Wrap Up Sken 3 Kedkel

8/11/2019 Wrap Up Sken 3 Kedkel

1/35

WRAP UP SKENARIO 3

BLOK KEDOKTERAN KELUARGA

Disusun Oleh:

KELOMPOK B-1

Ketua : Maulidya Sari 1102010158

Sekretaris : Medya Septina T. 1102010160

Anggota :

1. Marleni 1102010156

2. Mauliadanti Rizdana 1102010157

3. Maya Yulindhini 1102010159

4. Rio Geraldy 1102010245

5. Ririk Riyanti 1102010246

6. Risti Amalia Nastiti 1102010247

7. Ristianti Affandi 1102010248

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI

2013-2014


2/35

1

SKENARIO 3

KLINIK DOKTER KELUARGA

Dr. Ahmad, 31 tahun, praktek di sebuah klinik dokter keluarga. Klinik ini

dikelola dengan baik sehingga dalam waktu yang relatif singkat mengalami

kemajuan yang cukup pesat dan dikenal luas di masyarakat.

Suatu hari klinik ini dikunjungi seorang pasien, Ny. A, 38 tahun dengan

kehamilan trimester 1 pada G5P2A2. Pasien ingin melakukan pemeriksaan

kehamilan secara rutin di klinik Dr. Ahmad karena pasien mendapat informasi

bahwa pelayanan di klinik ini baik. Pasien mempunyai keluhan sering mual,

muntah, lemas, cepat lelah dan sesak. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan

sesuai prosedur pemeriksaan standar dokter keluarga bersama bidan. Sebagai

dokter muslim, Dr. Ahmad sangat memperhatikan adab dan tata cara pemeriksaan

dan penanganan pasien sesuai ajaran Islam.Pada pemeriksaan ditemukan bahwa kandungan dalam kondisi yang baik

namun ibu tampak pucat, takikardi, murmur, takipnea, dan terdapat nyeri tekan

epigastrium.

Dr. Ahmad menyarankan agar pasien mengikuti pemeriksaan ANC yang

teratur dan direncanakan menjelang partus pasien akan dirujuk ke spesialis Obgyn

yang sudah bekerja sama dengan klinik dokter keluarga tersebut.

Pasien menanyakan ke dokter tentang pilihan pembiayaan persalinan,

mengingat kemungkinan membutuhkan biaya yang lebih besar. Dr. Ahmad

kemudian menjelaskan tentang system pembiayaan kesehatan.


3/35

2

STEP 1

Pertanyaan :

1.

Bagaimana sistem pembiayaan kesehatan dalam klinik dokter keluarga?

2. Apa kriteria merujuk pasien?

3.

Bagaimana adab memeriksa pasien dalam Islam?

4. Bagaimana prosedur pemeriksaan standar dalam klinik dokter keluarga?

5.

Dengan siapa saja dokter keluarga bekerja sama?

6. Bagaimana manajemen pelayanan kesehatan di klinik dokter keluarga?

7. Apa bedanya klinik dokter keluarga dengan klinik dokter umum?

8. Bagaimana sistem pembiayaan kesehatan menurut Islam?

Jawaban :

1. Asuransi dan tunai sesuai dengan aturan pemerintah.

2. Kasus-kasus yang diluar kompetensi dokter keluarga.

3. - Jika yang diperiksa lawan jenis, dokter harus didampingi perawat atau

keluarga pasien

- Dokter harus memeriksa bagian tubuh yang memang seharusnya

diperiksa

- Mengucapkan salam, basmallah, dan hamdallah.

4.

- Melakukan diagnosis secara holistik

- Memperhatikan aspekMandala of Health

- Memberikan tatalaksana secara komprehensif.

5.

Seluruh tenaga kesehatan (dokter spesialis, bidan, perawat, lab, farmasi).

6.

- Mengutamakan preventive dan promotif

- Petugas kesehatan yang ramah

7.

Klinik Dokter Keluarga : - melakukan home visitjika penyakit berulang- terapinya dari aspek medis & non medis

Klinik Dokter Umum : - hanya menerima pasien klinik

- terapinya hanya dari aspek medis

8. Negara miskin individu (pasien) ayah keluarga besar pasien

ps: negara kaya wajib menanggung seluruh biaya kesehatan warga

negaranya.


4/35

3

HIPOTESIS

klinik dokter

klinik dokter

keluarga

manajemen

pelayanan klinik

yang baik

sistem rujukan

prosedur

pemeriksaan

standar

medis islam

sistem

pembiayaan

kesehatan

islam pemerintah

klinik dokter

umum


5/35


6/35


7/35

6

2) Sasaran program menjaga mutu. Untuk melaksanakan hal ini

diperkukan empat hal :

a. Unsur masukan. Yang dimaksud adalah semua hal yang

diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Yang termasuk dalam hal ini adalah tenaga pelaksana, sarana dandana.

b. Unsur lingkungan. Yang dimakud lingkungan adalah keadaan

sekitar yang mempengaruhi pelayanana kesehatan. Untuk satu

saran pelayanan kesehatan yang terpenting adalah kebijakan

(policy), struktur organisasi (organization) serta sistem manajemen

(management) yang diterapkan.

c. Unsur proses. Yang dimaksud dengan unsur proses di sini adalah

semua tindakan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan.

Tindakan ini secara umum dapat dibedakan atas dua macam.

Pertama, tindakan medis (medical procedure) mulai dari anamesis

sampai dengan pengobatan. Kedua, tindakan non medis (nonmedical procedure) seperti tata cara rekam medis, persetujuan

tindakan medis, penerimaan dan perawatan pasien dan lain

selanjutnya yang seperti ini.

d. Unsur keluaran. Yang dimaksud dengan unsur keluaran adalah

yang menunjukan pada penampilan pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan. Penampilan pelyanan tersebut dibedakan atas dua

macam :

a) Penampilan aspek media (medical performance) seperti

misalnya kesembuhan penyakit, kecacatan dan atau kematian.

b) Penampilan aspek non medis (non mediacal performance)

seperti misalnya kepuasan dan keluhan pasien.


8/35

7

Syarat pembangunan

Fasilitas praktik

Pelayanan dokter keluarga memiliki fasilitas pelayanan kesehatan strata pertama

yang lengkap serta beberapa fasilitas pelayanan tambahan sesuai dengankebutuhan masyarakat sekitarnya.1. Fasilitas untuk praktik

Fasilitas pelayanan dokter keluarga sesuai untuk kesehatan dan keamananpasien, pegawai dan dokter yang berpraktik.

2. Kerahasiaan dan privasi

Konsultasi dilaksanakan dengan memperhitungkan kerahasiaan dan privasipasien.

3. Bangunan dan interiorBangunan untuk pelayanan dokter keluarga merupakan bangunan permanenatau semi permanen serta dirancang sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis

strata pertama yang aman dan terjangkau oleh berbagai kondisi pasien.4. Alat komunikasi

Klinik memiliki alat komunikasi yang biasa digunakan masyarakat sekitarnya.5.

Papan namaTempat pelayanan dokter keluarga memasang papan nama yang telah diaturoleh organisasi profesi.

Peralatan klinik

Pelayanan dokter keluarga memiliki peralatan klinik yang sesuai dengan fasilitaspelayanannya, yaitu pelayanan kedokteran di strata pertama (tingkat primer).1. Peralatan medis

Pelayanan dokter keluarga memiliki beberapa peralatan medis yang minimalharus dipenuhi di ruang praktik untuk dapat berpraktik sebagai penyedialayanan strata pertama.

2. Peralatan penunjang medisPelayanan dokter keluarga memiliki beberapa peralatan penunjang medis yangminimal harus dipenuhi di ruang praktik untuk dapat berpraktik sebagai

penyedia pelayanan strata pertama.3.

Peralatan non medisPelayanan dokter keluarga memiliki peralatan non medis yang minimal harusdipenuhi di ruang praktik untuk dapat berpraktik sebagai penyedia pelayananstrata pertama.

