Transcript
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
1/28
KETENTUANKHUSUSPPN DAN
PPNBMBERLIANDI WARTOYO
HETTY SETIYANI
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
2/28
FASILITASKHUSUSDIBIDANGPPN/PPNBM :
TIDAKDIPUNGUT, DIBEBASKAN
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
3/28
Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM adalah PPN dan PPnBMyang terutang dibebaskan atau tidak dipungut, baik sebagian
atau seluruhnya, sementara waktu atau selamanya Fasilitas PPN dan PPn BM terutang tidak dipungut atau
dibebaskan, diberikan terhadap :
Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalamDaerah Pabean, seperti Kawasan Berikat, KAPET.
Penyerahan BKP/JKP Tertentu. Impor BKP Tertentu.
Pemanfaatan BKP tdk berwujud tertentu dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean.
Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
4/28
PPN DANPPNBM ATASPENYERAHANKEPADAPEMUNGUTPAJAK
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
5/28
A. PEMUNGUTPPN
Kep Pres Nomor 56 tahun 1988 KMK No.547/KMK.04/2000
Namun seiring dengan penyederhanaan sistempemungutan PPN, berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 563/KMK.03/2003 mulai 1 Januari2004 pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) danPPnBM adalah Bendaharawan pemerintah dankantor perbendaharaan dan kas negara.
Dan sekarang berdasarkan PMK No.
85/PMK.03/2012 jo. PMK No.136/PMK.03/2012BUMNkembali ditunjuk sebagai pemungut PPN.
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
6/28
B. OBYEKPEMUNGUTANDIBIDANGPPN
1. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut PPN, kecuali :a. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 500.000 termasuk
PPN/PPnBM dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah
b. Pembayaran un`tuk pembebasan tanah
c. Pembayaran atas penyerahan BKP yang PPNnya ditanggung oleh
Pemerintahd. Pembayaran BBM dan Non BBM yang penyerahannya dilakukan
oleh Pertamina
e. Pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diserahkan oleh PTTelkom
f. Pembayaran atas Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri
g. Pembayaran kepada perseorangan yang mnyewakan ruangan ataurumah tinggal yang nilai sewa seluruhnya tidak melebihi Rp30.000.000 setahun
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
7/28
C. OBYEKPEMUNGUTANDIBIDANGPPN
h. Pembayaran untuk penyerahan bukan BKP dan bukanJKP
i. Pembayaran untuk penyerahan JKP yang dilakukan olehInstansi Pemerintah yang menjalankan fungsiPemerintah
j. Pembayaran atas penyerahan JKP yang dilakukan olehInstansi Pemerintah kepada Instansi Pemerintah lainnyasepanjang dananya berasal dari APBN/D dan InstansiPemerintah yang menerima pembayaranmemasukkannya kedalam Mata Anggaran penerimaaninstansi tersebut
k. Pembayaran kepada Rekanan non PKP atau non NPWPyang tidak didasarkan atas kontrak.
2 Pembayaran kepada Rekanan non PKP atau non NPWPyang menyerahkan BKP atau JKP berdasarkan kontrak/purchase order
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
8/28
D. MEKANISMEPEMUNGUTAN
1. Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran. Dalam pasal 30
PP nomor 50/ 1994 ditetapkan bahwa pajak yang terutang dipungutpada saat pembayaran oleh Pemungut PPN
2. Pada saat PKP Rekanan memasukkan tagihan diwajibkan membuat :
a. Faktur Pajak yang sudah diisi lengkap
b. SSP yang hanya diisi Identitas PKP Rekanan dan Jumlah PPN
terutang, sedangkan kolom Masa Pajak dan tanggal pembuatanserta tanda tangan dikosongi
3. Faktur Pajak dibuat rangkap 3 (tiga)
4. SSP dibuat rangkap 5 (lima)
5. Dalam hal Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah
bertindak sebagai Kasir dari Bendaharawan Pemerintah, maka FakturPajak dan SSP yang diteruskan ke Bank yang bersangkutan melaluiBendaharawan. Yang diwajibkan memungut dan melapor adalah Bank
yang bersangkutan
6. Saat Pelaporan
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
9/28
KETENTUANATASTRANSAKSI/INDUSTRIKHUSUS
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
10/28
PAJAKPROPERTI( APARTEMEN, REAL
ESTATE, DANKONSTRUKSI
Pajak Properti terdiri dari membeli property baik
secara perorangan maupun melalui developer/
pengembang property, ada pajak-pajak yang
dikenakan pemerintah kepada anda.
