Yth. l. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. Jaksa Agung RI 3. Kepala Kepolisian RI 4.Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non departemen 5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara Jakarta SURAT EDARAI\ Nomor : SE-8 52 1}{K.0212008 TENTANG PAGU SEMENTARA KEMENTBRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2OO9 Dalam rangkapenyusunan RAPBN 2009, Pemerintah akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2009kepada DPR-RIpada awal bulan Agustus 2008. Untuk keperluan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: L Rapat Kerja antara Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TahunAnggaran 2009 pada tanggal 8 Juli 2008, telah menetapkan Pagu Sementara Anggaran Belanja Tahun 2009bagiKementerian Negara/Lembaga. 2. RincianPagu Sementara Anggaran BelanjaTahunAnggaran 2009 menurut program dan sumber dana untuk masing-masing Kementerian Negara./Lembaga adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran l. 3. Dalam Pagu Sementara seperti tersebut pada butir2 sudah termasuk : a. Dana untuk membiayaiseluruhbelanjapenyelenggaraan program/kegiatan yang telah ditetapkan menjadi program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan penunjang dalam Tahun Anggaran 2009 termasuk untuk SatkerBadanLayanan Umum (BLU); b. Dana yangbersumber dari Pinjaman danHibahLuarNegeri(PHLN); c. Dana yangbersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 4. Berdasarkan Pagu Sementara Anggaran Belanja Tahun 2009 tersebut, diminta agar masing-masing Kementerian NegaralLembaga menyusun Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2009 dengan mengacu padaRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2009serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2009.
7
Embed
Yth. l. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. Jaksa Agung RI 3 ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Yth. l. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu2. Jaksa Agung RI3. Kepala Kepolisian RI4.Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non departemen5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NegaraJakarta
SURAT EDARAI\Nomor : SE- 8 52 1}{K.0212008
TENTANG
PAGU SEMENTARA KEMENTBRIAN NEGARA/LEMBAGATAHUN 2OO9
Dalam rangka penyusunan RAPBN 2009, Pemerintah akan menyampaikan NotaKeuangan dan RAPBN Tahun 2009 kepada DPR-RI pada awal bulan Agustus 2008. Untukkeperluan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :
L Rapat Kerja antara Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dalam rangkaPembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2009pada tanggal 8 Juli 2008, telah menetapkan Pagu Sementara Anggaran Belanja Tahun2009 bagi Kementerian Negara/Lembaga.
2. Rincian Pagu Sementara Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2009 menurut programdan sumber dana untuk masing-masing Kementerian Negara./Lembaga adalahsebagaimana tersebut pada Lampiran l.
3. Dalam Pagu Sementara seperti tersebut pada butir 2 sudah termasuk :a. Dana untuk membiayai seluruh belanja penyelenggaraan program/kegiatan yang
telah ditetapkan menjadi program/kegiatan prioritas dan program/kegiatanpenunjang dalam Tahun Anggaran 2009 termasuk untuk Satker Badan LayananUmum (BLU);
b. Dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN);c. Dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Berdasarkan Pagu Sementara Anggaran Belanja Tahun 2009 tersebut, diminta agarmasing-masing Kementerian NegaralLembaga menyusun Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2009 dengan mengacu pada Rencana KerjaPemerintah (RKP) Tahun 2009, Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RenjaK/L) Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan danPenelaahan RKAKL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPATahun 2009.