Tenaga pelaksanaTenaga pelaksana yang dibutuhkan pada praktek dokter keluarga pada dasarnyatidaklah berbeda dengan tenaga pelaksana pelbagai pelayanan kedokteran lainnya.Tenaga pelaksana yang dimaksud secara umum dapat dibedakan atas tiga macam :1.

Tenaga medisTenaga medis yang dimaksudkan disini ialah para dokter keluarga (familydoctor/physician). Tergantung dari sarana pelayanan yang menyelenggarakan

pelayanan dokter keluarga serta beban kerja yang dihadapi, jumlah dokterkeluarga yang dibutuhkan dapat berbeda. Secara umum dapat disebutkan,

apabila sarana pelayanan tersebut adalah rumah sakit serta beban kerjanya


9/35

8

lebih berat, maka jumlah dokter keluarga yang dibutuhkan akan lebih banyak.Sedangkan jika pelayanan dokter keluarga tersebut diselenggarakan oleh suatuklinik dokter keluarga, jumlah dokter yang dibutuhkan umumnya lebih sedikit.Klinik dokter keluarga memang dapat diselenggarakan hanya oleh satu orang

dokter keluarga (solo practice) ataupun oleh sekelompok dokter keluarga(group practice). Telah disebutkan, dari kedua bentuk ini, yang dianjurkanadalah bentuk kedua, yakni yang diselenggarakan oleh satu kelompok dokterkeluarga.

2. Tenaga paramedisUntuk lancaranya pelayanan dokter keluarga, perlu mengikut sertakan tenaga

paramedis. Disarankan tenaga paramedis tersebut seyogoyanya yang telahmendapatkan pendidikan dan latihan prinsip-prinsip pelayanan dokterkeluarga, baik aspek medis dan ataupun aspek non medis. Jumlah tenaga

paramedis yang diperlukan tergantung dari jumlah dokter keluarga yangmenyelenggarakan pelayanan dokter keluarga secara umum disebutkan untuk

setiap satu orang dokter keluarga, diperlukan 2 sampai 3 tenaga paramedisterlatih.

3. Tenaga non-medisSama halnya dengan tenaga paramedis, untuk lancarnya pelayanan dokterkeluarga, perlu pula mengikutsertakan tenaga non-medis. Pada umumnya adadua katagori tenaga non-medis tersebut. Pertama, tenaga administrasi yangdiperlukan untuk menangani masalahmasalah administrasi. Kedua,

pekerjasosial (social worker) yang diperlukan untuk menangai programpenyuluhan/nasehat kesehatan dan atau kunjungan rumah misalnya. Jumlahtenaga non medis yang diperlukan tergantung dari jumlah dokter keluarga,dibutuhkan sekurang-kurangnya satu orang tenaga administrasi serta satuorang pekerja sosial.

Proses-proses penunjang praktik

Pelayanan dokter keluarga memiliki panduan proses-proses yang menunjangkegiatan pelayanan dokter keluarga.1.

Pengelolaan rekam medikPelayanan dokter keluarga menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasirekam medik dengan dasar rekam medik berorientasikan pada masalah(problem oriented medical record).

2. Pengelolaan rantai dingin

Pelayanan dokter keluarga peduli terhadap pengelolaan rantai beku (cold chainmanagement) yang berpengaruh kepada kualitas vaksin atau obat lainnya. 3.

Pengelolaan pencegahan infeksiPelayanan dokter keluarga memperhatikan universal precaution managementyang mengutamakan pencegahan infeksi pada pelayanannya.

4. Pengelolaan limbahPelayanan dokter keluarga memperhatikan sistim pembuangan air kotor danlimbah, baik limbah medis maupun limbah nonmedis agar ramah lingkungandan aman bagi masyarakat sekitar klinik.

5. Pengelolaan air bersihPelayanan dokter keluarga mengkonsumsi air bersih atau air yang telah diolah

sehingga aman digunakan.


10/35

9

6. Pengelolaan obatPelayanan dokter keluarga melaksanakan sistim pengelolaan obat sesuai

prosedur yang berlaku termasuk mencegah penggunaan obat yangkadaluwarsa.

Manajemen klinik

Pelayanan dokter keluarga dilaksanakan oleh klinik dokter keluarga

(family clinic). Pada bentuk ini sarana yang menyelenggarakan pelayanan dokter

keluarga adalah suatu klinik yang didirikan secara khusus yang disebut dengan

nama klinik dokter keluarga (family clinic/center). Pada dasarnya klinik dokter

keluarga ini ada dua macam. Pertama, klinik keluarga mandiri (free-standing

family clinic). Kedua, merupakan bagian dari rumah sakit tetapi didirikan diluar

komplek rumah sakit (satelite family clinic). Di luar negeri klinik dokter keluarga

satelit ini mulai banyak didirikan. Salah satu tujuannya adalah untuk menopang

pelayanan dan juga penghasilan rumah sakit.

Terlepas apakah klinik dokter keluarga tersebut adalah suatu klinik

mandiri atau hanya merupakan klinik satelit dari rumah sakit, lazimnya klinik

dokter keluarga tersebut menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan rumah

sakit. Pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap akan dirawat sendiri atau

dirujuk ke rumah sakit kerja sama tersebut. Klinik dokter keluarga ini dapat

diselenggarakan secara sendiri (solo practice) atau bersama-sama dalam satu

kelompok (group practice). Dari dua bentuk klinik dokter keluarga ini, yang

paling dianjurkan adalah klinik dokter keluarga yang dikelola secara

berkelompok. Biasanya merupakan gabungan dari 2 sampai 3 orang dokter

keluarga.

Pada klinik dokter keluarga berkelompok ini diterapkan suatu sistem

manajernen yang sama. Dalam arti para dokter yang tergabung dalam klinik

dokter keluarga tersebut secara bersama-sama membeli dan memakai alat-alat

praktek yang sama. Untuk kemudian menyelenggarakan pelayanan dokter

keluarga yang dikelola oleh satu sistem manajemen keuangan, manajemen

personalia serta manajemen sistem informasi yang sama pula. Jika bentuk praktek

berkelompok ini yang dipilih, akan diperoleh beberapa keuntungan sebagai

berikut (Clark, 1971) :

a.

Pelayanan dokter keluarga yang diselenggarakan akan lebih bermutu

Penyebab utamanya adalah karena pada klinik dokter keluarga yang

dikelola secara kelompok, para dokter keluarga yang terlibat akan dapat

saling tukar menukar pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. Di

samping itu, karena waktu praktek dapat diatur, para dokter mempunyai

cukup waktu pula untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.

Kesemuannya ini, ditambah dengan adanya kerjasama tim (team work)

disatu pihak, serta lancarnya hubungan dokter-pasien di pihak lain,

menyebabkan pelayanan dokter keluarga yang diselenggarakan akan lebih

bermutu.

b. Pelayanan dokter keluarga yang diselenggarakan akan lebih terjangkau

Penyebab utamanya adalah karena pada klinik dokter keluarga yang


11/35

10

dikelola secara berkelompok, pembelian serta pemakaian pelbagai

peralatan medis dan non medis dapat dilakukan bersama-sama (cost

sharing). Lebih dari pada itu, karena pendapatan dikelola bersama,

menyebabkan penghasilan dokter akan lebih terjamin. Keadaan yang

seperti ini akan mengurangi kecenderungan penyelenggara pelayanan yangberlebihan. Kesemuanya ini apabila berhasil dilaksanakan, pada gilirannya

akan menghasilkan pelayanan dokter keluarga yang lebih terjangkau.

Manajemen keuangan

Keuangan dalam praktik DOGA tercatat secara seksama dengan cara yang

umum dan bersifat transparansi. Manajemen keuangannya dapat mengikuti sistem

pembiayaan praupaya maupun sistem pembiayaan fee for service.

