Kementerian Perhubungan RI
1
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan
8
6
5 4
7
9
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Melakukan revolusi karakter bangsa
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Rancangan Tema RKP 2019
”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019
PERAN SEKTOR TRANSPORTASI DALAM PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah
melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui
Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
Pemilu
2 3 4
PERAN SEKTOR TRANSPORTASI
DALAM PRIORITAS NASIONAL
1
5
PERUBAHAN PARADIGMA PENDANAAN
Kebutuhan pendanaan sektor
transportasi
Penetapan skema pembiayaan
berdasarkan hasil studi kelayakan
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA DAN BUMN
APBN HEMAT Rp. 8
T a. Efisiensi belanja
operasional Rp. 4,7 T
b. Investasi Rp. 3,3 T PENDAPATAN
KONSESI Rp. 759 M a. Th. 2016 sebesar Rp.
351 M
b. Th. 2017 sebesar Rp. 408
M
Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas yang ada baik di pelabuhan, bandara, prasarana kereta api sehingga kemampuan dan kapasitas di masing-masing moda transportasi itu dapat meningkat;
Memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun nasional;
Pelayanan transportasi ke masyarakat meningkat namun di sisi lain pemerintah dapat menghemat anggaran dan mengalokasikannya (APBN) pada sektor lain yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian.
DITJEN HUBDAT – Terminal Tirtonadi
(Efisiensi Rp. 167 Milyar)
Rp 891.537.315
BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SELAMA KSP Terminal Penumpang
Tipe A Tirtonadi
URAIAN
REKAPITULASI EFISIENSI SESUDAH
KERJASAMA KSP
Rp 167.489.647.315 TOTAL EFISIENSI SELAMA KSP
KSP selama 30 tahun
KETERANGAN
Rp 5.582.988.244 EFISIENSI PERTAHUN
Rp 166.598.110.000 INVESTASI MITRA SELAMA KSP
PROYEK STRATEGIS NASIONAL
(PSN)
PROYEK NASIONAL
(PN)
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
(KSPN)
KAWASAN INDUSTRI
(KI)
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(KEK)
PEMBANGUNAN TRANSPORTAI DARAT MEWUJUDKAN INDONESIA SENTRIS
PROGRAM UNTUK MEMBANGUN KONEKTIFITAS
Lancar, Tertib,
Selamat, Terpadu,
Murah
APA YANG DIPROGRAMKAN?
Lancar, Tertib,
Selamat, Terpadu,
Murah
APA YANG DIPROGRAMKAN?
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN)
DANAU TOBA PULAU SERIBU TANJUNG KELAYANG
TANJUNG LESUNG BOROBUDUR GUNUNG BROMO MANDALIKA ` LABUAN BAJO
WAKATOBI MOROTAI
BANYUWANGI
1
7 6
5 4 3 2
9 8 10
MALAHAYATI
JAMBI
TELUK BAYUR
PALEMBANG
PANJANG TANJUNG EMAS
/SEMARANG
TENAU KUPANG
SAMPIT
PONTIANAK
BANJARMASIN
KARIANGAU
BALIKPAPAN
PALARAN
SAMARINDA
PANTOLOAN
KENDARI
TERNATE
AMBON JAYAPURA
TANJUNG PRIOK/
PATIMBAN
TANJUNG PERAK
MAKASAR
BITUNG BELAWAN/ KUALA
TANJUNG
BATAM
SORONG
Merajut Konektivitas Antar Wilayah Meningkatkan kinerja konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah
Sumber : Kementerian Perhubungan, Laporan 3 Tahun JKW-JK, KSP, 2017
PEL. FEEDER RUTE FEEDER TOL LAUT
PEL. HUB RUTE HUB TOL LAUT
RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN TOL
RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN KA RIPNAS
PEL. HUB INTERNASIONAL
24 Pelabuhan Tol Laut: Pel Kuala Tanjung, Pel. Patimban, Pel. Makassar New Port, dan Pel. Bitung
Pembangunan Bandara: Bandara Kertajati, Bandara Kulonprogo, Bandara Buntu Kunik
Jaringan KA: KA Makassar Pare-pare, Double Track Jawa Selatan, KA Lintas Sumatera
12
PERKUATAN JALUR LOGISTIK UTAMA Merajut konektivitas antar wilayah untuk memantapkan perekonomian regional
PERAN TRANSPORTASI DARAT
13
KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KEK: Kawasan Ekonomi Khusus
KI: Kawasan Industri
Fokus Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa Memeratakan pembangunan dengan pengembangan kawasan PEMBANGUNAN KAWASAN LUAR JAWA
Pengembangan Kawasan Pariwisata (Danau Toba, Borobudur dan Mandalika, Labuan Bajo, Kep. Seribu, Wakatobi, dan Bromo Tengger Semeru) (7 KSPN)
Pengembangan Kawasan Industri (Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Konawe, Palu, Morowali, Tlk. Bintuni dan Bantaeng) (7 KI)
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Arun, Galang Batang, Tj. Api-api, Sorong, Tj. Lesung, Tj. Kelayang, Bitung, MBTK, dan Morotai) (9 KEK)
HIGHLIGHT PRIORITAS
KSPN
DANAU TOBA
KI SEI
MANGKE
KSPN
BOROBUDUR
KSPN TJ.
KELAYANG
KSPN
MANDALIKA
KI
BANTAENG
KEK MBTK
KSPN LABUAN
BAJO
KI PALU KI KUALA
TANJUNG
KSPN
WAKATOBI
KI KONAWE
KEK TJ.
