2.Pengaturan Tentang Desa (PP 72)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN

2005 TENTANG DESA

DESA DIBENTUK ATAS PRAKARSA MASY UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.

PEMEKARAN DESA DPT DILAKUKAN SETELAH PALING SEDIKIT 5 THN PENYELENGGARAAN PEMDES

PEMBENTUKAN DESA DILAKUKAN SEKALI DALAM SETAHUN YAITU PADA BULAN APRIL ATAU BULAN MEI PADA TAHUN BERJALAN.

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN

STATUS DESA

PERUBAHAN STATUS DESA

DESA DAPAT DIUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN

PERUBAHAN STATUS DESA HARUS DISETUJUI 2/3 {DUA PERTIGA} PENDUDUK DESA YANG MEMPUNYAI HAK PILIH

DESA YG BERUBAH STATUS JADI KELURAHAN, KEKAYAANNYA MENJADI KEKAYAAN PEMDA DAN DIKELOLA OLEH KEL

PENDANAAN AKIBAT PERUBAHAN STATUS DIBEBANKAN PADA APBD KAB/KOTA

URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA YG DISERAHKAN PENGATURANNYA KE DESA MENJADI KEWENANGAN DESA ADALAH KEWENANGAN WAJIB DAN/ATAU PILIHAN KAB/KOTA.

URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENGAN KAB/KOTA YG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA ADALAH URUSAN PEMERINTAHAN YG LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

• PENYERAHAN URUSAN DIDAHULUI DENGAN PROSES IDENTIFIKASI, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN DGN MEMPERHATIKAN EFISIENSI PELAKSANAAN DAN KEMAMPUAN DESA.

• PEMBIAYAAN AKIBAT PENYERAHAN URUSAN TSB DIBEBANKAN PADA APBD KAB/KOTA.

• PEMERINTAH KAB/KOTA WAJIB MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA DESA.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

• PEMERINTAHAN DESA TERDIRI DARI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

• PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

• PERANGAKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

• PERANGKAT DESA LAINNYA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA, PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN DAN UNSUR KEWILAYAHAN.

MEMBERIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA BUPATI/WALIKOTA.

MEMBERIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA B P D.

MENGINFORMASIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA MASYARAKAT.

KEWAJIBAN

TUGAS DAN WEWENAG

MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA/ANGGOTA

BPD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

TERLIBAT DLM KAMPANYE PEMILU, PILPRES, PILKADA

MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DPRD

MELAKUKAN KKN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PEMBERHENTIAN KADES YANG DIUSULKAN PIMPINAN BPD, KARENA:

- MENINGGAL DUNIA.

- PERMINTAAN SENDIRI.

- BERAKHIR MASA JABATAN DAN

- TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SECARA BERKELANJUTAN ATAU BERHALANGAN TETAP BERTURUT TURUT SELAMA 6 BULAN.

KADES DIBERHENTIKAN SEMENTARA

TANPA MELALUI USULAN BPD

DINYATAKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA YG DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 TAHUN.

BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TERORISME, MAKAR ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA.

SETELAH MELALUI PROSES PERADILAN TERNYATA TERBUKTI TIDAK BERSALAH MAKA KEPALA DESA BERSANGKUTAN DIAKTIFKAN KEMBALI

TUGAS MEMBANTU KEPALA DESA. BERTANGGUNGJAWAB KEPADA KADES.

PERANGKAT DESA

SEKRETARIS DESA PERANGKAT DESA LAINNYA

• DI ISI DARI PNS YANG MEMENUHI SYARAT

• DIANGKAT OLEH SEKDA A.N BUPATI/WALIKOTA

DIANGKAT OLEH KADES DARI PENDUDUK DESA YBS DAN DITETAPKAN DGN KEP. KADES. USIA TERENDAH 2O THN DAN TERTINGGI 60 THN

PERANGKAT DESA

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (PASAL 27-28)

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DIBERI PENGHASILAN TETAP DAN ATAU TUNJANGAN

PENGHASILAN TETAP DAN/ ATAU TUNJANGAN PALING SEDIKIT SAMA DGN U M R KAB/KOTA.

DIKECUALIKAN BAGI PNS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BPD SEBAGAI SBG UNSUR PENYELENGGARA PEMDES.BPD BERFUNGSI MENETAPKAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT.