1.2. Sistem Pembiayaan Kesehatan

Sumber-sumber dana pada klinik kedokteran keluargaSumber dana biaya kesehatan berbeda pada beberapa negara, namun secara

garis besar berasal dari :

a)Bersumber dari anggaran pemerintah. Pada sistem ini, biaya dan

penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung olehpemerintah. Untuk negara yang kondisi keuangannya belum baik,

sistem ini sulit dilaksanakan karena memerlukan dana yang sangat

besar.

b)

Bersumber dari anggaran masyarakat. Dapat berasla dari individu

ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat

(swasta) berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan

maupun pemanfaatannya. Hal ini memberikan dampak adanya

pelayanan-pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta,

dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat berteknologi tinggi

disertai peningkatan biaya pemanfaatan atau penggunaannya oleh

pihak pemakai jasa layanan kesehatan tersebut.


12/35

11

c)Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan

kesehatan, khususnya untuk penatalaksanaan penyakit-penyakit

tertentu sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya

dari organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain. misalnya

untuk penanganan HIV dan virus H5N1.d)

Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Sistem ini banyak

diambil oleh negara-negara di dunia karena dapar mengakomodasi

kelemahan-kelemahan yang timbul pada sumber pembiayaan

kesehatan sebelumnya. Tingginya biaya kesehatan yang dibutuhkan

ditanggung sebagian oleh pemerintah dengan menyediakan layanan

kesehatan bersubsidi. Sistem ini juga menuntut peran serta

masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan yang dibutuhkan

dengan mengeluarkan biaya tambahan.

1. Mekanisme Pembayaran

Penyelenggaraan Subsistem Pembiayaan Kesehatan mengacu padaprinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola

secara berdaya-guna, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh

transparansi dan akuntabilitas

2.

Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat

rentan dan keluarga miskin

3. Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan

perorangan yang terorganisir, adil, berhasil-guna dan berdaya-guna

melalui jaminan pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip

solidaritas sosial yang wajib maupun sukarela, yang dilaksanakan

secara bertahap

4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan

diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk

kesehatan (misal: dana sehat) atau memanfaatkan dana masyarakat

yang telah terhimpun (misal: dana sosial keagamaan) untuk

kepentingan kesehatan

5.

Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan

pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab

pemerintah daerah. Namun untuk pemerataan pelayanan kesehatan,

Pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching grant) bagidaerah yang kurang mampu

2. Jenis sistem pembiayaanJenis pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan antara lain :

1. Penataan Terpadu (managed care)

Merupakan pengurusan pembiayaan kesehatan sekaligus dengan

pelayanan kesehatan. Pada saat ini penataan terpadu telah banyak

dilakukan di masyarakat dengan program Jaminan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat atau JPKM. Managed care membuat biaya

pelayanan kesehatan yang dikeluarkan bisa lebih efisien.


13/35

12

Persyaratan agar pelayanan managed care di perusahaan dapat

berhasil baik, antara lain:

a. Para pekerja dan keluarganya yang ditanggung perusahaan

harus sadar bahwa kesehatannya merupakan tanggung jawab

masing-masing atau tanggung jawab individu. Perusahaan akanmembantu upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya.

b.

Para pekerja harus menyadari bahwa managed care menganut

sistem rujukan.

c.

Para pekerja harus menyadari bahwa ada pembatasan fasilitas

berobat, misalnya obat yang digunakan adalah obat generik

kecuali bila keadaan tertentu memerlukan life saving.

d. Prinsip kapitasi dan optimalisasi harus dilakukan

2.

Sistem reimbursement

Perusahaan membayar biaya pengobatan berdasarkan fee forservices. Sistem ini memungkinkan terjadinya over utilization.

Penyelewengan biaya kesehatan yang dikeluarkan pun dapat terjadi

akibat pemalsuan identitas dan jenis layanan oleh karyawan

maupun provider layanan kesehatan.

3. Asuransi

Perusahaan bisa menggunakan modal asuransi kesehatan dalam

upaya melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pekerjanya.

Dianjurkan agar asuransi yang diambil adalah asuransi kesehatan

yang mencakup seluruh jenis pelayanan kesehatan

(comprehensive), yaitu kuratif dan preventif. Asuransi tersebut

menanggung seluruh biaya kesehatan, atau group health insurance

(namun kepada pekerja dianjurkan agar tidak berobat secara

berlebihan).

4.

Pemberian Tunjangan Kesehatan

Perusahaan yang enggan dengan kesukaran biasanya memberikan

tunjangan kesehatan atau memberikan biaya kesehatan kepada

pegawainya dalam bentuk uang. Sakit maupun tidak sakit

tunjangannya sama. Sebaiknya tunjangan ini digunakan untuk

mengikuti asuransi kesehatan (family health insurance). Tujuannyaadalah menghindari pembelanjaan biaya kesehatan untuk

kepentingan lain, misalnya untuk membeli rokok, minuman

beralkohol, dan halhal lain yang malah merugikan kesehatannya.

5. Rumah Sakit Perusahaan

Perusahaan yang mempunyai pegawai berjumlah besar akan lebih

diuntungkan apabila mengusahakan suatu rumah sakit untuk

keperluan pegawainya dan keluarga pegawai yang ditanggungnya.

Menyangkut kesehatan pegawainya, rumah sakit perusahaan harus

menyiapkan rekam medis khusus, yang lebih lengkap, dan perlu

dievaluasi secara periodik. Perlu diingatkan bahwa pelayanan


14/35

13

kesehatan yang didapat dari rumah sakit perusahaan diupayakan

bisa lebih baik bila dibandingkan jika dilayani oleh rumah sakit

lain. Dengan demikian, pegawai perusahaan yang dirawat akan

merasa puas dan bangga terhadap fasilitas yang disediakan. Rasa

senang menerima fasilitas kesehatan ini akan membuahkansemangat bekerja untuk membalas jasa perusahaan yang

dinikmatinya.

Secara universal, beberapa jenis asuransi kesehatan yang

berkembang di Indonesia :

Asuransi Kesehatan Sosial (Social Health Insurance)

Asuransi ini memegang teguh prinsipnya bahwa kesehatan

adalah sebuah pelayanan sosial, pelayanan kesehatan tidak

boleh semata-mata diberikan berdasarkan status sosial

mayarakat sehingga semua lapisan berhak untukmemperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

Asuransi Kesehatan Sosial dilaksanakan menggunakan

prinsip :

a) Keikutsertaan bersifat wajib

b)

Menyertakan tenaga kerja dan keluarganya

c) Iuran/premi berdasarkan gaji/pendapatan

d) Untuk Askes menetapkan 2% dari gaji pokok PNS

e) Premi untuk tenaga kerja ditanggung bersama (50%)

oleh pemberi kerja dan tenaga kerja

f)

Premi tidak ditentukan oleh resiko perorangan tetapi

didasarkan pada resiko kelompok

g) Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan awal

h) Jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat

menyeluruh

i) Peran pemerintah sangat besar untuk mendorong

berkembangnya asuransi kesehatan sosial di

Indonesia

Semua PNS diwajibkan untuk mengikuti asuransi kesehatan. Di

Indonesia, asuransi kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun dikelolaoleh PT. Askes

Asuransi Kehatan Komersial Perorangan (Private

Voluntary Health Insurance)

Model asuransi kesehatan ini juga berkembang di

Indonesia, dapat dibeli preminya baik oleh individu

maupun segmen masyarakat kelas menengah ke atas.

Asuransi kesehatan komersial perorangan mempunyai

prinsip kerja sebagai berikut :

a) Kepesertaannya bersifat perorangan dan sukarela


15/35

14

b) Iuran/premi berdasarkan angka absolut, ditetapkan

berdasar jenis tanggungan yang dipilih

c) Premi didasarkan atas resiko perorangan dan ditentukan

oleh faktor usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan

d)

Dilakukan pemeriksaan kesehatan awale)

Santunan diberikan sesuai kontrak

f) Peranan pemerintah relatif kecil

Di Indonesia, produk asuransi kesehatan komersial dikelola

oleh Lipo Life, BNI Life, Tugu mandiri dan sebagainya

Asuransi Kesehatan Komersial Kelompok (Regulated

Voluntary Health Insurance)

Prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

a) Keikutsertaannya bersifat sukarela tetapi

berkelompokb) Iuran / preminya dibayar berdasarkan atas angka

absolut

c) Perhitungan premi bersifat community rating yang

berlaku untuk kelompok masyarakat

d) Santunan diberikan sesuai kontrak

e)

Tidak diperlukan pemeriksaan awal

f) Peranan pemerintah cukup besar dengan membuat

undang-undang

Di Indonesia, asuransi kesehatan sukarela juga dikelola oleh

PT. Askes

3. Tujuan pembiayaan kesehatanTujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan

dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan

secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya

pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya.

