Wrap Up Sek 1 Malpraktek

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

1/32

BLOK MEDIKOLEGAL

SKENARIO 1

MATA DIOBATI MENJADI BUTA

KELOMPOK A-7

Ketua : Jody Reviyanto 1102011130

Sekretaris : Gladya Utami 1102011114

Anggota : Galuh Kresna 1102011112

Gammarida Magfirah 1102011113

Hafiz Arqusoy 1102011115

Jayanti Dwi Cahyani 1102011129

Joko Wijanarko 1102011131

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI

TAHUN AJARAN 2013/2014

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

2/32

Skenario

Mata Diobati Menjadi Buta

Tidak terima matanya menjadi buta, Haslinda bersama tim kuasa hukum dari

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaprkan

dugaan malpraktek dokter, Waldensius Girsang di Rumah Sakit Jakarta Eyes Center.

Haslinda menuturkan, pada 6 Maret lalu, Kemerahan pada mata, kabur

penglihatan, kepekaan terhadap cahaya (takut di potret), gelap, mata sakit sudah

disampaikan ke dotker Fikri Umar Purba yang kemudian didiagnosis sebagai penyakit

uveitis tuberkulosa. Namun beberapa hari kemudian setelah ditangani dokter Purba,

mata Haslinda tidak kembali berfungsi normal atau menjadi buta.

Sementara itu, dokter Purba yang ditemui di Rumah Sakit Jakarta Eyes Center

membantah telah melakukan malpraktek terhadap Haslinda. Sebelum mengadukan ke

pihak yang berwajib, Haslinda berkonsultasi pada seorang ustadz tentang hukum

malpraktek menurut Islam.

Dalam pengaduannya ke ruang pengaduan Polda Metro Jaya, Haslinda warga

Kayu Mas, Pulogadung, Jakarta Timur ini tidak menyebutkan tuntutan materil dan

inmateril kepada dokter Purba dan Rumah Sakit Jakarta Eyes Center sebagai pihak

yang diduga melakukan malpraktek.

Pengacara pasien juga menuliskan dasar gugatannya berdasarkan:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata4. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

5. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

6.

UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

7. Kode Etik Kedokteran

8. UU No.8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

3/32

Kata-kata sulit :

1. Malpraktek : kesalaha yang dibuat dokter

karena melakukan pekerjaan dibawah standard dan tidak sesuai prosedur.

2. Uveitis Tuberkulosa : peradangan pada uvea yang

disebabkan bakteri.

3.

Hukum pidana : hukum yang mengatur

pelanggaran-pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum.

4. Hukum perdata : aturan hukum yang meengatur

tingkah laku antara orang dengan orang lain yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban.

5. Koed etik kedokteran : aturan aturan yang mengatur

dalam praktik kedokteran yang dibuat oleh IDI

6. Tuntutan material dan non-material : material adalah bernilai uang

dan non-material adalah tuntutan berupa pidana/perdata

Pertanyaan :

1. Kapan seorang dokter bisa dikatakan malpraktek?

2. Apa hukum malpraktek menurut Islam? Kenapa?

3. Apa peranan LBHK terhadap dokter tersebut?

4. Bagaimana penyelesaian dalam masalah ini?

5. Apabila dinyatakan tersangka, hukum apa yang digunakan?

6. Sumber apa saja yang bisa menyelesaikan kasus ini?

7. Apa landaasan dokter agar tidak dituduh malpraktek?

Jawaban :

1. Saat dokter menangani pasien diluar prosedur dan dapat dibuktikan

2. Haram karena merugikan orang lain

3. Menyembatani tindakan-tindakan hukum yang berkaitan langsung terhadap

kesehatan

4. Pengadilan

5. Tergantung pelanggaran yang dilakukan dokter

6. KUHP, UU, KODEKI, MKDKI

7. Rekam medis, dilakukannya Inform consent.

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

4/32

Hipotesis

Pasien dengan keluhan kelainan pada mata

Tindakan dari dokter pada pasien

Kebutaan

Gugatan malpraktek

Menanyakan ke Ustadz tentang Malpraktek menurut Islam Polisi, MKDKI

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

5/32

Sasaran Belajar1. Memahami dan Mempelajari Malpraktek

2. Memahami dan Mempelajari Inform Concent

3. Memahami dan Mempelajari Rekam Medis

4. Memahami dan Mempelajari Malpraktek dalam Pandangan Islam

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

6/32

1. Memahami dan Mempelajari Malpraktek

1.1

Definisi

Tindakan tenaga profesional (profesi) yang bertentangan dengan

standard operating procedure (SOP), kode etik profesi, serta undang-undang

yang berlakubaik disengaja maupun akibat kelalaianyang mengakibatkankerugian dan kematian terhadap orang lain. Batasan pengertian tersebut dapat

diketahui bahwa malpraktik sebenarnya tidak hanya terjadi pada kelompok

profesi dokter saja. Tetapi juga dapat terjadi pada kelompok profesi lainnya

seperti advokat (pengacara), notaris, akuntan, dan profesi lainnya.

Malpractice: kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul

sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter

Malpraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang

tidak sesuai dengan standar profesi medis dalam menjalankan profesinya.

Kadang malpraktek dikaitkan dengan penyalahgunaan keadaan karena

keinginan untuk mencari keuntungan pribadi semata. Tidak jarang pula

dengan menggunakan alasan tidak adanya informed consent, pasien

menggugat atau menuntut ganti rugi kepada dokter dengan tuduhan

malpraktek.

1.2Klasifikasi

Malpraktek dapat terjadi karena :

Tindakan yang disengaja ( misconduct)-Kesengajaan yang dapat dilakukan dalam bentuk :

-pelanggaran ketentuan etik

-pelanggaran ketentuan disiplin profesi

-pelanggaran hukum administrasi, hukum pidana dan perdata seperti

melakukan kesengajaan yang merugikan pasien

-pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran

-penyerangan seksual

-berpraktek tanpa SIP

-sengaja melanggar standar

-berpraktek diluar kompetensi

Tindakan kelalaian ( negligence)Kelalaian ada 3 bentuk :

a. Malfeasance

melakukan tindakan yang melanggar hukum/ tidak tepat / tidak l

ayak

Misal ; melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

7/32

b.

Misfeasance

malakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilakuakn

dengan tidak tepat

Misal : melakukan tindakan medis menyalahi/ tidak sesuai prosedur

c.

Nonfeasance

tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban

baginya

Syarat terjadinya kelalaian, harus memenuhi 4 unsur :

1. Adanya kewajiban untuk melakukan / tidak melakukan sesuatu

2. Adanya pelanggaran / kegagalan memenuhi kewajiban tersebut

3. Adanya kerugian/ cedera pada pasien

4.

Adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran / kegagalan memebuhi kewajiban

tersebut dengan cedera/ kerugian.

Ketidak mahiran ( lack of skill)

Jenis Malpraktek

1. Malpraktek Etik

Malpraktek etik adalah kesalahan profesi karena kelalaian dalam

melaksanakan etika profesi, maka sanksinya adalah sanksi etika yang berupasanksi administrasi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Contoh konkrit yang

merupakan malpraktek etik ini antara lain :

Dibidang diagnosticPemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap pasien kadangkala

tidak diperlukan bilamana dokter mau memeriksa secara lebih teliti. Namun

karena laboratorium memberikan janji untuk memberikan hadiah kepadadokter yang mengirimkan pasiennya, maka dokter kadang-kadang bisa tergoda

juga mendapatkan hadiah tersebut.

Dibidang terapiBerbagai perusahaan yang menawarkan antibiotika kepada dokter

dengan janji kemudahan yang akan diperoleh dokter bila mau menggunakanobat tersebut, kadang-kadang juga bisa mempengaruhi pertimbangan dokter

dalam memberikan terapi kepada pasien. Orientasi terapi berdasarkan janji-

janji pabrik obat yang sesungguhnya tidak sesuai dengan indikasi yang

diperlukan pasien juga merupakan malpraktek etik.