BPD BERWENANG

MENGAWASI PELAKSANAAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA. MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KADES. MEMBENTUK PANITIA PILKADES DAN MENYUSUN TATA TERTIB BPD.

BPD BERHAK

MEMINTA KETERANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN MENYATAKAN PENDAPAT

MENGAJUKAN RAPERDES, MENGAJUKAN PERTANYAAN, MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT, MEMPEROLEH TUNJANGAN.

ANGGOTA BPD MEMPUNYAI HAK

PIMPINAN, ANGGOTA BPD MENERIMA TUNJANGAN SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA.

UNTUK KEGIATAN BPD DISEDIAKAN BIAYA OPERASIONAL

LARANGAN BAGI BPD

• TIDAK BOLEH RANGKAP JABATAN SEBAGAI KADES/PERANGKAT.

• SEBAGAI PELAKSANA PROYEK DESA dan MELAKUKAN KKN.

• MENDISKRIMINASI WARGA ATAU GOLONGAN MASYARAKAT.

• KEWAJIBAN BPD (PSL 37 AYAT 2)

KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN BPD

ANGGOTA BPD ADALAH WAKIL DARI PEN-DUDUK DESA BERDASARKAN KETERWA-KILAN YANG DITETAPKAN DENGAN CARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

ANGGOTA BPD TERDIRI DARI RUKUN WARGA, PEMANGKU ADAT, GOLONGAN PROFESI, PEMUKA AGAMA, PEMUKA AGAMA, TOKOH DAN PEMUKA MASYARAKAT LAINNYA

PIMPINAN BPD BERSIFAT KOLEKTIF TERDIRI DARI KETUA, WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS

SEKRETARIAT BPD DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS BPD

PEMILIHAN KEPALA DESA

PERSYARATAN :

• PENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SLTP

• BERUSIA PALING RENDAH 25 TAHUN

• PENDUDUK DESA SETEMPAT

• TIDAK PERNAH DIHUKUM PALING SINGKAT 5 THN

• BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KADES PALING LAMA 1O TAHUN ATAU 2 KALI MASA JABATAN

PROSES PILKADES

PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES OLEH BPD

PANITIA MELAKUKAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

PENETAPAN CALON

PENGUMUMAN NAMA CALON KEPADA MASYARAKAT

CALON MELAKUKAN KAMPANYE

PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA MELAPORKAN HASIL PILKADES KEPADA BPD

PENETAPAN CALON KADES TERPILIH OLEH BPD

PENYAMPAIAN CALON KADES TERPILIH KEPADA BUPATI/ WALIKAOTA MELALUI CAMAT

PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KADES TERPILIH

PELANTIKAN KADES TERPILIH

PEMILIHAN KEPALA DESA DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN YG DIAKUI KEBERADAANNYA BERLAKU KETENTUAN HUKUM ADAT SETEMPAT

PERDES DITETAPKAN KADES BERSAMA BPD

MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN MASUKAN DALAM RANGKA PENYIAPAN ATAU PEMBAHASAN RAPERDES

UNTUK MELAKSANAKAN PERDES, KADES MENETAPKAN PER KADES ATAU KEP KADES

PERDES DAN PERATURAN KADES DIMUAT DALAM BERITA DAERAH OLEH SEKDA

RAPERDES TTG APB-DESA SEBELUM DITETAPKAN DISAMPAIKAN KE BUPATI/ WALIKOTA UNTUK DIEVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

(PPD)

PPD SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM SISTEM PERENCANAAN KAB/KOTA

PPD DISUSUN OLH PEMERINTAHAN DESA SECARA PARTISIPATIF

PPD TERDIRI DARI : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA=5 THN (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA= 1 THN (RKP DESA)

RPJMD DITETAPKAN DGN PERATURAN DESA

RKP DESA DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEUANGAN DESA

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA YG MENJADI KEWENANGAN DESA DIDANAI DARI APB-DESA, BANTUAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA DIDANAI DARI APBD

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA DIDANAI DARI APBN

SUMBER PENDAPATAN DESA

PENDAPATAN ASLI DESA (HASIL USAHA DESA, HASIL KEKAYAAN DESA, SWADAYA,PARTISIPASI,GOTRO)