Pokok utama dalam pembiayaan kesehatan adalah:

a)

Mengupayakan kucukupan dan kesinambungan pembiayaan kesehatan

pafa tingkat pusat dan daerah

b)Mengupayakan pengurangan pembiayaan OOP dan meniadakan

hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

terutama kelompok miskin dan rentan melalui pengembangan jaminan

c)Peningkatan efisiensi dan efektifitas pembiayaan kesehatan


16/35

15

Bentuk - Bentuk Pembiayaan Pra-Upaya

Mengingat bentuk pembayaran pra-upaya banyak menjanjikan

keuntungan, maka pada saaat ini bentuk pembayaran pra-upaya tersebut

banyak diterapkan. Pada dasarnya ada tiga bentuk pembiayaan secara pra-

upaya yang dipergunakan.

Ketiga bentuk yang dimaksud adalah:

1. Sistem kapitasi (capitation system)

Yang dimaksud dengan sistem kapitasi adalah sistem pembayaran

dimuka yang dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara

pelayanan kesehatan berdasarkan kesepakatan harga yang dihitung untuk

setiap peserta untuk jangka waktu tertentu. Dengan sistem pembayaran ini,

maka besarnya biaya yang dibayar oleh badan asuransi kepada

penyelenggara pelayanan yang tidak ditentukan oleh frekwensi penggunaanpelayanan kesehatan oleh peserta, melainkan ditentukan oleh jumlah peserta

dan kesepakatan jangka waktu jaminan.

2. Sistem paket (packet system)

Yang dimaksud dengan sistem paket adalah sistem pembayaran di

muka yang dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan

kesehatan berdasarkan kesepakatan harga yang dihitung untuk suatu paket

pelayanan kesehatan tertentu. Dengan sistem pembayaran ini, maka

besarnya biaya yang dibayar oleh badan asuransi kepada penyelenggarapelayanan kesehatan tidak ditentukan oleh macam pelayanan kesehatan

yang diselenggarakan, melainkan oleh paket pelayanan kesehatan yang

dimanfaatkan. Penyakit apapun yang dihadapi, jika termasuk dalam satu

paket pelayanan yang sama, mendapatkan biaya dengan besar yang sama.

Sistem pernbiayaan paket ini dikenal pula dengan nama sistem pembiayaan

kelompok diagnosis terkait (diagnosis related group) yang di banyak negara

maju telah lama diterapkan.

3. Sistem anggaran (budget system)

Yang dimaksud dengan sistem anggaran adalah sistem pembayarandi muka yang dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara

pelayanan kesehatan berdasarkan kesepakatan harga, sesuai dengan besarnya

anggaran yang diajukan penyelenggara pelayanan kesehatan. Sama halnya

dengan sistern paket, pada sistem anggaran ini, besarnya biaya yang dibayar

oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan tidak

ditentukan oleh macam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan,

melainkan oleh besarnya anggaran yang telah disepakati.


17/35

16

1.3. Sistem RujukanSistem rujukan ialah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus

penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (dari unit yang lebih mampu

menangani), atau secara horizontal (antar unit-unit yang setingkatkemampuannya). Hal yang dirujuk bukan hanya pasien saja tapi juga masalah-

masalah kesehatan lain, teknologi, sarana, bahan-bahan laboratorium, dan

sebagainya.

Konsultasiadalah upaya meminta bantuan profesional penanganan suatu

kasus penyakit yang sedang ditangani oleh seorang dokter kepada dokter lainnya

yang lebih ahli.

Secara garis besar rujukan dibedakan menjadi 2, yakni :

Rujukan medikRujukan ini berkaitan dengan upaya penyembuhan penyakit dan

pemulihan kesehatan pasien. Disamping itu juga mencakup rujukan pengetahuan

(konsultasi medis) dan bahan-bahan pemeriksaan. Tujuan: untuk menyembuhkan

penyakit dan atau memulihkan status kesehatan pasien

1.Rujukan pasien (transfer of patient)Penatalaksanaan pasien dari strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke

strata pelayanan kesehatan yang lebih sempurna atau sebaliknya untuk

pelayanan tindak lanjut

2.Rujukan i lmu pengetahuan (tr ansfer of knowledge)

Pengiriman dokter/ tenaga kesehatan yang lebih ahli dari strata pel. kes. Yanglebih mampu ke strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu untuk

bimbingan dan diskusi atau sebaliknya, untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan

3. Rujukan bahan pemer iksaan laboratori um (transfer of specimens)

Pengiriman bahanbahanpemeriksaan bahan laboratorium daristrata pelayanan

kesehatan yangkurang mampu ke strata yang lebih mampu atau sebaliknya, untuk tindak lanjut.

Rujukan kesehatan masyarakat

Rujukan ini berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit (preventif) dan

peningkatan kesehatan (promosi). Rujukan ini mencakup rujukan teknologi,sarana dan operasional. Tujuan: untuk meningkatkan derajat kesehatan dan

ataupun mencegah penyakit yang ada di masyarakat.

1. Rujukan tenaga,

Pengiriman dokter/tenaga kesehatan dari strata pelayanan kesehatan yang

lebih mampu ke strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu untuk

menanggulangi masalah kesehatan yang ada di masyarakat atau sebaliknya,

untuk pendidikan dan latihan.

2. Rujukan saranaPengiriman berbagai peralatan medis/ non medis dari strata pelayanan

kesehatan yang lebih mampu ke strata pelayanan kesehatan yang kurang


18/35

17

mampu untuk menanggulangi masalah kesehatan di masyarakat, atau

sebaliknya untuk tindak lanjut.

3. Rujukan operasionalPelimpahan wewenang dan tanggungjawab penanggulangan masalah

kesehatanmasyarakat dari strata pelayanan kesehatan yang kurang mampu kestrata pelayanan kesehatan yang lebih mampu atau sebaliknya untuk

pelayanan tindak lanjut.

Rujukan kesehatan:

Lingkup: Masalah kesehatan masyarakat

Tujuan: Pemeliharaan den pencegahan

Jalur: Dinas Kesehatan secara bertingkat

2 Karakteristik

a.

Ruang lingkup kegiatanKonsultasi memintakan bantuan profesional dari pihak ketiga. Rujukan,

melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penanganan kasus penyakit

yang sedang dihadapi kepada pihak ketiga

b. Kemampuan dokterKonsultasi ditujukan kepada dokter yang lebih ahli dan atau yang lebih

pengalaman. Pada rujukan hal ini tidak mutlak.

c. Wewenang dan tanggung jawab

Konsultasi wewenang dan tanggung jawab tetap pada dokter yang

meminta konsultasi. Pada rujukan sebaliknya.

3. Manfaata)

Dari sudut pandang pemerintah sebagai penentu kebijakan

Membantu penghematan dana, karena tidak perlu menyediakan

berbagai macam alat kedokteran pada setiap sarana kesehatan.

Memperjelas system pelayanan kesehatan, kemudian terdapat

hubungan antara kerja berbagai sarana kesehatan yang tersedia.

Memudahkan pekerjaan administrasi, terutama pada aspek

perencanaan

b) Dari sudut masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan

Meringankan biaya pengobatan, karena dapat dihindari pemeriksaan

yang sama secara berulang-ulang

Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, karena

telah diketahui dengan jelas fungsi dan wewenang setiap sarana

pelayanan kesehatan

c)

Dari sudut tenaga kesehatan

Memperjelas jenjang karir tenaga kesehatan dengan berbagai akibat

positif, semangat kerja, ketekunan dan dedikasi.