2. Malpraktek Yuridik

Malpraktek yuridik dibedakan menjadi :

a. Malpraktek Perdata (Civil Malpractice)

Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinyaisi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

8/32

tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum

(onrechmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.

Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat berupa :

Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi

terlambat melaksanakannya. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapitidak

sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.

Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum

haruslah memenuhi beberapa syarat seperti :

Harus ada perbuatan (baikberbuat naupun tidak berbuat) Perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupuntidak tertulis) Ada kerugian Ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan yang

melanggar hukum dengan kerugian yang diderita. Adanya kesalahan (schuld)

Sedangkan untuk dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi)

karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat

unsure berikut :

Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti

ruginya.

Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.

Namun adakalanya seorang pasien tidak perlu membuktikan adanya

kelalaian dokter. Dalam hukum ada kaidah yang berbunyi res ipsa loquitoryang artinya fakta telah berbicara. Misalnya karena kelalaian dokter terdapat

kain kasa yang tertinggal dalam perut sang pasien tersebut akibat tertinggalnya

kain kasa tersebut timbul komplikasi paksa bedah sehingga pasien harus

dilakukan operasi kembali. Dalam hal demikian, dokterlah yang harus

membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.

b.

Malpraktek Pidana (Criminal Malpractice)

Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibatdokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atua kurang cermat

dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia

atau cacat tersebut. Malpraktek medis yang dipidana membutuhkan

pembuktian adanya unsure culpa lata atau kelalaian berat atau zware schulddan pula adanya akibat fatal atau serius.

1. Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional)

Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis,

euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan

pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa

menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.2. Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness)

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

9/32

Misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan

standar profesi serta melakukan tindakn tanpa disertai persetujuan tindakan

medis.

3. Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence)

Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat

tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alatoperasi yang didalam rongga tubuh pasien.

4.

Malpraktek Administratif (Administrative Malpractice)

Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan

pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya

menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, manjalankan praktek

dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa

membuat catatan medik.

Dua macam pelanggaran administrasi tersebut adalah :

a. Pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktek kedokteran

b. Pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis

1.3. Menjelaskan Upaya Pencegahan Malpraktek

Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga medis

karena adanya malpraktek diharapkan tenaga dalam menjalankan tugasnya selalu

bertindak hati-hati, yakni:

a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena

perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan

berhasil (resultaat verbintenis)b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.

c.Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.

d.Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.

e.Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala

kebutuhannya.

f.Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Upaya menghadapi tuntutan hukum

Apabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien tidak memuaskan sehingga

perawat menghadapi tuntutan hukum, maka tenaga kesehatan seharusnyalah bersifat pasif

dan pasien atau keluarganyalah yang aktif membuktikan kelalaian tenaga kesehatan. Apabila

tuduhan kepada kesehatan merupakan criminal malpractice, maka tenaga kesehatan dapat

melakukan :

a.Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/ menyangkal bahwa

tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang

ada, misalnya perawat mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi

merupakan risiko medik (risk of treatment), atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak

mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang

dituduhkan.

b.

Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjukpada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

10/32

unsur-unsur pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri

dari pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah

pengaruh daya paksa. Berbicara mengenai pembelaan, ada baiknya perawat

menggunakan jasa penasehat hukum, sehingga yang sifatnya teknis pembelaan

diserahkan kepadanya. Pada perkara perdata dalam tuduhan civil malpractice dimana

perawat digugat membayar ganti rugi sejumlah uang, yang dilakukan adalahmementahkan dalil-dalil penggugat, karena dalam peradilan perdata, pihak yang

mendalilkan harus membuktikan di pengadilan, dengan perkataan lain pasien atau

pengacaranya harus membuktikan dalil sebagai dasar gugatan bahwa tergugat (perawat)

bertanggung jawab atas derita (damage) yang dialami penggugat. Untuk membuktikan

adanya civil malpractice tidaklah mudah, utamanya tidak diketemukannya fakta yang

dapat berbicara sendiri (res ipsa loquitur), apalagi untuk membuktikan adanya tindakan

menterlantarkan kewajiban (dereliction of duty) dan adanya hubungan langsung antara

menterlantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan (damage), sedangkan

yang harus membuktikan adalah orang-orang awam dibidang kesehatan dan hal inilah

yang menguntungkan tenaga perawatan.

1.4. Alur Hukum Penanganan Malpraktek

Pada dasarnya penanganan kasus malpraktik dilakukan dengan mendasarkan kepada

konsep malpraktik medis dan adverse events yang diuraikan di atas. Dalam makalah ini

tidak akan diuraikan pelaksanaan pada kasus per-kasus, namun lebih ke arah hasil

pembelajaran (lesson learned) dari pengalaman penanganan berbagai kasus dugaan

malpraktik, baik dari sisi profesi maupun dari sisi hukum.

Suatu tuntutan hukum perdata, dalam hal ini sengketa antara pihak dokter dan rumah

sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya, dapat diselesaikan melalui dua

cara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara non litigasi (di luar proses

peradilan).

Apabila dipilih penyelesaian melalui proses pengadilan, maka penggugat akan

mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri di wilayah kejadian, dapat dengan

menggunakan kuasa hukum (pengacara) ataupun tidak. Dalam proses pengadilan umumnya

ingin dicapai suatu putusan tentang kebenaran suatu gugatan berdasarkan bukti-bukti yang

sah (right-based) dan kemudian putusan tentang jumlah uang ganti rugi yang "layak"

dibayar oleh tergugat kepada penggugat. Dalam menentukan putusan benar-salahnya suatu

perbuatan hakim akan membandingkan perbuatan yang dilakukan dengan suatu norma

tertentu, standar, ataupun suatu kepatutan tertentu, sedangkan dalam memutus besarnya

ganti rugi hakim akan mempertimbangkan kedudukan sosial-ekonomi kedua pihak (pasal1370-1371 KUH Perdata).

Apabila dipilih proses di luar pengadilan (alternative dispute resolution), maka kedua

pihak berupaya untuk mencari kesepakatan tentang penyelesaian sengketa (mufakat).

Permufakatan tersebut dapat dicapai dengan pembicaraan kedua belah pihak secara

langsung (konsiliasi atau negosiasi), ataupun melalui fasilitasi, mediasi, dan arbitrasi, atau

cara-cara kombinasi. Fasilitator dan mediator tidak membuat putusan, sedangkan arbitrator

dapat membuat putusan yang harus dipatuhi kedua pihak. Dalam proses mufakat ini

diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung berdasarkan pemahaman

kepentingan kedua pihak (interest-based, win-win solution), dan bukan right-based. Hakim

pengadilan perdata umumnya menawarkan perdamaian sebelum dimulainya persidangan,

bahkan akhir-akhir ini hakim memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator tertentu.

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

11/32

Dalam hal tuntutan hukum tersebut diajukan melalui proses hukum pidana, maka pasien

cukup melaporkannya kepada penyidik dengan menunjukkan bukti-bukti permulaan atau

alasan-alasannya. Selanjutnya penyidiklah yang akan melakukan penyidikan dengan

melakukan tindakan-tindakan kepolisian, seperti pemeriksaan para saksi dan tersangka,

pemeriksaan dokumen (rekam medis di satu sisi dan bylaws, standar dan petunjuk di sisi

lainnya), serta pemeriksaan saksi ahli. Visum et repertum mungkin saja dibutuhkanpenyidik. Berkas hasil pemeriksaan penyidik disampaikan kepada jaksa penuntut umum

untuk dapat disusun tuntutannya. Dalam hal penyidik tidak menemukan bukti yang cukup

maka akan dipikirkan untuk diterbitkannya SP3 atau penghentian penyidikan.