PPN atas property hanya dikenakan satu kali saat
membeli property baru, baik dari developer maupun
perorangan. Besarnya pajak 10 persen dari nilai
transaksi. Properti yang dipungu.t PPN nilainya
diatas 36 juta
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
11/28
PEDAGANGPERHIASAN(EMAS)
Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan
emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung,
baik produksi sendiri maupun pihak lain; yang memiliki karakteristik
pedagang eceran
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan
terutang PPN sebesar 10% dari harga jual emas perhiasan. Yang Perlu
Dilakukan Oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan :
a. Pengusaha Toko Emas Perhiasan wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
b. Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang melakukan penyerahan
emas perhiasan wajib membuat Faktur Pajak, memungut, dan
menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, serta
melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa PPN
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
12/28
TRANSAKSISYARIAH
Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah melakukankegiatan usaha yang sama, perlakuan PPN atas kegiatan usaha BankPerkreditan Rakyat dan Bank Syariah tersebut adalah sama denganperlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Umum.
Pembiayaan murabahahmenggunakan prinsip jual beli sehinggamemunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang
diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerimadana. Karena terkait dengan pembiayaan, bukan semata-matatransaksi jual beli. Maka terhadap margin tersebut diperlakukan sebagaipenghasilan yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan.
Jika peraturan perpajakan merupakan satu kesatuan, tidak dilihatsecara parsial, maka Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa
pembiayaan bukan jual beli sehingga atas transaksi pembiyaanmurabahahtidak terutang PPN [bukan objek PPN]. Disini, bank tidakditempatkan sebagai penjual atau pembeli, tapi dianggap sebagailembaga keuangan
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
13/28
PEDAGANGECERAN(RETAIL)
Pengertian Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran(PKP PE) Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi denganjumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1
(satu) tahun buku tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enamratus juta rupiah); dan
Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha OrangPribadi dan atau Badan yang menyelenggarakanpembukuan,
Pengu kuh an Pengu saha Kena Pajak Pedagang Eceran
Pedagang Eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut, wajibmelaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakpaling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinyabatas nilai peredaran BK
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
14/28
LEASING
Transaksi sewa gun a usaha (leasing) dengan h ak op si
1. Dalam hal Barang Kena Pajak berupa barang modal yangmenjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok (Supplier):
2. Barang Kena Pajak tersebut dianggap diserahkan secaralangsung oleh Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier)kepada lessee;
3. Lessor tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakkarena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yangmerupakan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak PertambahanNilai.
4. Pengusaha Kena Pajak pemasok wajib menerbitkan FakturPajakkepada lessee dengan menggunakan identitas lessee
sebagai pembeli Barang Kena Pajak/penerima Jasa KenaPajak (tidak menggunakan metode qualitate qua (q.q.)).
5. Dasar Pengenaan Pajak yang dicantumkan dalam Faktur Pajaksebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebesar HargaJual dari Pengusaha Kena pajak pemasok.
http://www.klinik-pajak.com/tag/faktur-pajakhttp://www.klinik-pajak.com/tag/faktur-pajakhttp://www.klinik-pajak.com/tag/faktur-pajakhttp://www.klinik-pajak.com/tag/faktur-pajakhttp://www.klinik-pajak.com/tag/faktur-pajak8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
15/28
LEASING
Transaksi penjualan dan penyewagunausahaan
kembali (sale and leaseback )
Dalam hal penyewagunausahaan kembalinyamerupakan sewa guna usaha dengan hak opsi:
1. penyerahan Barang Kena Pajak tersebut darilessee kepada lessor pada dasarnya merupakanpenyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminanutang piutang;
2. penyerahan jasa sewa guna usaha dengan hakopsi oleh lessor kepada lessee (leaseback)merupakan jasa pembiayaan yang tidak dikenaiPajak Pertambahan Nilai,
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
16/28
LEASING
Dalam hal penyewagunausahaan kembalinyamerupakan sewa guna usaha tanpa hak opsi:
1. penyerahan Barang Kena Pajak dari
lessee kepada lessor (sale) dikenai PajakPertambahan Nilai sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan;
2.
penyerahan jasa sewa guna usaha tanpahak opsi oleh lessor kepada lessee(leaseback) dikenai Pajak .
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
17/28
KEGIATANMEMBANGUNSENDIRI(KMS)
Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila :
1. Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam kegiatanusaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yanghasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain,termasuk yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong
tetapi atas kegiatan membangun sendiri tersebut tidakdipungut Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bangunan adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknikyang ditanam atau diletakkan secara tetap pada satukesatuan tanah/ dan atau perairan dengan criteria:
A. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu baraatau bahan sejenis dan/atau baja;
B. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;
C. Luas keseluruhan paling sedikit 300m2(tiga ratus meter persegi)
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
18/28
KEGIATANMEMBANGUNSENDIRI(KMS)
3. Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah
kegiatan membangun bangunan yang dilakukan
melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas
kegiatan membangun tersebut tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai, dan kontraktor ataupemborong tersebut bukan merupakan
Pengusaha Kena pajak
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
19/28
KEGIATANMEMBANGUNSENDIRI(KMS)
Tarif dan Pengenaan Pajak
Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sebesar 10
% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri
adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yangdikeluarkan dan atau dibayarkan, tidak termasuk harga
perolehan tanah.
