 14.962.684.232 3.287.629.240 28.16 Belanja Perjalanan Dinas 2.114.995.040 2.252.352.500 137.357.460 6.49 Belanja Pemeliharaan 2.708.154.293 3.828.255.403 1.120.101.110 41.36 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 12.749.172.441 22.456.674.229 9.707.501.788 76.14 Belanja Pegawai dan Personalia 3.799.312.242 5.804.173.715 2.004.861.473 52.77 Belanja Barang dan Jasa 6.932.432.924 10.153.981.014 3.221.548.090 46.47 Belanja Perjalanan Dinas 1.934.590.275 6.378.742.500 4.444.152.225 229.72 Belanja Pemeliharaan 82.837.000 119.777.000 36.940.000 44.59 Belanja Modal 12.199.064.135 11.035.932.022 -1.163.132.113 -9.53 Belanja Modal Tanah 370.827.920 0 -370.827.920 -100 Belanja Modal Jaringan 355.000.000 287.050.000 -67.950.000 -19.14 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.030.644.300 5.371.076.700 1.340.432.400 33.26 Belanja Modal Alat Angkutan 2.102.363.200 912.416.322 -1.189.946.878 -56.60 Belanja Modal alat Pertanian 6.000.000 0 -6.000.000 -100
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.903.173.715 3.868.059.000 -1.035.114.715 -21.11
Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 292.800.000 264.155.000 -28.645.000 -9.78 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 128.655.000 187.275.000 58.620.000 45.56 Belanja Modal Buku Perpustakaan 9.600.000 14.590.0000 136.300.000 1419.79 Jumlah Belanja Aparatur 87.111.626.722 103.745.618.956,69 16.633.992.235 19.10 BELANJA PUBLIK Belanja Admistrasi Umum 214.674.347.622 256.230.473.895 41.556.126.273 19.36 Belanja Pegawai dan Personalia 194.776.043.261 227.614.824.635 32.838.781.374 16.86 Belanja Barang dan Jasa 16.424.678.298 24.205.435.635 7.780.757.337 47.37 Belanja Perjalanan Dinas 1.061.414.250 1.691.199.000 629.784.750 59.33
160
Lanjutan Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro
KENAIKAN/PENURUNAN
URAIAN REALISASI
APBD TAHUN 2005
REALISASI APBD TAHUN
2006 Rupiah % Belanja Pemeliharaan 2.412.211.813 2.719.014.625 306.802.812 12.72 Belanja Operasi dan Pemeliharaan
18.193.929.587,60 25.723.962.553 7.530.032.965 41.39
Belanja Pegawai dan Personalia 3.158.703.960 5.448.149.900 2.289.445.940 72.48 Belanja Barang dan Jasa 11.366.959.097,60 17.364.691.093 5.997.731.995 52.76 Belanja Perjalanan Dinas 1.266.724.000 1.524.744.000 258.020.000 20.37 Belanja Pemeliharaan 2.401.542.530 1.386.377.560 -1.015.164.970 -42.27 Belanja Modal 77.043.295.414 117.967.656.836 40.924.361.422 53.12 Belanja Modal Tanah 10.418.384.753 18.673.391.660 8.255.006.907 79.23 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 29.273.627.410 35.325.593.749 6.051.966.339 20.67 Belanja Modal Bangunan Air 11.127.506.349 10.256.714.850 -870.791.499 -7.83 Belanja Modal Instalasi 49.999.900 384.924.300 334.924.400 669.85 Belanja Modal Jaringan 1.717.843.255 4.136.689.060 2.418.845.805 140.81 Belanja Modal Bangunan Gedung 21.287.527.660 43.090.823.840 21.803.296.180 102.42 Belanja Modal Monumen 0 296.640.000 296.640.000 0 Belanja Modal Alat-alat Angkut 448.700.000 1.976.558.000 1.527.858.000 340.51 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 63.860.000 78.623.000 14.763.000 23.12 Belanja Modal Alat Pertanian 39.250.000 818.222.500 778.972.500 1984.64
Belanja Modal Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.145.506.090 1.271.937.450 126.431.360 11.04
Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi 62.249.999 2.500.000 -59.749.999 -95.98 Belanja Modal Alat Kedokteran 586.284.078 939.902.627 353.618.549 60,32 Belanja Modal Alat Laboratorium 317.871.920 448.000.000 130.128.080 40,94 Belanja Modal Buku Perpustakaan 249.586.000 108.989.800 -140.596.200 -56,33 Belanja Modal Barang corak kesenian 50.600.000 9.200.000 -41.400.000 -81,82
Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 204.498.000 148.946.000 -55.552.000 -27,17
