-
Perwakilan Badao Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta
JI. Kenari No.58 (Timoho) Yogyakarta Telp (0274) 561215, 513422
Fax (0274) 549225 - 562938- Email: [email protected]
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);
c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan ,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
a. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan
pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, khususnya area perubahan
peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Perwakilan
BKKBN Daerah lstimewa Yogyakarta, yang mewajibkan setiap unit
kerja, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan
kondisi lingkungan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan
asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan
pelayanan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan
BKKBN Daerah lstimewa Yogyakarta tentang Standar Pelayanan di
Lingkungan Perwakilan BKKBN Daerah lstimewa Yogyakarta
Mengingat
Menimbang
®' BkkbN
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA
NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 1069/HK.02.02/J1
/2020
TENT ANG STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Perwakilan BKKBN
Daerah lstimewa Yogyakarta merupakan implementasi dari Pelaksanaan
tugas dan fungsi Perwakilan BKKSN Daerah lstimewa Yogyakarta, yang
bersifat pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan advokasi,
komunikasi, informasi, dan edukasi penyelenggaraan keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan
pemberdayaan keluarga, termasuk kategori pelayanan tidak langsung,
yang meliputi: a. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kontrasepsi
di
Fasilitas Kesehatan, sebagaimana lampiran I b. Layanan Mekanisme
KIE/Advokasi Program
Banggakencana oleh PKB sampai dengan Kader, sebagaimana lampiran
11
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
Memutuskan
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nemer 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nemer 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015 - 2019;
g. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nemer 82/PER/S5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;
h. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Serencana
Nasional Nemer 9 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi
BKKBN 2015 - 2019;
i. Keputusan Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga Serencana
Nasional namer: 87/KEP/84/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi
BKKBN;
j. Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah lstimewa Yogyakarta
Nemer 841/HK.02.02/J1/2020 tentang Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Daerah lstimewa Yogyakarta
k. Keputusan Kepala Perwakilan SKKSN Daerah lstimewa Yogyakarta
Nemer 406/HK.01 O/J1/2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona
lntegritas Menuju Wilayah Sebas Dari Korupsi (ZI-WBK) Dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WSSM) di Lingkungan Sadan
Kependudukan dan Keluarga Serencana Nasional Daerah lstimewa
Yogyakarta Tahun 2020
KESATU
Menetapkan
-
Ditetapkan, di Yogyakarta
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT
Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan
kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, unit kerja di
lingkungan Perwakilan BKKBN Daerah lstimewa Yogyakarta maupun
aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
KETIGA
Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Diktum 1,
menjadi tanggung jawab: a. Kepala Perwakilan BKKBN Daerah lstimewa
Yogyakarta,
Sekretaris dan Kepala Bidang KB-KR untuk layanan Pemenuhan
Kebutuhan Alat Kontrasepsi di fasilitas kesehatan
b. Kepala Perwakilan BKKBN Daerah lstimewa Yogyakarta dan Kepala
Bidang ADPIN untuk layanan Mekanisme KIE/Advokasi Program
Banggakencana
KE DUA
c. Layanan Penyiapan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di
Kalangan Remaja melalui Program Genre, sebagaimana lampiran 111
-
1. Kabid KB dan Sekban menelaah surat permohonan kebutuhan alkon
dari OPDKB Kabupaten/Kota (ketepatan jumlah, sasaran pengguna dan
waktu)
2. Kabid KB dan Sekban memeriksa ketersediaan jumlah dan kondisi
alkon di gudang provinsi
3. Kepala Bidang KB-KR menerbitkan "SPMB" atau Surat Perintah
Pengeluaran Barang, berdasarkan jumlah pasokan ulang dari sistem,
dan mengirimnya ke Sub Bag Keuangan dan BMN
4. Subbag Keuangan dan BMN menerbitkan "BAST" atau Serita Acara
Serah Terima untuk kabupaten/kota berdasarkan "Rensi" dan "SPMB"
dari Bidang KB & KR
5. Bendahara Barang menerbitkan "SBBK" atau Surat Bukti Barang
Keluar untuk kabupaten/kota berdasarkan Rensi, SPMB dan BAST
6. Bendahara Barang mengkoordinasikan transportasi ke
kabupaten/kota yang ditetapkan termasuk untuk distribusi darurat
dan memastikan keamanan pengiriman
1. Kepala OPDKB Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan
pengiriman kebutuhan alkon ke Pimpinan Perwakilan BKKBN DIY.