Selain itu, kasus medikolegal dan kasus potensial menjadi kasus medikolegal, juga harus

diselesaikan dari sisi profesi dengan tujuan untuk dijadikan pelajaran guna mencegah

terjadinya pengulangan di masa mendatang, baik oleh pelaku yang sama ataupun oleh

pelaku lain. Dalam proses tersebut dapat dilakukan pemberian sanksi (profesi atau

administratif) untuk tujuan penjeraan, dapat pula tanpa pemberian sanksi - tetapi

memberlakukan koreksi atas faktor-faktor yang berkontribusi sebagai penyebab terjadinya

"kasus" tersebut. Penyelesaian secara profesi umumnya lebih bersifat audit klinis, dan dapat

dilakukan di tingkat institusi kesehatan setempat (misalnya berupa Rapat Komite Medis,konferensi kematian, presentasi kasus, audit klinis terstruktur, proses lanjutan dalam

incident report system, dll), atau di tingkat yang lebih tinggi (misalnya dalam sidang Dewan

Etik Perhimpunan Spesialis, MKEK, Makersi, MDTK, dll). Bila putusan MKEK

menyatakan pihak medis telah melaksanakan profesi sesuai dengan standar dan tidak

melakukan pelanggaran etik, maka putusan tersebut dapat digunakan oleh pihak medis

sebagai bahan pembelaan.

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

12/32

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

13/32

A.

MKEK :

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa

melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik

Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)nya.Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan

keluhuran profesi. Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus

dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk

didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran

disiplin profesi kedokteran.

Proses persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan terpisah dari proses

persidangan gugatan perdata atau tuntutan pidana oleh karena domain dan jurisdiksinya

berbeda. Persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan gugatan

perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan

umum. Dokter tersangka pelaku pelanggaran standar profesi (kasus kelalaian medik) dapat

diperiksa oleh MKEK, dapat pula diperiksa di pengadilan tanpa adanya keharusan salingberhubungan di antara keduanya. Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK

belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya.

Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan

anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai

penuntut. Persidangan MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian

sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap

berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim.

Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh :

1. Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait

(pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan peer-group / para ahli di bidangnya yang

dibutuhkan

2. Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijasah/ brevet dan

pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek TenagaMedis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit,

hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan

dengan kasusnya.

Majelis etik ataupun disiplin umumnya tidak memiliki syarat-syarat bukti seketat

pada hukum pidana ataupun perdata. Bars Disciplinary Tribunal Regulation, misalnya,

membolehkan adanya bukti yang bersifat hearsay dan bukti tentang perilaku teradu di masa

lampau. Cara pemberian keterangan juga ada yang mengharuskan didahului dengan

pengangkatan sumpah, tetapi ada pula yang tidak mengharuskannya. Di Australia, saksi tidak

perlu disumpah pada informal hearing, tetapi harus disumpah pada formal hearing (jenis

persidangan yang lebih tinggi daripada yang informal). Sedangkan bukti berupa dokumen

umumnya disahkan dengan tandatangan dan/atau stempel institusi terkait, dan pada bukti

keterangan diakhiri dengan pernyataan kebenaran keterangan dan tandatangan (affidavit).

Dalam persidangan majelis etik dan disiplin, putusan diambil berdasarkan bukti-

bukti yang dianggap cukup kuat. Memang bukti-bukti tersebut tidak harus memiliki standard of

proof seperti pada hukum acara pidana, yaitu setinggi beyond reasonable doubt, namun juga

tidak serendah pada hukum acara perdata, yaitu preponderance of evidence. Pada beyond

reasonable doubt tingkat kepastiannya dianggap melebihi 90%, sedangkan pada preponderance

of evidence dianggap cukup bila telah 51% ke atas. Banyak ahli menyatakan bahwa tingkat

kepastian pada perkara etik dan disiplin bergantung kepada sifat masalah yang diajukan.

Semakin serius dugaan pelanggaran yang dilakukan semakin tinggi tingkat kepastian yang

dibutuhkan.

Perkara yang dapat diputuskan di majelis ini sangat bervariasi jenisnya. Di MKEK

IDI Wilayah DKI Jakarta diputus perkara-perkara pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin

profesi, yang disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan derajat pelanggarannya. Di Australia

digunakan berbagai istilah seperti unacceptable conduct, unsatisfactory professional conduct,unprofessional conduct, professional misconduct dan infamous conduct in professional respect.

Namun demikian tidak ada penjelasan yang mantap tentang istilah-istilah tersebut, meskipun

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

14/32

umumnya memasukkan dua istilah terakhir sebagai pelanggaran yang serius hingga dapat

dikenai sanksi skorsing ataupun pencabutan ijin praktik.Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat

dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan

keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan

penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan

MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK.Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau

Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan

kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima

keterangan telah menjalankan putusan.

B.MDKI :

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari

Konsil Kedokteran Indonesia, dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, serta

bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Berkedudukan di ibu kota negara

Republik Indonesia.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil

Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.PimpinanMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua, seorang wakil

ketua, dan seorang sekretaris. Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

terdiri atas 3 (tiga) orang dokter gigi dan organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan

seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum.

Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri

atas usul organisasi profesi. Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata

cara pemilihan pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dengan

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas:1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan

dokter gigi yang diajukan

2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter

gigi.

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan aturan dan/atau ketentuan

penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang seharusnya diikuti oleh dokter dan

dokter gigi. Sebagian dari aturan dan ketentuan tersebut terdapat dalam UU Praktik Kedokteran,

dan sebagian lagi tersebar didalam Peraturan Pemerintah, Permenkes, Peraturan KKI, Pedoman

Organisasi Profesi, KODEKI, Pedoman atau ketentuan lain. Pelanggaran disiplin pada hakikatnya

dibagi menjadi:

1. Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.

2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik.

3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran.

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau

gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pengaduan sekurang-kurangnya harus

memuat:

1. identitas pengadu;

2. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan dan

3. alasan pengaduan. Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas, tidak menghilangkan hak setiap

orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau

menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikankeputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Apabila

dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

15/32

Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Keputusan Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Keputusan dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Sanksi

disiplin dapat berupa:

1. pemberian peringatan tertulis;

2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau

3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran ataukedokteran gigi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara

pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Dalam hal tenaga kesehatan didakwa telah melakukan ciminal malpractice,harus

dibuktikan apakah perbuatan tenaga kesehatan tersebut telah memenuhi unsur tidak pidanya

yakni :

a. Apakah perbuatan (positif act atau negatif act) merupakan perbuatan yang tercela

b. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin (mens rea) yang salah (sengaja,

ceroboh atau adanya kealpaan). Selanjutnya apabila tenaga perawatan dituduh telah melakukan

kealpaan sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia, menderita luka, maka yang harus

dibuktikan adalah adanya unsur perbuatan tercela (salah) yang dilakukan dengan sikap batin

berupa alpa atau kurang hati-hati ataupun kurang praduga.

Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya dapat dilakukan dengan dua

cara yakni :

1. Cara langsung

Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4 D yakni :

1.

Duty (kewajiban)

Dalam hubungan perjanjian tenaga perawatan dengan pasien, tenaga perawatan

haruslah bertindak berdasarkan

(1) Adanya indikasi medis

(2) Bertindak secara hati-hati dan teliti(3) Bekerja sesuai standar profesi

(4) Sudah ada informed consent.

2. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)

Jika seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan menyimpang dari apa

yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard

profesinya, maka tenaga perawatan tersebut dapat dipersalahkan.

3.

Direct Causation (penyebab langsung)

4.

Damage (kerugian)

Tenaga perawatan untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung)

antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada

peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas.

Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan tenaga perawatan.

Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahandibebankan/harus diberikan oleh si penggugat (pasien).

2. Cara tidak langsung

Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi

pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya

sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur).

Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi

kriteria:

a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai

b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan

c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada contributory

negligence.

gugatan pasien .

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

16/32

Tuduhan akan adanya Malapraktik sebenarnya bukan hanya ditujukan pada mereka

yang berprofesi sebagai Tenaga Kesehatan yang salah satunya adalah Dokter, akan tetapi

tuduhan Malapraktik dapat dituduhkan kepada semua kelompok Profesionalis, yaitu apakah

mereka itu kelompok Wartawan, Advokat, Paranormal dan kelompok lainnya. Pengertian

Malapraktik selama ini banyak diambil dari kalangan mereka yang berprofesi sebagai tenaga

kesehatan, terutama Dokter.

