Yoga aw 2013 - penyusunan formasi pns

PENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN ANGGARAN 2013

Pemerintah Kabupaten Magelang16 dan 23 Pebruari 2013

ARAH KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN ANGGARAN

2013

Drs. UTOYOSekretaris Daerah Kabupaten

Magelang

LATAR BELAKANG• Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang

menjadi Dasar pada Penyusunan Formasi PNS Tahun 2013, diantaranya :1. Kebijakan Penundaan Sementara (Moratorium)

Penetapan Tambahan Alokasi Formasi untuk Penerimaan CPNS (dari 1 September 2011 s.d. 31 Desember 2012);

2. Kebijakan melaksanakan Perhitungan ulang kebutuhan PNS secara tepat sesuai kebutuhan riil organisasi (Sudah dilaksanakan Tahun 2011);

3. Kebijakan untuk menyelesaikan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada seluruh Jabatan yang ada;

4. Kebijakan untuk Melaksanakan Penataan Pegawai Negeri Sipil; dan

5. Kebijakan untuk mampu Melaksanakan Penghematan Anggaran Belanja Pegawai.

KONDISI SDM APARATUR SAAT INI(dalam pandangan kajian secara nasional)

Total PNS sebanyak 4.462.982 (data Desember 2012). Pada Pemkab Magelang sejumlah 11.677 (Desember 2012)

Atau : 0,26 % dari jumlah PNS Nasional.

Distribusi pegawai masih dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Penempatan pegawai dalam jabatan masih dinilai tidak berdasarkan kompetensinya.

Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin.

Penghasilan belum adil & layak belum sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya

ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR(lingkungan strategis)

Perbaikan dan pengembangan manajemen SDM dalam bidang :

1. Perencanaan Pegawai

2. Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi)

3. Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural)

4. Penyusunan Pola Karier Pegawai

5. Pengelolaan kinerja pegawai

6. Pengembangan kualitas pegawai

7. Penegakan Disiplin Pegawai

8. Remunerasi

9. Pemberhentian/pemensiunan

Mewujudkan lingkungan strategis aparatur secara global pada skala nasional dan regional

KONDISI SDM YANG DIHARAPKAN(dalam pandangan kajian secara nasional)

1. PROFESIONAL:

a.Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan

b.Memiliki kecakapan

c. Memiliki wawasan tentang pekerjaannya

d.Memiliki dedikasi yang tinggi

e.Memiliki minat pada tugas jabatannya

2. BERMORAL dan

3. SEJAHTERA

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN FORMASI PNS TAHUN

2013

1. Pastikan daftar susunan jabatan dan jumlah kebutuhan PNS sudah sesuai dengan kebutuhan (bukan keinginan).

2. Utamakan melaksanakan redistribusi internal (penataan PNS internal SKPD/Unit Kerja) untuk mencukupi kekurangan PNS melalui optimalisasi PNS yang ada; sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

3. Pastikan semua kebutuhan data sudah disampaikan dengan benar sesuai ketentuan (sesuai kebutuhan formulir penyusunan formasi).

4. Laksanakan penyusunan formasi dengan cermat dan penuh tanggung jawab.

SASARAN UTAMA PENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN 2013

1. Untuk mengetahui dan memperoleh rumusan kebutuhan pegawai yang tepat pada setiap SKPD dan/atau Unit Kerja, dan

2. Mendukung penentuan kebijakan pemenuhan PNS bagi Pemerintah Kabupaten Magelang secara tepat dan akurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

ARAH KEBIJAKAN UMUMFORMASI PNS TAHUN 2013

Kebijakan umum alokasi formasi Adalah

Zero Growth secara Nasionaldalam arti

alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan)

jumlah PNS yang pensiun

secara nasional

Rekap PNS berdasarkan Gol/Ruang Penggajian TMT 1 Pebruari 2013

GOL. RUANG

PEJABAT STRUKTURAL PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUSFUNGSIONAL

UMUMJMH

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

ESELON V

GURUTENAGA

KESEHATANTENAGA TEKNIS

L P L P L P L P L P L P L P L P

IV/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1IV/c 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 21IV/b 8 1 33 7 0 0 0 0 7 7 5 6 2 1 1 0 78IV/a 1 0 60 12 31 10 0 0 1.658 2.397 7 8 57 22 7 2 4.272