Membantu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui jalinan

kerjasama

Memudahkan/ meringankan beban tugas, karena setiap sarana

kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu


19/35

18

4. Tata CaraDasar: Kepatuhan terhadap kode etik profesi yg telah disepakati bersama,

dan sistem kesehatan terutama sub sistem pembiayaan kesehatan yang berlaku

Tata cara konsultasi (McWhinney, 1981):a.Penjelasan lengkap kepada pasien alasan untuk konsultasi

b. Berkomunikasisecara langsung dengan dokter konsultan (surat, formkhusus,

catatan di rekam medis,formal/ informal lewat telfon

c. Keterangan lengkap tentang pasien

d. Konsultan bersedia memberikan konsultasi

Tata cara rujukan

Terbatas hanya padamasalah penyakit yang dirujuk saja Tetap berkomunikasi antara dokter konsultan dan dokter yg meminta rujukan Perlu disepakati pembagian wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak

Pembagian wewenang & tanggungjawab

1. Interval referral, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab penderita

sepenuhnya kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu, dan selama

jangka waktu tersebut dokter tsb tidak ikut menanganinya

2. Collateral r eferral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan

penderita hanya untuksatumasalah kedokteran khusus saja

3. Cross referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan

penderita sepenuhnya kepada dokter lain untuk selamanya

4. Split referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan

penderita sepenuhnya kepada beberapa dokter konsultan, dan selama jangka

waktu pelimpahan wewenang dan tanggungjawab tersebut dokter pemberi rujukan

tidak ikut campur.

dr. Rina Amelia, Departemen IKM/ IKP/ IKK, Fakultas Kedokteran USU


20/35

19

LO 2. Memahami dan Menjelaskan Kedokteran Keluarga

2.1.Prosedur Pemeriksaan Standar

1. Standar Pelayanan Paripurna (standard of comprehensive of care)

Pelayanan yang disediakan dokter keluarga adalah pelayanan medis stratapertama untuk semua orang yang bersifat paripurna (comprehensive), yaitutermasuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan

penyakit dan proteksi khusus (preventive and spesific protection), pemulihankesehatan (curative), pencegahan kecacatan (disability limitation) danrehabilitasi setelah sakit (rehabilitation) dengan memperhatikan kemampuansosial serta sesuai dengan mediko legal etika kedokteran.a. Pelayanan medis strata pertama untuk semua orang

Pelayanan dokter keluarga merupakan praktik umum dengan pendekatankedokteran keluarga yang memenuhi standar pelayanan dokter keluargadan diselenggarakan oleh dokter yang sesuai dengan standar profesi dokter

keluarga serta memiliki surat ijin pelayanan dokter keluarga dan suratpersetujuan tempat praktik.

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan

Pelayanan dokter keluarga memiliki sistim untuk memperhatikanpemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan pasien dankeluarganya.

c. Pencegahan penyakit dan proteksi khusus

Pelayanan dokter keluarga memiliki sistim untuk menggunakan segalakesempatan dalam menerapkan pencegahan masalah kesehatan pada

pasien dan keluarganya.d. Deteksi dini

Pelayanan dokter keluarga memiliki sistim untuk menggunakan segalakesempatan dalam melaksanakan deteksi dini penyakit dan melakukan

penatalaksanaan yang tepat untuk itu.e. Kuratif medik

Pelayanan dokter keluarga memiliki sistim untuk melaksanakan pemulihankesehatan dan pencegahan kecacatan pada strata pelayanan tingkat

pertama, termasuk kegawatdaruratan medik, dan bila perlu akandikonsultasikan dan / atau dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan denganstrata yang lebih tinggi.

f. Rehabilitasi medik dan sosial

Pelayanan dokter keluarga memiliki sistim untuk menerapkan segalakesempatan rehabilitasi pada pasien dan/atau keluarganya setelahmengalami masalah kesehatan atau kematian baik dari segi fisik, jiwamaupun sosial.

g. Kemampuan sosial keluargaPelayanan dokter keluarga memiliki sistim untuk memperhatikan kondisisosial pasien dan keluarganya.

h. Etik medikolegal

Pelayanan dokter keluarga memiliki sistim yang sesuai dengan medikolegal dan etik kedokteran.


21/35

20

2. Standar Pelayanan Medis (standard of medical care)

Pelayanan yang disediakan dokter keluarga merupakan pelayanan medis yangmelaksanakan pelayanan kedokteran secara lege artis.a.

Anamnesis

Pelayanan dokter keluarga melaksanakan anamnesis dengan pendekatanpasien (patient-centered approach) dalam rangka memperoleh keluhanutama pasien, kekhawatiran dan harapan pasien mengenai keluhannyatersebut, serta memperoleh keterangan untuk dapat menegakkan diagnosis

b. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangDalam rangka memperoleh tanda-tanda kelainan yang menunjangdiagnosis atau menyingkirkan diagnosis banding, dokter keluargamelakukan pemeriksaan fisik secara holistik; dan bila perlu menganjurkan

pemeriksaan penunjang secara rasional, efektif dan efisien demikepentingan pasien semata.

c. Penegakkan diagnosis dan diagnosis banding

Pada setiap pertemuan, dokter keluarga menegakkan diagnosis kerja danbeberapa diagnosis banding yang mungkin dengan pendekatan diagnosisholistik.

d. Prognosis

Pada setiap penegakkan diagnosis, dokter keluarga menyimpulkanprognosis pasien berdasarkan jenis diagnosis, derajat keparahan, sertatanda bukti terkini (evidence based).

e. Konseling

Untuk membantu pasien (dan keluarga) menentukan pilihan terbaikpenatalaksanaan untuk dirinya, dokter keluarga melaksanakan konselingdengan kepedulian terhadap perasaan dan persepsi pasien (dan keluarga)

pada keadaan di saat itu.f.

KonsultasiPada saat-saat dinilai perlu, dokter keluarga melakukan konsultasi kedokter lain yang dianggap lebih piawai dan / atau berpengalaman.Konsultasi dapat dilakukan kepada dokter keluarga lain, dokter keluargakonsultan, dokter spesialis, atau dinas kesehatan, demi kepentingan pasiensemata.

g. Rujukan

Pada saat-saat dinilai perlu, dokter keluarga melakukan rujukan ke dokterlain yang dianggap lebih piawai dan/atau berpengalaman. Rujukan dapat

dilakukan kepada dokter keluarga lain, dokter keluarga konsultan, dokterspesialis, rumah sakit atau dinas kesehatan, demi kepentingan pasiensemata.

h. Tindak lanjutPada saat-saat dinilai perlu, dokter keluarga menganjurkan untuk dapatdilaksanakan tindak lanjut pada pasien, baik dilaksanakan di klinik,maupun di tempat pasien.

i. TindakanPada saat-saat dinilai perlu, dokter keluarga memberikan tindakan medisyang rasional pada pasien, sesuai dengan kewenangan dokter praktik distrata pertama, dan demi kepentingan pasien.

j.

Pengobatan rasional


22/35

21

Pada setiap anjuran pengobatan, dokter keluarga melaksanakannya denganrasional, berdasarkan tanda bukti (evidence based) yang sahih dan terkini,demi kepentingan pasien.

k. Pembinaan keluarga

Pada saat-saat dinilai bahwa penatalaksanaan pasien akan berhasil lebihbaik, bila adanya partisipasi keluarga, maka dokter keluarga menawarkanpembinaan keluarga, termasuk konseling keluarga.

3. Standar Pelayanan Menyeluruh (standard of holistic of care)

Pelayanan yang disediakan dokter keluarga bersifat menyeluruh, yaitu pedulibahwa pasien adalah seorang manusia seutuhnya yang terdiri dari fisik,mental, sosial dan spiritual, serta berkehidupan di tengah lingkungan fisik dansosialnya.a. Pasien adalah manusia seutuhnya

Pelayanan dokter keluarga memiliki sistim untuk memandang pasien

sebagai manusia yang seutuhnya.b.

Pasien adalah bagian dari keluarga dan lingkungannyaPelayanan dokter keluarga memiliki sistim untuk memandang pasiensebagai bagian dari keluarga pasien, dan memperhatikan bahwa keluarga

pasien dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh situasi dan kondisikesehatan pasien.