2. Kepala Perwakilan mendisposisi/menugaskan kepada Kepala
Bidang KB dan Sekretaris untuk menelaah kebutuhan alkon di daerah
dengan ketersediaan stok alkon di gudang provinsi
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan
Masa Sesudah Melahirkan Penyelenggaraaan Pelayanan Kontrasepsi
serta Pelayanan Kesehatan Seksual
4. Peraturan Kepala BKKBN nomor: 82PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan
Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam
Pelayanan Keluarga Berencana
URAIAN
3 Sistem, mekanisme dan prosedur
2 Persyaratan Pelayanan
1 Dasar Hukum NO KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KONTRASEPSI DI
FASILITAS KESEHATAN
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR : IOttJ /HK.02.02/J1/2020 TANGGAL : 23 APRIL 2020
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
NO KOMPONEN URAIAN 7. Bendahara Barang melaksanakan kegiatan
pengiriman alkon ke
kabupaten/kota pemohon
4 Jangka waktu Kegiatan pemenuhan kebutuhan a lat kontrasepsi di
fasilitas penyelesaian kesehatan dapat diselesaikan maksimal 5 hari
kerja sejak terbitnya
disposisi Kepala Perwakilan BKKBN DIY kepada Sekretaris dan
Kabid KBKR sampai dengan terkirimnya alat kontrasepsi.
5 Biaya/ Tari f Tidak dipungut biaya
6 Produk Layanan La po ran hasil pelayanan KB di faskes telah
terpenuhi sesuai kebutuhan (F/11/KB dan FN/KB)
7 Sarana, Prasarana dan 1. Komputer/ laptop dengan akses
internet Fasilitas 2. Printer
3. Pesawat Telepon 4. Gudang Alken sesuai standar 5. Mobil Box
Pengiriman Alken 6. SPMB, dan SBBK 7. Serita Acara Serah Terima
Alken
8 Kompetensi Pelaksana 1. Kasubag Keuangan dan BMN
bersertifikasi pelatihan manajemen pengelolaan dan distribusi
alkon
2. Petugas Gudang bersertifikasi pelatihan pengelolaan alkon
9 Pengawasan Internal 1. Kendali mutu pengawasan secara
berjenjang dengan memastikan OPDKB Kabupaten/Kota melaksanakan
pendistribusian a Ikon sesuai permintaan faskes
2. Dilaksanakan secara berkelanjutan
10 Penanganan,pengaduan, 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat
disampaikan secara saran dan masukan tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada: Kepala Perwakilan
BKKBN DIY, Jalan Kenari Nomor 58 Yogyakarta 2. Menyampaikan
pengaduan, saran dan masukan langsung via
telepon-whatsapp- ke nomor 089526575557
11 Jumlah pelaksana Minimal melibatkan 6 orang (Sekretaris,
Kabid KBKR, Kasubbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa, Kasubag Keuangan
dan BMN, petugas gudang dan staf Keuangan dan BMN) pada setiap
penugasan distribusi alkon
12 Jaminan Pelayanan Hasil kegiatan distribusi alkon diberikan
dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13 Jaminan keamanan dan Laporan hasil kegiatan distribusi alkon
dijamin keabsahannya keselamatan pelayanan
-
3
2 Sekretaris
Kepala Bidang KB KR
1 Kepala Perwakilan BKKBN DIY
Yogyakarta, 23 April 2020 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan
NO KOMPONEN URAIAN 14 Evaluasi kinerja Evaluasi penerapan
standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali
pelaksana dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan
perbaikan untuk rneniaca dan rneninckatkan kinerja pelayanan.