Jml G4 21 3 93 19 31 10 0 0 1.665 2.404 19 15 59 23 8 2 4.372III/d 0 0 24 6 187 129 4 2 385 442 31 88 66 20 29 19 1.432III/c 0 0 7 0 127 69 5 4 158 256 32 100 66 50 48 51 973III/b 0 0 0 0 31 19 16 24 221 374 43 176 48 19 318 260 1.549III/a 0 0 0 0 2 0 3 2 89 182 21 110 38 22 124 101 694

Jml G3 0 0 31 6 347 217 28 32 853 1.254 127 474 218 111 519 431 4.648II/d 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 7 58 7 1 89 38 234II/c 0 0 0 0 0 0 0 0 75 263 32 227 34 33 197 74 935II/b 0 0 0 0 0 0 0 0 82 217 3 79 4 2 346 48 781II/a 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 6 0 3 237 45 306

Jml G2 0 0 0 0 0 0 0 0 184 501 43 370 45 39 869 205 2.256I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 131 9 141I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6 48I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29

Jml G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 265 15 281

JUMLAH21 3 124 25 378 227 28 32 2.702 4.159 189 859 323 173 1.661 653

11.55724 149 605 60 6.861 1.048 496 2.314

Rekap PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

TMT 1 Pebruari 2013

KELOMPOK PENDIDIKA

N

PEJABAT STRUKTURAL TENAGA FUNGSIONAL

JFU

JMLESELON

IIESELON

IIIESELON

IVESELON

VGURU

TENAGA KESEHATA

N

TENAGA TEKNIS

L P L P L P L P L P L P L P L P

SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 3 175SMP / ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 302 25 329

SMA / SMEA / SMK / STM 0 0 0 0 49 24 15 21 197 410 40 119 68 34 891 338 2.206

D-I 0 0 0 0 0 0 0 0 44 43 3 167 1 3 19 8 288

D-II 0 0 0 0 2 0 1 0 6911.18

90 0 7 2 15 11 1.918

D-III / Sarjana Muda /

Akademi

0 0 1 0 34 12 1 1 86 67 69 416 67 45 99 95 993

D-IV / S-1 / Sarjana 14 2 89 20 230 168 11 9

1.595

2.409

67 148163

80 156 162 5.323

S-2 / Pasca Sarjana / Magister

7 1 34 5 63 23 0 1 89 41 10 9 17 7 7 11 325

 JUMLAH21 3 124 25 378 227 28 32

2.702

4.159

189 859323

1731.66

1653 11.55

724 149 605 60 6.861 1.048 496 2.314

Rekap PNS berdasarkan Kelompok UmurTMT 1 Pebruari 2013

KEL. UMUR

PEJABAT STRUKTURAL TENAGA FUNGSIONAL

JFUJML

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

ESELON V

GURUTENAGA

KESEHATAN

TENAGA TEKNIS

L P L P L P L P L P L P L P L P

18 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

21 - 25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 76 6 47 4 7 8 15 178

26 - 30 0 0 0 0 2 2 0 0 77 199 20 140 24 25 50 36 575

31 - 35 0 0 5 0 12 6 0 0 43 104 22 157 24 21 106 73 573

36 - 40 0 0 8 1 23 19 0 1 83 183 30 223 15 9 189 93 877

41 - 45 1 0 17 4 80 46 3 2 385 693 47 187 21 18 338 120 1.962

46 - 50 3 0 43 8 130 86 11 19 6951.17

736 62 75 47 421 208 3.021

51 - 55 16 3 51 12 131 67 12 10 8231.13

122 39 141 41 544 108 3.151

56 1 0 0 0 0 1 2 0 136 125 1 1 5 3 5 0 280

57 0 0 0 0 0 0 0 0 123 136 2 1 5 1 0 0 268

58 0 0 0 0 0 0 0 0 154 149 2 0 6 1 0 0 312

59 0 0 0 0 0 0 0 0 161 175 1 0 2 0 0 0 339

60 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 1 0 0 0 19

JUMLAH21 3

124

25 378 227 28 322.70

24.15

9189 859 323 173

1.661

653 11.557

24 149 605 60 6.861 1.048 496 2.314

Rekap Rencana dan Realisasi Pensiun PNS TMT 1 Pebruari 2013

TAHUN

RENCANA PENSIUN (BUP)