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 59.716.838.907,02 134.652.943.401,52 74.936.104.494,50 125,49 Belanja Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah kabupaten 7.313.486.900 11.209.833.480 3.896.346.580 53,28
Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pemerintah Desa 17.625.035.907 62.667.248.861,52 45.042.212.954,50 255,56
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten 100.000.000 1.085.300.000 985.300.000 985,30
Belanja Bantuan KeuanganKepadaOrganisasi Kemasyarakatan 34.177.554.100 59.283.501.060 25.105.946.960 73,46
161
Lanjutan Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro
KENAIKAN/PENURUNAN
URAIAN REALISASI
APBD TAHUN 2005
REALISASI APBD TAHUN
2006 Rupiah %
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi 50.650.000 368.900.000 318.250.000 628,33
Belanja Bantuan Keuangan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi 450.112.000 20.160.000 -429.952.000 -95,52 Belanja Tidak Tersangka 350.000.000 968.064.000 618.064.000 176,59 Jumlah Belanja Publik 214.674.347.622 535.543.100.685,52 320.868.753.063,52 149,47 Jumlah Belanja 457.090.038.252,62639.288.719.642,21 182.198.681.389,59 39,86 Pertumbuhan Belanja 639.288.719.642,21-457.090.038.252,62 Bojonegoro Tahun 2006 = 457.090.038.252,62 = 0,39860 x 100% = 39,86 %
V.2.3 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Kabupaten Lamongan Rasio belanja modal terhadap total belanja
pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:
41.633.768.650 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Lamongan Tahun 2005 446.670.852.065,34 = 0,09 97.554.053.090 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja =
Realisasi Belanja Modal Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Total belanja Daerah
Lamongan Tahun 2006 623.534.414.104,90 = 0,16
162
Berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja, proporsi
belanja daerah kabupaten Lamongan yang dialokasikan untuk investasi
dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 9% dan pada tahun
2006 proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam
bentuk belanja modal sebesar 16% sehingga mengalami kenaikan sebesar
7%. Kenaikan belanja modal ini berpengaruh terhadap penambahan aset
daerah pada tahun 2006.
Kabupaten Gresik Rasio belanja modal terhadap total belanja
pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:
47.339.932.770 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Gresik Tahun 2005 458.054.770.327,79 = 0,10 112.833.883.400 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Gresik Tahun 2006 624.696.025.112,60 = 0,18
Berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja, proporsi
belanja daerah kabupaten Gresik yang dialokasikan untuk investasi dalam
bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 10% dan pada tahun 2006
proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk
belanja modal sebesar 18% sehingga mengalami kenaikan sebesar 8%.
163
Kenaikan ini juga berpengaruh terhadap penambahan aset daerah pada
tahun 2006.
Kabupaten Tuban Rasio belanja modal terhadap total belanja
pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:
141.220.016.534 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Tuban Tahun 2005 428.032.807.371,83 = 0,33 195.658.780.015 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Tuban Tahun 2006 571.662.006.752,50 = 0,34
Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan
perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja.
Proporsi belanja daerah kabupaten Tuban yang dialokasikan untuk
investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 33% dan
pada tahun 2006 proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi
dalam bentuk belanja modal sebesar 34% sehingga mengalami kenaikan
sebesar 1%. Kenaikan ini juga berpengaruh terhadap penambahan aset
daerah pada tahun 2006.
