Transcript
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN
2005 TENTANG DESA
DESA DIBENTUK ATAS PRAKARSA MASY UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.
PEMEKARAN DESA DPT DILAKUKAN SETELAH PALING SEDIKIT 5 THN PENYELENGGARAAN PEMDES
PEMBENTUKAN DESA DILAKUKAN SEKALI DALAM SETAHUN YAITU PADA BULAN APRIL ATAU BULAN MEI PADA TAHUN BERJALAN.
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN
STATUS DESA
PERUBAHAN STATUS DESA
DESA DAPAT DIUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN
PERUBAHAN STATUS DESA HARUS DISETUJUI 2/3 {DUA PERTIGA} PENDUDUK DESA YANG MEMPUNYAI HAK PILIH
DESA YG BERUBAH STATUS JADI KELURAHAN, KEKAYAANNYA MENJADI KEKAYAAN PEMDA DAN DIKELOLA OLEH KEL
PENDANAAN AKIBAT PERUBAHAN STATUS DIBEBANKAN PADA APBD KAB/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA YG DISERAHKAN PENGATURANNYA KE DESA MENJADI KEWENANGAN DESA ADALAH KEWENANGAN WAJIB DAN/ATAU PILIHAN KAB/KOTA.
URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENGAN KAB/KOTA YG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA ADALAH URUSAN PEMERINTAHAN YG LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
• PENYERAHAN URUSAN DIDAHULUI DENGAN PROSES IDENTIFIKASI, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN DGN MEMPERHATIKAN EFISIENSI PELAKSANAAN DAN KEMAMPUAN DESA.
• PEMBIAYAAN AKIBAT PENYERAHAN URUSAN TSB DIBEBANKAN PADA APBD KAB/KOTA.
• PEMERINTAH KAB/KOTA WAJIB MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA DESA.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
• PEMERINTAHAN DESA TERDIRI DARI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
• PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
• PERANGAKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
• PERANGKAT DESA LAINNYA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA, PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN DAN UNSUR KEWILAYAHAN.
MEMBERIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA BUPATI/WALIKOTA.
MEMBERIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA B P D.
MENGINFORMASIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA MASYARAKAT.
KEWAJIBAN
TUGAS DAN WEWENAG
MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA/ANGGOTA
BPD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
TERLIBAT DLM KAMPANYE PEMILU, PILPRES, PILKADA
MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DPRD
MELAKUKAN KKN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
PEMBERHENTIAN KADES YANG DIUSULKAN PIMPINAN BPD, KARENA:
- MENINGGAL DUNIA.
- PERMINTAAN SENDIRI.
- BERAKHIR MASA JABATAN DAN
- TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SECARA BERKELANJUTAN ATAU BERHALANGAN TETAP BERTURUT TURUT SELAMA 6 BULAN.
KADES DIBERHENTIKAN SEMENTARA
TANPA MELALUI USULAN BPD
DINYATAKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA YG DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 TAHUN.
BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TERORISME, MAKAR ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA.
SETELAH MELALUI PROSES PERADILAN TERNYATA TERBUKTI TIDAK BERSALAH MAKA KEPALA DESA BERSANGKUTAN DIAKTIFKAN KEMBALI
TUGAS MEMBANTU KEPALA DESA. BERTANGGUNGJAWAB KEPADA KADES.
PERANGKAT DESA
SEKRETARIS DESA PERANGKAT DESA LAINNYA
• DI ISI DARI PNS YANG MEMENUHI SYARAT
• DIANGKAT OLEH SEKDA A.N BUPATI/WALIKOTA
DIANGKAT OLEH KADES DARI PENDUDUK DESA YBS DAN DITETAPKAN DGN KEP. KADES. USIA TERENDAH 2O THN DAN TERTINGGI 60 THN
PERANGKAT DESA
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (PASAL 27-28)
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DIBERI PENGHASILAN TETAP DAN ATAU TUNJANGAN
PENGHASILAN TETAP DAN/ ATAU TUNJANGAN PALING SEDIKIT SAMA DGN U M R KAB/KOTA.
DIKECUALIKAN BAGI PNS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD SEBAGAI SBG UNSUR PENYELENGGARA PEMDES.BPD BERFUNGSI MENETAPKAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT.