-
1. Arahan program Banggakencana di suply dari masing- masing
Kepala Bidang BKKBN DIV kepada Kaper.
2. Kaper menyampaikan kepada Kepala OPDKB Kabupaten/Kota
3. Kepala OPDKB Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada seluruh
PKB di wilayah setempat terkait arahan program dimaksud.
4. PKB menerima surat dari OPDKB Kabupaten/Kota dan segera
berkoordinasi dengan Camat dan Lurah masing- masinq
Kepala Perwakilan BKKBN DIY berkoordinasi dengan Kepala OPDKB
Kabupaten/Kota melalui surat resmi perihal Pemberdayaan PKB dalam
KIE/Advokasi Program Banggakencana ke masyarakat dengan
memanfaatkan peran Kader
2. Kepala OPDKB Kabupaten/Kota menginstruksikan PKB untuk
melaksanakan kegiatan KIE/Advokasi Program Banggakencana sampai ke
masyarakat dengan memanfaatkan peran Kader
Sistem, mekanisme dan prosedur
3
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional PKB Peraturan Kepala BKKBN nomor: 82PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi. Undang-Undang
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Perka BKKBN Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional PKB
URAIAN NO KOMPONEN 1 Dasar Hukum 1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 Persyaratan Pelayanan 1.
STAN DAR PE LAY ANAN MEKANISME KIE/ADVOKASI PROGRAM
BANGGAKENCANA OLEH PKB SAMPAI DENGAN KADER
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR : JO{fJ /HK.02.02/J1/2020 TANGGAL : 23 APRIL 2020
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Perwakilan BKKBN DIY,
Jalan Kenari Nomor 58 Yogyakarta. Menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan langsung via telepon-whatsapp- ke nomor 089526575557
Kendali mutu pengawasan secara berjenjang dengan memastikan
Kader menyampaikan materi terkait secara berjenjang kepada
masyarakat Dilaksanakan secara berkelanjutan
PKB yang telah tersertifikasi pelatihan LOU dan lulus ujian
kompetensi. Kader yang mendapatkan pelatihan terkait program
Banggakencana Kader yang berkomitmen dan telah mendapatkan
sosialisasi terkait program Banggakencana
Komputer/ laptop dengan akses internet Pesawat
Telepon/Smartphone Materi Arahan Program Banggakencana dalam
berbagai format Printer
7 Sarana, Prasarana dan 1. Fasilitas 2.
3.
4.
8 Kompetensi Pelaksana 1.
2.
3.
9 Pengawasan Internal 1.
2.
10 Penanganan,pengaduan, 1. saran dan masukan
2.
1. Terselenggaranya kegiatan KIE dan Advokasi arahan program
Banggakencana kepada Kader
2. Laporan e-visum PKB terkait sosialisasi arahan program
Banggakencana kepada Kader
6 Produk Layanan
Tidak dipungut biaya 5 Biaya/ Tarif
Jangka penyelesaian
Kegiatan mekanisme Advokasi/KIE Program Banggakencana oleh PKB
sampai dengan Kader dapat diselesaikan 20-25 hari kerja sejak
terbitnya surat koordinasi dari Kepala Perwakilan BKKBN DIY
KOMPONEN NO 5. PKB melaksanakan fungsi advokasi arahan program
terkait
kepada Camat dan jajaran melalui mekanisme rapat koordinasi
kecamatan (rakorcam)
6. PKB melaksanakan fungsi advokasi arahan program terkait
kepada Lurah/Kades dan jajaran melalui mekanisme rapat koordinasi
desa (rakordes)
7. Dalam rakordes dipaparkan arahan program terkait yang
dihadiri oleh Kader.