API-API
KEK ARUN
LHOKSEMAWE
KEK GALANG
BATANG
KEK
TJ. LESUNG
KSPN BROMO
TENGGER SEMERU
KI TELUK
BINTUNI
KI
MOROWALI
KEK
SORONG
KEK
MOROTAI
KEK BITUNG
KSPN KEP.
SERIBU
Dukungan Bandara, Jalur KA, Pelabuhan
Laut dan Pelabuhan Penyeberangan untuk
KSPN, KI, dan KEK:
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UNTUK SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI DAN PARIWISATA Mendorong pengembangan Kawasan di wilayah Luar Jawa untuk pemerataan pembangunan
PERAN TRANSPORTASI DARAT
14
→ SUBSIDI ANGKUTAN LAUT PERINTIS
→ DAERAH TERTINGGAL
→ HIGHLIGHT PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
`
Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi
Meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal untuk pemerataan kesejahteraan
→ TRAYEK TOL UDARA PAPUA
Tol Udara di Papua: Subsidi Trayek Tol Udara, Bandara Nabire, Bandara Oksibil, Bandara Wamena, Bandara Ilaga, Bandara Mozes Kilangin
Penyelenggaraan Angkutan Subsidi Tol Laut: Penyediaan Subsidi, Pel. Dobo, Pel. Saumlaki, Pel Sebatik
Bandar Udara Keperintisan Bandara Siau, Bandara Tambelan, Bandara Muara Teweh
`
→ HIGHLIGHT PENGEMBANGAN PELABUHAN
Penyelenggaraan Angkutan Perintis Penyeberangan
PERKUATAN AKSESIBILITAS DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PERBATASAN Pembangunan Bandara, Pelabuhan Penyeberangan, dan Pelabuhan untuk perkuatan Aksesibilitas
PLBN ARUK
PLBN NANGA BADAU
MENDUKUNG KAWASAN PERBATASAN
BAGAIMANA MENCIPTAKAN SISTEM
TRANSPORTASI YANG LANCAR, TERTIB, SELAMAT,
TERPADU DAN MURAH DI WILAYAH PERBATASAN?
PROGRAM APA YANG DIBUTUHKAN
TREND PERAN ANGKUTAN UMUM
55% 52%
20% 16%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
PROFIL ANGKUTAN UMUM
MODAL SHARE 27%
TOTAL TRIP 14,3 juta/hari
V/C Rerata 0,85
Mobilitas 40,5 juta smp-km
LOAD FACTOR RATA2 35%
KECEPATAN RATA2 15,6 km/jam
Penyebab 1. Lebih menyukai sepeda motor 2. Keberadaan angkutan daring 3. Menurunnya kinerja angkutan dan
menjadi tidak handal serta berbiaya besar dibanding moda lain
DASAR LEGALITAS
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 138 Ayat (1) : Angkutan umum diselenggarakan
dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
Pasal 185 Ayat (1) : Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 107 Ayat (1) : Angkutan penumpang umum
dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
Mengembangkan Sistem Angkutan Umum Masal Yang Modern dan Maju
Dengan Orientasi Kepada Bus maupun Rel serta
dilengkapi Dengan Fasilitas Alih Moda Terpadu
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM
2019*
PERMASALAHAN :
a) Trayek/route yang tumpang tindih;
b) Kelembagaan & manajemen tidak profesional
c) Kepemilikan & manajemen operasi secara individual dan sulit diawasi;
d) Perilaku & sikap mental pengemudi tidak terpuji, tidak punya SIM dan tidak disiplin lalu lintas;
e) Sistem setoran/hari sehingga mempengaruhi perilaku pengemudi dilapangan;
f) Penerapan tarif ekonomi yang terlalu rendah;
g) Pemberian izin angkutan yang masih mengacu kepada quantity licensing bukan quality licensing
KEBIJAKAN REVITALISASI :
a) Pemilihan Operator melalui Proses Seleksi/ Lelang berbasis Quality Licensing.
b) Perubahan dari operator individual menjadi operator berbadan hukum.
c) Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum.
d) Peremajaan Angkutan Umum Bus kecil (Angkot) menjadi Bus Sedang/Bus Besar setelah batas waktu usia kendaraan.
e) Penataan Angkutan Lingkungan dan Penggunaan Non Motorized Transport /NMT.
REVITALISASI ANGKUTAN PERKOTAAN (1)
2019*
o Menerapkan sistim Quality Licensing proses seleksi/lelang
o Terjadinya perubahan
internal manajemen dalam tubuh koperasi/kelompok operator individual untuk membentuk perusahaan berbadan hukum.
o Periode transisi
mengatur mekanisme perubahan dari operator individual menjadi operator berbadan hukum.
Quality Licensing : ➢ Untuk mendapatkan perusahaan yang baik
secara manajerial dalam melakukan pengelolaan angkutan umum.
➢ Untuk peningkatan kualitas pelayanan dalam melayani pengguna jasa baik dari segi keselamatan dan kenyamanan.
➢ Agar pelayanan angkutan umum dapat berkelanjutan (sustainable) dengan didukung oleh finansial perusahaan yang kuat.
➢ Pengawasan lebih mudah karena didasarkan pada kontrak operator (a.l kewajiban dan sanksi)
MEREFORMASI OPERATOR INDIVIDUAL MENJADI OPERATOR BERBADAN HUKUM (PENUGASAN KEPADA BUMN)
REVITALISASI ANGKUTAN PERKOTAAN (2)
PERUBAHAN PARADIGMA Program Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan
MODEL LAMA
Pengadaan Bus
MODEL BARU
Subsidi Layanan
NoW oR NeVeR…?!
Manajemen pengelolaan
Kelembagaan
Mekanisme pengawasan Peran BPTD
Pemda, Koperasi
SDM, IT, dsb