5. Dalam menyusun RKA-KL 2009 agar memperhatikan hal-halsebagai berikut:
a. Dalam mengalokasikan anggaran untuk masing-masing program/kegiatan tidakdiperkenankan melakukan pergeseran antar sumber pendanaan (Rupiah Murni,PLN, HLN dan PNBP);
b. Menjamin tersedianya belanja pegawaitermasuk uang makan (PNS), gajike 13 danlauk-pauk (TNI dan Polri), serta biaya operasional (termasuk pengadaan bahanmakanan narapidana/tahanan) dan pemeliharaan perkantoran yang pengelolaannyamenjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dihitung secaracermat sesuai dengan kebutuhan riil selama I (satu) tahun agar tidak terjadikekurangan dana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009;
c. Menjamin tersedianya dana untuk Rupiah Pendamping maupun Rupiah Non-Pendamping (Local cost) untuk PLN dan HLN 2009;
d. Menjamin tersedianya dana untuk membiayai kegiatan yang pelaksanaannya lebihdari satu tahun anggaran (multi years contract) yang sebelumnya telah mendapatkanpersetujuan Menteri Keuangan;
e. Memprioritaskan pengalokasian dana sesuai dengan kegiatan prioritas dalam RKPTahun 2009;
f. Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PLN dan HLN, menggunakan asumsikurs rupiah terhadap dolar AS yang disepakati dalam Pembicaraan PendahuluanRAPBN 2009 sebesar Rp. 9.100,-/ US$ l;
g. Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP termasuk pendapatan BLU,penganggarannya mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;
h. Dalam mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan agarmengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;
i. Dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agarmenggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatanKementerian Negara/Lembaga d i daerah;
j. Mencantumkan target dan indikator keluaran untuk setiap kegiatan yang terdapatdalam RKA-KL;
k. Kementerian NegaralLembaga yang menyelenggarakan sekolah/lembagapendidikan, agar mencantumkan kegiatan sekolah/lembaga pendidikan tersebutdalam klasifikasi fungsi pendidikan;
l. Kementerian NegaralLembaga yang bertanggung jawab atas program/kegiatanSubsidi dan Public Service Obligation (PSO) agar mengalokasikan anggaran untukkegiatan perencanaan, pengawasan dan monitoring evaluasi Subsidi dan PSO;
m. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki satker BLU, RKA-KL yang disusundilengkapi dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satker BLU;
n. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga yang ditunjuk melaksanakan/melanjutkan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh dan Nias, agar tetapmengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut pada Bagian AnggaranKementerian Negara/Lembaga masing-masing;
o. Kementerian NegaralLembaga yang merencanakan/melaksanakan kegiatan danabergulir agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan nomor 99IPMK.05 /2008tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada KementerianNegara/Lembaga;
p. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, mengikuti ketentuan butir 1sampai dengan 8 Surat Edaran Bersama MenteriNegara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenas Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Menteri KeuanganNomor SE-357/MK/2008 tanggal 4 April 2008 tentang Pagu Indikatif dan RencanaKerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 sepanjang tidak bertentangan dengan SuratEdaran ini.
Kementerian Negara/Lembaga agar segera melakukan pembahasan RKA-KL 2009dengan DPR c.q. Komisiterkait;
RKA-KL hasil pembahasan antara Kementerian Negara/Lembaga dengan DPR komisimitra kerja terkait disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat JenderalAnggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalA(epala Bappenasc.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan selambat-lambatnya pada tanggal l6 Juli2008 atau secara bertahap sebelum tanggal tersebut. Selanjutnya proses penyelesaianRKA-KL 2009 agar berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan sebagaimanatersebut pada Lampiran II.
8. Memenuhi amanat UU Nomor l7 Tahun 2003 dan PP Nomor 2l Tahun 2004 dimintaperhatian hal-hal sebagai berikut:
a. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan menelaahkesesuaian antara RKA-KL seperti tersebut pada butir 7 dengan Surat EdaranMenteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun2009 dan standar biaya yang telah ditetapkan;
b. Penelaahan tersebut pada butir (a) secara menyeluruh harus sudah diselesaikan padaMinggu ke-3 bulan Juli 2008 sehingga Nota Keuangan dan RAPBN 2009 sertaHimpunan RKA-KL 2009 dapat diselesaikan dan disarnpaikan oleh Presidenkepada DPR-RI pada tanggal 8 Agustus 2008.
6.
7 .
Demikian, atas kedadisampaikan terima kasih.
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
sama yang baik dalam penyelesaian
Ditetapkan diTanggal
Menteri Keuangan
Mulvani Indrawati
Tembusan :I Presiden Republik Indonesia;2 Wakil Presiden Republik Indonesia;3 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalKepalaBappenas;4 Direktur Jenderal Anggaran;5 Direktur Jenderal Perbendaharaan.
RKA-KL 2009,
: Jakarta:10 Juli 2008
Lampiran ISurat Edaran M€nteri Kouangan
Nomor : SE-852 IMKoZ2o}l Tangrgal lO Juli 2008
PAGU SEMENTARA TAHUN 2OO9(DALAM RIBU RUPIAH)
Rlt{CtAN ANGGAMN BELANJATOTAL
KODE BA KEMENTERIAN NEGAM'LEMBAGA RUPIAH MURNIPNBP JUMLAH PHLN