Sedang batasan pengertian umum tentang Malpraktik di kalangan tenaga kesehatan

adalah ; Seseorang tenaga kesehatan dalam memberikan tanggungjawab profesinya kepada

pasien dilakukan di luar prosedure dan stardard profesi pada umumnya yang berakibat cacat

dan matinya sang pasien. Namun rumusan akan standard profesi yang bersifat baku, khususnya

bagi tenaga kesehatan (Dokter) secara tegas belum ada dirumuskan di dalam undang-undang.

Pembelaan Dapat Dilakukan Seorang Dokter Jika Diisukan Melakukan Penelantaran.

Meskipun seorang pasien mengajukan kasus prima facie bahwa dokter telah melakukan

penelantaran, bahkan mengajukan bukti bahwa dokter tersebut tidak memberikan kenyamanan

pelayanan kesehatan sesuai standar media yang diharapkan oleh pasien pada waktu tertentu

atau berdasarkan kepercayaan pada doktrin res ipsa loquitur (Bukti bukti berbicara untuk

dirinya sendiri), hukum membolehkan seorang dokter untuk membela dirinya, selain

penyangkalan tindakan penelantaran. Pembelaan yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Perkiraan resiko tindakan pada pasien

2. Keikutsertaan terjadinya penelantaran oleh pasien sendiri

3. Bahwa penelantaran tersebut bukan untuk melindungi dokter tersebut melainkan

orang lain, misal perawat.

Tenaga kesehatan dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata Jo. pasal 55

UU No.23 tahun 1992 dan dapat dituntut pidana berdasarkan pasal 359, 360 dan 361 KUHP,

pasal 80, 81, 82 dari UU No.23 tahun 1992 dan ketentuan pidana lainnya. Di samping hak-hak

pasien, disini perlu juga kita kemukakan sedikit tentang hak-hak tenaga kesehatan khususnya

para dokter. Adapun mengenai hak-hak dokter dapat dikemukakan sbb : Hak untuk berkerja

menurut standard profesi medis, hak menolak untuk melaksanakan tindakan medis yang tidakdapat ia pertanggungjawabkan secara profesional, hak untuk menolak yang menurut suara

hatinya tidak baik, hak mengakhiri hubungan dengan pasien jika ia menilai kerjasamanya dengan

pasien tidak ada gunanya lagi, hak atas privacy dokter, hak atas ikhtikat baik dari pasien dalam

pelaksanaan kontrak terapeutik (penyembuhan), hak atas balas jasa, hak untuk membela diri dan

hak memilih pasien namun hak ini tidak mutlak sifatnya. Jadi disini dapat ditarik kesimpulan

bahwa Malapraktik erat hubungannya dengan pelanggaran terhadap standard profesi medik,

pelanggaran prosedure tindakan medik, dan bagi pelanggarnya tentu dapat digugat, dituntut

pidana dan diberi sanksi administratif berupa pencabutan ijin praktik.

Dokter dikatakan melakukan malpraktek jika:

- Dokter kurang menguasai iptek kedokteran yang sudah berlaku umum dikalangan profesi

kedokteran

- Memberikan pelayanan kedokteran dibawah standar profesi (tidak lege artis)- Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati

- Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum

Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, maka

ia hanya telah melakukan malpraktek etik. Untuk dapat menuntut penggantian kerugian kerena

kelalaian, maka penggugatan harus dapat membuktikan adanya 4 unsur berikut:

- Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien

- Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipergunakan

- Penggugat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya

- Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar

Ungkapan malpraktik medis secara langsung pada kasus klinis dengan outcome

yang tidak diinginkan adalah tidak tepat atau tidak adil (tidak fair). Istilah yang sebenarnya

netral sebelum ada pembuktian adalah adverse clinical incident, adverse event, atau medical

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

17/32

accident, yang umumnya digunakan dalam perpustakaan Inggris (dalam kepustakaan Amerika

lebih sering digunakan kata-kata medical error sejak dini, yang juga tidak netral). Adverse

clinical incident atau medical accident menggambarkan peristiwa atau kejadian klinis yang cocok

atau yang berlawanan dengan harapan, tanpa menetapkan dulu apa penyebab kejadian yang

tidak diinginkan itu dan siapa yang bersalah. Ini sesuai dengan asas hukum praduga tak bersalah,

Sampai kesalahan benar-benar terbukti.

Menurut Guwandi malpraktik adalah (Guwandi, J. 1994, 18):

a. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi;

b. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (negligence).

c. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Seorang dokter atau dokter gigi yang menyimpang dari standar profesi dan

melakukan kesalahan profesi belum tentu melakukan malpraktik medis yang dapat dipidana,

malpraktik medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau

kalalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius (Ameln, Fred, 1991). Hal ini sesuai dengan

ketentuan pasal 359 KUHP, pasal 360, pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata

dari dokter atau dokter gigi. Dengan demikian untuk pembuktian malpraktik secara hukum

pidana meliputi unsur :

1) Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran;

2) Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat; dan

3) Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar pasal 359, pasal 360, KUHP.

Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan pasal 360 sebagai berikut :

1) Adanya unsur kelalaian (culpa).

2) Adanya wujud perbuatan tertentu .

3) Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain.

4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

2. Memahami dan Mempelajari Inform Concent2.1. Definisi dan Tujuan

Menurut Permenkes No.585/Menkes/Per/IX/1989, PTM berarti persetujuanyang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan

medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dari pengertian di atas PTMadalah persetujuan yang diperoleh dokter sebelum melakukan pemeriksaan,

pengobatan atau tindakan medik apapun yang akan dilakukan.

Tujuan dari informed consentadalah agar pasien mendapat informasi yang

cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan.

Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk

menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telahmenerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan

yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat

menyebabkan guncangan psikis pada pasien. Secara keseluruhan, tujuannya adalah:

a. Perlindungan pasien untuk segala tindakan medik. Perlakuan medik tidak

diketahui/disadari pasien/keluarga, yang seharusnya tidak dilakukan ataupun

yang merugikan/membahayakan diri pasien.

b. Perlindungan tenaga kesehatan terhadap terjadinya akibat yang tidak terduga

serta dianggap meragukan pihak lain. Tak selamanya tindakan dokter berhasil,

tak terduga malah merugikan pasien meskipun dengan sangat hati-hati, sesuai

dengan SOP. Peristiwa tersebut bisa risk of treatment ataupun errorjudgement.

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

18/32

Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan etik

yang kuat. Menurut American College of Physicians Ethics Manual, pasien harus

mendapat informasi dan mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil keputusan.

Berbeda dengan teori terdahulu yang memandang tidak adanya informed consent

menurut hukum penganiayaan, kini hal ini dianggap sebagai kelalaian. Informasi yang

diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawaban atas pertanyaan pasien.

2.2. Klasifikasi

Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien)

kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat

dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung

resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989

Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan

medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan

tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang

perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed

consent)

Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif

dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien

Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan

disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai

tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.

2.3. Bentuk Informed Consent

1. Implied Constructive Consent (Keadaan Biasa)

Tindakan yang biasa dilakukan, telah diketahui, telah dimengerti oleh

masyarakat umum, sehingga tidak perlu lagi dibuat tertulis. Misalnya

pengambilan darah untuk laboratorium, suntikan, atau hecting luka terbuka.

2. Implied Emergency Consent (Keadaan Gawat Darurat)

Bila pasien dalam kondiri gawat darurat sedangkan dokter perlu melakukan

tindakan segera untuk menyelematkan nyawa pasien sementara pasien dan

keluarganya tidak bisa membuat persetujuan segera. Seperti kasus sesak nafas,

henti nafas, henti jantung.

3.

Expressed Consent (Bisa Lisan/Tertulis Bersifat Khusus)

Persetujuan yang dinyatakan baik lisan ataupun tertulis, bila yang akan

dilakukan melebihi prosedur pemeriksaan atau tindakan biasa. Misalnyapemeriksaan vaginal, pencabutan kuku, tindakan pembedahan/operasi, ataupun

pengobatan/tindakan invasive.