8. Memastikan Kader menyampaikan materi terkait secara
berjenjang kepada masyarakat
URAIAN
waktu 4
-
~ 1 Kepala Perwakilan
~ BKKBN DIY
2 Kepala Bidang ADPIN =;1-~
Yogyakarta, 23 April 2020 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan
NO KOMPONEN URAIAN 11 Jumlah pelaksana Minimal 6 orang (Kaper,
kepala OPDKB kabupaten/Kota,
Camat, Lu rah, PKB dan Kader) pad a setiap penugasan mekanisme
KIE/Advokasi
12 Jaminan Pelayanan Hasil kegiatan mekanisme KIE/Advokasi
Program Banggakencana oleh PKB sampai dengan kader diberikan dengan
cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13 Jaminan keamanan dan La po ran has ii kegiatan mekanisme
KIE/Advokasi Program keselamatan pelayanan Banggakencana oleh PKB
sampai dengan kader dijamin
keabsahannya
14 Evaluasi kinerja Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 pelaksana kali dalam satu tahun. Selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
-
1. Potensi target sasaran (remaja atau mahasiswa 10-24 tahun dan
belum menikah, keluarga yang mempunyai remaja, masyarakat peduli
remaja)
2. Wadah Pembinaan dan Penyebarluasan lnformasi Program Generasi
Berencana (GenRe) dengan terbentuknya PIK R/M dan Kelompok BKR
3. Pembinaan dan pendampingan Ketahanan Remaja melalui PIK R/M
dan BKR yang berkelanjutan oleh Perwakilan BKKBN provinsi, OPD KB
kabupaten/kota dan PKB/PLKB
4. Sinergitas program/ kegiatan dan anggaran lintas sektor dalam
menjaga keberlangsungan program GenRe melalui wadah PIK R/M dan
Kelompok BKR
2 Persyaratan Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem lnformasi
Keluarga
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Kepala BKKBN nomor: 82PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
6. Perka BKKBN Nomor 456/PER/F6/2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Pusat lnformasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/~)
1 Dasar Hukum URAIAN NO KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN PENYIAPAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
(PUP)
DI KALANGAN REMAJA MELALUI PROGRAM GENRE
LAMPIRAN Ill: KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR : /069 /HK.02.02/J1/2020 TANGGAL : 23 APRIL 2020
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
1. Terbentuknya PIK R/M baik Jalur Pendidikan maupun Jalur
Masyarakat dan/ atau Kelompok BKR di wilayah/ sekolah
2. Pelatihan/ orientasi bagi Pendidik Sebaya (PS) dan Konselor
Sebaya (KS) serta Kader Kelompok BKR
3. Tersosialisasikannya 4 substansi Program GenRe, salah satunya
Persiapan Kehidupan Berkeluarga dengan usia ideal menikah untuk
Perempuan 21 tahun dan untuk Laki-laki 25 tahun
4. Peningkatan usia kawin diukur melalui Median Usia Kawin
Pertama (UKP) Perempuan
Tidak dipungut biaya
6 Produk Layanan
5 Biaya/ Tarif
ldentifikasi sasaran (sekolah, perguruan tinggi, organisasi
kemasyarakatan, organisasi kepemudaan) sebagai sasaran potensial
untuk dikembangkan Pl K R/M dan Kelompok BKR oleh Perwakilan BKKBN
provinsi dan/ atau OPD KB kab/kota bersama PKB/PLKB
2. Sosialisasi, Advokasi dan KIE kepada stakeholders, mitra
kerja, dan remaja tentang Pentingnya Program GenRe dengan harapan
dapat ditindaklanjuti berupa kesepakatan pembentukan PIK R/M dan
Kelompok BKR oleh Perwakilan BKKBN provinsi dan/ atau OPD KB
kab/kota bersama PKB/PLKB
3. Konsultasi, koordinasi dan advokasi untuk memperoleh
dukungan/ persetujuan tentang rencana pembentukan PIK RIM baik
jalur pendidikan maupun jalur masyarakat dan Kelompok BKR oleh
Perwakilan BKKBN provinsi dan/ atau OPD KB kabupaten/kota bersama
