20140311 paparan deputi bidang sdm aparaturok
Post on 11-Jul-2015
345 Views
Preview:
Transcript
3/11/2014
1
UNDANG‐UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB
OUTLINE
LATAR BELAKANG
POKOK‐POKOK PIKIRAN
1
2
PENUTUP 3
3/11/2014
2
LATAR BELAKANG 1
LATAR BELAKANG
PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008‐2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013‐2014)
3/11/2014
3
2008-2009 10.7 19.3
DARI 2008‐2009 ke 2013‐2014 ‐ KORUPSI MEMBURUK ‐ KINERJA BIROKRASI MEMBAIK
3/11/2014
4
7
25 21
38 38
54 56 64
79 81 83 94
4 12
22
44 44
58 47
61
75 80
89 100
0
20
40
60
80
100
2002
2012
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
Government Effectiveness The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies.
“…lambatnya pembangunan ekonomi nasional selama ini disebabkan adanya birokrasi yang menghambat”
“…pertumbuhan ekonomi harus diikuti kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara langsung tanpa hambatan birokrasi”
IN MEMORIAM
THEE KIAN WIE
3/11/2014
5
REFORMASI BIROKRASI .... untuk menjawab tantangan di masa depan
TRANSFORMASI BIROKRASI &
RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
DYNAMIC GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM APARATUR
BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN
MELAYANI
3/11/2014
6
EFFICIENCY DRIVEN
TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
PDB NOMINAL (US$ MILIAR) 711 4,257 9,706 16,578
POPULASI (JUTA JIWA) 237
PERSIAPAN AKSELERASI KEBERLANJUTAN
6,793 2,416 1,335 12,989
286 319 353 302 269 253 336
PDB Nominal per capita
Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011‐2045
FACTOR DRIVEN
EFFICIENCY DRIVEN
INDONESIA menjadi negara High Income
BIROKRASI EKSISTING
UU No. 39 Tahun 2008
KEMENTERIAN NEGARA
UU No 25 Tahun 2009 PELAYANAN PUBLIK
UU No 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI
RUU Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN
MELAYANI
Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN
3/11/2014
7
POKOK‐POKOK PIKIRAN 2
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
3/11/2014
8
TUJUAN UTAMA UU ASN a. Independensi dan Netralitas b. Kompetensi c. Kinerja/ Produktivitas Kerja d. Integritas
setkab.go.id
e. Kesejahteraan f. Kualitas Pelayanan Publik g. Pengawasan dan
Akuntabilitas
PRINSIP DASAR UU ASN
• Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif
• Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis
kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk
kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik
dan dari tindakan semena‐mena.
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:
3/11/2014
9
UNDANG‐UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
STRUKTUR: • XV Bab • 141 Pasal
PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN
UNDANG UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN
STRUKTUR: • VI Bab • 41 Pasal
PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara RI
JABATAN: • Jabatan Administrasi • Jabatan Fungsional • Jabatan Pimpinan Tinggi
JABATAN: • Jabatan Struktural • Jabatan Fungsional
SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE
PERILAKU DAN KODE ETIK
BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN
BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN
BAB V JABATAN ASN
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN
BAB VII KELEMBAGAAN
BAB VIII MANAGEMEN ASN
BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT
NEGARA
BAB XI ORGANISASI
BAB XII SISTEM INFORMASI ASN
BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
3/11/2014
10
PENUTUP 3
ATURAN PELAKSANAAN UU NO. 5/2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
19 R‐PP 4 R‐Perpres
1 R‐PermenPANRB 12 Peraturan Prioritas dalam 3 bulan
MENDESAK DI TAHUN 2014 ……..
3/11/2014
11
BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal
TERIMA KASIH
3/11/2014
12
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang‐undangan.
MANAJEMEN ASN : pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
KETENTUAN UMUM
a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan
tanggung jawab pada pelayanan publik;
d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:
http://sinyo19.blogspot.com
3/11/2014
13
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4
& Pasal 7
STATUS
1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;
2. Menduduki jabatan pemerintahan.
1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU.
2. Melaksanakan tugas pemerintahan.
KEDUDUKAN
• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
Fungsi: 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa
FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN
Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
3/11/2014
14
HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4
& Pasal 7
HAK
1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti; 3. jaminan pensiun dan
jaminan hari tua; 4. perlindungan; dan 5. pengembangan
kompetensi.