2.4. Menjelaskan Isi Inform Consent

Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik

dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada

pasien / keluarga diminta atau tidak diminta, jadi informasi harus disampaikan.

Mengenai apa yang disampaikan, tentulah segala sesuatu yang berkaitan dengan

penyakit pasien. Tindakan apa yang dilakukan, tentunya prosedur tindakan yang akan

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

19/32

dijalani pasien baik diagnostic maupun terapi dan lain-lain sehingga pasien atau

keluarga dapat memahaminya. Ini mencangkup bentuk, tujuan, resiko, manfaat dari

terapi yang akan dilaksanakan dan alternative terapi (Hanafiah, 1999).

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan

terhadap pasien yang harus diinformasikan sebelumnya, namun izin yang harusdiberikan oleh pasien dapat berbagai macam bentuknya, baik yang dinyatakan

ataupun tidak. Yang paling untuk diketahui adalah bagaimana izin tersebut harus

dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga akan memudahkan pembuktiannya kelak

bila timbul perselisihan.

Secara garis besar dalam melakukan tindakan medis pada pasien, dokter harus

menjelaskan beberapa hal, yaitu:

1)

Garis besar seluk beluk penyakit yang diderita dan prosedur perawatan /

pengobatan yang akan diberikan / diterapkan.

2) Resiko yang dihadapi, misalnya komplikasi yang diduga akan timbul.

3)

Prospek / prognosis keberhasilan ataupun kegagalan.

4)

Alternative metode perawatan / pengobatan.5) Hal-hal yang dapat terjadi bila pasien menolak untuk memberikan

persetujuan.

6) Prosedur perawatan / pengobatan yang akan dilakukan merupakan suatu

percobaan atau menyimpang dari kebiasaan, bila hal itu yang akan

dilakukan Dokter juga perlu menyampaikan (meskipun hanya sekilas),

mengenai cara kerja dan pengalamannya dalam melakukan tindakan medis

tersebut (Achadiat, 2007).

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran

dilaksanakan adalah:

1.Diagnosa yang telah ditegakkan.

2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.

3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.

4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan

kedokteran tersebut.

5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah

alternatif cara pengobatan yang lain.

6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.

Resiko resiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang dimintakan

persetujuan tindakan kedokteran :

Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut. Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter

yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan ( Pasal 11 Ayat 1

Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008 ). Penjelasan kemungkinan perluasan

tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 merupakan dasar daripada

persetujuan (Ayat 2).

Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan

persetujuan tindakan kedokteran adalah:

Dalam keadaan gawat darurat (emergency), dimana dokter harus

segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa.

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

20/32

Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa

menghadapi situasi dirinya.Ini tercantum dalam PerMenKes no

290/Menkes/Per/III/2008.

2.5. Ketentuan Informed Concent

Ketentuan persetujuan tidakan medik berdasarkan SK Dirjen Pelayanan Medik

No.HR.00.06.3.5.1866 Tanggal 21 April 1999, diantaranya :

1 Persetujuan atau penolakan tindakan medik harus dalam kebijakan dan

prosedur (SOP) dan ditetapkan tertulis oleh pimpinan RS.

2 Memperoleh informasi dan pengelolaan, kewajiban dokter

3. Informed Consent dianggap benar :

a.

Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan

medis yang dinyatakan secara spesifik.b. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan

(valuentery)

c. Persetujuan dan penolakan tindakan medis diberikan oleh seseorang

(pasien) yang sehat mental dan memang berhak memberikan dari segi

hukum

d. Setelah diberikan cukup (adekuat) informasi dan penjelasan yang

diperlukan

4 Isi informasi dan penjelasan yang harus diberikan :

a.

Tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang ada

dilakukan (purhate of medical procedure)

b.

Tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan (consenpleatedmedical procedure)

c. Tentang risiko

d. Tentang risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

e. Tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan risiko risikonya(alternative medical procedure and risk)

f.

Tentang prognosis penyakit, bila tindakan dilakukan

g. Diagnosis

5. Kewajiban memberi informasi dan penjelasan

o Dokter yang melakukan tindakan medis tanggung jawab

o Berhalangan diwakilkan kepada dokter lain, dengan diketahui dokter

yang bersangkutan

6.

Cara menyampaikan informasi

o Lisan

o Tulisan

7. Pihak yang menyatakan persetujuan

a. Pasien sendiri, umur 21 tahun lebih atau telah menikah

b.

Bagi pasien kurang 21 tahun dengan urutan hak :

Ayah/ibu kandung

Saudara saudara kandung

c. Bagi pasien kurang 21 tahun tidak punya orang tua/berhalangan, urutan

hak : Ayah/ibu adopsi

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

21/32

Saudara-saudara kandung

Induk semang

d. Bagi pasien dengan gangguan mental, urutan hak :

Ayah/ibu kandung

Wali yang sah

Saudara-saudara kandunge.

Bagi pasien dewasa dibawah pengampuan (curatelle) :

Wali

Kurator

f. Bagi pasien dewasa telah menikah/orangtua

Suami/istri

Ayah/ibu kandung

Anak-anak kandung

Saudara-saudara kandung

8. Cara menyatakan persetujuan

Tertulis; mutlak pada tindakan medis resiko tinggi

Lisan; tindakan tidak beresiko

9. Jenis tindakan medis yang perlu informed consent disusun oleh komite medik

ditetapkan pimpinan RS.

10. Tidak diperlukan bagi pasien gawat darurat yang tidak didampingi oleh

keluarga pasien.

13. Format isian informed consent persetujuan atau penolakan

o Diketahui dan ditandatangani oleh kedua orang saksi, perawat bertindak

sebagai salah satu saksi

o Materai tidak diperlukan

o Formulir asli harus dismpan dalam berkas rekam medis pasien

o

Formulir harus ditandatangan 24 jam sebelum tindakan medis dilakukano Dokter harus ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah

diberikan informasi

o Bagi pasien/keluarga buta huruf membubuhkan cap jempol ibu jari tangan

kanannya

Jika pasien menolak tandatangan surat penolakan maka harus ada catatan pada

rekam medisnya.

3. Memahami dan Mempelajari Rekam Medis

3.1. Definisi

Rekam Medis adalah berkas yang menyatakan siapa, apa, mengapa, dimana, kapan

dan bagaimana pelayanan yang diperoleb seorang pasien selama dirawat atau menjalani

pengobatan. (Edna K Huffman)

Rekam Medis adalah berkas yang beiisi catatan dan dokumen mengenai identitas

pasien, basil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diterima

pasien pada sarana kesebatan, baik rawat jalan maupun rawat inap. (Permenkes No.

749a/Menkes!Per/XII/1989)

Rekam Medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat

penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

22/32

oleb para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan

kepada pasien. (Gemala Hatta)

Kompendium (ikhtisar) yang berisi informasi tentang keadaan pasien selama

perawatan atau selama pemeliharaan kesehatan. (Waters dan Murphy)

Sebagai rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang

diberikan oleh pemberi pelayanan medik/kesehatan kepada seorang pasien. (IkatanDokter Indonesia).

3.2. Tujuan Rekam Medis

Tujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam

rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan . Tanpa didukung suatu sistem

pengelola rekam medis yang baik dan benar, maka tertib administrasi tidak akan

berhasil.