PKB/PLKB
4. Menggali potensi remaja dan atau kader masyarakat peduli
remaja untuk dipersiapkan menjadi pengelola/ pengurus PIK R/M,
calon Pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS) serta
pengelola/pengurus Kelompok BKR oleh Perwakilan BKKBN provinsi dan/
atau OPD KB kabupaten/kota bersama PKB/PLKB
5. Melaksanakan atau mengikutsertakan pelatihan atau orientasi
bagi calon pengelola PIK R/M dan Kelompok BKR dengan fasilitasi
Perwakilan BKKBN provinsi, OPD KB pemda provinsi,
kabupaten/kota
6. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan KIE 4 substansi
Program GenRe oleh PS, KS maupun Kader BKR yang sudah mengikuti
pelatihan, dengan materi meliputi : 1) Kependudukan &
Pembangunan Keluarga, 2) Kesehatan Reproduksi Remaja, 3) Persiapan
Kehidupan Berkeluarga (Usia Ideal Menikah), 4) Ketrampilan Hidup
(Life Skill/Soft Skill)
URAIAN
4 Jangka penyelesaian
3 Sistem, mekanisme dan 1. prosedur
NO KOMPONEN
waktu Kegiatan Penyiapan Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalangan
Remaja Melalui Program GenRe dapat diselesaikan 16-25 hari kerja
sejak terbitnya surat koordinasi dari Perwakilan BKKBN provinsi dan
atau OPD KB kabupaten/kota
-
2 Ke ala Bidan KSPK
1 Kepala Perwakilan BKKBN DIY
Yogyakarta, 23 April 2020 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan
NO KOMPONEN URAIAN 7 Sarana, Prasarana dan 1. Komputer/ laptop
dengan akses internet
Fasilitas 2. Printer 3. Pesawat Telepon/Smartphone 4. GenRe KIT
5. Media Sosialisasi lainnya, seperti media cetak berupa Buku
Saku
BKR dan PIK R, Buku Pegangan bagi PS/ Fasilitator tentang PIK R,
Leaflet, Lembar Balik GenRe, dll.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Remaja atau calon PS, KS dan Kader
Kelompok BKR telah mengikuti pelatihan atau orientasi PS dan
KS.
2. Remaja atau calon PS, KS dan Kader Kelompok BKR telah
mengikuti beberapa kegiatan workshop, seminar terkait Program Gen
Re
9 Pengawasan Internal 1. Kendali mutu pengawasan secara
berjenjang dengan memastikan bahwa kelompok PIK R/M dan BKR ada dan
aktif berkegiatan
2. Perwakilan BKKBN provinsi, OPD KB kabupaten/kota dan PKB/PLKB
melaksanakan tugas pembinaan secara bersama- sama
3. Dilaksanakan pembinaan secara berkelanjutan oleh Perwakilan
BKKBN provinsi, OPD KB kabupaten/kota dan PKB/PLKB
10 Penanganan,pengaduan, 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat
disampaikan secara saran dan masukan tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada: Kepala Perwakilan
BKKBN DIY, Jalan Kenari Nomor 58 Yogyakarta. 2. Menyampaikan
pengaduan, saran dan masukan langsung via
telepon-whatsapp- ke nomor 089526575557
11 Jumlah pelaksana 2-5 orang (Perwakilan BKKBN Provinsi, OPD KB
Kabupaten/kota, PKB/PLKB, Kader BKR dan atau PS/KS) dalam setiap
penugasan
12 Jaminan Pelayanan Kegiatan Penyiapan Pendewasaan Usia
Perkawinan di Kalangan Remaja Melalui Program GenRe diberikan
dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13 Jaminan keamanan dan Laporan hasil kegiatan Penyiapan
Pendewasaan Usia Perkawinan di keselamatan pelayanan Kalangan
Remaja Melalui Program GenRe merujuk pada Dasar
Hukum dan Pedoman Pelaksanaan yang ada
14 Evaluasi kinerja Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali pelaksana dalam satu tahun. Selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
image_001.pdf (p.1)image_002.pdf (p.2)image_003.pdf
(p.3)image_004.pdf (p.4)image_005.pdf (p.5)image_006.pdf
(p.6)image_007.pdf (p.7)image_008.pdf (p.8)image_009.pdf
(p.9)image_010.pdf (p.10)image_011.pdf (p.11)image_012.pdf
(p.12)