Termasuk dalam pengertian jumlah biaya yang dikeluarkan
dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah
juga jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan danjasa untuk kegiatan membangun sendiri tersebut.
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
20/28
KEGIATANMEMBANGUNSENDIRI(KMS)
Saat dan tempat pajak terutang:
1. Saat yang menentukan PPN terutang adalah saat
dimulainya secara fisik kegiatan membangun
sendiri (menggali fondasi, memasang tiang
pancang dan lain-lain).2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan
secara bertahap dianggap merupakan satu
kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu
antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2
(dua) tahun.
3. Tempat pajak terutang atas kegiatan pajak
membangun sendiri adalah di temapt bangunan
tersebut didirikan.
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
21/28
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
22/28
KEGIATANMEMBANGUNSENDIRI(KMS)
Dalam hal perolehan tanah kavling pada kawasan Real Estat eterjadi sesudah tanggal 1 Januari 1995, maka :
a. Kegiatan membangun sendiri oleh pemilik kavling, dianggapdibangun oleh PKP Real Estat.
b. Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar nilai bangunan (tidaktermasuk harga tanah) yang dihitung oleh PKP Real Estat
seandainya rumah tersebut dibangun oleh PKP Real Estat.
c. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kavling sehubungandengan pembangunan rumah tersebut, dilaporkan kepada PKPReal Estat setiap bulan dan dianggap sebagai pembayaran termin.
d. Apabila rumah tersebut telah selesai dibangun, PKP Real Estat
harus menentukan nilai bangunan rumah tersebut sesuai denganpatokan harga yang berlaku.
e. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak yang digunakan untuk membangun rumah tersebut tidakdapat dikreditkan
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
23/28
KASUSPERBANKANSYARIAH
(PERMASALAHANPAJAKGANDAMURABAHAH)
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
24/28
LATARBELAKANGMASALAH
Permasalahan pajak ganda yang dikenakan kepada
bank-bank Syariah dengan skim murabahahnya
sebenarnya issue yang sudah lama. Rumor ini muncul
sejak tahun 1997, dan saat ini kembali ramai
diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkankepada Ditjen Pajak jauh lebih besar dari pendapatan
yang diterima oleh bank-bank syariah dengan transaksi
murabahahnya.
Pada prinsipnya Murabahah itu jual beli, ketika ada
permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membelipesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank
menjualnya kembali kepada pemesan dengan harga
aslinya lalu ditambah dengan margin keuntungan yang
telah disepakati oleh pemesan.
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
25/28
Karena transaksi jual beli itu terjadinya dua kali,
maka terjadi dua kali peralihan kepemilikan
sehingga PPN-nya dikenakan dua kali juga.
Menurut UU No. 18 Tahun 2000 (tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, utamanya Pasal 1A ayat (1), huruf a dan
b,) berarti juga terbebani dua kali pembayaranpajak.
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
26/28
Alasan pemerintah ngotot menarik pajak berganda
ini karena melihat nilai pembiayaan murabahah
yang lumayan. Tengok saja, dari total pembiayaan
perbankan syariah sebesar Rp 60 triliun, sekitar
57% atau Rp 34,2 triliun merupakan pembiayaanakad murabahah. Jadi, ada potensi pajak Rp 3,42
triliun
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
27/28
ALASANPENGHAPUSAN
Paling tidak ada dua alasan mendesak pentingnya
dihapus pajak ganda (double taxation) tersebut
yaitu
pajak ganda ini menjadi penghambat
perkembangan perbankan syariah, padahal saat ini
sedang dilakukan pencapaian target aset
perbankan syariah menjadi dua persen
, penghapusan pajak ganda menjadi sangat penting
terkait dengan kepentingan masuknya investasiasing di Indonesia
8/13/2019 9. Ketentuan Khusus PPN Dan PPnBM
28/28
SOLUSI
penghapusan ini dengan melakukan amandemen regulasi yang
menyangkut pajak yakni UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
dengan memanfaatkan momentum yang ada, yakni saat ini RUUPerbankan Syariah dan RUU Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) sedang dibahas, perlu memasukkan klausula yang
menyangkut penghapusan pajak ganda pada kedua RUU tersebut
Pentingnya Sinergi antara Ahli Akuntansi dan Ahli Syariah. Dalam
penetapan suatu hal baik itu standar akuntansi di perbankan syariah
(PSAK), produk-produk di takaful maupun di pasar modal syariah
seharusnya diserahkan kepada pihak yang ahli
Urgensi Memiliki Shariah Committee dalam Penetapan Standar
PSAK
top related