3.3. Jenis Rekam MedisDi rumah sakit didapat dua jenis Rekam Medis, yaitu :

o Rekam Medis untuk pasien rawat jalan

Untuk pasien rawat jalan, termasuk pasien gawat darurat, rekam medis mempunyai

informasi pasien antara lain:

Identitas dan formulir perizinan (lembar hak kuasa)

Riwayat penyakit (anamnesa) tentang :

Keluhan utama Riwayat sekarang Riwayat penyakit yang pernah diderita

Riwayat keluarga tentang penyakit yang pernah diturunkan Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto rontgen,scanning, MRI dll

Diagnosa dan atau diagnosis banding

Instruksi diagnosis dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat kesehatan yang

berwenang.

o Rekam Medis untuk pasien rawat inap

Untuk rawat inap, memuat informasi yang sama dengan yang terdapat dalam

rawat jalan, dengan tambahan :

Persetujuan tindakan medic

Catatan konsultasi

Catatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya

Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan

Resume akhir dan evaluasi pengobatan

3.4. Isi Rekam Medis

Isi Rekam Medis merupakan catatan keadaan tubuh dan kesehatan, termasuk data

tentang identitas dan data medis seorang pasien. Secara umum isi Rekam Medis dapat

dibagi dalam dua kelompok data yaitu:

1. Data medis atau data klinis : Yang termasuk data medis adalah segala data tentang

riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan

dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, ronsen dsb. Data-data ini merupakandata yang bersifat rahasia (confidential) sebingga tidak dapat dibuka kepada pibak

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

23/32

ketiga tanpa izin dari pasien yang bersangkutan kecuali jika ada alasan lain berdasarkan

peraturan atau perundang-undangan yang memaksa dibukanya informasi tersebut.

2.

Data sosiologis atau data non-medis: Yang termasuk data ini adalah segala data lain

yang tidak berkaitan langsung dengan data medis, seperti data identitas, data sosial

ekonomi, alamat dsb. Data ini oleh sebagian orang dianggap bukan rahasia, tetapi

menurut sebagian lainnya merupakan data yang juga bersifat rahasia (confidensial).

A. Penyelenggaraan :

Secara garis besar penyelenggaraan Rekam Medis dalam Permenkes

tersebut diatur sebagai berikut:

Rekam Medis harus segera dibuat dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien

menerima pelayanan (pasal 4). Hal ini dimaksudkan agar data yang dicatat

masih original dan tidak ada yang terlupakan karena adanya tenggang waktu.

Setiap pencatatan Rekam Medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan

petugas pelayanan kesehatan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan sistim

pertanggung-jawaban atas pencatatan tersebut (pasal 5)

Pada prinsipnya isi Rekam Medis adalah milik pasien, sedangkan berkas

Rekam Medis (secara fisik) adalah milik Rumah Sakit atau institusi kesehatan.

Pasal 10 Permenkes No. 749a menyatakan bahwa berkas rekam medis itu

merupakan milik sarana pelayanan kesehatan, yang harus disimpan sekurang-

kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien

berobat. Untuk tujuan itulah di setiap institusi pelayanan kesehatan, dibentuk Unit

Rekam Medis yang bertugas menyelenggarakan proses pengelolaan serta

penyimpanan Rekam Medis di institusi tersebut.

B. Manfaat :

Permenkes no. 749a tahun 1989 menyebutkan bahwa Rekam Medis

memiliki 5 ,manfaat yaitu:

1.

Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien

2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum

3. Bahan untuk kepentingan penelitian

4.

Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan

5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Dalam kepustakaan dikatakan bahwa rekam medis memiliki 5 manfaat,

yang untuk mudahnya disingkat sebagai ALFRED, yaitu:1. Adminstratlve value: Rekam medis merupakan rekaman data adminitratif

pelayanan kesehatan.

2. Legal value: Rekam medis dapat.dijadikan bahan pembuktian di pengadilan

3. Financial value: Rekam medis dapat dijadikan dasar untuk perincian biaya

pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien

4. Research value: Data Rekam Medis dapat dijadikan bahan untuk penelitian

dalam lapangan kedokteran, keperawatan dan kesehatan.

5. Education value: Data-data dalam Rekam Medis dapat bahan pengajaran

dan pendidikan mahasiswa kedokteran, keperawatan serta tenaga kesehatan

lainnya.

C. Penyimpanan:

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

24/32

Rekam Medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaan oleh dokter, dokter

gigi dan pimpinan sarana kesehatan. Batas waktu lama penyimpanan menurut

Peraturan Menteri Kesehatan paling lama 5 tahun dan resume rekam medis paling

sedikit 25 tahun.

TATA CARA PEMUSNAHANa) Pembentukan Tim Pemusnah dari unsur Rekam Medis dan Tata Usaha dengan SK

Direktur RS

b) Tim pembuat pertelaan

c) Pelaksanaan pemusnahan :

Dibakar : menggunakan incinerator, dibakar biasa, dicacah, dibuat bubur. Pihak ke III

disaksikan Tim Pemusnah

d) Tim Pemusnah membuat Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani Ketua dan

Sekretaris dan diketahui Direktur Rumah Sakit

e) Berita Acara Pemusnahan RM, yang asli disimpan di Rumah Sakit, lembar ke 2

dikirim kepada pemilik RS (RS, Vertikal kepada Dirjen. Pelayanan Medik)

f)

Khusus untuk arsip Rekam Medis yang sudah rusak/tidak terbaca dapat langsung

dimusnahkan dengan terlebih dahulu membuat pernyataan diatas kertas segel oleh

Direktur Rumah Sakit.

Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dalam mengelola dan pemusnahan rekam

medis maka harus memenuhi aturan sebagai berikut:

Rekam medis pasien rawat inap wajib disimpan sekurang-kuangnya 5 tahun sejak

pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat di rumah sakit.

Setelah 5 tahun rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringakasan pulang dan

persetujuan tindakan medik.

Ringakasan pulang dan persetujuan tindakan medik wajib disimpan dalam jangkawaktu 10 sejak ringkasan dan persetujuan medik dibuat

Rekam medis dan ringkasan pulang disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh

pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Untuk Pelayanan Kesehatan non rumah Sakit dalam mengelola dan pemusnahan rekam

medis harus memenuhi aturan sebagai berikut:

Rekam medis pasien wajib disimpan sekurang-kuangnya 2 tahun sejak pasien berobat

terakhir atau pulang dari berobat. Setelah 2 tahun maka rekam medis dapat

dimusnahkan.

Kerahasiaan isi rekam medis yang berupa identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat

pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter

gigi, petugas kesehatan lain, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanankesehatan. Untuk keperluan tertentu rekam medis tersebut dapat dibuka dengan

ketentuan:

Untuk kepentingan kesehatan pasien.

Atas perintah pengadilan untuk penegakan hukum.

Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri.

Permintaan lembaga /institusi berdasarkan undang-undang.

Untuk kepentingan penelitian, audit, pendidikan dengan syarat tidak menyebutkan

identitas pasien.

Kepemilikan & Tanggung Jawab terhadap Rekam Mediso Pasien berhak mendapatkan copy rekam medis

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

25/32

o Dijaga kerahasiaannya, bahkan sampai pasien meninggal dunia. Jika pasien meninggal

dunia, maka keluarga tidak berhak untuk meminta rekam medis

o Untuk kepentingan penelitian, dapat diberikan, namun tanpa identitas

o Apabila sudah menjadi perkara baru dapat diberikan kepada penegak hokum

o Dasar dari pengaduan dan gugatan pasien hanya melalui rekam medis

o

Pasien atau pengacara pasien sulit membaca rekam medis, harus dibaca oleh doktero Belum tentu dokter lain juga dapat membaca rekam medis dari dokter

o Dokter menggunakan Rekam medis untuk pembuktian kasus yang menimpa dirinya?

(rahasia pasien?)

o Rekam medis lengkap dan tidak lengkap ukurannya adalah apabila semua yang

ditentukan telah dilakukan.

o Berkas rekam medis hilang, maka yang bertanggungjawab adalah petugas yang

menjaga arsip rekam medis, sanksinya cukup berat, dapat dikatagorikan menghilangkan

barang bukti

o Penghapusan rekam medis, dapat dikategorikan sebagai pemalsuan, jadi kalau salah

tulis hanya dapat dibetulkan pada saat itu, dengan cara mencoret yang salah dan

dibubuhkan paraf. Sekali ditulis tidak dapat diperbaiki kemudiano Pemeriksaan penunjang, selalu diberikan kepada pasien, karena adanya pendapat itu

milik pasien

o Apabila dilakukan harus ditulis hasilnya diberikan kepada pasien. Masalah timbul

apabila pasien menghilangkan hasil pemeriksaan tersebut.

