Analisis Laporan Keuangan Pemerintah-updated

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

2. Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga

Definisi Keuangan Negara

• Definisi Keuangan Negara menurut UU No.17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Paket Undang-Undang Keuangan Negara

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan lain yang Terkait

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011.

Basis Sistem Akuntansi Pemerintah (1)

• Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. (Pasal 7 PP no.71 Tahun 2010).

• Penerapan SAP Berbasis Akrual ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014. (Lampiran II PP no.71 Tahun 2010)

Basis Sistem Akuntansi Pemerintah (2)

• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

• Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan.

• Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (Lampiran II PP no.71 Tahun 2010)

BAGAN AKUN STANDAR (1)

Bagan akun standar (BAS) merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah.

Pembentukan BAS ini bertujuan untuk:

•Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;

•Meningkatkan kualitas informasi keuangan;

•Memudahkan pengawasan keuangan.

•Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar

BAGAN AKUN STANDAR (2)

Klasifikasi BAS

A.Akun Neraca = Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana

B.Akun Operasional = Pendapatan, Belanja, Transfer ke Daerah, Pembiayaan,

C.Non Anggaran = Penerimaan dan pengeluaran Non Anggaran

D.Akun APBN

E.Akun DIPA

Komponen Laporan Keuangan

Menurut Lampiran II PP no.71 Tahun 2010, Laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

(a) Laporan Realisasi Anggaran;

(b) Neraca;

(c) Laporan Arus Kas;

(d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga

• Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA

KEMENTERIAN ESDM

Penjelasan Umum (1)

• Laporan Keuangan ESDM dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

• SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

• SIMAK BMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya

Penjelasan Umum (2)

• Laporan Keuangan KESDM Tahun 2012 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah KESDM seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan.

Laporan Realisasi Anggaran KESDM

Sumber : LK ESDM TA 2012Selengkapnya

Neraca KESDM

Sumber : LK ESDM TA 2012Selengkapnya

Ilustrasi Jurnal Transaksi Pada KESDM (1)

• Mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kas di Bendahara Penerimaan 980.000.000

Penerimaan Sumber Daya Alam 980.000.000

• Membayar honor Pegawai

Belanja Barang 23.900.000

Kas di Bendahara Pengeluaran 23.900.000

• Belanja Modal – Pembuatan Gedung

Belanja Gedung 10.324.235.000

Kas di bendahara Pengeluaran 10.324.235.000

Gedung 10.324.235.000

Ekuitas Dana Diinvestasikan pada Aset Tetap 10.324.235.000

Ilustrasi Jurnal Transaksi Pada KESDM (2)

• Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh K/L

Kas di Bendahara Penerimaan 15.900.000

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR15.900.000

• Transfer Dana ke Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Transfer Dana ke Dana yang Dibatasi Penggunaannya 146.852.004

Kas - Kas di Bendahara Pengeluaran 146.852.004

Kas dan Setara Kas Lainnya 146.852.004

Transfer Dana dari Dana Operasional 146.852.004

Ilustrasi Jurnal Transaksi Pada KESDM (3)

• Pencadangan Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang bukan pajak 635.558.368.149

cadangan Piutang-Ekuitas Dana Lancar 635.558.368.149

• Pendapatan diterima dimuka

Kas 57.424.727

Penerimaan negara bukan pajak 57.424.727

Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan 57.424.727

Pendapatan diterima dimuka 57.424.727

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Tentang LKPP

• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan.

• Laporan ini merupakan Laporan Konsolidasi dari 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (per Tahun Anggaran 2012) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

• Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dit.APK) Kementerian Keuangan.

Contoh Ilustrasi Penyusunan Neraca LKPP:

Kementerian / Lembaga

Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan

Dit. APK

Neraca LKPP

(unaudited)

Neraca LKPP

(audited)

Audit BPK

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah TA 2012

Sumber : LKPP TA 2012Selengkapnya

Ringkasan Neraca Pemerintah TA 2012

Sumber : LKPP TA 2012

Selengkapnya

Ringkasan Laporan Arus Kas Pemerintah TA 2012

Sumber : LKPP TA 2012Selengkapnya

Permasalahan – Permasalahan yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah

• Penerimaan : Penggunaan PNBP secara Langsung oleh K/L

• Belanja : Volume pekerjaan dari Belanja Modal tidak sesuai spesifikasi, Hasil Belanja Barang, misal: Perjalan Dinas, tidak didukung bukti bukti yang akurat.

• Penatausahaan dan Penilaian Aset : Adanya Aset yang diduduki pihak ketiga, Aset tidak diketahui keberadaannya, Aset yang belum didukung dokumen kepemilikan.

Terima Kasih

Heuheuheuheu…