BAGI HASIL PAJAK DAERAH KAB/KOTA PALING SEDIKIT 10 % DAN DARI RETRIBUSI KAB/KOTA

BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH YG DITERIMA OLEH KAB/KOTA PALING SEDIKIT 10 % (PAJAK+SDA+DAU SETELAH DIKURANG BELANJA PEGAWAI)

BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAN PEMDA

HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KE 3

SUMBER PENDAPATAN MILIK DESA TDK DIBENARKAN DIAMBIL ALIH PEM & PEMDA

APB-DESA TERDIRI ATAS BAGIAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RANCANGAN APB-DESA DIBAHAS DLM MUSBANGDES

APB-DESA DITETAKAN DGN PERATURAN DESA

KADES ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN DAPAT MELIMPAHKANNYA KEPADA PERANGKAT DESA

PEDOMAN APB-DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

UTK PENINGKATAN PENDAPATAN DESA DAN MASY, PEMERINTAH DESA DPT MENDIRIKAN BUMDES

PEMBENTUKAN BUMDES DITETAPKAN DGN PERDES

BENTUK BUMDES HARUS BADAN HUKUM

BUMDES DIKELOLA OLEH PEMDES DAN MASYRAKAT

PERMODALAN BUMDES DPT BERASAL DARI: PEMDES, TABUNGAN MASYARAKAT, BANTUAN PEMERINTAH, PEMDA, PINJAMAN, PENYERTAAN MODAL PIHAK LAIN ATAU KERJA SAMA

KEPENGURUSAN BUMDES TERDIRI DARI PEMDES DAN MASYARAKAT (PEMDES SEBAGAI KOMISARIS DAN MASYARAKAT SEBAGAI DIREKSI

BUMDES DAPAT MELAKUKAN PINJAMAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN BPD

KERJA SAMA DESA

DESA DAPAT MENGADAKAN KERJASAMA ANTAR DESA ATAU KERJASAMA DGN PIHAK KE TIGA

KERJASAMA YG MEMBEBANI DESA DAN MASY, HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BPD

KERJASAMA MELIPUTI BIDANG:PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA, PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL BUDAYA,PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA, TRANTIB.

BENTUK KERJASAMA DPT DILAKUKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA/PERATURAN BERSAMA

UTK PELAKSANAAN KERJASAMA DPT DIBENTUK BADAN KERJASAMA

PERSELISIHAN KERJASAMA ANTAR DESA DLM SATU KECAMATAN DIFASILITASI/DISELESAIKAN CAMAT

PERSELISIHAN KERJASAMA ANTAR DESA PADA KECAMATAN YG BERBEDA DLM SATU KAB/KOTA DIFASILITASI/DISELESAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN OLEH CAMAT ATAU BUPATI/WALIKOTA BERSIFAT FINAL

PERSELISIHAN KERJASAMA DESA DGN PIHAK KETIGA DIFASILITASI/DISELESAIKAN OLEH CAMAT DAN/ATAU BUPATI/WALIKOTA. APABILA PIHAK KETIGA TIDAK MENERIMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAPAT MENGAJUKAN PENYELESAIAN KEPENGADILAN.

DLM HAL BERPERKARA DIPENGADILAN, PEMDES DPT DIWAKILI OLEH PIHAK YG DITUNJUK OLEH KADES

PEMBANGUNAN KAWASAN PER-DESAAN YG DILAKUKAN OLEH KAB/ KOTA ATAU PIHAK KE TIGA WAJIB MENGIKUTSERTAKAN PEMERINTAH DESA DAN BPD

DLM PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PER-DESAAN WAJIB MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DI DESA DAPAT DIBENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN DITETAPKAN DGN PERATURAN DESA

LEMBAGA KEMASYARAKATAN MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN MERUPAKAN MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA

PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DIPILIH SECARA MUSYAWARAH YG MEMPUNYAI KEMAUAN, KEMAMPUAN DAN KEPEDULIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA BERSIFAT KEMITRAAN, KONSULTATIF DAN KOORDINATIF

LKD YG DIBENTUK UTK PELAKSANAAN PROGRAM TERTENTU DAN BERSIFAT

SEMENTARA, TDK TERMASUK DLM

PENGERTIAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PP 72/2005