2) Pelayanan menggunakan segala sumber di sekitarnyaPelayanan dokter keluarga mendayagunakan segala sumber di sekitarkehidupan pasien untuk meningkatkan keadaan kesehatan pasien dankeluarganya.

4.

Standar Pelayanan Terpadu (standard of integration of care)

Pelayanan yang disediakan dokter keluarga bersifat terpadu, selain merupakankemitraan antara dokter dengan pasien pada saat proses penatalaksanaanmedis, juga merupakan kemitraan lintas program dengan berbagai institusiyang menunjang pelayanan kedokteran, baik dari formal maupun informal.a.

Koordinator penatalaksanaan pasienPelayanan dokter keluarga merupakan koordinator dalam penatalaksanaan

pasien yang diselenggarakan bersama, baik bersama antar dokter-pasien-keluarga, maupun bersama antar dokter pasien -dokter spesialis / rumahsakit.

b.

Mitra dokter pasienPelayanan dokter keluarga merupakan keterpaduan kemitraan antaradokter dan pasien pada saat proses penatalaksanaan medis.

c. Mitra lintas sektoral medikPelayanan dokter keluarga bekerja sebagai mitra penyedia pelayanankesehatan dengan berbagai sektor pelayanan kesehatan formal disekitarnya.

d. Mitra lintas sektoral alternatif dan komplimenter medikPelayanan dokter keluarga mempedulikan dan memperhatikan kebutuhandan perilaku pasien dan keluarganya sebagai masyarakat yangmenggunakan berbagai pelayanan kesehatan nonformal di sekitarnya.


23/35

22

5. Standar Pelayanan Bersinambung (standard of continuum care)

Pelayanan yang disediakan dokter keluarga merupakan pelayananbersinambung, yang melaksanakan pelayanan kedokteran secara efektifefisien, proaktif dan terus menerus demi kesehatan pasien.

a.

Pelayanan proaktifPelayanan dokter keluarga menjaga kesinambungan layanan secaraproaktif.

b. Rekam medik bersinambung

Informasi dalam riwayat kesehatan pasien sebelumnya dan pada saatdatang, digunakan untuk memastikan bahwa penatalaksanaan yangditerapkan telah sesuai untuk pasien yang bersangkutan.

c. Pelayanan efektif efisienPelayanan dokter keluarga menyelenggarakan pelayanan rawat jalanefektif dan efisien bagi pasien, menjaga kualitas, sadar mutu dan sadar

biaya.d.

PendampinganPada saat-saat dilaksanakan konsultasi dan / atau rujukan, pelayanandokter keluarga menawarkan kemudian melaksanakan pendampingan

pasien, demi kepentingan pasien.

2.2. Peran Dokter dan Mitra Kerja dalam Pelayanan

Peran dokter dengan mitra

Sistem Pelayanan Dokter Keluarga (SPDK)

Pada dasarnya sistem perlayanan dokter keluarga (selanjutnya digunakanSPDK), haruslah menerapkan ketiga tahapan pelayanan medis sesempurnamungkin. Komponen sistem, yang sekarang biasa disebut sebagaipemegang saham (stakeholders), paling tidak terdiri atas:1. DPU/DK (Sebagai Penyelenggara Pelayanan Tingkat Primer)2. DSp (sebagai Penyelenggara Pelayanan Tingkat Sekunder)3. DSpK (sebagai Penyelenggara Pelayanan Tingkat Tersier)4. Dokter gigi5.

Pihak pendana (Asuransi Kesehatan, Pemerintah, dsb.)6. Regulasi (perundangan, Sistem Kesehatan Nasional, dsb.)

7.

Pasien (dengan keluarga dan masyarakatnya)8. Farmasi (profesional dan pengusaha)9. Staf klinik selain dokter (Bidan, perawat, dsb)10.Karyawan non-medis11.Dsb.

Mereka harus bekerjasama secara mutualistis mewujudkanpelayanan kesehatan yang bermutu. Semua pemegang saham mempunyaiandil, hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan pelayanankesehatan yang bermutu. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatanyang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi pasien,tidak melanggar aturan atau perundangan maupun etika profesi, dan

menjamin kesejahteraan bagi penyelenggaranya. Jika salah satu komponen


24/35

23

sistem merusak tatanan, menyalahi aturan main agar memperolehkeuntungan bagi dirinya, maka akibat negatifnya akan dirasakan olehseluruh komponen sistem termasuk, pada akhirnya, yang menyalahi aturanitu. Oleh karena itu diperlukan kerjasama profesional yang mutualistis di

antara anggota sistem.Dengan kata lain, dalam sistem pelayanan dokter keluargapelayanan diselenggarakan oleh tim kesehatan yang bahu-membahumewujudkan pelayanan yang berumutu. Setiap komponen sistemmempunyai tugas masing-masng dan harus dikerjakan sungguh-sungguhsesuai dengan tatanan yang berlaku. Bidan dan perawat membantu dokterdi klinik misalnya, memberikan obat kepada pasien d ibawah tanggung-

jawab dokter. Jadi bidan dan perawat tidak memberikan obat tanpapersetujuan dokter. Sebaliknya dokter harus memberikan perintah tertulisdi dalam rekam medis untuk setiap pemberian obat. Bidan dan perawatdibenarkan mengingatkan dokter jika perintah pemberian obat itu tidak

jelas atau belum dicantumkan. Demikian pula dokter keluiarga yangsebenarnya dokter praktik umum dibenarkan mengingatkan dandiharuskan bertanya langsung kepada dokter spesialis yang dikonsuli ataudirujuki jika ada hal yang kurang jelas atau berbeda pendapat.Demikianpula komponen system yang lain termasuk masyarakat pasiendibenarkan dan bahkan diharuskan saling kontrol saling mengingatkanagat tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dapat di lihat bentuk komunikasi atau kerjasama antara dokter danteman sejawatnya di lakukan dalam berbagai hal seperti :1. Merujuk pasien

Pada pasien rawat jalan, karena alasan kompetensi dokter danketerbatasan fasilitas pelayanan, dokter yang merawat harua merujuk

pasiennya pada teman sejawat lainnya.2. Bekerjasama dengan sejawat

Dokter harus memperlakukan teman sejawat tanpa membeda-bedakanjenis kelamin, ras, usia, kecacatan, agama, status sosial atau perbedaankompetensi yang dapat merugikan hubungan profesional antar sejawat.

3. Bekerja dalam timAsuhan kesehatan selalu di ingatkan melalui kerjasama dalam timmultidisiplin.

4. Mengatur dokter pengganti.

Ketika seorang dokter berhalangan, dokter tersebut harus menentukandokter pengganti serta mengatur proses mengalihkan yang efektif dankomunikatif dengan dokter pengganti.

5. Mematuhi tugasSeorang dokter yang bekerjapada institusi pelayanan atau pendidikankedokteran harus mematuhi tugas yang digariskan pimpinan institusi,termasuk sebagai dokter pengganti.

6. Pendelegasian wewenangPendelegasian wewenang kepada perawat, peseta prograrm pendidikanspesialis, mahasiswa kedokteran dalam hal pengobatan atau perawatanatas nama dokter yang merawat, harus disesuaikan dengan kompetensi

dalam melaksanakan prosedur dan terapi yang sesuai dengan peraturan


25/35

24

Komunikasi Dokter-Profesi Lain1. Kolaborasi

Pengertian Menurut Shortridge, et al (1986)Hubungan timbal balik di mana [pemberi pelayanan] memegang

tanggung jawab paling besar untuk perawatan pasien dalamkerangka kerja bidang respektif mereka. Elemen-elemen Kolaborasi

1. Struktur2.

Proses3. Hasil Akhir

Model Kolaboratif Tipe I1. Menekankan Komunikasi Dua Arah2. Masih menempatkan Dokter pada posisi utama3. Masih membatasi Hubungan Dokter dengan Pasien

Model Kolaboratif Tipe II1.

