1. penyerahan lhe akip kabupaten

Post on 20-Jan-2015

194 Views

Category:

Documents

5 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

 

Transcript

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

JAKARTA, 29 JANUARI 2014

PENYERAHAN

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DAN GELAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Undang –Undang No 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme

Asas - asas umum penyelenggaraan negara :

Kepastian Hukum

Tertib Penyelenggaraan Negara

Kepentingan Umum

Keterbukaan

Proporsionalitas

Profesionalitas

Akuntabilitas

MAKNA AZAS AKUNTABILITAS

“Setiap

program dan kegiatan

dari penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan hasilnya”

AZAS AKUNTABILITAS

ORIENTASI

MASUKAN

ORIENTASI

HASIL

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006

“Setiap instansi pemerintah baik di pusat

maupun di daerah wajib menyusun

laporan keuangan yang dilengkapi

laporan kinerja”

HASIL EVALUASI AKUNTABILIATS KIENRJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

0% 0% 1%

23%

58%

18% AA

A

B

CC

C

D

0% 0%

1%

33%

54%

12% AA

A

B

CC

C

D

2013 2012

2012 2013

Jumlah dievaluasi 435 451

% Akuntabel 23.91% 33.92%

Nilai Rata-rata 40.54 43.78

“One Agency One Innovation”

Setiap K/L/Pemda diminta

menerapkan 1(satu) innovasi

per tahun

“Indonesia Handbook

of Innovation”

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik

Pemenang kompetisi

United Nation Public Sector

Award (UNPSA)

Penerbitan Buku

Buku

“Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah”

2013

JILID I

12 INOVASI

2014

JILID II

13 INOVASI

ARAHAN WAKIL PRESIDEN Setiap 2 atau 3 bulan

Gelar Pelayanan Publik

23 Juni

Hari Pelayanan Publik

September 2014

Pekan Gelar Pelayanan Publik

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelayanan publik

pengelolaan pengaduan masyarakat

survei kepuasan masyarakat

peningkatan kompetensi SDM

monitoring dan evaluasi

peningkatan kualitas pelayanan

Segera umumkan kelulusan penerimaan CPNS

2013

Batas BKN Pemberkasan Permintaan NIP Paling

Lama Akhir Februari 2014

Untuk Mengurangi

Peserta Seleksi yang Invalid

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Tenaga Honorer

K2 ditunda menjadi

4 atau 5 Februari 2013

PRIORITAS PENENTUAN KELULUSAN K2 :

Tenaga Pendidik

Tenaga Kesehatan dan Penyuluh

Tenaga teknis/administrasi

Lama pengabdian/masa kerja dan usia

Lokasi tempat bekerja

Kabupaten kategori perbatasan atau terpencil

UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Penyelarasan antara kinerja instansi pemerintah dengan kinerja individu

• Peningkatan akuntabilitas kinerja

• Peningkatan pelayanan publik

• Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

• Peningkatan efesiensi belanja negara

• Berkurangnya pemborosan biaya

• Peningkatan kinerja instansi pemerintah

hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja

tata pemerintahan yang baik

Manajemen Berbasis Kinerja

SALAM REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH

top related