PEJABAT STRUKTURAL

TENAGA FUNGSIONALJFU

JMLGURU KESEHATAN TEKNIS

L P L P L P L P L P

2012 40 10 162 191 3 11 22 3 156 19 617

2013 50 11 154 186 6 11 24 5 111 12 570

2014 38 14 161 147 3 7 19 7 109 21 526

2015 48 21 134 138 4 7 20 9 113 19 513

TAHUN

REALISASI PENSIUN

BUP MENINGGAL APS BERHENTIJML

L P L P L P L P

2012 383 234 26 10 16 13 1   683

2013 48 39     1 2     90

Realisasi Tahun 2013 adalah Pensiun tmt 1 Januari dan 1 Pebruari 2013

PerbandinganRasio Belanja Pegawai terhadap Total

APBDURAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013

TOTAL BELANJA DAERAH (APBD)

946.179.556.222

1.062.532.183.262

1.361.296.039.458

1.511.728.567.898

TOTAL BELANJA PEGAWAI

669.758.625.678

686.043.843.100

838.473.617.146

884.798.773.602

PROSENTASE TOTAL

BELANJA PEGAWAI

TERHADAP TOTAL

PENDAPATAN (APBD)

70,79% 64,57% 61,59 % 58,53 %

Sekian

dan

Terima Kasih

PENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN ANGGARAN

2013di Lingkungan Pemkab. Magelang

ERIE SADEWO, SH.Kepala BKD Kabupaten Magelang

MAKSUD & TUJUAN SOSIALISASI1. Sebagai upaya pengembangan wawasan dalam

penyusunan formasi PNSD.

2. Sebagai upaya membangun pemahaman bersama tentang mekanisme dan tata cara penyusunan formasi PNSD sebagaimana Surat Edaran Sekda Kab. Magelang

3. Melaksanakan Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil berdasar analisa kebutuhan dari :• Pemahaman jenis pekerjaan• Pemahaman sifat pekerjaan• Penghitungan beban kerja• Kondisi Kebutuhan Riil Organisasi

SASARAN UTAMA PENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN 2013

1. Untuk mengetahui dan memperoleh rumusan kebutuhan pegawai yang tepat pada setiap SKPD dan/atau Unit Kerja, dan

2. Mendukung penentuan kebijakan pemenuhan PNS bagi Pemerintah Kabupaten Magelang secara tepat dan akurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dasar Penyusunan Formasi PNS

PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS ;

Peraturan Bersama Menteri Negara PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Tanggal 24 Agustus 2011 tentang “Penundaan Sementara Penerimaan CPNS”;

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang “Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah”; dan

Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang “Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan PNS”.

Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang “Pedoman Penataan PNS”

Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pedoman Analisis Jabatan”

DEFINISI FORMASI

• Formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

• Formasi PNS ditetapkan agar setiap organisasi pemerintah tersebut memiliki jumlah, susunan pangkat dan mutu PNS yang cukup sesuai dengan jenis, sifat dan besarnya beban tugas;

• Formasi PNS merupakan salah satu alat bagi suatu organisasi pemerintah untuk mencapai tujuannya.

PENYUSUNAN FORMASI

• Formasi masing-masing organisasi (SKPD) disusun – berdasarkan analisis kebutuhan dan

penyediaan pegawai.– Sesuai dengan jabatan yang tersedia–Memperhatikan informasi jabatan

yang disusun pada setiap tahun anggaran.

– Berdasarkan analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Analisis Kebutuhan Pegawai

• Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan:

1. Jenis Pekerjaan

2. Sifat Pekerjaan

3. Perkiraan Beban Kerja

4. Perkiraan Kapasitas Pegawai

5. Jenjang dan Jumlah Jabatan serta Pangkat

6. Analisis Jabatan

7. Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan

8. Peralatan yang Tersedia

9. Kemampuan Keuangan Negara/Daerah

Arti Penting Penyusunan Formasi PNS

• Oleh karena itu, organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

• Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah dan mutu PNS yang diperlukan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok.

• Perkembangan tugas pokok dapat mengakibatkan makin besarnya jumlah PNS yang diperlukan.

• Akan tetapi, Asaz dalam penyusunan Formasi Harus dilaksanakan secara obyektif, berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan, dan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas kebutuhan PNS dalam setiap jabatannya.

DALAM KAITAN PERENCANAAN FORMASI, KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999

bahwa PNS adalah setiap WN RI yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat

berwenang dalam jabatan negeri.

Pasal 1, ayat (1)

Pasal 17 ayat 1

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.