BPD BERWENANG
MENGAWASI PELAKSANAAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA. MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KADES. MEMBENTUK PANITIA PILKADES DAN MENYUSUN TATA TERTIB BPD.
BPD BERHAK
MEMINTA KETERANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN MENYATAKAN PENDAPAT
MENGAJUKAN RAPERDES, MENGAJUKAN PERTANYAAN, MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT, MEMPEROLEH TUNJANGAN.
ANGGOTA BPD MEMPUNYAI HAK
PIMPINAN, ANGGOTA BPD MENERIMA TUNJANGAN SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA.
UNTUK KEGIATAN BPD DISEDIAKAN BIAYA OPERASIONAL
LARANGAN BAGI BPD
• TIDAK BOLEH RANGKAP JABATAN SEBAGAI KADES/PERANGKAT.
• SEBAGAI PELAKSANA PROYEK DESA dan MELAKUKAN KKN.
• MENDISKRIMINASI WARGA ATAU GOLONGAN MASYARAKAT.
• KEWAJIBAN BPD (PSL 37 AYAT 2)
KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN BPD
ANGGOTA BPD ADALAH WAKIL DARI PEN-DUDUK DESA BERDASARKAN KETERWA-KILAN YANG DITETAPKAN DENGAN CARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
ANGGOTA BPD TERDIRI DARI RUKUN WARGA, PEMANGKU ADAT, GOLONGAN PROFESI, PEMUKA AGAMA, PEMUKA AGAMA, TOKOH DAN PEMUKA MASYARAKAT LAINNYA
PIMPINAN BPD BERSIFAT KOLEKTIF TERDIRI DARI KETUA, WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS
SEKRETARIAT BPD DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS BPD
PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSYARATAN :
• PENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SLTP
• BERUSIA PALING RENDAH 25 TAHUN
• PENDUDUK DESA SETEMPAT
• TIDAK PERNAH DIHUKUM PALING SINGKAT 5 THN
• BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KADES PALING LAMA 1O TAHUN ATAU 2 KALI MASA JABATAN
PROSES PILKADES
PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES OLEH BPD
PANITIA MELAKUKAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PENETAPAN CALON
PENGUMUMAN NAMA CALON KEPADA MASYARAKAT
CALON MELAKUKAN KAMPANYE
PEMUNGUTAN SUARA
PANITIA MELAPORKAN HASIL PILKADES KEPADA BPD
PENETAPAN CALON KADES TERPILIH OLEH BPD
PENYAMPAIAN CALON KADES TERPILIH KEPADA BUPATI/ WALIKAOTA MELALUI CAMAT
PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KADES TERPILIH
PELANTIKAN KADES TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN YG DIAKUI KEBERADAANNYA BERLAKU KETENTUAN HUKUM ADAT SETEMPAT
PERDES DITETAPKAN KADES BERSAMA BPD
MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN MASUKAN DALAM RANGKA PENYIAPAN ATAU PEMBAHASAN RAPERDES
UNTUK MELAKSANAKAN PERDES, KADES MENETAPKAN PER KADES ATAU KEP KADES
PERDES DAN PERATURAN KADES DIMUAT DALAM BERITA DAERAH OLEH SEKDA
RAPERDES TTG APB-DESA SEBELUM DITETAPKAN DISAMPAIKAN KE BUPATI/ WALIKOTA UNTUK DIEVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(PPD)
PPD SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM SISTEM PERENCANAAN KAB/KOTA
PPD DISUSUN OLH PEMERINTAHAN DESA SECARA PARTISIPATIF
PPD TERDIRI DARI : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA=5 THN (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA= 1 THN (RKP DESA)
RPJMD DITETAPKAN DGN PERATURAN DESA
RKP DESA DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEUANGAN DESA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA YG MENJADI KEWENANGAN DESA DIDANAI DARI APB-DESA, BANTUAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA DIDANAI DARI APBD
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA DIDANAI DARI APBN
SUMBER PENDAPATAN DESA