Kabupaten Bojonegoro Rasio belanja modal terhadap total
belanja pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:
164
89.242.359.549 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Bojonegoro Tahun 2005 457.090.038.252,62 = 0,20 129.003.588.858 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Bojonegoro Tahun 2006 639.288.719.642,21 = 0,20
. Proporsi belanja daerah kabupaten Bojonegoro yang dialokasikan
untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005-2006 tidak
mengalami perubahan yang significant yaitu sebesar 20%. Pemerintah
daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya memiliki
proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah
daerah dengan pendapatan tinggi. Pemerintah daerah kabupaten
Bojonegoro memiliki tingkat pendapatan daerah tinggi dengan proporsi
belanja modal rendah. Perolehan pendapatan dearah yang dihasilkan
kabupaten Bojonegoro tahun 2006 sebesar Rp.702.809.844.370,17.
V.2.4 Rasio Efisensi Belanja
Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja = X 100% Anggaran Belanja
Kabupaten Lamongan Efisiensi belanja yang dihasilkan kabupaten
Lamongan pada tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
165
446.670.852.065,34 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 96,65% Tahun 2005 462.129.783.651 623.534.414.104,90 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 93,36% Tahun 2006 667.901.171.150
Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Lamongan pada tahun 2005
sebesar 96.65% dan pada tahun 2006 sebesar 93,36% sehingga mengalami
penurunan sebesar 3,29%.Hal ini berarti belanja pemerintah daerah
kabupaten Lamongan tahun 2006 lebih efisien daripada tahun 2005,
dimana pemerintah daerah kabupaten Lamongan telah melakukan
penghematan anggaran.
Kabupaten Gresik Rasio efisiensi belanja yang dihasilkan
kabupaten Gresik untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
458.054.770.327,79 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 95,29% Tahun 2005 480.694.336.837 624.696.025.112,60 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 89% Tahun 2006 701.909.421.856
Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Gresik menunjukkan bahwa
terjadi penghematan anggaran sebesar 6,29%. Pada tahun 2006 jumlah
belanja yang dikeluarkan lebih sedikit dikarenakan adanya beberapa
166
progam yang belum terealisasi sehingga seberapa besar efisiensi anggaran
yang dilakukan masih belum dapat ditentukan kinerjanya.
Kabupaten Tuban Efisiensi belanja yang dihasilkan kabupaten
Tuban untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
428.032.807.371,83 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 93,59% Tahun 2005 457.337.382.911,49 571.662.006.752,50 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 89,57% Tahun 2006 638.212.009.496,26
Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Tuban pada tahun 2005
sebesar 93,59% dan pada tahun 2006 sebesar 89,57% sehingga mengalami
penurunan sebesar 4,02%. Hal ini berarti belanja pemerintah daerah
kabupaten Tuban tahun 2006 lebih efisien daripada tahun 2005, dimana
pemerintah daerah kabupaten Tuban telah melakukan penghematan
anggaran.
Kabupaten Bojonegoro Efisiensi belanja yang dihasilkan
kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai
berikut:
457.090.038.252,62 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 94,45% Tahun 2005 483.944.443.659,81
167
639.288.719.642,21 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 95,05% Tahun 2006 672.602.218.630,03
Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Bojonegoro pada tahun
2005 sebesar 94,45% dan pada tahun 2006 sebesar 95,05% sehingga
mengalami peningkatan efisiensi belanja sebesar 0,6%. Hal ini berarti
belanja pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005 lebih efisien
daripada tahun 2006. Peningkatan belanja tidak tersangka, belanja bantuan
keuangan kepada organisasi profesi, belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil restribusi kepada pemerintah
desa, belanja modal alat-alat pertanian, alat angkut dan instalasi
merupakan salah satu penyebab menurunnya efisiensi belanja Bojonegoro.