Berkas Rekam Medis di Pengadilan

o Rekam medis bukan akta otentik

o Pembuktian di pengadilan, masih memerlukan interpretasi

o Jadi rekam medis dapat digunakan untuk pembuktian, namun masih tetap saja dapat

diperdebatkan

o Berguna untuk dokter, sedikit gunanya untuk pasien

Pada saat seorang pasien berobat ke dokter, sebenamya telah terjadi suatu hubungan

kontrak terapeutik antara pasien dan dokter. Hubungan tersebut didasarkan atas kepercayaan

pasien bahwa dokter tersebut mampu mengobatinya, dan akan merahasiakan semua rahasia

pasien yang diketahuinya pada saat hubungan tersebut terjadi. Dalam hubungan tersebut

seara otomatis akan banyak data pribadi pasien tersebut yang akan diketahui oleh dokter

serta tenaga kesehatan yang memeriksa pasien tersebut. Sebagian dari rahasia tadi dibuat

dalam bentuk tulisan yang kita kenal sebagai Rekam Medis. Dengan demikian, kewajiban

tenaga kesehatan untuk menjaga rahasia kedokteran, mencakup juga kewajiban untuk

menjaga kerahasiaan isi Rekam Medis.

Pada prinsipnya isi Rekam Medis adalah milik pasien, sedangkan berkas Rekam Medis

(secara fisik) adalah milik Rumah Sakit atau institusi kesehatan. Pasal 10 Permenkes No.749a menyatakan bahwa berkas rekam medis itu merupakan milik sarana pelayanan

kesehatan, yang harus disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung

sejak tanggal terakhir pasien berobat. Untuk tujuan itulah di setiap institusi pelayanan

kesehatan, dibentuk Unit Rekam Medis yang bertugas menyelenggarakan proses

pengelolaan serta penyimpanan Rekam Medis di institusi tersebut. Karena isi Rekam Medis

merupakan milik pasien, maka pada prinsipnya tidak pada tempatnya jika dokter atau

petugas medis menolak memberitahu tentang isi Rekam Medis kepada pasiennya, kacuali

pada keadaan-keadaan tertentu yang memaksa dokter untuk bertindak sebaliknya.

Sebaliknya, karena berkas Rekam Medis merupakan milik institusi, maka tidak pada

tempatnya pula jika pasien meminjam Rekam Medis tersebut secara paksa, apalagi jika

institusi pelayanan kesehatan tersebut menolaknya.

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

26/32

Masa simpan rekam medis disarana rumah sakit adalah selama 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal terakhir pasien mendapat perawatan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan

tindakan selama 10 (sepluh) tahun.

Sedangkan masa simpan disarana kesehatan selain rumah sakit adalah 2 (dua) tahun.

Setelah batas waktu tersebut, maka rekam medis dapat dimusnahkan dengan mengikuti

aturan yang telah ditentukan untuk pemusnahan dokumen.

Kerahasiaan Rekam Medis

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat

pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga

kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan

riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

Untuk kepentingan kesehatan pasien

Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas

perintah pengadilan;

Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri

Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidakmenyebutkan identitas pasien.

Permintaan rekam medis untuk tujuan tersebut diatas harus dilakukan secara tertulis kepada

pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

SanksiSanksi Hukum

Setiap tenaga kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia tentangpenyakit pasien beserta data-data medisnya dapat dijatuhi sanksi pidana, sanksi perdata

maupun sanksi administratif, apabila dengan sengaja membocorkan rahasia tersebut

tanpa alasan yang sah, sehingga pasien menderita kerugian akibat tindakan tersebut.

Akibat yang mungkin timbul karena pembocoran rahasia ini, misalnya :

Tidak jadi menerima santunan asuransi karena pihak asuransi membatalkan

keputusannya setelah mendapat informasi tentang penyakit yang diderita oleh calon

kliennya.

Tidak jadi menikah, karena salah satu pihak mendapat informasi mengenai penyakityang diidap oleh calon pasangannya.

Terjadi perceraian, karena salah satu pihak mengetahui penyakit yang diidap oleh

pasangannya.

Seorang pemimpin kalah dalam percaturan politik karena lawan politiknya mendapat

informasi mengenai penyakit yang diidapnya.

Merugikan negara, apabila informasi yang dibocorkan itu merupakan rahasia negara.

Sanksi Pidana

Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :

1) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatan atau

pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan untuk

menyimpannya, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda

paling banyak sembilan ribu rupiah

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

27/32

2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatn itu hanya dapat

dituntut atas pengaduan orang itu.

Catatan

Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia pekerjaannya maupun rahasia

jabatan (dan atau rahasia jabatan).

Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia pekerjaannya dan atau rahasiajabatan, baik yang sekarang maupun yang telah lalu, karena dia pindah pekerjaan atau

telah pensiun.

Ayat (2) menunjukkan bahwa delik ini adalah delik aduan, dimana perkara itu tidak

dapat diusut tanpa pengaduan dari orang yang dirugikan. Pengaduan itu dapat dicabut

kembali, selama belum diajukan ke sidang pengadilan. Namun demikian, pada pasal 4

Penjelasan PP Nomor 10 Tahun 1966 disebutkan bahwa : Demi kepentingan umum

Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoran rahasia kedokteran,

meskipun tidak ada suatu pengaduan.

Pasal 112 KUHP menyebutkan bahwa : Barang siapa dengan sengaja mengumumkanatau mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang suatu hal

kepada negara asing, sedang diketahuinya bahwa surat, kabar atau keterangan itu harus

dirahasiakan demi kepentingan negara, maka ia dihukum dengan pidana penjara paling

lama tujuh tahun.

Sanksi Perdata

Apabila pembocoran rahasia tentang penyakit pasien termasuk data-data medisnya,

mengakibatkan kerugian terhadap pasien, keluarganya maupun orang lain yang

berkaitan dengan hal tersebut, maka orang yang membocorkan rahasia itu dapat digugat

secara perdata untuk mengganti kerugian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang

Tentang Kesehatan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Perdata

(KUHS). Pasal 55 Undang-Undang Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelaian yang dilakukan tenaga

kesehatan.

2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1365 KUHS menyebutkan bahwa : Setiap perbuatan melanggar hukum yangmengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya

mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHS menyebutkan bahwa : Setiap orang bertanggung jawab tidak sajaatas kerugian karena perbuatannya, tetapi atas kerugian yang disebabkan karena

kelalaian atau kurang hati-hati.

Pasal 1367 KUHS menyebutkan bahwa : Seseorang tidak saja bertanggung jawabuntuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk

kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya

atau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah kekuasaannya.Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-

anak belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan

kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-

orang lain yang mewakili urusan-urusan mereka mereka adalah bertanggung jawab

tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan

mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang dipakainya. Guru-guru

sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang

ditimbulkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang iniberada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir,

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

28/32

jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan tukang itu membuktikan

bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya

bertanggung jawab.

SANKSI PIDANA UNTUK PEMBOCORAN RAHASIA REKAM MEDIS BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN

.

Pasal 35 huruf d. Tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam PP Nomor 32 tahun

1966 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan : Tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 10 dipidana denda paling banyak

Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan bunyi pasal 22 ayat (1) yangdimaksud adalah : Bagi setiap tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakantugas profesinya berkewajiban untuk:

a.

Menghormati hak pasien;

b.

Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan

dilakukan;

d. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;

e. Membuat dan memelihara rekam medis.

Sanksi Administratif

Sanksi administratif untuk tenaga kesehatan sehubungan dengan peraturan tentang

rekam medis diatur dalam pasal 20 PERMENKES Tentang Rekam Medis yang berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi

administratif mulai dari teguran sampai pencabutan ijin.

4. Memahami dan Mempelajari Malpraktek dalam Pandangan Islam

Malpraktek yang menjadi penyebab dokter bertanggungjawab secara profesi

bisa digolongkan sebagai berikut:

1. Tidak punya keahlian (jahil).Yang dimaksudkan disini adalah melakukan praktek pelayanan kesehatan

tanpa memiliki keahlian, baik tidak memiliki keahlian sama sekali dalam bidang

kedokteran, atau memiliki sebagian keahlian tapi bertindak di luar keahliannya.