Pasal 15 ayat (1)

bahwa formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan

PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHANPADA PENYUSUNAN FORMASI TAHUN

2013• Dasar Perhitungan Kebutuhan Formasi mengacu pada

hasil pelaksanaan Perhitungan Ulang Jumlah Kebutuhan PNS yang telah dilaksanakan (data sebagaimana disampaikan pada formulir).

• Hasil akhir Penyusunan Formasi untuk mampu merumuskan jumlah kebutuhan pegawai secara TEPAT.

• Untuk itu dalam menyusun formasi harus memperhatikan : – Kesesuaian dengan Kebutuhan riil organisasi untuk

mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.– Berdasar atas pelaksanaan evaluasi jabatan (melalui

penyusunan informasi jabatan) pada masing-masing SKPD / Unit Kerja.

– Harus dapat selaras dengan Profil Pemkab. Magelang dalam hal : Karakteristik daerah, Kondisi daerah, dan Potensi daerah.

– Kesesuaian dengan tuntutan untuk melaksanakan efisiensi anggaran belanja pegawai pada APBD.

Catatan•Apabila dalam pengisian formulir penyusunan formasi dimaksud terdapat kendala teknis dapat dikonsultasikan langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang atau melalui telepon (0293) 789508 atau 788181 psw 126.

MEKANISME TEKNIS PENYUSUNAN FORMASI PNS

TAHUN 2013

Umi Haniyati Chauliyanah, SE.

Kabid. Data dan Pengadaan Pegawai BKD

Perencanaan Pegawai • Perencanaan pegawai peramalan

kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang dari berbagai jenis pekerjaan.

• Peramalan kebutuhan pegawai mendasarkan pada permintaan yang mendasarkan pada analisis beban kerja dan ketersediaan anggaran.

• Peramalan pengadaan kebutuhan untuk jangka pendek menggunakan pendekatan yang mendasarkan pada ketersediaan anggaran dari beban kerja yang ada.

• Peramalan jangka panjang mendengar dari ahli; permintaan dari unit; dan menggunakan analisis.

Tujuan Penetapan Formasi

• Tujuan agar setiap SKPD mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi.

• Formasi ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu dgn mempertimbangkan :

1. Macam-macam pekerjaan,

2. Rutinitas pekerjaan,

3. Keahlian yg diperlukan utk mlaksanakn tugas, dan

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan

Analisis Kebutuhan Pegawai

Proses perhitungan logis dan teratur dari segala dasar/faktor yang ditentukan

untuk menentukan jumlah dan susunan pangkat PNS yang

diperlukan oleh suatu SKPD untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna,

berhasil guna dan

berkelanjutan

Alur SOP Penyusunan Formasi dari Kementrian PAN dan RB

Mekanisme Usulan Formasi PNS

1. Usul persetujuan formasi PNS Kab/ Kota diajukan Gubernur kepada Menteri PAN RB dan Kepala BKN;

2. Usul persetujuan formasi bersamaan dengan Propinsi;

3. Kepala BKN pertimbangan kepada Menteri PAN RB;

4. Melalui pembahasan dalam Tim kerja Kepegawaian (TKK) paling lambat akhir Bulan Juni;

5. Menteri PAN RB persetujuan tertulis formasi Daerah

6. Mencantumkan jumlah formasi untuk masing-masing PEMDA (Propinsi, Kabupaten, Kota)

7. Persetujuan disampaikan Menteri PAN RB Gubernur, tembusan Ka. BKN dan Ka Kanreg BKN

8. Gubernur menyampaikan persetujuan usulan formasi kepada PPK Kab/Kota.

TAHAPAN PENYUSUNAN FORMASI

• Menyelesaikan daftar kerja sesuai dengan Formulir isian Penyusunan Formasi PNS Tahun 2013 sebagaimana yang telah disampaikan.

• Melaksanakan seluruh tahapan kerja dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan/ petunjuk pelaksanaannya.

• Formulir yang telah diisi oleh pejabat/petugas yang membidangi kepegawaian sesuai dengan data kepegawaian riil pada SKPD/Unit Kerja harus disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD/Unit Kerjanya.

Penyampaian Formulir Isian

• Formulir Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013 yang telah lengkap berupa :

– Formulir cetak data sebagaimana terlampir yang telah divalidasi dan telah disahkan kebenarannya oleh pejabat yang berwenang,

• Dikirim langsung oleh pejabat/petugas kepegawaian ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan jadwal pelaksanaan penelitian hasil Penyusunan Formasi SKPD/Unit Kerja sebagaimana telah disampaikan.