V.3 PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN
WILAYAH PESISIR UTARA Varians pendapatan yang dihasilkan keempat kabupaten secara
keseluruhan telah memiliki varians yang favorable. Varians pendapatan
yang dihasilkan kabupaten Tuban lebih baik daripada ketiga kabupaten
lain yaitu sebesar 117,04%. Seluruh komponen pendapatan kabupaten
Tuban telah memilki realisasi melebihi anggaran. Kabupaten Bojonegoro
memiliki varians favorable sebesar 111,46%. Hanya saja terdapat varians
yang unfavorable pada lain-lain PAD yang sah. Kabupaten Gresik dan
Lamongan memiliki varians yang favorable yaitu sebesar 104,53% dan
168
103,29%. Kabupaten Lamongan masih memiliki varians unfavorable
dalam pendapatan pajak daerah.
Pertumbuhan pendapatan keempat kabupaten sama-sama
mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2005-2006. Salah satu faktor
peningkatan pertumbuhan pendapatan keempat kabupaten adalah
peningkatan penerimaan dana aloksi khusus. Pertumbuhan pendapatan
tertinggi dihasilkan oleh kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 56,29%.
Pertumbuhan pendapatan kabupaten Bojonegoro tersebut berasal dari
peningkatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah serta dana perimbangan khususnya dana alokasi khusus dan bagi
hasil pajak/bukan pajak. Pertumbuhan pendapatan kabupaten Lamongan
mengalami peningkatan sebesar 49,06%, kabupaten Tuban sebesar
42,30%, kabupaten Gresik sebesar 36,54%. Pertumbuhan pendapatan
terendah dihasilkan kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2005-2006
karena adanya penurunan perolehan lain-lain pendapatan yang sah.
Derajat desentralisasi keempat kabupaten mengalami penurunan
pada tahun anggaran 2005-2006 yang berarti terjadi peningkatan dalam
penyelenggaraan desentralisasi. Proporsi PAD terhadap penerimaan
daerah kabupaten Gresik lebih baik diantara ketiga kabupaten lain
meskipun terjadi penurunan sebesar 3% yang diakibatkan penurunan pajak
daerah. Kabupaten Bojonegoro memiliki derajat desentralisasi yang paling
kecil yaitu sebesar 8% pada tahun 2006 dan 6% pada tahun 2005
169
disebabkan karena adanya sebagian besar sumbangan perolehan
pendapatan berasal dari dana alokasi umum dan khusus.
Tingkat ketergantungan keuangan daerah keempat kabupaten sama-
sama mengalami peningkatan pada tahun 2006 karena adanya realisasi
dana alokasi khusus. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, suatu kabupaten
harus mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat-
propinsi. Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat ketergantungan
terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi yang lebih tinggi
dibandingkan ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 92% pada tahun 2005
dan 94% pada tahun 2006. Sebaliknya, kabupaten Gresik memiliki tingkat
ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan ketiga kabupaten lain.
Tingkat kemandirian keuangan daerah keempat kabupaten sama-
sama mengalami penurunan pada tahun 2006. Dalam pelaksanaan otonomi
daerah, suatu kabupaten harus dapat meningkatkan kemandirian keuangan
daerahnya. Kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban memiliki
tingkat kemandirian yang lebih tinggi daripada ketiga kabupaten lain yaitu
sebesar 2,6 pada tahun 2006 dan 2,5 pada tahun 2005. Hal ini berarti
kabupaten Tuban lebih mandiri dalam penyelenggaraan PAD sehingga
penerimaan transfer dari pemerintah pusat-propinsi relatif kecil.
Kemandirian keuangan daerah yang dimiliki oleh kabupaten Gresik dan
Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 22% dan 26%. Kabupaten
Lamongan memiliki tingkat kemandirian yang paling rendah daripada
170
yang lain dengan penurunan sebesar 48%. Penurunan terjadi karena terjadi
peningkatan realisasi transfer pemerintah pusat-propinsi.
Efektifitas PAD keempat kabupaten telah optimal dalam perolehan
PAD melebihi target anggaran. Pelaksanaan otonomi daerah dalam
pencapaian Efektifitas PAD harus sesuai dengan tujuan dan sasaran
progam yang hendak dicapai. Kabupaten Tuban memiliki efektifitas PAD
yang lebih tinggi dari ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 1,16 pada tahun
2005 dan 1,36 pada tahun 2006 sehingga mengalami peningkatan 20%.