1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti; 3. perlindungan; dan 4. pengembangan
kompetensi.
• setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;
• menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
• melaksanakan kebijakan pemerintah;
• menaati ketentuan peraturan perundang‐undangan;
• melaksanakan tugas kedinasan;
• menunjukkan integritas dan keteladanan;
• menyimpan rahasia jabatan • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
KEWAJIBAN
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula
Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama
DIISI D
ARI P
EGAW
AI ASN
DIISI TNI
DAN POLRI
Jabatan ASN tertentu
JABATAN ASN
3/11/2014
15
KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN
PRESIDEN
KEMENPAN‐RB
LAN BKN NON‐STRUKTURAL INDEPENDEN
KASN
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: ⇒ KemPAN merumuskan kebijakan ⇒ LAN melaksanakan diklat dan kajian ⇒ BKN mengelola pegawai ASN ⇒ KASN menjamin perwujudan sistem merit
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Unsur pemerintah dan/atau non‐pemerintah, yang terdiri:
1 orang Ketua merangkap anggota. 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota 5 orang anggota
Mewujudkan: Sistem Merit ASN yg profesional Pemerintahan yg efektif, efisien, terbuka, & bebas KKN;
ASN yg netral; Profesi ASN yg dihormati; ASN dinamis & berbudaya.
Tugas: menjaga netralitas; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan melaporkan hasilnya kepada Presiden
Fungsi: mengawasi norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit
Mengawasi proses pengisian JPT; Penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku (mengawasi dan mengevaluasi serta meminta informasi, memeriksa dan klarifikasi laporan pelanggaran)
3/11/2014
16
HASIL PENGAWASAN KASN
ADA PELANGGARAN
TIDAK ADA PELANGGARAN
Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN
TIDAK DITINDAK
LANJUTI PPK dan PyB
DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB
KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB
yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang‐undangan
SANKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUPA: a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan,
pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan; dan
e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan.
TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
– Menteri di kementerian; – Pimpinan lembaga di LPNK; – sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; – gubernur, di provinsi; dan – bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
MANAJEMEN ASN
Pejabat yang Berwenang (PyB) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3/11/2014
17
Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan
kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. Penilaian kinerja i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. pensiun dan tabungan hari tua;
dan n. perlindungan.
MANAJEMEN ASN Manajemen PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. penggajian dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan
perjanjian kerja; dan i. perlindungan.
REKRUITMEN 1
PENGEMBANGAN PEGAWAI 2
PROMOSI 3
KESEJAHTERAAN 4 MANAJEMEN KINERJA 5
DISIPLIN & ETIKA 6
PENSIUN 7
MANAJEMEN PEGAWAI ASN KEBUTUHAN DIDASARKAN ANJAB & ABK, SELEKSI PEGAWAI ASN MENGGUNAKAN CAT
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, SDM APARATUR SBG ASET SHG PERLU PENGEMBANGAN (DIKLAT, SEMINAR, KURSUS, PEMAGANGAN & PERTUKARAN PNS‐SWASTA)
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI), HAK SETIAP PEGAWAI ASN YG MEMENUHI SYARAT
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA
MENJAMIN OBJEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI ASN YG DIDASARKAN PRESTASI DAN SISTEM KARIR, SERTA ADANYA SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA
RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
SEMANGAT FULLY FUNDED
3/11/2014
18
GEN‐Y (R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)
CEPAT BELAJAR & PINTAR KRITIS BEKERJA MOBILE MELEK TEKNOLOGI MUDAH BERGAUL SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN BERORIENTASI PD TIM SUKA TANTANGAN BESAR TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/ SENIOR
ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN‐Y)
HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013
SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013
PERTAMINA KEMENKEU
KEMENLU PEMDA
KEMKOMINFO
KEMDIKBUD
KEMENKEU
3/11/2014
19
Muara Enim
Sidoarjo
METODE TES CAT (Computer Assisted Test)
Kemenpan‐RB
Kemenpan‐RB, 2013
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN
2. Seminar
3. Kursus
5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah
selama 1 tahun
4. Penataran
1. Pendidikan dan Latihan
6. Pertukaran PNS dan Swasta
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI
3/11/2014
20
a. penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945; b. dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; atau d. dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
TIDAK DENGAN HORMAT
PEMBERHENTIAN PNS
Batas usia pensiun PNS yaitu: – 58 (lima puluh delapan) tahun
bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi; dan – sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang‐undangan bagi Pejabat Fungsional.