PENDAPATAN ASLI DESA (HASIL USAHA DESA, HASIL KEKAYAAN DESA, SWADAYA,PARTISIPASI,GOTRO)
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KAB/KOTA PALING SEDIKIT 10 % DAN DARI RETRIBUSI KAB/KOTA
BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH YG DITERIMA OLEH KAB/KOTA PALING SEDIKIT 10 % (PAJAK+SDA+DAU SETELAH DIKURANG BELANJA PEGAWAI)
BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAN PEMDA
HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KE 3
SUMBER PENDAPATAN MILIK DESA TDK DIBENARKAN DIAMBIL ALIH PEM & PEMDA
APB-DESA TERDIRI ATAS BAGIAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RANCANGAN APB-DESA DIBAHAS DLM MUSBANGDES
APB-DESA DITETAKAN DGN PERATURAN DESA
KADES ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN DAPAT MELIMPAHKANNYA KEPADA PERANGKAT DESA
PEDOMAN APB-DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
UTK PENINGKATAN PENDAPATAN DESA DAN MASY, PEMERINTAH DESA DPT MENDIRIKAN BUMDES
PEMBENTUKAN BUMDES DITETAPKAN DGN PERDES
BENTUK BUMDES HARUS BADAN HUKUM
BUMDES DIKELOLA OLEH PEMDES DAN MASYRAKAT
PERMODALAN BUMDES DPT BERASAL DARI: PEMDES, TABUNGAN MASYARAKAT, BANTUAN PEMERINTAH, PEMDA, PINJAMAN, PENYERTAAN MODAL PIHAK LAIN ATAU KERJA SAMA
KEPENGURUSAN BUMDES TERDIRI DARI PEMDES DAN MASYARAKAT (PEMDES SEBAGAI KOMISARIS DAN MASYARAKAT SEBAGAI DIREKSI
BUMDES DAPAT MELAKUKAN PINJAMAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN BPD
KERJA SAMA DESA
DESA DAPAT MENGADAKAN KERJASAMA ANTAR DESA ATAU KERJASAMA DGN PIHAK KE TIGA
KERJASAMA YG MEMBEBANI DESA DAN MASY, HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BPD
KERJASAMA MELIPUTI BIDANG:PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA, PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL BUDAYA,PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA, TRANTIB.
BENTUK KERJASAMA DPT DILAKUKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA/PERATURAN BERSAMA
UTK PELAKSANAAN KERJASAMA DPT DIBENTUK BADAN KERJASAMA
PERSELISIHAN KERJASAMA ANTAR DESA DLM SATU KECAMATAN DIFASILITASI/DISELESAIKAN CAMAT
PERSELISIHAN KERJASAMA ANTAR DESA PADA KECAMATAN YG BERBEDA DLM SATU KAB/KOTA DIFASILITASI/DISELESAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
PENYELESAIAN PERSELISIHAN OLEH CAMAT ATAU BUPATI/WALIKOTA BERSIFAT FINAL
PERSELISIHAN KERJASAMA DESA DGN PIHAK KETIGA DIFASILITASI/DISELESAIKAN OLEH CAMAT DAN/ATAU BUPATI/WALIKOTA. APABILA PIHAK KETIGA TIDAK MENERIMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAPAT MENGAJUKAN PENYELESAIAN KEPENGADILAN.
DLM HAL BERPERKARA DIPENGADILAN, PEMDES DPT DIWAKILI OLEH PIHAK YG DITUNJUK OLEH KADES
PEMBANGUNAN KAWASAN PER-DESAAN YG DILAKUKAN OLEH KAB/ KOTA ATAU PIHAK KE TIGA WAJIB MENGIKUTSERTAKAN PEMERINTAH DESA DAN BPD
DLM PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PER-DESAAN WAJIB MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAPAT DIBENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN DITETAPKAN DGN PERATURAN DESA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN MERUPAKAN MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DIPILIH SECARA MUSYAWARAH YG MEMPUNYAI KEMAUAN, KEMAMPUAN DAN KEPEDULIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA BERSIFAT KEMITRAAN, KONSULTATIF DAN KOORDINATIF
LKD YG DIBENTUK UTK PELAKSANAAN PROGRAM TERTENTU DAN BERSIFAT
SEMENTARA, TDK TERMASUK DLM
PENGERTIAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PP 72/2005
top related