Kabupaten Gresik mengalami peningkatan efektifitas PAD sebesar 9%.
Seluruh komponen PAD kabupaten Tuban dan Gresik mengalami
peningkatan. Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan efektifitas
PAD sebesar 8,6% karena adanya peningkatan lain-lain PAD yang sah,
sebaliknya efektifitas PAD kabupaten Bojonegoro lebih kecil dari yang
lain karena mengalami penurunan sebesar 7% yang berasal dari penurunan
lain-lain PAD yang sah.
Efektifitas pajak daerah keempat kabupaten telah optimal dalam
perolehan pendapatan pajak daerah. Kabupaten Tuban paling efektif dalam
efektifitas PAD dengan peningkatan sebesar 9%. Kabupaten Gresik,
Bojonegoro, Lamongan mengalami penurunan sebesar 6%, 3% dan 1%.
Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan Lamongan masih kurang efektif
diantara yang lain khususnya pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,99.
171
Kontribusi BUMD yang dimiliki kabupaten Lamongan lebih tinggi
daripada ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 0,14 pada tahun 2005 dan
0,15 pada tahun 2006 sehingga terjadi peningkatan 1%. Peningkatan ini
terjadi karena adanya investasi kepada pihak ketiga pada pabrik es serta
pada Wisata Bahari Lamongan. Kontribusi BUMD kabupaten Bojonegoro
mengalami peningkatan 4% pada tahun anggaran 2005-2006. Perolehan
derajat kontribusi BUMD kabupaten Gresik tidak mengalami
perkembangan yang cukup significant. Kabupaten Tuban memiliki
kontribusi BUMD yang paling kecil dari yang lain dengan penurunan
sebesar 6% yang disebabkan karena adanya realisasi anggaran dalam
penyajian laporan keuangan disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan
anggaran pada hasil perusahaan milik daerah.
Kemampuan mengembalikan pinjaman keempat kabupaten
berdasarkan rasio hutang terhadap pendapatan daerah sangat baik.
Kabupaten Lamongan memiliki rasio hutang yang lebih baik diantara ketiga
kabupaten lain meskipun terjadi peningkatan sebesar 0,0663. yaitu sebesar
0,01 pada tahun 2005 dan 0,0763 pada tahun 2006. Kabupaten Gresik
mengalami peningkatan rasio hutang sebesar 0,116 karena pada tahun 2005
kabupaten Gresik tidak melakukan pengadaan hutang. Kabupaten
Bojonegoro tidak mengalami perkembangan yang significant yaitu sebesar
0,2%. Kabupaten Tuban memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman
172
yang lebih kecil dari yang lain yaitu sebesar 2% pada tahun 2005 dan 0,4
pada tahun 2006 meskipun terjadi penurunan rasio hutang sebesar1,6%.
Varians belanja yang dihasilkan kabupaten Tuban lebih baik dari
ketiga kabupaten lainnya dengan varians sebesar 89,57% disebabkan karena
adanya seluruh komponen belanja yang dihasilkan memiliki varians yang
favorable. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang dihasilkan
kabupaten Tuban sebenarnya memiliki varians favorable yaitu sebesar
90,12%. Kabupaten Gresik memiliki varians sebesar 89% karena adanya
beberapa progam yang belum terealisasi. Varians belanja yang dihasilkan
kabupaten Lamongan secara keseluruhan bersifat favorable yaitu sebesar
93,36%, kecuali akun belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja publik
bagian belanja pegawai dan personalia yang memiliki varians yang
unfavorable (116,12%). Varians belanja kabupaten Bojonegoro secara
umum bersifat favorable yaitu sebesar 95,05%, kecuali akun belanja
bantuan keuangan dari instansi yang lebih tinggi yang bersifat unfavorable.
Pertumbuhan belanja keempat kabupaten sama-sama mengalami
peningkatan pada tahun anggaran 2005-2006. Pertumbuhan belanja harus
efisien dan diikuti dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan belanja
tersebut diikuti dengan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan belanja
tertinggi dihasilkan oleh kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 39,86%.
Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro terjadi hampir di semua
komponen belanja khususnya belanja tidak tersangka dan belanja bantuan
173
keuangan. Pertumbuhan belanja kabupaten Lamongan dan Gresik
mengalami peningkatan yaitu sebesar 39,60% dan 36,38%. Pertumbuhan
belanja terendah dihasilkan oleh kabupaten Tuban yaitu sebesar 33,56%.
Pertumbuhan belanja kabupaten Tuban disebabkan adanya belanja untuk
pelaksanaan PILKADA pada tahun 2006 pertumbuhan belanja harus
diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran dan tingkat kematian
akibat kekurangan pangan gizi. Tabel 5.17 menunjukkan rincian
perbandingan pertumbuhan belanja kabupaten daerah pesisir utara.
Tabel 5.17 Perbandingan Pertumbuhan Belanja Kabupaten
Uraian Lamongan Gresik Tuban Bojonegoro Belanja aparatur 22,26 11,60 0,65 19,10 Belanja administrasi umum 20,24 19,24 1,88 13,01 Belanja operasi dan pemeliharaan 26,16 -7,92 12,62 76,14 Belanja modal 41 -21,42 -27,97 -9,53 Belanja pelayanan publik 44,79 50,9 33,46 149,47 Belanja administrasi umum 17,18 14,10 23,16 19,36 Belanja operasi dan pemeliharaan 121,99 27,56 39,67 41,39 Belanja modal 151,32 232,38 41,27 53,12 Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 31,93 60,19 378,83 125,49 Belanja tidak tersangka 100 -22,6 2832 176,59 Jumlah belanja 39,60 36,38 33,56 39,86
Proporsi belanja modal tertinggi yang dialokasikan untuk investasi
dimiliki oleh kabupaten Tuban dengan peningkatan sebesar 1% yaitu
sebesar 0,33 pada tahun 2005 dan 0,34 pada tahun 2006. Proporsi belanja
modal kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perkembangan yang
significant sedangkan kabupaten Gresik terjadi peningkatan sebesar 8%.
Kabupaten Lamongan memiliki proporsi belanja modal yang rendah
meskipun mengalami peningkatan sebesar 7%.
174
Dilihat dari analisis efisiensi belanja, secara umum keempat
kabupaten telah melakukan efisiensi anggaran. Penghematan anggaran
belanja paling besar dilakukan oleh kabupaten Tuban yaitu sebesar 4,02%.
Kabupaten Gresik memiliki beberapa progam yang belum terealisasi pada
tahun 2006 sehingga penghematan anggaran belum menunjukkan kinerja
sebenarnya. Kabupaten Lamongan melakukan penghematan anggaran
sebesar 3,29 . Kabupaten Bojonegoro memiliki efisiensi belanja yang lebih
kecil dengan kenaikan sebesar 0,6% karena terjadi peningkatan pada
beberapa komponen belanja khususnya belanja tidak tersangka, alat
angkut, pertanian.
Evaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
dilakukan dengan berbagai teknik-teknik analisis pendapatan dan belanja
daerah yang ditetapkan. Tabel 5.18 berikut ini menunjukkan hasil kinerja
keuangan daerah kabupaten-kabupaten wilayah pesisir utara di Jawa
Timur antara lain kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten
Tuban, kabupaten Bojonegoro berdasarkan teknik-teknik analisis
pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan pada periode tahun
anggaran 2005-2006.