Lebih berpusat pada Pasien2. Semua Pemberi Pelayanan harus bekerja sama3. Ada kerja sama dengan Pasien4. Tidak ada pemberi pelayanan yang mendominasi secara terus-

menerus Hubungan perawat-dokter adalah satu bentuk hubungan interaksi

yang telah cukup lama dikenal ketika memberikan bantuan kepadapasien. Perspektif yang berbeda dalam memandang pasien,dalam prakteknya menyebabkan munculnya hambatan-hambatanteknik dalam melakukan proses kolaborasi. Kendala psikologiskeilmuan dan individual, factor sosial, serta budaya menempatkankedua profesi ini memunculkan kebutuhan akan upaya kolaborasiyang dapat menjadikan keduanya lebih solid dengan semangatkepentingan pasien.

Hambatan kolaborasi dokter dan perawat sering dijumpai padatingkat profesional dan institusional. Perbedaan status dankekuasaan tetap menjadi sumber utama ketidaksesuaian yangmembatasi pendirian profesional dalam aplikasi kolaborasi. Doktercenderung pria, dari tingkat ekonomi lebih tinggi dan biasanyafisik lebih besar dibanding perawat, sehingga iklim dan kondisisosial masih medukung dominasi dokter. Inti sesungguhnya dari

konflik perawat dan dokter terletak pada perbedaan sikapprofesional mereka terhadap pasien dan cara berkomunikasidiantara keduanya.

Kolaborasi adalah suatu proses dimana praktisi keperawatan atauperawat klinik bekerja dengan dokter untuk memberikan pelayanankesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan, dengan

pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjukpengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan olehperaturan suatu negara dimana pelayanan diberikan. Perawat dandokter merencanakan dan mempraktekan bersama sebagai kolega,

bekerja saling ketergantungan dalam batas-batas lingkup praktek

dengan berbagi nilai-nilai dan pengetahuan serta respek terhadap


26/35

25

orang lain yang berkontribusi terhadap perawatan individu,keluarga dan masyarakat.

Elemen kunci kolaborasi dalam kerja sama team multidisiplinerdapat digunakan untuk mencapai tujuan kolaborasi team :

a)

Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas denganmenggabungkan keahlian unik profesional.b) Produktivitas maksimal serta efektifitas dan efesiensi sumber

dayac) Peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja, dan loyalitasd)

Meningkatnya kohesifitas antar profesionale) Kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional,f) Menumbuhkan komunikasi, kolegalitas, dan menghargai dan

memahami orang lain

Kesuksesan kolaborasi dalam suatu pelayanan kesehatan

dipengaruhi oleh faktor-faktora)

Faktor interaksi ( interactional determinants), yaitu hubunganinterpersonal diantara anggota tim yang terdiri dari kemauanuntuk berkolaborasi, percaya, saling menghargai dan

berkomunikasi .b)

Faktor Organisasi ( organizational determinants) yaitu kondisidi dalam organisasi tersebut yang terdiri dari:1.

Organizational structure (struktur horisontal dianggap lebihberhasil daripada struktur hierarkis);

2. Organizations philosophy (nilai nilai keterbukaan,kejujuran, kebebasan berekspresi, saling ketergantungan,integritas dan sikap saling percaya;

3. administrative support ( kepemimpinan);

4. team resource (tersedianya waktu untuk bertemu danberinteraksi, membagi lingkup praktek dengan profesionallain, bekerja dalam suatu unit yang kecil) ;

5. coordination mechanism ( pertemuan formal untuk

diskusi, standarisasi prosedur dalam bekerja ).c)

Faktor lingkungan organisasi( organizations environment/systemic determinants) yaitu elemen diluar organisasi, sepertisistem sosial, budaya, pendidikan dan profesional.

2.

Pendekatan Praktik Hirarkis Menekankan Komunikasi satu arah Kontak Dokter dengan Pasien terbatas Dokter merupakan Tokoh yang dominan Cocok untuk diterapkan di keadaan tertentu, spt IGD

Sebelum ada model Kolaborasi, hubungan yang ada adalah ModelPRAKTIK HIRARKIS.

Praktik Hirarkis merupakan salah satu pendekatan yang dilakukansebelum profesi perawat semakin berkembang.

Selanjutnya dikenal ada 2 (dua) model Kolaborasi yang lain

(Model 1 dan


27/35

26

Pendekatan Praktik Hirarkis menekankan komunikasi satu arah. kontak dokter dengan pasien terbatas. dokter merupakan tokoh yang dominan.

cocok untuk ditetapkan di keadaan tertentu , seperti: IGD pendekatan ini sekarang masih dominan dalam praktek dokter

di Indonesia

DOKTER

REGISTERED NURSE

PEMBERI PELAYANAN

LAIN

PASIEN

Komunikasi Dokter-ApotekerUntuk dapat berkomunikasi dengan baik, dokter perlu mengetahui apa

yang menjadi tanggung jawab profesi apoteker dalam pelayanan farmasi.Pelayanan farmasi dapat dilakukan di berbagai tempat seperti rumah sakit,Puskesmas, Poliklinik, Apotek, dll. Adanya pemahaman masing-masing

pada profesi mitra kerjanya akan memudahkan terjadinya komunikasiyang baik antar profesi

Empat unsur Pelayanan Farmasi Pelayanan Farmasi yang baik. Pelayanan profesi apoteker dalam penggunaan obat. Praktik dispensing yang baik.Pelayanan profesional apoteker yg proaktif dalam berbagai kegiatan ygbertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.


28/35

27

LO 3. Memahami dan Menjelaskan Adab dan Tata Cara Dokter Muslim

dalam mengani pasienPenyelenggaraan kesehatan dalam pandangan Islam termasuk pengertian

riayatus suun(pelayanan umum) yang wajib dilakukan oleh negara atas seluruh

rakyatnya, baik muslim maupun non muslim, kaya ataupun miskin. Seluruh biayayang diperlukan secara wajib di tanggung oleh Baitul Mal (kas negara). Adapun

peran non-pemerintah (swasta) dalam pembiayaan kesehatan bukanlah hal yang

utama.

Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar itu. Nabi

saw Bersabda : Imam (Khalifah) laksana pengembala dan ia bertanggung jawabatas rakyatnya (HR al-Bukhari). Tidak terpenuhinya atau terjaminnya kesehatandan pengobatan akan mendatangkan dharar bagi masyarakat. Oleh karena itu,

penyediaan layanan kesehatan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara

(Khilafah). Khilafah wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium

medis, apotik , pusat dan lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran ,

apoteker, perawat, bidan dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis,serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya.

Semua pelayanan kesehatan dan pengobatan harus dikelola sesuai dengan

aturan syariah. Juga harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan yaitu

wajib memenuhi 3 (tiga) prinsip baku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan

masyarakat dalam sistem Islam: pertama, sederhana dalam peraturan (tidak

berbelit-belit). Kedua, cepat dalam pelayanan. Ketiga, profesional dalam

pelayanan, yakni dikerjakan oleh orang yang kompeten dan amanah

Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan

ketakwaan (al birri wat taqwa). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan

dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad

takafuli) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling

menanggung satu sama lain di dalam menghadapi resiko, yang kita kenal sebagai

sharing of risk, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita

untuk taawun(tolong menolong) yang berbentuk al birri wat taqwa(kebaikan dan

ketakwaan) dan melarang taawun dalam bentuk al itsmi wal udwan (dosa dan

permusuhan).

Firman Allah dalam surat al-Baqarah 188, 'Dan janganlah kalian memakan

harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian

bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak

memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu."

Hadist Nabi Muhammad SAW, "Mukmin terhadap mukmin yang lain sepertisuatu bangunan memperkuat satu sama lain," Dan "Orang-orang mukmin dalam

kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila satu anggota

badan menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya.

Sistem Pembiayaan Kesehatan Dalam Islam

Asuransi Syariah (Takaful)1) Arti Kata Takaful

Secara bahasa, takaful (

) berasal dari akar kata (

) yang

artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang.

Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai kata takaful, namun ada sejumlah kata

yang seakar dengan kata takaful, seperti dalam :


29/35

28

QS. Thoha/ 20 : 40

"(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada

(keluarga Fir'aun): 'Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang

akan memeliharanya?"QS. Annisa/ 04 : 85 :

"Dan barangsiapa yang memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan

memikul bahagian (dosa) daripadanya.."

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha

saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak

melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan

pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad

(perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung

gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan),risywah (suap), barang haram dan maksiat.

2)

Cikal Bakal Asuransi Syariah

a. Al-Aqila (

)

Yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika

salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, pewaris

korban akan dibayar dengan uang darah (diyat) sebagai konpensasi

saudara terdekat dari terbunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut

aqilah. Lalu mereka mengumpulkan dana (al-kanzu) yang

diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan

tidak sengaja.

b.

Al-Muwalah ( )

Yaitu perjanjian jaminan. Penjamin menjamin seseroang yang tidak

memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju

untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut

melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka

penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.

Penyelenggaraan kesehatan dalam pandangan Islam termasuk

pengertian riayatus suun(pelayanan umum) yang wajib dilakukan oleh negara

atas seluruh rakyatnya, baik muslim maupun non muslim, kaya ataupun miskin.Seluruh biaya yang diperlukan secara wajib di tanggung oleh Baitul Mal (kas

negara). Adapun peran non-pemerintah (swasta) dalam pembiayaan kesehatan

bukanlah hal yang utama.

Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar itu.

Nabi saw Bersabda: Imam (Khalifah) laksana pengembala dan ia bertanggungjawab atas rakyatnya ( HR al-Bukhari).

Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di

antaranya adalah sebagai berikut:

Akad (Perjanjian)

Setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang


30/35


31/35

30

dalam praktik muamalahyanggharar.

Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik

perusahaan asuransi (transfer of fund). Sedangkan dalam asuransi

syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta (shahibul mal) dan

perusahaan asuransi syariah (mudharib) tidak bisa mengklaim menjadimilik perusahaan.

Tabarru dan Tabungan Tabarru berasal dari kata tabarraa-yatabarra-tabarrawan, yang

artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut

mutabarri(dermawan). Niat bertabbarubermaksud memberikan dana

kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain

sesama peserta asuransi syariah, ketika di antaranya ada yang

mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru disimpan dalam

rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang

diberikan adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan olehsesama peserta untuk saling menolong.

Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena

musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat

balasan yang sangat besar di hadapan Allah, sebagaimana digambarkan

dalam hadist Nabi SAW,"Barang siapa memenuhi hajat saudaranya

maka Allah akan memenuhi hajatnya."(HR Bukhari Muslim dan Abu

Daud).

Untuk produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur saving

maka dana yang dititipkan oleh peserta (premi) selain terdiri dari unsur

dana tabarru terdapat pula unsur dana tabungan yang digunakan

sebagai dana investasi oleh perusahaan. Sementara investasi pada

asuransi kerugian syariah menggunakan dana tabarrukarena tidak ada

unsursaving. Hasil dari investasi akan dibagikan kepada peserta sesuai

dengan akad awal. Jika peserta mengundurkan diri maka dana

tabungan beserta hasilnya akan dikembalikan kepada peserta secara

penuh.

Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi

konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya

menimbulkan qimar. Sedangkan al qimar sama dengan al maisir.

Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur maisir dalam asuransi

konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasusasuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia

sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya

sebagian, maka ahliwaris akan menerima sejumlah uang tertentu.

Pemegang polistidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara

perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang

pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang

diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan

yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi

apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut

judi. Yang boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan

banyak/sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan


32/35

31

asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak /sedikitnya klaim yang

dibayarkannya.

Riba

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikandananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba.

Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta,

dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi

konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib

dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta

memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No.

424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam

peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.

Asuransi syariah menyimpan dananya di bnak yang berdasarkansyariat Islam dengan sistem mudharabah. Untuk berbagai bentuk

investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah.

Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron ayat 130,"Hai orang-

orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang

riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya

kamu mendapatkan keberuntungan." Hadist, "Rasulullah mengutuk

pemakaian riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya

bersabda kepada mereka semua sama."(HR Muslim)

Dana Hangus

Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang

peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri

sebelum masa reversing period. Sementara ia telah beberapa kali

membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena

kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi

hangus. Demikian juga pada asuransi non-saving atau asuransi

kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi

yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan.

Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional

akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi

terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal.Di satu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan

jika ia tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi

ini mengakibatkan posisi yang dizalimi. Prinsip muamalah melarang

kita saling menzalimi, laa dharaa wala dhirara ( tidak ada yang

merugikan dan dirugikan).

Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus,

karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk

asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal

mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan

dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang dniatkan

sebagai dana tabarru (dana kebajikan). Hal yang sama berlaku pula


33/35

32

pada asuransi kerugian. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak

terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian

dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai

kesepakatan si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan

pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidakhangus). Jumlahnya sangat tergantung dari hasil investasinya.

Pandangan islam mengenai asuransi kesehatan

Melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah merupakan salah satu ikhtiar

untuk mengahadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini

tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai

masalah ijtihadi, yaitu masalah yang mungkin masih diperdebatkan dan tentunya

perbedaan pendapat sukar dihindari. Ada beberapa pandangan atau pendapat

mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam :1) Asuransi itu haram dalam segala bentuknya, temasuk asuransi jiwa.

Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii

(mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muthi(mufti Mesir). Alasannya :

a. Asuransi sama dengan judi.

b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.

c. Asuransi mengandung unsur riba atau renten.

d. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis,

apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilangpremi yang sudah dibayar atau dikurangi.

e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-

praktek riba.

f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak

tunai.

g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya

dengan mendahului takdir Allah.

2)

Asuransi konvensional diperbolehkan. Pendapat kedua ini

dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru

besar Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Syria), MuhammadYusuf Musa (guru besar Hukum Isalm Universitas Cairo Mesir), dan

Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa

Ahkamuha). Mereka beralasan :

a.

Tidak ada nash (al-Quran dan Sunnah) yang melarang asuransi.b.

Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

c.

Saling menguntungkan kedua belah pihak.

d.

Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-

premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek

yang produktif dan pembangunan.


34/35

33

e. Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil).

f. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Taawuniyah).g. Asuransi dianalogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti

taspen.

3)

Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat

komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh

Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas

Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama

dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan

alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).


35/35

DAFTAR PUSTAKA

Anies. 2006.Kedokteran Keluarga & Pelayanan Kedokteran yangBermutu. Semarang.

Azwar, Azrul (1995): Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, PT.

Binarupa Aksara, Jakarta.

Azwar, Azrul (1995): Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan; Yayasan

Penerbitan IDI; Jakarta.

Azwar, Azrul, Justam, Judil dan Bustami, Nilda S (1983) : Bunga rampai, dokter

keluarga; Kelompok Studi Dokter Keluarga, Jakarta.

Departemen Kesehatan RI (1986): Survai Nasional Kesehatan Rumah Tangga

tahun 1985/1986, DEPKES RI, Jakarta.

Departemen Kesehatan RI (1989): Sistem Kesehatan Nasional, DEPKES RI,

Jakarta.

Gani A. Pembiayaan Kesehatan. FKM UI. 1996

Prasetyawati AE. Kedokteran Keluarga dan Wawasannya.. Diakses melalui:

http://fk.uns.ac.id/static/resensibuku/BUKU_KEDOKTERAN_KELUAR

GA_.pdf pada 20 Desember 2013

Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia. 2010

Sudjoko Kuswadji (1996), Penjaminan Mutu Praktek Dokter Keluarga, Widya

Medika, Jakarta.

Sulastomo (1984), Bunga Rempa Pelayanan Kesehatan, Jakarta.

Tristantoro L. Prinsip-Prinsip Asuransi Kesehatan Untuk Mahasiswa Kedokteran

Dan Residen. FK UGM.

Wrap Up Sken 3 Kedkel

Documents