Catatan•Penyampaian kembali formulir yang telah divalidasi dengan lengkap, diharapkan dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

FormulirPENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN 2013

VALIDASI KEBUTUHAN DAN DAFTAR NAMA PNS pada Penyusunan Formasi Tahun

2013• Melaksanakan validasi pada daftar susunan jabatan,

jumlah kebutuhan dan daftar nama PNS sehingga diperoleh jumlah kebutuhan PNS yang Tepat, untuk mendukung pelaksanaan penataan organisasi dan penataan PNS dalam kerangka utama reformasi birokrasi (sebagaimana terlampir) dengan ketentuan :

a. Daftar susunan jabatan beserta jumlah kebutuhan PNS untuk duduk dalam jabatan tersebut merupakan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan riil organisasi dan karakteristik daerah untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan.

b. Melaksanakan validasi pada daftar validasi database kepegawaian Tahun 2013.

c. Melaksanakan validasi pada perhitungan kebutuhan Guru PNS Tahun 2013

DAFTAR FORMULIR PENYUSUNAN FORMASI

• Upt Disdikpora

1. Validasi daftar susunan jabatan dan kebutuhan pegawai (hanya UPT saja).

2. Validasi perhitungan kebutuhan Guru PNS

3. Daftar nominatif validasi database kepegawaian

• SMP/SMA/SMK Negeri

1. Validasi daftar susunan jabatan dan kebutuhan pegawai (Non Guru / Hanya Subag. TU).

2. Validasi perhitungan kebutuhan Guru PNS

3. Daftar nominatif validasi database kepegawaian

Lampiran 1 – Validasi susunan jabatan & kebutuhan pegawai

• Langkah penyelesaian formulir 1 :

1. No. jelas

2. Validasi daftar nama jabatan pastikan daftar jabatan sudah sesuai dengan tupoksi SKPD dan atasan langsungnya.

3. Entry nilai (riil) jumlah kebutuhan pegawai sesuai hasil ABK yg dilaksanakan Bag. Organisasi Setda Tahun 2012 hanya untuk jab. Struktural (eselon 4 & 5) dan JFU JFK tidak perlu dientrykan.

4. Validasi Jumlah Kebutuhan Pegawai pastikan jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan (bukan keinginan).

5. Validasi jumlah pengampu jabatan rekap kolom 8.

6. Seharusnya tidak diperkenankan adanya status “kelebihan PNS” karena, jumlah kebutuhan PNS > jumlah PNS yang ada.

7. Kekurangan kebutuhan pegawai – jumlah pengampu

8. Validasi daftar nama pengampu jabatan (pejabat/PNS-nya) Usulkan direvisi jika terjadi salah penempatan /sudah ada redistribusi JFU.

9. Usulan prioritas Formasi Tahun 2013 hanya yg menjadi prioritas pada SKPD/Unit Kerja/Sekolah tersebut. Terdiri atas

1. Kolom 9 Jumlah usulan

2. Kolom 10 Tingkat Pendidikan

3. Kolom 11 Nama Jurusan Pendidikan

Lampiran 2 – Validasi Database Kepegawaian

1. Kolom 1 : No jelas2. Kolom 2 :

a. Gelar (akademis) depan – Nama Lengkap (sesuai yang tercantum dalam ijazah) – Gelar (akademis) belakang.

b. NIP 9 Digit – NIP 18 Digit cek kebenaran dengan data riil PNS.

c. Tempat dan Tanggal Lahir Pastikan sama dengan Ijazah !

3. Kolom 3 :a. Status Kepegawaian CPNS/PNSb. TMT CPNS sesuaikan dengan TMT pada SK CPNSc. TMT PNS sesuaikan dengan TMT pada SK PNSd. Nomor Karpeg pastikan sudah sama dengan data

riil.

Lampiran 2 – Validasi Database

4. Kolom 4 :a. Golongan/Ruang pastikan sudah sesuai dgn SK KP

terakhir ybs.b. TMT (Golongan/Ruang) jelasc. Tahun Masa Kerja Kepangkatan sesuai yang

tercantum dalam SK KP terakhir.d. Bulan Masa Kerja Kepangkatan sesuai yang

tercantum dalam SK KP terakhir.