175
Tabel 5.18 Hasil Kinerja Keuangan dengan Teknik Analisis
LAMONGAN GRESIK TUBAN BOJONEGORO% % % % URAIAN
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 PENDAPATAN Varians Pendapatan
103,29 favorable
104,53 favorable
117,04 favorable
111,46 favorable
Pertumbuhan Pendapatan 49,06 36,54 42,30 56,29 Derajat Desentralisasi 9 7 19 16 14 12 8 6 Ketergantungan Keuangan Daerah 85 92 77 84 83 88 92 94 Kemandirian Keuangan Daerah 183 135 230 208 260 250 186 160 Efektifitas PAD 101 109,6 108 117 116 136 104 97 Efektifitas Pajak Daerah 100 99 117 111 115 124 118 115 Derajat Kontribusi BUMD 14 15 1 1 8 2 0,6 1 Rasio Hutang terhadap pendapatan daerah 0,01 0,0763 0 0,116 2 0,4 0,2 0,2 BELANJA
Varians Belanja 93,36 favorable
89 favorable
89,57 favorable
95,05 favorable
Pertumbuhan Belanja 39,60 36,38 33,56 39,86 Rasio Belanja Belanja Terhadap Total Belanja 9 16 10 18 33 34 20 20 Efisiensi Belanja 96,65 93,36 95,29 89 93,59 89,57 94,45 95,05
DAFTAR PUSTAKA
Andayani, Wuryan. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Bayumedia Publishing. Malang
Artuti, Runik Sri. 21 September 2007. Bukan Hanya Soto.
http://www2.kompas.com/kompascetak/0709/21/ekonomi/3856488.htmdiakses tanggal 1 Juni 2008
Baswir, Revrison. 1999. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia,
Yogyakarta : BPFE Bastian, Indra. 2006. Suatu Pengantar Akuntansi Sektor Publik, Edisi
kesatu, Jakarta : Erlangga Bastian, Indra, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi kedua, Jakarta
: Salemba Empat BPS Jatim. 29 November 2007. Pertumbuhan ekonomi. http://jatim.
bps.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=1. diakses tanggal 29 Mei 2008
Balitbang Gresik. 13 Juni 2006. Gresik on The Move. http://www.litbang-
gresik.go.id/module.php?mod=berita&id=86. diakses tanggal 29 Mei 2008
BKKSI. 2001. Pemberdayaan Investasi Daerah. http://www.bkksi.or.id/
modules.php?name=News&file=article&sid=101. diakses tanggal 29 Mei 2008
BKPM, 2008. Kabupaten Bojonegoro. http: // regionalinvestment.com/sipid/ displayprofil.php?ia=3522. diakses tanggal 1 Juni 2008
BKKSI. 2004. Otonomi Daerah harus diletakkan dalam konteks
reformasi. http://www.bkksi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=112. diakses tanggal 29 Mei 2008
Depdagri. 12 Januari 2006. Perubahan Tren Kinerja Pemerintah Daerah.
http://www.depdagri.go.id. diakses tanggal 29 Mei 2008.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat
Irawan, Andi. 2002. Kondisi Fiskal dan Perekonomian di era otda. http ://
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0304/04/daerah/236945.htm. diakses tanggal 1 Juni 2008
Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2005. Buletin Teknis Nomor 02
tentang Penyusunan Awal Pemerintah Daerah Sebagai Pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam menyusun neraca awal sesuai dengan SAP
Menteri Dalam Negeri RI. 2002. Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Departemen Dalam Negeri..
Menteri Dalam Negeri RI. 2006. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi
Pertama, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Mahsun, Mohamad; Firma Sulistyowati dan Heribertus Purwanugraha.
Akuntansi Sektor Publik. edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit BPFE Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
Yogyakarta: Andi Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba
Empat Presiden Republik Indonesia 2005. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Prasetya, Gede Edy. 2005. Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Andi
Prastowo,Dwi dan. Rifka Juliaty. 2006. Analisis laporan Keuangan. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Akademi Manajemen YKPN
Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Kerangka, Standar,
dan Metode. Jakarta: Aksara satu-Surabaya. Worldbank. 2008. Mendukung Desentralisasi Melalui Pembangunan
Daerah http://web.worldbank.org/wbsite/External/Countries/EastSiapaPacificext/IndonesianInBahasaExtn/0,contentMDK:21581660~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html. diakses tanggal 29 Mei 2008
Yuwono, Sony; Tengku Agus Indrajaya dan Hariyandi. 2005.
Penganggaran Sektor Publik. edisi kesatu. Malang : Bayumedia Publishing
Zaenudin. 21 Januari 2008. Otonomi Daerah Belum Sesuai Harapan.
http://batampos.co.id/index2.php?option=comcontent&do pdf=1 &id =38.diakses tanggal 1 Juni 2008
top related