Orang yang tidak memiliki keahlian di bidang kedokteran kemudian nekat

membuka praktek disinggung oleh Nabi -shallallah 'alaihi wasallam- dalam sabda

beliau:

"Barang siapa yang praktek menjadi dokter dan sebelumnya tidak diketahui

memiliki keahlian, maka ia bertanggungjawab.

Kesalahan ini sangat berat, karena menganggap remeh kesehatan dan nyawa banyak

orang, sehingga paru ulama sepakat bahwa pelakunya ( mutathabbib) harus

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

29/32

bertanggungjawab jika timbul masalah dan harus dihukum agar jera dan menjadi

pelajaran bagi orang lain.

2. Menyalahi prinsip-prinsip ilmiah ( mukhalafatul ushul al-'i lmiyyah).

Yang dimaksud dengan pinsip ilmiah adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah yangtelah baku dan biasa dipakai oleh para dokter, baik secara teori maupun praktek, dan

harus dikuasai oleh dokter saat menjalani profesi kedokteran.

Para ulama telah menjelaskan kewajiban para dokter untuk mengikuti prinsip-

prinsip ini dan tidak menyalahinya.Imam asy-Syafi'i misalnya- mengatakan: "Jikamenyuruh seseorang untuk membekam, mengkhitan anak, atau mengobati hewan

piaraan, kemudian semua meninggal karena praktek itu, jika orang tersebut telah

melakukan apa yang seharusnya dan biasa dilakukan untuk maslahat pasien menurut

para pakar dalam profesi tersebut, maka ia tidak bertanggungjawab. Sebaliknya jika ia

tahu dan menyalahinya, maka ia bertanggungjawab." Bahkan hal ini adalah

kesepakatan para ulama semuanya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim

Hanya saja, hakim harus lebih jeli dalam menentukan apakah benar-benar terjadi

pelanggaran prinsip-prinsip ilmiah dalam kasus yang diangkat, karena ini termasuk

permasalahan yang pelik.

3. Ketidaksengajaan ( khatha').

Ketidaksengajaan adalah sesuatu yang orang tidak punya maksud di dalamnya.

Misalnya tangan dokter bedah terpeleset sehingga ada anggota tubuh pasien yang

terluka. Bentuk malpraktek ini tidak membuat pelakunya berdosa, tapi ia harus

bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan sesuai dengan yang telahdigariskan Islam dalam bab jinayat, karena ini termasukjinayat khatha'(tidak

sengaja).

4. Sengaja menimbulkan bahaya ( I'tida').

Maksudnya adalah membahayakan pasien dengan sengaja. Ini adalah bentuk

malpraktek yang paling buruk. Tentu saja sulit diterima bila ada dokter atau

paramedis yang melakukan hal ini, sementara mereka telah menghabiskan umur

mereka untuk mengabdi dengan profesi ini. Kasus seperti ini terhitung jarang dan sulit

dibuktikan karena berhubungan dengan isi hati orang. Biasanya pembuktiannya

dilakukan dengan pengakuan pelaku, meskipun mungkin juga mengetahuikesengajaan ini melalui indikasi-indikasi kuat yang menyertai terjadinya malpraktek

yang sangat jelas. Misalnya, adanya perselisihan antara pelaku malpraktek dengan

pasien atau keluarganya.

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK

Agama Islam mengajarkan bahwa tuduhan harus dibuktikan. Demikian pula,

tuduhan malparaktek harus diiringi dengan bukti, dan jika terbukti harus ada

pertanggungjawaban dari pelakunya. Ini adalah salah satu wujud keadilan dan

kemuliaan ajaran Islam. Jika tuduhan langsung diterima tanpa bukti, dokter danparamedis terzhalimi, dan itu bisa membuat mereka meninggalkan profesi mereka,

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

30/32

sehingga akhirnya membahayakan kehidupan umat manusia. Sebaliknya jika tidak

ada pertanggungjawaban atas tindakan malpraktek yang terbukti, pasien terzhalimi,

dan para dokter bisa jadi berbuat seenak mereka.

Seorang hakim bisa memakai bukti-bukti yang diakui oleh syariat sebagai berikut:

1. Pengakuan pelaku malpraktek (iqrar).

Iqrar adalah bukti yang paling kuat, karena merupakan persaksian atas diri sendiri,

dan ia lebih mengetahuinya. Apalagi dalam hal yang membahayakan diri sendiri,

biasanya pengakuan ini menunjukkan kejujuran.

2. Kesaksian ( syahadah).

Untuk pertanggungjawaban berupa qishash dan ta'zir, dibutuhkan kesaksian dua pria

yang adil. Jika kesaksian akan mengakibatkan tanggung jawab materiil, seperti ganti

rugi, dibolehkan kesaksian satu pria ditambah dua wanita. Adapun kesaksian dalamhal-hal yang tidak bisa disaksikan selain oleh wanita, seperti persalinan, dibolehkan

persaksian empat wanita tanpa pria. Di samping memperhatikan jumlah dan

kepantasan saksi, hendaknya hakim juga memperhatikan ada

tidaknya tuhmah(kemungkinan mengalihkan tuduhan malpraktek dari dirinya ).[8]

3. Catatan medis.

Yaitu catatan yang dibuat oleh dokter dan paramedis, karena catatan tersebut dibuat

agar bisa menjadi referensi saat dibutuhkan. Jika catatan ini valid, ia bisa menjadi

bukti yang sah.

BENTUK TANGGUNG JAWAB MALPRAKTEK

Jika tuduhan malpraktek telah dibuktikan, ada beberapa bentuk tanggung jawab yang

dipikul pelakunya. Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Qishash.

Qishashditegakkan jika terbukti bahwa dokter melakukan tindak malpraktek sengaja

menimbulkan bahaya (I'tida'), dengan membunuh pasien atau merusak anggota

tubuhnya, dan memanfaatkan profesinya sebagai pembungkus tindak kriminal yang

dilakukannya. Ketika memberi contoh tindak kriminal yang mengakibatkan qishash,Khalil bin Ishaq al-Maliki mengatakan: "Misalnya dokter yang menambah (luas area

bedah) dengan sengaja."[9]

2. Dhaman(tanggung jawab materiil berupa ganti rugi atau diyat).

Bentuk tanggungjawab ini berlaku untuk bentuk malpraktek berikut:

a. Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan

tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.

b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

31/32

c. Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi terjadi kesalahan

tidak disengaja.

d. Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi tidak mendapat

ijin dari pasien, wali pasien atau pemerintah, kecuali dalam keadaan darurat.

3. Ta'zirberupa hukuman penjara, cambuk, atau yang lain. Ta'zir berlaku untuk

dua bentuk malpraktek:

a. Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan

tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.

b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip

ilmiah.http://serambimadinah.net/index.php?option=com_content&view=article&id=

126:malpraktek-menurut-syariat-islam&catid=38:fiqh&Itemid=63 - _ftn10

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Tanggung jawab dalam malpraktek bisa timbul karena seorang dokter melakukan

kesalahan langsung, dan bisa juga karena menjadi penyebab terjadinya malpraktek

secara tidak langsung. Misalnya, seorang dokter yang bertugas melakukan

pemeriksaan awal sengaja merekomendasikan pasien untuk merujuk kepada dokter

bedah yang tidak ahli, kemudian terjadi malpraktek. Dalam kasus ini, dokter bedah

adalah adalah pelaku langsung malpraktek, sedangkan dokter pemeriksa ikut

menyebabkan malpraktek secara tidak langsung.

Jadi, dalam satu kasus malpraktek kadang hanya ada satu pihak yang

bertanggungjawab. Kadang juga ada pihak lain lain yang ikut bertanggungjawabbersamanya. Karenanya rumah sakit atau klinik juga bisa ikut bertanggungjawab jika

terbukti teledor dalam tanggung jawab yang diemban, sehingga secara tidak langsung

menyebabkan terjadinya malpraktek, misalnya dalam keadaan mengetahui

mempekerjakan dokter yang tidak ahli.

5/19/2018 Wrap Up Sek 1 Malpraktek

32/32