5. Kolom 5 : (hanya bagi pejabat fungsional khusus)a. Jenjang JFK sesuaikan dengan dasar jenjang JFK

pada SK kenaikan jenjang terakhir dan/atau SK KP terakhir.

b. Nilai PAK jelasc. TMT JFK sama dengan TMT PAK terakhir yang

digunakan sebagai dasar kenaikan jenjang atau yang tercantum dalam SK KP.

Lampiran 2 – Validasi Database

6. Kolom 6 :a. Subid/Bagian/Kelompok Jabatan lokasi jabatan

pada tingkat eselon 4.b. (Nama) Jabatan nama jabatan PNS saat ini.c. TMT Jabatan TMT PNS duduk dalam jabatan

tersebut.

7. Kolom 7 a. Jenis Kelamin sesuaikan dengan data riil PNSb. Agama sesuaikan dengan data riil PNSc. Status Perkawinan sesuaikan dengan data riil PNSd. Golongan Darah sesuaikan dengan data riil PNS

Lampiran 2 – Validasi Database

8. Kolom 8 :a. (Nama) Diklat Kepemimpinan terakhirb. Tanggal STTPP sesuai dengan Diklat

Kepemimpinan terakhirnya.9. Kolom 9 :

a. Alamat RT/RW, Dusun, Desa/Kelurahan, Jalan, Nomor Rumah

b. Kecamatanc. Kabupaten/Kotad. Nomor Telepon / HP yang dapat dihubungi

10.Kolom 10 :a. Tingkat Pendidikan (Formal) terakhir Pastikan

sudah sesuai dengan Perbup ketentuan administrasi belajar PNS.

b. Jurusan (Pendidikan Terakhir) pastikan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah terakhirnya.

c. Tanggal Ijazah (Pendidikan Terakhir) pastikan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah terakhirnya

Lampiran 3 - Validasi Perhitungan Kebutuhan Guru PNS – SD Negeri Nama SD Negeri

Data Jumlah Rombel dan Jumlah Siswa pada setiap jenjang kelas

a. Jumlah Rombel/Kelas sesuaikan dengan kondisi riil

b. Jumlah Siswa sesuaikan dengan kondisi riil

Data Kebutuhan dan daftar nama pengampu jabatan

a. No jelas

b. Jenis Guru Nama jabatan guru SD (Kepala, Guru Kelas, dll)

c. Bezetting Rekap jumlah harus sama dengan kolom daftar nama dan nip pns pengampu jabatan.

d. Kebutuhan Guru pastikan sudah sesuai dengan ketentuan

e. Kelebihan / Kekurangan Kebutuhan dikurangi bezetting seharusnya tidak ada kelebihan.

f. Daftar nama dan nip pengampu jabatan pada setiap jenis jabatan guru.

g. Keterangan jelas

Lampiran 3 – Validasi Susunan Pegawai dan Perhitungan

Kebutuhan Guru PNS (SMP-SMA-SMK) Nama Sekolah Menengah P/A/K Negeri

Data Jumlah Rombel dan Jumlah Siswa pada setiap jenjang kelasa. Jumlah Rombel/Kelas sesuaikan dengan kondisi riilb. Jumlah Siswa sesuaikan dengan kondisi riilc. Rombel Ideal Jumlah Siswa : 32

Data Kebutuhan dan daftar nama pengampu jabatana. No jelasb. Guru Mata Pelajaran Nama jabatan guru Mapel Sekolah yang ada

(Kepala, Guru Agama Islam, Guru PPKn, dll)c. Alokasi Waktu KTSP per jenjang kelas sesuai ketentuand. Jumlah jam wajib per minggu Jam KTSP x jumlah rombele. Kebutuhan Guru

i. HIT Perhitungan Jumlah jam wajib per minggu / 24 pembulatan keatas

ii. Jam Sisa (HIT x 24) - Jumlah jam wajib per minggu kekurangan jam mengajar jika guru yg ada/bezetting sama dengan HIT (hanya salah satu guru/kondisi lain)

f. Usulan prioritas Formasi Tahun 2013 hanya yg menjadi prioritas pada SKPD/Unit Kerja/Sekolah tersebut. Terdiri atasi. Kolom 9 Jumlah usulanii. Kolom 10 Tingkat Pendidikaniii. Kolom 11 Nama Jurusan Pendidikan

Sekian

dan

Terima Kasih