BATAS USIA PENSIUN
3/11/2014
21
PEJABAT PIMPINAN TINGGI
BUP 60 tahun
Telah diberhentikan (TMT akhir
Januari 2014)
BUP 60 tahun
BUP 58 tahun
Diberhentikan dgn hormat
Usia < 60 tahun
Tidak diberhentikan dari jabatannya
Telah diberhentikan dari jabatannya
Telah diberhentikan dari jabatannya, Usia > 58 tahun
PEJABAT PIMPINAN TINGGI
KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI
1
2
Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II)
SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS
BUP 58 tahun PEJABAT ADMINISTRASI
1
KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI
PEJABAT ADMINISTRASI
Telah diberhentikan (TMT akhir
Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan
Usia < 58 tahun
SK pensiun Ditinjau Kembali
Surat pernyataan bermaterai kepada
PPK
tidak bersedia lagi melaksanakan tugas
SK pensiun berlaku
2
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum)
3/11/2014
22
Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Perundang‐undangan
BUP Pejabat Fungsional yang tidak ada perpanjangannya sesuai peraturan perundangan saat ini
1
PNS yang diberhentikan sementara krn ditahan dan
menjadi terdakwa tindak pidana BUP 58 tahun
PNS yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat
sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa
BUP 58 tahun
BUP bagi PNS yang menduduki jabatan lain yang ditentukan
Undang‐Undang (Guru, Dosen, dan Jaksa, dll)
Tetap berlaku
Usia < 58 tahun
Usia < 58 tahun
2
3
4
KETENTUAN BUP LAINNYA
MANAJEMEN PPPK Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Pengangkatan oleh Keputusan PPK. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS
Pengadaan
Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.
Penilaian Kinerja
Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD. Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Dapat diberikan penghargaan. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum
Hak
PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya Disiplin
3/11/2014
23
Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK; BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai calon.
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Sifat: Kompetitif dan Terbuka Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses − Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL
− Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
3/11/2014
24
POLA KARIR JPT a. Diduduki maksimal 5 (lima) tahun. b. dilarang diganti selama 2 (dua)
tahun. c. harus memenuhi target kinerja
yang diperjanjikan. d. Bila tidak memenuhi kinerja
dalam waktu 1 (satu) tahun, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
e. Bila tidak menunjukan perbaikan, harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Hasilnya bisa dipindahkan pada jabatan lain atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.
PIMP K/L /PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
1 5
6
7
3
2
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
KASN
8
MENYAMPAIKAN 3 CALON
4
KOORDINASI
3/11/2014
25
PPK
MEMBENTUK
PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
1 5
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT
KASN
6
7
Pembatalan, Peringatan dan Teguran
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
2
4 3
KOORDINASI PyB
MEMILIH & MENETAPKAN
8
KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya.
TUJUAN : a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan
profesi ASN; dan b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu
bangsa.
FUNGSI : a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN; b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap
dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;
d. Menyelenggarakan usaha‐usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang‐undangan
ORGANISASI ASN
3/11/2014
26
SISTEM INFORMASI ASN 1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi
Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN.
2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi.
3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.
4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya.
5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.
Sengketa Pegawai ASN
Administratif
Keberatan Banding administratif
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum
diajukan kepada badan pertimbangan ASN
PENYELESAIAN SENGKETA
3/11/2014
27
UNDANG‐UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
UNDANG UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN
Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah non kementerian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan eselon Ia dan eselon Ib
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan eselon II
Jabatan Administrator Jabatan eselon III
Jabatan Pengawas Jabatan eselon IV
Jabatan Pelaksana Jabatan eselon V dan fungsional umum
KETENTUAN PERALIHAN PENYETARAAN JABATAN
• Peraturan pelaksanaan Undang‐Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang‐Undang ini diundangkan.
• Ketentuan peraturan perundang‐undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang‐Undang ini.
• Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.
KETENTUAN PENUTUP
3/11/2014
28
Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang‐Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kekhususan daerah‐daerah tertentu; dan/atau b. Warganegara berkebutuhan khusus.
KETENTUAN PENUTUP
top related